Analisis Implementasi GATS (General Agreement Trade in Services)

undefinedundefined. undefined

Politik Bisnis InternasionalYopi Fetrian, S.Ip, M.Si, MPP – Poppy Irawan, S.Ip, M. Si

Analisis Implementasi GATS (General Agreement Trade in Services)

Siti Oktovani – 0810852015

1. Sampai sejauh mana GATS mampu mendorong kemajuan pada perdagangan jasa di tingkat internasional ?

2. Jelaskan dengan mengacu pada kasus-kasus yang menyinggung soal perdagangan jasa yang berdampak pada dunia Internasional.

GATS merupakan salah satu kesepakatan perdagangan internasional di bawah

WTO yang berfokus pada perjanjian umum semua sektor jasa. GATS mulai

diberlakukan pada Januari 1995. Dengan adanya kesepakatan ini, implikasinya

setiap negara anggota diharuskan membuka sektor – sektor jasa domestiknya

untuk diliberalisasikan. Berbeda dengan perdagangan barang (yang jelas

produknya), transakasi perdagangan jasa akan sedikit lebih sulit dilakukan,

karena jasa merupakan produk yang tidak terlihat langsung / invisible –

intangible.  

GATS mencakup semua sektor jasa, disebukan bahwa ada 12 sektor yang diatur

dalam GATS, seperti jasa kominikasi, pendidikan, lingkungan, keuangan

(perbankan, asuransi), wisata dan perjalanan, kesehatan sosial, budaya,

olahraga, transportasi, dll. Prinsip GATS pada dasarnya hampir sama dengan

prinsip WTO, seperti ; negara – negara anggota harus menurunkan / bahkan

menghilangkan hambatan dalam perdagangan jasa, selain prisip lainnya ; MFN,

nondiskriminasi, dll. Sebagai tambahan, GATS menggunakan prinsip Idquo ;

daftar positif dan rdquo, dimana negara dibolehkan membuka sektor jasa yang

diinginkan sesuai dengan kapasitas pasokan dan tujuan pembangunannya. Dan

‘daftar positif’ (atau disebut juga dengan prinsip fleksibilitas dari GATS),

merupakan sektor- sektor yang dibuka yang merupakan komitmen secara resmi

dalam WTO.

Contoh kasus seperti kerjasama perdagangan jasa di kawasan Asia Tenggara

(ASEAN). Tercatat bahwa sektor jasa berperan strategis dalam perekonomian di

ASEAN, rata – rata 40 – 50 % dari PDB negara ASEAN (tahun 2008) merupakan

kontribusi yang diberikan dalam sektor jasa, dan cenderung meningkat dari

tahun ke tahun. Data statistik WTO dan Sekretariat ASEAN, ekspor jasa ASEAN

ke pasar dunia terus meningkat dari US$54.8 miliar (1998) menjadi US$96.7

miliar (2004), tahun 2006 sebesar US$120.9 miliar, dan nilai ini terus

meningkat hingga saat ini.

Di ASEAN sendiri, pada 15 Desember 1995, disepakati ASEAN Framework

Agreement on Services / AFAS sebagai bentuk meningktanya kesadaran negara

– negara anggota akan peran penting sektor jasa dalam perekonomian bangsa –

bangsa (di kawasan Asia Tenggara khususnya).

Dalam perkembangannya, ASEAN mempunyai Mutual Recognition Agreement

(MRA), yang merupakan perkembangan terbaru dalam perdagangan jasa

sehingga memudahkan pergerakan penyedia jasa profesional di ASEAN,

beberapa kesapakatannya antara lain :

MRA untuk Jasa Rekayasa, yang ditandatangani pada tanggal 9

Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia

MRA untuk Jasa Keperawatan, yang ditandatangani pada tanggal 8

Desember 2006 di Cebu, Filipina 

MRA untuk Jasa terkait Arsitek dan Framework Arrangement for the

Mutual Recognition of Surveying Qualifications, yang keduanya

ditandatangani pada tanggal 19 November 2006 di Singapura.

Lalu, kerjasama ASEAN - China mengenai “Perjanjian Perdagangan Jasa dalam

Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara

Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik

Rakyat China” yang disepakati pada tanggal 14 Januari 2007 di Cebu, Filipina,

menyusul beberapa bulan setelah itu, kesepakatan ASEAN – Korea, “Perjanjian

Perdagangan Jasa dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama

Ekonomi Menyeluruh Antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Asosiasi

Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Korea” pada 21 November 2007 di

Singapura.

Dengan disahkannya kesepakatan tersebut, maka upaya-upaya kerjasama di

bidang jasa antara kedua belah pihak di masa datang dalam meningkatkan

efisiensi dan daya saing, serta menganekaragamkan pasokan dan distribusi jasa

pemasok jasa masing-masing pihak akan semakin nyata, terarah, dan terukur

melalui penetapan kerangka waktu yang disetujui bersama. Dalam pelaksanaan

kerja sama bidang jasa ini, kedua pihak akan bersedia mempertimbangkan

masuknya sektor-sektor jasa tertentu sebagai sektor-sektor sensitif berdasarkan

kepentingan dan tujuan nasional masing-masing pihak. Sebagai tambahan, bagi

negara-negara anggota ASEAN yang baru, yakni Kamboja, Laos, Myanmar dan

Vietnam akan diberikan fleksibilitas dan perlakuan khusus yang berbeda dari

pihak-pihak lain.