2. modull dtsd undang undang cukai

Pengantar Undang-Undang Cukai

1

BAHAN DIKLAT TEKNIS SUBTANTIF DASAR I

MODUL ( I – II )

MATERI UNDANG-UNDANG CUKAI

OLEH :

SRIYONO, S.E., M.M. WIDYAISWARA MADYA PADA PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI

PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN BEA DAN CUKAI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA

2006


2

DIKLAT TEHNIS SUBSTANTIF SPESIALISASI II

MODUL I

PENGANTAR UNDANG-UNDANG CUKAI

KETENTUAN UMUM,

PENERIMAAN NEGARA,

FASILITAS CUKAI DAN

PERIZINAN DI BIDANG CUKAI

DISUSUN OLEH :

DRS. ZAINAL ABIDIN M.M WIDYAISWARA PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI

PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEUANGAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA 2007


3

KATA PENGANTAR

Puji dan puja syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan petunjukNya, sehingga Modul ini dapat kami selesaikan pada waktunya.

Modul ini semoga dapat digunakan oleh Pusdiklat Bea dan Cukai dalam memenuhi

kebutuhannya dalam proses belajar mengajar, terutama bagi Peserta pendidikan dan

pelatihan yang nantinya akan digunakan sebagai bahan ajar.

Modul ini disusun berdasarkan materi yang berkaitan dengan Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2007 sebagai Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995

tentang Cukai.

dari Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Modul dan

kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, sehingga Modul ini dapat disajikan

kepada Saudara-saudara sekalian.

Kami menyadari akan keterbatasan sarana dan bahan dalam penyusunan

Modul ini, oleh karena itu kami harapkan masukkan untuk penyempurnaannya dari

Saudara-saudara sekalian.

Jakarta, Oktober 2007

Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai

( Drs. Endang Tata )

DAFTAR ISI


4

Halaman

Kata Pengantar...................................................................................................... 1

Daftar Isi............................................................................................................... 2

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang...................................................................................... 4

1.2. Deskripsi Singkat.................................................................................. 4

1.3. Tujuan Pembelajaran Umum (TIU)...................................................... 5

1.4. Tujuan Pembelajaran Khusus (TIK)…………………………………. 6

2. Kegiatan Belajar (KB) 1 :

GAMBARAN UMUM TENTANG CUKAI

2.1. Uraian, contoh dan non contoh............................................................ 9

2.2. Latihan.................................................................................................14

2.3. Rangkuman..........................................................................................15


KETENTUAN UMUM DI BIDANG CUKAI

2.1. Uraian, contoh dan non contoh............................................................16

2.2. Latihan.................................................................................................18

2.3. Rangkuman..........................................................................................18


PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR CUKAI


2.2. Latihan.................................................................................................27

2.3. Rangkuman..........................................................................................27


FASILITAS DI BIDANG CUKAI


2.2. Latihan.................................................................................................34

2.3. Rangkuman..........................................................................................35


5




2.2. Latihan.................................................................................................39

2.3. Rangkuman..........................................................................................40

7. Tes Formatif................................................................................................40

8. Kunci Jawaban Tes Formatif....................................................................48

9. Umpan Balik dan Tindak Lanjut..............................................................48

10. Daftar Pustaka............................................................................................48


6


1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

dalam melaksanakan tugasnya, didasari pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2006 sebagai Perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 sebagai Perubahan dari

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dimana kedua undang-

undang tersebut merupakan dasar bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk

melakukan tugas fungsionalnya dalam pemungutan pajak negara dalam bentuk

Bea Masuk dan Cukai.

Oleh karena itulah para peserta Diklat Tehnis Substantif Dasar I, walaupun hanya

pada tingkat dasar, mereka diberikan materi pelajaran mengenai Pengantar

Undang-Undang Cukai.

1.2. Deskripsi Singkat

Mata pelajaran cukai ini dirancang untuk pegawai atau calon pegawai Bea dan

Cukai sebagai bekal dalam melaksanakan tugas kedinasan. Hal itu dimaksudkan

agar memperlancar tugas pekerjaan Saudara sehari-hari.

Selanjutnya untuk mempermudah mempelajari Modul I ini, Penulis susun dalam

beberapa kegiatan belajar. Adapun kegiatan-kegiatan belajar tersebut, adalah

mengenai :

a. Gambaran umum tentang Cukai ;

b. Ketentuan Umum dan Pengertian ;

c. Penerimaan Negara dari Sektor Cukai ;

d. Fasilitas Cukai ;

e. Perizinan di Bidang Cukai.

Sedangkan kegiatan belajar selanjutnya, dapat dipelajari pada Modul II

berikutnya.


7

Pembabakan dalam pembelajaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1

1.3. Tujuan Pembelajaran Umum (TIU)

Dengan mempelajari materi pelajaran ini, Peserta Diklat dapat memahami secara

umum mengenai maksud dan tujuan pemungutan cukai.

9 Sanksi, Keberatan dan

Banding

10 Ketentuan Pidana dan

Penyidikan

8 Wewenang Pejabat Bea

dan Cukai

5 Perizinan di Bidang

Cukai

6 Sistem Pengawasan Barang dan Cukai

7 Ketentuan dan Larangan

3 Penerimaan Negara dari

Sektor Cukai

4 Fasilitas Cukai

2 Ketentuan Umum dan

Pengertian

1 Gambaran Umum

tentang Cukai


8

1.4. Tujuan Pembelajaran Khusus (TIK)

Relevansi dan Manfaat Mata Pelajaran Cukai :

Keputusan Menteri Keuangan No. 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001

menyatakan bahwa : Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai menyelenggarakan fungsi antara lain :

a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itulah Saudara sebagai pegawai Bea dan Cukai, sangatlah penting

bagi Saudara untuk mempelajari dan memahami tentang perundang-undangan

cukai, karena hal ini sangatlah bermanfaat dalam pelaksanaan tugas Saudara

sehari-hari. Pengetahuan cukai yang Saudara pelajari ini baru berada pada tahap

awal dan Saudara diharapkan dapat mengembangkannya lebih lanjut di kemudian

hari.

Namun perlu Penulis kemukakan disini, bahwa ada 2 pasal di dalam Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang penting, yang semula tidak ada di dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yaitu mengenai adanya :

1. Pasal 64 A, Pasal 64 B, Pasal 64 C, Pasal 64 D dan Pasal 64 E dari Bab

XIII A tentang Pembinaan Pegawai, yang mengatur mengenai :

1) Sikap dan perilaku pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang

terikat pada kode etik yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas, dalam hal

bila terjadi pelanggaran terhadap kode etik oleh pegawai Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai akan diselesaikan oleh komisi kode etik.

2) Selanjutnya bila pejabat Bea dan Cukai dalam menghitung atau

menetapkan cukai tidak sesuai dengan undang-undang Cukaii, sehingga

menyebabkan belum terpenuhinya pungutan negara, pejabat Bea dan Cukai

tersebut dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

3) Begitu juga bila terdapat indikasi tindak pidana di bidang cukai yang

menyangkut pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka Menteri dapat

menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan Departemen Keuangan untuk

melakukan pemeriksaan pegawai guna menemukan bukti permulaan.


9

4) Sebaliknya bila ada orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau unit

kerja yang berjasa dalam menangani pelanggaran di bidang cukai berhak

memperoleh premi. Jumlah premi diberikan paling banyak sebesar 50 % (lima

puluh persen) dari sanksi administrasi berupa denda dan/atau dari hasil

lelang barang hasil pelanggaran di bidang cukai. Sedangkan barang hasil

tangkapan merupakan barang yang menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku tidak boleh dilelang, besarnya nilai barang sebagai dasar

perhitungan premi ditetapkan oleh Menteri.

5) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan insentif atas dasar

pencapaian kinerja di bidang cukai yang diberikan melalui APBN.

2. Disamping itu di dalam Pasal 66 mengatur pula tentang :

Adanya pembagian hasil penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau

yang dibuat di Indonesia, yang dibagikan melalui Gubernur kepada provinsi

penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen). Tujuan bagi hasil ini

adalah untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri,

pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau

pemberantasan barang kena cukai ilegal. Selanjutnya alokasi dana bagi hasil

cukai hasil tembakau diatas, ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan

cukai hasil tembakau pada tahun berjalan.

Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau

dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada

bupati/walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi

penerimaan cukai hasil tembakaunya, dengan komposisi 30% (tiga puluh

persen) untuk provinsi penghasil, 40% (empat puluh persen) untuk

kabupaten/kota daerah penghasil, dan 30% (tiga puluh persen) untuk

kabupaten/kota lainnya.

Selanjutnya Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas

penggunaan anggaran peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri,

pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau

pemberantasan barang kena cukai ilegal tersebut, yang berasal dari dana bagi

hasil cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia. Apabila hasil pemantauan

dan evaluasi atas penggunaan anggaran peningkatan kualitas bahan baku,

pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di


10

bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal yang berasal

dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau dimaksud diatas, mengindikasikan

adanya penyimpangan pelaksanaan akan ditindaklanjutinya sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku.

2. Kegiatan Belajar (KB) 1


11

GAMBARAN UMUM TENTANG CUKAI

2.1. Uraian, Contoh dan Non Contoh

A. Uraian

Para peserta Diklat yang baik,

Kita semua patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas

disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang merupakan

Perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai pada

tanggal 15 Agustsus 2007.

Dibuatnya undang-undang cukai Nomor 11 Tahun 1995, dilatarbelakangi oleh

perundang-undangan cukai yang lama warisan pemerintah Hindia Belanda,

yang terdiri dari 5 Ordonansi Cukai yang pengeterapannya pada saat itu,

dirasakan tidak adil. Disamping itu juga dikarenakan ke lima Ordonansi Cukai

tersebut bersifat :

a. Diskriminatif

b. Tidak memenuhi tuntutan pembangunan

c. Tidak dapat memenuhi perannya sebagai alat pembaharuan sosial

Kemudian untuk menciptakan peraturan perundang-undangan cukai yang

bersifat Nasional, disusunlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, namun

undang-undang inipun dirubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2007, karena undang-undang dimaksud sudah dirasakan tidak sesuai lagi

dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi dewasa ini.

Dalam kegiatan belajar ini pada Modul I ini, Saudara maupun Pembaca akan

mendapatkan sajian tentang gambaran umum tentang cukai, yang meliputi

antara lain :

1. Arti Cukai ;

2. Jenis Barang Kena Cukai ;

3. Sumbangan Cukai dalam APBN ;

4. Fasilitas di Bidang Cukai ;

5. Pengawasan di Bidang Cukai ;

6. Sanksi di Bidang Cukai


12

Ad. 1. Arti Cukai :

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang

tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam UU

ini.

Berdasarkan pasal 2 UU Nomor 11/1995 Jo. UU Nomor 39/2007 tentang

Cukai, maka yang dimaksud dengan barang-barang tertentu yang mempunyai

sifat atau karakteristik, mengandung arti :

a. konsumsinya perlu dikendalikan ;

b. peredarannya perlu diawasi;

c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau

lingkungan hidup ; atau

d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan

keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.

Barang-barang sebagaimana dimaksud diatas dinyatakan sebagai barang kena

cukai.

Ad. 2. Jenis Barang Kena Cukai (BKC) :

Dalam benak Saudara mungkin timbul pertanyaan jenis barang apa saja yang

termasuk ke dalam golongan BKC itu ?.

Ternyata menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Jo.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dinyatakan bahwa

yang termasuk Barang Kena Cukai (BKC) adalah sebagai berikut :

• Etil Alkohol atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang

digunakan dan proses pembuatannya, berupa : Barang cair, jernih dan

tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia

C2H5OH yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan

maupun secara sintesa kimiawi.

• Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dalam kadar berapapun,

dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses

pembuatannya, termasuk Konsentrat yang mengandung Etil Alkohol, yaitu

Semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil

alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan atau cara

lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky dan yang sejenis.


13

• Konsentrat yang mengadung Etil Alkohol adalah : Bahan yang

mengandung etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan

penolong dalam pembuatan minuman yang mengandung etil alkohol.

• Sigaret adalah : Hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang

dibalut dengan kertas dengan cara dilinting untuk dipakai, tanpa

mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan

dalam pembuatannya. (Sigaret Kretek, Sigaret Putih dan Sigaret

Kelembak Kemenyan).

• Sigaret Kretek adalah : Sigaret yang dalam pembuatannya dicampur

dengan cengkih atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa

memperhatikan jumlahnya.

• Sigaret Putih adalah : Sigaret yang dalam pembutannya tanpa dicampuri

dengan cengkih, kelembak atau kemenyan.

• Sigaret Kretek/Putih yang dibuat dengan Mesin adalah : Sigaret Kretek

dan Sigaret Putih yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan,

pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan

eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya atau sebagian

menggunakan mesin.

• Sigaret Kretek/Putih yang dibuat dengan cara lain daripada Mesin

adalah Sigaret Kretek dan Sigaret Putih yang dalam pembuatannya mulai

dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan

untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa

menggunakan mesin.

• Cerutu adalah : Hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran

daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa

dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan

pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

• Rokok Daun adalah : Hasil tembakau yang dibuat dari daun Nipah,daun

Jagung (Klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai,

tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang

digunakan dalam pembuatannya.


14

• Tembakau Iris adalah : Hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau

yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau

bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

• Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya adalah : Hasil tembakau yang

dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam huruf ini yang

dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan tehnologi dan selera

konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu

yang digunakan dalam pembuatannya.

Ad. 3. Sumbangan Cukai pada APBN

Walaupun jenis BKC yang ditetapkan hanya tiga jenis barang saja. Namun

Saudara mungkin belum mengetahui bahwa sumbangan penerimaan negara

dari sektor cukai jauh lebih besar bila dibanding dari sektor bea masuk pada

APBN.

B. Contoh :

TA 2004 penerimaan negara dari sektor cukai ditargetkan sebesar Rp. 28,4

triliun, sedangkan penerimaan bea masuk hanya sebesar Rp. 11,8 triliun saja ;


triliun, sedangkan penerimaan bea masuk hanya sebesar Rp. 16,9 triliun saja ;


triliun.

Ad. 4. Fasilitas Cukai

Apakah Saudara dapat membayangkan bahwa BKC baik yang berasal dari

Dalam Negeri, maupun yang berasal dari Impor, yang produksinya perlu

dibatasi serta pemakaiannya perlu diawasi, masih perlu diberikan fasilitas atau

kemudahan tertentu ?. Ternyata berkaitan dengan pemungutan cukai

Pemerintah memberikan berbagai fasilitas yang dapat dinikmati oleh para

pengusaha di bidang cukai. Berkaitan dengan hal tersebut, pada kesempatan

ini Penulis akan kemukakan berbagai fasilitas dibidang cukai, yaitu sebagai

berikut :

a) Tidak dipungut cukai ;

b) Pembebasan cukai ;


15

c) Pembayaran secara berkala atas pemesanan pita cukai ;

d) Penundaan Pembayaran Cukai.

Ad. a. Tidak dipungut cukai atas BKC dimaksud disini, adalah :

1. Keringanan yang diberikan kepada masyarakat di beberapa daerah tertentu

yang membuat BKC secara sederhana dan merupakan sumber mata

pencaharian bagi mereka. Namun fasilitas ini dapat diberikan sepanjang

persyaratan yang ditentukan dapat dipenuhi oleh yang bersangkutan dan

dibuktikan dengan dokumen cukai yang diwajibkan serta BKC tersebut

masih berada dalam pengawasan Bea dan Cukai.

2. BKC yang diangkut terus, berarti : diangkut dengan sarana pengangkut

melalui Kantor Pabean, tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.

Sedangkan diangkut lanjut, berarti : diangkut dengan sarana pengangkut

melalui Kantor Pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.

3. Begitu juga atas BKC yang dimasukkan untuk ditimbun ke dalam Pabrik

atau Tempat Penyimpanan yang berasal dari Pabrik atau Tempat

Penyimpanan lainnya atau yang berasal dari Impor, tidak dipungut cukai,

karena pemungutan atau pelunasan cukainya baru dilakukan pada saat

dikeluarkan dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan terakhir.

4. BKC yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong, karena

cukainya akan dikenakan terhadap barang hasil akhir yang juga

merupakan BKC (mis. Etil Alkohol yang digunakan sebagai bahan baku

untuk pembuatan MMEA).

Ad. b. Pembebasan cukai atas BKC dimaksud disini adalah : Fasilitas yang

diberikan kepada Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan

atau Importir untuk tidak membayar cukai yang terutang sepanjang

peruntukkannya dapat mendukung pertumbuhan atau perkembangan industri

yang menggunakan BKC sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam

pembuatan barang hasil akhir yang bukan BKC, baik untuk tujuan ekspor

maupun untuk pemasaran dalam negeri (mis. Etil Alkohol yang digunakan

sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk pembuatan Etil Asetat, Asam

Asetat, Obat-obatan dlsb).

Ad. d. Penundaan pembayaran cukai dimaksud disini adalah kemudahan

pembayaran yang diberikan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir dalam

bentuk penangguhan pembayaran cukai tanpa dikenai bunga. Namun dalam


16

pemberian kemudahan ini, Pengusaha Pabrik atau Importir diwajibkan untuk

mempertaruhkan jaminan berupa garansi bank atau customs bond ataupun

corporate guarantee, sesuai dengan tingkat kepatuhan Pengusaha

bersangkutan.

Ad. 5. Pengawasan di Bidang Cukai

Saudara mungkin bertanya-tanya, apakah yang dimaksud dengan pengawasan

itu ?. Penulis dapat mengemukakan disini bahwa yang dimaksud dengan

pengawasan ádalah segala kegiatan untuk mengawasi agar segala ketentuan

atau peraturan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Adapun pengawasan itu dibagai dua yaitu :

a. Pengawasan Administrasi, contohnya kewajiban membuat pembukuan.

b. Pengawasan Phisik, contohnya pencacahan atas BKC tertentu, yaitu EA

dan MMEA.

Ad. 6. Sanksi di Bidang Cukai

Penulis yakin bahwa Saudara sependapat dengan Penulis, bahwa tidak semua

orang patuh pada peraturan yang berlaku. Maka untuk menegakkan ketentuan

dari suatu peraturan, perlu diadakan sanksi. Sanksi di bidang cukai sama

dengan sanksi di bidang kepabeanan, yaitu terdiri atas dua jenis, yaitu :

a. Sanksi Administrasi,

Contoh : Sanksi atas penyalahgunaan Fasilitas Cukai, berupa denda

administrasi, maksimum 10 X nilai cukai, dan minimum 2 X nilai cukai yang

seharusnya dibayar.

b. Sanksi Pidana,

Contoh : Sanksi yang dikenakan kepada Pengusaha BKC yang

membuat/menggunakan buku atau dokumen palsu atau dipalsukan, berupa

Sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan denda maksimum Rp. 150 juta.

2.2. Latihan 1

1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selain melaksanakan tugas sesuai

fungsinya juga mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi-fungsi lainnya

Sebutkan fungsi-fungsi tersebut !.


17

2. Sebutkan dasar pelaksanaaan tugas DJBC terutama dibidang cukai, dan

jelaskan apa yang melatar belakangi tugas tersebut !.

3. Jelaskan definisi dari cukai dan apa saja jenis barang yang dikenakan cukai ?.

4. Dalam ketentuan tentang cukai, terdapat fasilitas cukai, coba jelaskan fasilitas

cukai tersebut?

5. Jelaskan tentang pengawasan dan sanksi dibidang cukai ?

2.3. Rangkuman

Secara ringkas kegiatan belajar ini membahas hal-hal yang dapat penulis

kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Latar belakang dibuatnya UU Nomor 11/1995 Jo. UU Nomor 39/2007 adalah

untuk mengganti ordonansi cukai yang lama yang dirasakan sudah ketinggalan

jaman.

2. Cukai berarti pungutan negara terhadap barang-barang tertentu yang produksi

dan pemakaiannya perlu diawasi dan dibatasi.

3. Jenis BKC saat ini ditetapkan ada tiga jenis, yaitu :

a) E.A atau Etanol.

b) M.M.E.A

c) H.T.

4. Penerimaan negara dari sektor cukai ternyata cukup besar, bila dibandingkan

dengan penerimaan negara dari sector bea masuk

5. Dalam pelaksanaan pemungutan cukai, Pemerintah memberikan fasilitas yang

bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

6. Pengawasan dan sanksi perlu diatur secara jelas dan tegas.


18


KETENTUAN UMUM DI BIDANG CUKAI


A. Uraian

Para Peserta Diklat yang baik !

Mungkin Saudara bertanya-tanya, apa maksud daripada kegiatan belajar 2

ini?. Penulis perlu jelaskan disini, bahwa setiap peraturan perundang-

undangan haruslah dibuat ketentuan atau aturan yang bersifat umum agar

mempermudah bagi pembaca untuk memahaminya. Disamping itu perlu

diberikan pengertian yang jelas terhadap hal-hal yang dianggap perlu agar

tidak menimbulkan salah pengertian ataupun beda penafsiran.

Sekarang tibalah saatnya Saudara mengetahui secara rinci tentang :

1. Ketentuan Umum di Bidang Cukai.

Ketentuan ini memberikan hal-hal yang bersifat Umum sebelum kita

mempelajari batang tubuhnya UU Nomor 11/1995 Jo UU Nomor 39/2007

tentang Cukai, yang diantaranya mengenai :

a) Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa

yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan ;

b) Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang

tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-

undang, merupakan penerimaan negara guna dengan tujuan untuk

mewujudkan kesejahteraan bangsa ;

c) Oleh karena itu dalam upaya untuk lebih memberikan kepastian hukum

dan keadilan, serta menggali potensi penerimaan cukai yang optimal, perlu

dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam UU Nomor

11/1995, menjadi UU Nomor 39/2007 tentang Cukai ;


19

d) Lingkup perubahan sebagaimana tersebut diatas, meliputi :

1. Penegasan batasan obyek cukai ;

2. Tarif cukai paling tinggi ;

3. Pencetakan pita cukai ;

4. Peningkatan pelayanan dan optimalisasi penerimaan ;

5. Pengawasan dan peningkatan kepatuhan ;

6. Pemberatan sanksi di bidang cukai ;

7. Pembinaan pegawai dalam rangka kesetaraan ;

8. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau ;

9. Lain-lain.

Dari uraian tersebut dapat diberikan beberapa contoh, yaitu sebagai berikut :

• Pengenaan cukai tidak boleh berdasarkan pertimbangan subyektif pejabat

atau didasarkan pada kepentingan pribadi ;

• Administrasi cukai tidak boleh terlalu menyulitkan dunia usaha ;

• Tuntutan pembangunan menghendaki tiap tahun perlu adanya kenaikan

penerimaan negara dari sektor cukai.

2. Pengertian

Setelah Saudara mempelajari ketentuan yang bersifat umum, maka tibalah

saatnya Saudara memahami tentang beberapa pengertian, dengan tujuan untuk

memberikan pemahaman yang lengkap antara satu dengan yang lainnya,

sehingga sejak awal telah dihindari kesalah pahaman penafsiran.

Adapun beberapa pengertian yang terutama Saudara harus ketahui adalah

mengenai :

e) Pabrik : adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman dan lapangan

yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk

menghasilkan Barang Kena Cukai (BKC) dan/atau untuk mengemas BKC

dalam kemasan untuk penjualan eceran.

Contoh : Pabrik Rokok Djarum di Kudus dan Pabrik Bir Bintang di

Tangerang.

f) Tempat Penyimpanan : adalah tempat, bangunan dan/atau lapangan yang

bukan merupakan bagian dari pabrik yang dipergunakan untuk menyimpan


20

BKC berupa Etil Alkohol yang masih terutang cukainya dengan tujuan

untuk disalurkan, dijual atau diekspor.

Contoh : Tempat Penyimpanan Cokvan di Jakarta.

g) Tempat Penjualan Eceran : adalah tempat untuk menjual secara eceran

BKC kepada konsumen terakhir.

Contoh : Warung penjual rokok, bir atau minuman mengandung etil

alkohol lainnya.

h) Dokumen cukai : adalah dokumen yang digunakan dalam rangka

pelaksanaan undang-undang cukai, baik dalam bentuk formulir ataupun

media elektronik.

Contoh : CK.1 adalah dokumen untuk memesan pita cukai hasil tembakau.

i) Daerah Pabean : adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi

wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat

tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya

berlaku UU Kepabeanan.

Penjelasan : hal ini penting Saudara ketahui karena pada prinsipnya UU

Cukai berlaku didalam Daerah Pabean.

3.2. Latihan

1. Undang-Undang Cukai adalah peraturan yang menjadi dasar dari kegiatan

dibidang cukai. Sebutkan prinsip-prinsip yang diterapkan pada undang-undang

cukai dimaksud !

2. Jelaskan pengertian dari Pabrik ; Tempat Penyimpanan ; dan Tempat

Penjualan Eceran!

3. Jelaskan pengertian Daerah Pabean dan apa kaitan cukai dengan daerah

pabean tersebut ?.

3.3. Rangkuman

Apa yang Saudara pelajari pada kegiatan belajar 2 ini, dapat penulis rangkum

sebagai berikut :


21

1. Ketentuan umum dan pengertian yang penulis sajikan akan mempermudah

pemahaman atas UU Cukai dengan tujuan untuk menghindari kesalah-

penafsiran.

2. Mambayar cukai sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan.

3. Sumbangan dari sektor cukai terhadap penerimaan negara dapat ditingkatkan.

4. UU Cukai ini memperhatikan prinsip keadilan, pemberian insentif,

pembatasan, netral, kelayakan administrasi, peningkatan penerimaan negara

dan pengawasan.

5. Memberikan pengertian yang jelas tentang Pabrik dan Tempat Penyimpanan.

6. Ada korelasi yang jelas antara UU Cukai dengan Daerah Pabean.


22


PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR CUKAI


A. Uraian


Sebagaimana Saudara ketahui bahwa peranan uang dalam kehidupan

bernegara sangatlah penting. Menurut mantan Menteri Keuangan Mari’e

Muhammad, bahwa fungsi uang dalam bernegara bagaikan fungsi darah pada

tubuh manusia.

Pada dasarnya cukai adalah pajak tidak langsung, dalam hal mana beban

pajaknya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, karena sesungguhnya Cukai

dimaksud merupakan pajak konsumsi yang mengandung arti bahwa beban

pajaknya dipikul oleh konsumen terakhir.

Untuk mengetahui seberapa penting peranan Cukai dalam penerimaan negara

(APBN), marilah kita simak perkembangan APBN dalam beberapa tahun

anggaran (T.A.) yang terakhir ini.

Adapun data tersebut dapat Penulis sajikan sebagai berikut :

TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN BEA MASUK DAN CUKAI TAHUN ANGGARAN 2001 S/D 2005

(dalam milyar rupiah)

No TH ANGGARAN

BEA MASUK TARGET-REALISASI

CUKAI TARGET- REALISASI

TOTAL %

1. 2001 9,827.6 9,025.8 17,621.9 17,394.1 26,419.9 27,71

2. 2002 11,839.2 10,399.1

22,469.1 23,341.4

33,740.6 10,38

3. 2003 11,332.6 10,847.3 26,114.2 26,396.4

37,243.7 11,74

4. 2004 11,837.6 12,444.0

28,441.9 29,172.5 41,616.5 15,76

5. 2005 * 16,590.5 14,920.6 32,244.8 33,256.2 48,176.8

• Data th .2005 s/d 7 Desember 2005 • Sumber : Direktorat PPKC KP DJBC


23

Sebagaimana Saudara telah membaca pada kegiatan belajar sebelumnya,

Penulis telah menjelaskan tentang 3 jenis BKC. Sedangkan penambahan jenis

BKC guna kepentingan penerimaan negara ataupun kepentingan lainnya,

diatur lebih lanjut dengan cara ketika Pemerintah membahas mengenai

masalah anggaran dengan DPR.

1. Pemungutan Cukai

Agar pelaksanaan pemungutan cukai berjalan secara efektif dan efisien, maka

diperlukan dua unsure, yaitu : tarif cukai dan harga dasar.

a) Tarif Cukai

Ada dua macam tarif cukai yang berkaitan dengan kedua hal tersebut diatas,

yaitu :

1) Tarif spesifik, adalah : Jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan/

ukuran BKC.

Cukai = Tarif Cukai x JSB BKC

B. Contoh : a). Contoh : Tarif cukai Etil Alkohol = Rp. 2.500,-/liter.

Jadi 10.000 liter E.A. Cukainya adalah : Rp. 2.500,- x 10.000 =

Rp. 25.000.000,-

b) Contoh : Tarif cukai MMEA berkadar 1 % = Rp. 1.300,-/liter.

Jadi bila MMEA sebanyak 1.000 karton berisi 48 botol @

botol 250 ml/cc, maka cukainya :

1.000 x 48 x 250/1000 x Rp. 1.300,- = Rp. 15.600.000,-

2. Tarif advalorem, adalah : Besaran tarif berdasarkan prosentase dari

harga dasar.

Harga dasar pada saat ini berdasarkan Harga Jual Eceran (HJE) per

kemasan BKC.

Tarif Cukai = Rp. ………/satuan BKC

Cukai = Tarif Cukai x HJE x JSB BKC


24

Contoh : Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebanyak 10.000 bungkus

isi 12 batang perbungkus, HJE Rp. 6.000,- dengan tarif cukai 40 %

maka cukainya adalah : 40% x Rp. 6.000,- x 10.000 = Rp.

24.000.000,-

b) Harga Dasar

Walaupun berdasarkan UU Cukai disebutkan bahwa harga dasar cukai

ditetapkan berdasarkan Harga Jual Pabrik (HJP) dan Harga Jual Eceran (HJE).

Namun dalam prakteknya harga dasar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

berdasarkan HJE.

Harga Dasar (HJE) yang diajukan oleh Pengusaha BKC kemudian disetujui

/ditetapkan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai. Pengajuan HJE Hasil

Tembakau (HT) dirinci dalam formulir yang diseragamkan, yaitu CK-21A

untuk HT dalam negeri dan CK-21B untuk HT Impor.

2. Jenis Penerimaan

Jenis penerimaan negara dari sektor cukai adalah sebagai berikut :

a. Cukai ;

b. PPN Hasil Tembakau ;

c. Denda Administrasi ;

d. Uang Pengganti (ongkos cetak pita cukai).

3. Terutang Cukai, Pelunasan Cukai, Penagihan dan Pengembalian

Cukai

Sebagaimana telah diketahui oleh Saudara bahwa didalam perundang-

undangan pajak adanya ketentuan mengenai saat pemungutan atas suatu objek

pajak, begitu juga mengenai kapan utang pajak harus dilunasi.

1) Terutang Cukai

Perundang-undangan cukai kita sebagaimana diatur dalam UU Nomor

11/1995 Jo UU Nomor 39/2007, menyatakan bahwa :

• Untuk BKC yang dibuat di Indonesia, saat pemungutan cukai atau saat

terutang cukainya, yaitu pada saat selesai dibuat menjadi BKC ;


25

• Sedangkan untuk BKC yang diimpor, saat pemungutan cukai atau saat

terutang cukainya, yaitu pada saat pemasukannya ke dalam Daerah

Pebean Indonesia.

2) Pelunasan Cukai

Pelunasan cukai diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 11/1995 Jo. UU Nomor

39/2007, yaitu sebagai berikut :

1. Cukai atas BKC yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat

pengeluaran BKC dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan ;

2. Cukai atas BKC yang diimpor, dilunasi pada saat BKC diimpor untuk

dipakai.

Bagaimanakah cara pelunasan dimaksud dilaksanakan ?

Cara pelunasan cukai tersebut diatur di dalam pasal 7 ayat (3) UU Nomor

39/2007 dengan tiga cara, yaitu :

a. Pembayaran (untuk Etil Alkohol dan MMEA buatan dalam negeri) ;

b. Pelekatan pita cukai (untuk Hasil Tembakau (HT) dan MMEA impor) ;

c. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.

Ad. a. Pelunasan cukai dengan cara pembayaran dibuktikan dengan

dokumen cukai yang dipersyaratkan. Untuk barang kena cukai yang

dibuat di Indonesia, pembayaran cukainya harus dilakukan sebelum

barang kena cukai dikeluarkan dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan.

Sedangkan untuk barang kena cukai yang di impor, pembayaran cukainya

dilakukan pada saat barang kena cukai di impor untuk dipakai.

Ad. b. Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan

cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Untuk barang kena cukai yang dibuat di

Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena

cukai dikeluarkan dari Pabrik. Sedangkan untuk barang kena cukai yang

di impor, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena

cukai tersebut di impor untuk dipakai. Pelekatan pita cukai tersebut dapat

dilakukan di tempat penimbunan sementara (TPS) di Kawasan Pabean,

tempat penimbunan berikat (TPB), atau di tempat pembuatan barang kena

cukai di luar negeri.


26

Ad. c. Pelunasan cukai dengan cara pembubuhan tanda pelunasan cukai

lainnya, dilakukan dengan cara membubuhkan tanda pelunasan cukai

lainnya yang seharusnya dan dibubuhkan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, antara lain : barcode dan hologram. Untuk barang kena cukai

yang dibuat di Indonesia, pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya

harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari Pabrik.

Sedangkan untuk barang kena cukai yang di impor, pembubuhan tanda

pelunasan cukai lainnya harus dilakukan sebelum barang kena cukai

tersebut di impor untuk dipakai. Pembubuhan tanda pelunasan cukai

lainnya tersebut dapat dilakukan di tempat penimbunan sementara (TPS)

di kawasan pabean, tempat penimbunan berikat (TPB), atau di tempat

pembuatan barang kena cukai di luar negeri.

3) Penagihan

Sebagaimana diatur dalam pasal 10 UU Nomor 11/1995 Jo. UU Nomor

39/2007, dinyatakan bahwa penagihan dilakukan atas :

1. Utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya ;

2. Kekurangan cukai ; dan/atau

3. Sanksi administrasi berupa denda

Yang dimaksud dengan “utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya”,

antara lain adalah :

a. utang cukai yang timbul akibat cukai yang pembayarannya secara

berkala atas BKC pada saat pengeluaran BKC dari Pabrik atau

Tempat Penyimpanan, tidak dibayar sampai dengan jangka waktu

pembayaran berkala berakhir; dan

b. utang cukai yang timbul akibat cukai yang pembayarannya mendapat

penundaan pada saat BKC tersebut diimpor, tidak dibayar sampai

dengan jatuh tempo penundaan berakhir.

Utang cukai, kekurangan cukai dan sanksi administrasi berupa denda

tersebut wajib dibayar paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

diterimanya surat tagihan.

Yang dimaksud dengan ”kekurangan cukai”, antara lain:

a. kekurangan cukai akibat kesalahan hitung dalam dokumen

pemberitahuan atau pemesanan pita cukai; dan


27

b. kekurangan cukai akibat hasil pencacahan.

Sedangkan yang dimaksud dengan ”tanggal diterima” adalah tanggal

stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau media antar lainnya.

Dalam hal surat tagihan dikirim secara langsung, yang dirujuk adalah

tanggal pada saat surat tagihan diterima secara langsung.

Pembayaran utang cukai, kekurangan cukai dan/atau sanksi administrasi

berupa denda yang melebihi jangka waktu (30 hari), dikenai bunga sebesar

2 % (dua persen) setiap bulan dari nilai utang cukai, kekurangan cukai

dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang tidak dibayar.

Dalam hal tertentu, atas permintaan pengusaha pabrik, Direktur Jenderal

dapat memberikan kemudahan untuk mengangsur pembayaran tagihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12

(dua belas) bulan dan dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) setiap

bulan.

Pembayaran utang cukai, kekurangan cukai, dan sanksi administrasi

berupa denda sebagaimana dimaksud diatas dan bunga sebagaimana

dimaksud pada ayat (2a) jumlahnya dibulatkan dalam ribuan rupiah.

Namun dengan dikeluarkannya UU No. 19/1997 dan disempurnakan

dengan UU No. 19/2000 maka penagihan cukai mengikuti kedua UU

tersebut.

4) Pengembalian

Sebagaimana Penulis kemukakan dimuka bahwa prinsip UU cukai antara

lain keadilan dalam keseimbangan. Sehubungan hal tersebut maka

berdasarkan pasal 12 UU Nomor 11/1995 Jo. UU Nomor 39/2007 UU,

yaitu sebagai berikut :

a. Terdapat kelebihan pembayaran karena kesalahan perhitungan ;

b. Barang kena cukai diekspor ;

c. BKC yang diolah kembali ke pabrik atau dimusnahkan ;

d. BKC mendapatkan pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ;

e. Pita Cukai dikembalikan karena rusak atau tidak dipakai ; atau


28

f. Terdapat kelebihan pembayaran sebagai akibat keputusan Pengadilan

Pajak.

Yang dimaksud dengan "kelebihan pembayaran karena kesalahan

penghitungan" adalah : kesalahan penghitungan dalam perkalian,

pengurangan, dalam penerapan tarif atau harga, atau kesalahan dalam

pencacahan. Dalam hal demikian, terhadap cukai yang telah dibayar,

dapat diberikan pengembalian sebesar kelebihan pembayaran akibat

adanya kesalahan penghitungan tersebut.

Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pembayaran

atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya yang telah dibayar

cukainya tetapi kemudian diekspor dapat diberikan pengembalian,

sepanjang dibuktikan realisasi ekspornya dengan bukti ekspor yang cukup.

Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita

cukai yang telah dibayar cukainya tetapi kemudian diekspor, dapat

diberikan pengembalian sepanjang dibuktikan realisasi ekspornya dengan

bukti ekspor yang cukup dan pita cukai yang telah dilekatkan harus

dirusak sebelum diekspor.

Pengembalian cukai atas barang kena cukai yang diekspor yang telah

dilunasi cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan

tanda pelunasan cukai lainnya, hanya dapat diberikan kepada Pengusaha

Pabrik.

Pita cukai yang dipesan dan telah diterima oleh Pengusaha Pabrik atau

Importir barang kena cukai, jika belum dilekatkan pada barang kena

cukai, dapat dikembalikan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pengembalian pita cukai tersebut disebabkan, antara lain karena :

1. adanya perubahan desain pita cukai ;

2. perubahan tarif cukai atau harga jual eceran ;

3. pita cukai rusak sebelum dilekatkan ; atau

4. Pabrik yang bersangkutan tidak lagi berproduksi.

Selanjutnya berkaitan dengan kelebihan pembayaran cukai, maka

kelebihan tersebut dapat diketahui oleh Pejabat Bea dan Cukai dari hasil

pemeriksaan dokumen atau atas permohonan yang bersangkutan. Setelah

diketahui dan terbukti adanya kelebihan pembayaran, Pejabat Bea dan

Cukai menerbitkan surat ketetapan pengembalian, namun pengembalian


29

inipun dapat diperhitungkan dengan utang cukai yang belum dilunasi oleh

Pengusaha bersangkutan.

Pengembalian cukai sebagaimana diatas, dilakukan paling lama 30 (tiga

puluh) hari sejak ditetapkannya kelebihan pembayaran. Apabila

pengembalian cukai dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

tersebut diatas, maka Pemerintah memberikan bunga 2 % (dua persen)

perbulan, dihitung setelah jangka waktu tersebut berakhir sampai dengan

saat dilakukan pengembalian.

Dalam pemberian bunga, apabila jangka waktunya kurang dari 1 (satu)

bulan, dihitung 1 (satu) bulan penuh. Misalnya, 7 (tujuh) hari dihitung 1

(satu) bulan penuh ; 1 (satu) bulan 7 (tujuh) hari dihitung 2 (dua) bulan

penuh.

Dalam pelaksanaannya secara teknis pengembalian diatur lebih lanjut oleh

Menteri Keuangan

4.2. Latihan 3

1. Dalam pemungutan cukai, maka faktor yang sangat penting adalah tarif cukai,

oleh karena itu sebutkanlah jenis dari tarif cukai yang dikenal! ;

2. Perusahaan A memproduksi MMEA dengan kadar 1 % dalam satu hari

mencapai 1500 liter. Dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran satu

karton terdiri dari 15 botol @ 1,5 liter. Dengan tarif cukai sebesar Rp. 1.000,-

per liter berapakah cukai yang harus dibayar dalam satu bulan produksi ?.

3. Apa yang Saudara ketahui tentang Harga Dasar Cukai, Jelaskan !.

4. Sebutkan beberapa jenis penerimaan negara dari sektor cukai ?

5. Apa yang dimaksud dengan terutang cukai, pelunasan cukai, penagihan dan

pengembalian cukai, Jelaskan!

4.2. Rangkuman

Peserta Diklat yang berbahagia !


30

Untuk mempermudah pemahaman mengenai materi pelajaran ini, penulis

merangkum dalam rangkuman berikut ini :

1. Fungsi uang dalam bernegara bagaikan fungsi darah dalam tubuh manusia.

Apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut, Jelaskan !.

2. Pada awalnya penerimaan negara dari sektor cukai lebih kecil bila

dibandingkan dari sektor bea masuk, namun dalam lima tahun terakhir ini

penerimaan dari sektor cukai jauh lebih besar, Jelaskan !.

3. Untuk bisa memungut cukai secara optimal dan adil, maka ditentukan jenis

tarif cukai, besarnya tarif cukai dan harga dasar cukai, Jelaskan !.

4. Agar pelaksanaan pengumpulan penerimaan negara dari sektor cukai itu

berlaku objektif dan adil, maka ada saat terutang cukai, pelunasan cukai,

pengembalian dan penagihan cukai, Jelaskan !.

5. Pelaksanaan butir 4 tersebut diatas diatur oleh Menteri Keuangan, Jelaskan !.


31


FASILITAS DI BIDANG CUKAI


A. Uraian


Di dalam butir 4 (b) mengenai uraian UMUM dari Penjelasan atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dinyatakan

bahwa materi undang-undang Cukai selain bertujuan membina dan mengatur,

juga memperhatikan prinsip : pemberian intensif yang bermanfaat bagi

pertumbuhan perekonomian nasional. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk

fasilitas pembebasan cukai.

Walaupun pada kegiatan belajar 1 telah disinggung masalah fasilitas cukai ini,

namun untuk mempermudah pemahaman atas fasilitas yang diberikan undang-

undang cukai tersebut, maka Penulis akan jelaskan lebih lanjut dengan

katagori sebagai berikut :

1. Fasilitas Tidak Dipungut Cukai

Sebagaimana diatur didalam pasal 4 ayat (1) bahwa : Pada dasarnya cukai

dipungut atas barang kena cukai, baik yang dibuat di Indonesia maupun yang

diimpor. Namun berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU Nomor 11/1995 Jo. UU

Nomor 39/2007, menetapkan tentang adanya Cukai Tidak Dipungut atas

Barang Kena Cukai, berupa :

1). a. Tembakau Iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia

yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan

eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan,

apabila dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan

tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim


32

dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau dan/atau pada kemasannya

ataupun tembakau irisnya tidak dibubuhi merek dagang, etiket, atau yang

sejenis itu ;

b. Minuman Mengandung Etil Alkohol hasil peragian atau penyulingan

yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana, semata-mata untuk

mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran ;

Fasilitas ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan keringanan kepada

masyarakat di beberapa daerah yang membuat barang tersebut secara

sederhana dan merupakan sumber mata pencaharian sehari-hari.

2). BKC yang diangkut terus dan diangkut lanjut dengan tujuan luar daerah

pabean

3) BKC yang diekspor ;

4). BKC yang dimasukkan kedalam Pabrik atau Tempat Penyimpanan ;

5). BKC yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam

pembuatan barang yang hasil akhirnya merupakan barang kena cukai ;

6). BKC yang telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari Pabrik,

Tempat Penyimpanan atau sebelum diberikan persetujuan impor untuk

dipakai.

Yang dimaksud dengan tidak dipungut cukai disini adalah : fasilitas berupa

pemberian keringanan kepada masyarakat di beberapa daerah tertentu yang

membuat barang tersebut secara sederhana yang bagi mereka merupakan

sumber mata pencaharian sehari-hari.

Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir barang kena

cukai, atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang tidak dipungutnya

cukai, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa

denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh)

kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Selanjutnya secara garis besarnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1). Tembakau Iris yang berasal dari daun tembakau dalam negeri (Tembakau

Iris Tradisional), harus memenuhi ketentuan berikut ini :

(a). dalam pembuatannya tidak dicampur/ditambah dengan tembakau yang

berasal dari luar negeri ataupun bahan lain yang lazim digunakan (saus,

aroma atau air gula) ;


33

(b). pada pengemasnya tidak dibubuhi/dilekati/dicantumkan cap, etiket, merk

dagang ataupun tanda khusus lainnya.

2). MMEA yang dibuat secara sederhana oleh rakyat Indonesia (MMEA

tradisional), harus memenuhi ketentuan :

a). dibuat oleh rakyat Indonesia ;

b). pembuatannya secara sederhana dengan peralatan yang sederhana dan

lazim digunakan oleh rakyat Indonesia ;

c). produksinya tidak melebihi 25 liter per hari ; dan

d). tidak dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran.

Tembakau Iris dan MMEA tradisional sebagai barang kena cukai yang

tidak dipungut cukainya, tidak wajib diberitahukan kepada Kepala Kantor

Pelayanan Bea dan Cukai setempat dan pengangkutannya tidak wajib

dilindungi dokumen cukai.

3). Untuk BKC yang diangkut terus/diangkut lanjut, sebagaimana diatur

didalam pasal 24 UU Nomor 10 tahun 1995 Jo. UU Nomor 17 tahun 2006

tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa terhadap barang yang diangkut

terus ataupun diangkut lanjut, tidak dipungut Bea Masuk dan Pungutan

Impor lainnya. BKC yang diekspor juga tidak dipungut cukainya dengan

pertimbangan bahwa barang kena cukai dimaksud tidak dipakai di dalam

Daerah Pabean Indonesia.

4). Untuk BKC yang dimasukkan ke Pabrik atau Tempat Penyimpanan,

termasuk BKC yang tidak dipungut cukainya, karena : BKC yang

dimasukkan ke Pabrik atau Tempat Penyimpanan, maka pemungutan cukai

baru akan dilakukan ketika BKC tersebut akan dikelurkan dari Tempat

Penyimpanan.

Untuk BKC yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong

yang barang hasil akhirnya merupakan BKC, diatur sebagai berikut :

a. BKC yang dimasukkan ke Pabrik yang berasal dari Pabrik lain atau

Tempat Penyimpanan ; atau

b. BKC yang dimasukkan ke Pabrik yang berasal dari TPS (asal Impor).

5). Untuk BKC yang sebelum dikeluarkan dari Pabrik atau Tempat

Penyimpanan atau sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai

telah musnah atau rusak.


34

2. Fasilitas Pembebasan Cukai

Berdasarkan pasal 9 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 1995 Jo. UU Nomor 39

Tahun 2007, ditetapkan bahwa Pembebasan Cukai dapat diberikan atas

Barang Kena Cukai, berupa :

a. BKC yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam

pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan BKC ;

b. Untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan ;

c. Untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang

bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik ;

d. Untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada Badan atau

Organisasi Internasional di Indonesia ;

e. BKC yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas

batas atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan ;

f. BKC yang digunakan untuk tujuan sosial ;

g. BKC yang dimasukkan ke dalam tempat penimbunan berikat (TPB).

Pembebasan cukai dapat juga diberikan atas BKC tertentu, yaitu :

a) Etil Alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum ;

b) Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Hasil Tembakau yang

dikonsumsikan oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang

berangkat langsung ke luar daerah pabean.

Yang dimaksud dengan pembebasan cukai disini adalah : fasilitas yang

diberikan kepada Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan

atau Importir untuk tidak membayar cukai yang terutang. Tujuan dari

pemberian fasilitas ini adalah untuk mendukung pertumbuhan atau

perkembangan industri yang menggunakan Barang Kena Cukai sebagai

bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang

bukan merupakan Barang Kena Cukai, baik untuk tujuan ekspor maupun

untuk pemasaran di dalam negeri, seperti Etil Alkohol yang digunakan

sebagai bahan penolong untuk pembuatan obat-obatan. Namun Barang Kena

Cukai yang diberikan pembebasan sebagaimana dimaksud diatas, jumlahnya

dibatasi sesuai dengan kebutuhan penggunaannya secara wajar.

Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir barang kena

cukai, atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang pembebasan cukai


35

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administrasi

berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10

(sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

3. Fasilitas Pembayaran Cukai Secara Berkala

Kalau kita membaca pasal 7 A ayat (1) UU Nomor 11 tahun 1995 Jo. UU

Nomor 39 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa : Pelunasan cukai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, pembayarannya dapat

diberikan secara berkala kepada Pengusaha Pabrik dalam jangka waktu

paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pengeluaran barang

kena cukai, tanpa dikenai bunga.

4. Fasilitas Penundaan Pembayaran Cukai

Demikian pula bila kita melihat pada pasal 7 A ayat (2) UU Nomor 11 tahun

1995 Jo. UU Nomor 39 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa :

1). Penundaan pembayaran cukai dapat diberikan kepada Pengusaha Pabrik

dalam jangka waktu :

a. paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemesanan pita cukai

bagi yang pelaksanaan pelunasannya dengan cara pelekatan pita cukai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b ;

b. paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pengeluaran barang

kena cukai bagi yang pelaksanaan pelunasannya dengan cara

pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c.

2). Penundaan pembayaran cukai dapat diberikan kepada Importir barang

kena cukai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak

tanggal pemesanan pita cukai bagi yang pelaksanaan pelunasannya dengan

cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)

huruf b.

Yang dimaksud dengan “penundaan” adalah kemudahan pembayaran yang

diberikan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir dalam bentuk

penangguhan pembayaran cukai tanpa dikenai bunga.


36

Yang dimaksud dengan “sejak tanggal pemesanan pita cukai” adalah tanggal

pendaftaran dokumen pemesanan pita cukai.

Untuk pembayaran secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat butir (3)

diatas Pengusaha Pabrik wajib menyerahkan jaminan. Jaminan dapat

berupa jaminan bank, jaminan dari perusahaan asuransi, atau jaminan

perusahaan (corporate guarantee).

Untuk mendapat penundaan sebagaimana dimaksud pada butir 4 (1) dan (2),

Pengusaha Pabrik atau Importir barang kena cukai wajib menyerahkan

Jaminan yang jenis dan besaran jaminannya diatur dengan atau berdasarkan

Peraturan Menteri.

Jenis dan besaran jaminan ditetapkan dengan pertimbangan tingkat

kepatuhan dari Pengusaha Pabrik atau Importir barang kena cukai selama

mendapat penundaan. Misalnya, Pengusaha Pabrik atau Importir barang kena

cukai yang tidak pernah melakukan pelanggaran atas penundaannya dapat

menyerahkan jaminan dalam bentuk jaminan perusahaan (corporate

guarantee).

Pengusaha Pabrik yang pelunasan cukainya dengan cara pembayaran berkala

sebagaimana dimaksud diatas yang tidak membayar cukai sampai dengan

jangka waktu pembayaran secara berkala berakhir, wajib membayar cukai

yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10%

(sepuluh persen) dari nilai cukai yang terutang.

Pengusaha Pabrik atau Importir barang kena cukai yang mendapat penundaan

sebagaimana dimaksud pada butir 4 (1) dan (2) yang tidak membayar cukai

sampai dengan jatuh tempo penundaan, wajib membayar cukai yang

terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh

persen) dari nilai cukai yang terutang.

5.2. Latihan

1. Berdasarkan pasal 7 UU Nomor 39 tahun 2007 untuk barang kena cukai yang

dibuat di Indonesia pengeluaran BKC dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan,

bagaimana halnya dengan BKC yang di impor ?, serta bagaimana pula cara

pelunasannya ?. Jelaskan.


37

2. Jelaskanlah apa bedanya antara tidak dipungut cukai dengan pembebasan

cukai dan berikan contohnya ?

3. Apa yang dimaksud dengan penundaan pembayaran cukai dan berapa lama

jangka waktu penundaan tersebut ?. Jelaskan.

4. Apa yang dimaksud dengan melanggar ketentuan tentang pembebasan cukai?.

Jelaskan.

5. Bagaimana cara merusak Etil Alkohol sehingga tidak baik untuk diminum ?.

5.3. Rangkuman

Modul ini mempelajari permasalahan yang berkaitan dengan adanya fasilitas

tidak dipungut cukai, pembebasan cukai, pembayaran cukai secara berkala dan

penundaan pembayaran cukai sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang

Cukai.

Fasilitas tidak dipungut cukai pada dasarnya diberikan terhadap barang, dalam hal

ini barang kena cukai yang tidak dipakai di dalam Daerah Pabean. Sedangkan

fasilitas pembebasan cukai diberikan berkaitan dengan tujuan Pemerintah untuk

mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan.

Begitu juga fasilitas pembayaran cukai secara berkala dan penundaan pembayaran

cukai, diberlakukan dengan tujuan untuk menunjang perekonomian nasional dan

perlindungan terhadap industri di dalam negeri.


38




A. Uraian


Setelah Saudara mempelajari berbagai hal yang bersifat umum mengenai

cukai, maka sampailah kita akan mempelajari ketentuan yang bersifat

administratif yaitu mengenai Perizinan.

Dalam pasal 14 UU Nomor 11/1995 Jo. UU Nomor 39/2007 mengatur tentang

perijinan yang intinya, bahwa para Pengusaha yang menjalankan usahanya di

bidang cukai, wajib memiliki ijin dari Menteri Keuangan.

Mungkin timbul pertanyaan dibenak Saudara, siapa sajakah yang wajib

memiliki ijin dimaksud ?.

1. Pengusaha yang wajib memiliki Izin

Ijin sebagaimana dimaksud diatas diberikan kepada :

Setiap orang yang akan menjalankan kegiatannya sebagai :

a. pengusaha pabrik ;

b. pengusaha tempat penyimpanan ;

c. importir barang kena cukai ;

d. penyalur ; atau

e. pengusaha tempat penjualan eceran,

wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

dari Menteri Keuangan.

2. Bentuk Izin

1) Kewajiban memiliki izin untuk menjalankan kegiatan sebagai Penyalur

sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf d atau Pengusaha Tempat

Penjualan Eceran sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf e berlaku untuk

Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol.


39

Kewajiban memiliki izin untuk menjalankan kegiatan sebagai Penyalur atau

Pengusaha Tempat Penjualan Eceran selain Etil Alkohol dan Minuman

Mengandung Etil Alkohol sebagaimana dimaksud diatas, ditetapkan dengan

Peraturan Menteri.

Importir barang kena cukai yang telah memiliki izin berupa Nomor Pokok

Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf c

dapat melaksanakan impor barang kena cukai.

2) Izin sebagaimana dimaksud pada butir (1) diatas, diberikan kepada :

• orang yang berkedudukan di Indonesia ; atau

• orang yang secara sah mewakili badan hukum atau orang pribadi yang

berkedudukan di luar Indonesia.

3) Dalam hal pemegang izin sebagaimana dimaksud pada butir (2) huruf a

adalah orang pribadi, apabila yang bersangkutan meninggal dunia, izin dapat

dipergunakan selama dua belas bulan sejak tanggal meninggal yang

bersangkutan oleh ahli waris atau yang dikuasakan dan setelah lewat jangka

waktu tersebut, izin wajib diperbaharui.

3a) Izin sebagaimana dimaksud pada butir (1) dapat dibekukan, dalam hal :

a. adanya bukti permulaan yang cukup bahwa pemegang izin melakukan

pelanggaran pidana di bidang cukai ;

b. adanya bukti yang cukup sehingga persyaratan perizinan tidak lagi

dipenuhi ; atau

c. pemegang izin berada dalam pengawasan kurator sehubungan dengan

utangnya.

Yang dimaksud dengan “dibekukan” adalah tidak diperbolehkannya

melakukan kegiatan usaha di bidang cukai sampai dengan diterbitkannya

keputusan pemberlakuan kembali atau pencabutan izin, tanpa mengurangi

kewajiban yang harus diselesaikan kepada negara.

4) Izin sebagaimana dimaksud pada butir (1) dapat dicabut, dalam hal :

• atas permohonan pemegang izin yang bersangkutan ;

• tidak dilakukan kegiatan selama satu tahun ;

• persyaratan perizinan tidak lagi dipenuhi ;

• pemegang izin tidak lagi secara sah mewakili badan hukum atau orang

pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia ;


40

• pemegang izin dinyatakan pailit ;

• tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ;

• pemegang izin dipidana berdasarkan keputusan hakim yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar ketentuan undang-

undang ini ;

• pemegang izin melanggar ketentuan Pasal 30 ; atau

• Izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

dipindahtangankan, dikuasakan, dan/atau dikerjasamakan dengan

orang/pihak lain tanpa persetujuan Menteri.

Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada butir (1) diatas,

perlu dipenuhi persyaratan yang ditetapkan; apabila persyaratan yang

ditetapkan tidak lagi dipenuhi, izin dapat dicabut.

Izin untuk Badan Hukum atau Orang Pribadi yang berkedudukan di luar

Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur pada butir (2) hanya diberikan

kepada badan hukum atau orang pribadi yang berada di Indonesia yang

mewakilinya secara sah. Oleh karena itu, apabila badan hukum atau orang

pribadi yang berada di Indonesia tidak lagi mewakili secara sah badan hukum

atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia, izin dapat dicabut.

Pencabutan izin yang diatur dalam huruf ini merupakan sanksi tambahan yang

bersifat administratif (huruf g).

5) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud pada butir (1) diatas dicabut,

terhadap barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang masih berada

di dalam Pabrik atau Tempat Penyimpanan harus dilunasi cukainya dan

dikeluarkan dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan dalam waktu 30 (tiga

puluh) hari sejak diterimanya surat keputusan pencabutan izin.

5a) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (5) tidak dipenuhi,

barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a,

huruf b, dan huruf c dimusnahkan.

Barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya dan berada di tempat usaha

importir barang kena cukai, penyalur, dan pengusaha tempat penjualan

eceran, yang izinnya telah dicabut, harus dipindahkan ke tempat usaha

importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan

eceran lainnya atau dimusnahkan.


41

5b) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi,

barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf d

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

6) Ketentuan mengenai pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak

berlaku bagi Importir barang kena cukai, Penyalur, dan Pengusaha Tempat

Penjualan Eceran.

7) Setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tanpa memiliki izin dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit

Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Yang dimaksud dengan "menjalankan kegiatan" adalah segala perbuatan

yang berindikasi ke arah menjalankan kegiatan produksi, penyimpanan,

impor, penyaluran, atau penjualan barang kena cukai.

Sanksi administrasi yang diatur pada ayat ini dikenakan terhadap pelanggaran

yang tidak mengakibatkan kerugian negara.

8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dengan atau berdasarkan

Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Perizinan

ini adalah PP No. 25/1996, namun karena berbenturan dengan perundang-

undangan Deperindag, maka dikeluarkanlah PP No. 5/1997).

B. Contoh

Pabrik EA di Malang memproduksi Etil Alkohol sebanyak 1.500 liter setiap

bulan, namun ketika diperiksa oleh Tim Operasi Pasar, ternyata Perusahaan

tersebut belum memiliki NPPBKC. Oleh karena itu Tim membuat Berita

Acara, dimana yang bersangkutan akan diproses lebih lanjut untuk disesuaikan

dengan ketentuan yang berlaku dan kemungkinannya Perusahaan tersebut bisa

dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp 20.000.000,00

(dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah).

6.2. Latihan


42

1. Menurut pasal 14 UU Nomor 11/1995 Jo. UU Nomor 39/2007 mengenai

perijinan, siapakah yang bisa memperoleh ijin dan berupa apakah ijin tersebut

?.

2. Pengusaha yang bagaimana yang wajib memiliki ijin tersebut ?

3. Siapakah yang menerbitkan ijin tersebut ?.

6.3. Rangkuman

Para peserta Diklat yang baik!

Penjelasan panjang lebar sebagaimana diuraikan pada kegiatan belajar 5 diatas,

dapat penulis rangkum sebagai berikut :

1. Perijinan kegiatan bersifat administratif

2. Yang diberikan ijin adalah :

a. Badan Hukum berkedudukan di Indonesia

b. Orang Pribadi berkedudukan di Indonesia

3. Perijinan sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 11/1995 Jo. UU Nomor

39/2007, dilaksanakan dalam bentuk NPPBKC.

4. Yang wajib memilik ijin adalah :

a. Pengusaha Pabrik BKC ;

b. Pengusaha Tempat Penyimpanan BKC ;

c. Pengusaha T.P.E. BKC tertentu ;

d. Importir BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai.

5. Bentuk form NPPBKC ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

7. Test Formatif

Pilihan Ganda

Pilih satu jawaban yang menurut Saudara paling tepat!

1. Undang-undang cukai dibuat dilatarbelakangi perundang-undangan cukai yang

lama yang terdiri dari 5 Ordonansi dirasakan sudah ketinggalan jaman. Hal itu

dikarenakan ke lima ordonansi cukai bersifat, kecuali :

a. Diskriminatif


43

b. Aspiratif dan Konsekuen

c. Tidak memenuhi tuntutan pembangunan

d. Tidak dapat memenuhi perannya sebagai alat pembaharuan sosial

2. Definisi dari Cukai adalah :

a. Pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang

mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam UU Cukai.

b. Yang dimaksud dengan barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau

karakteristik yang ditetapkan adalah barang-barang yang dalam

pemakaiannya antara lain perlu dibatasi atau diawasi.

c. Pajak tidak langsung yang kewajiban pembayarannya dapat dialihkan

kepada pihak lain.

d. Pernyataan a dan b benar.

3. Jenis barang yang termasuk Barang Kena Cukai (BKC) ditentukan dalam

undang-undang, yaitu undang-undang :

a. UU No. 10/1995 `Jo. UU No. 39/2007 pasal 4 tentang cukai

b. UU No. 10/1995 Jo. UU No. 39/2007 pasal 4 tentang kepabeanan

c. UU No. 11/1995 Jo. UU No. 39/2007 pasal 4 tentang cukai

d. UU No. 11/1995 Jo. UU No. 39/2007 pasal 4 tentang kepabeanan

4. Barang Kena Cukai (BKC) adalah sebagai berikut, kecuali :

a. Etil Alkohol (EA) dengan rumus kimia C2 H5 OH,

b. Minuman mengandung etil alkohol (MMEA)

c. Hasil Tembakau (HT)

d. Minuman ringan berkarbonansi

5. Fasilitas dibidang cukai yaitu :

a. Tidak dipungut cukai, pembebasan cukai, penundaan pembayaran atas

pemesanan pita cukai.

b. Pembayaran cukai sementara.

c. Pengembalian cukai

d. Audit cukai.

6. Pengawasan di Bidang Cukai dibidang cukai adalah :


44

a. Pengawasan Administrasi, contohnya kewajiban membuat pembukuan.

b. Pengawasan Fisik, contohnya pencacahan atas BKC tertentu, yaitu EA dan

MMEA.

c. Pengawasan surveyland.


7. Untuk menegakkan ketentuan dibidang cukai perlu diadakan sanksi. Sanksi di

bidang cukai sama dengan sanksi di bidang pabean yaitu ada dua jenis sebagai

berikut :

a. Sanksi Administrasi, contohnya menyalahgunakan Fasilitas Cukai dikanai

denda administrasi maksimum 10 X nilai cukai, minimum 2 X nilai cukai

yang seharusnya dibayar.

b. Sanksi Pidana, contohnya pengusaha BKC yang membuat/ menggunakan

buku atau dokumen palsu dikenakan sanksi penjara maksimum 6 tahun

dan denda maksimum Rp. 150 juta.

c. Pernyataan a dan b benar.

d. Pernyataan a dan b salah.

8. UU No. 11/1995 Jo. UU No. 39/2007 tentang cukai memperhatikan prinsip-

prinsip sebagai berikut, kecuali :

a. Keadilan dalam keseimbangan

b. Pemberian insentif bagi pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang

berprestasi.

c. Pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat

d. Netral dalam pemungutan cukai

9. Tempat tertentu termasuk bangunan, halaman dan lapangan yang merupakan

bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan Barang Kena

Cukai (BKC) dan/atau untuk mengemas BKC dalam kemasan untuk penjualan

eceran, adalah definisi dari :

a. Pabrik

b. Tempat Penyimpanan

c. Tempat Penjualan Eceran

d. Daerah Pabean


45

10. Tempat, bangunan dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari

pabrik yang dipergunakan untuk menyimpan BKC berupa etil alkohol yang

masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual atau diekspor,

adalah definisi dari :

a. Pabrik



d. Daerah Pabean

11. Tempat untuk menjual secara eceran BKC kepada konsumen akhir, adalah

definisi dari :

a. Pabrik



d. Daerah Pabean

12. Dokumen cukai adalah :

a. dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan undang-undang

cukai,

b. dalam bentuk formulir, atau

c. melalui media elektronik.

d. Pernyataan a, b dan c benar.

13. Tarif cukai untuk menentukan pungutan cukai terdiri dari :

a. Tarif spesifik

b. Tarif advalorem

c. Tarif dasar

d. Pernyataan a dan b benar

14. Tarif advalorem adalah tarif yang berdasarkan :

a. Prosentase dari harga dasar

b. Prosentase dari harga pasar

c. Prosentase dari harga internasional

d. Pernyataan a, b dan c tidak benar.


46

15. Berdasarkan UU Cukai disebutkan bahwa harga dasar berdasarkan Harga Jual

Pabrik (HJP) dan Harga Jual Eceran (HJE), tetapi dalam prakteknya harga

dasar ditetapkan oleh :

a. Menteri Keuangan berdasarkan HJE.

b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan HJE

c. Direktorat Cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan HJE

d. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat berdasarkan HJE

16. Jenis penerimaan negara dari sektor cukai adalah sebagai berikut :

a. Cukai

b. PPN hasil tembakau

c. Denda Administrasi

d. Pernyataan a, b dan c ditambah uang pengganti ongkos cetak pita cukai

17. Berdasarkan Undang-undang Cukai, Barang Kena Cukai yang dibuat di

Indonesia terutang cukai pada saat :

a. Dikeluarkan dari Pabrik

b. Selesai dibuat menjadi Barang Kena Cukai

c. Dikeluarkan dari Tempat Penyimpanan

d. Dibeli oleh konsumen

18. Sedangkan untuk Barang Kena Cukai yang di Impor terutang cukai pada saat :

a. Di Impor Untuk Dipakai

b. Di impor untuk di ekspor

c. Pemasukannya ke dalam Daerah Pabean Indonesia

d. Dikonsumsi oleh Konsumen

19. Pelunasan cukai diatur dalam UU cukai adalah sebagai berikut :

a. Untuk BKC yang dibuat di dalam negeri, pelunasannya pada saat

pengeluaran BKC dari pabrik atau Tempat penyimpanan.

b. Sedangkan untuk BKC impor pelunasan cukai pada saat BKC tersebut

diimpor untuk dipakai.

c. Pernyataan a dan b salah

d. Pernyataan a dan b benar


47

20. Etil alkohol dan MMEA buatan dalam negeri cara pelunasannya adalah

dengan cara :

a. Pembayaran

b. Pelekatan pita cukai

c. Pembayaran atau Pelekatan pita cukai

d. Dengan jaminan bank

21. Hasil Tembakau (HT) dan MMEA impor cara pelunasannya adalah dengan

cara :

a. Pembayaran

b. Pelekatan pita cukai

c. Pembayaran atau Pelekatan pita cukai

d. Dengan jaminan bank

22. Sebagaimana diatur dalam pasal 10 UU No. 11/1995 Jo. UU No. 39/2007,

disebutkan bahwa Direktur Jenderal Bea dan Cukai melakukan penagihan

terhadap :

a. Utang cukai yang tidak dilunasi pada waktunya.

b. Kekurangan cukai karena kesalahan perhitungan dalam dokumen

pemberitahuan atau pemesanan pita cukai.

c. Denda administrasi


23. Tagihan atas cukai harus sudah dilunasi paling lambat dalam waktu :

a. 14 (empat belas) hari setelah tanggal diterimanya surat tagihan.

b. 28 (dua puluh delapan) hari setelah tanggal diterimanya surat tagihan.

c. 42 (empat puluh dua) hari setelah tanggal diterimanya surat tagihan.

d. 1 (satu) bulan setelah tanggal diterimanya surat tagihan.

24. Untuk melaksanakan prinsip UU cukai antara lain keadilan dalam

keseimbangan maka sehubungan dengan hal tersebut ada aturan tentang

pengembalian yaitu pada pasal 12 UU No. 11/1995 Jo. UU No. 39/2007,

disebutkan bahwa pengembalian cukai yang telah dibayar diberikan dalam hal

a. Terdapat kelebihan pembayaran karena kesalahan perhitungan, Barang

Kena Cukai diekspor atau BKC mendapatkan pembebasan


48

b. BKC dimasukkan kembali ke pabrik untuk dimusnahkan atau diolah

kembali.

c. Penukaran Pita Cukai atau terdapat kelebihan pembayaran sebagai akibat

keputusan lembaga banding

d. Pernyataan a, b dan c benar

25. Berdasarkan pasal 8 UU No. 11/1995 Jo. UU No. 39/2007 dinyatakan bahwa

Cukai tidak dipungut terhadap, kecuali :

a. Tembakau iris yang bahan bakunya tembakau tanaman dalam negeri yang

dibuat secara tradisional, dikemas ataupun tidak, bukan disiapkan untuk

penjualan eceran dan minuman mengandung etil alkohol dibuat secara

sederhana oleh rakyat di Indonesia, tidak dikemas untuk penjualan eceran

dan semata-mata untuk mata pencaharian.

b. BKC yang diangkut terus dan diangkut lanjut, BKC yang diekspor dan

BKC yang dimasukkan ke dalam Pabrik atau tempat penyimpanan

c. BKC yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong yang hasil

akhirnya merupakan Barang Kena Cukai dan BKC telah musnah atau

rusak sebelum dikeluarkan dari Pabrik atau tempat penyimpanan atau

sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai.

d. BKC Impor Untuk Dipakai.

26. Pembebasan cukai diatur dalam pasal 9 UU No. 11/1995 Jo. UU No. 39/2007

dapat diberikan atas Barang Kena Cukai :

a. Yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam

pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan BKC, untuk

keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk

keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas

di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.

b. Untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau

organisasi intenasional di Indonesia, yang digunakan untuk tujuan sosial.

c. Etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum, MMEA dan

hasil tembakau yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana yang

berangkat langsung ke luar Daerah Pabean dan yang dibawa oleh


49

penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau kiriman dari

Luar Negeri dalam jumlah yang ditentukan.


27. Pengusaha pabrik atau importir yang melunasi cukainya dengan cara pelekatan

pita cukai, dapat diberi penundaan pembayaran cukai atas pemesanan pita

cukai selama-lamanya tiga bulan sejak dilakukan pemesanan pita cukai.

Pasal tersebut terdapat di :

a. pasal 7 ayat (6) UU No. 11/1995 Jo. UU No. 39/2007

b. pasal 8 ayat (6) UU No. 11/1995 Jo. UU No. 39/2007

c. pasal 9 ayat (6) UU No. 11/1995 Jo. UU No. 39/2007

d. pasal 10 ayat (6) UU No. 11/1995 Jo. UU No. 39/2007

28. Ijin yang diterangkan dalam pasal 14 UU No. 11/1995 Jo. UU No. 39/2007

diberikan kepada :

a. Badan Hukum atau orang pribadi yang berkedudukan di Indonesia ;

b. Badan Hukum atau orang pribadi yang secara sah mewakili badan hukum

atau orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia ;

c. Setiap perusahaan dibidang BKC ;


29. Yang wajib memiliki ijin adalah para pengusaha sebagai berikut, kecuali :

a. Pengusaha yang Wajib Memiliki Izin

b. Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai

c. Pengusaha Tempat Penyimpanan BKC

d. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Barang Kena Cukai tertentu.

30. Perijinan di UU No. 11/1995 dilaksanakan dalam prakteknya berupa NPPBKC

(Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai), yang mana bentuk form

NPPBKC ditetapkan oleh :

a. Menteri Keuangan.

b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

c. Direktorat Cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

d. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat


50

8. Kunci Jawaban Test Formatif

1. b 11. c 21. b

2. d 12. d 22. d

3. c 13. d 23. a

4. d 14. a 24. d

5. a 15. a 25. d

6. d 16. d 26. d

7. c 17. b 27. a

8. b 18. c 28. d

9. a 19. d 29. a

10. b 20. a 30. a

9. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Para Peserta Diklat yang baik,

Latihan dan Tes Formatif telah Anda kerjakan. Namun demikian cobalah periksa

kembali dengan teliti, apakah Anda telah menjawabnya dengan benar ?. Apabila

Anda telah menjawabnya dengan baik dan benar (yang dimaksud dengan benar

bila telah mencapai nilai + 80 %), maka Anda telah mengusai materi pelajaran ini

dengan baik. Dengan hasil tersebut, maka Anda dapat mempelajari Modul

berikutnya.

Selamat Belajar dan Semoga sukses selalu.

10. Daftar Pustaka

1) NKRI Undang-Undang No. 17/2006 jo. UU No. 10/1995 tentang

Kepabeanan ;


Cukai ;


Pengadilan Pajak ;


Penagihan Utang Pajak Dengan Surat Paksa ;


51

5) NKRI Undang-Undang No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

6) Pemerintah RI Peraturan Pemerintah No. 24/1996 tentang Sanksi

Administrasi di Bidang Cukai ;

7) Pemerintah RI Peraturan Pemerintah No. 25/1996 tentang Izin Pengusaha

Barang Kena Cukai ;

8) Pemerintah RI Peraturan Pemerintah No. 23/1996 tentang Penindakan di

Bidang Cukai dan produk hukum lainnya yang berkaitan

dengan pelaksanaan UU No. 11/1995 Jo. UU No. 39/2007

tentang Cukai

9) Pemerintah RI Peraturan Pemerintah No. 24/1996 tentang Sanksi

Administrasi di Bidang Cukai

10) Pemerintah RI Peraturan Pemerintah No. 5/1997 tentang Nomor Pokok

Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) ;

11) Dep.Keuangan Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor : 02/KMK.01/

2001 tentang Struktur Organisasi Departemen Keuangan R.I


52

DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF SPESIALISASI II

MODUL II

TEHNIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL

PEMBAYARAN

INTERNASIONAL

DISUSUN OLEH :

DRS. ZAINAL ABIDIN M.M WIDYAISWARA PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI

PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEUANGAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA 2007


53

KATA PENGANTAR

Puji dan puja syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan petunjukNya, sehingga Modul ini dapat kami selesaikan pada waktunya.

Modul ini semoga dapat digunakan oleh Pusdiklat Bea dan Cukai dalam memenuhi

kebutuhannya dalam proses belajar mengajar, terutama bagi Peserta pendidikan dan

pelatihan yang nantinya akan digunakan sebagai bahan ajar.

Modul ini disusun berdasarkan materi yang berkaitan dengan Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2007 sebagai Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995

tentang Cukai.

dari Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Modul dan

kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, sehingga Modul ini dapat disajikan

kepada Saudara-saudara sekalian.

Kami menyadari akan keterbatasan sarana dan bahan dalam penyusunan

Modul ini, oleh karena itu kami harapkan masukkan untuk penyempurnaannya dari

Saudara-saudara sekalian.

Jakarta, Oktober 2007

Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai

( Drs. Endang Tata )


54

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar...................................................................................................... 1

Daftar Isi............................................................................................................... 2

2. PENDAHULUAN

2.1. Latar Belakang...................................................................................... 4

2.2. Deskripsi Singkat.................................................................................. 4

2.3. Tujuan Pembelajaran Umum (TIU)....................................................... 5

2.4. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)………………………………….. 6


PEMBUKUAN DAN PENCACAHAN

2.1. Uraian, contoh dan non contoh............................................................. 8

2.2. Latihan.................................................................................................. 11

2.3. Rangkuman.......................................................................................... 11


KETENTUAN LARANGAN


2.2. Latihan................................................................................................. 14

2.3. Rangkuman.......................................................................................... 15


WEWENANG BEA DAN CUKAI


2.2. Latihan................................................................................................. 19

2.3. Rangkuman.......................................................................................... 20


SANKSI, KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN


2.2. Latihan................................................................................................. 24


55

2.3. Rangkuman.......................................................................................... 24


KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN


2.2. Latihan................................................................................................. 30

2.3. Rangkuman.......................................................................................... 30

7. Tes Formatif.................................................................................................. 31

10. Kunci Jawaban Tes Formatif........................................................................ 37

11. Umpan Balik dan Tindak Lanjut................................................................... 38

10. Daftar Pustaka............................................................................................... 38


56


3. PENDAHULUAN

3.1. Latar Belakang

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

sejak tahun 2004 telah melakukan reformasi birokrasi secara bertahap dan pada

tahun 2006 telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 sebagai

Perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan

pada tahun berikutnya telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2007 sebagai Perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang

Cukai, dimana kedua undang-undang tersebut merupakan dasar bagi Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan tugas fungsionalnya dalam pemungutan

pajak negara dalam bentuk Bea Masuk dan Cukai.

Oleh karena itulah para peserta Diklat Tehnis Substantif Dasar I, walaupun hanya

pada tingkat dasar, mereka diberikan materi pelajaran mengenai Pengantar

Undang-Undang Cukai.

1.2. Deskripsi Singkat

Mata pelajaran cukai ini dirancang untuk pegawai atau calon pegawai Bea dan

Cukai, sebagai bekal dalam melaksanakan tugas kedinasan. Hal itu dimaksudkan

agar memperlancar tugas pekerjaan Saudara sehari-hari.

Untuk mempermudah mempelajari modul ini, penulis susun dalam beberapa

kegiatan belajar. Adapun kegiatan-kegiatan belajar tersebut adalah sebagai berikut

:

a. Pembukuan dan Pencacahan ;

b. Ketentuan Larangan ;

c. Wewenang Pejabat Bea dan Cukai ;

d. Sanksi, Keberatan, Banding dan Gugatan ;

e. Ketentuan Pidana dan Penyidikan ;

Dengan demikian pembelajaran kita mengenai Pengantar Undang Undang Cukai

telah selesai. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi tugas-tugas selanjutnya.


57

Pembabakan dalam pembelajaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1

2.4. Tujuan Pembelajaran Umum (TIU)

Dengan mempelajari materi pelajaran ini, Peserta Diklat dapat memahami secara

umum mengenai maksud dan tujuan pemungutan cukai.

2.5. Tujuan Pembelajaran Khusus (TIK)

9 Keberatan, Banding dan

Gugatan

10 Ketentuan Pidana dan

Penyidikan

8 Wewenang Pejabat Bea

dan Cukai

5 Perizinan di Bidang

Cukai

6 Pembukuan dan

Pencacahan

7 Ketentuan Larangan

3 Penerimaan Negara dari

Sektor Cukai

4 Fasilitas di Bidang

Cukai

2 Ketentuan Umum dan

Pengertian

1 Gambaran Umum

tentang Cukai


58

Relevansi dan Manfaat Mata Pelajaran Cukai :

Keputusan Menteri Keuangan No. 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001

menyebutkan bahwa : Dalam melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai menyelenggarakan fungsi antara lain :

a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itulah Saudara sebagai pegawai Bea dan Cukai, sangatlah penting

bagi Saudara untuk mempelajari dan memahami tentang perundang-undangan

cukai, karena hal ini sangatlah bermanfaat dalam pelaksanaan tugas Saudara

sehari-hari. Pengetahuan cukai yang Saudara pelajari ini baru berada pada tahap

awal dan Saudara diharapkan dapat mengembangkannya lebih lanjut di kemudian

hari.

Pada Modul ke II ini pembahasan akan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995

Jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai akan kita lanjutkan,

meliputi pembahasan mengenai :

A. Sistem Pengawasan di Bidang Cukai, yang terdiri dari :

2) Pembukuan dan Pencacahan, merupakan salah satu sistem Pengawasan

Administratif dan Pengawasan Phisik. Karena melalui pembukuan dan

pencatatan yang dilakukan secara tertib dan benar inilah, maka pengawasan

secara phisik melalui pencacahan dapat diterapkan secara menyeluruh dan

maksimal.

3) Ketentuan Larangan yang berkaitan dengan larangan di Pabrik dan Tempat

Penyimpanan dan tempat-tempat lainnya ;

4) Wewenang Pejabat Bea dan Cukai, termasuk Kewenangan Penyidikan dan

Penyitaan ;

5) Sanksi, baik yang berkaitan dengan Sanksi Pidana maupun Sanksi

Administrasi

B. Keberatan, Banding dan Gugatan serta upaya hukum setentangnya,

merupakan hak dari Pengusaha untuk memperoleh keadilan atas penetapan

keputusan yang telah dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai.


59

Dalam menjabarkan materi tersebut diatas, Penulis berusaha untuk menjelaskan

secara berurutan sesuai dengan urutan pembahasannya dalam undang-undang itu

sendiri, dengan penjelasan-penjelasan dan juga contoh-contoh. Sehingga

diharapkan para Peserta Diklat dapat lebih memahami dan mengeterapkan

ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan cukai dalam pelaksanaan

tugas sehari-hari.

Akhirnya Penulis berharap agar para Peserta Diklat dapat belajar dan bekerja

dengan baik dan bersungguh-sungguh, sehingga memperoleh hasil yang sesuai

dengan harapan yang diinginkan baik oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

maupun bagi diri pribadi Peserta Diklat itu sendiri.


60

3. Kegiatan Belajar 1 :

PEMBUKUAN DAN PENCACAHAN


A. Uraian


Kiranya perlu Penulis kemukakan disini bahwa Pasal 16 Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, mengatur mengenai Pembukuan dan

Pencacahan. Bila kita melihat dari sudut manajemen, maka setiap adanya

tindakan atau kegiatan dalam suatu organisasi, senantiasa diikuti dengan

adanya pengawasan, karena untuk mencapai sasaran yang diinginkan oleh

suatu organisasi, maka pengawasan harus berjalan dengan baik. Pengawasan

yang berkaitan dengan cukai dilakukan melalui sistem pengawasan secara

administratif yaitu berupa pembukuan dan atau pencatatan, dan pengawasan

secara phisik yaitu berupa pencacahan.

Maksud sistem pencatatan dan pembukuan serta sistem pencacahan, semata-

mata ditujukan untuk menjamin tercapainya efektifitas pelaksanaan

perundang-undangan di bidang cukai. Walaupun keberhasilannya tergantung

dari para petugas atau manusia yang melaksanakan pengawasan itu sendiri.

Pengawasan Administratif di Bidang Cukai diterapkan dalam bentuk :

1. Pengawasan Administratif

Berkaitan dengan pengawasan administratif dimaksud diatas, maka

berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai,

mengatur tentang :

a. Kewajiban Pembukuan :

(1) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir BKC, atau

Penyalur, wajib menyelenggarakan pembukuan.


61

(2) Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib

melakukan pencatatan ad. Pengusaha Pabrik skala kecil, Penyalur skala

kecil yg wajib memiliki izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran

yang wajib memiliki izin.

(3) Pengusaha Pabrik wajib memberitahukan secara berkala kpd Kepala

Kantor ttg BKC yg selesai dibuat.

(4) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir BKC, atau

Penyalur yg wajib memiliki izin, yg tidak menyelenggarakan pembukuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administrasi berupa

denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

b. Kewajiban Pencatatan :

a) Kewajiban pencatatan bagi Pengusaha Pabrik, adalah :

1. Mencatat ke dalam Buku Persediaan mengenai BKC yang dibuat di

Pabrik, dimasukkan ke Pabrik atau dikeluarkan dari Pabrik.

1. Melaporkan secara berkala kepada Kepala Kantor tentang BKC yang

telah selesai dibuat.

b) Kewajiban pencatatan bagi Pengusaha Tempat Penyimpanan, adalah :

1. Mencatat ke dalam Buku Persediaan mengenai BKC yang dimasukkan ke

atau dikeluarkan dari Tempat Penyimpanan.

2. Melaporkan secara berkala kepada Kepala Kantor tentang BKC yang

dimasukkan ke atau dikeluarkan dari Tempat Penyimpanan.

c) Kewajiban bagi Pejabat Bea dan Cukai adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Buku Rekening BKC untuk setiap Pengusaha Pabrik

atau Pengusaha Tempat Penyimpanan mengenai BKC tertentu yang masih

terutang Cukai yang berada didalamnya.

2. Mencatat BKC yang masih terutang Cukai ke dalam Buku Rekening BKC,

atas pemberitahuan berkala yang diberitahukan oleh Pengusaha Pabrik dan

atau Pengusaha Tempat Penyimpanan.

Pembukuan wajib diselenggarakan dengan baik yang mencerminkan keadaan

atau kegiatan usaha yang sebenarnya dan sekurang-kurangnya terdiri dari

catatan mengenai harta, kewajiban, modal, pendapatan, biaya, dan arus

keluar masuknya BKC.


62

Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai

di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali

peraturan perundang-undangan di bidang cukai menentukan lain. Hal tersebut

dimaksudkan agar pembukuan yang diselenggarakan dapat dipercaya dan

diandalkan dalam rangka pengawasan terhadap produksi BKC, peredaran

BKC, dan/atau Nilai Cukai yg seharusnya dibayar.

Pembukuan yang diselenggarakan wajib menggunakan huruf latin, angka arab,

mata uang rupiah, serta bahasa Indonesia, atau dengan mata uang asing dan

bahasa lain yang diizinkan oleh Menteri.

Laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar

pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha serta

surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai, wajib disimpan

selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usaha si Pengusaha bersangkutan.

Dalam hal data yang disimpan berupa data elektronik wajib dijaga keandalan

sistem pengolahan data yang digunakan, agar data elektronik yang disimpan

dapat dibuka, dibaca, atau diambil kembali suatu saat.

Selanjutnya berkaitan dengan pencatatan diatas, maka terhadap Pengusaha

Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir BKC, atau Penyalur

yang wajib memiliki izin, yang tidak melaksanakan ketentuan diatas, dikenai

sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima

juta rupiah).

Pengusaha Pabrik skala kecil, Penyalur skala kecil yang wajib memiliki izin,

dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang wajib memiliki izin, yang tidak

melakukan pencatatan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Begitu juga bagi Pengusaha Pabrik yang tidak memberitahukan BKC yang

selesai dibuat, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali

nilai cukai dari BKC yang tidak diberitahukan.

2. Pengawasan Phisik

Lebih lanjut berkaitan dengan pengawasan Phisik, maka berdasarkan Pasal 16

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, juga mengatur tentang

:


63

1. Kewajiban Pencacahan (termasuk Pemeriksaan) :

a. Pejabat Bea dan Cukai dapat mencacah BKC tertentu yang ada di Pabrik

atau Tempat Penyimpanan.

b. Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan atas Pabrik,

Tempat Penyimpanan BKC yang belum dilunasi cukainya atau

memperoleh pembebasan cukai.

c. Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan atas bangunan

atau tempat lain secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan

bangunan atau tempat lain yang dimaksud butir a tersebut.

d. Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang memeriksa Tempat Penjualan

Eceran atau tempat lain yang didalamnya terdapat BKC.

e. Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa

sarana pengangkut serta BKC yang berada di atasnya.

f. Pejabat Bea dan Cukai berwenang mengunci, menyegel, dan/atau

melekatkan tanda pengaman yang diperlukan pada bagian-bagian dari

pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Penjualan Eceran, tempat-tempat

lain atau sarana pengangkut yang didalamnya terdapat BKC guna

pengamanan Cukai.

B. Contoh

Suatu ketika Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Kudus

melakukan operasi pasar atas BKC yang beredar di wilayah kabupaten Kudus

dan sekitarnya. Saat operasi pasar tersebut Tim menemukan adanya Pabrik

Rokok skala kecil yang tidak memiliki NPPBKC. Atas temuan tersebut Tim

menindak lanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.

2.2. Latihan

1. Pengawasan dibidang cukai secara garis besar dibagi menjadi dua, apa saja itu

dan jelaskan !.

2. Siapakah yang wajib melakukan pengawasan administratif ?.

3. Jelaskan tentang kewajiban masing-masing pengawas ?.

3.3. Rangkuman


64

Para peserta Diklat yang baik !

Uraian panjang lebar pada kegiatan belajar diatas dapat Penulis rangkum sebagai

berikut :

a. Pengawasan mempunyai fungsi yang sangat penting guna pencapaian sasaran

yang telah direncanakan.

b. Pengawasan dapat dibagi atas dua jenis, yaitu :

1. Pengawasan administrative ;

2. Pengawasan fisik.

c. Yang berkewajiban melakukan pengawasan adminitratif adalah :

1. Pengusaha BKC ;

2. Pejabat Bea dan Cukai dari Kantor Pelayanan setempat.

d. Sedangkan yang berkewajiban melakukan pemeriksaan fisik adalah pejabat

Bea dan Cukai Kantor Pelayanan setempat.


65


KETENTUAN LARANGAN


A. Uraian

Bab IX UU No. 11/1995 Jo. UU No. 39/2007 tentang Cukai mengatur secara

khusus mengenai Ketentuan Larangan, yang secara garis besarnya dapat

dibagi atas empat, yaitu :

1. Larangan di Pabrik

Didalam Pabrik BKC dilarang menghasilkan barang selain Barang Kena

Cukai yang di tetapkan dalam surat ijin yang bersangkutan, yaitu NPPBKC

yang telah dimiliki Pengusaha tersebut.

Selain itu didalam Pabrik BKC yang pelunasan cukainya dengan cara

pelekatan pita cukai juga dilarang hal-hal berikut ini :

a. Menyimpan atau menyediakan pita cukai yang telah dipakai.

b. Menyimpan atau menyediakan pengemas BKC yang telah dipakai dengan

pita cukai yang masih utuh.

2. Larangan di Tempat Penyimpanan

Didalam Tempat Penyimpanan dilarang :

a. Menyimpan BKC tertentu yang telah dilunasi cukainya atau yang

mendapat pembebasan cukai.

b. Menyimpan barang selain BKC tertentu yang ditetapkan dalam surat ijin

bersangkutan.

Barang Kena Cukai yang telah dilunasi cukainya atau yang mendapatkan

pembebasan cukai, yang kedapatan berada di dalam Tempat Penyimpanan

dianggap belum dilunasi cukainya atau tidak mendapatkan pembebasan cukai.

3. Larangan di Tempat Usaha Importir


66

Ditempat usaha Importir BKC yang pelunasan cukainya dengan cara

pelekatan pita cukai dilarang :

a. Menyimpan atau menyediakan pita cukai yang telah dipakai.



4. Larangan di Tempat Penjualan Eceran

Sebagaimana ditempat-tempat yang disebutkan di atas, ditempat penjualan

eceran BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai

dilarang pula :

a. Menyimpan atau menyediakan pita cukai yang telah dipakai dengan pita

cukai yang masih utuh.



B. Contoh

Suatu ketika Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Kediri

melakukan operasi pasar atas BKC yang beredar di wilayah kabupaten Kudus

dan sekitarnya. Saat operasi pasar tersebut Tim menemukan adanya Tempat

Penjualan Eceran Rokok skala kecil yang menyimpan atau menyediakan

pengemas BKC yang telah dipakai dengan pita cukai yang masih utuh.

Atas temuan tersebut Tim menindak lanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.

3.2. Latihan 2

1. Dalam Undang-Undang No. 11/1995 Jo. Undang-Undang No. 39/2007 tentang

Cukai, pada bab berapakah yang membahas perihal larangan ?.

2. Larangan di Pabrik apa saja ?.

3. Larangan di Tempat Penyimpanan apa saja ?.

4. Larangan di Tempat Usaha Importir meliputi apa saja ?.

5. Larangan di Tempat Penjualan Eceran terdiri dari apa saja ?.

3.3. Rangkuman


67


Materi yang Penulis uraikan panjang lebar pada kegiatan belajar ini dapat di

rangkum sebagai berikut :

a. Larangan adalah sesuatu hal yang harus dihindari, sebab bila dilanggar jelas

ada sanksi atau resikonya yang akan dibebankan kepada yang bersangkutan.

b. Larangan di Pabrik, di Tempat Usaha Importir dan di TPE tidak boleh

menyimpan pita cukai bekas. Larangan ini bertujuan agar pita cukai tersebut

tidak disalahgunakan (pemakaian berulang).

c. Adapun larangan di Tempat Penyimpanan bertujuan untuk mencegah

terjadinya penyalahgunaan fungsi dari Tempat Penyimpanan itu sendiri.



68

WEWENANG BEA DAN CUKAI


A. Uraian

Kewenangan Bea dan Cukai diatur pada Bab X dan Bab XIII serta peraturan

perundang-undangan lainnya. Secara garis besarnya kewenangan tersebut

dapat dibagi sebagai berikut :

1. Kewenangan Umum

Kewenangan Umum biasa disebut juga sebagai kewenangan administratif.

Disebut kewenangan umum, karena berdasarkan Undang-undang Cukai

kewenangan ini melekat pada diri semua Pegawai Bea dan Cukai, sebagai

contoh dari kewenangan umum ini adalah : Pejabat Bea dan Cukai berwenang

a. Memeriksa, mencegah dan menyegel BKC

b. Menggunakan senjata api dalam melaksanakn tugas.

c. Meminta bantuan kepada instansi lainnya.

d. Memeriksa Pabrik, Tempat Penyimpanan dan tempat-tempat lain yang

digunakan untuk menyimpan BKC yang belum dilunasi cukainya atau

memperoleh pembebasan cukai.

e. Memeriksa Tempat Penjualan Eceran atau tempat-tempat lain yang

didalamnya terdapat BKC.

f. Mengambil contoh Barang Kena Cukai.

g. Menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut yang mengangkut BKC.

h. Memeriksa Buku, Catatan atau Dokumen yang berkaitan dengan Barang

Kena Cukai.

i. Mengunci, menyegel dan atau melekatkan tanda pengaman pada bagian-

bagian dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Penjualan Eceran,

Tempat-tempat lain atau sarana pengangkut yang didalamnya terdapat

BKC, guna pengamanan Cukai.


69

2. Kewenangan Khusus

Kewenangan ini biasa disebut juga sebagai kewenangan yuridis. Dapat juga

dikatakan sebagai kewenangan khusus, karena kewenangan ini hanya dimiliki

secara khusus oleh Pejabat Bea dan Cukai tertentu saja, sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan khusus yang mengaturnya. Kewenangan

Khusus ini dapat dibagai atas dua, yaitu :

a. Kewenangan Penyidikan

Berkaitan dengan tindak pidana di bidang cukai, maka sesuai UU No. 8/81

tentang KUHP maka yang berhak memeriksa/menyidik, adalah Penyidik

Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai (PPNSBC).

PPNS Bea dan Cukai karena kewajibannya berwenang :

1. Menerima laporan atau kereangan dari seseorang tentang adanya tindak

pidana dibidang cukai.

2. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi.

3. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka

melakukan tindak pidana dibidang cukai.

4. Memotret dan/atau merekam malalui media audio visual terhadap orang,

barang, sarana pengangkut atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya

tindak pidana dibidang cukai.

5. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-

undang ini dan pembukuan lainnya.

6. Mengambil sidik jari orang.

7. Menggeledah rumah tinggal, pakaian dan bahan.

8. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang

terdapat didalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana dibidang

cukai.

9. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat

dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang Cukai.

10. Memberikan tanda mengaman dan mengamankan apa saja yang dapat

dipakai sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana dibidang cukai.


70

11. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara.

12. Menyuruh berhenti seorang tersangka pelaku tindak pidana dibidang cukai

serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

13. Menghentikan Penyidikan.

14. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana dibidang cukai menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Kewenangan Penyitaan

Berkenaan dengan utang cukai yang seharusnya dilunasi, maka tindak

selanjutnya harus diupayakan penyelesaiannya. Cukai termasuk pajak, yaitu

pajak tidak langsung, maka berdasarkan UU No. 19/97 Jo. UU No. 19/2000

tentang Penagihan Utang Pajak dengan Surat Paksa, hal ini mencakup pula

mengenai utang cukai. Guna melakukan penagihan utang cukai dimaksud,

maka yang berhak melaksanakan penyitaan adalah Juru Sita Bea dan Cukai.

Adapun wewenang Juru Sita Bea dan Cukai, adalah :

i. Menyampaikan Surat Paksa ;

ii. Melaksanakan Penyitaan Barang ;

iii. Melakukan Pencekalan ;

iv. Melakukan Penyanderaan.

Untuk butir iii dan iv diatas diterapkan, bila yang bersangkutan memiliki

utang cukai sebesar Rp. 100,- juta atau lebih dan berikhtikat melakukan

tindakan tidak baik.

Penjelasan singkat :

Pada dasarnya kewenangan umum sebagaimana dimaksud diatas, telah

melekat pada setiap Pejabat/Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, jadi

dalam hal ini tidak diperlukan lagi pengangkatan secara khusus (cukup dengan

Surat Tugas atau Penunjukan saja). Sedangkan untuk kewenangan khusus,

disamping yang bersangkutan harus mengikuti pendidikan khusus, harus

diangkat secara khusus pula berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan khusus yang mengaturnya. Adapun pengangkatan tersebut adalah

sebagai berikut :

1. PPNS Bea dan Cukai diangkat oleh Menteri Kehakiman dan HAM ;


71

2. Juru Sita Bea dan Cukai diangkat oleh Kepala Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai setempat setelah memenuhi persyaratan tertentu.

B. Contoh

Suatu ketika Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Malang

melakukan penagihan atas utang cukai kepada Pabrik Rokok “AA”. Penagihan

tersebut dalam waktu yang telah ditentukan seharusnya sudah dilunasi, namun

karena sesuatu dan lain hal, utang cukai tersebut belum dipenuhi. Berkaitan

dengan masalah tersebut, sesuai denga ketentuan yang berlaku Kepala Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang, akan menyampaikan

Surat Paksa kepada yang bersangkutan.

3. Kewenangan Khusus Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Berdasarkan pasal 40 A Undang-Undang No. 11/1995 Jo. Undang-Undang

No. 39/2007 tentang Cukai, mengatur tentang kewenangan khusus Direktur

Jenderal Bea dan Cukai yang meliputi :

1) Direktur Jenderal Bea dan Cukai karena jabatan atau atas permohonan dari

orang yang bersangkutan dapat : membetulkan surat tagihan atau surat

keputusan keberatan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis,

kesalahan hitung ; dan/atau

2) kekeliruan dalam penerapan ketentuan undang- undang cukai ; atau

mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda dalam hal

sanksi tersebut dikenakan pada orang yang dikenai sanksi karena

kekhilafan atau bukan karena kesalahan.

3.3. Latihan 3

1. Dalam Undang-Undang No. 11/1995 Jo. Undang-Undang No. 39/2007 tentang

Cukai, pada bab berapakah yang membahas perihal kewenangan bea dan cukai

?.

2. Sebutkan kewenangsn umum dari Pejabat Bea dan Cukai ?

3. Sebutkan kewenangan khusus dari Pejabat Bea dan Cukai ?

4. Sebutkan kewenangan Juru Sita Bea dan Cukai ?


72

5. Kewenangan khusus yang dimiliki Pejabat Bea dan Cukai, disamping harus

mengikuti pendidikan khusus (Diklat PPNS), harus pula diangkat secara

khusus pula berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan khusus

yang mengaturnya. Oleh karena itu sebutkan pejabat yang berhak mengangkat

PPNS Bea dan Cukai dan Juru Sita Bea dan Cukai ?.

3.4. Rangkuman


Penjelasan materi yang panjang lebar tersebut diatas dapat penulis rangkum

sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 11/1995 Jo. Undang-Undang No. 39/2007 tentang Cukai

memberi wewenang yang luas kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

untuk melaksanakan undang-undang tersebut.

2. Secara garis besarnya wewenang Bea dan Cukai dapat dibagi atas dua yaitu :

a. Wewenang Umum ;

b. Wewenang Khusus.

3. Kewenangan Umum pada dasarnya dimiliki oleh semua Pejabat Bea dan

Cukai jadi tidak diperlukan pengangkatan secara khusus lagi.

4. Kewenangan Khusus ini disebut juga sebagai Kewenangan Yuridis, karena ada

ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang secara khusus

mengaturnya.

5. Kewenangan khusus ini dibagi atas dua, yaitu :

a. Wewenang Penyidikan

b. Wewenang Penyitaan



73

SANKSI, KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN


A. Uraian

Ketika Saudara mempelajari kegiatan belajar 2 diatas, Saudara hanya

mengetahui tentang ketentuan larangan saja. Sekarang tibalah saatnya,

Saudara mempelajari mengenai sanksi, keberatan, banding dan gugatan

sampai dengan proses penyelesaiannya. Untuk lebih jelasnya Penulis

utarakan dalam bentuk uraian dibawah ini, agar Saudara dapat

mempelajarinya secara rinci sebagai berikut :

1. Sanksi

Secara umum Sanksi berarti suatu hukuman atau imbalan berupa beban

yang dikenakan kepada siapa saja yang melalaikan kewajiban atau

mengabaikan larangan. Di dalam UU No. 11/1995 Jo. UU No. 39/2007 ini

sanksi dibagi atas dua bagian, yaitu :

a. Sanksi Administrasi ; berupa denda yang diputuskan oleh Pejabat Bea

dan Cukai.

b. Sanksi Pidana ; bisa berupa pengenaan denda atau bisa berupa

hukuman badan atau bisa juga meliputi keduanya yang diputuskan oleh

Pengadilan Negeri.

Namun yang Penulis akan bahas disini adalah sanksi administrasi berupa

denda, karena hanya sanksi administrasi sajalah yang bisa diajukan

keberatan untuk kemudian diajukan banding, sedangkan sanksi pidana

akan dibahas secara tersendiri pada Bab selanjutnya.

Secara rinci sanksi administrasi berupa denda tersebar dari pasal 7 sampai

dengan pasal 39 UU No. 11/1995 Jo. UU No. 39/2007 yang terdiri dari 17

butir. Untuk lebih jelasnya terlampir daftar perincian sanksi administrasi

tersebut.


74

2. Keberatan

Sebagaimana kita ketahui bahwa pasal 41 dan pasal 42 UU No. 11/1995

Jo. UU No. 39/2007 mengatur tentang keberatan.

Keberatan disini bukan berarti tidak kuat memikul beban. Umpamanya

seseorang kemampuannya mengangkat barang seberat 75 kg, kemudian

disuruh untuk memikul beban seberat 100 kg, jelas ia akan keberatan.

Namun yang dimaksud disini, bukanlah masalah sebagaimana dimaksud

diatas, tetapi penekanan keberatan pada pengertian tersebut adalah

sependapat atau tidak sependapat, bisa menerima atau tidak bisa

menerima. Jadi jelas, keberatan yang dimaksud adalah tidak bisa

menyetujui atau tidak bisa menerima sanksi atau keputusan yang

menyangkut kepentingan yang bersangkutan.

Dalam pasal 41 tersebut secara garis besarnya dapat dijelaskan mengenai

ketentuan sebagai berikut :

Yang dapat mengajukan keberatan adalah : Orang Pribadi atau Badan

Hukum, atas :

a. penetapan kekurangan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa

denda ; atau

b. pencabutan izin usahanya bukan atas permohonan sendiri ; atau

Keberatan harus diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan

Cukai, dalam jangka waktu 30 hari, sejak tanggal diterimanya Surat

Tagihan, dengan menyerahkan jaminan sebesar kekurangan cukai dan/atau

sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan.

Lebih lanjut Direktur Jenderal Bea dan Cukai akan memutuskan keberatan

dimaksud dalam jangka waktu 60 hari sejak diterimanya pengajuan

keberatan. Apabila dalam jangka waktu tersebut, Direktur Jenderal Bea

dan Cukai tidak memberikan keputusannya, maka keberatan yang

bersangkutan dianggap diterima dan jaminan akan dikembalikan. Begitu

juga bila keberatan yang diajukan dikabulkan (diterima), maka jaminan

akan dikembalikan. Sebaliknya bila keberatan ditolak, maka jaminan

dicairkan sebagai penerimaan cukai dan/atau denda yang telah ditetapkan.


75

Dalam hal jaminan berupa uang tunai, bila pengembaliannya dilakukan

setelah jangka waktu 30 hari sejak keberatan diterima, Pemerintah

memberikan bunga sebesar 2 % perbulan untuk paling lama 24 bulan.

3. Banding dan Gugatan

Sebelum membahas lebih jauh, marilah kita bahas terlebih dahulu

mengenai pengertian dan maksud daripada banding. Hal ini penting,

dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman tentang banding.

Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia Modern (Muh. Ali), disebutkan

bahwa banding : berarti persamaan, berimbang dan juga berarti mengadu

kepada pengadilan yang lebih tinggi. Menurut UU No. 11/1995 Jo. UU

No. 39/2007, pengadilan dimaksud adalah Lembaga Banding (Pengadilan

Pajak).

Yang dimaksud banding (termasuk gugatan) disini, merupakan usaha

untuk mencari keadilan dan kepastian hukum yang diajukan kepada

lembaga yang lebih tinggi yang berhak untuk memutuskan. Namun

keberhasilannya tergantung pada pihak-pihak yang terkait, terutama

lembaga yang berkewenangan menetapkan keputusannya.

Banding dan Gugatan dibidang Cukai diatur dalam pasal 43 A dan pasal

43 B, yang secara garis besarnya, adalah sebagai berikut :

a. Banding diajukan atas penolakan keberatan yang diajukan kepada

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, berkaitan dengan penetapan

kekurangan pembayaran cukai dan/atau sanksi administasi berupa

denda ; dan

b. Gugatan diajukan berkaitan dengan penolakan keberatan yang

diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, atas pencabutan ijin

usaha dibidang cukai bukan atas permohonannya sendiri (Pasal 14

ayat (4) huruf b, c, d, e, f, g, h, atau i).

Pengajuan permohonan banding dan gugatan tersebut diatas dapat

dilakukan paling lama dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak

tanggal penetapan atau keputusan, hanya diajukan kepada Pengadilan

Pajak.


76

B. Contoh

Seorang Pengusaha Pabrik Etil Alkohol di Malang mengajukan keberatan

kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Malang, atas penetapan

kekurangan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda, ketika

dilakukan pencacahan persediaan Etil Alkohol yang ada di pabriknya.

Namun atas pengajuan keberatan tersebut, Direktur Jenderal Bea dan

Cukai memutuskan untuk menolak keberatan dimaksud. Karena si

Pengusaha bersangkutan merasa benar atas pembukuan yang dilakukannya

terhadap Etil Alkohol yang ada di pabriknya, maka atas penolakan DJBC

tersebut diatas, Pengusaha bersangkutan mengajukan banding kepada

Pengadilan Pajak di Jakarta.

5.2. Latihan 4

1. Apa definisi dari sanksi dan apa saja sanksi yang diatur dalam UU No.

11/1995 Jo. UU No. 39/2007 tentang Cukai, akan menyampaikan Surat Paksa

kepada yang bersangkutan ?.

2. Sebutkan pasal-pasal yang menjelaskan tentang sanksi-sanksi tersebut dalam

Undang-Undang No. 11/1995 Jo. Undang-Undang No. 39/2007 tentang Cukai

?

3. Upaya hukum dari sanksi tersebut adalah keberatan. Sebutkan pasal-pasal

yang mengatur tentang keberatan pada Undang-Undang No. 11/1995 Jo.

Undang-Undang No. 39/2007 tentang Cukai ?.

4. Siapa saja yang dapat mengajukan keberatan tersebut ?.

5. Apakah yang dimaksud dengan banding, sebutkan pasal-pasal yang mengatur

tentang keberatan pada Undang-Undang No. 11/1995 Jo. Undang-Undang No.

39/2007 tentang Cukai, dan apa bedanya dengan gugatan ?, Jelaskan.

5.3. Rangkuman

Peserta Diklat yang baik!


77

Untuk mempermudah Saudara dalam memahami materi kegiatan belajar 4 ini,

maka Penulis merangkumnya dalam bentuk sebagai berikut :

a. Untuk tegaknya ketentuan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan

cukai, maka diperlukan adanya Sanksi.

b. Sanksi dibagi atas dua jenis, yaitu :

i. Sanksi Administrasi ;

ii. Sanksi Pidana.

c. Demi rasa keadilan dan kepastian hokum, maka bagi mereka yang terkena

sanksi, memiliki hak upaya hukum, yaitu mengajukan :

i. Keberatan ; dan/atau

ii. Banding dan Gugatan

d. Yang berhak mengajukan keberatan adalah :

i. Orang Pribadi atau Badan Hukum ;

ii. Pengusaha Pabrik ; atau

iii. Pengusaha Tempat Penyimpanan

e. Yang berhak mengajukan banding dan/atau gugatan, adalah :

i. Orang atau Badan Hukum yang ditolak keberatan yang diajukannya

kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, berkaitan dengan penetapan

kekurangan pembayaran cukai dan/atau sanksi administasi berupa denda ;

dan

ii. Orang atau Badan Hukum yang ditolak keberatan yang diajukannya

kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, berkaitan dengan dicabutnya ijin

usahanya dibidang BKC bukan atas permintaan sendiri.



78

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN


A. Uraian

Para Peserta Diklat yang baik!

Kini tibalah saatnya Saudara sampai pada kegiatan belajar yang terakhir, yaitu

: Ketentuan Pidana dan Penyidikan. Setelah sekian banyak materi pelajaran

yang Saudara telah serap, Penulis yakin Saudara telah banyak menguasai

materi tentang cukai.

Dalam kegiatan belajar ini penulis bagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Ketentuan Pidana

Di dalam UU No. 11/1995 Jo. UU No. 39/2007, kita telah mengenal adanya

dua sanksi di bidang cukai, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sedangkan sanksi administrasi telah dibahas di dalam kegiatan belajar 4, maka

pada kegiatan belajar 5 ini, kita akan membahas secara khusus mengenai

sanksi pidana.

Menurut Prof. Subekti, SH (Mantan Ketua Mahkamah Agung) pengertian

pidana yang berasal dari bahasa Jawa Kuno, mengandung arti : hukuman atau

sanksi, sedangkan pengertian sanksi bisa juga berarti pinalti.

Sanksi pidana menurut UU No. 11/1995 Jo. UU No. 39/2007, terdiri dari 9

pasal, tersebar dari pasal 50 sampai dengan pasal 58. Untuk lebih jelasnya bisa

dilihat pada daftar lampiran yang terlampir pada Modul ini.

Undang-Undang tentang Cukai yang baru yaitu UU No. 11/1995 Jo. UU No.

39/2007, mengatur tentang ketentuan pidana, jauh berbeda dengan Undang-

Undang Cukai yang lama yang sama sekali tidak mengatur tentang ketentuan

tersebut. UU No. 11/1995 Jo. UU No. 39/2007 lebih menekankan pada akibat

yang menyebabkan kerugian negara. Oleh karena itu ketentuan yang berkaitan


79

dengan hal tersebut, didefinisikan sebagai tindak pidana. Yang dimaksud

dengan kerugian negara adalah tidak diterimanya pungutan negara berupa

cukai yang seharusnya menjadi hak negara.

Selanjutnya yang berhak untuk memutuskan sanksi pidana adalah Pengadilan

Negeri. Hal ini mengandung arti keputusannya berdasarkan penetapan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri bersangkutan. Apabila keputusan bersangkutan

tidak diterima, maka pihak terkait berhak untuk mengajukan banding ke

Pengadilan Tinggi.

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud diatas, diatur di dalam pasal 50

sampai dengan pasal 58, meliputi ketentuan antara lain :

a) Pelangaran atas perizinan (NPPBKC) yang dilakukan baik oleh orang

pribadi atau badan hukum, dengan maksud untuk mengelakan pembayaran

cukai yang diwajibkan ;

b) Pelanggaran atas pengeluaran BKC dari Pabrik atau Tempat Penyimpanan,

tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku dengan maksud untuk

mengelakan pembayaran cukai yang diwajibkan ;

c) Pelangaran atas kewajiban menyerahkan pembukuan, catatan, dan/atau

dokumen berkaitan dengan kegiatan usaha (termasuk data elektronik) yang

palsu atau dipalsukan ;

d) Pelangaran atas penyerahan penawaran, penjualan, atau penyediaan untuk

penjualan BKC yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak

dilekati dengan pita cukai, atau tidak dibubuhi dengan tanda pelunasan

cukai lainnya ;

e) Pelanggaran atas perbuatan melawan hukum berupa :

• Peniruan dan pemalsuan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya

;

• pembelian, penyimpanan, penggunaan, penjualan, penawaran,

penyerahan, penyediaan untuk dijual, atau pengimporan pita cukai atau

tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan ; atau

• penggunaan, penjualan, penawaran, penyerahan, penyediaan untuk

dijual, atau pengimporan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya

yang sudah dipakai.


80

f) Pelanggaran atas penimbunan, penyimpanan, kepemilikan, penjualan,

penukaran, perolehan, atau pemberian BKC yang diketahuinya atau patut

harus diduganya berasal dari tindak pidana ;

g) Pelanggaran atas perizinan pembukaan, pelepasan atau perusakan kunci

atau tanda pengamanan ;

h) Pelanggaran atas penawaran, penjualan, aatau penyerahan pita cukai atau

tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli,

menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai

lainnya yang bukan haknya ;

i) Pelanggaran atas ketidak sahan :

• pengaksesan secara elektronik yang berkaitan dengan pelayanan

dan/atau pengawasan di bidang cukai ;

• Perbuatan tersebut diatas mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan

negara berdasarkan undang-undang cukai ini.

Bentuk sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 sampai dengan

pasal 58 daiatas, adalah sebagai berikut :

i. Penjara dan denda ;

ii. Penjara dan /atau denda ; atau

iii. Denda saja.

Perlu dijelaskan disini bahwa apabila pidana denda tidak dibayar oleh yang

bersangkutan, maka sebagai gantinya diambilkan dari kekayaan dan/atau

pendapatan yang bersangkutan. Jika penggantian tidak dapat dipenuhi maka

pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Selanjutnya BKC yang tersangkut dengan tindak pidana bersangkutan,

dirampas negara, termasuk barang-barang lainnya yang terkait dengan tindak

pidana tersebut.

Bagaimana kalau tindak pidana itu dilakukan oleh Badan Hukum?

Terhadap badan hukum pidana pokok yang dijatuhkan, senantiasa berupa

denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Namun apabila

tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak

menghapuskan pidana denda maka tindak pidana tersebut diancam dengan

penjara dan pidana denda.


81

2. Penyidikan

a. Pengertian Penyidik

Berdasarkan pasal 1 UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana,

disebutkan bahwa : penyidik adalah pejabat POLRI atau pajabat Pegawai

Negeri Sipil tertentu (PPNS) yang diberi kewenangan khusus oleh UU

untuk melakukan penyidikan.

b. Maksud Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut

cara yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana, untuk

mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

c. Kewenangan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Bea dan Cukai.

Sebagaimana diuraikan pada kegiatan belajar 3 butir II a telah diuraikan

secara rinci mengenai kewenangan PPNS Bea dan Cukai. Kewenangan

tersebut terdiri atas 14 butir. Jadi yang berwenang melakukan penyidikan

dalam penanganan tindak pidana di bidang cukai adalah PPNS Bea dan

Cukai atau bisa disebut sebagai Penyidik Khusus bukan Penyidik Umum.

d. Hubungan Penyidik, Jaksa dan Hakim telah diuraikan sebelumnya bahwa

tugas penyidik mencari bukti dan menemukan tersangkanya. Sedangkan

untuk langkah selanjutnya adalah menyampaikan atau menyerahkan hasil

penyidikannya kepada Jaksa selaku Penuntut Umum. Jaksa selaku

Penuntut Umum yang mewakili public, meneruskan suatu tindak pidana

dalam hal ini tindak pidana di dalam bidang cukai, kepada Pengadilan

Negeri. Sedangkan Hakim selaku pelaksana kewenangan Pengadilan

Negeri yang melalui Majelis Hakim yang memutuskan perkara tindak

pidana di bidang Cukai. Jadi jelaslah keputusan akhir suatu tindak pidana

di bidang cukai berada ditangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri.

e. Penghentian Penyidikan


82

Proses penyidikan yang sedang berjalan, dapat dihentikan oleh :

i. Penyidik yang bersangkutan, dikarenakan :

1. Tidak cukup bukti ;

2. Bukan merupakan tindak pidana yang dituduhkan ;

3. Demi hukum.

ii. Penghentian penyidikan adalah kewenangan Jaksa Agung atas

permintaan Menteri Keuangan, untuk kepentingan penerimaan negara.

Penghentian penyidikan ini hanya dilakukan setelah yang bersangkutan

melunasi cukai yang tidak dan/atau kurang dibayar ditambah dengan

sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai

yang tidak dan/atau kurang dibayar.

6.2. Latihan 5

1. Coba sebutkan pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana dan

penyidikan pada UU No. 11/1995 Jo. UU No. 39/2007, tentang cukai ?

2. Ada beberapa definisi tentang sanksi pidana, coba jelaskan masing-masing dan

apa bentuk sanksi pidana tersebut ?

3. Jelaskan pengertian dan maksud dari penyidikan ?

4. Apa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan, dan apa sebabnya hal

tersebut dilaksanakan ?

5. Selain penyidik yang bersangkutan siapa lagi yang dapat menghentikan proses

penyidikan tersebut ?

6.3. Rangkuman


Dari uraian yang panjang lebar tersebut diatas, dapat Penulis rangkum dengan

maksud agar mempermudah pemahaman Saudara. Rangkuman dimaksud Penulis

sajikan sebagai berikut :

a. Pidana berarti hukuman atau sanksi yaitu suatu beban atau keadaan yang harus

dipikul oleh terpidana.


83

b. Undang-undang No. 11/1995 Jo. UU No. 39/2007 tentang Cukai

mengklasifikasikan suatu tindakan sebagai tindak pidana apabila

mengakibatkan kerugian negara.

c. Bentuk sanksi pidana dapat berupa sebagai berikut :

i. Penjara dan denda ;

ii. Penjara dan/atau denda ; atau

iii. Denda saja.

d. Menurut UU No. 8/1981 penyidik dibagi dua yaitu :

i. Penyidik Umum (Polri)

ii. Penyidik Khusus (PPNS)

e. Tujuan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan

bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna

menemukan tersangkanya.

f. Hasil kerja penyidik disampaikan kepada Jaksa selaku Penuntut Umum untuk

diteruskan ke Pengadilan Negeri guna mendapatkan kepastian hukum

(diputuskan perkaranya).

7. Test Formatif

A. Simaklah dengan baik materi yang terkandung dalam Modul ini.

B. Selanjutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan secara spontan, artinya pada

waktu Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak diperkenankan

melihat ke Modul maupun kunci jawabannya, tetapi jawablah menurut apa

yang ada dalam pikiran Anda.

Pilihan Ganda !

1. Pengawasan dibidang cukai secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu :

a. Pengawasan Administratif dan Pengawasan Fisik

b. Pengawasan Internal dan Pengawasan Eksternal

c. Pengawasan langsung dan Pengawasan tidak langsung

d. Pengawasan terbuka dan Pengawasan tertutup

2. Dalam pengawasan administratif pengusaha pabrik berkewajiban untuk :


84

a. Mencatat dalam Buku Persediaan mengenai Barang Kena Cukai yang

dibuat di pabrik, dimasukkan ke pabrik atau dikeluarkan dari pabrik.

b. Memberikan secara berkala kepada Kepala Kantor tentang BKC yang

selesai dibuat.

c. Memberikan laporan ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai


3. Dalam pengawasan administratif, kewajiban bagi Pengusaha Tempat

Penyimpanan adalah :

a. Mencatat dalam Buku Persediaan mengenai Barang Kena Cukai yang

dibuat di pabrik, dimasukkan ke pabrik atau dikeluarkan dari pabrik.

b. Mencatat dalam Buku Persediaan mengenai BKC yang dimasukkan ke

atau dikeluarkan dari Tempat Penyimpanan.

c. Memberikan secara berkala kepada Kepala Kantor tentang BKC yang

selesai dibuat.

d. Memberikan laporan ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

4. Dalam pengawasan administratif, kewajiban bagi Pejabat Bea dan Cukai

sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan Buku Rekening BKC untuk setiap Pengusaha Pabrik

atau Pengusaha Tempat Penyimpanan mengenai BKC tertentu yang masih

terutang Cukai yang berada didalamnya.

b. Mencatat BKC yang masih terutang Cukai atas pemberitahuan berkala

yang diberitahukan oleh Pengusaha Pabrik dan pemasukan atau

pengeluaran BKC ke atau dari pabrik atau Tempat Penyimpanan ke dalam

Buku Rekening Barang Kena Cukai.

c. Pernyataan a dan b salah


5. Pada pengawasan fisik pejabat Bea dan Cukai mempunyai wewenang di

bawah ini, kecuali :

a. Pejabat Bea dan Cukai dapat mencacah BKC tertentu yang ada di Pabrik

atau Tempat Penyimpanan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan

pemeriksaan atas Pabrik, Tempat Penyimpanan BKC yang belum dilunasi

cukainya atau memperoleh pembebasan cukai dan Pejabat Bea dan Cukai


85

berwenang melakukan pemeriksaan atas bangunan atau tempat lain secara

langsung atau tidak langsung berhubungan dengan bangunan atau tempat

lain yang dimaksud poin pertama.

b. Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang memeriksa Tempat Penjualan

Eceran atau tempat lain yang didalamnya terdapat BKC dan Pejabat Bea

dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana

pengangkut serta BKC yang berada di atasnya.

c. Pejabat Bea dan Cukai berwenang mengambil contoh BKC untuk

diperiksa lebih lanjut dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya.

d. Pejabat Bea dan Cukai berwenang mengunci, menyegel, dan/atau

melekatkan tanda pengaman yang diperlukan pada bagian-bagian dari

pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Penjualan Eceran, tempat-tempat

lain atau sarana pengangkut yang didalamnya terdapat BKC guna

pengamanan Cukai.

6. Didalam pabrik BKC dilarang :

a. Menghasilkan barang selain Barang Kena Cukai yang di tetapkan dalam

surat ijin yang bersangkutan.

b. Menyimpan atau menyediakan pita cukai yang telah dipakai.

c. Menyimpan atau menyediakan pengemas BKC yang telah dipakai dengan



7. Didalam Tempat Penyimpanan dilarang :

a. Menyimpan BKC tertentu yang telah dilunasi cukainya atau yang

mendapat pembebasan cukai.

b. Menghasilkan barang selain Barang Kena Cukai yang di tetapkan dalam


c. Menyimpan barang selain BKC tertentu yang ditetapkan dalam surat ijin

bersangkutan.

d. Pernyataan a dan c benar.

8. Barang Kena Cukai yang telah dilunasi cukainya atau yang mendapatkan

pembebasan cukai yang kedapatan berada di dalam Tempat Penyimpanan

dapat dianggap sebagai BKC yang :


86

a. Belum dilunasi cukainya atau tidak mendapatkan pembebasan cukai.

b. Sudah dilunasi cukainya dan mendapatkan pembebasan cukai.

c. Belum dilunasi cukainya tetapi mendapatkan pembebasan cukai.

d. Sudah dilunasi cukainya tetapi mendapatkan pembebasan cukai.

9. Ditempat usaha importir BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan

pita cukai dilarang :



b. Menyimpan atau menyediakan pita cukai yang telah dipakai.



d. Pernyataan b dan c benar.

10. Di tempat penjualan eceran BKC yang pelunasan cukainya dengan cara

pelekatan pita cukai dilarang:



b. Menyimpan atau menyediakan pita cukai yang telah dipakai dengan pita

cukai yang masih utuh.



d. Pernyataan b dan c benar.

11. Wewenang umum dari Pejabat Bea dan Cukai adalah, kecuali:

a. Memeriksa, mencegah dan menyegel BKC, Menggunakan senjata api

dalam bertugas, Meminta bantuan instansi lainnya dan Memeriksa pabrik,

Tempat Penyimpanan dan tempat-tempat lain yang digunakan untuk

menyimpan BKC yang belum dilunasi Cukainya atau memperoleh

pembebasan cukai.

b. Memeriksa Tempat Penjualan Eceran atau tempat-tempat lain yang

didalamnya terdapat BKC, Mengambil contoh Barang Kena Cukai dan

Menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut yang mengangkut BKC.

c. Menahan pelaku yang melakukan tindak pidana.


87

d. Memeriksa Buku, catatan atau dokumen yang berkaitan dengan Barang

Kena Cukai dan Mengunci, menyegel dan atau melekatkan tanda

pengaman pada bagian-bagian dari pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat

Penjualan Eceran, Tempat-tempat lain atau sarana pengangkut yang

didalamnya terdapat BKC, guna pengamanan Cukai.

12. Dikatakan Wewenang khusus adalah wewenang yang dimiliki pejabat Bea dan

Cukai tertentu saja dikarenakan ada Undang-Undang lain khusus

mengaturnya. Wewenang ini biasa disebut juga sebagai :

a. wewenang yuridis

b. wewenang edukatif

c. wewenang eksekutif

d. wewenang advokatif

13. Wewenang Khusus terdiri dari :

a. Wewenang Penyidikan

b. Wewenang Penyitaan

c. Wewenang Penangkapan

d. Wewenang pada pernyataan a dan b benar

14. Berkaitan dengan tindak pidana di bidang cukai, maka sesuai UU No. 8/81

tentang KUHP maka yang berhak memeriksa/menyidik adalah :

a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai (PPNSBC).

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

c. Penyidik Polisi Republik Indonesia

d. Penyidik Jaksa Penuntut Umum.

15. PPNS Bea dan Cukai karena kewajibannya berwenang, kecuali :

a. Menerima laporan atau kereangan dari seseorang tentang adanya tindak

pidana dibidang cukai; Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi; Melakukan penangkapan dan penahanan

terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana dibidang cukai;

Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara; dan Memotret dan/atau merekam malalui media


88

audio visual terhadap orang, barang, sarana pengangkut atau apa saja yang

dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana dibidang cukai.

b. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-

undang ini dan pembukuan lainnya; Mengambil sidik jari orang;

Menggeledah rumah tinggal, pakaian dan bahan; Memberikan tanda

mengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dipakai sebagai bukti

sehubungan dengan tindak pidana dibidang cukai; dan Menggeledah

tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat

didalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana dibidang cukai.

c. Melakukan tindakan penyiksaan sebagai sarana mengorek keterangan

dalam penyidikan.

d. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat

dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang Cukai;Menyuruh

berhenti seorang tersangka pelaku tindak pidana dibidang cukai serta

memeriksa tanda pengenal diri tersangka; Menghentikan Penyidikan; dan

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana dibidang cukai menurut hukum yang bertanggung jawab.

16. Berkenaan dengan utang cukai yang harus dilunasi/ditagih, maka sebagai

salah satupajak, yaitu pajak tidak langsung maka UU No. 19/97 jo. UU No.

19/2000 tentang Penagihan Utang Pajak dengan Surat Paksa mencakup pula

utang Cukai. Yang berhak melaksanakan penyitaan adalah :

a. Juru Sita Bea dan Cukai guna melakukan penagihan utang cukai.

b. Juru tagih bea dan cukai guna melakukan penagihan utang cukai.

c. Juru Bayar Bea dan Cukai guna melakukan penagihan utang cukai.

d. Debt Collector swasta guna melakukan penagihan utang cukai.

17. Adapun wewenang juru sita Bea dan Cukai adalah:

a. Menyampaikan Surat Paksa

b. Melaksanakan Penyitaan Barang

c. Melakukan Pencekalan dan Penyanderaan

d. Pernyataan a, b dan c benar


89

18. Wewenang khusus disamping harus mengikuti pendidikan khusus harus pula

diangkat secara khusus berdasarkan Undang-Undang khusus yang

mengaturnya. Adapun pengangkatan tersebut adalah sebagai berikut :

a. PPNS Bea dan Cukai diangkat oleh Menteri Kehakiman dan HAM

b. Juru sita Bea dan Cukai diangkat oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan

Cukai setelah memenuhi persyaratan tertentu.

c. PPNSBC dan Juru sita dilantik oleh Badan Pendidikan dan Latihan Bea

dan Cukai.


19. Proses penyidikan yang sedang berjalan dapat dihentikan oleh :

a. Pejabat Bea dan Cukai

b. Penyidik yang bersangkutan

c. Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan, untuk kepentingan

penerimaan negara.

d. Pernyataan b dan c benar

20. Penyidik dapat menghentikan proses penyidikan yang sedang berjalan,

dikarenakan, kecuali :

a. Tidak cukup bukti

b. Atas permintaan Pejabat tertentu

c. Bukan cukup pidana yang dituduhkan

d. Demi hukum

8. Kunci Jawaban Test Formatif

1. a 11. c

2. d 12. a

3. d 13. d

4. d 14. a

5. c 15. c

6. d 16. a

7. d 17. d

8. a 18. d


90

9. d 19. d

10. d 20. b

9. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Para Peserta Diklat yang baik,

Latihan dan Tes Formatif telah Anda kerjakan. Namun demikian cobalah periksa

kembali dengan teliti, apakah Anda telah menjawabnya dengan benar ?. Apabila

Anda telah menjawabnya dengan baik dan benar (yang dimaksud dengan benar

bila telah mencapai nilai + 80 %), maka Anda telah mengusai materi pelajaran ini

dengan baik. Dengan hasil tersebut, maka Anda dapat mempelajari Modul

berikutnya.

Selamat Belajar dan Semoga sukses selalu.

10. Daftar Pustaka

1. NKRI Undang-Undang No. 10/1995 tentang Kepabeanan

2. NKRI Undang-Undang No. 11/1995 Jo. Undang-Undang No.

39/2007 tentang Cukai

3. NKRI Undang-Undang No. 17/1997 jo. UU No. 14/2002

tentang Pengadilan Pajak

4. NKRI Undang-Undang No. 10/1997 jo. UU No. 19/2000

tentang Penagihan Utang Pajak Dengan Surat Paksa

5. NKRI Undang-undang No. 8/1981 tentang Hukum Acara

Pidana

6. Pemerintah RI Peraturan Pemerintah No. 23/1996 tentang Penindakan

di Bidang Cukai dan produk hukum lainnya yang

berkaitan dengan pelaksanaan UU No. 11/1995 tentang

Cukai

7. Pemerintah RI Peraturan Pemerintah No. 24/1996 tentang Sanksi

Administrasi di Bidang Cukai

8. Pemerintah RI Peraturan Pemerintah No. 25/1996 tentan Izin

Pengusaha Barang Kena Cukai


91

9. Pemerintah RI Peraturan Pemerintah No. 5/1997 tentang Nomor Pokok

Pengusaha Barang Kena Cukai

10. Departemen Keputusan Menteri Keuangan No.

Kep.02/KMK.01/2001 Keuangan RI tentang Struktur Organisasi

Departemen Keuangan RI.

2. modull dtsd undang undang cukai

Documents