nspk bidang pekerjaan umum dan penataan ruangbirohukum.pu.go.id/pustaka/arsip_makalah/7.pdf ·...

NSPK Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

oleh:

Biro Hukum – Kementerian Pekerjaan UmumJ a l a n P a t t i m u r a N o. 2 0 K e b a y o r a n B a r u

oleh:

Siti Martini, SH, MSi

Kepala Biro Hukum – Kementerian Pekerjaan Umum

Soechi International Hotel, Medan

11 Juli 2012

Sumber Daya Air

Undang Undang Undang Undang –––– Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya AirUndang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya AirUndang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya AirUndang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air� Peraturan Pemerintah

PP No. 16 Tahun 2005 tentang SPAMPP No. 20 Tahun 2006 tentang IrigasiPP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan SDAPP No. 43 Tahun 2008 tentang Air TanahPP No. 37 Tahun 2010 tentang BendunganPP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai

� Peraturan Presiden

2

� Peraturan Presiden Perpres No. 12 Tahun 2008 tentang Dewan SDA

Bina Marga

Undang Undang Undang Undang –––– Undang No. 38 Tahun 2004 tentang JalanUndang No. 38 Tahun 2004 tentang JalanUndang No. 38 Tahun 2004 tentang JalanUndang No. 38 Tahun 2004 tentang JalanPP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Toldiubah dengan PP No. 44 Tahun 2009PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Cipta Karya

� Undang Undang Undang Undang –––– Undang No. 72 Tahun 1957 tentang Undang No. 72 Tahun 1957 tentang Undang No. 72 Tahun 1957 tentang Undang No. 72 Tahun 1957 tentang PenetapanPenetapanPenetapanPenetapan UU UU UU UU DrtDrtDrtDrt No. 19No. 19No. 19No. 19Tahun Tahun Tahun Tahun 1955 1955 1955 1955 tentangtentangtentangtentang PenjualanPenjualanPenjualanPenjualan RumahRumahRumahRumah----RumahRumahRumahRumah NegeriNegeriNegeriNegeri kepadakepadakepadakepada PegawaiPegawaiPegawaiPegawaiNegeriNegeriNegeriNegeri sebagaisebagaisebagaisebagai UUUUndang ndang ndang ndang –––– UUUUndang. ndang. ndang. ndang.

� Undang Undang Undang Undang –––– Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah SusunUndang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah SusunUndang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah SusunUndang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah SusunPP No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (masih berlaku karena belum dibuat yang baru)

� Undang Undang Undang Undang –––– Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan GedungUndang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan GedungUndang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan GedungUndang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan GedungPP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

� Undang Undang Undang Undang –––– Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanPermukimanPermukimanPermukimanPermukimanPermukimanPermukimanPermukiman(Peraturan pelaksanaan yang masih menjadi Tindak Lanjut UU No. 4 Tahun 1992)

PP No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara diubah dengan PP No. 31 Tahun 2005PP No. 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri SendiriPP No. 41 Tahun 1996 tentang Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Orang Asing yang Berkedudukan di IndonesiaPP No. 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan PemilikPerpres No. 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara

3

Penataan Ruang

Undang Undang Undang Undang –––– Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan RuangUndang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan RuangUndang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan RuangUndang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan RuangPP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah NasionalPP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan RuangPP No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

Jasa Konstruksi

4

Jasa Konstruksi

Undang Undang Undang Undang –––– Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa KonstruksiUndang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa KonstruksiUndang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa KonstruksiUndang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa KonstruksiPP No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPP No. 4 Tahun 2010 dan PP No. 92 Tahun 2010PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa KonstruksiPP No. 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi

Sumber Daya Air

1. Permen PU No. 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif

2. Permen PU No. 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Komisi Irigasi3. Permen PU No. 32/PRT/M/2007 tentang Operasi dan

Pemeliharaan Jaringan Irigasi4. Permen PU No. 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perkumpulan

Petani Pemakai Air5. Permen PU No. 18/PRT/M/2009 tentang Bekas Sungai6. Permen PU No. 05/PRT/M/2010 tentang Pedoman Operasi dan

5

6. Permen PU No. 05/PRT/M/2010 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut

7. Permen PU No. 09/PRT/M/2010 tentang Pengamanan Pantai8. Permen PU No. 22/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis dan

Tata Cara Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air9. Permen PU No. 06/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penggunaan

Sumber Daya Air10. Surat Edaran Menteri PU No. 01/SE/M/2011 tentang Pedoman OP

Bangunan Pengaman Pantai

Bina Marga

1. Permen PU No. 22A/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Prakualifikasi Peserta Lelang Investasi Jalan Tol

2. Permen PU No. 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol

3. Permen PU No. 392/PRT/M/2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol

4. Permen PU No. 10/PRT/M/2006 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha untuk Pengadaan Jalan Tol

5. Permen PU No. 11/PRT/M/2006 tentang Wewenang dan Tugas

6

5. Permen PU No. 11/PRT/M/2006 tentang Wewenang dan Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol Pada Ditjen Bina Marga, BPJT, dan Badan Usaha Jalan Tol

6. Permen PU No. 16/PRT/M/2006 tentang Pengadaan Tanah Tol Trans Jawa

7. Permen PU No. 01/PRT/M/2007 tentang Petunjuk Teknis Penelitian, Pengembangan, dan Pemberdayaan Jalan Tol

Bina Marga

8. Permen PU No. 02/PRT/M/2007 tentang Petunjuk Teknis Pemeliharaan Jalan Tol dan Jalan Penghubung

9. Permen PU No. 04/PRT/M/2007 tentang Petunjuk Tata Cara Penggunaan Dana Bergulir pada BLU, BPJT untuk Pengadaan Jalan Tol

10. Permen PU No. 12/PRT/M/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dukungan Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yang Dibiayai

11. Permen PU No. 01/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata

7

11. Permen PU No. 01/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Bidang Pendanaan di Lingkungan Sekretariat BPJT

12. Permen PU No. 06/PRT/M/2010 tentang Pedoman Evaluasi Penerusan Pengusahaan Jalan Tol

13. Permen PU No. 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan

14. Permen PU No. 13/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengusahaan Jalan Tol

Bina Marga

15. Permen PU No. 20/PRT/M/2010 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

16. Permen PU No. 02/PRT/M/2011 tentang Perubahan Permen PU No. 12/PRT/M/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dukungan Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yang Dibiayai

17. Permen PU No. 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus

18. Permen PU No. 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan

8

18. Permen PU No. 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan

19. Peraturan Menteri PU No. 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan

20. Peraturan Menteri PU No. 02/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan

21. Peraturan Menteri PU No. 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan

Bina Marga

22. Peraturan Menteri PU No. 04/PRT/M/2012 tentang Tata CaraPengawasan Jalan

23. Peraturan menteri PU No. 05/PRT/M/2012 tentang PedomanPenanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan

24. Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2012 tentang Penyelenggaraan, Penelitian, dan Pengembangan di Bidang Jalan

9

Cipta Karya

1. Permen PU No. 60/PRT/M/1992 tentang Persyaratan teknis Pembangunan Rumah Susun

2. Permen PU No. 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan SPAM

3. Permen PU No. 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

4. Permen PU No. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan

10

Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan 5. Permen PU No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan

Teknis Bangunan Gedung6. Permen PU No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas

dan Aksesbilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan7. Permen PU No. 05/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Rusina

Bertingkat Tinggi8. Permen PU No. 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

Cipta Karya

9. Permen PU No. 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM

10. Permen PU No. 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung

11. Permen PU No. 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi

12. Permen PU No. 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung

13. Permen PU No. 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis

11

13. Permen PU No. 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara

14. Permen PU No. 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Atas Rumah Negara

15. Permen PU No. 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Tata Cara Kerja Sama Antara PEmerintah dengan Badan Usaha Dalam Pengembangan SPAM

Cipta Karya

16. Permen PU No. 16/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaaan Berkala Bangunan Gedung

17. Permen PU No. 17/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung

18. Permen PU No. 18/PRT/M/2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan

12

Penataan Ruang

1. Permen PU No. 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

2. Permen PU No. 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi

3. Permen PU No. 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor

4. Permen PU No. 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan

13

4. Permen PU No. 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai

5. Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya

6. Permen PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

7. Permen PU No. 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi

Penataan Ruang

8. Permen PU No. 12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau Di Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan

9. Permen PU No. 13/PRT/M/2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

10. Permen PU No. 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

11. Permen PU No. 16/PRT/M/2009tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

14

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten12. Permen PU No. 17/PRT/M/2009, tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Jasa Konstruksi

1. Permen PU No. 45/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pemberdayaan Penangggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil

2. Permen PU No. 207/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik

3. Permen PU No. 604/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pada Pemilihan Penyedia Jasa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Dep. PU

4. Permen PU No. 28/PRT/M/2006 tentang Perizinan Perwakilan

15

4. Permen PU No. 28/PRT/M/2006 tentang Perizinan Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

5. Permen PU No. 31/PRT/M/2006 tentang Monitoring Committee Dalam Rangka Pelaksanaan ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services

6. Permen PU No. 33/PRT/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen (SISDALMEN) Penyelenggaraaan Kontrak Jasa Konsultansi di Lingkungan Dep. PU

Jasa Konstruksi

7. Permen PU No. 34/PRT/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) di Lingkungan Dep PU

8. Permen PU No. 06/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Konstruksi di Lingkungan Dep. PU

9. Permen PU No. 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

16

Bidang Pekerjaan Umum10. Permen PU No. 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu

Dep. PU11. Permen PU No. 23/PRT/M/2009 tentang Pedoman Fasilitasi

Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi12. Permen PU No. 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara pemilihan

Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja LPJK, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriPU No. 24/PRT/M/2011

Jasa Konstruksi

13. Permen PU No. 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman PersyaratanPemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional

14. Permen PU No. 05/PRT/M/2011 tentang Pedoman PersyaratanPemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

15. Permen PU No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan PedomanPengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konstruksi

16. Permen PU No. 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasidan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi

17. Permen PU No. 08/PRT/M/2012 tentang Petunjuk Teknis

17

17. Permen PU No. 08/PRT/M/2012 tentang Petunjuk TeknisPembentukan Unit Sertifikasi dan Pemberian Lisensi

Lain-Lain

1. Permen PU No. 14/PRT/M/2010 tentang Standar PelayananMinimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2. Permen PU No. 15/PRT/M/2010 tentang Petunjuk TeknisPenggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur

3. Permen PU No. 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman PelaksanaanKegiatan Dep. PU Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah danDilaksanakan Sendiri

4. Permen PU No. 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman PelaksanaanKegiatan Dep. PU Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan

18

Kegiatan Dep. PU Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah danDilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

5. Permen PU No. 6/PRT/M/2012 tentang Kode Etik Pegawai NegeriSipil Kementerian Pekerjaan Umum

NO DAFTAR NSPK / PERMEN PU KET

1Permen PU tentang Pedoman Kawasan Operasi dan

Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut

Permen PU No.

05/PRT/M/2010

2 Permen PU tentang Pengamanan PantaiPermen PU No.

09/PRT/M/2010

3

Permen PU tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa

Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Permen PU No.

10/PRT/M/2010

NSPK yang telah ditetapkan Th. 2010 sampai dengan sekarang

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi10/PRT/M/2010

4Permen PU tentang Cara dan Persyaratan Laik Fungsi

Jalan

Permen PU No.

11/PRT/M/2010

5

Permen PU tentang Pedoman Tata Cara Kerjasama

Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam

Pengembangan SPAM

Permen PU No.

12/PRT/M/2010

6 Permen PU tentang Pedoman Pengusahaan Jalan TolPermen PU No.

13/PRT/M/2010

7Permen PU tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Permen PU No.

14/PRT/M/201019


8Permen PU tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur

Permen PU No. 15/PRT/M/2010

9Permen PU tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung


10Permen PU tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung



11 Permen PU tentang Revitalisasi KawasanPermen PU No. 18/PRT/M/2010

12Permen PU tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan


13Permen PU Pedoman Teknis dan Tata Cara Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air


14Permen PU tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Nasional


20

NSPK yang telah ditetapkan Th. 2010 sampai dengan sekarangNO DAFTAR NSPK / PERMEN PU KET

15

Permen PU tentang Pedoman Persyaratan

Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa

Konstruksi Asing


16Permen PU tentang Pedoman Penggunaan

Sumber Daya AirPermen PU No. 06/PRT/M/2011

17

Permen PU tentang Pedoman Monitoring,

Evaluasi dan Pemeliharaan Bangunan

Pengaman Pantai

menjadi Surat Edaran� SE Menteri PU No. 1/SE/M/2011

tentang Pedoman OP

Bangunan Pengaman PantaiBangunan Pengaman Pantai

18

Permen PU tentang Standar dan Pedoman

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa

Konsultasi


19Permen PU tentang Pembagian Subklasifikasi

dan Subkualifikasi Usaha Jasa KonstruksiPermen PU No. 08/PRT/M/2011

20Permen PU tentang Pedoman

Penyelenggaraan Jalan KhususPermen PU No. 11/PRT/M/2011

21Permen Pu tentang Tata Cara Pemeliharaan

dan Penilikan JalanPermen PU No. 13/PRT/M/2011

21



22Permen PU tentang Pedoman Peran Masyarkat Dalam Penyelenggaraan Jalan


23Permen PU tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan


24Permen PU tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan


25 Permen PU tentang Tata Cara Pengawasan Jalan Permen PU No. 04/PRT/M/2012

Permen PU tentang Pedoman Penanaman Pohon

22

26Permen PU tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan Permen PU No. 05/PRT/M/2012

27Permen PU tentang Kode Etik Pegawai Negeri SipilKementerian Pekerjaan Umum Permen PU No.06/PRT/M/2012

28Permen PU tentang Penyelenggaraan Penelitian, dan Pengembangan di Bidang Jalan

Permen PU No.07/PRT/M/2012

29Permen PU tentang Petunjuk Teknis PembentukanUnit Sertifikasi dan Pemberian Lisensi


30Permen PU tentang Pelaksanaan Evaluasi LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum


SUBTANSI NSPK SUBTANSI NSPK SUBTANSI NSPK SUBTANSI NSPK

YANG PERLU MENDAPATKAN TINDAK YANG PERLU MENDAPATKAN TINDAK YANG PERLU MENDAPATKAN TINDAK YANG PERLU MENDAPATKAN TINDAK YANG PERLU MENDAPATKAN TINDAK YANG PERLU MENDAPATKAN TINDAK YANG PERLU MENDAPATKAN TINDAK YANG PERLU MENDAPATKAN TINDAK

LANJUT SEGERA DARI PEMDALANJUT SEGERA DARI PEMDALANJUT SEGERA DARI PEMDALANJUT SEGERA DARI PEMDA(antara lain sebagai berikut)(antara lain sebagai berikut)(antara lain sebagai berikut)(antara lain sebagai berikut)

23

PP 37 Tahun 2010PP 37 Tahun 2010PP 37 Tahun 2010PP 37 Tahun 2010

BendunganBendunganBendunganBendunganPasal 10Pasal 10Pasal 10Pasal 10

“Izin menggunakan sumber daya air diberikan oleh:

-gubernur untuk penggunaan sumber daya air pada

wilayah sungai lintas kabupaten/kota

- bupati/walikota untuk penggunaan sumber daya air

24

- bupati/walikota untuk penggunaan sumber daya air

pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota”


BendunganBendunganBendunganBendunganPasal 14Pasal 14Pasal 14Pasal 14

“Permohonan persetujuan prinsip pembangunan

Bendungan diajukan kepada:

-gubernur untuk pembangunan bendungan pada


25


-bupati/walikota untuk pembangunan bendungan

pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.”


BendunganBendunganBendunganBendungan

Pasal 78Pasal 78Pasal 78Pasal 78

“Dalam hal Pemilik bendungan tidak menyerahkan

pengelolaan sampai dengan 6 (enam) bulan

terhitung sejak pengelolaan bendungan dihentikan,

26

terhitung sejak pengelolaan bendungan dihentikan,

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai

dengan kewenangannya mengambil alih

pengelolaan bendungan.”




“Dalam hal sampai dengan berakhirnya umur layan

bendungan, Pemilik bendungan tidak menyediakan

biaya pengelolaan, bendungan beserta waduknya

27

biaya pengelolaan, bendungan beserta waduknya

diambil alih oleh Menteri, gubernur, atau

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.”




“Pengawasan penggunaan lahan pada daerah

tangkapan air dilakukan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terkait

28

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terkait

dengan bidang sumber daya air, gubernur, atau

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”


SungaiSungaiSungaiSungaiPasal 16Pasal 16Pasal 16Pasal 16

“Garis sempadan sungai oleh Menteri, gubernur, atau

bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan”

29


“Pengelolaan wilayah sungai dilakukan oleh:

-gubernur untuk wilayah sungai lintas kabupaten/kota

-bupati/walikota untuk wilayah sungai dalam satu

kabupaten/kota”



“Pembangunan prasarana yang berfungsi sebagai

pengendali banjir dilaksanakan oleh Menteri,

gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai

kewenangannya.

30

kewenangannya.

Pembangunan prasarana yang berfungsi sebagai

drainase kota dilaksanakan oleh bupati/walikota.”



“Pembangunan prasarana pengendali aliran

permukaan dilaksanakan oleh bupati/walikota apabila

pengendali aliran permukaan berfungsi sebagai

drainase kota.”

31

drainase kota.”


“Penetapan batas dataran banjir dilakukan oleh

Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai

kewenangannya.”



“Penetapan zona peruntukan lahan sesuai resiko banjir

dilakukan oleh bupati/walikota.”

32


“Bupati/walikota melakukan pengawasan atas zona

peruntukan lahan sesuai resiko banjir”



“Izin terhadap kegiatan di ruang sungai wajib

memperoleh izin yang diberikan oleh Menteri,

gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya.”

33

kewenangannya.”


“Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung

sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku, Menteri,

gubernur, bupati/walikota wajib menetapkan garis

sempadan pada semua sungai yang berada dalam

kewenangannya.”

Permen PU No. 05/PRT/M/2010Permen PU No. 05/PRT/M/2010Permen PU No. 05/PRT/M/2010Permen PU No. 05/PRT/M/2010Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi

Rawa Pasang SurutRawa Pasang SurutRawa Pasang SurutRawa Pasang Surut

Pasal 2 ayat (1)Pasal 2 ayat (1)Pasal 2 ayat (1)Pasal 2 ayat (1)

“Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah,

pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pengelolajaringan reklamasi rawa pasang surut, dan perorangan dalam

menyusun:

34

menyusun:

a. Pedoman Rinci Operasi dan Pemeliharaan Jaringan reklamasi

rawa pasang surut di masing-masing daerah rawa untuk

pejabat yang menangani operasi dan pemeliharaan jaringan

reklamasi rawa pasang surut;

b. Manual Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa

Pasang Surut untuk Petugas Pengamat Pengairan; dan

c. Manual Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa

Pasang Surut untuk Juru Pengairan.”

Permen PU No. 09/PRT/M/2010Permen PU No. 09/PRT/M/2010Permen PU No. 09/PRT/M/2010Permen PU No. 09/PRT/M/2010Pedoman Pengamanan PantaiPedoman Pengamanan PantaiPedoman Pengamanan PantaiPedoman Pengamanan Pantai

Pasal 3 ayat (2)Pasal 3 ayat (2)Pasal 3 ayat (2)Pasal 3 ayat (2)

“Peraturan Menteri ini bertujuan agar Balai Besar

35

“Peraturan Menteri ini bertujuan agar Balai Besar

Wilayah Sungai, Balai Wilayah Sungai, pemerintah

daerah, atau masyarakat dapat melaksanakan

kegiatan pengamanan pantai secara efisien”

Permen PU No. 14/PRT/M/2010Permen PU No. 14/PRT/M/2010Permen PU No. 14/PRT/M/2010Permen PU No. 14/PRT/M/2010Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan RuangBidang Pekerjaan Umum dan Penataan RuangBidang Pekerjaan Umum dan Penataan RuangBidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 4 dan PasalPasal 4 dan PasalPasal 4 dan PasalPasal 4 dan Pasal 5555

Pemda Kab/Kota menyelenggarakan:

• pelayanan dasar bidang pekerjaan umum

• pelayanan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

36

• pelayanan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Wewenang dan/atau penetapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah memperhatikan kondisi

kemampuan daerah Provinsi dan Kab/Kot yang menjadi urusannya


Gubernur� koordinasi penyelenggaraan dasar Bidang PU dan Penataan Ruang

Bupati/Walikota� penyelenggaraan pelayanan Bidang PU dan Penataan Ruang



37


SPM Bidang PU dan Penataan Ruang menjadi acuan dalam

perencanaan program dan pencapaian oleh Pemda Kab/Kota

Pasal 10Pasal 10Pasal 10Pasal 10Bupati/Walikota

laporan teknis tahunan kinerja

penerapan dan pencapaian SPM

Bidang PU dan Penataan Ruang

Menteri Gubernur

s a m p a i k a n m e l a l u i

k e p a d as a m p a i k a n



38

Menteri Gubernur

laporan teknis tahunan kinerja

penerapan dan pencapaian SPM

Bidang PU dan Penataan Ruang

(khusus sub bidang Jasa Konstruksi)

Menteri

Gubernur

k e p a d a

t e m b u s a n


MenteriMenteriMenteriMenteri GubernurGubernurGubernurGubernur Bupati/WalikotaBupati/WalikotaBupati/WalikotaBupati/Walikota

pengawasan teknis atas

penerapan SPM Bidang PU

dan Penataan Ruang

pengawasan teknis atas

penerapan dan pencapaian

SPM Bidang PU dan

pengawasan dalam

penyelenggaraan

pelayanan Bidang PU



39

penerapan SPM Bidang PU

dan Penataan Ruang

(dibantu Inspektorat

Jenderal - Kemen.PU)

penerapan dan pencapaian

SPM Bidang PU dan

Penataan Ruang

(dibantu Inspektorat Provinsi

berkoordinasi dengan

Inspektorat Kab/Kota)

penyelenggaraan

pelayanan Bidang PU

sesuai SPM Bidang PU dan

Penataan Ruang di daerah

masing - masing


Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan Bidang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk

pencapaian target SPM



40

pencapaian target SPM

Pasal Pasal Pasal Pasal 4444

Pemerintah Daerah harus menyusun RPIJM Bidang

Infrastruktur

� pemprov harus menyusun RPIJM khususnya untuk

subbidang jalan dan irigasi

Permen PU No. 15/PRT/M/2010Permen PU No. 15/PRT/M/2010Permen PU No. 15/PRT/M/2010Permen PU No. 15/PRT/M/2010Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang InfrastrukturPetunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang InfrastrukturPetunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang InfrastrukturPetunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Infrastruktur

41

subbidang jalan dan irigasi

� pemkab/kota harus menyusun RPIJM khususnya

untuk subbidang jalan, irigasi, air minum, dan

sanitasi

Pasal Pasal Pasal Pasal 4, Pasal 17, Pasal 494, Pasal 17, Pasal 494, Pasal 17, Pasal 494, Pasal 17, Pasal 49

Pemerintah, pemerintah daerah, pengelola sumber

daya air melakukan pendidikan, pelatihan dan

pendampingan masyarakat sejak dini terkait dengan

penggunaan sumber daya air

Permen PU No. 06/PRT/M/2011Permen PU No. 06/PRT/M/2011Permen PU No. 06/PRT/M/2011Permen PU No. 06/PRT/M/2011Pedoman PenggunaanPedoman PenggunaanPedoman PenggunaanPedoman Penggunaan Sumber Daya AirSumber Daya AirSumber Daya AirSumber Daya Air

42

penggunaan sumber daya air

Pasal Pasal Pasal Pasal 6, dan Pasal 516, dan Pasal 516, dan Pasal 516, dan Pasal 51

Penetapan zona pemanfaatan sumber daya air

dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan/atau

bupati/walikota sesuai dengn wewenang dan

tanggung jawab masing-masing.


43

tanggung jawab masing-masing.


Penetapan kuota air untuk pengguna air dalam jumlah

besar oleh pengelola sumber daya air dilakukan oleh

menteri/dinas pengelola sumber daya air

provinsi/kabupaten/kota yang terkait dengan


44

provinsi/kabupaten/kota yang terkait dengan

penggunaan sumber daya air sesuai dengan

wewenang dan tanggung jawab masing-masing


Neraca air ditetapkan oleh Pemerintah atau

pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan

tanggung jawab masing-masing


45


Instansi terkait dengan penggunaan sumber daya air,

pemerintah daerah, dan pengelola sumber daya air

memberikan insentif dan disinsentif berdasarkan

penilaian kepada pengguna sumber daya air


46

penilaian kepada pengguna sumber daya air

terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip penggunaan

sumber daya air.


Dalam keadaan memaksa Pemerintah dan/atau

pemerintah daerah berwenang mengatur dan

menetapkan penggunaan sumber daya air untuk

kepentingan konservasi, persiapan pelaksanaan


47

kepentingan konservasi, persiapan pelaksanaan

konstruksi, dan pemenuhan prioritas penggunaan

sumber daya air.


Pemerintah daerah wajib menyusun peraturan daerah

yang dibutuhkan untuk melaksanakan ketentuan

dalam peraturan menteri ini sesuai dengan

kewenangan, kondisi, dan kebutuhan daerah masing-


48

kewenangan, kondisi, dan kebutuhan daerah masing-

masing.


• Biaya yang ditimbulkan atas penyelenggaraan jalan khusus baik

yang digunakan sendiri maupun umum menjadi beban

penyelenggara jalan khusus.

• Biaya pemeliharaan jalan khusus yang diizinkan digunakan untuk

Permen PU No. 11/PRT/M/2011Permen PU No. 11/PRT/M/2011Permen PU No. 11/PRT/M/2011Permen PU No. 11/PRT/M/2011Pedoman Penyelenggaraan Jalan KhususPedoman Penyelenggaraan Jalan KhususPedoman Penyelenggaraan Jalan KhususPedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus

49

• Biaya pemeliharaan jalan khusus yang diizinkan digunakan untuk

umum dapat disubsidi oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

• Biaya yang ditimbulkan atas proses penyerahan atau

pengambilalihan jalan khusus oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

menjadi beban pemerintah Kabupaten/Kota.

APBD/sumber pembiayaan lain

STATUS PERDASTATUS PERDASTATUS PERDASTATUS PERDASTATUS PERDASTATUS PERDASTATUS PERDASTATUS PERDA

50

Perda Terkait RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota

51

Sumber Data: Website Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian PU (www.penataanruang.net)

Status Perda Terkait RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota

Sumatera Utara per 4 Juli 2012

52Sumber Data: Website Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian PU (www.penataanruang.net)

Status Perda Terkait RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota

Sumatera Utara per 4 Juli 2012

No NamaWilayah Lingkup Proses RevisiProses

Rekomendasi

Gubernur

Sudah

Pembahasan

BKPRN

Sudah

Mendapatkan

Persetujuan

Substansi

Menteri PU

Perda RTRW Download

1 Sibolga Kota - - - - Belum ada

2 Tanjung Balai Kota - - - - Belum ada

3 Pematang Siantar Kota - - - - Belum ada

4 Tebing Tinggi Kota - - - - Belum ada

5 Binjai Kota - - - -Perda No.13

Tahun 2011

53

Tahun 2011

6 Padang Sidempuan Kota - - - - Belum ada

7 Batu Bara Kabupaten - - - - Belum ada

8 Padang Lawas Kabupaten - - - - Belum ada

9Padang Lawas

UtaraKabupaten - - - - Belum ada

10Labuhan Batu

SelatanKabupaten - - - - Belum ada

11 Labuhan Batu Utara Kabupaten - - - - Belum ada

12 Nias Barat Kabupaten - - - - Belum ada

13 Nias Utara Kabupaten - - - - Belum ada

14 Gunungsitoli Kota - - - - Belum ada

Perda Bangunan Gedung Provinsi Sumatera UtaraPerda Bangunan Gedung Provinsi Sumatera UtaraPerda Bangunan Gedung Provinsi Sumatera UtaraPerda Bangunan Gedung Provinsi Sumatera Utara

NoNoNoNo StatusStatusStatusStatus JumlahJumlahJumlahJumlah

1 Perda Bangunan Gedung Kab/Kota yang Sudah Jadi Belum Ada

2 Proses di DPRD 2 Raperda

3 Proses Penyusunan Perda 6 Kabupaten

4 Belum Memiliki Perda 33 Kota/Kab

54

Sumber Data: Direktorat PBL, Direktorat Jenderal Cipta Karya

No Kota Metro Kota Sedang/Kecil Kabupaten Status Perda Keterangan1 Asahan Belum Ada2 Dairi Belum Ada3 Deli Serdang Belum Ada4 Humbang Hasundutan Belum Ada5 Karo Belum Ada6 Labuhan Batu Belum Ada7 Labuhan Batu Selatan Penyusunan Perda Fas. Percepatan 20128 Langkat Belum Ada9 Nias Belum Ada10 Nias Barat Belum Ada11 Nias Selatan Belum Ada12 Nias Utara Belum Ada13 Padang Lawas Belum Ada14 Padang Lawas Utara Belum Ada15 Pakpak Barat Belum Ada16 Samosir Belum Ada17 Serdang Bedagai Penyusunan Perda Fas. Percepatan 201217 Serdang Bedagai Penyusunan Perda Fas. Percepatan 201218 Simalungun Belum Ada19 Tapanuli Tengah Belum Ada20 Tapunuli Utara Belum Ada21 Toba Samosir Belum Ada22 Binjai Proses di DPRD23 Gunung Sitoli BelumAda24 Padang Sidempuan Belum Ada25 Pemantang Siantar Belum Ada26 Sibolga Belum Ada27 Tanjung Balai Belum Ada28 Tebing Tinggi Belum Ada29 Batu Bara Penyusunan Perda30 Labuhan Batu Bara Penyusunan Perda31 Mandailing Natal Penyusunan Perda32 Tapanuli Selatan Penyusunan Perda33 Medan Proses di DPRD

Status Peraturan

Daerah tentang Ijin

Usaha Jasa

Konstruksi (IUJK)

No Kabupaten/Kota Status Perda

1 Kabupaten Asahan Belum ada

2 Kabupaten Batubara Belum ada

3 Kabupaten Dairi Belum ada

4 Kabupaten Deli Serdang Belum ada

5 Kabupaten Humbang Hasundutan Belum ada

6 Kabupaten Karo Belum ada

7 Kabupaten labuhan Batu Belum ada

8 Kabupaten Labuhan batu Selatan Belum ada

9 Kabupaten Labuhan Batu Utara Belum ada

10 Kabupaten Langkat Belum ada

11 Kabupaten Mandailing Natal Belum ada

12 Kabupaten Nias Belum ada

13 Kabupaten Nias Barat Belum ada

14 Kabupaten Nias Selatan Belum ada

15 Kabupaten Nias Utara Belum ada

16 Kabupaten Padang Lawas Belum ada

56

Konstruksi (IUJK)

Provinsi

Sumatera Utara

16 Kabupaten Padang Lawas Belum ada

17 Kabupaten Padang Lawas Utara Belum ada

18 Kabupaten Pakpak Barat Dalam penyusunan

19 Kabupaten Samosir Belum ada

20 Kabupaten Serdang Bedagai Belum ada

21 Kabupaten Simalungun Belum ada

22 Kabupaten Tapanuli Selatan Belum ada

23 Kabupaten Tapanuli Tengah Belum ada

24 Kabupaten Tapanuli Utara Belum ada

25 Kabupaten Toba Samosir Belum ada

26 Kota Binjai Belum ada

27 Kota Gunungsitoli Belum ada

28 Kota Medan Belum ada

29 Kota Padangsidempuan Belum ada

30 Kota Pematangsiantar Belum ada

31 Kota Sibolga Belum ada

32 Kota Tanjung Balai Belum ada

33 Kota Tebing Tinggi Belum ada

Sumber Data: Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum

nspk bidang pekerjaan umum dan penataan ruangbirohukum.pu.go.id/pustaka/arsip_makalah/7.pdf ·...

Documents