2011 dtsd etika kerja pegawai djbc

DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF DASAR

KEPABEANAN DAN CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI

2011

Disusun Oleh:

Adang Karyana Syahbana, S.ST. (Widyaiswara Madya)

i

DTSD KEPABEANAN DAN CUKAI DTSD KEPABEANAN DAN CUKAI DTSD KEPABEANAN DAN CUKAI DTSD KEPABEANAN DAN CUKAI

ii


DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR KEPALA PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI …… i

DAFTAR ISI ..................................................................................... ii

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL .………………………………. iv

PETA KONSEP MODUL ................................................................. v

MODUL

ETIKA KERJA PEGAWAI

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

A. Pendahuluan …………………………………………………… 1

1. Deskripsi Singkat ..............……………………………….. 1

2. Prasyarat Kompetensi ...………………………………….. 2

3. Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 3

4. Relevansi Modul……………………………………………. 4

B. Kegiatan Belajar (KB) …………………………………………. 5

1. Kegiatan Belajar (KB) 1 ………………………………….. 5

ETIKA Indikator Keberhasilan …………………………………... 5

a. Uraian dan Contoh ....................…………………….. 5

1. Definisi Etika ..................................…………….... 5

2. Kode Etik ............................................................. 8

3. Etika Kerja ........................................................... 8

4. Etika Kesuksesan ................................................ 10

5. Integritas .............................................................. 12

6. Etiket .................................................................... 14

b. Latihan 1 ...…………………………………………….. 16

c. Rangkuman…………………………………………….. 17

d. Tes formatif 1 …………………………………………. 17

e. Umpan Balik dan Tindak Lanjut………………………… 20

2. Kegiatan Belajar (KB) 2 ..........…………………………… 21

Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indikator Keberhasilan ……………………………………. . 21

a. Uraian dan Contoh .....................……………………... 21

1. Latar Belakang ..................................…………….. 21

iii


2. Tujuan ....…………………………………………….. 22

3. Norma Dasar Pribadi danStandar Perilaku

Organisasi ...................……………………………. 23

4. Perilaku Standar Pegawai .................................... 25

5. Larangan Standar Pegawai .................................. 26

6. Sanksi ................................................................... 26

b. Latihan 2 ………………………………………………... 27

c. Rangkuman…………………………………………….. 27

d. Tes Formatif 2 …………………………………………. 28

e. Umpan Balik dan Tindak Lanjut ……………………… 31

3. Kegiatan Belajar (KB) 3 ……..…………………………… 32

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Indikator Keberhasilan ..…………………………………… 32

a. Uraian dan Contoh ....................……………………… 32

1. Deklarasi Arusha ..………………………………… 32

2. Korupsi .................. ……………………………….. 34

3. Definisi Korupsi ............................………………. 37

4. Penyebab Terjadinya Korupsi ............................. 38

5. Konsekwensi Terjadinya Korupsi ........................ 39

6. Gratifikasi ............................................................. 40

7. Ketentuan Pidana ................................................ 40

b. Latihan 3 ………………………………………………… 43

c. Rangkuman……………………………………………… 43

d. Tes Formatif 3 …………………………………………. 43

e. Umpan Balik dan Tindak Lanjut ……………………… 47

PENUTUP…………………………………………………..……………. 48

TES SUMATIF………………………………………………………..…. 49

KUNCI JAWABAN (TES FORMATIF DAN TES SUMATIF)…….….. 55

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………… 57

LAMPIRAN ........................................................................................ 59

iv


PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Dalam upaya memperoleh hasil belajar yang optimal pada mata pelajaran

Etika Kerja Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kami sarankan agar

Anda membaca terlebih dahulu peta konsep yang terlampir pada modul ini.

Pemahaman pada peta konsep yang telah tersedia akan membimbing Anda

untuk mempelajari materi pada modul ini sehingga dapat memudahkan Anda

mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan.

Perlu Anda ketahui bahwa dalam penyajian modul etika kerja dimulai

dengan pemahaman tentang etika dan etika kerja yang akan memberikan

landasan dasar pada pembahasan berikutnya yaitu kode etik Pegawai Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai. Dalam pokok bahasan etika dan etika kerja

disampaikan pula etiket karena dalam kenyataan sehari-hari masalah etiket tidak

lepas dari bagaimana seseorang menunjukan penampilan sebagai orang yang

memiliki etika kerja

Dalam pembahasan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai dibahas tentang tujuan, norma dasar dan prinsip standar perilaku pegawai

serta larangan bagi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pada akhir

pokok bahasan disampaikan tentang korupsi, kolusi dan nepotisme.

Modul ini disusun untuk Diklat Teknis Substansi Dasar Kepabeanan dan

Cukai yang akan diberikan dalam 6 jam pelajaran. Untuk mengetahui sejauh

mana penguasaan Anda pada modul ini, setiap selesai kegiatan belajar telah

tersedia tes formatif dan pada akhir modul ini telah tersedia tes sumatif

v


1


PENDAHULUAN

MODUL ETIKA KERJA PEGAWAI

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

1. Deskripsi Singkat

Tata kelola pemerintahan yang baik, adalah suatu proses dan struktur

yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan pemerintahan dan

akuntabilitas guna mewujudkan atau meningkatkan nilai pelayanan dalam

jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan rakyat berlandaskan

peraturan perundang-undangan, moral dan etika. Konsep tata kelola

pemerintahan ini mengemuka di beberapa negara pada beberapa tahun yang

lalu, pihak pemerintah, yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola

pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada publik dengan baik.

A

2

MODUL ETIKA KERJA PEGAWAI DJBC


Isu mengenai kebutuhan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan

pedoman perilaku kerja bagi pegawai Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai sudah

ada sejak beberapa tahun lalu. Dalam penyuluhan mengenai integritas dibidang

kepabeanan pada tahun 2000 bahkan sudah dengan jelas dan tegas dinyatakan

adanya kebutuhan akan sebuah buku panduan wajib yang mengatur hal-hal yang

bersifat moral, etik, dan standar umum bagi pegawai. Dalam forum internasional

khususnya WCO, APEC, dan ASEAN, sebenarnya sudah mendesak akan

kebutuhan suatu pedoman kode etik khususnya bagi aparat kepabeanan. Hal ini

terkait dengan komitmen negara anggota WCO untuk menerapkan Deklarasi

Arusha yang dalam salah satu butirnya menyarankan agar administrasi

kepabeanan negara anggota memiliki kode etik sendiri.

Akibat dari tindak korupsi di lingkungan pemerintahan dapat mengganggu

pelayanan kepada publik, meningkatnya cost pada masyarakat, dan dalam

batas-batas tertentu dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional. Selain

itu korupsi dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada institusi

pemerintahan sehingga tingkat kepatuhan masyarakat kepada hukum menjadi

menurun. Keberadaan korupsi di institusi kepabeanan dapat menghancurkan

legitimasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan mengurangi kemampuannya

dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya.

Dengan banyaknya kasus korupsi, maka Pemerintah telah menetapkan

undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi .

2. Prasarat Kompetensi

Peserta yang akan ditunjuk

untuk mengikuti Diklat Teknis

Substantif Dasar adalah pegawai

lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat

Atas dan pernah bertugas sebagai

pelaksana pada Direktorat Bea dan

Cukai sesuai ketentuan Kepegawaian

3



Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Persyaratan tersebut penting karena perlu

pengetahuan dasar berkaitan dengan tugas sebagai pegawai pada Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai.

Diklat Teknis Substantif Dasar merupakan Diklat yang bertujuan

mencetak pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pelaksana

pemeriksa yang memiliki etika kerja dan mampu melaksanakan tugas dalam

pemeriksaan barang dan tugas pemeriksaan lainnya untuk menjamin dipenuhi

visi, misi dan tujuan organisasi pada organisasi Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai

Dengan pengalaman dan dasar pendidikan tersebut diharapkan peserta

diklat akan mempunyai gambaran awal tentang seluk beluk tugas dan gambaran

perilaku kerja pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga diharapkan lebih

mudah mempelajari dan memahami modul Etika Kerja Pegawai Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai.

3. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Standar Kompetensi

Setelah mempelajari Modul ini para

peserta Diklat mampu menjelaskan dan

menerapkan nilai etika dan kode etik

pegawai serta mampu menghindari

korupsi, kolusi dan nepotisme dalam

melaksanakan tugas sesuai jabatannya

sebagai Pelaksana Pemeriksa pada

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari modul ini para peserta diklat mampu menerapkan

etika dan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ; serta mampu

menjelaskan dan menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme

4



4. Relevansi Modul

Etika kerja pegawai secara normatif diturunkan dari moral dan etika

dalam melaksanakan tugas sehari-hari di kantor. Etika kerja adalah aturan

normatif yang mengandung sistem nilai dan prinsip moral yang merupakan

pedoman bagi pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan

tugas pekerjaannya. Gambaran perilaku pegawai yang beretika kerja merupakan

keharusan bagaimana sikap dalam kehidupan sehari-hari di kantor maupun

dalam melayani pengguna jasa.

Administrasi dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang

disebabkan karena lingkup tugas dan fungsi serta kompleksitas pekerjaannya,

rawan terhadap praktek penyimpangan prosedur, korupsi dan sejenisnya. Oleh

sebab itu sesuai dengan amanat reformasi Departemen Keuangan dan

dilingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai sendiri, perlu suatu pembelajaran

etika kerja yang berkaitan dengan penanganan masalah etika, kode etik,

integritas dan anti-korupsi.

5



KEGIATAN BELAJAR

1. KEGIATAN BELAJAR (KB) 1

ETIKA

a. Uraian dan Contoh

1. Definisi Etika

Etika merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang

ajaran dan pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu bukan ajaran. Yang

mengatakan bagaimana manusia harus hidup adalah ajaran moral. Sedangkan

yang dimaksudkan dengan ajaran moral adalah ajaran, pedoman agama,

Indikator Keberhasilan :

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diklat diharapkan mampu : 1. Peserta mampu menjelaskan definisi etika 2. Peserta mampu menerapkan kode etik

3. Peserta mampu menerapkan etika kerja 4. Peserta mampu menjelaskan etika kesuksesan 5. Peserta mampu menerapkan integritas

6. Peserta mampu menjelaskan dan menerapkan etiket di tempat kerja

B

6



peraturan, ketetapan baik lisan maupun tertulis, tentang bagaimana manusia

harus hidup dan bertindak agar dia menjadi manusia yang baik.

Pendidikan tentang etika telah dikemukakan oleh Aristoteles (384-322

SM), dalam bukunya “Ethica Nicomacheia” yang ditulis untuk putranya

Nikomachus (buku Etika Profesi Departemen Keuangan, Ucok Sarimah, MM).

Buku tersebut memuat tentang tata pergaulan, dan penghargaan seorang

manusia kepada manusia lainnya yang tidak didasarkan pada sikap egoisme

atau kepentingan individu, akan tetapi didasarkan atas hal-hal yang bersifat

altruistik, yaitu peduli dengan kepentingan dan atau kebutuhan orang lain dalam

pengertian siap untuk memberikan bantuan apabila diperlukan.

a. Pengertian Secara Etimologis.

Etika berasal dari bahasa yunani

yaitu “ethos” yang berarti adat

istiadat atau kebiasaan. Etika juga

dalam bahasa Yunani Kuno berarti

“ethikos”, atau “timbul dari

kebiasaan”.

Etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas

yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup

analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung

jawab. Pengertian etika selanjutnya dapat juga seperti pengertian moralitas, yang

secara etimologis berasal dari bahasa latin “mos” yang berarti adat istiadat atau

kebiasaan.

Pengertian etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara

hidup yang baik pada diri seseorang atau suatu masyarakat. Kebiasaan hidup

yang baik ini lalu dibakukan dalam bentuk kaidah, aturan atau norma selanjutnya

dikenal, dipahami, disebarluaskan, diajarkan, dianut dan diwariskan dari satu

generasi ke generasi berikutnya. Pada intinya norma, kaidah atau aturan ini

merupakan apa yang baik yang harus dilakukan dan apa yang buruk yang harus

dihindari. Sehingga etika seringkali dipahami sebagai ajaran yang berisikan

aturan tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia.

7



Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,yang diterbitkan oleh Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan 1989, etika berarti : ”ilmu tentang apa yang baik

dan apa yang buruk, hak dan kewajiban moral (akhlak), kumpulan azas atau nilai

yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut

suatu golongan atau masyarakat”.

Menurut Ahmad Amin, “etika adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan

arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia,

menyatakan tujuan yang harus dicapai oleh manusia dalam perbuatan mereka,

dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat oleh

manusia” (buku Etika Profesi Departemen Keuangan, Ucok Sarimah, MM).

Menurut Soegarda Poerbakawatja, “etika adalah filsafat nilai,

pengetahuan tentang nilai-nilai, ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan

keburukan di dalam hidup manusia semuanya, terutama mengenai gerak-gerik

pikiran dan rasa, sampai mengenai tujuannya bentuk perbuatan” (buku Etika

Profesi Departemen Keuangan, Ucok Sarimah, MM).

b. Pengertian Secara Teoritis

Etika dalam pengertian secara teoritis diartikan sebagai refleksi kritis

tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dalam suatu situasi

khusus tertentu. Dalam pengertian ini etika adalah filsafat moral, atau ilmu yang

membahas dan mengkaji persoalan benar dan salah secara moral, tentang

bagaimana harus bertindak dalam sebuah situasi konkret tertentu.

Etika sebagai filsafat moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji

persoalan benar dan salah secara moral, tentang bagaimana harus bertindak

dalam sebuah situasi kongkret tertentu. Atau dengan bahasa sederhana etika

adalah suatu cara berpikir dan bertindak tidak hanya dalam situasi dan kondisi

yang sudah jelas batasan yang benar dan yang salah (ada norma, kaidah, dan

aturan yang berlaku), melainkan juga dalam situasi dan kondisi dimana belum

ada batasan yang jelas mana yang benar dan mana yang salah (amat dilematis).

Sehingga etika menurut pengertian ini lebih banyak terfokus kepada

keyakinan/pertimbangan moral dari si pengambil keputusan.

Dalam contoh realita kehidupan sehari-hari adalah situasi dimana kita

dihadapkan pada dua atau lebih pilihan nilai yang sama-sama sahnya, dan kita

8



hanya bisa memilih salah satu dari pilihan tersebut yang itu juga berarti

melanggar yang lain. Etika membahas tentang perilaku menuju kehidupan yang

baik. Di dalamnya dibahas aspek kebenaran, tanggung jawab, peran, dan

sebagainya.

2. Kode Etik

Kode etik yang dapat berfungsi dengan baik ditandai dengan timbulnya

kesadaran pegawai untuk selalu lebih terpacu untuk bekerja secara produktif

dengan integritas yang tinggi dan mereka tidak melakukan pelanggaran terhadap

peraturan yang berlaku. Pemberlakukan kode etik ini dapat memainkan peranan

yang sangat penting sebagai pedoman kerja dalam praktek sehari-hari.

Terkait erat dengan efektifitas pemberlakuan kode etik ini adalah disatu

sisi terdapatnya iklim bekerja yang kondusif dan sistem kesejahteraan yang

memadai, sedang di sisi lain terdapat ancaman sanksi yang berat dan diterapkan

secara konsisten terhadap pelaku pelanggaran. Selain mekanisme pengawasan

yang dilakukan oleh atasan, sebagai tambahan terdapat cara pengawasan lain

yang juga terbukti sangat efektif adalah review atau pengawasan dan penilaian

pekerjaan yang dilakukan oleh sesama pegawai pada tingkatan yang sama.

3. Etika Kerja

Etika kerja adalah aturan normatif yang

mengandung sistem nilai dan prinsip moral

yang merupakan pedoman bagi pegawai

dalam melaksanakan tugas pekerjaannya

dalam organisasi.

Agregasi dari perilaku pegawai yang beretika kerja merupakan gambaran

etika kerja pegawai dalam suatu unit organisasi.

Konsekuensinya, etika tidak diterapkan atau ditujukan hanya untuk para

pelaksana saja. Artinya kebijakan terhadap pemegang jabatan struktural ataupun

fungsional yang menyangkut pegawai seharusnya beretika, misalnya keadilan

dan keterbukaan dalam hal kompensasi, kinerja pegawai dan evaluasi kinerja

9



pegawai. Termasuk dalam menerapkan gaya kepemimpinan yang integratif. Jadi

setiap keputusan etika dalam pemerintahan tidak saja dikaitkan dengan

kepentingan pemegang kebijaksanaan tetapi juga dengan pegawai.

Konkretnya, pekerja secara normatif memang harus bekerja keras, jujur,

bertanggung jawab menyelesaikan dengan sebaik-baiknya semua tugas dan

pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, menjaga rahasia institusi,

mencurahkan segenap tenaga dan pikirannya untuk kelangsungan dan

perkembangan institusi tempatnya bekerja. Namun, semua kewajiban etis

tersebut muncul dengan pengandaian bahwa hak-hak pegawai juga telah

dipenuhi secara memadai.

Dengan demikian, adalah tidak etis, apabila pegawai menikmati haknya

sebagai pekerja seperti gaji dan berbagai tunjangan, namun bekerja dengan

sembrono, bermalas-malasan dan tidak jujur kepada organisasi. Akan tetapi,

tidak mungkin bisa disalahkan apabila seorang pekerja bermalas-malasan atau

bekerja seenaknya sendiri karena ia memang tidak pernah menerima gaji yang

menjadi haknya. Tampak di situ bahwa etika kerja sebagai etika terapan dengan

sendirinya memang terkait dengan etika umum, yakni prinsip keadilan. Etika

kerja menjadi hal yang penting dalam hidup berkarir.

Etika kerja bersikap profesional artinya tekad dalam bekerja secara

sungguh-sungguh guna memberikan hasil kerja terbaik dengan menggunakan

kompetensi yang dimiliki secara optimal. Bekerja secara profesional ditandai

dengan memperlihatkan ketekunan, kerja keras, disiplin tinggi, serta berusaha

memberikan hasil terbaik, atau dengan kriteria lain dia melakukan kerja dengan :

- Jujur dalam melaksanakan tugas

- Melaksanakan pekerjaan dengan kompetensi tinggi.

- Tidak pernah menunda pekerjaan.

- Berusaha mencari jalan keluar bagi setiap permasalahan yang dihadapi.

- Memanfaatkan waktu yang tersedia secara efisien untuk menyelesaikan

permasalahan dan menciptakan produktivitas yang tinggi.

- Mampu melaksanakan tugas secara tuntas dan tepat waktu.

- Melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.

- Tidak mengulangi kesalahan dalam bekerja.

- Selalu memeriksa kembali hasil pekerjaan yang diselesaikannya.

10



Profesionalisme menuntut pelaku memiliki kompetensi. Dengan

dimilikinya kompetensi akan memiliki landasan yang kuat untuk bekerja

mencurahkan tenaga dan pikiran. Bekerja dengan kompetensi yang jelas akan

memfokuskan terhadap apa yang dipikirkan dengan kompetensi yang akan

mengoptimalkan hasil pekerjaan sehingga memberikan prestasi kerja optimal.

Beberapa hal yang berkaitan dengan etika kerja adalah :

a. Etika Kerja Bersih

Setiap pegawai harus berperilaku jujur, menjunjung integritas dan

kredibilitas.

b. Etika Kerja Transparan

Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan dapat

diketahui oleh pihak-pihak yang mempunyai otoritas untuk mengawasi.

c. Etika Kerja Profesional

Bekerja trampil, tepat waktu dan berdasarkan ketentuan yang berlaku

dengan hasil yang optimal. Bekerja dengan mengedepankan inovasi, akurasi dan

etos kerja serta berani mengambil resiko untuk meraih kinerja suatu institusi.

d. Etika Kerja Menuju Sukses

Bila Anda perhatikan sekitar Anda, banyak orang bekerja, namun hanya

segelintir orang yang mampu meraih prestasi dan mendapatkan promosi. Tidak

hanya melulu karena kepandaian, tetapi sebagian besar promosi adalah hasil

dari kepercayaan dari organisasi. Miliki etika kerja dan akan membawa Anda

menuju keberhsilan sesuai visi dan misi organisasi maupun individu.

4. Etika Kesuksesan

Usaha pegawai maupun unit

organisasi dapat melaksanakan

tugas dengan sukses yang

dilandasi etika kerja dengan

memenuhi kaidah kerja sebagai

berikut :

11



a. Menjaga Integritas

Integritas pada intinya adalah keutuhan. Tetapi kata ini mencakup arti

yang luas, yaitu kejujuran, ketulusan, dapat dipercaya, keutuhan antara

tindakan dan perkataan, konsistensi, tanggung jawab, kesetiaan dan disiplin.

Integritas adalah apa yang Anda lakukan ketika tidak ada seorangpun yang

melihat. Integritas merupakan kunci sukses karena integritas menciptakan

kepercayaan, dan kepercayaan meluaskan pengaruh/kepemimpinan Anda.

Bagaimana menjaga integritas Anda? Fokuskan kehidupan Anda untuk

membangun karakter dan kemurnian hidup, bukan pada sukses dan prestasi.

b. Meraih keunggulan

Lakukan semua dengan keunggulan. Ada suatu kaidah yang berbunyi,

“Bila Anda menjadi penyapu jalanan, sapulah jalanan seperti Michaelangelo

melukis, seperti Beethoven membuat musik”. Sapulah jalanan dengan

sedemikian baik. Seolah alam mengetahui bahwa ia hidup sebagai penyapu

jalanan yang luar biasa, yang melakukan pekerjaannya dengan baik.

c. Bekerja dengan rajin.

Kemalasan bukan hanya berarti duduk-duduk sepanjang hari tanpa

melakukan sesuatu, melainkan dapat pula seseorang malas walaupun

kelihatannya ia bekerja keras tanpa henti. Kemalasan adalah tidak

melakukan sesuatu hal yang perlu dilakukan pada saat hal itu harus

dilakukan. Bekerja sekedarnya saja, tanpa kesungguhan. Kemalasan

merupakan langkah pertama menuju kehancuran.

d. Menjaga keseimbangan dan mengambil waktu untuk beristirahat

Dibutuhkan iman untuk bisa beristirahat dan tidak kuatir tentang hal-hal

yang belum selesai, atau tekanan dari rekan kerja yang tidak pernah

beristirahat. Namun banyak manfaat yang kita dapatkan dari beristirahat.

Istirahat memberi waktu bagi kita untuk berpikir, merefleksikan diri, fokus

pada hubungan kita pada Tuhan, dan mengalami pembaharuan.

12



5. Integritas

Administrasi kepabeanan seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

karena lingkup tugas dan fungsi serta kompleksitas pekerjaannya, rawan

terhadap praktek korupsi. Oleh sebab itu sesuai dengan amanat reformasi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan World Customs Organization, perlu

disusun suatu rencana kerja yang komprehensif dengan fokus utama terhadap

masalah integritas dan anti korupsi. Sebagai bagian dari rencana kerja, World

Customs Organization bersama-sama dengan beberapa negara anggota telah

membuat rekomendasi yang salah satunya adalah masalah kode etik dan

integritas. Dalam rekomendasi tersebut integritas didefinisikan sebagai berikut :

“A positive set of attitudes which foster honest, legitimate and ethical

behaviour in work practices” (Tingkah laku posistif yang dapat mendukung

perilaku jujur, penuh etika dalam pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan

ketentuan)

Tetapi selain definisi di atas, beberapa adminitrasi kepabeanan negara

anggota, mengartikan integritas sebagai berikut:

“Memberikan pelayanan sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna

jasa dan stakeholders”

Hal itu disebabkan karena di negara-negara tersebut konsep integritas

tidak lagi digunakan dalam konteks upaya memerangi korupsi melainkan juga

digunakan dalam konteks pemenuhan standar kinerja pemberian pelayanan

sebagaimana disebutkan di dalam “service standard” atau “client charter” yang

dikembangkannya.

Dari definisi tersebut di atas terdapat 3 (tiga) elemen pokok yang

membentuk integritas, yaitu : knowledge, skill dan behaviour. Ketiga elemen

pokok tersebut pada dasarnya adalah cerminan dari sikap profesionalisme.

- Knowledge : pengetahuan tentang tugas dan tanggung jawab yang diperoleh dari

pendidikan-pendidikan formal.

- Skill : keterampilan dan keahlian yang dimiliki pegawai yang diperoleh

berdasarkan peltihan dilapangan dan pengalaman.

- Behaviour : tingkah laku yang baik dalam melayani masyarakat yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.

13



Tentunya ditengah segala kondisi dan keterbatasan yang ada di

lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, kita terus berusaha menerapkan

nilai-nilai integritas dengan jalan menghapus atau setidak-tidaknya mengurangi

korupsi serta melaksanakan tugas menurut standar dan kriteria yang ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan.

Organisasi Pemerintahan yang Bersih

Secara umum pengertian organisasi pemerintahan yang bersih meliputi :

1. Efektivitas yang bersumber dari budaya organisasi, etika, nilai, sistem, proses

bisnis, kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mendukung

dan mendorong pengembangan organisasi, pengelolaan sumber daya dan

resiko secara lebih efektif dan efisien, akuntabilitas organisasi kepada

pengguna jasa.

2. Seperangkat prinsip, kebijakan dan sistem manajemen organisasi yang

diterapkan bagi terwujudnya operasional organisasi yang efisien, efektif dan

profitable. Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pencapaian

tujuan organisasi harus memenuhi praktek organisasi yang baik dan

penerapannya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dilandasi oleh

nilai-nilai sosial budaya yang tinggi.

3. Atas dasar pertimbangan pertambahan nilai dalam melaksanakan organisasi,

maka materi didalam kode etik harus selaras dengan yang terkandung

didalam produk hukum formal yang ada dalam Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai. Dalam penyusunan materi kode etik pegawai Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai menggunakan berbagai referensi baik nasional maupun referensi

internasional agar kode etik yang dihasilkan memenuhi standar.

4. Pelayanan kepada masyarakat

Tersedianya SDM profesional dan yang berkarier, loyal yang cukup maka

dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan

mendapatkan hasil yang maksimal. Agar birokrasi pemerintah dapat

berfungsi sebagaimana diharapkan, diperlukan etika dalam birokrasi melalui

sikap, perilaku Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat, dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pegawai Negeri

Sipil telah ditetapkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum

14



Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil

dalam birokrasi yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik, adil, dan

merata, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004

tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

6. Etiket

Etiket berasal dari kata “etiquette” (bahasa Perancis) yang berarti label

atau tanda pengenal seperti pada etiket buku atau label pada barang. Kemudian

pengertian ini berkembang menjadi semacam persetujuan bersama untuk menilai

sopan tidaknya seseorang dalam (satu jenis) pergaulan. Dengan pengertian ini

maka dalam pergaulan hidup dapat diketahui bahwa: Etiket itu merupakan sikap

yang terkandung nilai sopan santun dalam pergaulan; Etiket itu semacam

pakaian terbatas yang hanya dipakai pada keadaan dan situasi tertentu. Oleh

karena itu, etiket banyak jenisnya seperti etiket masuk kerja, etiket menjaga

disiplin diri, etiket menelpon, dan lainnya

Disamping itu mengingat etiket itu

mengandung sopan santun dan

sebagai salah satu ajaran, maka

etiket menjadi bagian dari ajaran

etika terutama etika sosial dan etika

kerja. Etiket diperlukan dalam

kehidupan-sehari-hari khususnya

dalam kegiatan kerja. Hal ini

diajukan untuk dapat memberikan

penampilan yang penuh dedikasi,

disiplin kerja, menjaga integritas diri,

pergaulan kerja positif dan kinerja

pribadi yang baik

Jaga disiplin Diri

- Datang ke kantor sebelum jam kantor

- Meninggalkan kantor melebihi jam pulang

15



- Tidak meninggalkan pekerjaan tanpa izin atasan

- Jam kerja digunakan secara efektif

- Tidak menggunakan jam kerja untuk hal yang tidak terkait dengan pekerjaan

Jaga kredibilitas Anda

- Bicaralah dengan jujur

- Tepatilah janji

- Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi

- Jangan berjiwa pengecut

- Jaga sikap loyal terhadap organisasi

Etika masuk kantor

- Mengucapkan salam terlebih dahulu

- Tunjukkan wajah ceria

- Pandanglah semua orang yang ada di ruangan dengan senyum

- Tanyakan kabar baik pada teman disebelah

- Jika memungkinkan ucapkan salam pada atasan setiap pagi

Etika Pergaulan

- Bersikap sopan santun dan ramah

- Perhatian terhadap orang lain

- Mampu menjaga perasaan orang lain

- Toleransi dan rasa ingin membantu

- Mampu mengendalikan emosi diri

Etika berbicara

- Bicara harus menatap lawan bicara

- Suara harus jelas terdengar

- Menggunakan tata bahasa yang baik

- Jangan menggunakan nada suara yang tinggi

- Pembicaraan mudah dimengerti

- usahan bernuansa simpatik dan tidak membicarakan kejelekan orang lain

Hubungan dengan atasan

- Hormat kepada setiap atasan

- Mintalah saran dan petunjuk agar dapat berkomunikasi dengan atasan

16



- Usahakan tidak membuat kecewa atasan

- Berikan masukan dan saran secara bijak

- Jangan spontan menolak perintah atasan

- Jangan membuat malu atasan

Hubungan dengan teman sekerja

- Jangan menganggap teman sebagai

pesaing tetapi mitra kerja

- Kembangkan kebiasaan saling

membantu

- Kembangkan kebiasaan saling

mengingatkan

- Usahakan tidak terjadi konflik

- Kembangkan kebiasaan diskusi sehat

- Jangan menjatuhkan teman di hadapan

atasan

Hubungan dengan bawahan

- Hargai bawahan sebagai manusia yang bermartabat

- Jangan terlalu menunjukkan kekuasaan

- Bangun hubungan personal yang mesra

- Sering-seringlah menanyakan kondisi kesehatan dan keluarganya

- Berikan perintah dan teguran secara bijak

b. Latihan 1

1. Terangkan asal kata etika !

2. Jelaskan pernyataan bahwa etika dipahami sebagai ajaran hidup yang

baik

3. Terangkan arti etika menurut Ahmad Amin ?

4. Apakah fungsi kode etik dalam suatu organisasi

5. Jelaskan pengertian etika kerja

17



c. Rangkuman

1. Etika berasal dari bahasa yunani yaitu “ethos” yang berarti adat istiadat atau

kebiasaan. Etika itu wujud dalam diri seseorang itu dengan adanya disiplin

dan kekuatan diri individu itu sendiri maupun organisasi untuk melakukan

kerja yang baik dengan nilai integritas tinggi.

2. Kode etik terkait erat dengan efektifitas pemberlakuan kode etik ini adalah

disatu sisi terdapatnya iklim bekerja yang kondusif dan sistem kesejahteraan

yang memadai, sedang di sisi lain terdapat ancaman sanksi yang berat dan

diterapkan secara konsisten terhadap pelaku pelanggaran

3. Etika kerja adalah aturan normatif yang mengandung sistem nilai dan prinsip

moral yang merupakan pedoman bagi pegawai dalam melaksanakan tugas

pekerjaannya. Agregasi dari perilaku pegawai yang beretika kerja merupakan

gambaran etika kerja pegawai dalam suatu unit organisasi.

4. Pegawai secara normatif memang harus bekerja keras, jujur, bertanggung

jawab menyelesaikan dengan sebaik-baiknya semua tugas dan pekerjaan

yang dipercayakan kepadanya, mencurahkan segenap tenaga dan pikirannya

untuk kelangsungan dan perkembangan tempatnya bekerja.

d. Test Formatif 1

Simaklah dengan baik materi yang terkandung dalam modul ini.

Jawablah pertanyaan secara spontan, artinya pada waktu Anda menjawab

pertanyaan tersebut tidak diperkenankan melihat ke modul dan kunci jawaban,

tetapi jawablah menurut apa yang ada dalam pikiran Anda.

Pilihlah B bila pernyataan Saudara anggap Benar dan S bila pernyataan Saudara

anggap Salah!

01. B - S Etika berasal dari bahasa yunani, yaitu “ethos” yang berarti adat

istiadat atau kebiasaan.

18



02 B - S Etika dipahami sebagai ajaran yang berisikan aturan tentang

bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia.

03. B - S Etika memiliki pengetian yang berbeda dengan moralitas.

04 B - S Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu

pengetahuan tentang asas akhlak

05. B - S Integritas adalah tingkah laku posistif yang dapat mendukung

perilaku jujur, penuh etika dalam pelaksanaan pekerjaan yang

sesuai dengan ketentuan

Pilih satu jawaban yang paling tepat!

01 Secara Etimologis Etika berasal dari bahasa yunani, yaitu “ethos” yang

berarti :

a. adat istiadat atau kebiasaan

b. kebudayaan tinggi

c. seni perilaku manusia

d. perilaku

02 Ethos dalam Bahasa Yunani kuno berarti :

a. dari kebiasaan.

b. dari keumuman

c. timbul dari perilaku.

d. timbul dari kebiasaan.

03 Analisis dan penerapan konsep dalam etika mencakup :

a. keresahan.

b. kesusahan.

c. keburukan.

d. kegembiraan.

04 Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ..

a. Ilmu tentang cara berpikir dan bertindak dalam situasi tertentu.

b. ilmu yang membahas dan mengkaji persoalan kebenaran.

19



c. ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral)

d. ilmu yang mempelajari kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia

05 Fungsi kode etik adalah sebagai…..

a. implikasi kehidupan.

b. persamaan perlakuan.

c. pedoman kerja.

d. penghargaan bagi pegawai.

06 Aturan normatif yang mengandung sistem nilai dan prinsip moral yang

merupakan pedoman bagi pegawai dalam melaksanakan tugas

pekerjaannya dalam organisasi, adalah :

a. etika kerja.

b. integritas.

c. profesionalisme.

d. etika.

07 Bekerja secara profesional ditandai dengana

a. tingkah laku yang santai dalam berkerja.

b. perilaku menuju kehidupan yang baik.

c. penghargaan dan hukuman bagi pegawai

d. berusaha memberikan hasil terbaik

08 Salah satu ciri profesional adalah……….

a. memanfaatkan waktu dengan olahraga.

b. melaksanakan tugas secara tuntas dan tepat waktu.

c. seni perilaku manusia yang baik.

d. bekerja secara mandiri dan berkelompok.

09 Integritas pada intinya adalah…

a. kebersihan.

b. keutuhan.

c. kesopanan.

20



d. kebiasaan.

10 Dari definisi integritas terdapat satu elemen pokok yang membentuk

integritas, yaitu :

a. pengetahuan tentang tatacara mutasi pegawai sesuai pendidikan formal.

b. keterampilan dan keahlian yang dimiliki pegawai yang diperoleh

berdasarkan pelatihan dilapangan dan pengalaman.

c. tingkah laku yang baik dalam melayani diri sendiri.

d. pengawasan kinerja yang efektif terhadap seluruh pegawai.

e. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian belakang modul

ini. Hitung jawaban Anda yang benar. Kemudian gunakan rumus untuk

mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi yang baru dipelajari.

TP = Jumlah Jawaban Yang Benar X 100%

Jumlah keseluruhan Soal

Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang sudah dipelajari

mencapai

91 % s.d 100 % : Amat Baik

81 % s.d. 90,00 % : Baik

71 % s.d. 80,99 % : Cukup

61 % s.d. 70,99 % : Kurang

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori “Baik”), maka

disarankan mengulangi materi.

21




KODE ETIK PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Indikator Keberhasilan : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat diharapkan mampu melaksanakan persiapan dalam pembuatan berkas perkara, mampu pembuatan resume hasil penyidikan untuk berkas perkara, mampu menyusun kesimpulan resume hasil penyidikan untuk berkas perkara



1. Latar Belakang

Salah satu elemen utama dari program peningkatan integritas adalah

diberlakukannya aturan tingkah laku atau code of conduct (kode etik dan

perilaku) khusus bagi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kode etik

tersebut harus dikembangkan dari dalam, diperkenalkan dan dapat diterima oleh

seluruh pegawai. Kode etik yang komprehensif di dalamnya harus berisikan


1. Peserta mampu menjelaskan latar belakang perlunya kode etik 2. Peserta mampu menjelaskan tujuan kode etik pegawai Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai 3. Peserta mampu menerapkan norma dasar pribadi dan standar

perilaku organisasi 4. Peserta mampu menerapkan prinsip standar perilaku pegawai 5. Peserta mampu menjelaskan larangan pegawai 6. Peserta mampu menjelaskan sanksi

22



tuntunan perilaku yang sifatnya praktis dan dapat dimengerti oleh seluruh

pegawai sebagai hal yang seharusnya dimiliki. Di dalam kode etik tersebut harus

juga disebutkan tanggung jawab seluruh pegawai dalam upaya pencegahan,

pendeteksian, dan sanksi terhadap tindak korupsi yang terkait dengan

pelanggaran kode etik. Sebagai tambahan, perlu pula dipertimbangkan adanya

ketentuan yang mewajibkan pegawai agar setiap tahun melaporkan investasi

yang dilakukan, dan kekayaan maupun hutang yang dimiliki.

Keadaan ini bisa menjadi tekanan dan bahkan tantangan dalam

menerapkan aspek etika kerja seperti ketidak-jujuran, ketidak-disiplinan, ketidak-

adilan, kecurangan pertanggung-jawaban administrasi, keegoan dan sebagainya.

Karena itu muncullah perhatian yang besar bagaimana caranya agar para

pegawai dan tentunya juga pejabat pembuat keputusan bekerja dengan standar

etika tertentu. Peraturan kepegawaian dalam pemerintahan secara umum telah

memberlakukan ketentuan yang berkaitan dengan etika dan perilaku pegawai

untuk seluruh pegawai negeri, namun demikian kode etik khusus untuk pegawai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diperlukan. Keuntungan dengan adanya kode

etik khusus untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melengkapi kode etik

yang berlaku umum tersebut. Hal ini diperlukan mengingat sifat pekerjaan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang sangat khusus di banding dengan

pegawai pemerintah yang lain, terutama dalam hal tanggung jawab yang sangat

besar dan luas, serta sangat rawan terhadap tindak korupsi.

2. Tujuan Kode Etik

Dalam rangka mewujudkan aparat

pemerintah yang bersih dan

berwibawa, diperlukan standar etik

dan perilaku pegawai untuk

meningkatkan transparansi dan

integritas pegawai Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai.

Dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diperlukan aparatur

negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan

pelayanan secara adil dan merata, berkemampuan melaksanakan tugas secara

23



profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas

pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme. Demikian juga dalam rangka upaya peningkatan disiplin Pegawai

Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan, khsususnya Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai, diperlukan kode etik bagi pegawai Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai; Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 01 /PM.4/2008 Tentang Kode Etik Pegawai Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai

Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang selanjutnya

disebut Kode Etik, adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

organisasi serta dalam pergaulan hidup sehari-hari. Pembentukan Kode Etik di

lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dimaksudkan untuk meningkatkan

etos kerja dalam rangka mendukung produktifitas kerja dan profesionalitas

pegawai.

Tujuan Kode Etik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

1. meningkatkan disiplin Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai;

2. menjamin terpeliharanya tata tertib yang berlaku di Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai;

3. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif di

lingkungan

4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan atau dengan instansi terkait;

5. menciptakan dan memelihara kondisi kerja antar Pegawai di lingkungan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta menciptakan perilaku yang

profesional bagi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan

6. meningkatkan citra dan kinerja Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pegawai

Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Norma Dasar Pribadi dan Standar Perilaku Organis asi

Setiap Pegawai wajib menganut, membina, mengembangkan, dan

menjunjung tinggi norma dasar pribadi sebagai berikut :

1. Jujur, yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan.

24



2. Terbuka, yaitu transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal

maupun eksternal.

3. Berani, yaitu bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperilaku

serta dalam membuat keputusan demi kepentingan negara, pemerintah, dan

organisasi.

4. Tangguh, yaitu tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan,

hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun dan

dari pihak manapun.

5. Berintegritas, yaitu memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan

bertanggung jawab.

6. Profesional, yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan atau

keahlian sertamencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan

tugas.

7. Kompeten, yaitu selalu meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan

dan keahlian.

8. Tangkas, yaitu melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat dan akurat.

9. Jeli, yaitu melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu memandang

potensi permasalahan kerja serta menemukan pemecahannya yang sesuai.

10. Independen, yaitu tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam

melaksanakan tugas.

11. Sederhana, yaitu bersikap wajar dan atau tidak berlebihan dalam tugas dan

kehidupan sehari-hari.

Setiap Pegawai wajib mengikuti, menjalankan, dan menjaga prinsip-prinsip

standar perilaku organisasi sebagai berikut :

1. Kepastian hukum, yaitu mendasarkan pada peraturan perundang-undangan

dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kebijakan organisasi.

2. Keterbukaan, yaitu membuka diri dan memberi akses kepada masyarakat

dalam melaksanakan hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar,

jujur, dan tidak diskriminatif tentang manajemen, kinerja, dan pelaksanaan

tugas, serta fungsi organisasi, tanpa melanggar ketentuan yang berlaku dan

asas kerahasiaan jabatan.

3. Kepentingan umum, yaitu mendahulukan kepentingan bersama dengan cara

yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

25



4. Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan organisasi harus

dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan atau masyarakat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Proporsionalitas, yaitu mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab organisasi dengan tetap memperhatikan adanya

kepentingan yang sah lainnya secara seimbang.

6. Efektifitas, yaitu dalam melaksanakan tugas harus memperhatikan dan

mempergunakan cara yang tepat untuk memperoleh hasil yang optimal.

7. Efisiensi, yaitu dalam melaksanakan tugas harus memperhatikan dan

mempergunakan waktu dan sumber daya lainnya seoptimal mungkin dalam

menyelesaikan tugas.

4. Perilaku Standar Pegawai :

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang dianut

oleh diri sendiri dan orang lain;

2. Menaati dan mematuhi tata tertib disiplin kerja berupa ketentuan jam kerja

serta memanfaatkan jam kerja untuk kepentingan kedinasan dan atau

organisasi;

3. Menaati dan mematuhi segala aturan, baik langsung maupun tidak langsung,

mengenai tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;

4. Menaati perintah kedinasan;

5. Menciptakan dan memelihara suasana dan hubungan kerja yang baik,

harmonis, dan sinergis antar pegawai, baik dalam satu unit kerja maupun

diluar unit kerja;

26



6. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut

bidang tugasnya masing-masing;

7. Mempergunakan dan memelihara barang inventaris milik negara secara baik

dan bertanggung jawab;

8. Memberikan contoh dan menjadi panutan yang baik bagi pegawai lainnya

dan masyarakat;

9. Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan dan santun.

5. Larangan Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cu kai

1. Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan

kepada pegawai dan masyarakat;

2. Menjadi anggota dan/atau pengurus dan/atau simpatisan partai politik;

3. Menyalahgunakan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan di luar

kedinasan;

4. Menerima pemberian, hadiah, dan atau imbalan dalam bentuk apapun dari

pihak manapun secara langsung maupun tidak langsung yang diketahui atau

patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin

bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai yang bersangkutan;

5. Membocorkan informasi yang bersifat rahasia serta menyalahgunakan data

dan atau informasi kepabeanan dan cukai;

6. Melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadinya gangguan,

kerusakan, dan atau perubahan data pada sistem informasi milik organisasi;

7. Melakukan perbuatan yang tidak terpuji yang bertentangan dengan norma

kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat organisasi.

6. Sanksi :

1. Segala bentuk ucapan, tulisan, sikap,

perilaku, dan atau tindakan pegawai yang

melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8

adalah pelanggaran Kode Etik dan atau

pelanggaran hukum disiplin pegawai.

27



2. Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai dan/atau

pelanggaran hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi

sanksi atau hukuman sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

3. Sanksi atau hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu :

a. sanksi moral berupa perintah/kewajiban untuk mengajukan permohonan

maaf secara lisan dan atau tertulis atau pernyataan penyesalan; dan atau

b. hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun

1980 tentang kepegawaian

b. Latihan 2

1. Jelaskan tujuan dari keberadaan kode etik bagi Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai ?

2. Sebutkan Surat Keputusan Menteri Keuangan yang berisi tentang kode

etik bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai

3. Apakah pengertian kode etik pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. Sebutkan 5 norma dasar perilaku pegawai Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai ;

5. Sebutkan 5 (lima) buah prinsip standar perilaku organisasi Pegawai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

c. Rangkuman

1. Kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, sikap, perilaku, dan atau

tindakan yang dijadikan pedoman bagi pegawai Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bekerja. Pegawai

yang melanggar ketentuan kode etik pegawai dikenakan sanki.

2. Hubungan etika kerja dengan dengan kehidupan manusia digunakan

untuk mengawal tingkah laku positif untuk melakukannya dan

meninggalkan perkara yang mendatangkan sanksi atau kesalah.

3. Kode etik dalam bekerja merupakan satu landasan kerja pelayanan

kepada masyarakat dan membolehkan masyarakat mengawasi dan

menilai setiap tindak tanduk pegawai.

28



d. Test Formatif 2

a. Simaklah dengan baik materi yang terkandung dalam modul ini.

b.Jawablah pertanyaan-pertanyaan secara spontan, artinya pada waktu Anda

menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak diperkenankan melihat ke

modul dan kunci jawaban, tetapi jawablah menurut apa yang ada dalam pikiran

Anda.


anggap Salah!

01. B - S Kode Etik, adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan

pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi organisasi serta dalam pergaulan hidup

sehari-hari.

02. B - S Dalam rangka mewujudkan aparat pemerintah yang bersih dan

berwibawa, diperlukan standar etik dan perilaku pegawai untuk

meningkatkan transparansi dan integritas pegawai Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai

03 B - S Salah satu norma norma dasar peribadi pegawai Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai adalah menghormati agama,

kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang dianut oleh diri

sendiri dan orang lain

04. B - S Pengertian dari kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku

dan perbuatan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hanya

dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat.

05 B - S Kegunaan dari kode etik adalah hanya menciptakan dan

memelihara suasana dan hubungan kesopanan antara sesama

pegawai

Pilih satu jawaban yang paling tepat !

1. Salah satu tujuan kode etik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai, adalah :

a. meningkatkan kesopanan pegawai

b. menjamin terpeliharanya hubungan antar kepala bidang.

29



c. menjamin kelancaran pelaksanaan pengawalan barang.

d. menjamin terpeliharanya tata tertib.

2. Melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan atau keahlian serta

mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas,

adalah pengertian dari

a. Kompeten.

b. Profesional.

c. Berintegritas.

d. Independen.

3. Salah satu larangan bagi pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

adalah :

a. bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas pelayanan.

b. memajukan profesional kerja dalam pelayanan

c. menyatu dengan sesama pegawai

d. memiliki kebebasan dalam bekerja

4. Mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

organisasi dengan tetap memperhatikan adanya kepentingan yang sah

lainnya secara seimbang adalah pengertian dari :

a. keterbukaan.

b. profesional.

c. akuntabilitas.

d. proporsionalitas.

5. Salah satu kaidah dalam perilaku standar sesuai kode etik Pegawai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah :

a. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang dianut

oleh diri sendiri dan orang lain.

b. memperhatikan dan mempergunakan waktu dan sumber daya lainnya

seoptimal mungkin dalam menyelesaikan tugas.

c. mendahulukan kepentingan bersama dengan cara yang aspiratif,

akomodatif, dan selektif.

d. menjadi anggota dan/atau pengurus dan/atau simpatisan partai politik.

6. Salah satu larangan terhadap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

adalah…….

30



a. melakukan perbuatan yang dapat memeperbaiki sistem informasi

b. bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan dan santun.

c. melakukan perbuatan terpuji tidak bertentangan dengan norma

kesusilaan.

d. menyalahgunakan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan di luar

kedinasan.

7 Setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan organisasi harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan atau masyarakat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pengertian dari :

a. berdaya guna.

b. berhasil guna.

c. akuntabilitas.

d. konsisten.

8 Dalam melaksanakan tugas harus memperhatikan dan mempergunakan

cara yang tepat untuk memperoleh hasil yang optimal, pengertian dari :

a. efektifitas.

b. efisiensi.

c. proporsionalitas.

d. akuntabilitas.

9 Salah satu sanksi terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin

sesuai ketentuan pada kode etik pegawai Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai adalah….

a. berupa perintah/kewajiban untuk mengajukan permohonan maaf secara

lisan dan atau tertulis atau pernyataan penyesalan.

b. dijatuhi sanksi sesuai keputusan atasan

c. dikenakan sanksi pemotongan gaji.

d. diserahkan sesegera mungkin kepada pihak yang berwajib.

10 Salah satu larangan bagi pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

adalah…..

a. menjadi pengurus suatu tempat peribadatan.

b. menjadi pengurus lingkungan rukun tetangga.

c. menjadi pengurus lingkungan rukun warga.

d. menjadi pengurus partai politik.

31






mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi yang baru dipelajari




mencapai

91 % s.d 100 % : Amat Baik

81 % s.d. 90,00 % : Baik

71 % s.d. 80,99 % : Cukup

61 % s.d. 70,99 % : Kurang



32




KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

Indikator Keberhasilan : Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat diharapkan mampu melaksanakan persiapan dalam pembuatan berkas perkara, mampu pembuatan resume hasil penyidikan untuk berkas perkara, mampu menyusun kesimpulan resume hasil penyidikan untuk berkas perkara

b. Uraian dan Contoh


1. Deklarasi Arusha

Setiap strategi untuk mengendalikan tindak korupsi di lingkungan

Administrasi kepabeanan harus sesuai dengan semangat dan tujuan Deklarasi

Arusha. Program-program yang berisi rencana tindakan yang harus dilakukan

untuk meningkatkan integritas pegawai dapat dilakukan dengan penyesuaian


1. Peserta mampu menjelaskan Deklarasi Arusha 2. Peserta mampu menjelaskan korupsi 3. Peserta mampu menjelaskan definisi korupsi 4. Peserta mampu menjelaskan penyebab terjadinya korupsi 5. Peserta mampu menjelaskan konsekwensi terjadinya korupsi

6. Peserta mampu menjelaskan gratifikasi 7. Peserta mampu menjelaskan ketentuan pidana

33



atas dasar pertimbangan keadaan sosial, ekonomi, dan politik masing-masing

negara.

Deklarasi Arusha yang ditandatangani di Arusha, Tanzania pada tanggal

7 Mei 1993 merupakan wujud pengakuan WCO bahwa korupsi merupakan

masalah yang semakin berkembang dan faktor yang merusak di dalam setiap

masyarakat. Korupsi mengakibatkan Bea dan Cukai tidak berhasil mencapai misi

yang diembannya. Deklarasi Arusha dimaksudkan untuk mengembalikan citra

baik administrasi pabean sehingga mampu menjamin terwujudnya tingkat

integritas dan profesionalisme aparatnya. Deklarasi Arusha terdiri dari 12 faktor

utama yang dimaksudkan untuk meningkatkan integritas berisi rekomendasi

upaya yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menangani

masalah korupsi dan menjadi dasar program peningkatan integritas serta strategi

integritas yang saling berhubungan.

Deklarasi Arusha memberikan dasar-dasar praktis bagi administrasi

kepabeanan untuk membuat, mengembangkan dan melaksanakan strategi

peningkatan integritas dan pengendalian tindak korupsi. Diharapkan, setiap

langkah di dalam strategi yang dibuat harus selalu terkait erat dengan ke-12

tindakan yang terdapat di dalam Deklarasi Arusha. Untuk itu perlu dikaji terlebih

dulu apakah prosedur dan praktek kepabeanan di masing-masing negara sudah

sejalan dengan ke-12 butir tindakan tersebut. Langkah berikutnya adalah

membuat rencana aksi untuk pelaksanaannya.

Sebagai penunjang Deklarasi Arusha, WCO juga menerbitkan “Panduan

Penilaian Integritas” (self-assessment guide) yang merupakan penerapan 12

butir elemen Deklarasi Arusha. Panduan ini terfokus pada sejumlah isu utama

bagi terciptanya administrasi pabean yang efisien dan efektif dan membantu

negara anggota WCO untuk menilai tingkat integritas pada organisasinya untuk

selanjutnya mampu mengembangkan “Rencana Aksi Integritas”-nya masing-

masing.

Dalam butir 7 Deklarasi Arusha terdapat bahasan tentang moral dan

budaya organisasi. Tindak korupsi umumnya terjadi pada organisasi yang

pegawainya memiliki moral persatuan atau esprit de corps yang rendah. Hal ini

ditunjukkan dengan banyaknya pegawai yang tidak memiliki rasa bangga atas

reputasi organisasinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan

negara. Sebaliknya pegawai-pegawai tersebut justru mengembangkan praktek-

34



praktek internal yang tidak sehat di dalam organisasi yang cenderung

merangsang pegawai untuk melakukan pelanggaran dan menyembunyikan

pelanggaran tersebut. Kondisi demikian diperparah dengan adanya inkonsistensi

antara kode etik profesional dan perilaku yang umumnya diterima.

Untuk mengurangi tindak korupsi secara efektif, seluruh pegawai harus

terlibat secara serius dalam upaya meningkatkan integritas. Untuk itu perlu

dibentuk semacam Work Improvement Teams atau Special Project Teams yang

melibatkan pegawai-pegawai dalam rangka mengidentifikasi kegiatan-kegiatan

yang high risk atau rawan korupsi dan megusulkan perubahan-perubahan yang

diperlukan. Tim tersebut harus mendapat dukungan penuh dari unsur pimpinan.

Dalam beberapa hal diperlukan adanya upaya yang sangat serius untuk

mengubah persepsi pegawai dan masyarakat tentang korupsi. Dengan kata lain

moral lost of corruption (budaya malu melakukan korupsi) perlu lebih

ditingkatkan.

2. Korupsi

Sejak tahun 1999, masalah korupsi merupakan topik yang hangat

dibahas oleh masyarakat Indonesia, terutama setelah Indonesia dinyatakan

negara terkorup di dunia. Tiada hari tanpa berita tentang hal tersebut. Dengan

banyaknya kasus korupsi, maka Pemerintah telah menetapkan undang-undang

Nomor 31 tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang-undang Nomor

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Undang-undang ini mewajibkan para penyelenggara negara baik pada

bidang Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif untuk melaporkan kekayaannya pada

saat pengangkatan baru dan setelah mengakhiri jabatan selaku penyelenggara

negara.

Sejak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memulai era baru, yang ditandai

dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang

Kepabeanan, sebenarnya sudah banyak dilakukan usaha perbaikan kinerja dan

pelayanan secara terus-menerus.

35



Semuanya dilakukan semata-mata untuk

mengantisipasi perubahan peran yang

semula lebih ditekankan sebagai institusi

pemungut pendapatan negara menjadi

institusi penyedia berbagai layanan

kepabeanan dalam rangka memperlancar

arus barang, mengurangi ekonomi biaya

tinggi dan menciptakan suasana yang

kondusif bagi perdagangan dan investasi

serta pelindung masyarakat dari produk

yang membahayakan moral dan

kesehatan masyarakat.

Perkembangan peran ini telah membawa pengaruh yang sangat besar

bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dimana institusi ini dituntut untuk lebih

berorientasi kepada stakeholders. Ini berarti fokus semua kebijakan Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai harus selalu diarahkan kepada pemenuhan tuntutan

yang berkembang, utamanya sikap pegawai dalam memberikan pelayanan.

Ada 4 topik permasalahan yang biasanya dilontarkan para pengguna

jasa kepabeanan, yaitu :

- Ketidakjelasan besarnya biaya pengurusan kepabeanan yang disebabkan

banyaknya cost, baik yang resmi maupun tidak resmi yang harus dikeluarkan;

- Ketidakpastian waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan prosedur

kepabeanan;

- Kegagalan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dalam memberantas

penyelundupan dan mengatasi pelanggaran pabean lainnya di pelabuhan ;

- Bocornya penerimaan negara.

Terlepas dari masalah apakah tuduhan tersebut lebih banyak

dilatarbelakangi oleh vested interest (kepentingan tertentu) sekelompok orang

ataukah memang merupakan cerminan dari performance Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai sesungguhnya, kita wajib memberi perhatian serius.

Bagaimanapun juga opini masyarakat yang terlanjur terbentuk selama ini

memang pada intinya menghendaki adanya perubahan yang mendasar dari

behaviour seluruh aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk itu perlu

36



dilakukan reformasi sikap dan profesionalitas pegawai Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai.

Korupsi dapat diibaratkan sebagai penyakit menular yang perlahan-lahan

dapat menggerogoti kesehatan penderitanya. Korupsi amat sulit diantisipasi

kapan berjangkitnya, amat sulit diisolir penyebarannya, amat sulit dideteksinya

dan amat sulit menghitung besarnya kerugian yang diakibatkannya (karena

sedemikian hebat daya rusaknya). Ibarat cendawan dimusim hujan, korupsi

dapat tumbuh disemua lini dan sektor suatu organisasi bilamana iklim organisasi

tersebut dan negara dimana organisasi itu berada “mendukung” pertumbuhan

dan penyebarannya.

Korupsi dengan segala macam bentuknya (suap, pungli, mark-up,

manipulasi dan sebagainya) seringkali terjadi tanpa dapat dibatasi oleh batasan

wilayah suatu negara, ekonomi maupun politik. Meskipun dapat muncul dalam

berbagai bentuk, namun sudah diketahui sejak lama bahwa tindak korupsi secara

luas terjadi di dalam masyarakat, baik di lingkungan swasta maupun birokrasi

pemerintahan.

Khusus di lingkungan pemerintahan, beberapa faktor yang mendorong

terjadinya korupsi adalah :

- Lemahnya sistem dan prosedur administrasi pemerintahan ;

- Lemahnya pengawasan oleh pihak independen ;

- Lemahnya kemampuan SDM ; dan

- Kurangnya kesejahteraan aparat pemerintahan.

Akibat dari tindak korupsi di lingkungan pemerintahan dapat mengganggu

pemberian pelayanan kepada publik, meningkatnya cost pada masyarakat, dan

dalam batas-batas tertentu dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu korupsi dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada institusi

pemerintahan sehingga tingkat kepatuhan masyarakat kepada hukum menjadi

menurun.

Di bidang administrasi kepabeanan pembahasan mengenai hal tersebut

telah melahirkan 3 deklarasi yang bertujuan untuk meningkatkan integritas

pegawai kepabeanan sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku tindak

korupsi. Ketiga deklarasi tersebut adalah : Deklarasi Arusha tahun 1993,

Deklarasi Columbus tahun 1994 dan Deklarasi Lima tahun 1997. Disamping itu

beberapa organisasi regional, multilateral dan dunia seperti OECD, the

37



Organization of American States, the European Union, the United Nations, the

World Bank dan Transparency International telah menaruh perhatian khusus dan

melakukan tindakan yang diperlukan untuk menangani masalah korupsi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka segala bentuk penerimaan

pemberian dengan imbalan meninggalkan tugas negara (kewajiban kepada

masyarakat) dan terjadi secara tertutup adalah tindak korupsi. Selanjutnya

menurut WCO, sebenarnya ada banyak perilaku dan kombinasi dari berbagai

perilaku yang dapat di kategorikan sebagai tindak korupsi. Namun demikian pada

dasarnya di lingkungan institusi kepabeanan terdapat 3 hal yang dapat

dikategorikan sebagai korupsi, yaitu : penyuapan (bribery), nepotisme (nepotism)

dan penyalahgunaan (misappropriation). Ditinjau dari sifat, cakupan tugas dan

tanggung jawabnya yang cenderung bersifat “monopoli”, maka institusi

kepabeanan memang rawan terhadap ketiga perilaku dasar korupsi tersebut.

3. Definisi Korupsi

Definisi korupsi hingga saat ini terus mengalami perubahan dan

perkembangan yang disesuaikan dengan tingkat peradaban dan kemajuan

tingkat ekonomi dan sosial suatu masyarakat. Di dalam Undang-undang No. 31

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bab II, Pasal 2, ayat

(1) dijelaskan tindak korupsi adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan p erbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, ………..”

Selanjutnya di dalam pasal 3 dinyatakan bahwa termasuk tindak korupsi

adalah :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang

lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenang an, kesempatan atau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau keduduk an yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. ”

Sedangkan definisi korupsi menurut sumber referensi internasional

adalah :

Penyalahgunaan kewenangan dan sumber daya untuk kepentingan pribadi;

(sumber : Deklarasi Lima 1997; Deklarasi Colombus 1994)

38



Pengertian kolusi selanjutnya berarti :

a. bekerja sama dengan pihak lain, baik secara sendiri-sendiri atau

bersama-sama, untuk mengambil keuntungan dengan melakukan

perbuatan yang menyebabkan negara mengalami kerugian.

c. berarti menyelewengkan atau menggelapkan harta milki negara untuk

keuntungan pribadi atau pihak lain.

d. berarti perbuatan yang hanya memberikan keuntungan pada keluarga,

teman-teman, kerabat dan seterusnya, yang dapat merugikan negara.

Beberapa elemen kunci terjadinya korupsi berdasarkan definisi di atas, adalah :

- Terdapat kegiatan meninggalkan tugas negara (kewajiban kepada

masyarakat);

- Menerima segala bentuk pemberian sebagai imbalan; dan

- Terjadi secara rahasia/ tertutup.

4. Penyebab Terjadinya Korupsi

Penyebab korupsi khususnya di lingkungan administrasi kepabeanan

adalah :

- Terdapatnya monopoli kekuasaan, misalnya : keputusan clearance barang di

pelabuhan tidak dapat diberikan kepada instansi lain;

- Terdapatnya discretionary power (kewenangan diskresi) yang terlalu besar

dimana dengan kekuasaan itu dapat menentukan “nasib” pengguna jasa,

misalnya : dengan dimilikinya kewenangan untuk membuat professional

judgement terhadap dokumen PIB ataupun barang penumpang;

- Tidak terdapatnya penilaian akuntabilitas kinerja yang memadai.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penyebab

korupsi, khususnya pada administrasi kepabeanan di negara berkembang

terdapat beberapa faktor tambahan yang menyebabkan tindak korupsi dapat

berkembang yaitu :

- Tingginya tingkat toleransi terhadap korupsi;

- Rendahnya penegakan hukum yang mengakibatkan rendahnya hukuman

yang dijatuhkan;

- Rendahnya risiko yang ditanggung oleh pelaku;

39



- Rendahnya gaji dan insentif yang legitimate;

- Belum dipatuhinya kode etik dan perilaku dengan baik.

5. Konsekwensi Terjadinya Korupsi

Keberadaan korupsi di institusi kepabeanan dapat menghancurkan

legitimasi Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dan mengurangi kemampuannya

dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya. Efek yang paling merusak dari

korupsi adalah :

- Berkurangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah;

- Berkurangnya tingkat kepercayaan dan kerjasama antara Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai dengan instansi penegak hukum lainnya;

- Rendahnya semangat kerja aparatur pemerintah (termasuk pegawai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai), terutama apabila wibawa pemerintah

sudah sedemikian rendahnya dimata masyarakat;

- Meningkatnya cost pada masyarakat yang dapat menghambat pertumbuhan

ekonomi;

- Berkurangnya tingkat kepatuhan masyarakat;

- Kebocoran penerimaan negara;

- Tidak efektifnya perlindungan kepada masyarakat terhadap lalu lintas

perdagangan barang yang berbahaya dan merusak lingkungan, sosial dan

budaya, serta keamanan negara;

- Timbulnya hambatan dalam perdagangan internasional yang berdampak

pada berkurangnya kepercayaan para investor karena tidak adanya jaminan

keamanan investasinya.

Siapakah yang menanggung akibat KKN ? Jawaban dari pertanyaan

tersebut adalah masyarakat, bangsa dan negara, termasuk institusi Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai sendiri. Pertanyaan tersebut sangat mudah dijawab

tetapi sangat sulit memahami besarnya pengorbanan yang harus dipikul

masyarakat karena tindak korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan.

Oleh sebab itu untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan citra instansi, maka

seluruh pegawai termasuk unsur pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

harus :

40



1) Melaksanakan semua tugas dengan penuh perhatian, disiplin, profesional

dan dengan integritas tinggi;

2) Bekerja dengan standar etika tinggi, yaitu bekerja bukan hanya sekedar

memenuhi tugasnya saja dan mampu mengambil keputusan yang tepat

bilamana belum terdapat ketentuan yang jelas mengenai tindakan yang

harus dilakukan;

3) Memahami, melaksanakan dan menularkannya/ menyampaikan kepada

sesama pegawai mengenai berbagai pengetahuannya tentang integritas

dan etika;

6. Gratifikasi

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang

berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Tindakan menerima uang, hadiah

dan atau pemberian dalam bentuk apa saja dari siapapun juga yang diketahui

atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin

bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan yang dapat menyebabkan

penyimpangan pelaksanaan tugas dan/atau pengambilan keputusan.

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan

berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dilarang menurut undang-undang.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang,

barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas

penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya

apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban

atau tugasnya dilarang menurut undang-undang.. Gratifikasi tersebut, baik yang

diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan

menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Definisi lain,

gratifikasi adalah pemberian hadiah

7. Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana yang akan dibahas dalam bagian ini adalah tentang

penyuapan dan gratifikasi menurut undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang

41



kemudian diperbarui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

a. Suap Menyuap

Dalam Undang-undang yang berkaitan dengan

tindak pidana keorupsi terdapat pada : Pasal 5

ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), Pasal 6 ayat (1)

huruf a dan b, ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf

a, b, c, dan d, Pasal 13.

1) Berkaitan dengan pasal 5.

Apabila pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima

pemberian atau janji dan berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam

jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya maka :

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling

lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus

lima puluh juta rupiah)

2) Berkaitan dengan Pasal 11.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji,

padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah itu janji tersebut diberikan

untuk menggerakkan agar melakukan untuk tidak melakukan sesuatu dalam

jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya ; atau pegawai negeri

atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau

patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau

disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam

jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, hukumannya :

“dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling



lima puluh juta rupiah).”

42



b. Gratifikasi

Dalam Undang-undang yang berkaitan

dengan tindak pidana korupsi terdapat pada : pasal

12B jo, dan Pasal 12C. Isinya menyatakan sebagai

berikut :

“Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara

negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling

lama 20 (dua puluh tahun), dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00

(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah)”.

Ketentuan ini tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang

diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan

oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak

tanggal gratifikasi tersebut diterima.

43



b. Latihan 3

1. Jelaskan pengertian korupsi ?

2. Sebutkan berbagai jenis korupsi ?

3. Sebutkan akibat buruk KKN terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

?

4. Bagaimana usaha Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memperbaiki

dan meningkatkan citra intitusi ?

5. Jelaskan pengertian gratifikasi bagi pegawai Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai ?

c. Rangkuman

1. Kolusi berarti bekerja sama dengan pihak lain, baik secara sendiri-sendiri

atau bersama-sama, untuk mengambil keuntungan dengan melakukan

perbuatan yang menyebabkan negara mengalami kerugian.

2. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara


yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

3. Menjadi pejabat negara seyogyanya tidak menerima hadiah yang

berkaitan dengan tugas negara, karena akan dikenakan pasal pidana

korupsi. Pemberi maupun gratifikasi juga akan terkena proses hukum

pidana korupsi.

d. Test Formatif 3

a. Simaklah dengan baik materi yang terkandung dalam modul ini.

b. Jawablah pertanyaan-pertanyaan secara spontan, artinya pada waktu Anda

menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak diperkenankan melihat ke

modul dan kunci jawaban, tetapi jawablah menurut apa yang ada dalam

pikiran Anda.

44




anggap Salah!

01. B - S Korupsi dengan segala macam bentuknya seringkali terjadi

tanpa dapat dibatasi oleh batasan wilayah suatu negara, ekonomi

maupun politik.

02 B - S Nepotisme berarti perbuatan yang memberikan kerugian pada

keluarga, teman-teman, kerabat dan seterusnya, yang dapat

merugikan negara

03. B - S Kolusi berarti bekerja sama dengan pihak lain, baik secara

sendiri-sendiri atau bersama-sama, untuk mengambil

keuntungan dengan melakukan perbuatan yang menyebabkan

pemerintahan mengalami keuntungan.

04 B - S Keberadaan korupsi di institusi kepabeanan dapat

menghancurkan legitimasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan

mengurangi kemampuannya dalam menyelesaikan tugas dan

fungsinya. Efek yang paling merusak dari korupsi

05. B - S Di bidang administrasi kepabeanan pembahasan mengenai hal

tersebut telah melahirkan 3 deklarasi yang bertujuan untuk

meningkatkan integritas pegawai kepabeanan sekaligus

mempersempit ruang gerak pelaku tindak korupsi


1 Salah satu faktor yang mendorong terjadinya korupsi adalah :

a. lemahnya sistem dan prosedur administrasi pemerintahan.

b. lemahnya kesadaran beragama di luar pemerintahan.

c. kemampuan instansi dibidang pengelolaan keuangan negara.

d. kesejahteraan aparat pemerintahan yang tinggi.

2 Deklarasi yang bertujuan untuk meningkatkan integritas pegawai

kepabeanan sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku tindak korupsi

yaitu deklarasi :

45



a. Kyoto tahun 1994.

b. Kobe tahun 1997.

c. Arusha tahun 1993

d. New York tahun 1998.

3 Undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana

korupsi adalah :

a. Undang-undang No. 30 tahun 1999

b. Undang-undang No. 31 tahun 1999

c. Undang-undang No. 32 tahun 2000

d. Undang-undang No. 33 tahun 2001

4 Salah satu elemen kunci terjadinya korupsi, adalah :

a. adanya keterbukaan.

b. profesionalisme.

c. tidak menerima segala bentuk pemberian sebagai imbalan

d.terdapat kegiatan meninggalkan tugas negara

5 Definisi korupsi menurut Deklarasi Lima 1997 dan Deklarasi Colombus

1994 adalah :

a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan negara atau

perusahaan lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

negara.

c. Penyalahgunaan kewenangan dan sumber daya untuk kepentingan

negara.

d. Bekerja sama dengan pihak lain, baik secara sendiri-sendiri atau

bersama-sama, untuk mengambil keuntungan dengan melakukan

perbuatan yang menyebabkan importir mengalami keuntungan.

46



6 Pada negara berkembang terdapat beberapa faktor tambahan yang

menyebabkan tindak korupsi dapat berkembang yaitu

a. sudah dipatuhinya kode etik dan prilaku dengan baik.

b. tingginya tingkat toleransi terhadap korupsi

c. sudah memadai hukuman yang dijatuhkan.

d. tinggiya risiko yang ditanggung oleh pelaku.

7 Efek yang paling merusak dari korupsi adalah :

a. berkurangnya tingkat kerjasama antara Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai dengan pengguna jasa.

b. berkurangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

c. rendahnya semangat kerja aparatur pemerintah (termasuk pegawai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai).

d. berkurangnya kebocoran penerimaan negara.

8 Untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan citra instansi, maka seluruh

pegawai termasuk unsur pimpinan Bea dan Cukai harus :

a. bekerja dengan penuh loyalitas kepada pihak pengguna jasa.

b. memahami, melaksanakan dan menularkannya/ menyampaikan kepada

sesama pegawai mengenai berbagai pengetahuannya korupsi.

c. melaksanakan pemberitahuan semua informasi penting pada pihak

pengguna jasa.

d. melaksanakan semua tugas dengan penuh perhatian, disiplin, profesional

dan dengan integritas tinggi.

9 Dalam impor barang ke Indonesia maka lembaga atau komunitas yang tidak

menanggung akibat KKN adalah ?

a. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

b. pemerintahan.

c. rakyat.

d. eksportir

10 Gratifikasi adalah:

a. pemberian hadiah.

47



b. pemberian Penghargaan.

c. pemberian royalti

d. pemberian uang lelah




mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi yang baru dipelajari.




mencapai

91 % s.d 100 % : Amat Baik

81 % s.d. 90,00 % : Baik

71 % s.d. 80,99 % : Cukup

61 % s.d. 70,99 % : Kurang



48



PENUTUP

Administrasi dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai rawan

terhadap praktek penyimpangan prosedur, korupsi dan sejenisnya. Oleh sebab

itu sesuai dengan amanat reformasi Departemen Keuangan dan dilingkungan

Direktorat Jenderal Bea Cukai sendiri perlu suatu pedoman etika kerja yang

berkaitan dengan bagaimana bekerja sesua norma dan etika sehingga tujuan

organisasi tercapai.

Tujuan Kode Etik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah

meningkatkan disiplin pegawai, menjamin terpeliharanya tata tertib, menjamin

kelancaran pelaksanaan tugas, menciptakan dan memelihara kondisi kerja,

menciptakan perilaku yang profesional dan meningkatkan citra dan kinerja

Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menjadi pegawai pemerintah seyogyanya tidak menyimpang dari

prosedur kerja atau ketentuan tentang kode etik pegawai dan tidak menerima

hadiah yang berupa apapun yang patut diduga berkaitan dengan tugas negara

dan bertentangan dengan wewenang tersebut, karena akan dikenakan sanksi

baik ditinjau dari pelanggaran kode etik maupun pasal-pasal pidana korupsi.

49



TEST SUMATIF


1 Tata kelola pemerintahan yang baik, adalah suatu proses dan struktur yang

digunakan untuk :

a. mencari pengetahuan tentang tugas dan tanggung jawab dari pendidikan.

b. meningkatkan keberhasilan pemerintahan dan akuntabilitas

c. memperbaiki tingkah laku yang baik dalam melayani masyarakat.

d. melayani pelanggan dengan pamrih.

2 Beberapa hal yang berkaitan dengan etika kerja diantaranya adalah :

a. profesional

b. kepegawaian

c. mutasi pegawai

d. pendidikan

3 Isu mengenai kebutuhan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan pedoman

perilaku kerja ....

a. tidak diperlukan

b. diperlukan sejak beberapa tahun yang lalu.

c. diperlukan sejak tahun 2007

d. diperlukan hanya untuk masa akan datang.

4 Integritas didefinisikan sebagai :

a. perilaku menuju kehidupan yang baik.

b. penghargaan dan hukuman bagi pegawai

c. kode etik pegawai dalam bentuk keputusan.

d. tingkah laku positif yang dapat mendukung perilaku jujur.

5 Aturan normatif yang mengandung sistem nilai dan moral merupakan

pedoman bagi pegawai dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dalam

organisasi, adalah :

a. etika kerja.

50



b. integritas.

c. profesionalisme.

d. etika.

6 Etika membahas tentang…………

a. keindahan dan implikasinya pada kehidupan.

b. keadilan dan persamaan perlakuan.

c. perilaku menuju kehidupan yang baik.

d. penghargaan dan hukuman bagi pegawai.

7 Dalam bahasa sederhana etika adalah:

a. suatu cara berpikir dan bertindak yang baik

b. filsafat moral untuk bekerja

c. filsafat bagaimana manusia harus hidup

d. filsafat yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan

8 Bekerja secara profesional ditandai dengan memperlihatkan ….

a. santai

b. sopan

c. alim

d. jujur

9 Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan dapat

diketahui oleh pihak-pihak yang mempunyai otoritas untuk mengawasi,

adalah pengertian dari etika kerja …

a. bersih

b. transparan

c. profesional

d. sukses

10

Secara etimologis etika berasal dari bahasa yunani “ethos” berarti :

a. adat istiadat atau kebiasaan

b. kebudayaan tinggi

c. seni perilaku manusia

d. perilaku positif

51



11 Tujuan Kode Etik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, adalah :

a. meningkatkan disiplin Pegawai.

b. menjamin terpeliharanya kelancaran arus barang.

c. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas peneriman pegawai

d. menjamin terpeliharanya mutasi pegawai.

12 Usaha pegawai maupun unit organisasi dapat melaksanakan tugas dengan

sukses yang dilandasi kaidah etika kerja. Makna pengertian diatas diartikan

sebagai …

a. menjaga hati pelanggan.

b. menjaga integritas.

c. menjaga persahabatan.

d. menjaga kebersamaan.

13 Kode etik yang komprehensif di dalamnya harus berisikan tuntunan perilaku

yang sifatnya …

a. praktis dan dimengerti

b. rumit dan berhasil guna.

c. sulit dimengerti dan sesuai waktu.

d. ilmiah dan bertanggung jawab.

14 Dalam rangka mewujudkan aparat pemerintah yang bersih dan berwibawa,

diperlukan …..

a. kerja tepat waktu.

b. kerja tepat dana.

c. pelayanan prima pegawai.

d. standar etik dan standar perilaku pegawai.

15 Setiap Pegawai wajib bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan

berperilaku serta dalam membuat keputusan demi kepentingan negara,

pemerintah, dan organisasi. Secara singkat arti dari kalimat diatas adalah

a. efektif.

b. efisien

c. tangguh

52



d. berani.

16 Setiap Pegawai wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan

dalam

menjalankan tugas, wewenang, dan kebijakan organisasi. Pengertian

kalimat diatas berarti memenuhi ......

a. kepastian hukum

b. keterbukaan

c. unsur kesusilaa

d. kepentingan kedinasan.

17 Efisiensi, yaitu dalam melaksanakan tugas harus ….

a. memperhatikan perintah kedinasan.

b. menciptakan dan memelihara suasana dan hubungan kerja.

c. mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

organisasi

d. memperhatikan dan mempergunakan waktu dan sumber daya lainnya

seoptimal mungkin dalam menyelesaikan tugas

18 Menerima pemberian, hadiah, dan atau imbalan dalam bentuk apapun dari

pihak manapun secara langsung maupun tidak langsung yang diketahui

atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin

bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai yang bersangkutan.

Persamaan arti kalimat diatas yang paling pas adalah ….

a. Korupsi.

b. Kolusi.

c. Nepotisme.

d. Gratifikasi.

19 Dengan banyaknya kasus korupsi, maka pemerintah telah menetapkan

undang-undang tentang ..............

a. pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme

b. pemberantasan tindak pidana korupsi.

c. pemberantasan tindak pidana korupsi .

53



d. pemberantasan korupsi beserta anteknya.

20 Topik permasalahan yang biasanya dilontarkan para pengguna jasa

kepabeanan kepada Direktorat Jenderal bea dan Cukai adalah masalah ….

a. kepastian waktu pengeluaran barang

b. profesionalisme pemberantasan penyelunduan.

c. kelebihan penerimaan keuangan negara melalu Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai.

d. ketidakjelasan besarnya biaya pengurusan kepabeanan.

21 Korupsi dapat diibaratkan sebagai penyakit menular yang perlahan-lahan

dapat menggerogoti kesehatan penderitanya. Korupsi …

a. mudah diberantas.

b. mudah diditeksi

c. mudah ditahan penyebarannya

d. mudah berjangkitnya

22 Salah satu cara untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan citra Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai adalah…

a. menyampaikan informasi kantor kepada pengguna jasa

b. melaksanakan peraturan dengan standarbiasa

c. melaksanakan semua tugas

d. bekerja dengan standar etika

23 Efek yang paling merusak dari korupsi adalah :

a. berkurangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

b. berkurangnya kerjasama antara Direktorat Jenderal Bea dan CukaI

dengan instansi lainnya.

c. bertambahnya semangat kerja aparatur pemerintah.

d. Bertambahnya penerimaan negara.

24 Pada negara berkembang terdapat beberapa faktor tambahan yang

menyebabkan tindak korupsi dapat berkembang yaitu

a. tingginya tingkat toleransi terhadap korupsi

b. sudah dipatuhinya kode etik dan prilaku dengan baik.

54



c. rendahnya law enforcement (penegakan hukum) yang mengakibatkan

rendahnya hukuman yang dijatuhkan.

d. rendahnya risiko yang ditanggung oleh pelaku.

25 Sanksi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima

hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah itu janji

tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan untuk tidak

melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang betentangan dengan

kewajibannya, dikenakan pidana....

a. penjara paling lama 1 (satu) tahun........

b. penjara paling lama 2 (dua) tahun........

c. penjara paling lama 3 (tiga) tahun........

d. penjara paling lama 4 (empat) tahun.......

55



KUNCI JAWABAN (TEST FORMATIF DAN TEST SUMATIF)

Betul – Salah

No. Tes formatif 1 Tes formatif 2 Tes formatif 3

1 B 1 B 1 B

2 B 2 B 2 S

3 S 3 S 3 S

4 B 4 S 4 B

5 S 5 S 5 B

Pilihan Ganda

No. Tes formatif 1 Tes formatif 2 Tes formatif 3

1 A 1 C 1 A

2 D 2 B 2 B

3 C 3 A 3 C

4 C 4 D 4 D

5 C 5 A 5 A

6 A 6 D 6 B

7 D 7 C 7 B

8 B 8 A 8 B

9 B 9 A 9 D

10 B 10 D 10 A

56



JAWABAN TEST SUMATIF

No. Tes sumatif

1 B 11 A 21 D

2 A 12 B 22 D

3 B 13 A 23 A

4 D 14 D 24 A

5 A 15 C 25 C

6 C 16 A

7 D 17 D

8 D 18 D

9 B 19 B

10 A 20 D

57



DAFTAR PUSTAKA

Ucok Sarimah. 2008. Etika Profesi Departemen Keuangan. Jakarta : Sekolah

Tinggi Akuntasi Negara, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,

Departemen Keuangan.

Peter Salim dan Yenny Salim. 1995. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer.

Jakarta : Modern English Press.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Naskah, Integritas Pegawai, Penataran

Pemeriksaan Pabean Dalam Rangka Spot Check.

Komisi Ombudsman Nasional dan Departemen Keuangan. 2002. Nota

Kesepakatan Bersama. Jakarta.

Majlis Permusyawaratan Rakyat. No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang

bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Karakteristik

Kepemerintahan yang Baik.

58



Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps

dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 /PM.4/2008 Tentang

Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan

Pelayanan Publik.

59



LAMPIRAN

Teks lengkap Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang kemudian diperbarui

dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi yang berkaitan dengan penyuapan dan gratifikisasi .

a. Suap Menyuap (Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), Pasal 6 ayat (1)

huruf a dan b, ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, dan d, Pasal 13)

yang isinya sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling



lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawa negeri atau

penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau

penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam

jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau,

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena

atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban,

dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian

atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b,

dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama

15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00

(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh

ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

60



a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk

mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

atau

b. memberi atau memjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk

menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat

atau pendapat yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang

sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling



lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang

menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa

hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan

yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang

yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan

jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana

denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji,

padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah itu janji tersebut diberikan

untuk menggerakkan agar melakukan untuk tidak melakukan sesuatu dalam

jabatannya, yang betentangan dengan kewajibannya;

b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal

diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat

atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu

dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

61



c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga

bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan

perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima

hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau

janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan

diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan

untuk diadili;

Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri degan

mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau

kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji diaggap, melekat pada

jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling

lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00

(seratus lima puluh juta rupiah).

b. Gratifikasi (Pasal 12B jo, dan Pasal 12C) yang isinya adalah sebagai berikut

:

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana

denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12B

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara


berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai

berikut :

a. yang nilanya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian

bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima

gratifikasi;

62



b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun),

dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12C

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B ayat (1) tidak berlaku,

jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib

dilakukadn oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja

terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30

(tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan

gratifikasi dapat menjadi penerima atau milik negara.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi

2011 dtsd etika kerja pegawai djbc

Documents