INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BUPATI KULON PROGO

TAHUN ANGGARAN 2010

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Segenap komponen masyarakat Kulon Progo yang kami banggakan.

Mengawali laporan ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat

Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya,

sehingga Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD)

Tahun Anggaran 2010 dapat terlaksana. Laporan ini merupakan upaya

pemenuhan kewajiban konstitusional Kepala Daerah sesuai Undang-undang 32

Tahun 2004 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun

2007 dan Permendagri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tatacara Penyampaian

Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Selain itu, konsekuensi dari Pemilihan

Kepala Daerah secara langsung, sebagai perwujudan transparansi dan

akuntabilitas publik kinerja kepada masyarakat.

Secara ringkas kami sampaikan ILPPD Bupati Kulon Progo Tahun

Anggaran 2010 yang mencakup : pendahuluan, penyelenggaraan urusan

desentralisasi, dan penutup.

Gambaran umum demografis, jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo

pada tahun 2010 sebanyak 470.520 orang, dengan pertambahan penduduk

dibanding tahun 2009 turun sebesar 3,59 %, terdiri dari laki-laki sebanyak

231.672 orang dan perempuan sebanyak 238.848 orang.

Berdasar struktur usia penduduk didominasi kelompok usia produktif

dengan usai 20 s/d 59 tahun sebesar 250.317 orang atau 53,20 %, sedangkan

usia muda umur 0 s/d 19 tahun sebanyak 127.843 orang (27,17 %), dan

kelompok usia tua 60 tahun keatas sebanyak 92.360 orang (19.63%).

Berdasarkan jenis pekerjaan, didominasi oleh lima jenis pekerjaan yaitu

Petani/pekebun sebesar 125.261 orang (26,62%), belum/tidak bekerja sebesar

99.996 orang 21,25%, Pelajar/mahasiswa sebesar 64.468 (13,70%),

Wiraswasta sebesar 52.908 (11,24%), karyawan swasta sebesar 41.176

(8,75%). Menurut pendidikan, penduduk berpendidikan dasar (SD dan

SLTP/Sederajat) 191.436 orang (40,69%) dan menengah 124.902 orang

(26,55%), berpendidikan tinggi (Diploma/Strata I/Pasca Sarjana) sebesar

26.573 orang (5,65%). Untuk perkembangan pembangunan kesejahteraan

keluarga, pada tahun 2009 kelompok keluarga prasejahtera mengalami

penurunan dari 35,94% menjadi 34,98 % pada tahun 2010. Keluarga Sejahtera

I mengalami penurunan dari 22,90 % menjadi 20,22%. KS II mengalami

kenaikan dari 10,80 % menjadi 12,68 %. KS III mengalami kenaikan dari

27,63% menjadi 27,79 %. dan KS III plus naik dari 3,72% menjadi 4,33 %.

Sementara itu pertumbuhan kelompok keluarga miskin (keluarga prasejahtera

dan KS I) mengalami penurunan dari 58,84% pada tahun 2009 menjadi 55,20%

pada tahun 2010. Keluarga sejahtera (KS II, KS III dan KS III+) meningkat dari

41,16% menjadi 44,80%.

Sumber data: Badan PMPDPKB, 2010

Dalam hal ketenagakerjaan, penduduk usia kerja/tenaga kerja sebanyak

377.398 orang, angkatan kerja (AK) sebanyak 302.845 orang, bekerja: 291.959

orang dan tidak bekerja/penganggur sebanyak 10.886 orang. Untuk angkatan

kerja mengalami kenaikan sebanyak 1.864 orang.

20

30

40

50

60

70

2009 2010

Jum

lah K

K (

%)

Tahun

Grafik 1 Perkembangan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009-2010

Keluarga Miskin

Keluarga Sejahtera

Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari nilai PDRB pada tahun 2008

pertumbuhannya sebesar 4,71% dan pada tahun 2009 naik 3,97%. Hal ini

menunjukkan terjadi perlambatan pertumbuhan yang terjadi pada sektor

pertanian terutama sub sektor tanaman bahan makanan dan perlambatan

pertumbuhan di sektor jasa terutama di jasa pemerintahan umum. Kedua sub

sektor ini punya kontribusi yang besar dalam perekonomian di Kabupaten Kulon

Progo sehingga akan berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan di tahun

2009 secara umum. Perlambatan pertumbuhan diartikan sebagai perekonomian

Kulon Progo tahun 2009 tetap meningkat (pertumbuhan positif) tetapi besaran

pertumbuhannya tidak sebesar (lebih kecil) dibanding besaran pertumbuhan di

tahun 2008. Peranan kelompok sektor terhadap pembentukan PDRB

Kabupaten Kulon Progo selalu mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Selama periode tahun 2008-2009, pada tahun 2008 peran sektor primer

menjadi 25,01%, sektor sekunder sebesar 21,63%, dan sektor tersier sebesar

53,36%. Pada tahun 2009 peran sektor primer sebesar 25,16%, sektor

sekunder sebesar 21,73%, dan sektor tersier sebesar 53,11%. Hal ini

menunjukkan pada tahun 2009 kontribusi sektor primer dan sekunder sedikit

naik sedangkan sektor tersier mengalami penurunan dibanding tahun 2008.

Selain itu tidak terjadi pergeseran peran sektoral dalam menyumbang PDRB

secara signifikan.

Kondisi makro ekonomi di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan adanya

peningkatan yang menggembirakan. Hal ini tercermin pada Nilai PDRB pada

tahun 2008 - 2009 meningkat. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada

tahun 2008 sebesar Rp. 1.662.370.000.000,- naik pada tahun 2009 menjadi

sebesar Rp. 1.728.304.000.000,- atau pertumbuhan ekonomi meningkat 3,97 %

per tahun.

Sedangkan atas dasar harga berlaku Nilai PDRB pada tahun 2008

sebesar Rp. 3.038.165.000.000,- meningkat pada tahun 2009 menjadi sebesar

Rp. 3.286.278.000.000,-.

Seiring dengan akselerasi pembangunan di Kabupaten Kulon Progo,

maka kondisi kesejahteraan masyarakat juga mengalami peningkatan. Salah

satu indikatornya adalah pencapaian PDRB/kapita/tahun atas dasar harga

berlaku pada tahun 2008 sebesar Rp. 8.106.465,- menjadi Rp. 8.765.255,-

pada tahun 2009 atau meningkat rata-rata 8,13 % per tahun.

Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2010

Gambaran lebih lanjut hasil pembangunan dapat dilihat dengan

terjadinya kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan

data BPS penduduk miskin tahun 2008 menjadi 97.920 jiwa menjadi 89.910

jiwa pada tahun 2009 atau jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 8,18

% per tahun.

Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2010

Usia Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo untuk tahun 2008 sebesar

73,79 tahun naik menjadi 74,09 tahun pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan

peningkatan derajat kesehatan pada khususnya dan kesejahteraan penduduk

pada umumnya. Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2008 sebesar

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500N

ilai (d

ala

m m

ilyar

Rp.)

Tahun

Grafik 2 Nilai PDRB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008-2009

ADHK 2008

ADHK 2009

ADHB 2008

ADHB 2009

80.000

85.000

90.000

95.000

100.000

Jum

lah J

iwa (

ora

ng))

Tahun

Grafik 3 Perkembangan Penduduk MiskinKabupaten Kulon Progo Tahun 2008-2009

2008

2009

73,26 meningkat menjadi 73,77 pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan

keberhasilan capaian pembangunan manusia bidang kesehatan, pendidikan

dan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo.

Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2010

Berdasar data statistik, gini ratio selama dua tahun terakhir menunjukkan

angka dibawah 0,3 yang berarti distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten

Kulon Progo dengan ketimpangan rendah. Untuk tahun 2009 gini ratio

Kabupaten Kulon Progo sebesar 0,2504, lebih merata distribusi pendapatan

penduduknya dibanding rata-rata Provinsi DIY dengan nilai sebesar 0,3112 dan

Nasional sebesar 0,36.

Mendasarkan pada gambaran umum tersebut, dan dengan

memperhatikan kondisi masyarakat Kabupaten Kulon Progo, permasalahan

dan tantangan yang dihadapi, serta dengan memperhitungkan faktor strategis

dan potensi yang dimiliki, maka Visi Kabupaten Kulon Progo yang ditetapkan

dalam RPJP Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025 adalah

Masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang Maju, Mandiri, Sejahtera Lahir

dan Batin.

Visi pembangunan jangka panjang ini untuk mewujudkan keinginan dan

amanat masyarakat Kabupaten Kulon Progo, dengan tetap mengacu pada

pencapaian tujuan nasional. Untuk menuju tercapainya visi jangka panjang

tersebut, maka telah ditetapkan Visi untuk periode 5 tahun pembangunan tahap

72

73

74

75

Usia

Ha

rapan H

idup (

tahu

n)

Tahun

Grafik 4 Usia Harapan HidupKabupaten Kulon Progo

Tahun 2008-2009

2008

2009

72

73

74

Nila

i IP

MTahun

Grafik 5 Indeks Pembangunan ManusiaKabupaten Kulon Progo

Tahun 2008-2009

2008

2009

pertama, sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17

tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun

2006-2011 yaitu : Membangun Kulon Progo dalam kebersamaan menuju

penguatan ekonomi lokal berbasis ekonomi kerakyatan demi mewujudkan

masyarakat Kulon Progo yang mandiri, aman, sejahtera, dinamis

berlandaskan iman dan taqwa.

Guna optimalisasi potensi lokal daerah dengan dilandasi semangat etos

kerja “Membangun Desa Menumbuhkan Kota” dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, kami telah melakukan hal-hal strategis pada tahun

2010 antara lain:

Pertama, Untuk perkembangan pengolahan potensi pasir besi, pada 4

November 2008 Kontrak Karya ditandatangani di Jakarta oleh Menteri ESDM

atas nama Pemerintah RI, Presiden Komisaris dan Presiden Direktur PT Jogja

Magasa Iron. Kontrak Karya ini merupakan satu-satunya kontrak karya mineral

logam di Pulau Jawa dan dikatakan Kontrak Karya generasi ke VII+, karena

Dana Community Development dan Regional Development dicantumkan

secara riil prosentasi nilainya. Kami telah memfasilitasi implementasi tahapan

Kontrak Karya Rencana Penambangan dan Pemrosesan Pasir Besi di

Kabupaten Kulon Progo. Berbagai masukan masyarakat dalam menyikapi

kegiatan ini merupakan masukan yang berharga. Selanjutnya terhadap belum

adanya kesamaan persepsi dari sebagian elemen masyarakat, hal ini

merupakan dinamika demokratisasi lokal. Pemerintah Daerah tidak ingin

merugikan kepentingan masyarakat umum dan akan selalu mengedepankan

pendekatan secara persuasif.

Kedua, untuk pembangunan pelabuhan perikanan Tanjung Adikarto

direncanakan pada tahun 2011 sudah mulai bisa difungsikan. Untuk

mendukung beroperasinya pelabuhan perikanan dibutuhkan beberapa industri

pendukung lainnya. Tahun 2010 dan 2011 investor Korea dan Jepang berminat

dan tertarik untuk mengembangkan usaha yang bergerak di bidang peralatan

industri (alat berat) sebagai mitra untuk mendukung pengembangan pelabuhan,

bahkan telah ditandatangani Mo.U dengan Pemerintah Kota Gijang Gun Korea

Selatan dan Korean Surimi Busan.

Ketiga, Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk Industri

Maritim kawasan pantai yang didahului dengan pembangunan pelabuhan

Tanjung Adikarto. Saat ini masih dalam penilaian dari Dewan Nasional KEK,

sehingga harus terus dilakukan upaya demi keberhasilan ditetapkannya

Kabupaten Kulon Progo sebagai satu-satunya kabupaten di DIY yang diberi

otoritas untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus. Sebagai upaya

untuk pengembangan industri maritim telah dilakukan MoU dengan beberapa

perusahaan di Korea antara lain industri perahu nelayan, pabrik tepung ikan

dan pengalengan ikan.

Keempat, Pengembangan Swadaya Masyarakat dengan berbagai kebijakan

ditempuh untuk pemenuhan infrastruktur di wilayah dan lingkungan masyarakat

dengan memberikan bantuan semen dan aspal. Adapun nilai swadaya

masyarakat tahun 2010 sebesar Rp. 36.116.628.970,- mengalami kenaikan

signifikan di banding tahun 2009 sebesar Rp. 29.992.852.450. Atas kebijakan

dan dukungan masyarakat tersebut, maka Bupati Kulon Progo menerima

penghargaan sebagai Penggerak Pembangunan Daerah pada tahun 2010 dari

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Kelima, Pengembangan Usaha Kecil Menengah, Pemerintah Daerah telah

membentuk Lembaga Keuangan Mikro di 87 desa dan 1 kelurahan guna

menyediakan modal usaha mikro kecil sebagai Badan Usaha Milik Desa. Selain

itu juga memberikan pembinaan manajemen usaha dan permodalan bagi

koperasi dan usaha kecil menengah. Atas kebijakan ini, pada Tahun 2010

Bupati Kulon Progo menerima Penghargaan Satya Lancana Pembangunan

bidang Koperasi dan UKM dari Presiden Republik Indonesia.

Keenam, Upaya mendorong investasi kami lakukan melalui kerjasama dengan

luar negeri. Untuk kerjasama dengan Czech Republic telah menghasilkan Pra

Studi Kelayakan Bandara Udara, yang diserahkan kepada Pemerintah

Kabupaten. Tindak lanjutnya, telah kami mohonkan kepada Pemerintah Pusat

melalui Kementerian terkait dan Komisi V DPR RI. Selanjutnya telah dilakukan

kerjasama penyusunan kajian perencanaan pembangunan bandara baru yang

telah ditandatangani antara Dirut PT Angkasa Pura I dengan Gubernur DIY.

Rencana pengembangan bandara di Kulon Progo sudah ada Investor JVK Ltd

dari India yang telah mendandatangani MoU dengan Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono. Perencanaan dan ketegasan langkah yang dilakukan bahwa

selambat-lambatnya tahun 2015 Bandara Internasional terwujud dan

beroperasional di Kabupaten Kulon Progo.

Dalam hal pengelolaan pendapatan daerah telah mengalami

peningkatan, pada tahun 2009 sebesar Rp 584.794.481.037,10 menjadi Rp.

633.089.179.742,16 pada tahun 2010. Hal ini selaras dengan peningkatan

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2009 sebesar Rp. 39.735.240.412,10

menjadi Rp. 48.190.801.571,16 pada tahun 2010 atau meningkat 21,27%.

Sumber : DPPKA Kabupaten Kulon Progo, 2010

Pada sisi belanja pada tahun anggaran 2010 menunjukkan adanya

sedikit peningkatan, dengan realisasi total belanja tahun 2009 sebesar Rp.

577.736.981.100 naik menjadi Rp. 612.902.631.166,54 pada tahun 2010.

Belanja langsung pada tahun anggaran 2009 sebesar 132.970.368.976,- naik

menjadi Rp. 138.942.748.540,- pada tahun anggaran 2010.

Optimalisasi peningkatan kinerja BUMD ditandai dengan telah

mendapatkan sertifikat ISO 9001-2000 oleh PD. BPR Bank Pasar Kulon Progo

dari UKAS (Lembaga Sertifikasi Internasional) dalam standar mutu pelayanan

pada awal tahun 2009. Selanjutnya berdasarkan penghargaan kepada BUMD

dan CEO Award 2010 yang diadakan Business Review, IDEKU Group dan

Badan Kerjasama BUMD Seluruh Indonesia, menempatkan PD BPR-Bank

Pasar Kulon Progo sebagai peringkat I BPR terbaik 2010 dan Peringkat I

Manajemen Sumber Daya Manusia Terbaik 2010. Keberhasilan pembinaan

38.000

40.000

42.000

44.000

46.000

48.000

Jum

lah P

AD

(M

ilyar

rupia

h)

Tahun

Grafik 6 Pendapatan Asli DaerahKabupaten Kulon Progo Tahun 2009-2010

2009

2010

kepada BUMD dibuktikan dengan Bupati Kulon Progo mendapat penghargaan

sebagai pembina BPR terbaik I Nasional yang diperoleh satu-satunya Bupati se

Indonesia. Selain itu juga mendapat penghargaan dan sebagai pembina BUMD

terbaik ke-4 se Indonesia.

Untuk tahun anggaran 2010 telah dilaksanakan 26 urusan wajib dan 8

urusan pilihan yang seluruhnya diarahkan untuk peningkatan penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta

pelayanan umum. Adapun realisasi pelaksanaan urusan wajib sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan

Program PAUD dilaksanakan melalui PAUD Formal dan Non Formal.

Jumlah Lembaga PAUD Formal sebanyak 332 sekolah dengan jumlah siswa

sebanyak 8.313 yang ditampung dalam 422 ruang kelas. Jumlah tamatan

TK/RA sebanyak 4.645. Pada PAUD Non Formal terdapat 398 lembaga yang

terdiri dari 8 Tempat Penitipan Anak (TPA), 221 Kelompok Bermain (KB) dan

179 Satuan PAUD Sejenis (SPS). Jumlah peserta didik sebanyak 10.922.

Keseluruhan peserta didik tersebut dalam asuhan 1.378 tenaga pendidik.

Program Wajib Belajar Sembilan Tahun pada jenjang pendidikan

dasar SD dengan jumlah SD/MI sebanyak 376 sekolah, siswa seluruhnya

sebanyak 36.897 yang tertampung dalam 2.280 kelas. Berdasarkan data

pada tahun 2009/2010, jumlah SMP dan MTs sebanyak 80 sekolah, dengan

jumlah siswa sebanyak 19.424, tertampung dalam 657 kelas. Berdasarkan

data statistik, Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD pada tahun 2009

sebesar 87,52 % naik menjadi 89,36% pada tahun 2010.

Selain itu, untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan

dalam rangka mendukung wajib belajar, mulai tahun 2010 dilakukan

perubahan pengalokasian pendanaan biaya pendidikan dasar dengan

berdasarkan pada jumlah siswa setiap sekolah, melalui Bantuan Biaya

Pendidikan Dasar dan Biaya Operasional Sekolah dari Propinsi.

Untuk Program Pendidikan Menengah pada jenjang SMA/MA, dan

SMK, berdasarkan data pada tahun 2009/2010, jumlah SMA, SMK dan MA

sebanyak 55 sekolah, dengan jumlah siswa sebanyak 16.514, tertampung

dalam 574 kelas. Pada tahun 2010 penamaan Penyediaan Bantuan

Operasional Manajemen Mutu (BOMM) diganti menjadi Fasilitasi Bantuan

Biaya Pendidikan Menengah.

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat

digambarkan antara lain dengan latar belakang pendidikan akademik guru.

Sampai dengan tahun 2010, guru berlatar belakang pendidikan S1, S2

(layak mengajar) sebanyak 4.413 guru (61,15%).

Program pendidikan non formal, berdasarkan data pada tahun

2009/2010, jumlah lembaga/kelompok belajar keaksaraan fungsional

sebanyak 177 dengan 4.080 peserta/warga belajar, jumlah lulusan sebanyak

4.180, tutor sebanyak 408 serta penyelenggara sebanyak 141 orang.

Program kursus meliputi Kelompok Belajar Usaha (KBU), Pusat Kegiatan

Belajar Masyarakat (PKBM) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Jumlah

PKBM sebanyak 72 lembaga dan TBM sebanyak 24 lembaga.

Prestasi yang membanggakan diperoleh dengan terpilihnya siswa dari

Kulon Progo menjadi Paskibraka Nasional pada Upacara HUT Proklamasi

Kemerdekaan RI di Istana Negara pada tahun 2010 yaitu Titis Wardiyani,

siswa SMKN 1 Pengasih. Selain itu dalam kejuaraan Olimpiade Matematika,

Prasetyo dari SMA N 2 Wates memperoleh juara I Tingkat Propinsi dan

Juara III Tingkat Nasional.

2. Urusan Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan dilaksanakan melalui pendekatan 5

strategi akselerasi, yakni :

a. Strategi akselerasi, untuk memenuhi ketersediaan fasilitas pelayanan

kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas, diantaranya melalui:

Pembangunan Puskesmas, Poskesdes, pembangunan gedung dan unit

hemodialisa RSUD, serta penyediaan alat-alat kesehatan. Dari sisi

manajemen kesehatan telah dikembangkan manajemen mutu ISO 9001-

2008 pada 2 Puskesmas yakni Puskesmas Sentolo I dan Puskemas

Nanggulan. Pencapaian lainnya adalah pengembangan sistem informasi

kesehatan yang komprehensif, peningkatan kelas RSUD dari Rumah Sakit

kelas C menjadi Rumah Sakit kelas B dengan pengelolaan keuangan

PPK-BLUD. Pemenuhan kebutuhan obat untuk pelayanan kesehatan

dasar selama lima tahun terakhir, pada tahun 2010 sudah mendekati

rekomendasi Kementerian Kesehatan yaitu Rp. 5.000,- per kapita

pertahun yaitu sebesar Rp.4.957,-.

b. Strategi akselerasi sisi permintaan, untuk mendorong masyarakat dalam

pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan, dilaksanakan melalui

pemasaran sosial, menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi

untuk seluruh lapisan masyarakat dengan salah satu media interaktif

dengan masyarakat berupa website www.dinkes.kulonprogokab.go.id dan

www.rsud.kulonprogokab.go.id.

c. Strategi akselerasi sisi keuangan, untuk memenuhi ketersediaan

pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara

adil dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna.

Menyadari keterbatasan kemampuan APBD, maka dilakukan melalui

intervensi anggaran untuk kegiatan yang cost effective dalam rangka

mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta mendorong

terwujudnya pembiayaan kesehatan secara pra upaya melalui lahirnya

kelembagaan dan Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Jamkesda.

d. Strategi akselerasi perubahan perilaku, untuk mendorong kemandirian

masyarakat, berperilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran

akan gizi. Kegiatan yang dilakukan dalam merubah perilaku masyarakat

melalui tercapainya Desa Siaga Aktif, Revitalisasi Posyandu, serta

meningkatkan PHBS diberbagai tatanan.

e. Strategi akselerasi Kemitraan ditujukan kepada lembaga-lembaga

pemberi jaminan pelayanan kesehatan, seperti PT. ASKES, PT.

Jamsostek, JAMKESMAS dan JAMKESSOS. Melalui kemitraan tersebut

cakupan masyarakat yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan

mencapai 57 %.

Melalui pendekatan 5 strategi akselerasi tersebut, pembangunan

kesehatan di Kabupaten Kulon Progo telah menunjukkan hasil yang

menggembirakan, hal ini bisa dilihat dari pencapaian beberapa indikator

derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2010 Angka Kematian Ibu (AKI)

di Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan dibanding tahun 2009 dari

167,34 per 100.000 kelahiran hidup menurun menjadi 69,97 per 100.000

kelahiran hidup. Angka kematian Bayi (AKB) menurun dari 15,89 menjadi

9,78 per 1.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2010 dan Angka Kematian Balita

(AKABA) 13,9 per 1.000 Kelahiran Hidup (KH). Perkembangan masalah gizi

masyarakat, menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan status gizi

masyarakat ditandai dengan menurunnya prevalensi gizi buruk yaitu sebesar

0,96% pada tahun 2009 menurun menjadi 0,88% pada tahun 2010.

Prevalensi gizi kurang tahun 2009 sebesar 10,50% menurun menjadi 10,46%

ditahun 2010, gizi baik meningkat dari 87,47% menjadi 87,58 di tahun 2010.

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2010

Beberapa penyakit menular tertentu yang perlu menjadi perhatian

selama tahun 2010 adalah: Malaria, DBD dan HIV/AIDS. Penderita Malaria

yang ditemukan sebagian besar merupakan penderita luar wilayah, dari 93

kasus pada tahun 2009 bisa ditekan menjadi 32 kasus pada tahun 2010

(menurun 65,6%). Angka kesakitan Malaria kabupaten yang dinilai dengan

indikator Annual Parasit Insident (API) pencapaiannya jauh dibawah 1 per

mil. Tidak ditemukannya daerah dengan tingkat kejadian malaria tinggi (High

Case Incident) pada tahun 2009 bisa dipertahankan pada tahun 2010. Untuk

penyakit DBD perlu terus diwaspadai, yang mana pada tahun 2009

ditemukan 292 kasus dengan 1 kematian meningkat menjadi 466 kasus pada

tahun 2010 dengan 4 kematian. Sedangkan penyakit Cikungunya pada awal

tahun 2010 kejadian sempat meningkat mulai minggu keempat tahun 2010,

50

70

90

110

130

150

170

Rata

-rata

per

100.0

00

kela

hiran h

idup

Tahun

Grafik 7 Angka Kematian IbuKabupaten Kulon Progo

Tahun 2009-2010

2009

2010

5

10

15

20

Rata

-rata

per

1.0

00

kela

hiran h

idup

Tahun

Grafik 8 Angka Kematian BayiKabupaten Kulon Progo

Tahun 2009-2010

2009

2010

dengan total dalam satu tahun sebanyak 4.771 kasus tersebar di 34 desa

dan 9 kecamatan. Kasus HIV/AIDS menunjukkan peningkatan yang sangat

tajam, tahun 2008 ditemukan 8 kasus HIV/AIDS sedang tahun dan sampai

dengan tahun 2010 ditemukan 71 kasus, dengan 34 kasus HIV dan 37 kasus

AIDS.

Penyakit Leptospirosis, sampai dengan awal tahun 2011 banyak

berjangkit di masyarakat sehingga telah ditetapkan sebagai Kejadian Luar

Biasa (KLB). Untuk mencegah meningkatnya kasus leptospirosis perlu

budaya pemakaian alat pelindung diri bagi para petani. Penyakit kecacingan,

pada tahun 2009 dari 212 sampel ditemukan positif 8 (3,77%), dan pada

tahun 2010 dari 252 sampel tidak ditemukan positif (0%). Cakupan imunisasi

berdasar desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI) terjadi

peningkatan dari 97,7% pada tahun 2009 menjadi 100% pada tahun 2010.

Prestasi di bidang kesehatan dilakukan Sistem manajemen mutu pada

Sentolo I telah berhasil meraih dan mempertahankan sertifikat ISO 9001-

2008. Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan telah memperoleh

pengakuan pemerintah pusat dengan dianugerahkannya Manggala Karya

Bhakti Husada Aruntala kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

3. Urusan Lingkungan Hidup

Untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan

konservasi/perbaikan lingkungan (sumberdaya alam), dilakukan

pembangunan biodigester, pembangunan sumur-sumur resapan,

penanganan kasus lingkungan, pemantauan kualitas lingkungan dan

penanaman pohon di sekitar sumber mata air. Pada tahun 2010 telah

dibentuk Komisi AMDAL Kabupaten yang bertujuan untuk menilai layak

tidaknya suatu rencana kegiatan berlangsung di wilayah Kulon Progo.

Sementara, sebagai upaya perlindungan masyarakat terhadap bahaya

pencemaran akibat asap rokok bagi perokok pasif, maka diterbitkan

Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok, yang diikuti dengan

sosialisasi serta pembangunan tempat untuk merokok. Prestasi dalam

penanganan lingkungan hidup berupa anugerah Kabupaten Kulon Progo

Menuju Indonesia Hijau Tahun 2010 dari Pemerintah.

4. Urusan Pekerjaan Umum

Untuk bidang pengairan, pengelolaan sumber daya air meliputi

sumber daya air untuk lahan pertanian melalui rehabilitasi Daerah Irigasi di 6

lokasi, pemeliharaan Daerah Irigasi Kecil dan penguatan kelembagaan

melalui program WISMP (Water Irrigation Sector Management Program).

Pada tahun 2010 berhasil dipelihara saluran sepanjang 1,55 km dan

pemeliharaan saluran drainase dan irigasi sepanjang 22,5 km. Kegiatan

pendukung dilakukan dengan kerjasama pelaksanaan kegiatan dengan P3A

dan GP3A.

Pelaksanaan tugas pengelolaan jalan (kebinamargaan), pada tahun

2010 sepanjang 925,303 km. Untuk jalan mantap sampai dengan tahun 2010

ini berhasil ditingkatkan menjadi 400,965 km. Secara keseluruhan berhasil

menaikkan kondisi jalan sepanjang 24,03 km menjadi mantap dan membuka

isolasi wilayah dengan pembangunan perkerasan jalan kemiri sepanjang 120

m, penyiapan DED Pembangunan Jalan Kemiri (810 m), Penyiapan DED

underpass Kebonrejo (970 m) serta penyediaan dokumen administrasi

pembangunan jembatan (sebagai pendamping DAK) dan perencanaan

teknis Jembatan Sambiroto yang berbentang 48 m.

Pada tahun 2010 dilaksanakan tanggap darurat jalan dan jembatan

akibat adanya beberapa kejadian bencana alam yang terjadi pada kurun

waktu di bulan November-Desember 2008 sampai Desember 2009 yang

telah diverifikasi oleh Tim Penanggulangan Bencana Kabupaten Kulon

Progo. Kegiatan penanganan tanggap darurat yang dilaksanakan meliputi

normalisasi perhubungan antar wilayah dan normalisasi prasarana produksi

pertanian. Pada kegiatan ini berhasil menormalisasi arus lalu lintas dan

pembukaan isolasi wilayah melalui Jalan pringtali-kedungromo, Jalan

Nglambur-Plono, Jalan Pripih - Kalirejo (1), Jalan Pripih - Kalirejo (2), Jl. SD

Nogosari – Tegalsari, Jl. SD Nogosari – Tegalsari (bekas tambang), Jl.

Pelem dukuh – Jarakan dan Jl. Boro – Gerbosari.

Untuk bidang keciptakaryaan melaksanakan penanganan fasilitas

berupa bangunan gedung dan bangunan umum serta penanganan

infrastruktur jaringan jalan perdesaan dan perkotaan. Pemberdayaan

masyarakat terhadap infrastruktur perumahan dengan mendorong

masyarakat untuk membangun infrastruktur permukiman di desanya dan

belanja hibah/bantuan langsung masyarakat Program P2KP Reguler kepada

7 lokasi se Kabupaten.

Untuk penanganan tanggap darurat pasca gempa yang dilaksanakan

meliputi normalisasi perhubungan antar wilayah dan normalisasi prasarana

produksi pertanian yang berhasil menormalisasi arus lalu lintas dan

pembukaan isolasi wilayah.

Untuk pengelolaan tata ruang dan lingkungan dilakukan pemeliharaan

RTH dan kebersihan Kota Wates, pengoperasian armada pengelolaan

persampahan dan sosialisasi Tata Ruang guna meningkatkan pemahaman

masyarakat mengenai pentingnya tata ruang.

5. Urusan Penataan Ruang

Pada tahun 2010 dilaksanakan kegiatan Koordinasi Penyusunan

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Koordinasi Pengawasan Pemanfaatan

Ruang. Tata ruang kabupaten mempunyai sasaran untuk keterpaduan

penggunaan sumberdaya alam, keharmonisan lingkungan hidup dan

perlindungan dampak negatif pemanfaatan ruang guna meningkatkan

pengembangan potensi unggulan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Koordinasi penyusunan RTRW ditempuh melalui upaya rekomendasi

Gubernur, persetujuan Menteri Pekerjaan Umum, persetujuan

Kabupaten/Kota Tetangga dan Masyarakat.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Urusan perencanaan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan

kualitas perencanaan yakni sistem perencanaan partisipatif yang melibatkan

para pemangku kepentingan. Kualitas perencanaan juga didukung pada

ketersediaan dan kevalidan data kondisi dan potensi daerah, sehingga

proses perencanaan pembangunan berjalan dengan baik dan konsisten

menuju visi dan misi yang telah ditetapkan.

Program yang telah dilaksanakan berupa perencanaan pembangunan

daerah, pembangunan ekonomi, sosial budaya, prasarana wilayah dan

sumberdaya alam serta program perencanaan pembangunan pemerintahan.

Untuk mendukung perencanaan pembangunan dilakukan beberapa

kajian dan evaluasi kebijakan pembangunan. Selain itu dilaksanakan

pengendalian terhadap perencanaan pembangunan yang telah disusun di

Kabupaten Kulon Progo baik yang bersumber APBD Kabupaten, APBD

Provinsi maupun APBN.

7. Urusan Perumahan

Dalam rangka mewujudkan lingkungan sehat perumahan,

dilaksanakan 4 kegiatan meliputi pendampingan Bantuan Lantainisasi

Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), dengan sasaran 400 KK sangat

miskin yang tersebar di 12 kecamatan, penyediaan sarana air bersih

terutama bagi masyarakat miskin (DAK Bidang Air Minum) terbangunnya 5

jaringan distribusi air bersih, penyediaan sarana sanitasi terutama bagi

masyarakat miskin (DAK Bidang Sanitasi) berupa pembangunan Instalasi

Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal di Kelurahan Wates (Kedungdowo

dan Wetanpasar), fasilitasi penyediaan sarana air bersih berupa penyusunan

dokumen perencanaan teknis guna meraih sumber pendanaan dari

kementerian. Dokumen teknis yang tersusun adalah dokumen bagi 6 (enam)

lokasi sumber air bersih.

Jumlah rumah layak huni meningkat menjadi 93,7% pada awal tahun

2010. Untuk pelayanan air bersih, baik jaringan air bersih perkotaan dan

perdesaan, berhasil meningkatkan jumlah pelanggan maupun jumlah

pengelolaan jaringan air bersih perdesaan. Pada akhir tahun 2010 tercapai

sebanyak 13.588 pelanggan.

8. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Pembinaan generasi muda dan olahraga antara lain dilakukan dengan

pemberian bantuan berupa tali asih pemuda dan atlet berprestasi kepada 10

orang pemuda dan 143 atlet. Selain itu bantuan juga diberikan kepada 66

kelompok pemuda dan 52 kelompok olahraga. Guna mempersiapkan atlet

menyongsong PORPROV XI DIY tahun 2011, untuk pertama kalinya pada

tahun 2010 diselenggarakan Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) yang

diikuti kontingan 12 kecamatan, 1.600 atlet dan mempertandingkan 28

cabang olah raga. Prestasi olahraga yang menggembirakan ditorehkan

melalui cabang bulutangkis dan tinju. Hayom Rumbaka sebagai atlet

bulutangkis nasional dari Kulon Progo, pada tahun 2010, keluar sebagai

Juara I pada ajang India Open Grand Prix serta masuk dalam Tim Thomas

Cup. Atlet tinju profesional dan amatir dibawah binaan pelatih Ferdinand

Kuahaty telah membawa nama harum daerah dalam kancah regional

maupun nasional bahkan internasional. Atlet tinju profesional Heri Andriyanto

sebagai Juara Nasional Indonesia Kelas Ringan 61,2 Kg dan peringkat ke-8

PABA ASPAC. Edy Camarow sebagai Juara Nasional Indonesia Kelas

Ringan Junior 58,8 Kg pada 2 Komisi Tinju Indonesia.

Kiprah pemuda di ajang Pemuda Pelopor bidang Kebudayaan dan

Pariwisata Tingkat Provinsi DIY, pada tahun 2010, Arjuni Prasetya Rini

meraih Juara II.

9. Urusan Penanaman Modal

Telah disusun Profil Potensi Investasi Tepung Ikan, data bidang usaha

yang diminati investor mencakup 19 Bidang Usaha, Buku Sistem dan

Prosedur Perijinan, Data Informasi Penanaman Modal dan Peluang Investasi

Tahun 2010, penyusunan Data Potensi Investasi dan Peluang Investasi di

Kabupaten Kulon Progo, penyusunan Booklet dan Leaflet sebagai media

promosi investasi, dan keikutsertaan dalam pameran di tingkat Nasional dan

tingkat lokal, serta pengkajian Potensi dan Kelayakan Investasi Industri

Tepung Ikan (Fish Powder).

Perkembangan investasi pada tahun 2010, nilai investasi sebesar Rp.

1.868.236.256.955,- dengan serapan tenaga kerja 59.656 orang. Nilai

investasi ini dari sektor investasi PMA, PMDN, non Fasilitas dan investasi

sektor lapangan usaha serta investasi kredit perbankan.

10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan koperasi di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan

peningkatan yang baik. Pada tahun 2009 tercatat 310 unit koperasi menjadi

317 unit pada tahun 2010 atau naik sebesar 5,4%. Jumlah asset mengalami

kenaikan yaitu pada tahun 2009 sebesar Rp. 116.081.078.000,- dan pada

tahun 2010 naik menjadi Rp. 121.689.324.000,- atau mengalami kenaikan

4,83%. Jumlah volume usaha tahun 2009 sebesar Rp. 87.781.914.000

meningkat menjadi Rp. 111.179.693.000,- pada tahun 2010 atau naik 26,65

% dengan out standing/sisa piutang sebesar Rp. 90.121.999,000,. Kondisi

tersebut setelah dikonversikan dalam rangka penyerapan tenaga kerja oleh

Koperasi telah mampu menyerap tenaga kerja pada skala Usaha Mikro dan

Kecil sejumlah 18.024 orang atau 5,9 % dari 302.845 angkatan kerja. Jumlah

tersebut belum termasuk penyerapan tenaga kerja yang secara langsung

mengelola Koperasi sejumlah 1.311 orang.

Realisasi wirausaha baru dari target tahun 2009 sejumlah 3.142 orang

terealisir sejumlah 3.169 orang atau sebesar 100,86% dan untuk tahun 2010

dapat terealisasi sebesar 1.253 orang wirausaha baru. Hal ini menunjukkan

semakin banyaknya wirausaha baru yang timbul dalam upaya distribusi

pendapatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dalam rangka

menggerakkan potensi UMKM.

Tahun 2010, Bupati Kulon Progo menerima penghargaan Satya

Lancana Pembangunan dari Presiden Republik Indonesia; dan KRT Sudama

Wiwaha, Pengurus KUD “Sidosubur” menerima penghargaan Bhakti

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dari Menteri Koperasi dan UKM

Republik Indonesia.

11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Dalam pengelolaan administrasi kependudukan, telah menggunakan

software SIAK on line seluruh Indonesia. Dengan sarana dan prasarana

yang ada, telah on line dari 12 Kecamatan ke Kabupaten dan on line ke

Ditjen Administrasi Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun

2010 juga melaksanakan Pemutakhiran Data Kependudukan sebanyak

130.940 KK. Selain itu, telah dilakukan kegiatan sosialisasi Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta diterapkan

sistem manajemen mutu ISO 9001:2000, sehingga kepuasan terhadap

pelayanan publik semakin meningkat.

12. Urusan Ketenagakerjaan

Dari jumlah pencari kerja yang terdaftar pada tahun 2010 berhasil

ditempatkan/mendapatkan pekerjaan sejumlah 6.218 orang yang terdiri dari

Antar Kerja Lokal (AKL) sebanyak 4.691 orang, Antar Kerja Antar Daerah

(AKAD) sebanyak 935 orang dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)

sebanyak 440 orang, serta Penempatan Tenaga Kerja Pemerintah (PTKP)

sebanyak 152 orang. Penempatan tenaga kerja sampai dengan tahun 2010

terbanyak pada Antar Kerja Lokal, yang lebih banyak terserap di sektor

informal. Pada tahun 2010, jumlah pengangguran sebesar 10.886 orang atau

turun 3,59% jika dibandingkan tahun 2009. Untuk menyiapkan tenaga

terampil, diadakan pelatihan komputer, rias pengantin dan pelatihan

pertanian mandiri.

Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan

jaminan sosial ketenagakerjaan berupa survey dan analisa Kehidupan Hidup

Layak (KHL) yang dilaksanakan setiap bulan pemantauan UMP dan THR

keagamaan sebanyak 100 perusahaan di Kabupaten Kulon Progo, dan

pembinaan kepesertaan Jamsostek di perusahaan serta fasilitasi pemberian

perlindungan hukum berupa klaim Jamsostek bagi pekerja.

13. Urusan Ketahanan Pangan

Pada tahun 2010 tercatat jumlah petani yang bergabung dalam

kelompok tani sebanyak 75.362 orang atau meningkat 7,51 % dibanding

tahun 2009 sebanyak 70.095 orang. Jika dilihat dari rasio jumlah petani yang

bergabung dalam kelompok tani sebanyak 55,55% pada tahun 2010 dan

pada tahun 2009 rasio keanggotaan kelompok tani sebesar 51,68%.

Produksi beras berkurang sebesar 7,41% demikian halnya dengan surplus

beras menurun 14,70%. Hal ini disebabkan kondisi iklim yang tidak menentu.

Sedangkan produksi setara beras surplus meningkat sebesar 9,10 %.

14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak

dilaksanakan melalui program keserasian kebijakan peningkatan kualitas

anak dan perempuan dengan Gerakan Sayang Ibu. Penanganan dan

perlindungan terhadap korban kekerasan pada perempuan dan anak

semakin meningkat sejak dibentuknya Jejaring Penanganan Korban

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan Peraturan Bupati Kulon

Progo Nomor 55 Tahun 2007.

Peningkatan peranserta perempuan dalam pembangunan pedesaan

terlihat melalui kiprah perempuan dalam kader kesehatan, Posyandu, PAUD,

PKK, serta Kelompok Bina Keluarga Balita, Remaja, Lansia, dan Posdaya.

Indikasi kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk

berperan aktif dalam pembangunan, ditunjukkan pada tahun 2010 terlihat

adanya keseimbangan jumlah Pegawai Negeri Sipil Kulon Progo dengan

jumlah laki-laki 4.645 orang dan perempuan sebanyak 4.470 orang.

15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Penyelenggaraan Program KB itu sendiri selain untuk mengendalikan

laju pertumbuhan penduduk juga untuk meningkatkan kualitas penduduk

melalui upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Progam

kegiatan yang selama ini dilaksanakan utamanya dalam pelayanan KB

dengan mengupayakan kemudahan dalam pelayanan kontrasepsi,

kemudahan dalam pelayanan informasi, advokasi serta pendampingan

dalam pemenuhan hak-hak reproduksi. Prevalensi peserta KB tahun 2010

sedikit menurun dibanding tahun 2009, namun masih memenuhi capaian

Standar Pelayanan Minimal dengan target prevalensi sebesar 65%.

Sementara prevalensi pria dalam ber-KB, pada tahun 2010 sebesar 5,4 %,

meningkat dari tahun 2009 sebesar 4,51%.

Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKS dengan

mengupayakan kemudahan dalam pelayanan pemberian kredit kencana dari

Bank Pasar Kulon Progo, Kredit Asosiasi Kelompok UPPKS “AKU Sejahtera”

dari BKKBN Propinsi DIY, kemudahan dalam memperoleh SP-IRT, serta

mengikuti Pameran baik tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional, serta

pendampingan dalam pelatihan ketrampilan/magang.

Prestasi yang diperoleh antara lain:

a. UPPKS Sektor Tengah, Kopat Desa Karangsari Kecamatan Pengasih

sebagai juara I tingkat Propinsi dan Pemenang Terbaik III Tingkat

Nasional

b. Utik Wahyundari, Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Ringin Ardi Desa

Karangsari Kecamatan Pengasih sebagai Pemenang Terbaik Harapan II

Tingkat Nasional

c. Sunaryo, SPd, PKB Kecamatan Temon sebagai Pemenang Terbaik

Harapan II Tingkat Nasional

d. Sugito/Sujinah, Peserta KB Lestari seleksi tingkat Provinsi peringkat I

kategori 20 tahun

16. Urusan Perhubungan

Untuk mewujudkan terciptanya kondisi lalu lintas yang aman, nyaman,

tertib dan lancar, telah dilakukan Pemeliharaan terhadap 13 traffic light, 17

lampu flip-flop (warning lamp) dan 1.392 unit lampu penerangan jalan umum,

pengelolaan dan penataan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat

khusus sebanyak 44 lokasi, pelaksanaan pengujian kelaikan kendaraan

bermotor sebanyak 2.698 kendaraan, 2 kali dalam setahun, pengelolaan 1

terminal induk dan 5 sub terminal, melaksanakan operasi PPNS bidang

perhubungan terhadap angkutan orang dan barang bersama Polres dan Pol

PP sebanyak 18 kali. Pendapatan retribusi terminal dan pelayanan parkir tepi

jalan umum, hanya terealisasi sebesar 97,74%.

Untuk membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan

keselamatan berlalu-lintas, telah dilaksanakan pengadaan 7 buah mobil pick

up bagi daerah tertinggal dan terisolir dan di sekitar rel kereta api mulai tahun

2009 dilakukan pembangunan underpass. Sampai tahun 2010 telah

dibangun sebanyak 5 underpass.

17. Urusan Komunikasi dan Informatika

Telah diupayakan penerapan sistem informasi jejaring/network,

sehingga mudah untuk diakses oleh publik melalui www.kulonprogokab.go.id

dan pembentukan media centre. Pengadaan Layanan Pengadaan

Barang/Jasa secara Elekronik (LPSE) yang telah dimulai pada tahun 2009

dan dilanjutkan pada tahun 2010. Kegiatan ini untuk meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa yang

dilaksanakan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundangan yang

berlaku. Sedangkan untuk menata dan mengendalikan pembangunan

menara telekomunikasi seluler, dilaksanakan penyusunan cell plan.

18. Urusan Pertanahan

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dalam rangka

memfasilitasi terbangunnya fasilitas umum yang dibangun Pemerintah. Pada

tahun 2010 dilaksanakan pengadaan tanah 16.970 m2 dengan lokasi: jalan

Trase Sentolo- Sermo, jalan trase Tambak-Gebangan, Underpass Margosari,

Underpass Kemiri Margosari, pengembangan wisata Suroloyo, Samigaluh,

Perumahan Nelayan Karangwuni Tahap II, Underpass Kebonrejo Temon,

dan Jalur Jalan Lintas Selatan.

Untuk peningkatan tertib administrasi pertanahan dilakukan

pensertifikatan tanah melalui berbagai program pemerintah pada tahun 2010

sebanyak 4.750 sertifikat, yaitu : Program PRONA sebanyak 4.002 buah,

Program keluarga miskin sebanyak 223 buah, Program pertanian dan

kehutanan sebanyak 425 buah dan Program koperasi dan UKM sebanyak

100 buah.

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Untuk mendukung rasa aman diseluruh lapisan masyarakat,

dilaksanakan penyelenggaraan Penolong Bahaya Kebakaran, melaksanakan

patroli Keamanan Lingkungan serta pengamanan dalam even-even daerah

dalam upaya pencegahan tindak kriminal. Penanganan terhadap

pelanggaran peraturan daerah berimbas pada turunnya jumlah pelanggaran.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur

budaya bangsa dan cinta tanah air telah diselenggarakan peringatan hari-

hari besar nasional dan pemantapan wawasan kebangsaan kepada tokoh

masyarakat, tokoh agama dan pemuda. Pencegahan penggunaan minuman

keras dan Narkoba kepada masyarakat juga telah dilakukan dengan

penyuluhan dan mengajak masyarakat berpartisipasi mencegah

penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya serta mencegah

berkembangnya praktek prostitusi.

Untuk penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati telah

mendayagunakan PPNS yang ada baik yustisi maupun non yustisi. Dalam

hal pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam,

dilaksanakan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana

dan penerapan aspek-aspek kebencanaan. Pada akhir tahun 2010 juga telah

dilakukan dukungan kelancaran tahap persiapan Pemilukada Kabupaten

Kulon Progo.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Program pengembangan kapasitas otonomi daerah telah dilakukan

didasarkan pada pembagian urusan pemerintahan sesuai Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Penyelenggaraan urusan pemerintah

kabupaten telah dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi melalui koordinasi

dan evaluasi dengan provinsi dan Pemerintah. Untuk penyelenggaraan

urusan pemerintah kabupaten agar terlaksana secara efektif dan efisien,

telah dikeluarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib yang

harus dipedomani daerah. Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkuan dan

peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat, telah disusun 6

(enam) Peraturan Bupati guna kelancaran penyelenggaraan SPM.

Dalam RPJMD target yang harus dicapai dalam pendidikan dan

pelatihan pada tahun 2009 sejumlah 1.063 orang dan pada tahun 2010

sejumlah 917. Realisasinya telah memenuhi target RPJM pada tahun 2009

sejumlah 1.097 orang dan 923 orang pada tahun 2010. Pegawai yang

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada tahun 2010

sebanyak 33 orang. Pada program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur telah mengirim 538 orang CPNSD ex honorer dalam diklat

Prajabatan, 33 orang pegawai melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih

tinggi, melakukan orientasi kepada 42 orang PNS Sekretaris Desa.

Dalam rangka peningkatan sistem pengawasan internal pengendalian

pelaksanan kebijakan Kepala Daerah telah dilaksanakan secara sistematis

dan berkesinambungan. Keberhasilan program ini ditunjukkan dengan

meningkatnya opini BPK-RI pada tahun 2008 dan 2009 yaitu Wajar dengan

Pengecualian (WDP). Survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada

Puskesmas, RSUD Wates, Kantor Pelayanan Terpadu, Kantor Perpustakaan

dan pelayanan Ketenagakerjaan serta kependudukan catatan sipil,

Pengujian Kendaraan Bermotor pada tahun 2010 menunjukkan kualitas

pelayanan publik dalam kategori baik.

Peraturan Daerah yang telah dihasilkan pada Tahun 2010 sebanyak

13 buah, Peraturan Bupati sebanyak 76 buah, Keputusan Bupati sebanyak

409 buah dan Instruksi Bupati sebanyak 4 buah.

Kuantitas dan kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan dari

tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil pengawasan

represif dari Pemerintah Provinsi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten

Kulon Progo dalam tahun 2010, tidak ada Perda yang direkomendasikan

untuk dibatalkan.

Penyusunan organisasi perangkat daerah yang telah berpedoman pada

PP Nomor 41 Tahun 2007 dan tidak ada klarifikasi dari Pemerintah Provinsi.

Struktur organisasi perangkat daerah yang dibentuk telah mengikuti misi dan

strategi yang ada dalam RPJM Daerah (structure follows strategy). Adanya

beberapa masukan terkait penataan kelembagaan, kami telah melakukan

pengkajian/penyempurnaan kelembagaan perangkat daerah. Sebagai wujud

pencapaian target RPJMD dan upaya peningkatan pelayanan kepada

masyarakat di bidang perizinan, pada tahun 2007 telah dibentuk lembaga

struktural yaitu Kantor Pelayanan Terpadu.

Untuk menggerakkan perekonomian masyarakat terutama usaha

mikro, kecil dan menengah, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah

membentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada setiap desa pada tahun

2007. Dari 88 LKM tersebut, pengoperasiannya telah dilaksanakan pada

tahun 2008.

Informasi LPPD yang telah dilaksanakan kepada masyarakat melalui

media cetak sebagai perwujudan adanya transparansi dan akuntabilitas

kinerja kepada masyarakat. Selain itu, Sistem Informasi LPPD dibuat untuk

memudahkan pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat di

update dari SKPD. Sistem ini juga dapat diakses publik melalui

www.lppd.kulonprogokab.go.id, sehingga memberikan keterbukaan informasi

kepada masyarakat tentang kinerja yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya untuk evaluasi kinerja yang dilakukan Pemerintah,

Kabupaten Kulon Progo menjadi salah satu kabupaten di Provinsi DIY

dengan kinerja terbaik penyelenggaraan pemerintahan kabupaten terbaik se-

Indonesia Peringkat ke 10 dari 298 Kabupaten.

Pembentukan Kelurahan Wates dilakukan untuk optimalisasi

pelayanan kepada masyarakat sebagai aspirasi masyarakat sesuai tuntutan

kebutuhan perkembangan masyarakat perkotaan dengan mendasarkan

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan status Desa

Wates menjadi Kelurahan Wates yang telah dilaksanakan pada tanggal 1

Desember 2010.

21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui melalui lomba desa,

bulan bhakti gotong royong masyarakat, TNI Manunggal Membangun Desa,

Bantuan Semen, Stimulan Dana Gotong Royong Masyarakat dan Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Dari

berbagai program dan kegiatan tersebut, tingkat keswadayaan masyarakat

yang dicapai pada tahun 2009 sebesar Rp. 22.930.000.000,-meningkat

menjadi sebesar Rp. 27.999.000.000,- pada tahun 2010.

Pada tahun 2010 telah dilaksanakan alih status Desa Wates menjadi

Kelurahan Wates, pemilihan Kepala Desa di 2 lokasi, pemilihan Dukuh

sebanyak 22 formasi dan Kepala Bagian dan Staf Perangkat Desa sebanyak

12 formasi. Pemerintah Kabupaten telah melakukan fasilitasi terhadap

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain pemberian bantuan

keuangan kepada Desa yang meliputi Dana Alokasi Desa, Bagi Hasil Pajak

Kabupaten dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten.

22. Urusan Sosial

Telah dilakukan pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk

tahun 2010 pemutakhiran data hanya dilaksanakan untuk 15 macam jenis

PMKS. Anggaran bantuan yang dialokasikan bagi PMKS dan PSKS, meliputi

orang terlantar/kehabisan bekal, pengiriman klien psikiotik ke RS Jiwa,

bantuan bagi lansia, bantuan penyandang cacat, bantuan bagi panti asuhan,

panti jompo, orsos, karang taruna dan hibah bagi PMI. Pada tahun 2010

juga telah diberikan pelatihan ketrampilan berupa pelatihan menjahit dan

bantuan sarana usaha berupa mesin jahit bagi penyandang cacat. Tersedia

pula 20 buah sarana sosial meliputi panti asuhan, panti jompo dan panti

rehabilitasi, rumah singgah dan lain-lain.

23. Urusan Kebudayaan

Pelaksanaan urusan kebudayaan dimaksudkan guna melestarikan,

mengelola nilai budaya, menumbuhkembangkan kreasi dan inovasi serta

kekayaan budaya. Dalam pelestarian peninggalan sejarah purbakala,

berhasil dilakukan inventarisasi sejumlah 202 benda cagar budaya. Dalam

upaya pelestarian benda cagar budaya, rumah Indies di kawasan eks pabrik

gula Sewugalur mendapatkan penghargaan sebagai benda warisan budaya

dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam perlindungan

hak cipta seni budaya telah dilakukan proses sertifikasi perlindungann hak

cipta seni budaya 2 karya cipta seni budaya yakni lengger tapeng dan

angguk. Upaya peningkatan kreasi, apresiasi dan prestasi seni budaya

dilakukan antara lain melalui penyelenggaraan festival kethoprak tingkat

kabupaten. Prestasi yang diperoleh, kontingen kethoprak Kulon Progo

meraih predikat Penyaji Terbaik dan memboyong Trophy bergilir Gubernur

sebagai Juara Umum Festival Kethoprak Tingkat Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta.

24. Urusan Statistik

Urusan statistik memiliki sasaran menyediakan data dan informasi

daerah yang berkualitas, sehingga akan terlihat kondisi dan potensi daerah.

Data yang tersedia berupa data Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra),

Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Inflasi, Gini Ratio, Daerah

Dalam Angka (DDA) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kabupaten dan Kecamatan, database daerah dan profil daerah.

25. Urusan Kearsipan

Penyelamatan dan pelestarian arsip/dokumen dilakukan dengan cara

melakukan penilaian terhadap arsip-arsip pemerintah daerah yang berada di

berbagai institusi yang meliputi semua SKPD, kecamatan, sekolah, swasta.

26. Urusan Perpustakaan

Pelayanan perpustakaan dilaksanakan di kantor, perpustakaan keliling

dan motor pintar di 55 lokasi, pembinaan terhadap perpustakaan sekolah

dan 4 perpustakaan desa, bimbingan teknis pengelola perpustakaan bagi 6

pengelola perpustakaan desa, 6 pengelola perpustakaan rumah ibadah, 3

perpustakaan sekolah dan 4 perpustakaan instansi. Disamping itu juga

diberikan bantuan pengembangan perpustakaan berupa buku hasil kerja

sama dengan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta kepada Perpustakaan Puskesmas Sentolo I dan

Puskesmas Galur II serta kepada 13 perpustakaan desa.

Kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan sarana prasarana

meliputi pengadaan dan rehabilitasi/pelestarian serta perawatan bahan

pustaka, pengadaan sistem otomasi pelayanan serta penyusunan dokumen

Detail Engineering Design (DED) pembangunan gedung perpustakaan.

Pada tahun 2010 telah diresmikan “Rumah Pintar” berbasis

perpustakaan oleh Ibu Hj. Ani Susilo Bambang Yudhoyono, sekaligus

pencanangan Desa Hargotirto Kecamatan Kokap sebagai Desa Sejahtera

binaan Solideritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB), UGM dan

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang meliputi lima pilar yaitu Indonesia

Pintar, Sehat, Hijau, Kreatif dan Peduli.

B. Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Produksi bidang kelautan dan perikanan secara umum mengalami

peningkatan, perikanan tangkap ikan laut pada tahun 2009 sebanyak

507.515 kg naik menjadi 512.542 kg (meningkat 0,99 %), perikanan

budidaya meningkat dari 111.998 kg menjadi 520.906 kg (meningkat

365,10%).

Pada bidang peternakan, produksi daging menurun 24,90%, produksi

telur meningkat 20,82% dan produksi susu meningkat 182,36%, populasi

ternak besar meningkat 12,62%, ternak kecil meningkat 5,25 %, ternak

unggas meningkat 0,96 % dan aneka ternak meningkat 32,64%.

Dari aspek pendapatan penyelenggaraan urusan kelautan dan

perikanan, target pendapatan sebesar Rp.356.489.700,- realisasi sebesar

Rp.328.282.366,- (92,09%).

2. Urusan Pertanian

Di bidang tanaman pangan, terjadi penurunan produksi pada

komoditas padi sawah sebesar 13,78%, kedelai 9,72% dan jagung 15,91%

sebagai imbas dari perbaikan saluran irigasi Kalibawang, perubahan iklim

dan pergeseran komoditas tanam. Meski demikian produksi padi ladang

justru meningkat sebesar 190,47%. Pada produksi komoditas hortikultura

pada tahun 2010 terjadi peningkatan produksi buah buahan sebesar 3,05%

dengan sumbangan terbesar pada komoditas manggis dan buah naga dan

peningkatan luas panennya sebesar 15,05%. Komoditas sayuran mengalami

peningkatan produksi sebesar 1,66% dengan luas panen naik 4,76%.

Tanaman biofarmaka meningkat sebesar 3,45% dan peningkatan luas panen

4,19%. Sedangkan pada bidang perkebunan, produksi naik sebesar 1,32%

dan penurunan luas panennya sebesar 1,05%.

Pada tahun 2010 disusun Masterplan Agropolitan Fase II yang

berlokasi di Kecamatan Temon, Wates dan Kokap.

Prestasi yang diperoleh oleh kelompok tani maupun petani selama

tahun 2010 sebagai berikut :

a. GP3A Papah, Sukoreno, Sentolo mendapatkan Penghargaan sebagaii

Juara IV Tingkat Nasional Lomba GP3A Tingkat Nasional.

b. KT Lumintu, Botokan, Jatirejo, Lendah mendapatkan penghargaan

sebagai Juara III Tingkat Nasional pada lomba Intensifikasi Kedelai

c. Sapto Daryono, Juara I Tingkat Nasional Petugas POPT

3. Urusan Kehutanan

Pada tahun 2010 telah ditanam pohon penghijauan sebanyak

911.937 batang dan pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) dengan anggaran

dari Kementerian Kehutanan sebanyak 17 unit. Tercatat pada tahun 2009

lahan kritis Kabupaten Kulon Progo seluas 6.095,10 ha dan pada tahun 2010

lahan kritis tersebut telah berkurang menjadi 5.847,58 ha, atau telah

berkurang sebesar 4,06 % dan berimbas pada peningkatan produksi hasil

hutan kayu rakyat (kayu bulat) sebesar 27,68%.

Pada tahun 2010 Kabupaten Kulon Progo menjadi Juara Harapan III

Tingkat Nasional Lomba Kabupaten Peduli Kehutanan dalam rangka PKAN

dan Juara I Tingkat Propinsi Lomba Kabupaten Peduli Kehutanan dalam

rangka PKAN.

4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Implementasi urusan energi sumber daya mineral pada tahun 2010

diantaranya adalah terealisasinya 36 buah pelayanan perijinan bidang

pertambangan, menghasilkan Pendapan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan

Pendapatan/Pajak Daerah sebesar Rp.30.404.171,- + US$ 3.664,10 ke kas

negara dan Rp.172.028.503,- + US$ 2.345,02 ke kas daerah, terlaksananya

fasilitasi implementasi Tahapan-Tahapan Kontrak Karya (KK) Rencana

Penambangan dan Pemrosesan Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo yang

akan terus dilakukan secara aktif sesuai mekanisme dan tahapan Studi

Kelayakan seperti tertuang dalam Naskah Kontrak Karya dan peraturan

perundangan yang berlaku.

Selain itu telah tersusun Peta Wilayah Pertambangan (WP) dan

Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan sosialisasi Regulasi Kegiatan

Pertambangan dengan materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara serta good mining practice, dengan

jumlah peserta sebanyak 50 orang.

5. Urusan Pariwisata

Urusan pariwisata dilaksanakan pada waktu tahun 2010 melalui

pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan kemitraan

pariwisata. Pengembangan destinasi pariwisata dilakukan penataan

kawasan dan kondisi obyek wisata serta melengkapi sarana dan prasarana

pariwisata. Kunjungan wisata pada tahun 2010 sejumlah 359.702

pengunjung di 8 obyek wisata yaitu Pantai Glagah, Congot dan Trisik, Waduk

Sremo, Gua Kiskendo, Puncak Suroloyo, Pemandian Alam Clereng dan

Kolam Renang Tanjungsari.

Pendapatan retribusi pariwisata tahun 2010 mencapai

Rp.987.868.300,- atau mengalami kenaikan sebesar 88 % dibanding tahun

sebelumnya. Trend back to nature turut membantu berkembangnya desa

wisata dan budaya di Kabupaten Kulon Progo, yang tersebar di Kecamatan

Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo, Pengasih, Temon, Kokap dan Lendah.

Pada tahun 2010, dalam lomba desa wisata se-Provinsi DIY, desa wisata

Pagerharjo, Samigaluh berhasil meraih desa wisata terbaik kedua,

sedangkan Desa Wisata Pendoworejo dan Desa Wisata Banjarasri

mendapatkan penghargaan sebagai desa wisata potensi budaya.

6. Urusan Industri

Pertumbuhan sentra industri pada Tahun 2010 mengalami penurunan

dari 86 unit sentra menjadi 84 unit sentra, sedangkan jumlah industri kecil

mengalami penurunan dari 20.651 unit usaha pada tahun 2009 menjadi

20.575 unit usaha pada tahun 2010. Turunnya jumlah industri di Kabupaten

Kulon Progo merupakan imbas dari belum pulihnya perekonomian nasional

maupun global. Hal ini terkait dengan iklim investasi yang belum mampu

mendorong bergeraknya sektor informal.

Perhatian dalam bidang perindustrian diwujudkan dengan

diberikannya kemudahan persyaratan untuk mendapatkan perijinan Ijin

Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) dan diterapkannya

sistem “jemput bola” dalam pelayanan perijinan. Pada tahun 2010 telah

menerbitkan 3 IUI dan 78 TDI.

Sebagai upaya penumbuhan dan pengembangan usaha industri kecil

menengah, dilaksanakan kerjasama dengan institusi lain, diantaranya:

Deutshe Geselscaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), Akademi

Perindustrian “Akprind”, Universitas Ahmad Dahlan dan PT Tagashi.

7. Urusan Perdagangan

Penyelenggaraan urusan perdagangan direalisasikan melalui telah

tersedianya Pusat Perdagangan Ikan atau Kulon Progo Fish Centre (KFC) di

Wates yang telah dilengkapi dengan depo pemasaran ikan serta sarana

perparkiran. Telah dibangun juga rest area di Desa Sindutan, Kecamatan

Temon dan outlet handycraft di Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo.

Pembangunan sektor perdagangan melalui berbagai program/

kegiatan telah menghasilkan kinerja dalam ekspor senilai 482.316.000.000

US$. Sedangkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten

sebesar 14,68%.

8. Urusan Ketransmigrasian

Pelaksanaan transmigrasi pada tahun 2010 dilakukan dengan

memberangkatkan 68 Kepala Keluarga yang terdiri dari 236 jiwa. Kabupaten

Kulon Progo mendapat alokasi penempatan transmigrasi sebanyak 65 KK

terdiri dari 15 KK Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) dan 50 KK

Transmigrasi Umum (TU).

Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan

masyarakat di kawasan transmigrasi lokal telah dilakukan pemberdayaan

masyarakat kawasan transmigrasi Ring I Desa Karangsewu, Kecamatan

Galur dan Desa Bugel, Kecamatan Panjatan.

Dari seluruh uraian yang telah kami sampaikan, dapat kami nyatakan

bahwa pada Tahun Anggaran 2010 pada umumnya program dan kegiatan telah

dilaksanakan dengan mengacu RPJMD tahun 2006-2011 dan RKPD tahun

2010. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan, partisipasi dan kerja keras

semua pihak, baik Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan segenap komponen

masyarakat. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memberikan

apresiasi setinggi-tingginya atas kontribusi semua pihak dalam upaya

peningkatan kesejahteraan masyarakat

Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2010 yang kami sampaikan, dengan

harapan mendapatkan masukan dari masyarakat untuk meningkatkan kinerja

penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Atas nama segenap jajaran

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, kami memohon maaf yang setulus-

tulusnya atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Wates, 31 Maret 2011