ASPEK HUKUM PENATAAN RUANG PULAU KEPULAUAN

ASPEK HUKUM PENATAAN RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA OlehRR. Rita Erawati, S.H., LL.M.Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi dan Sumber Daya Alam, Kedeputian Bidang PerekonomianSekretariat KabinetBali, 27 Mei 2014

1SEKRETARIAT KABINETKEDUDUKANLembaga pemerintah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

TUGASMemberikan dukungan staf, administrasi, teknis, dan pemikiran kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan.

PERAN SETKAB DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANPasal 3 Huruf c Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat KabinetPenyiapan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, serta penyiapan pendapat atau pandangan hukum kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat.Website: www.setkab.go.id

SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UU NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANJenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:1) UUD 1945;2) Ketetapan MPR;3) Undang-Undang/PERPU;4) Peraturan Pemerintah ;5) Peraturan Presiden;6) Peraturan Daerah Provinsi;7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Peraturan Perundang-undangan lainnya adalah Peraturan MPR, DPR, MA, MK, BPK, KY, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi, yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah UU, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kab./Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Lanjutan...Peraturan-peraturan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang di-perintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan

Kekuatan hukum PUU sesuai dengan hierarki di atas, oleh karenanya PUU yang hierarkinya di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya.

Persyaratan Pembentukan PUU1. Governance (pemenuhan proses penyusunan PUU);2. Substansi PUU. Dampak tidak terpenuhinya persyaratan:A. Judicial Review UU Mahkamah Konstitusi PUU dibawah UU Mahkamah AgungB. Tidak Implementatif/terdapat kendala dalam pelaksanaannya.C. Adanya celah pelanggaran terhadap PUU ybs.

Proses Penyusunan PUU Bidang Penataan Ruang (Berdasarkan Perpres Nomor 68 Tahun 2005)

Forum Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM

BKPRN dibentuk berdasarkanKeppres 4 Tahun 2009Tugas: koordinasi penyusunan PUU bidang penataan ruangPenyampaian RPerpreskepada Presiden melalui Setkab oleh BKPRN (Menko Bid. Perekonomian)Penetapan Oleh PresidenPengundangan olehMENTERI HUKUM DAN HAMPenyebarluasan olehSEKRETARIAT KABINETHierarki Rencana Tata Ruang

LEGAL STANDING PENETAPAN KSNPasal 21 Ayat (1) UUPR dan Pasal 123 ayat (4) PP RTRWN menetapkan bahwa Rencana Tata Ruang KSN diatur dengan Perpres.Pasal 8 ayat (3) UUPR dan Pasal 4 ayat (1) PP Penyelenggaraan Penataan Ruang menetapkan bahwa Pemerintah berwenang menyusun dan menetapkan rencana tata ruang KSN yang selanjutnya ditetapkan dengan PerpresInpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 mengamanatkan percepatan penyelesaian RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota, serta KSN sampai dengan Desember 2010.PP RTRWN menetapkan 76 KSN termasuk 9 KSN Kawasan Perbatasan Negara yang rencana tata ruang wilayahnya ditetapkan dengan Perpres, yaitu:Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 2 Pulau Kecil Terluar (Prov. NAD dan Prov. Sumut).Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 20 Pulau Kecil Terluar (Prov. Riau dan Prov. Kepulauan Riau).Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 5 Pulau Kecil Terluar (Prov. NTT).Kawasan Perbatasan Darat RI dan Jantung Kalimantan.Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 18 Pulau Kecil Terluar (Prov. Kaltim, Prov. Sulteng, dan Prov. Sulut).Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 20 Pulau Kecil Terluar (Prov. Maluku dan Prov. Papua).Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 8 Pulau Kecil Terluar (Prov. Maluku Utara, Prov. Papua dan Prov. Papua Barat).Kawasan Perbatasan Darat RI dengan Negara Papua Nugini.Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 19 Pulau Kecil Terluar (Pulau Jawa dan Pulau Sumatera)

PROGRES PROSES 9 KSN PERBATASAN NEGARA MENJADI PERPRESRperpres Kawasan Perbatasan Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur sedang dimintakan paraf Menko Bidang Perekonomian,Kawasan Perbatasan Papua, Maluku Utara-Papua Barat, dan Maluku sedang dimintakan paraf Menteri PU.Kawasan Perbatasan Aceh-Sumatera Utara, Riau-Kepulauan Riau, dan Sulawesi Utara-Gorontalo-Sulawesi Tengah-Kalimantan Timur-Kalimantan Utara, sedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAMKawasan Perbatasan yang berhadapan dengan Laut Lepas termasuk 19 Pulau Kecil Terluar (Pulau Jawa dan Pulau Sumatera) sedang disiapkan materi teknis oleh Kementerian PU.12KEKHUSUSAN KSN PERBATASANApabila 9 RPerpres tentang RTR Kawasan Perbatasan telah tersusun, maka seluruh batas NKRI dengan negara lain akan terhubung menjadi satu kesatuan batas negara (yang tidak terputus).Selain mengatur sampai Laut Teritorial Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan Landas Kontinen Indonesia, batas negara tersebut juga mencakup pula garis batas klaim maksimum, yaitu garis batas maksimum laut yang belum disepakati Indonesia dengan negara lain atau yang berbatasan dengan laut lepas (high seas) yang diklaim secara unilateral oleh Indonesia.Batas negara tersebut akan menjadi acuan bagi penyusunan RTRW dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan negara lain, serta ketentuan puu lainnya, misalnya RPP tentang Wilayah Pertahanan dan RUU Wilayah Udara RI.Hal yang masih harus diatur dalam puu tersendiri adalah wilayah laut dalam NKRI di atas 12 mil laut yang menjadi kewenangan Pemerintah (Pusat), mengingat pengaturannya di luar ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maupun UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang WP3K. Saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang menginisiasi RUU tentang Wilayah Laut, yang diharapkan substansinya mencakup pula wilayah laut dalam NKRI di atas 12 mil laut tersebut.untuk mewujudkan:kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan, kedaulautan, dan ketertiban Wilayah Negara yang berbatasan dengan negara lain (security);kawasan berfungsi lindung di Kawasan Perbatasan Negara yang lestari(sustainability); danKawasan budi daya ekonomi perbatasan yang mandiri dan berdaya saing (prosperity).

Tujuan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara

FUNGSI RENCANA TATA RUANG KSN PERBATASAN

Materi Pokok KSN Perbatasan

Perencanaan tata ruang yang memuat struktur ruang dan pola ruangArahan pemanfaatan ruang yang memuat penyusunan dan pelaksanaan indikasi programArahan pengendalian pemanfaatan ruangPeran serta masyarakatJangka waktu dan peninjauan kembali rencana tata ruang

Materi Perpres RTR Kawasan Perbatasan perlu mendapat perhatian

Arahan Pemanfaatan RuangPenetapan arahan pemanfaatan ruang berupa indikasi program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan perwujudan struktur ruang dan pola ruang periode 2011-2027 (20 tahun), dengan tahapan:tahap pertama periode 2011-2014;tahap kedua periode 2015-2019;tahap ketiga periode 2020-2024;tahap keempat periode 2025-2027.Konsekuensi: Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab merealisasikan program-program yang tercantum dalam matrik Indikasi Program Utama sesuai dengan waktu pelaksanaan.

Lanjutan...Penyusunan Indikasi Program selaras harus dengan:UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 Perpres 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI)

Arahan PerizinanSetiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Kab/Kota sesuai dengan Perda RTRW Kab/Kota beserta rencana rinci dan peraturan zonasi yang didasarkan pada RTRSetiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai ketentuan sektor/bidang yang mengatur jenis kegiatan pemanfaatan sesuai puu sektor/bidang.

Arahan Insentif dan Disinsentif

Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Pemda, Pemda kepada Pemda lainnya, dan Pemerintah atau Pemda kepada masyarakat sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang KSN.Arahan SanksiArahan sanksi diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai puu bidang penataan ruangPENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN NEGARADalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara dilakukan pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara. Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara dilaksanakan oleh Menteri, menteri/pimpinan instansi Pemerintah terkait, termasuk badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan batas Wilayah Negara dan kawasan perbatasan Negara, Gubernur, Bupati, dan pimpinanbadan/lembaga sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undanganSanksi Pidana Berdasarkan UU Penataan Ruang (UU Nomor 26 Tahun 2007)Pasal 69Setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah di tetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta, apabila mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dipidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 Milyar, apabila mengakibatkan kematian orang, dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 milyar. Pasal 70Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta, apabila mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1 Milyar, apabila mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 Milyar, apabila mengakibatkan kematian orang dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 Milyar.

Lanjutan Pasal 71Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang, dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.Pasal 72Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta.Pasal 73Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta(2) dan dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.Pasal 74Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72. Dan korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.Pasal 75Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72, dapat menuntut ganti kerugian scara perdata kepada pelaku tindak pidana, tuntutan ganti kerugian secara perdata dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

Ketentuan PeralihanPerda RTRW provinsi, peraturan RTR kabupaten/kota, dan perda tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi termasuk RZWP3K provinsi dan kabupaten/kota yang bertentangan dengan harus disesuaikan pada saat revisi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undanganSepanjang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota dan/atau rencana rinci tata ruang berikut peraturan zonasi termasuk termasuk RZWP3K provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan Perbatasan Negara belum ditetapkan dan/atau disesuaikan dengan Peraturan Presiden digunakan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang.24Ketentuan Penutup Jangka waktu Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara 20 (dua puluh) tahun.Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negaradilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun:a. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan puu;b. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan UU; dan/atauc. apabila terjadi perubahan RTRWN terrkait dengan RTR Kawasan Perbatasan Negaralanjutan Ketentuan dalam Perda RTRW provinsi, peraturan RTR kabupaten/kota, dan perda tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi termasuk RZWP3K provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan Perbatasan Negara yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Perpres.

Harapan Pelaksanaan Perpres Kawasan Perbatasan NegaraTerwujudnya keterpaduan antara RTR Kawasan Perbatasan Negara, RTRW Provinsi, RTRW/Kabupaten, dan RTR Pulau/Kepulauan, dan RTRWNPerpres RTR Kawasan Perbatasan Negara dijadikan acuan rencana pembangunan sektor.Terwujudnya kawasan perbatasan negara yang aman, produktif dan berkelanjutan.

HARAPAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR, TATA LAKSANA, & KELEMBAGAAN

Peserta membaca Perpres RTR KSN Perbatasan kemudian memahami.Menjadi penggerak penyusunan atau penyesuaian RTR Prov., RTR Kab./Kota dan mengawal penyusunan/penyesuaian tersebut sesuai/selaras dengan Perpres RTR KSN Perbatasan.Berperan aktif dalam memberikan masukan penyusunan Rencana Induk dan Rencana Aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.Mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Induk dan Rencana Aksi (sinergi dengan Indikasi Program dalam lampiran Perpres).Ikut berperan aktif dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh sektor/Pemda/Pelaku Usaha.Mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan yang didasarkan pada RTR KSN Perbatasan.

TERIMA KASIH