MASA PEMERINTAHAN KH. ABDURRAHMAN

WAHIDKelompok 4 :

1.Ilham Isfano Ramadhan

2.Mohamad Ramdan Febriana H.

3.Saroh Indra Dewi

4.Sri Rahayu Nengsih

Nama Lengkap : KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Lahir : Jombang, 7 September 1940

Wafat : Jakarta, 30 Desember 2009

Agama : Islam

Istri : Sinta Nuriyah

Anak : 4 orang putri

Partai Politik : Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Karier :

Ketua Umum PBNU (1984 – 1994)

Anggota MPR dari Golkar (1987)

Ketua Dewan Penasihat PKB (1998)

Presiden Republik Indonesia (1999 – 2001)

Abdurrahman Wahid lahir dari pasangan Wahid Hasyim dan Solichah. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Addakhil. "Addakhil" berarti "Sang Penakluk". Kata "Addakhil" tidak cukup dikenal dan diganti nama "Wahid", dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. "Gus" adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berati "abang" atau "mas".

Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara. Wahid lahir dalam keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya adalah K.H Hasyim Asyari, pendiri Nadhlatul Ulama (NU), sementara kakek dari pihak ibu, K.H. Bisri Syansuri, adalah pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan Ayah Gus Dur, K.H. Wahid Hasyim, terlibat dalam Gerakan Nasionalis dan menjadi Menteri Agama tahun 1949. Ibunya, Ny. Hj. Sholehah, adalah putri pendiri Pondok Pesantren Den Anyar Jombang. Saudaranya adalah Salahuddin Wahid dan Lily Wahid. Ia menikah dengan Sinta Nuriyah dan dikaruniai empat putri: Alisa, Yenny, Anita, dan Inayah.

PENDIDIKANSD KRIS pindah ke SD Mataram

Perwari

SMP di Pondok Pesantren Krapyak

Pesantren Tegal Rejo

Pesantren Tambak Beras

Universitas Al - Azhar Kairo, Mesir

Universitas Baghdad, Irak

Diangkatnya Gus Dur sebagai Presiden

Masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid atau yang, sering kita sebut dengan Gus Dur dimulai dari sidang umum MPR yang diselenggarakan pada tanggal 1-21 Oktober 1999, Pembacaan pidato pertanggungjawaban Presiden B.J Habibie tersebut ditolak oleh segenap anggota dengan menggunakan voting. Suara yang menolak 355 yang menerima 322, absen 9, dan tidak sah 4. Dengan demikian B.J Habibie tidak dapat maju mencalonkan diri menjadi Presiden RI selanjutnya. Akhirnya diadakan Pemilu 1999 dengan hasil PKB memenangkan 12% suara dengan PDI - P memenangkan 33% suara.

Dengan kemenangan partainya, Megawati memperkirakan akan memenangkan pemilihan presiden pada Sidang Umum MPR. Namun, PDI - P tidak memiliki mayoritas penuh, sehingga membentuk aliansi dengan PKB. Pada Juli, Amien Rais membentuk Poros Tengah, koalisi partai-partai Muslim. Poros Tengah mulai menominasikan Gus Dur sebagai kandidat ketiga pada pemilihan presiden dan komitmen PKB terhadap PDI - P mulai berubah..

Pada 7 Oktober 1999, Amien dan Poros Tengah secara resmi menyatakan Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden. Pada 19 Oktober 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie dan ia mundur dari pemilihan presiden. Beberapa saat kemudian, Akbar Tanjung, ketua Golkar dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan Golkar akan mendukung Gus Dur. Pada 20 Oktober 1999, MPR kembali berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia ke-4 dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara

Tidak senang karena calon mereka gagal memenangkan pemilihan, pendukung Megawati mengamuk dan Gus Dur menyadari bahwa Megawati harus terpilih sebagai wakil presiden. Setelah meyakinkan Jendral Wiranto untuk tidak ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan membuat PKB mendukung Megawati, Gus Dur pun berhasil meyakinkan Megawati untuk ikut serta. Pada 21 Oktober 1999, Megawati ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan mengalahkan Hamzah Haz dari PPP.

Masa Awal Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

Kabinet pertama Gus Dur, Kabinet Persatuan Nasional adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik: PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK), non-partisan dan TNI juga ada dalam kabinet tersebut. Wahid kemudian mulai melakukan dua reformasi pemerintahan. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Reformasi kedua adalah membubarkan Departemen Sosial yang korup.

Pada November 1999, Wahid mengunjungi negara-negara anggota ASEAN, Jepang, Amerika Serikat, Qatar, Kuwait, dan Yordania. Setelah itu, pada bulan Desember, ia mengunjungi Republik Rakyat Cina.

Setelah satu bulan berada dalam Kabinet Persatuan Nasional, Menteri Menteri Koordinator Pengentasan Kemiskinan (Menko Taskin) Hamzah Haz mengumumkan pengunduran dirinya pada bulan November. Muncul dugaan bahwa pengunduran dirinya diakibatkan karena Gus Dur menuduh beberapa anggota kabinet melakukan korupsi selama ia masih berada di Amerika Serikat. Beberapa menduga bahwa pengunduran diri Hamzah Haz diakibatkan karena ketidaksenangannya atas pendekatan Gus Dur dengan Israel.

Rencana Gus Dur adalah memberikan Aceh referendum. Namun referendum ini menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Timur. Gus Dur juga ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personel militer di Negeri Serambi Mekkah tersebut. Pada 30 Desember, Gus Dur mengunjungi Jayapura di provinsi Irian Jaya. Selama kunjungannya, Abdurrahman Wahid berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua.

Pada Januari 2000, Gus Dur melakukan perjalanan ke luar negeri lainnya ke Swiss untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia dan mengunjungi Arab Saudi dalam perjalanan pulang menuju Indonesia. Pada Februari, Wahid melakukan perjalanan luar negeri ke Eropa lainnya dengan mengunjungi Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, dan Italia. Dalam perjalanan pulang dari Eropa, Gus Dur juga mengunjungi India, Korea Selatan, Thailand, dan Brunei Darussalam. Pada bulan Maret, Gus Dur mengunjungi Timor Leste. Di bulan April, Wahid mengunjungi Afrika Selatan dalam perjalanan menuju Kuba untuk menghadiri pertemuan G-77, sebelum kembali melewati Kota Meksiko dan Hong Kong. Pada bulan Juni, Wahid sekali lagi mengunjungi Amerika, Jepang, dan Prancis dengan Iran, Pakistan, dan Mesir sebagai tambahan baru ke dalam daftar negara-negara yang dikunjunginya, Pada Maret 2000, pemerintahan Gus Dur mulai melakukan negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dua bulan kemudian, pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan GAM hingga awal tahun 2001, saat kedua penandatanganan akan melanggar persetujuan. Gus Dur juga mengusulkan agar TAP MPRS Nomor XXIX/MPR/1966 yang melarang Marxisme - Leninisme dicabut.

Ia juga berusaha membuka hubungan dengan Israel, yang menyebabkan kemarahan pada kelompok Muslim Indonesia. Isu ini diangkat dalam pidato Ribbhi Awad, duta besar Palestina untuk Indonesia, kepada parlemen Palestina tahun 2000. Isu lain yang muncul adalah keanggotaan Gus Dur pada Yayasan Shimon Peres. Baik Gus Dur dan menteri luar negerinya Alwi Shihab menentang penggambaran Presiden Indonesia yang tidak tepat, dan Alwi meminta agar Awad, duta besar Palestina untuk Indonesia, diganti.

Kebijakan – Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid

Mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua

Menjadikan Tahun Baru Imlek menjadi hari libur nasional

Pencabutan Larangan penggunaan huruf Tiong Hoa

Meliburkan kegiatan sekolah selama bulan Ramadhan

Melakukan negoisasi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Melakukan beberapa kunjungan ke Luar Negeri

Membubarkan Kementerian yang terlibat korupsi

Memberikan Aceh referendum Otonomi

Ingin mereformasi militer

Kebijakan – Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid yang Kontroversial

Pencopotan beberapa menteri yang tidak menurutinya dan tidak sejalan dengannya seperti : Jusuf Kalla (Menag Perindustrian dan Perdagangan) ; Laksamana Sukardi (Menteri BUMN) ; Wiranto (Menkopolkam) ; Yusril Ihza Mahendra (Menkum HAM) ; Susilo Bambang Yudhoyono (Menkopolsoskam) dan lain – lain, sehingga merenggangkan hubungan dengan Golkar dan PPP.

Berusaha membuka hubungan dengan Israel.

Menghapus TAP MPRS yang melarang Marxisme-Leninisme

Mengizinkan bendera bintang kejora berkibar di Papua Barat asalkan berada di bawah bendera Indonesia

Mengeluarkan Dekrit Presiden untuk membekukan DPR/MPR

Peristiwa skandal yang terjadi

Muncul pula dua skandal pada tahun 2000, yaitu skandal Buloggate dan Bruneigate. Pada bulan Mei, Badan Urusan Logistik (BULOG) melaporkan bahwa $4 juta menghilang dari persediaan kas Bulog. Tukang pijit pribadi Gus Dur mengklaim bahwa ia dikirim oleh Gus Dur ke Bulog untuk mengambil uang. Meskipun uang berhasil dikembalikan, musuh Gus Dur menuduhnya terlibat dalam skandal ini. Skandal ini disebut skandal Buloggate. Pada waktu yang sama, Gus Dur juga dituduh menyimpan uang $2 juta untuk dirinya sendiri. Uang itu merupakan sumbangan dari Sultan Brunei untuk membantu di Aceh. Namun, Gus Dur gagal mempertanggung jawabkan dana tersebut. Skandal ini disebut skandal Bruneigate.

Berakhirnya Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid Pada akhir tahun 2000, terdapat banyak elit politik yang

kecewa dengan Abdurrahman Wahid. Orang yang paling menunjukkan kekecewaannya adalah Amien. Ia menyatakan kecewa mendukung Gus Dur sebagai presiden tahun lalu. Amien juga berusaha mengumpulkan oposisi dengan meyakinkan Megawati dan Gus Dur untuk merenggangkan otot politik mereka. Megawati melindungi Gus Dur, sementara Akbar menunggu pemilihan umum legislatif tahun 2004. Pada akhir November, 151 anggota DPR menandatangani petisi yang meminta pemakzulan Gus Dur. Anggota DPR merasa kurang puas dengan kinerja dari Presiden yang seenaknya sendiri mengangkat dan mencopot pejabat negara tanpa pertimbangan DPR.

Puncak kekecewaan DPR dibuktikan dengan dikeluarkannya memorandum I untuk presiden pada tanggal 1 Februari 2001. Namun beliau tidak hadir dalam sidang tersebut. Karena DPR dianggap sebagai Taman Kanak-Kanak (TK). Kemudian DPR kesal dan kembali mengeluarkan memorandum II pada tanggal 30 April 2001. Namun hal ini tidak jauh beda dengan memorandum sebelumnya. Akhirnya Presiden datang tetapi tidak untuk berniat untuk melakukan sidang tersebut (hanya sekedar datang lalu pulang). Akhirnya pada 20 Juli, Amien Rais menyatakan bahwa Sidang Istimewa MPR akan dimajukan pada 23 Juli. TNI menurunkan 40.000 tentara di Jakarta dan juga menurunkan tank yang menunjuk ke arah Istana Negara sebagai bentuk penunjukan kekuatan. Di lain pihak pimpinan partai politik lima besar pemenang pemilu minus PKB mulai mendekati dan mendorong Wapres Megawati untuk menjadi presiden. Oleh karena itu Gus Dur menengarai adanya persengkokolan oleh para elit politik untuk menjatuhkannya. Akhirnya presiden mengeluarkan dekrit presiden meski tidak mendapatkan dukungan yang penuh dari kabinetnya. Dekrit presiden tanggal 23 Juli 2001 sebagai perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR yang berisi :

1. Membekukan MPR dan DPR RI

2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan menyusun badan – badan untuk menyelenggarakan Pemilu dalam waktu satu tahun

3. Membekukan partai Golkar

Amien Rais selaku Ketua MPR menolak secara tegas dekrit tersebut, dan ternyata dekrit tersebut hanya didukung oleh NU dan PKB. Namun hal ini juga tidak mendapat dukungan dari TNI dan Polri.

Namun dekrit tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada 23 Juli, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Soekarno Putri. Abdurrahman Wahid terus bersikeras bahwa ia adalah presiden dan tetap tinggal di Istana Negara selama beberapa hari, namun akhirnya pada tanggal 25 Juli ia pergi ke Amerika Serikat karena masalah kesehatan.

Dalam Sidang Istimewa MPR tanggal 23 Juli 2001, MPR memilih Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden RI menggantikan Presiden K.H Abdurrahman Wahid dan Hamzah Haz sebagai Wapres RI, maka berakhirlah kekuasaan Presiden K.H Abdurrahman Wahid.

Kelebihan dan Kekurangan Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

Kelebihan

• Presiden Abdurrahman Wahid menghargai adanya perbedaan

• Iklim politik yang demokratis

• Lebih memerhatikan kaum minoritas

Kekurangan

• Presiden Abdurrahman Wahid memerintah seenaknya sendiri, jika ada yang tidak sejalan dengannya maka akan langsung di copot jabatannya “gitu aja kok repot”

• Banyak kebijakannya yang menimbulkan kritik

• Memberikan peluang kepada separatis

• Tak punya basis politik yang kuat di Parlemen

SELESAITerima Kasih atas Perhatiannya,

Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan

selama kami presentasi.