aspek hukum penataan ruang kawasan strategis nasional (ksn) danau toba dan sekitarnya

23
Oleh Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si. Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kabinet 18 November 2014 ASPEK HUKUM PENATAAN RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KSN) DANAU TOBA DAN SEKITARNYA 1

Upload: pustaka-virtual-tata-ruang-dan-pertanahan-pusvir-trp

Post on 18-Jul-2016

83 views

Category:

Documents


10 download

DESCRIPTION

oleh Agustina Murbaningsih Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi dan SDA, Sekretariat Kabinet pada Sosialisasi Perpres Nomor 81 Tahun 2014 tentang RTR Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya di Medan 18 Nopember 2014

TRANSCRIPT

Page 1: Aspek Hukum Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba dan Sekitarnya

1

OlehIr. Agustina Murbaningsih, M.Si.

Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi dan Sumber Daya AlamSekretariat Kabinet18 November 2014

ASPEK HUKUM PENATAAN RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KSN) DANAU TOBA DAN SEKITARNYA

Page 2: Aspek Hukum Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba dan Sekitarnya

2

SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UU NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan (Pasal 7 ayat (1)), terdiri atas:1) UUD 1945;2) Ketetapan MPR;3) Undang-Undang/PERPU;4) Peraturan Pemerintah ;5) Peraturan Presiden;6) Peraturan Daerah Provinsi;7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;Jenis Peraturan Perundang-undangan lainnya adalah Peraturan MPR, DPR, MA, MK, BPK, KY, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi, yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah UU, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kab./Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat (Pasal 8 ayat (1))

Page 3: Aspek Hukum Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba dan Sekitarnya

3

Lanjutan...

*Peraturan-peraturan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (Pasal 8 ayat 2).

*Kekuatan hukum PUU sesuai dengan hierarki di atas, oleh karenanya PUU yang hierarkinya di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya.

Page 4: Aspek Hukum Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba dan Sekitarnya

4

Page 5: Aspek Hukum Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba dan Sekitarnya

5

Hierarki Rencana Tata Ruang

Page 6: Aspek Hukum Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba dan Sekitarnya

6

Page 7: Aspek Hukum Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba dan Sekitarnya

7

LEGAL STANDING PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

NASIONAL Pasal 21 Ayat (1) UUPR dan Pasal 123 ayat (4) PP RTRWN menetapkan

bahwa Rencana Tata Ruang KSN diatur dengan Perpres. Pasal 8 ayat (3) UUPR dan Pasal 4 ayat (1) PP Penyelenggaraan

Penataan Ruang menetapkan bahwa Pemerintah berwenang menyusun dan menetapkan rencana tata ruang KSN yang selanjutnya ditetapkan dengan Perpres.

Selain itu, dalam penyusunan Perpres RTR KSN telah pula memperhatikan:

UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);

Perpres Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;

PUU terkait Penataan Ruang (kehutanan, transportasi, telekomunikasi. Lingkungan hidup, energi);

Peraturan menteri terkait lainnya.

Page 8: Aspek Hukum Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba dan Sekitarnya

8

Proses Penyusunan PUU Bidang Penataan Ruang

(Berdasarkan Perpres Nomor 68 Tahun 2005)Forum

Harmonisasi Kementerian Hukum dan

HAM

BKPRN dibentuk berdasarkanKeppres 4 Tahun 2009

Tugas: koordinasi penyusunan PUU bidang penataan ruang

Penyampaian RPerpres

kepada Presiden melalui Setkab oleh BKPRN (Menko Bid.

Perekonomian)

Penetapan Oleh Presiden

Pengundangan olehMENTERI HUKUM

DAN HAMPenyebarluasan

olehSEKRETARIAT

KABINET

Page 9: Aspek Hukum Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba dan Sekitarnya

9

PP RTRWN menetapkan 76 KSN yang rencana tata ruang wilayahnya ditetapkan dengan Perpres, 14 diantaranya sudah ditetapkan yaitu:1. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar,

dan Tabanan2. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros,

Sungguminasa, dan Takalar 3. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang,

dan Karo4. Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, Dan Karimun5. Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi6. Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan7. Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera8. Rencana Tata Ruang Jawa Bali9. Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara10.Rencana Tata Ruang Pulau Papua11.Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya12.Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan

Sekitarnya13.Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku14.Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan

Sekitarnya

Page 10: Aspek Hukum Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba dan Sekitarnya

10

PERPRES RENCANATATA RUANG KAWASAN

DANAU TOBA DANSEKITARNYA

Page 11: Aspek Hukum Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba dan Sekitarnya

11

Sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Danau Toba untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sosial budaya, dan kesejahteraan masyarakat.

Peran Perpres RTR Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya

Page 12: Aspek Hukum Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba dan Sekitarnya

12

Sebagai pedoman untuk :1. Penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Danau Toba.2. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten di Kawasan

Danau Toba.3. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan

perkembangan antarwilayah kabupaten, serta keserasian antarsektor di Kawasan Danau Toba.

4. Penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kawasan Danau Toba.

5. Pengelolaan Kawasan Danau Toba.6. Perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan

Danau Toba dengan kawasan sekitarnya.

Fungsi Penataan Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya

Page 13: Aspek Hukum Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba dan Sekitarnya

13

Pelestarian Kawasan Danau Toba sebagai air kehidupan (Aek Natio) masyarakat, ekosistem, dan kawasan kampung masyarakat adat Batak.

Pengembangan kawasan pariwisata berskala dunia yang terintegrasi dengan pengendalian kawasan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta adaptif terhadap bencana alam.

Penataan ruang Kawasan Danau Toba bertujuan untuk mewujudkan:

Page 14: Aspek Hukum Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba dan Sekitarnya

14

Materi Pokok Perpres RTR Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya

Page 15: Aspek Hukum Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba dan Sekitarnya

15

Materi Perpres RTR Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya yang perlu mendapat perhatian

Arahan Pemanfaatan RuangPenetapan arahan pemanfaatan ruang berupa indikasi program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan perwujudan struktur ruang dan pola ruang periode 20 tahun. Konsekuensi: Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab merealisasikan program-program yang tercantum dalam matrik Indikasi Program Utama sesuai dengan waktu pelaksanaan. Perlu ada penyesuaian pengaturan tata ruang terhadap Perda tentang rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasinya yang bertentangan dengan materi Perpres dalam jangka waktu paling lambat 5 tahun sejak Perpres ditetapkan.Sepanjang rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/atau rencana rinci tata ruang berikut peraturan zonasi di Kawasan Danau Toba belum disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini, digunakan Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang (Pasal 137 ayat (2)).

Page 16: Aspek Hukum Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba dan Sekitarnya

Arahan Perizinan

Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Kab/Kota sesuai dengan Perda RTRW Kab/Kota beserta rencana rinci dan peraturan zonasi yang didasarkan pada RTR

Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai ketentuan sektor/bidang yang mengatur jenis kegiatan pemanfaatan sesuai puu sektor/bidang.

16

Page 17: Aspek Hukum Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba dan Sekitarnya

17

Izin Pemanfataan Ruang

* izin pemanfaatan ruang pada masing-masing daerah yang telah dikeluarkan, dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.

* izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini:

1.untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini;

2.untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan

3.untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

* pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini dilakukan penyesuaiandengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Page 18: Aspek Hukum Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba dan Sekitarnya

18

Lanjutan....

Pemanfaatan ruang di Kawasan Danau Toba yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:

* yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini.* yang sesuai dengan Peraturan Presiden ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperluka.

Masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Page 19: Aspek Hukum Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba dan Sekitarnya

19

Arahan Insentif dan DisinsentifInsentif dan disinsentif dapat diberikan oleh

Pemerintah kepada Pemda, Pemda kepada Pemda lainnya, dan Pemerintah atau Pemda kepada masyarakat sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang KSN.

Arahan SanksiArahan sanksi diberikan dalam bentuk sanksi

administratif dan/atau sanksi pidana sesuai puu bidang penataan ruang

Page 20: Aspek Hukum Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba dan Sekitarnya

20

Pasal 69Setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah di tetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta, apabila mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dipidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 Milyar, apabila mengakibatkan kematian orang, dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 milyar. Pasal 70Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta, apabila mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1 Milyar, apabila mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 Milyar, apabila mengakibatkan kematian orang dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 Milyar.

Sanksi Pidana Berdasarkan UU Penataan Ruang (UU Nomor 26 Tahun

2007)

Page 21: Aspek Hukum Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba dan Sekitarnya

21

Pasal 71Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang, dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.Pasal 72Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta.Pasal 73Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta(2) dan dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.Pasal 74Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72. Dan korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.Pasal 75Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72, dapat menuntut ganti kerugian scara perdata kepada pelaku tindak pidana, tuntutan ganti kerugian secara perdata dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

Page 22: Aspek Hukum Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba dan Sekitarnya

22

Harapan Pelaksanaan Perpres RTR Kawasan Danau Toba dan

Sekitarnya

• Terwujudnya keterpaduan antara RTR Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya dengan RTRW Provinsi dan RTRW/Kabupaten,

• Perpres RTR Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya dijadikan acuan rencana pembangunan sektor.

Page 23: Aspek Hukum Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba dan Sekitarnya

23

*TERIMA KASIH