dinamika sistem pemerintahan indonesia

33
DINAMIKA SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA SISTEM PEMERINTAHAN DOSEN PEMBIMBING KHAMIM, S.HI, S.H, M.H. Disusun oleh : KELOMPOK II Rusdiman 4201314044 Fitri 4201314013 Bella Ardilla 4201314023 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK JURUSAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK II A ASP D IV Th 2013/2014

Upload: rusdiman-al-ghairi

Post on 02-Jul-2015

5.255 views

Category:

Education


23 download

DESCRIPTION

Tugas makalah

TRANSCRIPT

Page 1: Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia

DINAMIKA SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

SISTEM PEMERINTAHAN

DOSEN PEMBIMBING KHAMIM, S.HI, S.H, M.H.

Disusun oleh :

KELOMPOK II

Rusdiman 4201314044

Fitri 4201314013

Bella Ardilla 4201314023

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

JURUSAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

II A ASP

D IV Th 2013/2014

Page 2: Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia

i

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahi rabbil’alamin, puji dan syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT

atas limpahan rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan kami nikmat serta hidayah-

Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan makalah

yang berjudul ‘’ DINAMIKA SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA‘’.

Kemudian Shalawat beserta Salam tidak lupa kami panjatkan kepada Nabi besar

junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni Al-

Qur’an dan As-Sunnah untuk keselamatan di dunia dan di akhirat.

Makalahini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah SISTEM

PEMERINTAHAN di jurusan AKUNTANSI prodi ASP. Selanjutnya kami mengucapkan

banyak terima kasih kepada bapak KHAMIM, S.HI, S.H, M.H selaku dosen pembimbing

mata kuliah SISTEM PEMERINTAHAN dan kepada teman-teman yang telah member

bantuan berupa dukungan dan semangat agar makalah ini terselesaikan dengan baik, dan juga

kepada segenap pihak media informasi yang telah memberikan sumber refrensi dalam

penulisan makalah ini.

Kami menyadari bahwa makalah ini banyak memiliki kekurangan dalam

penulisannya, baik dari materi maupun teknik penyajiannya. Maka dari itu kami

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah

ini.

Akhir kata kami ucapakan,

Wabillahi Taufik Walhidayah Tsummassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pontianak, 19 Juni 2014

Penulis

Page 3: Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................... i

DAFTAR ISI ..................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah .............................................................................................. 1

1.2. Rumusan Masalah ........................................................................................................ 3

1.3. Tujuan Masalah ............................................................................................................. 3

BAB II PEMBAHASAN

2.1. Dinamika Sistem Pemerintahan Di Negara Indonesia ................................................. 4

2.2. Sistem Pemerintahan Di Negara Indonesia Sebelum Kemerdekaan ............................. 4

2.2.1. Masa Penjajahan Kolonial Belanda......................................................................... 4

2.2.2. Masa Penjajahan Jepang ......................................................................................... 7

2.2.2.1. Sistem Pemerintahan Militer ........................................................................... 7

2.3. Sistem Pemerintahan Di Negara Indonesia Setelah Kemerdekaan ............................... 10

2.3.1. Periode Orde Lama ................................................................................................ 10

2.3.1.1. UUD 1945 ........................................................................................................ 11

2.3.1.2. Konstitusi RIS 1949 ......................................................................................... 12

2.3.1.3. UUDS 1950 ..................................................................................................... 13

2.3.1.4. Berkalunya Kembali UUD 1945 ..................................................................... 15

2.3.2. Priode Orde Baru .................................................................................................. 16

2.3.3. Era Reformasi ......................................................................................................... 17

2.3.3.1. Pemerintahan B.J Habibie ............................................................................... 17

2.3.3.2. Pemerintahan Abdurahman Wahid (Gus Dur) ................................................ 22

2.3.3.3. Pemerintahan Megawati Soekarno Putri ......................................................... 23

2.3.3.4. Pemerintahan Susiolo Bambang Yudhoyono (SBY) ........................................ 24

BAB IIIPENUTUP

3.1. Kesimpulan .................................................................................................................. 27

3.2. Saran & Pendapat .......................................................................................................... 29

DAFTAR PUSTAKA

Page 4: Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebelum merdeka, negara Indonesia merasakan pahitnya penjajahan oleh beberapa

negara asing (Portugis, Belanda, Jepang) dan bangsa Indonesia mengalami beberapa

perubahan terhadap Simtem Pemerintahannya selama masa penjajahan. Dimulai dari portugis

yang pertama kali tiba di Malaka pada tahun 1509 dan berakhir pada tahun 1602 setelah

Belanda masuk ke Indonesia. Setelah 350 tahun Belanda menguasai Indonesia, pemerintahan

Belanda di Indonesia digantikan oleh bangsa Jepang. Belanda menyerah tanpa syarat kepada

jepang melalui perjanjian Kalijati pada tanggal 8 maret 1942. Masa pendudukan Jepang

dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada 17 agustus 1945.

Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan

titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dan awal dari pemerintahan negara Indonesia secara

resmi, karena setelah tanggal tersebut dibentuklah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai

sumber hukum tertulis. Artinya, negara Indonesia dengan pemerintahannya yang masih muda

atau baru berdiri sudah seharusnya mengatur tatanan hukum dan sistem pemerintahannya

sendiri.

Sistem pemerintahan Indonesia yang terdapat dalam landasan hukum UUD 1945 :

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas

kekuasaan belaka (machtsstaat).

Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan di bawah majelis dibantu oleh wakil

presiden. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab

berada di tangan Presiden (concentration of power and responsibility upon the

president). Selain itu, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR dan Presiden

dibantu oleh menteri negara.

MPR terdiridari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu. MPR berfungsi

untuk mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden danWakil Presiden.

Pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil

Presiden secara langsung oleh rakyat, dan bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang

diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Page 5: Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia

2

DPR memilikifungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi Presiden

harus kerjasama atau dapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam

pembentukan Undang-Undang (gezetzgebung) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Staatsbegrooting). Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang

dan mengesahkannya setelah bersama DPR membahas dan menyetujui rancangan

tersebut.

Menteri Negara adalah pembantu Presiden dan diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden. Oleh karena itu, menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan

Perwakilan Rakyat.

Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara diadakan Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) dan hasil pemeriksaannya diserahkan kepada DPR, DPD,

dan DPRD.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang independen untuk menjalankan

peradilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan olehMahkamahAgung dan badan

peradilan di bawahnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata

Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Komisi Yudisial

bersifat mandiri berwenang dalam pengangkatan Hakim Agung serta menjaga,

menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, danperilaku hakim.

Negara Indonesia merupakan negara berkedaulatan rakyat yang telah dijelaskan pada

pembukaan Undang-undang dasar 1945 alenia IV dan berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945,

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadai berdasar hal itu

dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk

pemerintahannya adalah republik yang taat dan patuh terhadap undang-undang dasar negara.

Pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang

kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Selain bentuk negara kesatuan

dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan

sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Dengan kata lain Indonesia

menganut Sistem Pemerintahan Presidensial.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukan suatu sistem pemerintahan

yang solid. Sistem Pemerintahan mutlak diperlukan agar roda pemerintahan terus berputar.

Page 6: Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia

3

Suatu system pemerintahan yang diterapkan disebuah Negara memiliki system dan tujuan

untuk menjaga kestabilan di dalam maupun luar Negara tersebut.

Secara luas sistem pemerintahan itu berarti menjaga kestabilan masyarakat, menjaga

tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga

kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem yang kontiniu.

Sampai saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara

menyeluruh. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana penerapannya

kebanyakan sudah mendarah daging dalam kebiasaan hidup masyarakatnya dan terkesan tidak

bisa diubah dan cenderung statis. Jika suatu pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan

yang statis dan berlangsung dalam waktu yang lama maka akan timbul pergesekan dari pihak

minoritas yang merasa normalitasnya terganggu.

Secara garis besar, perubahan sistem pemerintahan Indoensia dapat dibagi menjadi 3

masa, yaitu masa Orde Lama (Sukarno), Orde Baru (Suharto), dan Masa Reformasi

(sekarang). Orde lama adalah penyebutan bagi masa pemerintahan Presiden Sukarno

sedangkan Orde Baru adalah penyebutan bagi masa pemerintahan Presiden Suharto.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah Sitem Pemerintahan di Indonesia sebelum dan setelah kemerdekaan?

Bagaimanakah Sitem Pemerintahan di Indonesia pada periode Orde Lama?

Bagaimanakah Sitem Pemerintahan di Indonesia pada periode Orde Baru?

Bagaimanakah Sitem Pemerintahan di Indonesia pada Era Reformasi?

1.3 Tujuan Masalah

Untuk mengetahui Sitem Pemerintahan di Indonesia sebelum dan setelah

kemerdekaan.

Untuk mengetahui Sitem Pemerintahan di Indonesia pada periode Orde Lama.

Untuk mengetahui Sitem Pemerintahan di Indonesia pada periode Orde Baru.

Untuk mengetahui Sitem Pemerintahan di Indonesia pada Era Reformasi.

Page 7: Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia

4

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dinamika Sistem Pemerintahan Di Negara Indonesia

Dalam perkembangan sistem pemerintahan di negara Indonesia sebelum dan sesudah

merdeka (terutama setelah bangsa Indonesia merdeka) terdapat perubahan-perubahan

mengenai system pemerintahan di Indonesia dari awal merdeka sampai saat ini. Di Indonesia

mengalami 3 kali masa pemerintahan yang berebeda, pertama masa Orde Lama, Orde Baru

dan sekarang Era Reformasi, pada masa yang berbeda terdapat pula perbedaan yang terjadi

pada sistem pemerintahan yang dianut Negara Indonesia. Dalam lingkup yang lebih luas,

Sistem Pemerintahan diperlukan agar terjaganya kestabilan didalam masyarakat, mengatur

tingkah laku serta kehidupan bernegara antar kaum mayoritas dengan minoritas, menjaga

harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, menguatkan pondasi sistem pemerintahan,

kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan, sosial budaya dan kesejahteraan serta

keadilan dalam masyarakat.

2.2 Sistem Pemerintahan Di Negara Indonesia Sebelum Kemerdekaan

Masuknya bangsa-bangsa asing di Idonesia merupakan masa-masa pahit dimana

bangsa Indonesia harus terjajah oleh bangsa asing tersbut yang pada awalnya datang ke

Indonesia untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Dimulai dari bangsa Portugis yang

pertama kali tiba di Malaka pada tahun 1509 dan berakhir pada tahun 1602 setelah Belanda

masuk ke Indonesia pada tahun 1596 untuk pertama kalinya mendarat di Banten. Setelah 350

tahun Belanda menjajah bangsa Indonesia, pemerintahan Belanda akhirnya digantikan oleh

bangsa Jepang. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui perjanjian Kalijati

pada tanggal 8 maret 1942. Masa pendudukan Jepang dimulai pada tahun 1942 dan berakhir

pada 17 agustus 1945.

2.2.1 Masa Penjajahan Kolonial Belanda

Belanda mendarat di Indonesia tepatnya di Banten pada tahun 1596 dengan tujuan

untuk mendapatkan rempah-rempah. Pada tahun 1602 kongsi-kongsi dagang Belanda

dipersatukan menjadi sebuah kongsi dagang besar yang diberinama VOC (Verenigde Oost

Indesche Compagnie ) atau ‘Persekutuan Maskapai Perdagangan Hindia Timur’, pengurus

Page 8: Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia

5

pusat VOC terdiri dari 17 orang. Dan membuka kantor pertamanya di Banten yang

dikepalai oleh Francois Witter. Tujuan dibentuknya VOC adalah untuk menghindari

persaingan tidak sehat diantara sesama pedagang Belanda dan mengambil keuntungan

maksimal serta memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan,baik dengan

bangsa-bangsa Eropa lainnya maupun dengan bangsa-bangsa Asia dan juga untuk

membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan leluasa VOC diberi hak-hak istimewa

oleh pemerintah Belanda :

a. Memonopoli perdagangan

b. Mencetak dan mengedarkan uang

c. Mengangkat dan memperhentikan pegawai

d. Mengadakan perjanjian dengan raja-raja

e. Memiliki tentara untuk mempertahankan diri

f. Mendirikan benteng

g. Menyatakan perang dan damai

h. Mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat.

Berikut beberapa kebijakan pemerintah Kolonial Belanda dalam melaksanakan

monopoli perdagangan

Verplichte Laverantie : Yaitu penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yg telah

ditetapkan oleh VOC,dan melarang rakyat menjual hasil

buminya selain kepada VOC.

Contingenten : Yaitu kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa

hasil bumi.

Ekstirpasi : Yaitu hak VOC untuk menebang tanaman rempah- rempah

agar tidak terjadi over produksi yg dapat menyebabkan

harga rempah-rempah merosot.

Pelayaran Hongi : Yaitu pelayaran dengan perahu kora-kora (perahu perang)

untuk mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan VOC

dan menindak pelanggarnya.

Kemunduran VOC terjadi sejak awal abad ke-18 disebabkan oleh :

1) Banyak korupsi yg dilakukan oleh pegawai-pegawai VOC.

Page 9: Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia

6

2) Anggaran pegawai terlalu besar sebagai akibat makin luasnya wilayah kekuasaan

VOC.

3) Biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat terlalu besar.

4) Persaingan dengan konsi dagang negara lain,misalnya dengan EIC milik Inggris.

5) Hutang VOC yang sangat besar.

6) Pemberian deviden kepada pemegang saham walaupun usahanya mengalami

kemunduran

7) Berkembangnya faham Liberalisme sehingga monopoli perdaganganyg diterapkan

VOC tidak sesuai lagi untuk diteruskan.

8) Pendudukan Perancis terhadap negara Belanda pada tahun 1795.

Kemudian Pada tahun 1795 dibentuk panitia pembubaran VOC dan hak-hak

istimewa VOC dihapus Pada tanggal 31 desember 1799 VOC dibubarkan dengan saldo

kerugian sebesar 134,7 juta gulden.Selanjutnya semua hutang dan kekayaan VOC diambil

alih oleh Pemerintah Kerajaan Belanda.

Pemerintahan daerah yang bersifat relatif otonom pertama kali didirikan oleh

Pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20 melalui Desentralisasi Wet tahun 1903,

seluruh wilayah Hindia Belanda diperintah secara sentral oleh Gubernur Jenderal sebagai

Wakil Raja Belanda di tangan jajahan. Disamping Pemerintahan yang dijalankan oleh

pihak kolonial Belanda terdapat juga daerah-daerah yang disebut "Swapraja" yang

diperintah oleh Raja-raja Pribumi setempat, yang diakui haknya untuk memerintah

menurut adat tradisi di Wilayahnya, asalkan mereka mengakui dan tunduk kepada

kekuasaan Pemerintah kolonial atas wilayan mereka. Raja-raja tersebut memerintah

wilayahnya berdasarkan kontrak politik yang ditandatangani bersama wakil Pemerintah

Belanda dan diberikan tugas untuk menjalankan beberapa tugas atas nama Pemerintah

kolonial. Beberapa diantara kerajaan tersebut adalah Yogyakarta, Surakarta, Bali dan

Bone.

Pada tahun 1922, Pemerintah Kolonial Belanda mengadakan pambaharuan dengan

maksud untuk memberikan otonomi lebih besar kepada daerah untuk menjadikannya lebih

efektif dalam menjalankan aktivitas Pemerintahan daerah. Pembaharuan tersebut

menyangkut hal-hal sebagai berikut :

a. Memberikan kewenangan lebih besar kapada pejabat-pejabat Balanda yang

ditugaskan di wilayah Hindia Balanda.

Page 10: Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia

7

b. Memberikan kawenangan yang lebih besar kepada pejabat-pejabat pribumi.

c. Melibatkan unsur-unsur progresif yang ada di daerah untuk ikut Berpartisipasi

dalam menjalankan pemerintahan di daerah.

Perbedaan sistem Pemerintahan daerah sebelum dan sesudah Undang-Undang

Desantralisasi Tahun 1903 terletak pada eksistensi Dewan Daerah.Sebelum Undang-

Undang 1903, tidak terdapat otonomi Pemerintah daerah. Semua unit pemerintahan

bersifat administratif dengan prinsip dekonsentrasi. Setelah Undang-Undang 1903

diterbitkan, didirikan Dewan Daerah pada unit-unit Pemerintahan tertentu, dimana kepada

mereka diberikan kawenangan untuk menggali pendapat daerah guna membiayai

Pemerintahan daerah. Anggota Dewan Daerah diangkat dari tokoh-tokoh masyarakat

setempat, namun Kepala Pemerintahan seperti halnya Gubernur, Presiden atau Bupati tetap

diangkat oleh Pemerintah Pusat Belanda.

2.2.2 Masa Penjajahan Jepang

Pada tahun 1942, Pemerintah kolonial Belanda digantikan oleh pendudukan Jepang,

yang memerintah sampai dengan tahun 1945. Sistem Pemerintahan dibawah tentara

pendudukan Jepang diatur secara militer. Bagi wilayan Sumatra dan Jawa diperintah

dibawah Angkatan Darat Jepang yang masing-masing bermarkas di Bukit Tinggi dan

Jakarta. Di luar Jawa dan Sumatera diperintah di bawah Angkatan Laut Jepang dengan

markas besar di Makassar.

Pada dasarnya sistem Pemerintahan dibawah kependudukan tentara Jepang,

meneruskan sistem Pemerintahan yang diwariskan oleh Pemerintah kolonial Belanda.Unit-

unit Pemerintahan daerah diatur berdasarkan prinsip dekonsentrasi dan semua kegiatan

politik dilarang.

2.2.2.1 Sistem Pemerintahan Militer

Pada masa pendudukan jepang. Jepang menerapkan sistem pemerintahan militer

dalam mengatur bangsa Indonesia. Berbeda dengan zaman Hindia Belanda yang hanya

terdapat satu pemerintahan sipil, pada zaman pendudukan Jepang terdapat tiga

pemerintahan militer penduudukan sebagai berikut :

Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara Ke-25) untuk Sumatera, dengan

pusatnya di Bukittinggi.

Page 11: Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia

8

Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara Ke-16) untuk Jawa dan Madura,

dengan pusatnya di Jakarta.

Pemerintahan Militer Angkatan Laut (Armada Selatan Ke-2) untuk Sulawesi,

Kalimantan, dan Maluku, dengan pusatnya di Makassar.

Panglima Tentara Ke-16 di Pulau Jawa ialah Letnan Jenderal Hitoshi Imamura.

Kepala Stafnya ialah Mayor Jenderal Seizaburo Okasaki. Mereka mendapat tugas

membentuk suatu pemerintahan militer di Jawa dan kemudian diangkat sebagai

Gunseikan (kepala pemerintahan militer). Staf pemerintahan militer pusat disebut

Gunseikanbu, yang terdiri dari atas 5 macam departemen (bu), yaitu sebagai berikut :

Departemen Urusan Umum (Sumobu),

Departemen Keuangan (Zaimubu),

Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajinan Tangan (Sangyobu),

Departemen Lalu Lintas (Kotsubu),

Departemen Kehakiman (Shihobu).

Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan militer Jepang meningkatkan penataan

pemerintahan. Hal ini tampak dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 27 tentang

aturan pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 28 tentang aturan pemerintahan

syú dan tókubetsu syi. Kedua undang-undang tersebut menunjukkan dimulainya

pemerintahan sipil Jepang di Pulau Jawa.

Menurut Undang-Undang No. 27, seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali kõci

(daerah istimewa) Surakarta dan Yogyakarta, dibagi atas tingkatan berikut :

Karesidenan (syú) dipimpin oleh seorang syucõ.

Kotapraja (syi) dipimpin oleh seorang syicõ.

Kabupaten (ken) dipimpin oleh seorang kencõ.

Kawedanan atau Distrik (gun) dipimpin oleh seorang guncõ.

Kecamatan (son) dipimpin oleh seorang soncõ.

Kelurahan atau Desa (ku) dipimpin oleh seorang kucõ.

Meningkatnya Perang Pasifik semakin melemahkan Angkatan Perang Jepang.

Guna menahanan serangan Sekutu yang semakin hebat, Jepang mengubah sikapnya

terhadap negeri-negeri jajahannya. Di depan Sidang Istimewa ke-82 Parlemen di Tokyo

Page 12: Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia

9

pada tanggal 16 Juni 1943, Perdana Menteri Hideki Tojo mengeluarkan kebijakan

memberikan kesempatan kepada orang Indonesia untuk turut mengambil bagian dalam

pemerintahan negara. Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 1943 dikeluarkan

pengumuman Saikō Shikikan (Panglima Tertinggi) tentang garis-garis besar rencana

mengikutsertakan orang-orang Indonesia dalam pemerintahan.

Pengikutsertaan bangsa Indonesia dimulai dengan pengangkatan Prof. Dr.

Husein Djajadiningrat sebagai Kepala Departemen Urusan Agama pada tanggal 1

Oktober 1943. Kemudian pada tanggal 10 November 1943, Mas Sutardjo

Kartohadikusumo dan R.M.T.A Suryo masing-masing diangkat menjadi syúcokan di

Jakarta dan Bojonegoro. Pengangkatan tujuh penasihat (sanyō) bangsa Indonesia

dilakukan pada pertengahan bulan September 1943, yaitu sebagai berikut :

Ir. Soekarno untuk Departemen Urusan Umum (Somubu).

Mr. Suwandi dan dr. Abdul Rasyid untuk Biro Pendidikan dan Kebudayaan dan

Departemen Dalam Negeri (Naimubu-bunkyōku).

Prof. Dr. Mr. Supomo untuk Departemen Kehakiman (Shihōbu).

Mochtar bin Prabu Mangkunegoro untuk Departemen Lalu Lintas (Kotsubu).

Mr. Muh Yamin untuk Departemen Propaganda (Sendenbu).

Prawoto Sumodilogo untuk Departemen Perekonomian (Sangyobu).

Berikut beberapa badan yang dibentuk dalam pemerintahan pendudukan Jepang,

antara lain sebagai berikut :

1) Badan Pertimbangan Pusat (Cuo Sangi In).

Badan ini bertugas mengajukan usulan kepada pemerintah serta menjawab

pertanyaan pemerintah mengenai masalah-masalah politik dan memberi saran tindakan-

tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah militer Jepang di Indonesia.

2) Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

Dokuritsu Junbi Coosakai atau BPUPKI adalah sebuah badan yang bertugas untuk

mempelajari dan menyelidiki hal-hl penting dan perlu bagi pembentukan Negara

Indonesia, misalnya hal-hal yang menyangkut segi ekonomi dan politik.

3) Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI)

PPKI atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Inkai ini diresmikan pada tanggal 9

Agustus 1945. Badan ini bertugas untuk menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan

dengan persiapan kemerdekaan.

Page 13: Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia

10

Ketika Jepang mendekati kekalahan mereka mengijinkan pendirian Dewan

Daerah dengan tujuan untuk menggalang dukungan kepada bala tentara Jepang. Bahkan

sebelum mereka menyerah, Jepang mendirikan suatu Komite yang beranggotakan

pemimpin- pemimpin nasional untuk persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI

dan PPKI. Pemerintah pendudukan Jepang kemudian berakhir, seiring dengan

kekalahan mereka dalam perang Asia Timur Raya dan dengan proklamasi kemerdekaan

tersebut dimulai era Pemerintahan daerah pasca kemerdekaan.

2.3 Sistem Pemerintahan Di Negara Indonesia Setelah Kemerdekaan

Indonesia merdeka tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945. Setelah proklamasi

dikumandangkan oleh bapak proklamator kita yaitu Ir. Soekarno, Indonesia mengalami babak

yang baru di berbagai bidang dengan perubahan yang cukup siginifikasan baik perubahan

asas, paham, ideologi, maupun doktrin dalam kehidupan berbangsa.

Didalam sejarah perjalanan politik, Indonesia telah mengalami berbagai pergantian

sistem pemerintahan. Pergantian tersebut disebabkan karena munculnya aksi dan reaksi dari

kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya.

Secara garis besar, perubahan sistem pemerintahan Indoensia dapat dibagi menjadi 3

masa, yaitu masa Orde Lama (Soekarno), Orde Baru (Soeharto), dan Masa Reformasi

(sekarang)

2.3.1 Priode Orde Lama

Masa Pemerintahan Indonesia Orde Lama berlansung sekitar 23 tahun yaitu dari tahu

1945 – 1968 dibawah kepemimpinan sang proklamator Presiden Soekarno. Penyebutan “Orde

Lama” merupakan istilah yang diciptakan dibawah rezim Suharto yaitu masa Orde Baru.

Padahal Sukarno sendiri tidak suka dengan penyebutan “Orde Lama”, karena memang tidak

sepantasnya disebut Orde Lama, karena di masa itu terjadi transformasi besar-besaran.

Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia mengalami banyak perubahan dalam Sistem

Pemerintahan diantaranya :

UUD 1945

Konstitusi RIS 1949

UUDS 1950, hingga

Berlakunya kembali UUD 1945

Page 14: Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia

11

2.3.1.1 UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 17 Agustus 1949)

Setelah memproklamasikan diri pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mulai

membentuk Sistem Pemerintahnya, konstitusi yang digunakan oleh NKRI adalah UUD

1945 yang secara resmi digunakan sejak 18 Agustus 1945. Dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat

1 disebutkan bahwa “Negara indonesia adalah kesatuanyang berbentuk Republik”.

Di Indonesia, pembagian kekuasaan diatur dalam UUD 1945, yang meetapkan hal-

hal berikut :

1) Kekuasaan Eksekutif dijalankan oleh Presiden dibantu seorang Wakil Presiden dan

para Mentri.

2) Kekusaan Legislatif dijalankan oleh Presiden bersama-sama dengan DPR.

3) Kekusaan Yudikatif dijalankan ol eh Mahkamah Agung (MA).

Pada tanggal 2 September 1945 dibentuk kabinet yang pertama kali dengan sistem

pemerintahan berdsarkan UUD 1945, yaitu SistemKabinet Presidensial.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia terdapat lima lembaga yang mengelola

negara, yaitu sebagai berikut :

1) Legislatif, dilakukan oleh DPR.

2) Eksekutif, dilakukan oleh Presiden.

3) Konsultatif, dilakukan oleh MK (Mahkamah Konstitusi).

4) Eksaminatif, dilakukan oleh BPK, termasuk di dalamnya fungsi inspektif dan

auditatif.

5) Yudikatif, dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Akan tetapi, pada kenyataannya segala bentuk kekuasaan eksekutif, legislatif, dan

yudikatif dijalankan oleh satu badan atau lembaga kepresidenan dibantu oleh KNIP

(Komite Nasional Indonesia Pusat). Pada tanggal 16 Oktober 1945, dilaksanakan Kongres

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) di Malang dan Wakil Presiden Drs. Moh.Hatta

mengeluarkan Maklumat No. X yang intinya memberi wewenang bagi KNIP untuk

membuat dan menetapkan GBHN. Kemudian melalui maklumat pemerintah tanggal 14

November 1945 mengenai pergantian kabinet dari Presidendial menjadi Parlementer. Dan

dibentuk Kabinet Parlementer pertama yang dipimpin oleh Sutan Syahrir sebagai Perdana

Menteri, dan Menteri-Menteri bertanggung jawab kepada KNIP sebagai pengganti

Page 15: Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia

12

MPR/DPR. Kemudian sistem pemerintahan Indonesia berubah menjadi Sistem Kabinet

Parlementer.

Adapun ciri-ciri dariSistem Pemerintahan Parlementer adalah sebagai berikut :

1. Perdana Menteri bersama para menteri bertanggung jawab kepada parlementer.

2. Pembentukan kabinet didasarkan pada kekuatan-kekuatan di dalam parlemen.

3. Para anggota kabinet, baik seluruh atau sebagian mencerminkan kekuatan yang ada

di parlemen.

4. Parlemen dapat membubarkan kabinet dan kepala negara dapat membubarkan

parlemen dengan saran dari perdana menteri.

5. Masa jabatan kabinet tidak ditentukan.

6. Kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu gugat dan tidak diminta

pertanggungjawaban atas jalannya pemerintahan, karena yang bertanggung jawab

adalah para menteri, baik sendiri maupun bersama-sama.

2.3.1.2 Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)

Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) merupakan hasil dari pertemuan untuk

permusyawaratan federal pada tanggal 14 Desember 1949 di Jakarta.Konstitusi RIS mulai

berlaku pada tanggal 27Desember 1949 dengan penandatangan kedaulatan Indonesia oleh

Belanda. Bentuk pemerintahan RIS adalah Republik, menurut Pasal 1 ayat 2.Dalam

konstitusi RIS kekuasaan kedaulatan RIS dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan

DPR dan senat. Negara RIS terdiri dari daerah negara dan satuan kenegaraan yang tegak

sendiri, yaitu :

a. Daerah Negara adalah negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara

Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara

Sumatera Selatan, dan Negara Sumatera Timur.

b. Satuan Kenegaraan yang tegak sendiri, yaitu Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau,

Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan

Timur.

Didalam bentuk pemerintahan RIS terdapat 6 alat-alat perlengkapan federal

(Lembaga Negara) yaitu :

1. Presiden

2. Menteri-menteri

Page 16: Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia

13

3. Senat

4. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

5. Mahkamah Agung Indonesia, dan

6. Dewan Pengawas Keuangan

Di antara badan-badan tersebut, terdapat hubungan kerja sama antara lain:

1. Kekuasaan pembentukan undang-undang dijalankan oleh pemerintah, DPR, dan

senat.

2. Kekuasaan pelaksanaan undang-undang atau pemerintahan negara oleh pemerintah.

3. Kekuasaan mengadili pelanggaran undang-undang, yaitu Pengadilan Negeri,

Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Dalam konstitusi RIS, sistem pemerintahan Indonesia adalah Sistem Parlementer,

yaitu kabinet bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).Dengan demikian, DPR dapat

membubarkan kabinet.

2.3.1.3 UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)

Diawali dari tanggal 15 Agustus 1950, Undang-Undang Dasar Sementara Negara

Kesatuan Republik Indonesia (UUDS NKRI, UU No. 7/1850, LN No. 56/1950) disetujui

oleh DPR dan Senat RIS. Pada tanggal yang sama pula, DPR dan Senat RIS mengadakan

rapat di mana dibacakan piagam pernyataan terbentuknya NKRI yang bertujuan:

a. Pembubaran secara resmi negara RIS yang berbentuk federasi

b. Pembentukan NKRI yang meliputi seluruh daerah Indonesia dengan UUDS yang

mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950.

Kemudian sejak tanggal 17 Agustus 1950, berlakulah Undang-Undang Dasar

Sementara (UUDS) 1950.Pemberlakuan UUD ini ditetapan dengan UU No. 7/1950 tentang

Perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar

Sementara Republik Indonesia.Sistem pemerintahan yang dijalankan adalah Sistem

Parlementer dengan bentuk negara kembali ke Kesatuan. Kabinet dipimpin oleh Perdana

Menteri yang bertanggung jawab kepada Parlemen.Dasar hukumnya antara lain adalah:

a. Pasal 45 : Presiden ialah kepala negara.

Page 17: Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia

14

b. Pasal 83 Ayat 1 : Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat

pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-

masing untuk bagiannya sendiri-sendiri.

c. Pasal 84 : Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat diberlakukan dengan ketentuan harus

segera dilakukan pemilihan kembali dalam waktu 30 hari.

Alat-alat kelengkapan Negara berdasarkan UUDS 1950 adalah :

1) Presiden dan Wakil Presiden

2) Mentri-Mentri

3) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan

4) Dewan Pengawas Keuangan

Dari segi sudut pandang analis pemerintahan sistem ini tentunya tidak dapat

menopang untuk pemerintahan yang kuat, tetapi umumnya diyakini bahwa struktur

kepartaian tersebut akan disederhanakan apabila pemilihan umum dilaksanakan. Setelah

pembentukan NKRI diadakanlah berbagai usaha untuk menyusun Undang-Undang Dasar

baru dengan membentuk Lembaga Konstituante.Lembaga Konstituante adalah lembaga

yang diserahi tugas untuk membentuk UUD baru.

Konstituante diserahi tugas membuat undang-undang dasar yang baru sesuai

amanat UUDS 1950.Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat

konstitusi baru.Maka Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang Demokrasi

Terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi ide untuk kembali pada UUD 1945.

Akhirnya setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal

yang berlangsung selama 9 tahun, rakyat Indonesia merasa bahwa UUDS 1950 dengan

sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD

1945.

Pada masa berlakunya UUDS 1950, pemerintahan Indonesia menjadi tidak

stabil.Dengan demikian sistem demokrasi di Parlemen dan pada sistem Pemerintahan tidak

sehat.Selain itu, kekuasaan alat-alat perlengkapan negara dikendalikan oleh lembaga yang

bersangkutan tanpa dikoordinasikan oleh pemerintah pusat.

Page 18: Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia

15

2.3.1.4 Berlakunya Kembali UUD 1945

Mengingat kondisi politik pada masa berlakunya UUDS semakin memanas, pada

tanggal 22 April 1959 Presiden Soekarno menyampaikan amanat kepada Badan

Konstitusional untuk kembali ke UUD 1945.Namun, untuk mengembalikan UUD 1945

secara murni menjadi perdebatan bagi anggota kelompok konstituante.

Kelompok pertama : Anggota konstituante mau menerima saran untuk kembali kepada

UUD 1945 secara utuh.

Kelompok kedua : Anggota konstituante mau menerima kembali UUD 1945 dengan

persyaratan amandemen, yaitu sila pertama Pancasila pada

pembukaan UUD 1945 harus diubah dengan sila pertama Pancasila

seperti tercantum dalam Piagam Jakarta.

Perdebatan kedua kelompok di dalam badan konstituante itu tidak mencapai titik

temu. Presiden, yang menurut UUDS 1950 memiliki kemampuan membubarkan Dewan

Perwakilan Rakyat, akhirnya membubarkan badan konstituante yang dianggap tidak dapat

menjalankan tugas dengan baik. Kegagalan kontituante merumuskan Undang-Undang

Dasar mengakibatkan kondisi politik yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Demi kepentingan bangsa, maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Sukarno

mengeluarkan Dekrit yang isinya, sebagai berikut :

1) Membubarkan Konstituante

2) Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950

3) Membentuk MPRS dan DPRS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Bubarnya badan konstituante tersebut, secara otomatis tidak adanya lembaga

pembentuk UU.Situasi ini pula yang mendorong Presiden mengajukan konsep Demokrasi

Terpimpin agar dapat kembali ke UUD 1945. Peristiwa ini disebut dengan Dekrit Presiden

5 Juli 1959. Sejak itu berlakulah UUD 1945 dan sistem pemerintahan Demokrasi

Terpimpin.Akan tetapi, kondisi itu tetap berlaku sampai diangkatnya Jenderal Soeharto

sebagai pengemban Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret).

Peranan Supersemar untuk mengambil segala tindakan dalam menjamin keamanan

dan ketentraman serta stabilitas jalannya pemerintahan, menjadi puncak sejarah hitam

pemerintahan Presiden Soekarno.Dengan ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966 dikukuhkan

Page 19: Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia

16

dengan masa berlaku sampai terbentuknya MPR RI hasil pemilu, meskipun penerbitan

Supersemar sampai sekarang masih kontroversi.

Oleh karena pemilu 5 Juli 1968 tertunda hingga 5 Juli 1971 dan telah

dikeluarkannya Ketetapan MPRS No. XXX III/MPRS/1967 tentang Pencabutan

Kekuasaan Pemerintah Negara dari tangan Presiden Soekarno, maka demi terciptanya

stabilitas politik (Keseimbangan Politik), ekonomi, dan hukum dikeluarkan Ketetapan

MPRS No.XLIV/MPRS/1968 tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan MPRS

No.IX/MPRS/1966.Jenderal Soeharto diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia

hingga terpilihnya Presiden oleh MPR hasil pemilu dan dimulailah masa Orde Baru.

2.3.2 Priode Orde Baru

Pemerintahan pada masa Orde Baru berusha menata kembali kehidupan

ketatanegaraan sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945. Selain menata kehidupan

ketatanegaraan, pemerintah Orde Baru Juga memacu pembangunan di bidang politik,

ekonomi, social, budaya, serta pertahanan keamanan. Pembngunan dilaksanakan secara

bertahap dalam waktu 5 tahun yang dekenal dengan rencana pembangunan 5 tahun

(Repelita).Pada masa ini bentuk Negara, bentuk Pemerintahan, dan sistem pertahanannya

adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945. Bentuk Negara adalah

Kesatuan, bentuk pemerintahan adalah Republik, dan sistem pemrintahannya adalah Sistem

Kabinet Presidensial.

Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan Indonesia menitikberatkan pada aspek

kestabilan politik dalam rangka menunjang pembangunan nasional melalui upaya-upaya

sebagai berikut :

1. Konsep dwi fungsi ABRI.

2. “Menggolkarkan” pemerintahan hingga ke akar-akarnya.

3. Kekuasaan di tangan eksekutif.

4. Sistem pengangkatan kabinet melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat.

5. Konsep massa mengambang (floating mass).

6. Pengendalian pers nasional.

Terbukti bahwa selama 32 tahun di masa Orde Baru, Golkar selalu berhasil menjadi

single majority dan Presiden Soeharto selalu terpilih secara aklamasi.

Page 20: Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia

17

Dalam sejarah ketatanegaraan yang cukup panjang dan sebagai akibat dari kekuasaan

serta masa jabatan presiden yang tidak dibatasi kurun waktunya, maka timbullah

penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini terbukti dengan berkembangya korupsi, kolusi,dan

nepotisme. Makna Demokrasi menjadi semu karena kebebasan mengeluarkan pendapat

dibatasi dan lembaga negara beralih fungsi menjadi alat kekuasaan pemerinah. Akhirnya

indonesia dilanda kerisi cukup berat yang diawali kerisi moneter dan ekonomi.

2.3.3 Era Reformasi

Ditengah kondisi yang tak menentu, rakyat yang dipelopori oleh mahasiswa

melakukan demonstrasi dan lahirlah gerakan reformasi yang menghendaki reformasi dalam

berbagai bidang. Gerekan reformasi makin meluas, sehingga pada tanggal 21 Mei 1998

Presiden Soeharto menyereahkan kekuasaannya kepada Wakil Presiden Prof. B.J. Habibie.

2.3.3.1 Pemerintahan B.J. Habibie

Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh bangsa

Indonesia untuk dimintai pertimbangannya dalam rangka membentuk Dewan Reformasi

yang akan diketuai oleh Presiden Soeharto, namun mengalami kegagalan. Pada tanggal

itu pula, Gedung DPR/MPR semakin penuh sesak oleh para mahasiswa dengan tuntutan

tetap yaitu reformasi dan turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan.

Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10.00 WIB bertempat di Istana Negara, Presiden

Soeharto meletakkan jabatannya sebagai presiden dihadapan ketua dan beberapa anggota

dari Mahkamah Agung. Pada tanggal itu pula, dan berdasarkan Pasal 8 UUD 1945.

Presiden menunjuk Wakil Presiden B.J. Habibie untuk menggantikannya menjadi

presiden, serta pelantikannya dilakukan di depan Ketua Mahkamah Agung dan para

anggotanya. Maka sejak saat itu, Presiden Republik Indonesia dijabat oleh B.J. Habibie

sebagai presiden yang ke-3.

Pada era ini mulai mencuat kebebasan bicara dan kebebasan pers serta banyak

partai politik yang muncul. Di era reformasi dibentuklah lembaga baru dala sistem

pemerintahan Indonesia, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pada era reformasi ini,

terdapat perubahan sistem ketatanegaraan dan supremasi MPR kepada sitem kedaulatan

rakyat yang diatur dalam UUD 1945. Dalam pasal 3 UUD 1945 setelah amandemen,

dijelaskan MPR mempunyai wewenang sebagi berikut :

1) Mengubah dan menetapkan UUD

Page 21: Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia

18

2) Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden

3) Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan negara

menurut UUD.

Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden Republik Indonesia yang ketiga B.J. Habibie

membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet itu

terdiri atas 16 orang menteri, dan para menteri itu diambil dari unsur-unsur militer

(ABRI), Golkar, PPP, PDI. Pada tanggal 25 Mei 1998 diselenggarakan pertemuan

pertama kabinet habibie. Pertemuan ini berhasil membentuk Komite untuk merancang

undang-undang politik yang lebih longgar dalam waktu satu tahun dan menyetujui

pembatasan masa jabatan presiden yaitu maksimal 2 periode (satu periode lamanya 5

tahun). Upaya terebut mendapat sambutan positif, tetapi dedakan agar pemerintah

Habibie dapat merealisasikan agenda reformasi tetap muncul.

Dalam pemerintahannya B.J. Habibie berusaha untuk melakukan pembaharuan-

pembaharuan dalam beberapa bidang demi untuk menciptakan kehidupan masyarakat

yang sejahterah dan sesuai dengan UUD 1945. Adapun pembaharuan yang dilakukan

oleh B.J. Habibie antara lain :

1.) Bidang Ekonomi

Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, B.J.

Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Merekapitulasi perbankan.

b. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah.

c. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika serikat hingga dibawah

Rp.10.000,-.

d. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF.

e. Merekonstruksi perekonomian Indonesia.

f. Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri.

g. Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik. Monopoli dan

Persaingan yang Tidak Sehat.

h. Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Page 22: Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia

19

2.) Bidang Politik

a. Memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak

bermunculan partai-partai politik yang baru sebanyak 45 parpol.

b. Membebaskan narapidana politik seperti Sri Bintang Pamungkas dan Moch.

Pakpahan.

c. Mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen.

d. Membentuk tiga undang-undang demokratis yaitu :

1) UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik

2) UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu

3) UU No. 4 tahun 1999 tentang Susduk DPR/MPR

e. Menetapkan 12 ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban

dari tuntutan reformasi yaitu :

1) Tap No. VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap No. IV/MPR/1983 tentang

Referendum.

2) Tap No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap No. II/MPR/1978 tentang

Pancasila Sebagai Asas Tunggal.

3) Tap No. XII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap No. V/MPR/1998 tentang

Presiden Mendapat Mandat dari MPR untuk Memiliki Hak-Hak dan Kebijakan

di Luar Batas Perundang-undangan.

4) Tap No. XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil

Presiden Maksimal Hanya Dua Kali Periode.

3.) Bidang Pers

Dilakukan pencabutan pembredelan pers dan penyederhanaan permohonan SIUUP

untuk memberikan kebebasan terhadap pers, sehungga muncul berbagai macam media

massa cetak, baik surat kabar maupun majalah.

4.) Bidang Hukum

Untuk melakukan refomasi hukum, ada beberapa hal yang dilakukan dalam

pemerintahan B.J. Habibie yaitu :

a. Melakukan rekonstruksi atau pembongkaran watak hukum Orde Baru, baik berupa

Undang-Undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri.

b. Melahirkan 69 Undang-undang.

Page 23: Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia

20

c. Penataan ulang struktur kekuasaan Kehakiman.

5.) Bidang Hankam

Di bidang Hankam diadakan pembaharuan dengan cara melakukan pemisahan Polri

dan ABRI.

6.) Pembentukan Kabinet

Presiden B.J. Habibie membentuk kabinet baru yang diberi nama Reformasi

Pembangunan yang terdiri atas 16 menteri, yang meliputi perwakilan dari ABRI,

GOLKAR, PPP, dan PDI.

7.) Kebebasan Menyampaikan pendapat

Presiden B.J. Habibie memberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapat di

depan umum, baik dalam rapat maupun unjuk rasa. Dan mengatasi terhadap pelanggaran

dalam penyampaian pendapat ditindak dengan UU No. 28 tahun 1998.

8.) Masalah Dwifungsi ABRI

Ada beberapa perubahan yang muncul pada pemerintahan B.J. Habibie, yaitu :

a. Jumlah anggota ABRI yang duduk di kursi MPR dikurangi, dari 75 orang menjadi

35 orang

b. Polri memisahkan diri dari TNI dan menjadi Kepolisian Negara

c. ABRI diubah menjadi TNI yang terdiri dari Angkatan Udara, Darat, dan Laut.

9.) Pemilihan Umum 1999

Untuk melaksanakan Pemilu yang diamanatkan oleh MPR, B.J. Habibie

mengadakan beberapa perubahan yaitu :

a. Menggunakan asas Luber dan Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan

adil)

b. Mencabut 5 paket undang-undang tentang politik yaitu undang-undang tentang

Pemilu; Susunan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang MPR/DPR; Partai Politik dan

Golkar; Referendum; serta Organisasi Massa

c. Menetapkan 3 undang-undang politik baru yaitu Undang-undang Partai Politik;

Pemilihan Umum; dan Susunan serta kedudukan MPR, DPR, dan DPRD

Page 24: Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia

21

d. Badan pelaksana pemilihan umum dilakukan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum)

yang terdiri atas wakil dari pemerintahan dan partai politik serta pemilihan umum.

Disamping pembaharuan-pembaharuan di atas, pada masa pemerintahan Presiden

Habibie juga dijumpai adanya permasalahan-permasalahan baru yang muncul seperti :

Berbagai masalah pelanggaran HAM bermunculan

Masalah Tragedi Trisakti yang tidak terselesaikan dan masalah Semanggi I dan II

Masalah Bank Bali

Pertikaian antarkelompok yang disebabkan oleh SARA yang mengancam stabilitas

politik

Status hukum mantan Presiden Soeharto yang belum juga jelas

Lepasnya Timor Timur dari wilayah NKRI.

Masalah-masalah tersebut di atas menyebabkan pemerintahan B.J. Habibie

dianggap negative dan pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak oleh MPR

melalui mekanisme votting dengan 355 suara menolak, 322 menerima, 9 abstain, dan 4

suara tidak sah. Akibat penolakan pertanggungjawaban itu pada Oktober 1999, Habibie

tidak dapat untuk mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia.

Kegagalan Habibie menjadi calon Presiden Republik Indonesia sebagai akibat

ditolaknya pidato pertanggung jawabannya, memunculkan 3 calon presiden yang

diajukan oleh fraksi-fraksi yang ada di MPR pada tahap pencalonan presiden diantaranya

Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan Yusril Ihza Mahendra.

Adapun kelebihan-kelebihan dalam masa pemerintahan B.J. Habibie adalahh

berkaitan dengan semangat demokratisasi, Habibie telah melakukan perubahan dengan

membangun pemerintahan yang transparan dan diaologis. Prinsip demokrasi juga

diterapkan dalam kebijakan ekonomi yang disertai penegakan hukum dan ditujukan untuk

kesejahteraan rakyat. Dalam mengelola kegiatan kabinet sehari-haripun, Habibie

melakukan perubahan besar. Ia meningkatkan koordinasi dan menghapus egosintesmi

sekotral antarmenteri. Selain itu sejumlah kreativitas mewarnai gaya kepemimpinan

Habibie dalam menangani masalah bangsa. Untuk mengatasi persoalan ekonomi,

misalnya ia mengangkat pengusaha menjadi utusan khusus. Dan pengusaha itu sendiri

yang menanggung biayanya.

Page 25: Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia

22

2.3.3.2. Pemerintahan Abdurahman Wahid (Gus Dur)

Pemerintahan Presiden Wahid meneruskan proses demokratisasi dan

perkembangan ekonomi di bawah situasi yang menantang. Di samping ketidakpastian

ekonomi yang terus berlanjut, pemerintahannya juga menghadapi konflik antar etnis dan

antar agama, terutama di Aceh, Maluku, dan Papua. Di Timor Barat, masalah yang

ditimbulkan rakyat Timor Timur yang tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan

yang dilakukan para militan Timor Timur pro-Indonesia mengakibatkan masalah-masalah

kemanusiaan dan sosial yang besar. MPR yang semakin memberikan tekanan menantang

kebijakan-kebijakan Presiden Wahid, menyebabkan perdebatan politik yang meluap-luap.

1. Politik Luar Nengeri Yang Bebas Aktif

Salah satu tindakan Gus Dur yang dikritik salah satu tindakan gusdur yang paling

sering di keritik pada 1999 hingga 2001 adalah hobinya berkunjung ke luar negeri. tidak

kurang dari negara-negara adean ( mulai dari Thailand hingga Brunei Darussalam),

Jepang, Amerika Serikat, Qatarm Kuwait, Yordania, Rrc, Inggris, Prancis, Belanda,

Jerman, Italia, India, Korea Selatan, Timor Leste, Afrika Selatan, Iran, Pakistan, Dan

Mesir, dikunjung gusdur selama masa pemerintahannya yang singkat.

Sebenarnya tujuan Gus Dur tersebut adalah untuk memperbaiki citra indonesia

dimata negara-negara tersebut sekaligus membuka peluang kerjasama (terutama dalam

perdagangan). akan tetapi, tidak semua orang menyukai pola politik luar negeri ini.

gusdur sering dianggap membuang-buang uang negara.

Hampir seluruh negara didunia ia kunjungi. tak peduli dengan kecendrungan politik

negara tersebut. politik bebas aktif yang menjadi ciri khas bangsa indonesi. begitu

kentara.

2. Iklim Politik Yang Demokratis

Semua orang tahu di masa pemerintahan Gus Dur, susana demokratis mulai tampak

wujudnya. setelah sebelumnya tenggelam dalam bayang-bayang rezim Soeharto.

walaupun pada pemerintahan sebelumnya (Presiden Habibie), karena semokrasi

sudahmulai dibuka. tapi pada masa gusdur begitu terasa.

Mulai dari penghapusan berbagai aturan yang merugikan kaum minoritas,

pembubaran instansi negara yang tak lagi efektif (Departemen Penerangan dan Sosial)

Page 26: Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia

23

hinnga niat gusdur untuk membuka hubungan diplomatik dengan negara

Israel.

Meskipun untuk tindakan terakhirnya itu (hubungan diplomatik dengan Israel)

untuk dilakukan. Tapi, semua tindakannya menggambarkan bagaimana kecenderungan

pemikiran gusdur. menghargai kebebasan individu dan keberagaman (dasar dari

demokrasi) serta reformis.

2.3.3.3. Pemerintahan Megawati Soekarno Putri

Megawati dilantik menjadi presiden Republik Indonesia pada tanggal 23 juli

2001. Pada masa pemerintahannya banyak persoalan yang harus dihadapi. Salah satu

masalah yang amat penting adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum kebijakan-

kebijakan yg ditempuh untuk mengatasi persoalan itu antara lain :

1. Era kepemimpinan soeharto telah mewarisi utang luar negri (pemerintah dn swasta)

sebesar US$150,80 MILIAR.

Kebijakan megawati dalam mengatasi masalah ini adalah meminta penundaan

pembayaran utang sebesar US$5,8 miliar pada pertemuan paris club ke-3 tanggal 12 april

2002. pada tahun 2003, pemerintah mengakolasikan pembayaran utang luar negri sebesar

Rp116,3 triliun.

Melalui kebijakannya tersebut utang luar negri indonesia berkurang menjadi

US$134.66 miliar. Salah satu keputusan megawati yang sangat penting pula adalah

Indonesia mengakhiri kerjasamanya dengan IMF.

2. Krisis Ekonomi melanda Indonesia

Sejak tahun 1997 mengakibatkan kemerosotan pendapatan perkapita. Pada tahun

1997 pendapatan perkapita indonesia tinggal US$465. melalui kebijakan pemulihan

keamanan situasi indonesia menjadi tenang. Presiden megawati berhasil menaikan

pendapatan perkapita cukup signifikan yaitu sekitar US$930.

3. Melakukan Privatisasi Terhadap BUMN

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi, presiden

megawati menempuh langkah yang sangat kontroversi, yaitu Melakukan Privatisasi

Terhadap BUMN. Pemerintah menjual indosat pada tahun 2003.

Page 27: Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia

24

Hsil penjualan itu berhasil menaikan pertumbuhan ekonomi indonesia menjadi

4,1% dan inflansi hanya 5,06%. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara didalam

periode krisis. Tujuannya adalah melindungi perusahaan negara dari interversi kekuatan-

kekuatan politik dan melunasi pembayaran utang luar negeri.

4. Memperbaiki Kinerja Ekspor.

Pada tahun 2002 nilai ekspor mencapai US$57,158 miliar dan import tercatat

US$31,229 miliar. Pada tahun 2003 ekspor juga menanjak keangka US$61,02 miliar dan

import meningkat keangka US$32,39 miliar.

5. Kebijakan presiden megawati untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan

merealisasikan berdirinya Komisi Pemberantas Korusi (KPK).

Sekalipun telah didirikan KPK karena tidak ada gebrakan konkrit yang menonjol.

Peringkat RI sebagai negara terkorup tetap memburuk. Pada tahun 2002, dari 102 negara

indonesia menduduki peringkat ke-4. pada tahun 2003 indonesia menempati peringkat

ke-6 dari 133 negara pengangkatan jaksa Agung M.A Rachman tidak memberikan arti

penegakan hukum yang sangat signifikan. Tanpa ada retorika tegas tentang penegakan

korupsi. Pada Sidang Umum MPR pertama pada Agustus 2000, Presiden Wahid

memberikan laporan pertanggung jawabannya. Pada 29 Januari2001, ribuan demonstran

menyerbu MPR dan meminta Presiden agar mengundurkan diri dengan alasan

keterlibatannya dalam skandal korupsi. Di bawah tekanan dari MPR untuk memperbaiki

manajemen dan koordinasi di dalam pemerintahannya, dia mengedarkan keputusan

presiden yang memberikan kekuasaan negara sehari-hari kepada wakil presiden

Megawati. Megawati mengambil alih jabatan presiden tak lama kemudian.Kabinet pada

masa pemerintahan Megawati disebut dengan Kabinet Gotong Royong.

2.3.3.4. Pemerintahan Suslilo Bambang Yudhoyono

Pada 2004, pemilu satu hari terbesar di dunia diadakan dan Susilo Bambang

Yudhoyono tampil sebagai presiden baru Indonesia. Pemerintah baru ini pada awal masa

kerjanya telah menerima berbagai cobaan dan tantangan besar, seperti gempa bumi besar

di Aceh dan Nias pada Desember 2004 yang meluluh lantakkan sebagian dari Aceh serta

gempa bumi lain pada awal 2005 yang mengguncang Sumatra.

Page 28: Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia

25

Pada 17 Juli2005, sebuah kesepakatan bersejarah berhasil dicapai antara

pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang bertujuan mengakhiri konflik

berkepanjangan selama 30 tahun di wilayah Aceh. Dan sampai saat ini tidak terjadi lagi

kerusuhan diAceh.

Tahun 2009 kembali diadakan pemilu dan sekali lagi Susilo Bambang Yudhoyono

memenangkan pemilu namun dengan wakil yang berbeda,yang dulunya bersama Jusuf

Kalla dan sekarang bersama Boediono dengan masa pemerintahan 2009-2014.

Berikut beberapa kebijakan-kebijakan padam pemerintahan SBY :

1) Pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM)

2) TK sebagai Pendidikan Pra-Sekolah

3) Standar Pelayanan Minimal (SPM) TK

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah tentang standarisasi pendidikan,

penyelenggaran pendidikan TK harus memenuhi standar pelayanan minimal sebagai

berikut.:

Program kegiatan belajar TK merupakan satu kesatuan program kegiatan

belajar yang utuh dan harus dilandasi oleh pembinaan kehidupan beragama

untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan anak didik terhadap Tuhan

Yang Maha Esa.

Program kegiatan belajar dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan,

kemampuan dan kondisi daerah dan menekankan pada pembentukan perilaku

dan pengembangan kemampuan dasar.

Prinsip pembelajaran di TK adalah bermain sambil belajar atau belajar seraya

bermain.

Bahasa pengantar dalam pembelajaran di TK adalah bahasa Indonesia,

sedangkan untuk daerah yang memerlukan bisa menggunakan bahasa daerah

sebagai pengantar.

4) Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan

Beberapa program yang berkaitan dengan peningkatan mutu dan relevansi

pendidikan TK antara lain :

Peningkatan profesionalisme guru TK melalui kegiatan pelatihan/penataran sistem

pembinaan profesinal (SPP) baik di tingkat pusat maupun daerah.

Page 29: Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia

26

Pengangkatan guru PNS oleh Dinas Pendidikan setempat yang dilaksanakan

berdasarkan USB TK Negeri Pembina/ Percontohan tingkat Kabupaten/Kota

dengan kualifikasi pendidikan SPGTK, PGTK dan DII-PGTK.

Penerapan paradigma baru dunia pendidikan yakni: schooling ke learning,

instructive ke fasilitatif, knowledge ke competency based (manajemen berbasis

sekolah), centralization ke decentralization, dan government role ke community

role (masyarakat madani).

Menyusun materi kegiatan dalam PKB TK sesuai dengan tingkat perkembangan

peserta didik dan kondisi lingkungannya.

Menyelenggarakan TK dengan memperhatian prinsip-prinsip PKB TK, bermain,

lingkungan anak;

Peningkatan Mutu TK Pembina Tingkat Propinsi sebagai Gugus TK Rujukan.

Memberikan dana bantuan langsung (block grant) kepada TK untuk peningkatan

mutu.

5) Program Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pendidikan TK

Beberapa program yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas

pendidikan TK antara lain:

Menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyelenggaraan pendidikan TK.

Melaksanakan pembinaan Sistem Pembinaan Professional (SPP) melalui gugus

TK.

Menerapkan manajeman berbasis sekolah.

Meningkatkan kerjasama tiga komponen pendidikan TK yaitu pemerintah,

GOPTKI dan IGTKI – PGRI.

Penyuluhan dan penyebaran informasi melalui media elektronik dan media cetak

untuk menyadarkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam

penyelenggaraan pendidikan TK.

Membentuk dan memfungsikan Dewan/Komite Sekolah untuk TK.

Memberikan dana bantuan langsung (block grant) kepada TK Pembina.

Page 30: Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia

27

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja

dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan

negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi empat institusi pokok,

yaitu eksekutif, birokratif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, terdapat lembaga lain atau unsur

lain seperti parlemen, pemilu, dan dewan menteri. Pembagian sistem pemerintahan negara

secara modern terbagi dua, yaitu presidensial dan ministerial (parlemen). Pembagian sistem

pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan

eksekutif dan legislatif.

Sebelum Indonesia merdeka, negara Indonesia merasakan pahitnya penjajahan oleh

beberapa negara asing dan bangsa Indonesia mengalami beberapa perubahan terhadap Sistem

Pemerintahannya selama masa penjajahan. Dimulai dari portugis yang pertama kali tiba di

Malaka pada tahun 1509 dan berakhir pada tahun 1602 setelah Belanda masuk ke Indonesia

dengan berbagai macam kebijakan perdagangan monompolinya. Setelah 350 tahun Belanda

menguasai Indonesia, pemerintahan Belanda di Indonesia digantikan oleh bangsa Jepang.

Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui perjanjian Lingkarjati pada tanggal 8

maret 1942. Masa pendudukan Jepang dimulai pada tahun 1942. Kemudian pada masa

penjajahan bangsa Jepang, Jepang menerapkan Sistem Pemerintahan Militer pada masa

pendudukannya dan berakhir pada 17 agustus 1945.

Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia.

Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka waktu tersebut,

Indonesia menggunakan bergantian sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Di

saat menggunakan sistem ekonomi liberal, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan

parlementer. Presiden Soekarno di gulingkan saat Indonesia menggunakan sistem ekonomi

komando.

Orde Baru merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru

menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir

dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan Orde Lama Soekarno.

Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi

Page 31: Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia

28

Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela di

negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.

Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara

dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh

Soekarno pada akhir masa jabatannya. Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya

adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Eksploitasi sumber daya selama

masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam

secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di

Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-

an dan 1980-an. Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967,

Di masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia.

Setiap hari media massa seperti radio dan televisi mendengungkan slogan "Persatuan dan

Kesatuan Bangsa".

Pada Era Reformasi mulai mencuat kebebasan bicara dan kebebasan pers serta banyak

partai politik yang muncul. Di Era Reformasi dibentuklah lembaga baru dala sistem

pemerintahan Indonesia, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pada Era Reformasi ini,

terdapat perubahan sistem ketatanegaraan dan supremasi MPR kepada sitem kedaulatan

rakyat yang diatur dalam UUD 1945. Dalam pasal 3 UUD 1945 setelah amandemen,

dijelaskan MPR mempunyai wewenang sebagi berikut :

4) Mengubah dan menetapkan UUD

5) Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden

6) Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan negara

menurut UUD.

Dengan adanya kesepakatan bersama untuk mempertahankan sistem pemerintahan

presidensial, maka presiden dan wakil presiden harus mempunyai lgeitimasi yang kuat dengan

jalan presiden dan wakil presiden dipilih secara lansung oleh rakyat. Dalam sistem

presidensial ini terdapat ciri-ciri, antaralain :

1) Adanya masa jabatan presiden yang bersifat pasti.

2) Presiden disamping sebagai kepala negara, sekaligus sebagai kepala pemerintahan.

3) Adanya mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi.

4) Adanya mekanisme impecthment.

Page 32: Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia

29

Terlepas dari polemik model kepemimpinannya, di era Orde Lama, Presiden Sukarno

hampir terjerumus ke “lobang” kekuasaan yang diktatorialisme,karena penggunaan hak

prerogatif yang berlebihan. Demikian juga di era kepresidenan Soeharto yang berlangsung

hampir 32 tahun, hak prerogatif yang dimilikinya secara akumulatif justru menjatuhkan

kekuasaannya, akibat desakan gerakan reformasi di tahun 1998, yang intinya tuntutan

demokrasi dan tegaknya hukum. Namun pada Era Reformasi ini, pergantian presiden terjadi

berulang kali. Setelah B.J Habibies, jabatan presiden diserahkan kepada Abdurrahman Wahid,

kemudian dilanjutkan oleh Megawati Soekarno Putrid an hingga akhirnya diteruskan oleh

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga kini. Sistem pemerintahan yang dijalankan pada

era ini adalah Sistem Pemerintahan Presidensial yang berlandaskan kembali pada UUD 1945.

Jadi, tidak ada jaminan penggunaan hak prerogatif yang berlebihan terhadap stabilitas

jalannya roda pemerintahan. Belajar dari pengalaman sejarah inilah, maka penggunaan hak

prerogatif memang harus dibatasi. Namun, akan lebih efektif lagi apabila penguatan sistem

presidensial juga dilakukan dengan membuat payung hukum yang melindungi efektivitas

kinerja lembaga kepresidenan. Karenanya, kehadiran UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan

Pertimbangan Presiden dan pembentukan UU Kementerian Negara serta wacana untuk

menerbitkan UU Lembaga Kepresidenan menjadi mutlak perlu, sebagai langkah operasional

dari amanat UUD 1945. Kehadiran UU ini semua akan memberikan jaminan yang pasti

terhadap stabilitas roda pemerintahan didalam sistem pemerintahan presidensial. Sekaligus

memberi kepastian atas kelangsungan pelayanan publik, yang dibutuhkan rakyat.

3.2 Saran & Pendapat

Berdasarkan kesimpulan tersebut sebaiknya bangsa Indonesia lebih menaati peraturan

pemerintah supaya sistem pemerintahan di Negara kita ini berjalan dengan baik dan lancar.

Kami menyadari bahwa makalah ini mempunyai banyak kekurangan dan jauhnya dari

kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami

harapkan terutama dari Bapak Khamim, S.HI, S.H, M.H selaku dosen pembimbing dan

kepada teman-teman kelas demi kesempurnaan makalah ini dimasa mendatang. Semoga

makalah ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua.

Page 33: Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia

Daftar Pustaka

http://shandy07.wordpress.com20100817sejarah- indonesia-sebelum-merdeka

http://oktadwifernindi.blogspot.com/2012/11/kebijakan-pemerintah-kolonial-belanda.html

http://indonesian-persons.blogspot.com/2013/11/masa-pendudukan-jepang-di- indonesia.html

http://ayuocit.blogspot.com201310sistem-pemerintahan-di- indonesia.html

http://hguntoro11.blogspot.com/2012/05/sistem-pemerintahan-negara-republik.html

http://dian-dian33.blogspot.com/2011/11/dinamika-politik-sistem-pemerintahan.html

http://berbagifile22.blogspot.com201210makalah-sistem-pemerintahan- indonesia.html

http://wulansetiawan.blogspot.com201208sistem-pemerintahan- indonesia-dalam.html

http://czillagoz.blogspot.com201311sistem-pemerintahan.html

http://gumilar69.blogspot.com201312perbandingan-sistem-pemerintahan.html

http://pknburahmaayue.blogspot.com201212bab-2-sistem-pemerintahan.html

http://munirah-amran.blogspot.com201302masa-pemerintahan-bj-habibie.html

http://www.anneahira.commasa-pemerintahan-gusdur.htm

http://totocalegpdip.blogspot.com201303maasa-kepemimpinan-megawati-soekarno.html

http://anitapurwati.wordpress.com/2012/04/12/pemerintahan-dan-kebijakan-susilo-bambang-

yudhoyono/