ETIKA KEPERAWATAN

Etika adalah aturan atau norma yang dapat digunakan sebagai acuan bagi prilaku seseorang yang berkaitan dengan baik dan buruknya seseorang dan merupakan suatu kewajiban serta tanggung jawab moral. Dan perawatan merupakan suatu bidang yang berdampak pada kesejahtraan manusia. Bisa didefenisikan keperawatan yaitu untuk mengatur hubungan pasien dan perawat.

Etika keperawatan merupakan norma yang dianut oleh perawat untuk bertingkah laku yang digunakan kepada pasien, keluarga dan tenaga kesehatan yang lainnya. Itulah yang dimaksud sifat profesional.

Didalam etika keperawatan perlu adanya legalisasi yang berefek jika adanya sesuatu yang tidak dilakukan atau melakukan hal yang tidak boleh harus ada hukum yang memberi sanksinya yang bisa

di sebut Kode Etik Keperawatan. Kode etik keperawatan adalah suatu tuntunan tentang prinsip-prinsip umum yg telah diterima oleh suatu profesi.

Kode etik kepaerawatan adalah merupakan suatu pernyataan komperhensif dari profesi yang memberikan tuntunan bagi anggotanya dalam melaksanakan praktek keperawatan baik yang berhubungan denga pasien,keluarga, masyarakat, teman sejawat, diri sendiri & tim kesehatan lain yang berfungsi untuk:

- Memberi dasar dalam mengatur hubungan

- Memberi dasar dalam memberi tindakan keperawatan

- Membantu masyarakat untuk mengetahui pendalaman dalaman

melaksanakan suatu praktek

- Menjadi dasar dalam membuat kurikulum keperawatan (Kozier &

Erb,1989)

Prinsip-prinsip utama dalam keperawatan yang terdiri dari 6 prinsip, yaitu:

• Autonomi, Klien berhak menentukan sendiri

• Justice, Tidak membedakan klien

• Veracity, mengatakan yang sebenarnya

• Benefisiensi, tidak merugikan klien

• Avoiding killing, menghargai kehidupan

• Fidelity,kewajiban perawat untuk setia pada komitmennya

Respect Autonomi

Defenisi dari Autonomi yaitu:

• Klien berhak akan dirinya

• Klien berhak menentukan persetujuan

Autonomi action, yaitu tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan keinginan klien, berdasarkan ruang lingkup, yaitu:

- Ada tujuan - Klien mengerti mengapa suatu tindakan harus dilakukan - Tidak dipengaruhi oleh orang lain

Benefisiensi

Adalah sesuatu yang dilakukan oleh perawat untuk mendukung Respect Autonomi yaitu: Mengatakan yang sebenarnya, Menghormati privasi klien, Informasikan setiap tindakan, dan Selalu memberikan persetujuan pada setiap tindakan yang dilakukan.

Segala sesuatu harus didasarkan niat baik, bertujuan baik untuk kepentingan klien. Setiap tindakan dapat menentukan keuntungan klien

Suatu kewajiban yang tidak menyebabkan injury:

> Lakukan sesuatu tanpa menyebabkan injury

> Ada standar prosedur

> Ada standar tenaga untuk melakukan prosedur

ISSUE BIOTHICS DALAM KEPERAWATAN

Ada 2 Issue bioethics dlm keperawatan yaitu Aborsi dan Euthanasia.

Euthanasia dalam bahasa latin Eu berarti mudah, bahagia atau baik. Thanatos berarti kematian. Euthanasia berarti kematian yang baik (happy death). Dalam pengertian yang lebih luas adalah tindakan tanpa rasa sakit yang menyebabkan kematian seseorang yang menderita penyakit yang tdk dapat disembuhkan. Euthanasia ini disebut mercy killing.

Latar belakang Euthanasia adalah bila seorang tidak dapat disembuhkan, sementara pasien dalam keadaan menderita seperti tidak berfungsinya organ-organ tubuh, dan kesakitan.

Di Swis dan Jerman pembunuhan atas belas kasihan tidak dianggap sebagai kejahatan, di Amerika dianggap kejahatan, di Indonesia eutonasia dilarang Pasal 340, P.338, 344 KUHAP. Dalam hukum kesehatan, ada 2 pengertian mati yaitu : - Jika batang otak tidak berfungsi, jika jantung dan paru-paru tidak berfungsi.

Dari segi pelaksanaannya, Euthanasia di bagi menjadi 2 yaitu Euthanasia pasif, yaitu perbuatan menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang perlu untuk mempertahankan hidup manusia. Dan Euthanasia aktif. Dari segi permintaan Euthanasia di bagi 2 yaitu volunter dan involuntir.

Pernyataan yang mendukung euthanasia.

Hak otonomi seseorang untuk membuat pilihan mengenai kehidupannya. Hak untuk mempertahankan kehormatannya. Mengurangi penderitaan. Keadilan & Permintaan untuk diperlakukan secara fair.

Pernyataan yang tidak menyetujui euthanasia

Adanya doktrin bhw kehidupan itu suci

• Kemungkinan salah diagnosa & adanya kemungkinan sembuh.

• Resiko penganiayaan.

• Diskrimisasi, memperlakukan hidup orang lain lebih rendah dibanding dengan yang lainnya.

• Euthanasia & Perawat

• Dokter lebih berwenang melakukan euthanasia dengan bantuan perawat dalam pelaksanaannya

4 type kasus keputusan medis dilakukannya euthanasia :

- Pasien2/ terminal.- DNR.- Kasus2/ dg over dosis.- Pencabutan alat2/ bantuan hdp.

KEWENANGAN PERAWAT DLM PRAKTIK KEPERAWATAN

Kepmenkes No 1239/Menkes/SK/XI/2001 pasal 15 menyebutkan bahwa perawat berwenang untuk :

a. Melaksanakan asuhan keperawatan yg meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan dan evaluasi

b. Tindakan keperawatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (a) meliputi : intervensi keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan & konseling kesehatan

Intervensi keperawatan adalah tindakan yg dilakukan berdasarkan penilaian & pengetahuan klinis yg dilakukan oleh perawat untuk meningkatkan status kesehatan klien. Observasi adalah tindakan pemantauan & pencatatan perkembangan kondisi klien. Konseling adalah proses bantuan interaktif yang berfokus pada kebutuhan, masalah klien atau org dekat klien untuk meningkatkan atau mendukung koping penyelesaian masalah & hubungan interpersonal. Pendidikan kesehatan adalah pengembangan, pemberian instruksi & pengalaman pembelajaran untuk memfasilitasi perkembangan adaptasi tingkahlaku yg mendukung kesehatan individu,keluarga, kelompok & komunitas.

PPNI menetapkan Tindakan Keperawatan yang dimaksud dlm pasal 15 Yaitu (b) berdsrkan KDM yang merupakan bidang garapan keilmuan keperawatan yaitusebagai berikut :

- Kebutuhan Individu.

- Kebutuhan keperawatan keluarga, kelompok dan masyarakat.

Kebutuhan Individu:

• Memenuhi kebutuhan O2

• Memenuhi kebutuhan nutrisi

• Memenuhi kebutuhan integritas jaringan

• Memenuhi kebutuhan cairan & elektrolit

• Memenuhi kebutuhan eliminasi

• Memenuhi kebutuhan eliminasi urin

• Menenuhi kebutuhan kebersihan diri & lingkungan

• Memenuhi kebuthan istirahat tidur

• Memenuhi kebutuhan obat-obatan

• Memenuhi kebutuhan sirkulasi

• Memenuhi kebutuhan keamanan & keselamatan

• Memenuhi kebutuhan manajemen nyeri

• Memenuhi kebutuhan aktivitas & exercise

• Memenuhi kebutuhan psikososial & spiritual

• Memenuhi kebutuhan interaksi sosial

• Memenuhi kebutuhan ttg perasaan kehilangan, menjelang ajal

• Memenuhi kebutuhan seksual

• Memenuhi kebutuhan lingkungan sehat

• Memenuhi kebutuhan ibu hamil

• Memenuhi kebutuhan ibu melahirkan

• Memenuhi kebutuhan bayi baru lahir

• Memenuhi kebutuhan ibu postpartum

• Memenuhi kebutuhan pasangan usia subur

• Memenuhi kebutuhan remaja putri

• Memenuhi kebutuhan pranikah

• Memenuhi kebutuhan menopause

• Kebutuhan Keperawatan Keluarga, Kelompok & Masyarakat

1. Kebutuhan keperawatan keluarga, meliputi :

Melakukan pengkajian kep klg

Melaksanakan analisis data & mermskan diagnosis kep klg

Merencanakan tindakan kep klg

Melaksanakan tindakan kep klg

Melakukan evaluasi kep klg

Melakukan dokumentasi kep klg

2. Kebutuhan kelompok dan masyarakat • Melakukan pengkajian kep kelompk & masy

• Melaksanakan analisis data & merumuskan diagnosa kep kel & masy

• Merencanakan tindakan kep kel & masy

• Melaksanakan tindakan kep kel & masy

• Melaksanakan evaluasi kep

• Melakukan pendokumentasian

KONTROVERSI STRATEGI PENDIDIKAN KEPERAWATAN DI ERA GLOBALISASI

Untuk mewujudkan pengakuan dalam masyarakat, seorang perawat harus memperjuangkan langkah-langkah profesional sesuai denga keadaan & lingkungan sosial di Indonesia

Untuk mencapai hal tersebut diatas maka institusi pendidikan keperawatan harus melakukan perubahan secara total, yaitu :

- Standarisasi jenjang, kualitas dari institusi- pendidikan keperawatan Standarisasi kurikulum & evaluasi bertahap terhadap staf

pengajar di institusi pendidikan keperawatan - Lebih meningkatkan bahasa Inggris, karena ini merupakan masalah bagi perawat yang

akan bekerja di luar negeri

Strategi pelayanan Keperawatan

• Perawat harus memiliki kemampuan intelektual, interpesonal & teknikal untuk memberikan pelayanan keperawatannya

• Selain itu juga harus mempunyai otonomi yang berarti mandiri & bersedia menanggung resiki, bertangung jawab & menganggugat terhadap tindakan yang dilakukannya

• Tapi sekarang ini dilapangan masih banyak perawat yang melakukan praktik medis atau pengobatan

Ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut terjadi yaitu:

• Kurangnya kesadaran & pengetahuan dari individu perawat itu sendiri

• Belum adanya ketetapan RUU keperawatan yang jelas

• Kurang optimalnya peran organisasi profesi keperawatan

Untuk itu sudah menjadi tugas organisasi harus berani untuk membicarakan hal tersebut & mencari pemecahan masalah untuk mengatasi hal tsb diantaranya :

• Penentuan standarisasi gaji untuk perawat

• Menciptakan sistem sirkulasi dalam penempatan perawat Indonesia ke LN

• Memberi sanksi kepada Rumah Sakit atau pelayanan kesehatan yang tidak memberi gaji sesuai dengan standar

NILAI-NILAI PROFESIONAL PRAKTIK KEPERAWATAN

Nilai-nilai profesional yang terkait dalam praktik keperawatan yaitu nilai intelektual, nilai komitmen moral, dan Otonomi kendali dan tanggugugat.

Nilai intelektual, terdiri dari 3 komponen yang sangat terkait :

- Body of knowledge

- Pendidikan spesialisasi

- Penggunaan pengetahuan dlm berpikir scr kritis & kreatif

Nilai komitmen moral, perilaku perawat harus dilandasi aspek moral yang meliputi :

1. Beneficience

2. Adil

3. Fidelity

Otonomi, kendali dan tanggung gugat

Otonomi berarti kebebasan dan kewenangan melakukan tindakan secara mandiri. Kendali mempunyai implikasi pengaturan atau pengarahan tehadap sesuatu atau orang. Tanggung gugat berarti bertanggung jawab terhadap tindakan yang telah dilakukan

MODEL PRAKTIK KEPERAWATAN PROFESIONAL

MODEL PRAKTIK KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT

- Model adalah kerangka kerja yang menyusun bagian sedemikian rupa sehingga menjadi utuh

- Model memungkinkan informasi terorganisasi dengan baik dan menunjukkan informasi paling relevan yang diperkaya dengan pengalaman (Mayer, Maiden, Lawrenz,1990).

Beberapa jenis sistem pemberian asuhan menurut Huber (1996) :

- Private Duty Nursing (perawatan kasus) yaitu seorg perawat merawat seorg klien.- Keuntungan, memungkinkan perawat hanya menfokuskan kepada kebutuhan satu

klien saja.- Kerugian, mahal karena kurang efisien dan mobilitas perawat terbatas dan terisolasi

dari rekan kerja- Dikembangkan menjadi keperawatan berkelompok

Metode Aplikasi klien atau Keperawatan Total, adalah Perorganisasi pelakuan askep untuk satu atau beberapa klien oleh satu orang perawat pada saat bertugas selama periode waktu tertentu.

Kelebihan:

1. Fokus keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien

2. Memberikan kesempatan untuk melakukan keperawatan

yang komprehensif

3. Memotivasi perawat untuk selalu bersama klien

4. Kepuasan tugas secara keseluruhan dapat dicapai

Kelemahan :

1. Beban kerja tinggi

2. Pendelegasian tugas terbatas

3. Kelanjutan keperawatan klien hanya sebagian selama perawat penanggung jawab

klien tugas

Keperawatan fungsional dilakukan dengan tiap perawat berdasarkan tugas spesifik dan bersifat teknis, seperti contoh memberi obat, memandikan klien, mengukur tanda-tanda vital.

Kelebihan :

- Sistim fungsional secara administratif sangat efisien Perawat terampil untuk tugas tertentu

- Mudah memperoleh kepuasan kerja bagi perawat- Bila kekurangan tenaga ahli dapat diganti oleh tenaga yang kurang pengalaman untuk

tugas sederhana- Memindahkan Kru untuk mngawasi stafnya

Kelemahan :

1. Klien tidak menerima askep secara holistik dan manusiawi dengan segala keunikannya sehingga

sulit untuk memuaskan klien

2. Pelajaran keperawatan terpilah-pilah

3. Apabila pekerjaan selesai perawat cenderung meninggalkan klien

4. Perawat dengan kompetensi profesional cenderung merasa bosan

5. Kepuasan kerja sulit dicapai

6. Perawat hanya melihat askep sebagai keterampilan

Keperawatan tim, diberikan oleh tim yang terdiri dari beberapa perawat dan tenaga penunjang keperawatan. Setiap tim terdiri dari ketua tim dan beberapa anggota tim. Setiap tim terlibat dalam pemberian askep yang menjadi tanggung jawab tim. Setiap anggota tim mengenal klien dan dapat berkomunikasi dengan klien.

Kelebihan :

1. Memberikan peningkatan kepuasan klien dan perawat

2. Memberikan kepuasan anggota tim dalam hubungan intrapesonal

3. Menfasilitasi pelajaran keperawatan yang komprehensif

4. Memungkinkan pencapaian proses keperawatan

5. Konflik antar staf dapat ditekan dengan rapat tim

6. Memungkinkan menyatukan kemampuan

anggota yang berbeda dengan aman dan efektif

Kekurangan :

- Memungkinkan terjadinya keterlambatan tindakan- Keberhasilan tim sangat ditentukan oleh kemampuan ketua tim dalam memimpin

timnya- Perawat yang belum terampil dan belum berpengalaman selalu tergantung atau

berlindung pada perawat yang mampu atau ketua tim

KEPERAWATAN PRIMER

Keperawatan primer merupakan pendekatan yang memungkinkan perawat untuk bertanggung jawab dan bertanggugugat terhadap klien mulai masuk sampai keluar rumah sakit. Perawat primer melakukan proses keperawatan secara menyeluruh selama klien di rawat dan bertanggungjawab selama 24jam. Askep berkesinambungan terhadap klien.

Kelebihan:

- berfokus pada kebutuhan klien yang memberikan otonomi pada perawatan dan kesinambungan asuhan.

- Model praktik keperawatan dapat diterapkan.- Memungkinkan askep yang komprehensif.- Memungkinkan penerapan proses keperawatan- Memberikan kepuasan kerja bagi perawat- Memberi kepuasan pada klien dan keluarga

Kelemahannya, sistem keperawatan primer hanya dapat dilakukan oleh perawat dengan kemampuan profesional dan biaya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan metode lain.

PELUANG DAN TANTANGAN PERAWAT

Diera reformasi yang ditandai dengan perubahan di segala bidang, termasuk bidang kesehatan tuntutan reformasi muncul karena masih ketimpangan pemberian kesehatan antar daerah, rendahnya derajat kesehatan masyarakat yang malah tertinggal.

Adanya perubahan pemahaman terhadap konsep sehat sakit, mungkin karna ilmu pengetahuan dan informasi tentang determinan kesehatan yang bersifat multifaktoral, telah mendorong pembangunan kesehatan ke arah paradigma baru yaitu paradigma sehat. Paradigma sehat adalah pemikiran dasar sehat, berorientasi pada peningkatan dan perlindungan orang sehat. Kebijakan yang diambil lebih ditekankan pada upaya promotif dan preventif. Hal tersebut dimaksudkan melindungi dan meningkatkan orang sehat menjadi lebih sehat dan produktif serta tidak jatuh sakit. Dari segi ekonomi melakukan investasi dan intervensi pada orang sehat lebih efektif daripada intervensi pada orang yang sakit.

Dalam rangka mencapai Indonesia 2010, misi Depkes adalah :

• Penggerak pembangunan berwawasan kesehatan

• Memelihara dan meningkatkan pelajaran kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau

• Mendorong kemandirian masyarakat untuk sehat

Untuk mencapai mutu tersebut telah dikembangkan pilar strategi pembangunan kesehatan yang salah satunya adalah paradigma sehat atau pembangunan berwawasan profesionalisme.

Hal tersebut dikaitkan dengan profesi kep erawatan melalui pengembangan sistem pendidikan tentang keperawatan dalam upaya mewujudkan keperawatan sebagai profesi di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk. memelihara dan meningkatkan pelaksanaan kesehatan yang berkualitas, merata, terjangkau dan perlu di dukung oleh sumber daya pelaksana kesehatan termasuk di dalamnya tenaga kep yang cukup baik dalam jumlah dan kualitas melalui penduduk tentang keperawatan.

Sebagai profesi keperawatan dituntut untuk memiliki kemampuan intelektual, uinterpesonal, kemampuan teknis dan moral. Dengan demikian diharapkan terjadi perubahan yang mendasar dalam upaya partisipasi aktif mensukseskan program pemerintah dan berwawasan luas tentang profesi keperawatan.

Ada 4 tantangan utama yang sangat menentukan terjadinya perubahan dan perkembangan keperawatan di Indonesia yang dirasakan khususnya dalam sistem pendidikan keperawatan yaitu :

• Terjadinya pergeseran pola masyarakat Indonesia

• Perkembangan IPTEK

• Globalisasi dalam pelayanan kesehatan

• Tuntutan tekanan profesi keperawatan, keyakinan bahwa keperawatan merupakan profesi harus disertai dengan realisasi pemenuhan karakteristik keperawatan sebagai profesi yang disebut profesional (Kelly & Joel,1995)

Karakteristik profesi adalah :

• Memiliki dan memperkaya body of knowledge melalui penelitian

• Memiliki kemampuan yang unik dalam memberikan pelajaran kepada orang lain

• Memiliki pendidikan yang memenuhi standar

• Terdapat pengendalian terhadap praktik

• Bertanggung jawab dan bertanggugugat terhadap tindakan yang dilakukan

• Merupakan karir seumur hidup

• Mempunyai fungsi mandiri dan kolaborasi

Praktik keperawatan sebagai tindakan keperawatan profesional, menggunakan pengetahuan teori yang mantap dan kokoh dari berbagai ilmu dasar serta ilmu keperawatan sebagai landasan untuk melakukan pengkajian, menegakan diagnosa, menyusun perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan dan mengevaluasi hasil pemberian askep. Untuk menghadapi tantangan tersebut diperlukan perawat dengan sikap yang selalu dilandasi kaidah etik profesi.

PENDIDIKAN DAN PRAKTIK KEPERAWATAN LANJUTAN

PENDIDIKAN KEPERAWATAN LANJUTAN

Secara historis pendidikan dasar dalam keperawatan mempersiapkan lulusan untuk menjadi perawat generalis. Perawat mendapatkan spesialisasi setelah menyelesaikan program dasar. Melalui kursus yang berbasis Rumah Sakit yang dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan di area spesialisasi.

Di awal abad 20 jenis spesialisasi ini biasanya berfokus pada keperawatan obstetri dan keperawatan tugas pribadi. Dengan mendapat ilmu pengetahuan yang lebih banyak dalam ilmu anatomi, fisiologi, mikrobiologi, patofisiologi dan farmakologi maka perawat menjadi lebih mampu membuat pengkajian mengenai sifat masalah klien. Peningkatan keterampilan perawat memungkinkan mereka untuk mengemban peran yang lebih aktif dalam perawatan klien.Pengetahuan dan keterampilan yang sebelumnya menjadi domain dokter secara bertahap masuk ke dalam praktik keperawatan.

Persiapan Untuk Praktik Klinis Lanjutan

Yang terdiri dari:

• Pendidikan spesialisasi yang diberikan di universitas dan sekolah tergantung pada tingkat master berkembang selama tahun 1940-an & 1950-an

• Idenya difasilitasi oleh kembalinya perawat dari layanan militer selama Perang Dunia II

• Konferensi yang disponsori oleh National league of Nursing sepakat bahwa tujuan pendidikan sarjana adalah mempersiapkan perawat generalis.

Tingkat sarjana dalam keperawatan awalnya berfokus pada peran fungsional pendidikan dan administrator. Pada saat ini perawat yang dipersiapkan di tingkat sarjana untuk perawat klinis. Tujuan utama perawat spesialis klinis adalah memperbaiki perawatan klien dan praktik keperawatan dengan berfungsi sebagai perawat ahli dalam tuntanan praktik.

Advance-Practice Nurse (APN) adalah istilah payung untuk perawat terdaftar yang memenuhi penduduk lanjutan dan persyaratan praktik klinis.

APN mencakup 4 tipe utama, yaitu:

- Perawat-bidan bersertifikat (CNM)

- Perawat spesialis klinis (CNS)

- Perawat-anesthesi terdaftar (CNRA)

- Perawat praktisi (NP)

Di Canada praktik lanjutan dalam keperawatan berkembang menjadui 3 kategori, yaitu: perawat spesialis klinis, perawat praktisi dan berbagai peran baru yangg sering dikembangkan oleh fasilitas kep kesehatan untuk memenuhi kebutuhan khusus (CNA,1997).

Ada 5 komponen yg terkait dg peran CNS yaitu praktisi, pendidik, konsultan, peneliti & pemimpin (CAN,1996)

Perawat-Anesthesi Terdaftar Bersertifikasi (CRNA)

• Perawat anesthesi merupakan salah satu peran praktik lanjutan paling awal di AS

• Perawat mulai memberikan anesthesi pada tahun1889

• Perawat-anesthesi terdaftar bersertifikasi adalah perawat terdaftar yang memiliki pendidikan lanjutan, termasuk ruang kelas dan instruksi lab dan supervisi praktik klinis dalam pemberian anesthesi kepada klien di berbagai tatanan praktik, termasuk Rumah Sakit, pusat pembedahan, rawat jalan, pusat persalinan &klinik

• American Association of Nurses Anesthesia yang didirikan tahun 1931, menetapkan program sertifikasi untuk Perawat Anesthesi pada tahun 1945 dan program akreditasi untuk pendidikan Perawat Anesthesi pada tahun1952

• Perawat Anesthesi yang bekerja dengan dokter ahli anesthesi memberikan sekitar 65% anesthesi kepada klien di AS

CRNA menangani kebutuhan anesthesi klien selama perioperatif. Tugas yang diemban dalam melaksanakan peran tersebut adalah :

• Melakukan pengkajian fisik

• Berpartisipasi dalam pendidika preoperatif

• Mempersiapkan penatalaksanaan anesthesi

• Memberikan anesthesi agar klien tetap terbebas dari nyeri

• Mempertahankan anesthesi intraoperatif

• Mengawasi pemulihan dari anesthesi

• Mengikuti proses pascaoperatif pasien dari ruang pemulihan ke unit perawatan pasien

Masa Depan Keperawatan Praktik Lanjutan

Perawat praktik lanjutan mengisi akan kebutuhan layanan perawatan primer yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau bagi klien baik di lingkungan perkotaan maupun pedesaan

Perawat terdaftar, perawat praktik lanjutan dan organisasi keperawatan profesional perlu mendidik tidak hanya masyarakat tetapi juga politisi dan legislator mengenai peran yang tepat dari perawat lanjutan

Perawat praktik lanjutan memiliki peran utama dalam mencegah penyakit dan mempromosikan kesehatan.

Harus ada suatu hubungan kerja sama dan kolaborasi yang di bina dengan pemberi perawatan kesehatan lain dalam upaya mengisi potensi dari peran praktik lanjutan

Kebutuhan perluasan cakupan praktik yang lebih jauh untuk mencakupkan hak istimewa pembuatan resep dan prosedur lain yang biasanya dilakukan oleh dokter akan terasa berlanjut sampai masanya.

Organisasi keperawatan profesional perlu memastikan standar yang tinggi untuk mendapatkan sertifikasi praktik lanjutan

Institusi pendidikan perlu kolaborasi dan bekerja sama dengan orang keperawatan profesional untuk memastikan bahwa pengalaman instruksional di ruang kelas & klinik mempersiapkan lulusan mampu mengemban peran perawat praktik lanjutan secara efektif

REGISTRASI DAN PRAKTIK PERAWAT

Lingkup kewenangan perawat dalam praktek keperawatan profesional meliputi sistem klien dalam rentang sehat sakit sepanjang daur kehidupan. Untuk mencapai Praktik Keperawatan tersebut perlu ketetapan (legislasi) yang mengatur hak dan kewajiban yang terkait dengan pekerjaan profesi. Legislasi yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan perawat. Ini merupakan ketetapan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan tindakan. Legislasi keperawatan berada dalam payung legislasi kesehatan dengan tujuan dapat mengendalikan mutu pendidikan dan praktik keperawatan.

SISTEM PENGATURAN PRAKTIK KEPERAWATAN

Alasan diperlukannya pengaturan praktik keperawatan dikarnakan:

- Perlindungan terhadap masyarakat:

1. Alasan utama mengacu pada azas untuk melindungi masyarakat

2. Dengan berkembangnya IPTEK yang berdampak terhadap pendidikan masyarakat yang meningkat, disamping itu masyarakat semakin sadar akan haknya untuk mendapat perlindungan terhadap praktik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

3. Era globalisasi yang ditandai dengan pasar bebas, tempat setiap negara dapat menawarkan “produk” dan “jasa” termasuk jasa keperawatan, sehingga masyarakat harus menentukan pilihan yang tepat agar tidak keliru

Perlindungan terhadap Perawat sebagai Pemberi Pelayanan Keperawatan

• Mencegah penyimpangan atau malpraktik

• Otonomi perawat

• Globalisasi

Pengendalian IPTEK

Perkembangan IPTEK di bidang kesehatan secara langsung mempengaruhi perkembangan keperawatan sehingga berbagai sumber daya berkembang meliputi tingkatannya mulai generalis sampai dengan subpesialis keperawatan danPerluasan spesialisasi.

Tujuan Sistem Regulasi Praktik Keperawata, yaitu:

• Menciptakan lingkungan pelakuan keperawatan yang berdasarkan keinginan merawat

• Menjamin bentuk pemberian keperawatan yang aman bagi klien

• Meningkatkan hubungan kesejawatan

• Mengembangkan jaringan kerja yang bermanfaat bagi klien

• Meningkatkan tanggungjawab profesional dan sosial

• Meningkatkan advokasi terutama bagi klien

• Meningkatkan sistem pencatatan dan pelaporan keperawatan

• Menjadi landasan untuk pengembangan karir tenaga keperawatan

LEGISLASI KEPERAWATAN

Legislasi keperawatan merupakan bagian integral dari legislasi kesehatan nasional Indonesia seperti yang tercantum dalam UU No 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, PP No 32/1996 tentang tenaga kesehatan.

Pengertian dari Legislasi keperawatan adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada yang mempengaruhi ilmu dan kiat dalam praktik keperawatan (Sand, Robles dan Robles, 1981)

Prinsip Dasar Legislasi untuk Praktik Keperawatan, yaitu:

• Harus jelas membedakan tiap kategori tenaga keperawatan

• Badan yang mengurus legislasi bertanggungjawab atas sistem pencatatan

• Pemberian lisensi berdasarkan keberhasilan penduduk dan ujian sesuai ketetapan

• Ada batas waktu minimal masa berlaku lisensi yang diberikan

• Memperinci kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh perawat

• Informasi tentang tanggungjawab legal praktik disediakan oleh institusi penduduk, profesi dan badan yang mengatur legislasi

Tujuan Legislasi diantaranya:

• Memberi perlindungan kepada masyarakat

• Menginformasikan kepada masyarakat tentang pelayanan keperawatan dan tanggung jawab para praktisi profesional

• Memelihara kualitas pelayanan keperawatan

• Memberi kejelasan batas kewenangan setiap tenaga keperawatan

• Menjamin adanya perlindungan hukum

• Memotivasi perkembangan profesi

• Meningkatkan profesinalisme tenaga keperawatan

Legislasi Keperawatan mencakup 3 komponen :

• Registrasi

• Sertifikasi

• Lisensi

Registrasi

1. Registrasi keperawatan merupakan proses administrasi yang harus ditempuh oleh seseorang yang ingin melakukan pelayanan keperawatan sesuai dengan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki

2. Registrasi merupakan suatu proses pengakuan terhadap kemampuan seorang lulusan pendidikan kep untuk mendapatkan kewenangan dan keabsahan melakukan Praktik Keperawatan

Tujuan Registrasi

- Menjamin kemampuan perawat untuk melakukan Praktik keperawatan - Mempertahankan prosedur penatalaksanaan secara objektif terhadap kasus kelalaian

tugas sesuai standar dan etik profesi - Mengidentifikasi jumlah dan kualifikasi perawat profesor dan vokasional yang akan

melakukan praktik - Mempertahankan proses pemantauan dan pengendalian jumlah dan kualitas perawat

profesional dan vokasional

Sertifikasi adalah proses pengakuan terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perilaku seorang perawat dengan cara memberikan ijazah dan sertifikat.

Tujuan sertifikasi, yaitu:

• Menyatakan pengetahuan, keterampilan dan prilaku perawat sesuai dengan penduduk tambahan yang dimilikinya

• Menetapkan kualifikasi, ruang dan lingkup praktik keperawatan

• Memenuhi persyaratan registrasi sesuai area praktik keperawatan

Lisensi

• Proses administrasi yang dilakukan oleh suatu badan independen berapa penerbitan atau perbuatan surat ijin praktik bagi tenaga keperawatan

• Lisensi berapa kewenangan kepada seorang perawat yang sudah teregistrasi untuk melaksanakan pelajaran atau praktik keperawatan

Tujuan Lisensi :

• Memberi kejelasan batas kewenangan tiap katagori tenaga kep untuk melakukan praktik keperawatan

• Mengesahkan ataumemberi bukti untuk melakukan praktik keperawatan profesional

• Meyankinkan masyarakat bahwa yang melakukan praktik mempunyai kompetensi yang diperlukan

Beberapa lisensi yang diberikan oleh suatu badan keperawatan :

• Lisensi untuk praktik keperawatan mandiri

• Praktik keperawatan berkelompok

• Praktik keperawatan di tatanan pelayanan kesehatan

Lisensi dapat ditunda atau dicabut masa berlakunya dengan berbagai alasan antara lain :

• Melakukan kesalahan ringan sampai sedang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain

• Penyalahgunaan obat atau alkohol

• Gagal mempertahankan penduduk dan keterampilan sesuai dengan periode praktik keperawatan

• Menjadi tertuduh pada tindakan kriminal

Mekanisme Legislasi

Registrasi, Persyaratan registrasi antara lain berupa kemampuan (kompetensi) yg diakui, tertuang dalam ijazah dan sertifikat

Registrasi meliputi :

1. Registrasi administrasi

2. Registrasi kompetensi

Perawat yg sdh teregistrasi mendapat Surat Ijin Perawat (SIP) dan nomor registrasi

Perawat yang tidak teregistrasi, secara hukum tidak Memiliki kewenangan dan hak untuk :

• Melakukan pengkajian

• Melakukan terapi keperawatan

• Melakukan observasi

• Memberi pddk & konseling kesehatan

• Melakukan intervensi medis yg didelegasikan

• Melakukan evaluasi tind kep diberbgi tatanan pel kes

Mekanisme registrasi terdiri dari:

• Mekanisme registrasi administrasi

• Mekanisme registrasi kompetensi yang dilakukan melalui

- Ujian registrasi nasional

- Pengumpulan kredit sesuai ketentuan yang berlaku

Mekanisme Sertifikasi yang terdiri dari:

• Perawat teregistrasi mengikuti kursus lanjutan

• Mengajukan aplikasi disertai dengan kelengkapan dokumen

• Perawat registrasi yang memenuhi persyaratan diberikan sertifikat untuk melakukan praktik kep

Mekanisme Lisensi, Perawat yang telah memenuhi proses registrasi mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk memperoleh ijin resmi dari pemerintah.

Perawat yang sudah teregistrasi dan memiliki lisensi disebut perawat register dapat bekerja ditatanan pelaksanaan kesehatan dan institusi penduduk keperawatan.

Registrasi dan Praktik Keperawatan sesuai dengan KepMenKes No 1239/2001

• Legislasi dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi tenaga keperawatan dan masyarakat

• Untuk itu perawat perlu diregistrasi, disertifikasi dan meperoleh izin praktik (lisensi)

Rangkaian Kegiatan, yaitu:

• Registrasi, sertifikasi dan izin praktik dilaksanakan oleh pejabat Pemerintah Kantor Kepala Dinas Kesehatan dan organisasi profesi

• Setiap lulusan penduduk perawat yang akan menjalankan pekerjaan keperawatan wajib memiliki SIP yang dikeluarkan oleh DinKes

• SIP adalah syarat untuk mendapatkan SIK dan SIP

• SIP sebagai bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia

• SIK sebagai bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatan

• SIPP sebagai bukti tertulis yang diberikan pada perawat untuk menjalankan praktik perawat perorangan dan kelompok

STANDAR PROFESI PERAWAT INDONESIA

PIMPINAN PUSAT PERSATUAN PERAWAT INDONESIA

Penyelesaian masalah yang memberi dampak pada kesehatan masyarakat memerlukan keterlibatan pemerintah, organisasi profesi dan pihak terkait lainnya.

Sejarah mencatat kontribusi perawat di masa penjajahan sampai Indonesia merdeka dan sampai saat ini memberikan sumbangsih yang cukup bermakna bagi pencapaian pembengunan kesehatan seutuhnya.

Pasal 32 ayat (4) : Pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu

• Pasal 53 ayat (1) : tenaga kesehatan berhak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.

• Pasal 53 ayat (2) : tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.

Kepmenkes No.1239/Menkes/SK/2001 tentang registrasi dan praktik perawat pada pasal 17 disebutkan bahaw perawat dalam menjalankan PK harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan penduduk dan pengalaman serta dalam memberikan pelajaran berkewajiban mematuhi standar profesi.

Pelayanan keperawatan adalah bentuk pelatihan fisiologis, psikologis, sosial, spiritual dan kultural yang diberikan kepada klien karena ketidakmampuan dan ketidaktahuan klien dalam memenuhi kebutuhan dasarnya yang sedang tergganggu. Fokus keperawatan adalah respons klien terhadap penyakit, pengobatan dan lingkungan (Tomey,1994).

Teori yang mendasari bentuk pelatihan keperawatan antara lain:

• Teori adaptasi Roy

• Self Care (Orem)

• Teori 14 kebthan dasar (Henderson)

• Teori sikap dan perilaku caring (Jane Watson)

• Teori sistem perilaku (Johnson)

• Sistem sosial (King)

• dll

Keperawatan sebagai profesi memiliki body of knowledge yang jelas berbeda dengan profesi lain, memiliki wadah profesi, memiliki standar dan etika profesi, akuntabilitas, otonomi dan kesejawatan (Leddy & Pepper,1993)

Perawat diharuskan akuntabel terhadap praktik keperawatan yang berarti dapat memberikan pembenaran terhadap keputusan dan tindakan yang dilakukan dengan konsekuensi dapat digugat secara hukum apabila tdk melakukan PK sesuai dengan standar profesi kaidah etik dan moral, standar praktik dan standar penduduk

Batasan dan Ruang Lingkup Praktik Keperawatan

• Praktik Keperawatan profesional merupakan tindakan mandiri perawat profesional melalui kerjasama yang bersifat kolaboratif dengan klien, keluarga dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan askep sesuai wewenang dan tanggung jawab

• Praktik Keperawatan diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan yang dinamis dan siklik meliputi pengkajian, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

STANDAR PRAKTIK KEPERAWATAN

Standar praktik merupakan salah satu perangkat yang diperlukan setiap tenaga professional. Standar praktik keperawatan membantu dan menuntun perawat dalam menjalankan tugasnya memberi asuhan keperawatan.

Penyusunan dan pelaksanaan standar praktik merupakan fungsi organisasi profesi.Komponen yang dapat dimasukkan dalam standar praktik keperawatan (College of Nurses of Ontario,1990) :

• Pernyataan tentang pengetahuan keperawatan yang harus dipahami dan dianalisis oleh perawat profesional seperti konsep dasar keperawatan, peran perawat, hubungan interpesonal, proses keperawatan, prinsip intervensi dan masalah kesehatan, situasi klien, upaya kesehatan

• Akuntabilitas profesional baik independen maupun interdependen

• Tahap demi tahap proses keperawatan

Standar Praktik Keperawatan harus membedakan antara tanggung jawab perawat profesional dengan asisten perawat. Standar PK di Indonesia telah diterbitkan oleh DepKes pertama kali pada tahun 1986. Perawat diwajibkan untuk mengikuti standar PK terbaru yang disusun berdasarkan eviden base. Standar PK secara periodik harus direvisi untuk menyesuaikan perubahan kebutuhan, ilmu dan teknologi.

Standar adalah level kerja yang diinginkan dan dapat dicapai dimana kinerja aktual dapat dibandingkan. Standar praktik keperawatan adalah pernyataan tentang apa yang dibutuhkan oleh RN dijalankan sebagai profesional keperawatan.

Standar adalah nilai atau acuan yang menentukan level praktik terhadap staf atau suatu kondisi pada pasien atau sesuatu yang telah ditetapkan untuk dapat diterima sampai pada batas wewenang tertentu (Schroeder,1991).

KUALIFIKASI PENDIDIKAN PERAWAT

Menurut jenjang pendidikan perawat dikatagorikan Lulusan SPK yang sudah dinyatakan phasing out sejak 1982 dan dikonversikan ke jenjang DIII keperawatan. Lulusan DIII kep dengan berbagai kekehasan sesuai dengan muatan lokal kurikulum masig-masing institusi penduduk. Lulusan program pendidikan Ners dengan jenjang pedidikan S1 dan gelar profesi Ners. Lulusan program pasca sarjana dan atau spesialis keperawatan untuk mendapat gelar Magister dan Ners.

Latar belakang pentingnya standar kompetensi bidang keperawatan

Di Era perdagangan bebas, tentunya memiliki problem, yaitu:

• Dampak ganda : kesempatan kerja sama antar negara seluas-luasnya di satu pihak, tapi persaingan semakin ketat di lain pihak

• Tantangan utama : meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitif di semua sektor industri termasuk dengan mengandalkan SDM yang berkualitas, kompetitif dan dapat memenuhi standar kebutuhan global.

Proses penyusunan standar kompetensi keperawatan:

• Mempelajari berbagai sumber ; standar kompetensi perawat negara lain, standar profesi lain, framework ICN, model-model pengembangan standar kompetisi (POKJA 2003-20040

• Survei atau jajak pendapat terhadap user (RS,PKM bbrp provinsi terplh (2004)

• Konvensi Nasional standar kompetisi kerja nasional bidang keperawatan untuk level vokasi dan generalis pada tanggal 1-2 Juni 2006

Dasar-dasar teori dan pertimbangan yang dipakai sebagai landasan pengembangan standar kompetisi RMCS, yaitu:

• Kebutuhan riel dari industri yankes

• Taxonomy Bloom’s theori

• Peraturan perundangan yang berlaku dan relevan

3 Domain utama kompetensi bidang keperawatan

• Praktik profesional, etis, legal dan peka budaya

• Pemberian asuhan dan manajemen asuhan keperawatan

• Pengembangan profesional

Peta Unit Kompetensi

Peta Unit Kompetisi memiliki tingkatan-tingkatan ny, yaitu Level perawat Vokasi (SPK & DIII), Level perawat Generalis (S1 Ners), dan Level perawat Spesialis (Sp)

1. Level Perawat Vokasi

Mengerjakan tugas rutin membantu perawat generalis menurut cara yang sudah ditentukan dan dibawah pengawasan perawat generalis

• Melaksanakan tindakan dalam batas kewenangan yang ditetapkan oleh badan yang memberikan lisensi praktik

• Mempertanggungjawabkan tindakan dan tetap akuntabel pd perawat generalis

2. Level Perawat Generalis

• Perawat yang telah menyelesaikan program pendidikan dasar dan umum bidang keperawatan dan diberikan kewenangan untuk melakukan praktik keperawatan

• Pendidikan dasar dan umum yang dimaksud adalah program pendidikan formal yang memberikan landasan luas dan kokoh dalam ilmu-ilmu biomedik, perilaku dan kep untuk melakukan praktik umum bidang keperawatan

• Melaksanakn peran kepemimpinan dan mempersiapkan pendidikan pasca dasar dalam bidang khusus keperawatan

Perawat generalis disiapkan & diberi kewenangan yaitu:

• Berfungsi dalam lingkup praktik keperawatan

• Berpartisipasi secara penuh sebagai anggota kesehatan

• Menyelia dan melatih tenaga-tenaga vokasi

• Diharapkan berpartisipasi dalam penelitian

3. Level Perawat Spesialis

• Bekerja diberbagai tatanan

• Berada pada level perawat lanjut baik magister atau doctoral expert pada satu bidang tertentu

• Melaksanakan pengkajian, menetapkan diagnosa, nursing treatment, mengevaluasi dan mengembangkan metode pengawasan kualitas

• Sebagai konsultan, pendidik dan pengelola adm pada level tertentu

Keperawatan dalam Perkembangan Sosial Politik

Bangsa Indonesia masih terus melaksanakan pembangunan secara terpadu dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Berbagai perkembangan dan kemajuan telah dicapai seperti bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Berbagai perkembangan tersebut secara langsung dan tidak langsung berkaitan pula dengan pembangunan kes

MASALAH PENYAKIT SECARA BERTAHAP MENGALAIM PERGESERAN

Dengan semakin tinggi rata-rata takutan ekonomi dan penduduk Bangsa Indonesia menyebabkan tuntutan masyarakat terhadap mutu asuhan juga semakin tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas berpengaruh juga terhadap perkembangan penduduk dan kedudukan keperawatan dalam percaturan sosial politik.

Berbagai penyesuaian dilakukan antara lain peningkatan dan mutu pendidikan keperawatan serta pemantapan organisasi profesi.

PENDIDIKAN KEPERAWATAN

Selaras dengan perkembangan ilmu dan teknologi, penduduk keperawatan tahap demi tahap mengalami peningkatan baik jenjang maupun mutu pendidikan. Jenjang pendidikan keperawatan di Indonesia adalah SPK, Akademi atau Pendidik Ahli Madya keperawatan dan Program Studi Ilmu Keperawatan dan Program S2 yang terkait dengan keperawatan

Pendidik tenaga keperawatan di Indonesia secara umum bertujuan untuk menyediakan tenaga kesehatan dalam jumlah dan jenis yang sesuai yang memiliki ciri yang berbeda, tangguh, cerdas, terampil, mandiri, memiliki rasa kesetiakawanan bekerja keras, produktif, kreatif, inovatif, disiplin serta berorientasi ke masa depan dengan asa profesionalisme masing-masing (Pusdiknakes,2001).

Jumlah di Indonesia adalah 180ribu orang dengan latar belakang penduduk :76,65% lulusan SPK, 22% DIII &2,35% lulusan S1 (Depkes RI, Republika 2004)

Penduduk keperawatan pada saat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor baik nasional maupun internasional. Secara nasional, situasi politik di tanah air dan kesadaran masyarakat akan hak-haknya telah memacu peningkatan penduduk keperawatan. Sementara tantangan dari dunia internasional adalah adanya kompetesi global yang menuntut kata untuk menyiapkan tenaga keperawatan yang handal dan mampu bersaing dengan perawat dari luar.

UU tentang registrasi dan praktik keperawatan dan penyesuaian penduduk sesuai dengan sistem penduduk nasional yang baru (UU RI No 20 thn 2003).

SPK

• Dari 3 jenis jenjang pendidikan keperawatan, SPK merupakan institusi yang telah menyumbang tenaga keperawatan dalam jumlah yang paling besar

• SPK sebelumnya bernama SPR didirikan tahun 1960

• Pada tahun yang sama juga mulai didirikan pendidik dengan jenjang yang lebih tinggi yaitu akademi perawatan

Dasar pendidik keperawatan pada awal kemerdekaan adalah SD ditambah keperawatan yang lamanya bervariasi. Pada 1960 mulai dikembangkan SPK dengan latar belakang pendidikan SMP (Jahmono,1993).

• Tujuan pendidikan SPK adalah meluluskan perawat kesehatan yang mampu sebagai pelaksana maupun pengelola keperawat

• Lama pendidik 3thn

• Pada masa tersebut pendirian SPK adalah untuk menencukupi kebutuhan jumlah tenaga keperawatan

Sistem Kesehatan Nasional (2004) menyatakan bahwa penyelenggaraan pedidik vokasi, sarjana dan profesi tingkat pertama adalah institusi yang telah di akreditasi oleh asosiasi instansi pendidikan kesehatan yang bersangkutan. Dalam Sistansi Pendidikan Nasional (UU RI No 20 thn 2003) dijelaskan apa yang dimaksud dengan pendidikan akademik, profesi dan vokasi yang semuanya diselenggarakan melalui penduduk.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan SPK sudah tidak sesuai lagi.

Program DIII Keperawatan

Adanyanya tuntutan bahwa perawat harus dipersiapka melalui penduduk yang ditanggapi dengan mengkonversikan SPK menjd DIII Keperawatan. Penyelenggaraan program DIII keperawatan merupakan salah satu upaya antisipasi terhadap perkembangan pelayanan kesehatana. Program ini diselenggarakan di Bandung pada tahun 1960 dengan berdirinya Akper Bandung.

Peserta didik harus memenuhi persyaratan antara lain lulusan SMU, SPR/SPK yang sudah bekerja. Seperti halnya SPK secara administratif program ini juga dibawah koordinasi Pusat Pendidik Tenaga Kesehatan, Depkes. Tujuan program DIII keperawatan adalah menghasilkan tenaga perawat profesional pemula yang dapat sebutan ahli madya keperawatan yang merupakan manajer menengah dalam keperawatan yang diharapkan mampu sebagai pelaksana, pengelola, penduduk & partisipasi aktif dalam penelitian ilmiah. Untuk meningkatkan karir lulusan DIII dapat melanjutkan ke program sarjana.

Adanya berbagai pendidikan kesehatan yang menawarkan berbagai program di lingkungan depkes dinilai tidakk efisien, pada pertengahan tahun 1990-an, DepKes mulai mengembangkan sistimultystrem academy dengan berbagai instansi pendidikan dalam lingkungan yang dipadukan menjadi “Pendidikan Satu Atap”. Depkes bekerja sama dengan Depdikbud melakukan pengkajian untuk mengembangkan akademi-akademi tersebut dan dijadikan politeknik kesehatan. Hal tersebut dikukuhkan dengan dikeluarkannya Keputusan dair Menkes dan Kesejahteraan Sosial RI No 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001 (Pusdiknakes,2004).

Program S1 & Pendidikan Keperawatan lebih tinggi

Penyelenggaraan program ini berawal dr perwjdan PP No 27/1991 yang menyatakan tentang pendidikan tinggi.

Hal ini juga sesuia dengan hasil lokakarya nas Jan 1983 yang menghasilkan konsesus nasional tentang perawat sebagai profesi sehingga tenaga keperawatan harus disiapkan melalui pedidikan tinggi.

Program S1 kep diselenggarakan mulai thn 1985 o/ Program Ilmu Kep di FK UI

Tahun 1995 menjadi Fakultas Ilmu Keperawatan UI berdasarkan SK Mendikbud RI No.0332/0/1995 (FIK UI,2005).

Beberapa hal yang harus diperhatikan penduduk tingkat sarjana keperawatan adalah bagaimana kita meningkatkan dan mempertahankan mutu penduduk dan penelitian.

Pendidikan Keperawatan Berkelanjutan.

Perawat diwajibkan untuk :

- Mempertahankan kemampuannya dalam menjalankan askep yang bermutu tinggi sesuai dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan terbaru.

- Menyesuaikan dengan perubahan peran dan fungsi sesuai dengan kewenangan keperawatan.

- Mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan baru.

Untuk mencapai hal tersebut diatas setiap perawat harus senantiasa mempertahankan dan meningkatkan kemampuannya antara lain dengan mengikuti pendidikan keperawatan berkelanjutan.

Dalam SK Menkes No 674/Menkes/SK/IV/2000 14 April 2000 tentang registrasi dan praktik keperawatan setiap perawat diwajibkan selalu meningkatkan kemampuan danketerampilan bidang keperawatan melaui pendidikan atau pelatihan baik yang diadakan pemerintah atau organisasi profesi.

Sebagai gambaran pendidikan, keperawatan berkelanjutan di Inggris sudah ditawarkan sebagian besar oleh universitas.

• Perawat tidak dapat memperpanjang serta izin praktiknya bila tidak ada bukti bahwa mereka telah cukup mengikuti pendidikan keperawatan berkelanjutan.

• Terlepas dari jenjang pedidikan yang ditawarkan, ada beberapa hal umum yang dihadapi oleh semua pendidikan keperawatan yang disebabkan oleh perubahan sosial politik yang ada di Indonesia.

Berbagai persoalan yang mempengaruhi pendidikan keperawatan:

• Upaya dalam mempertahankan mutu pendidikan keperawatan.

• Arah & kurikulum pendidikan.

• Kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan meningkat secara umum, tapi tidak semua perawat dapat mengakses kesempatan tersebut.

• Keterbatasan tenaga pengajar & fasilitas klinik.

TATA CARA PRMOHONAN SIP, SIK DAN SIPP

Registrasi:

• Adalah suatu proses administrasi tempat perawat mendaftarkan diri pada DinKes provinsi untuk mendapatkan SIP.

• Sasaran: semua perawat .

• Keluaran: dlm bentuk SIP yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia & nomor registrasi.

• Diterbitkan oleh kepala Dinas kesehatan.

• Registrasi dibedakan registrasi awal & registrasi ulang.

Registrasi awal

• Pimpinan penyelenggara pendidikan perawat wajib melaporkan kepada Dinkes mengenai peserta didik yang baru lulus.

• Bagi perawat yang sudah kerja sebelum kepmenkes ditertibkan untuk mendapatkan SIP dengan mengajukan permohonan melalui Kepala Instansi.

• Formulir A diisi dengan kelengkapan registrasi antara lain: foto copy ijazah, surat keterangan sehat, Pas foto.

Alur pembuatan SIP

Izin Praktik Perawat

• Adalah bukti tertulis yang menerangkan kewenangan perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan.

• Sasaran: semua perawat yang akan melaksanakan praktik keperawatan.

• Keluaran dalam bentuk SIK dan atau SIPP.

• SIK hanya berlaku pada satu tempat sarana pelaksanan kesehatan.

• SIPP hanya berlaku untuk satu tempat praktik perorangan atau kelompok.

• Pejabat yang berwenang menerbitkan SIK atau SIPP adalah pejabat Dinkes kepala kota tempat perawat tersebut melaksanakan praktik.

• Perijinan awal untuk SIK diajukan selambat-lambatnya 1bulan setelah diterima bekerja atau 2 tahun sejak kepmenkes berlaku.

• SIK & SIPP berlaku sepanjang masa berlakunya SIP.

Penerbitan SIK

• Perawat mengajukan permohonan kepada Kepala Dinkes kota ataukabupaten setempat dengan mengisi form III kepmenkes.

• Permohonan selambatnya 1bulan setelah bekerja.

• Kelengkapan yang harus dipenuhi: ftcp SIP, surat keterangan sehat, surat keterangan dari pimpinan sarana kesehatan yang menyatakan tinggal mulai bekerja.

• Rekomendasi dari orang profesi.

• Pas foto ukuran 3x4 dan 4x6.

Syarat memperoleh rekomendasi PPNI:

• Menjadi anggota profesi .

• Bayar adm sebesar Rp.60.000,-.

Pimpinan InstitusiPddk/pemohon

DinkesProvinsi

SIP

Bagi perawat yang sudah bekerja sebelum kepmenkes diberlakukan, rekomendasi PPNI dapat di dapat secara kolektif.

Setelah persyaratan dipenuhi, permohonan ini diberikan melalui jasa pos ke Dinas Kesehatan.

ISSUES LEGAL DALAM PRAKTEK KEPERAWATAN

A. Pengertian legal

Legal adalah sesuatu yang di anggap sah oleh hukum dan undang-undang (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

B. Dimensi legal

Perawat harus tahu tentang hukum yang mengatur praktiknya untuk :

1. Memberikan kepastian bahwa keputusan & tindakan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.

2. Melindungi perawat dari liabilitas.

Kontrak dalam Praktek

• Kontrak mengandung arti ikatan persetujuan atau perjanjian resmi antara 2 atau lebih partai untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu.

• Sebagai tenaga profesioanl yang mempunyai kemampuan memberi jasa keperawatan, askep tidak akan terwujud tanpa adanya pertemuan & kerja sama antara perawat, pihak yang mengerjakan perawat & pasien.

• 2 jenis kontrak yang paling banyak dilakukan dalam keperawatan adalah kontrak antara perawat & institusi yang memperkerjakan perawat & kontrak antara perawat dengan klien.

• UU yang mengatur hubungan kerja ini adl UU RI No 13 thn 2003.

• Dalam konteks hukum kontrak sering disebut perikatan atau perjanjian.

• Perikatan berarti mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain.

• Hal yang mengikat tersebut dapat berupa perbuatan, peristiwa & keadaan (Muhamad,1990).

• Hukum perikatan diatur dalam Kitab UU perdata : pasal 1239 menyatakan bahwa perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena uu; pasal1234 bhw perikatan ditujukan untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

• Kewajiban anyg harus dipenuhi dalam perikatan disebut prestasi.

Perikatan dapat dikatakan sah bila memenuhi syarat (Muhammad,1990) :

• Ada persetujuan kehendak antara pihak2/ yg membuat perjanjian (consensus)

• Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity).

• Ada suatu hal tertentu dan ada suatu sebab yang halal.

Kontrak kerja antara perawat & institusi kerja meliputi:

• Gaji,

• Jam kerja,

• Asuransi kesehatan,

• Ijin cuti dll.

Kontrak kerja antara perawat klien dilakukan sebelum pemberian asuhan keperawatan.

• Kontrak pada dasarnya untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak yang bekerja sama.

• Secara hukum kedua belah pihak dapat menggugat apabila rekanan kerjanya melanggar kontrak yang telah disepakati.

AREA LIABILITAS

• Malpraktik

• Dokumentasi

• Persetujuan tindakan

• Insiden &manajemen resiko

• Perintah tidak di resusitasi

• Wasiat

• Pendelegasian

• Eutanasia

• Kematian & isu terkait

• Malpraktik

• Malpraktik mengacu pada tindakan kelalaian yang dilakukan oleh seseorg yang terlibat dalam profesi atau pekerjaan yang sangat membutuhkan keterampilan teknis profesional

• Unsur bukti malpraktik keperawatan :

1. Tugas perawat terhadap klien untuk memberikan perawatan & mengikuti standar yang dapat diterima.

2. Pelanggaran tugas yang dilakukan oleh perawat.

3. Cedera yang terjadi pada klien.

4. Hubungan kausal antara pelanggaran tugas & cedera yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut.

Menurut IOM 44.000s/d98.000 kematian terjadi karena kesalahan medis setiap tahunnya(Kohn,2000). Berdasarkan laporan tersebut dibentuk sistem pelaporan kesalahan medis yang dimandatkan, termasuk pusat keamanan pasien nasional.

• Sistem pelaporan & pasti keamanan bekerja sama untuk mengurangi kesalahan sistem.

• Kesalahan adalah kegagalan menyelesaikan tindakan terencana sesuai dengan yang diharapkan atau penggunaan rencana yang salah untuk mencapai suatu tujuan (Kohn,2000).

• Perawat bertg jawab atas tindakan mereka sendiri, baik sebagai praktisi independen atau pegawai dari suatu institusi kesehatan.

DOKUMENTASI

• Menurut hukum, jika suatu tindakan tidak didokumentasikan, berarti pihak yang bertanggung jawab tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan.

• Jika perawat tidak melaksanakan atau menyelesaikan suatu aktivitas atau mendokumentasikan secara tidak benar dapat dituntut melakukan kelalaian atau malpraktik.

• Dokumentasi keperawatan harus dapat dipercaya secara legal.

Dokumentasi dapat dipercaya bila memenuhi hal-hal sebagai berikut (Tappen, Weiss & Whitehead,2001) :

• Dilakukan pada periode waktu yang sama

• Akurat

• Jujur

• Tepat

Catatan medis klien adalah sebuah dokumentasi legal & dapat diperlihatkan di pengadilan sebagai bukti.

Pendelegasian.

• American Nurses Association Code for Nurses (1985) menyatakan perawat melatih penilaian berbasis informasi & menggunakan kompetensi & kualifikasi individu sebagai kriteria dalam mendapatkan konsultasi, tanggung jawab & mendelegasikan aktivitas keperawatan kepada orang lain.

• Perawat bertanggung gugat terhadap perawatan yang diberikan kepada klien meskipun perawatan tersebut telah didelegasikan ke bawahannya.

• Pendelegasian adalah pemindahan wewenang ke individu yang kompeten untuk melaksanakan suatu tugas keperawatn tertentu dalam situasi tertentu (NCSBN, 1990)

• Untuk mendelegasikan tugas secara aman perawat harus mendelegasikan dengan tepat & melakukan supervisi secara adekuat (Barter & Furmidge, 1994)

Komponen jaringan pengambilan keputusan untuk pendelegasian (NCSBN,1997) :

• Tingkat keparahan klien

• Tingkat kemampuan personel pembantu tak berlisensi

• Tingkat kemampuan perawat yang berlisensi

• Kemungkinan terjadi cedera

• Berapa kali keterampilan tersebut dilakukan oleh UAP

• Tingkat pengambilan keputsan yang dibutuhkan untuk aktivitas tersebut

• Kemampuan klien untuk perawatan diri

AACN (1990) merekomendasikan untuk mempertimbangkan 5 faktor yang mempengaruhi pendegasian :

• Potensi terjadi bahaya

• Kerumitan tugas

• Pemecahan masalah dan inovasi yang diperlukan

• Hasil akhir yang tidak dapat diperkirakan

• Tingkat interaksi dengang klien yang dibutuhkan

Persetujuan Tindakan (Informed Consent)

• Persetujuan tindakan adalah kesepakatan yang dibuat oleh klien untuk menerima rangkaian terapi atau prosedur setelah informasi yang lengkap, termasuk resiko terapi dan fakta yang berkaitan dengan terapi tersebut telah diberikan oleh dokter

Tanggung jawab perawat adalah menyaksikan pemberian persetujuan tindakan, yang meliputi hal-hal :

• Menyaksikan pertukaran antara klien dan dokter

• Memastikan bahwa klien benar-benar paham

• Menyaksikan klien menandatangani formulir persetujuan tindakan

• Jika perawat hanya menyaksikan tanda tangan klien dan tidak pertukaran informasi, perawat harus menulis “hanya menyaksikan tanda tangan” pada formulir

3 unsur utama persetujuan tindakan :

• Persetujuan harus diberikan secara sukarela

• Persetujuan harus diberitahukan oleh individu yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk memahami

• Klien harus diberi cukup informasi agar dapat menjadi pengambil keputusan utama

Insiden dan Manajemen Resiko

Laporan insiden adalah catatan institusi yang diwajibkan oleh jCAHO yang berisi insiden atau kejadian tidak biasa

Laporan insiden ditulis dengan tujuan :

1. Memberikan data statistik tentang insiden

2. Membantu personel kesehatan mencegah insiden di masa datang

Laporan insiden ditinjau oleh departemen manajemen resiko. Manajemen resiko bertugas untuk mengidentifikasi resiko, mengendalikan kejadian, mencegah dan mengendalikan liabilitas (Huber,2000)

Surat Wasiat

Surat Wasiat adalah deklarasi seseorang tentang bagaimana properti orang tersebut dibagikan setelah kematiannya. Perawat dapat diminta menjadi saksi pembuatan surat wasiat. Jika perawat menyaksikan penandatanganan surat wasiat, perawat harus menulis catatan di catatan klien bahwa surat wasiat telah dibuat dan persepsi perawat mengenai kondisi fisik dan mental klien.

Perintah Tidak Meresusitasi (DNR)

Dokter dapat membuat perintah tidak meresusitasi pada klien yang berada dalam tahap penyakit terminal atau mengharapkan kematian

ANA membuat rekomendasi mengenai program DNR sebagai berikut:

1. Nilai dan pilihan klien yang kompeten harus selalu diberikan prioritas tertinggi

2. Ketika klien tidak kompeten, surat pelimpahan kekuasaan atau wakil pembuat keputusan yang bertindak atas nama klien harus membuat keputusan tentang terapi perawatan kesehatan klien

Keputusan DNR harus selalu menjadi subjek pembahasan yang eksplisit antara klien, keluarga, setiap wakil pengambil keputusan yang ditunjuk yang bertindak atas nama klien & tim perawatan kesehatan klien. Perintah DNR harus secara jelas didokumentasikan. Jika bertentangan dengan keyakinan personal perawat untuk melakukan perintah DNR, perawat sebaiknya berkonsultasi dengan manajer perawat untik perubahan penugasan.

Eutanasia

• Eutanasia adalah tindakan tanpa rasa sakit yang menyebabkan kematian seseorang yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan

• Eutanasia disebut pembunuhan dengan belas kasih (mercy killing)

• Eutanasia ditinjau secara hukum adl perbuatan yang salah.

Kematian dan Isu terkait

• Isu legal di sekitar kematian mencakup pengeluaran sertifikat kematian, pelabelan jenazah, otopsi, donasi organ dan pemeriksaan penyebab kematian

• Perawat memiliki tugas untuk menangani jenazah dengan penuh martabat dan memberi label jenazah dengan tepat

Tawar Menawar Kolektif

Tawar menawar kolektif adalah suatu proses pengambilan keputusan formal antara perwakilan manajemen dan perwakilan tenaga kerja untuk menegosiasikan gaji dan kondisi pekerjaan, termasuk jam kerja, lingkungan kerja dan keuntungan tambahan dari pekerjaan.

Pada tahun 1999 ANA mendirikan UAN sebagai serikat pekerja untuk perawat terdaftar di Amerikat Serikat.

Tawar menawar kolektif lebih dari sekedar negosiasi gaji dan jam kerja, tetapi ini adalah suatu proses kontinu yang dapat menangani masalah pekerjaan dan hubungan dari hari ke hari dengan cara demokrasi dan teratur

Keluhan atau kesulitan sehari-hari ditangani melalui prosedur keluhan, suatu rencana formal yang di buat dalam kontrak.

HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN KEPERAWATAN

Hukum merupakan aturan prilaku yang dibuat oleh penguasa masyarakat, provinsi, maupun Negara. Hukum adalah suatu rangkaian norma yang mengatur hubungan kemasyarakatan.

Hukum adalah suatu karya daripada seluruh rakyat yang bersifat penyegaran terhadap tingkah laku dan perbuatan para anggotanya dalam perhubungan pamrih dan bertujuan pada tata, keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi pendukungnya (Djoyodigoeno,1986). Hukum merupakan hasil dair sifat kebudayaan, sehinga hukum harus mempunyai sifat seperti kebudayaan.

TUJUAN HUKUM (Djoyodigoeno,1986)

Tujuan hukum secara umum adalah untuk melindungi dan mengatur masyarakat agar tertib dan disiplin sehingga keamanan negara terjamin dan rakyat hidup sejahtera. Tujuan hukum secara lebih rinci adalah pada tata, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Hkm bertujuan pada tata, karenanya hukum itu mempunyai sifat konservatif, kuno, tetap, tidak berubah-rubah dan tegas. Hukum bertujuan pada keadilan sehingga harus mempunyai sifat dinamik sehingga keadilan harus disesuaikan dengan keadaan yang sedang terjadi dan diselaraskan dengan keadaan masyarakat yang selalu berubah. Hukum bertujuan pada kesejahteraan sehingga hukum harus bersifat dinamik yaitu harus mempunyai sifat berubah-ubah dan harus dapat disesuaikan dengan keadaan atau situasi tertentu.

SUMBER-SUMBER HUKUM

Undang-undang, mempunyai 2 arti, yaitu:

1. Formal atau sempit UU adala setiap peraturan atauketetapan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang diberi kekuasaan membuat UU dan diundangkan sebagaimana mestinya.

2. Material, adalah setiap peraturan atau ketetapan yang isinya berlaku mengikat kepada umum atau semua orang dalam suatu daerah atau golongan tertentu (Def dr Prof. Buys, dikutip oleh Mudjiono,1991)

Yurisprudensi adalah ilmu pengetahuan yang mewejang bagaimana orang harus berbuat (baik itu anggota masyarakat bukan, entah itu hakim, pemerintah yang merancang hukum, polisi dan sebagainya dg tujuan tertentu (Djoyodigoeno,1986).

Traktat merupakan perjanjian antar negara baik bilateral atau multi lateral

Kebiasaan yang dimaksud adalah yang ditaati oleh seluruh rakyat karena mereka yakin bahwa kebiasaan atau peraturan itu berlaku sebagai hukum (Belleford dikutip o/ Mudjiono,1991).

TINGKAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang dan peraturan di Indonesia sesuai dengan pasal 2, ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 adl sebagaiberikut : UUD 1945, Tap MPR, UU Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu), PP, KepPres dan Peraturan Daerah.

HUKUM KESEHATAN PERAWATAN

• Hukum Kesehatan

adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan.

• Hal tersebut meliputi hak dan kewajiban menerima pelayanan kesehatan maupun meliputi pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasinya, sarana, standar pelayanan medik dan lain-lain.

Hukum Kesehatan menyangkut yaitu meliputi:

• Hukum Kedokteran

• Hukum keperawatan

• Hukum farmasi klinik

• Hukum Rumah Sakit

Sumber-sumber Hukum Keperawatan, yaitu:

• UU Kesehatan No.23/1992, pasal 32 ayat 2,3,4

• PP RI No.32/1996, ttg tenaga kesehatan

• Kep Menkes 1239/2001, ttg registrasi & praktik perawat

FUNGSI HUKUM DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN

• Memberi kepastian bahwa keputusan maupun tindakan perawat yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum sehingga melindungi perawat dari pertanggungjawaban.

• Sebagai landasan dan perlindungan hokum.

HAK DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT

Hak-hak Perawat

Perawat mempunyai hak seperti yang terkandung dalam UU No.23/1992 pasal 50 tentang pelaksanaan tugas tenaga kesehatan dan pasal 53

Hak-hak Perawat diantaranya :

• Hak perlindungan perempuan

• Hak berserikat dan berkumpul

• Hak mengendalikan praktik keperawatan sesuai hukum

• Hak mendapat upah yang layak

• Hak bekerja di lingkungan yang baik

• Hak pengembangan profesional

• Hak menyusun standar praktik dan pendidikan keperawatan

Tanggung Jawab Hukum Perawat yaitu, Melaksanakan askep mandiri, dan Menjalankan tindakan dari profesi lain.

ARTI DAN MAKNA KEPERAWATAN

SEBAGAI SUATU PROFESI

Pengertian dan kriteria suatu profesi

Hughes, E.C (1963) berpendapat bahwa profesi menyatakan bahwa ia mengetahui lebih baik dari kliennya tentang apa yang di derita atau yang terjadi pada kliennya.

Hall (1968) bhw peralihan suatu pekerjaan menjadi profesi, terjadi melalui 4 tahap yaitu:

- Memperoleh badan pengetahuan dari institusi pendidikan tinggi- Menjadi pekerjaan utama- Membentuk organisasi profesi- Menyusun kode etik

Greenwood (1957) menyebutkan 5 karakteristik suatu profesi :

• Teori yang spesifik

• Otoritas

• Wibawa atau martabat

• Kode etik

• Budaya profesional

Moore dan Rosenblum (1970), jg menyebutkan karakteristik profesi:

• Teori yang sistematis

• Otoritas

• Memiliki wibawa

• Memiliki kode etik

• Mempunyai budaya profesional

• Memilik sumber utama penghasilan

Atribut penting dari profesionalisasi dalam keperawatan (Miller, 1985):

• Menambah atau memperoleh badan atau tumbuh pengetahuan di dalam tatanan universitas dan orientasi sains pada tingkat pasca sarjana

• Mencapai kompetensi dengan landasan teoritis, diagnosa dan penyembuhan respons manusia terhadap masalah kesehatan yang potensial dapat dilaksanakan

• Menyebutkan dan menspesifikasi keteristik dan kompetensi yang merupakan batasan dari keahlian

Keperawatan sebagai profesi mempunyai karakteristik secara umum sebagai berikut (Linberg, Hunter, dan Kruszewsky,1993)

• Kel pengetahuan yang melandasi keterampilan untuk masalah dalam tatanan praktik keperawatan

• Kemampuan memberikan pelayanan yang unik kepada masyarakat

• Pendidikan yang memenuhi standar dan diselenggarakan di peraturan terdaftar

• Pengendalian terhadap standar praktek

• Bertanggung jawab dan bertanggu gugat terhadap tindakan yang dilakukan

• Karir seumur hidup

• Fungsi mandiri

Dlm Konsep Profesi Terkait 3 Nilai Sosial :

• Pengetahuan yang mendalam dan sistematis

• Karakteristik teknis dan kiat yang diperoleh dari latihan

• asuhan kepada yang memerlukan berdasarkan ilmu pengetahuan dan ketriteria teknis yang berpedoman pada etika profesi

Ciri Keperawatan sebagai profesi :

• Mempunyai body of knowledge

• Pendidikan berbasis keahlian pada jenjang pendidikan tinggi

• Memberi pelayanan pada masyarakat melalui praktik dalam bidang keprofesian

• Memiliki perhimpunan dalam bidang keprofesian

• Kode etik keperawatan

• Motivasi yang bersifat altruistik