Menyuarakan Risalah Agama untuk Keadilan

PENANGGUNG JAWAB KH. Husein Muhammad

REDAKTUR AHLI KH. Syarif Usman Yahya,

KH. A. Ibnu Ubaidillah SyathoriKH. A. Chozin Nasuha,

KH. Syakur Yasin, KH. Maman Imanulhaq,

KH. Wawan Arwani, Ny. Hj. Hamidah,

KH. Faqihuddin Abdul Kodir.

PEMIMPIN REDAKSI Marzuki Wahid

REDAKTUR PELAKSANA Alimah

DEWAN REDAKSI Nurul Huda SA, Roziqoh,

Alifatul Arifiati, Ali Mursyid, Satori, Rosidin, Obeng Nurosyid.

SETTING Lay-OUT an@nd

DISTRIBUTOR Ihabbudin, Lili, Jamal (Cirebon),

Fitrullah, Agus Idris, Masyithoh (Indramayu).

PENERBIT fahmina institute

Jl. Suratno No. 37 Cirebon Jawa Barat 45124

Telp./Fax. (0231) 203789,

WEBSITE http://www.fahmina.or.id

E-Mail fahmina@fahmina.or.id,

red_albasyar@fahmina.or.id

PRINTING Teguh Gemilang

Vol. IX [edisi 14] tahun 2010

Warkah al-Basyar terbit tiap hari Jumat. Warkah al-Basyar

menerima tulisan dua halaman quarto satu spasi. Tema tulisan

seputar agama dan realitas kehidupan dengan perspektif

advokasi yang berbasiskan tradisi/khasanah pesantren.

Redaksi berhak mengedit tanpa mengurangi substansi tulisan.

�

Mungkin kita bisa sedikit optimis dengan pembe­

nahan yang telah dilaku­kan Pemerintah, terutama berkaitan dengan per­aturan ketenagakerjaan. Namun seiring dengan itu, siapa sangka perda­gangan orang (human traf-ficking; trafiking) tak henti mendominasi TKI. Trafi­king di Indonesia terus meningkat. Modus yang dilakukan antara lain me­lalui pengiriman tenaga kerja keluar negeri.

Ketiadaan Sistem Perlindungan,TKI Korban Trafiking

MeningkatOleh Maman Rohman*

Warkahal-BasyarVol. IX/2010

1416 Juli 2010 M/04 Sya’ban 1431 H

Fakta bahwa gerak Pemerintah begitu

lamban sudah biasa kita rasakan. Begitupun mereka yang meneriakkan

lambannya kerja Pemerintah, sudah

terlalu banyak. Tidak heran jika sulit

dipastikan kapan nasib tenaga kerja Indonesia

(TKI) lebih baik.

Mengembangkan Uang TKISalah satu alternatif supaya dapat memanfaatkan dana kiriman TKI adalah melalui kewirausahaan atau entrepreneurship. Memang, membuka usaha tidaklah semudah membalikkan tangan, setiap kegiatan ekonomi pasti memiliki konsekuensi mendapatkan laba maupun risiko rugi.

16 Juli 2010 M/04 Sya’ban 1431 H

Vol. IX [edisi 14] tahun 2010�

Di Cirebon sendiri sejak tahun 2001 sampai akhir tahun lalu, trafiking masih menempati peringkat pertama kasus tenaga kerja di Kabupaten Cirebon. Berdasarkan data yang dihimpun Jaringan Masyarakat Anti Trafiking (Jimat) Cirebon, penyebabnya karena tidak adanya per­lindungan atau keselamatan bagi warga. Hal ini mengingatkan saudara­saudara kita, terutama TKW yang menjadi korban women trafficking (perdagangan perempuan), pembantu rumah tangga yang masih disiksa majikan, serta mereka yang tidak dibayar gaji sesuai perjanjian. Belum lagi mereka yang sudah berbulan­bulan di penampungan dengan perlakuan tidak manusiawi, karena harus menunggu kasusnya selesai.

Karena ketiadaan sistem perlindung­an dan keselamatan bagi warga negara, angka ini dikhawatirkan akan jauh lebih tinggi. Dan ternyata benar, karena kurang memperketat perizinan perusahaan jasa TKI yang akan memberangkatkan pekerja keluar negeri, Pemerintah gagal memerangi trafiking. Terbukti trafiking meningkat, baru­baru ini sebanyak 14.848 TKI asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bekerja di luar negeri (khususnya Malaysia) menjadi korban trafiking. Khususnya TKI yang direkrut melalui jalur tidak resmi (ilegal) (Sumber: Lembaga Advokasi, Eliminasi dan Pencegahan Pekerja Anak NTT hingga bulan Juni 2010).

Pendidikan Sering DiabaikanRata­rata TKI yang menjadi korban

direkrut secara ilegal oleh para calo di desa­desa. Calo mengincar para calon TKI yang pendidikannya minim. Masalah

pendidikan menjadi faktor utama maraknya TKI menjadi korban trafiking. Apalagi anak­anak usia kerja di desa tidak memiliki pengetahuan memadai. Rata­rata mereka hanya menamatkan pendidikan sekolah dasar (SD) yang berasal dari keluarga miskin, dan ingin segera mendapatkan pekerjaan. Dengan keterbatasan pendidikan inilah, banyak TKI yang menjadi korban kekerasan majikannya di luar negeri.

Karena itu Pemerintah perlu mem­bekali pengetahuan yang memadai bagi calon TKI, un­tuk mengurangi potensi kekerasan fisik yang mereka alami di tempat kerja. Seharusnya TKI yang dikirim luar negeri minimal menamatkan pen­didikan SMA. Se­hingga yang dibu­tuhkan bukan hanya upaya penanggulangan kemiskinan, melainkan peningkatan pen­didikan, serta perluasan lapangan kerja. Meskipun program pemberdayaan eko­nomi menjadi kunci dalam mengatasi per­masalahan perdagangan orang. Pemerin­tah jangan terlalu puas hanya dengan im­plementasi sejumlah program yang telah diluncurkan.

Islam Menghormati Martabat Kemanusiaan

Seperti kenyataan yang telah diperlihatkan kepada kita, persoalan yang

“Sungguh, Kami benar-benar memuliakan anak-anak Adam

(manusia). Kami sediakan bagi mereka sarana dan fasilitas untuk kehidupan

mereka di darat dan di laut. Kami beri mereka rizki yang baik-baik,

serta Kami utamakan mereka di atas ciptaan Kami yang lain.”

(Q.S. al-Isrâ’: 70).

16 Juli 2010 M/04 Sya’ban 1431 H

Vol. IX [edisi 14] tahun 2010 �

dialami para TKI masih terus berlangsung sampai hari ini. Mereka juga masih banyak yang terperangkap dalam benang kusut trafiking. Trafiking, sebuah nama lain bagi praktik perbudakan gaya baru, trafiking sama halnya dengan perbudakan.

Ketika Islam datang, perbudakan merupakan lembaga yang telah mem­budaya, tidak saja di kawasan Arabia, tetapi juga merata di bagian­bagian dunia yang lain. Islam mengimbau kepada para pemilik budak untuk bersikap manusiawi

terhadap budak­budak mereka, serta menjanjikan pahala yang besar kepada mereka yang me­merdekakan budak mereka.

Bahkan, hukum pidana Islam meng­haruskan kepada pelaku tindakan pidana tertentu un­tuk memerdekakan

budak (tahrîr raqa-bah) sebagai bagian dari

pembayaran “denda”. Banyak di antara budak yang telah dimerdekakan itu men­jadi sahabat­sahabat dekat Nabi. Salman al­Farisi dan Bilal bin Rabah­­yang dike­nal sebagai muadzdzin ar-Rasul, adalah dua dari mereka.

Pembebasan perbudakan dilakukan semata­mata karena prinsip Islam mengenai penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Seperti fiman Allah SWT berikut; “Sungguh, Kami benar-benar memuliakan anak-anak Adam (manusia). Kami sediakan bagi mereka sarana dan fasilitas

untuk kehidupan mereka di darat dan di laut. Kami beri mereka rizki yang baik-baik, serta Kami utamakan mereka di atas ciptaan Kami yang lain.” (Q.S. al-Isrâ’: 70).

Prinsip penghormatan dan kasih sayang, ini secara logis kemudian menjadi dasar peletakan pondasi pembahasan hukum Islam dan bangunan etika dalam berelasi antarsesama. Seperti perlunya berbuat baik, pelarangan tindak kekerasan, dan pernyataan perang terhadap segala bentuk kezaliman. Bentuk­bentuk pelang­garan yang ada pada kejahatan trafiking bisa dikatagorikan sebagai tindakan kezaliman. Karena dalam perspektif Islam seperti kezaliman bisa berupa pengambilan hak orang lain, baik yang menyangkut harta benda, jiwa, maupun harga diri seseorang.

Prinsip ini juga menjadi basis dari relasi sosial dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya, seseorang tidak boleh bertindak zalim terhadap yang lain. Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Yang kuat, misalnya, membantu yang lemah. Dalam hubungan buruh dan majikan, misalnya, Nabi menganjurkan agar para majikan segera memberikan upah buruh sebelum keringatnya kering. Para buruh juga memiliki hak, terutama hak untuk diperlakukan secara manusiawi. []

“Sungguh, Kami benar-benar memuliakan anak-anak Adam

(manusia). Kami sediakan bagi mereka sarana dan fasilitas untuk kehidupan

mereka di darat dan di laut. Kami beri mereka rizki yang baik-baik,

serta Kami utamakan mereka di atas ciptaan Kami yang lain.”

(Q.S. al-Isrâ’: 70).

*) Maman Rohman adalah salah satu aktifis Jaringan Masyarakat Anti Trafiking (Jimat) Cirebon.

Selain bekerja untuk kemanusiaan di Fahmina-institute Cirebon, juga mengabdikan diri sebagai salah satu

pengurus radio komunitas (Rakom) Q_Lan FM di Desa Klayan Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.

Vol. IX [edisi 14] tahun 2010

16 Juli 2010 M/04 Sya’ban 1431 H

�

“Barangsiapa mempekerjakan seorang buruh, maka jelaskanlah upah yang akan diterimanya.”

(Hadîst Musnad Abu Hanifah)

Mutiara Hikmah

Salah satu alternatif supaya dapat memanfaatkan dana kiriman TKI adalah melalui kewirausahaan atau

entrepreneurship. Memang, membuka usaha tidaklah semudah membalikkan tangan, setiap kegiatan ekonomi pasti memiliki konsekuensi mendapatkan laba maupun risiko rugi. Tidak sedikit pula mantan TKI yang sudah menjadi juragan atau bos. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan supaya TKI dapat memperkecil risiko dan mengembangkan usaha, antara lain memulai usaha dengan;

Investasi rendah (terjangkau) dengan keuntungan maksimal. Misalkan membuka warung makan sederhana, toko kelontong, dsb. Usaha yang dibutuhkan Usaha yang dibutuhkan masyarakat sekitar berdasarkan potensi wilayah, dengan melakukan survey kecil, misal membuka usaha kerajinan batok kelapa di wilayah yang banyak pohon kelapa, membuka warung seafood di wilayah pantai yang banyak pengunjung.Usaha yang sederhana tidak membutuhkan skill (keahlian) tinggi, misalkan membuat minuman tradisional, semisal dawet, membuat kue-kue tradisional, dsb.

1.

2.

3.

Usaha dengan pengawasan rendah dan orang kepercayaan, artinya tanpa perlu pengawasan ketat usaha masih dapat dijalankan terkait dengan kontrol penjualan dan sebagainya, hal ini perlu dilakukan karena pemilik modal kemungkinan masih bekerja di luar negeri, sehingga perlu orang kepercayaan dalam menjalankan usaha.Usaha yang sudah dilakukan trial and error (coba dan uji), misalkan usaha berbasis BO (business oppurtunity) maupun waralaba (franchise) yang berinvestasi rendah dan memiliki tingkat pengembalian modal (ROI) yang lebih cepat.

Konsep kewirausahaan ini dapat dijadikan alternatif investasi bagi TKI, jika berhasil maka akan memberikan dampak positif, antara lain pendapatan yang berkelanjutan atas hasil usaha. Perputaran uang riil, akan menciptakan lapangan pekerjaan dan tak kalah pentingnya adalah mental dan pola pikir untuk mandiri. Walhasil TKIpun bisa mendapatkan kemuliaan ketika bekerja di luar negeri sebagai pahlawan devisa negara dan menjadi Pahlawan untuk masyarakat di wilayahnya.

(Sumber: tabloid “Dunia TKI” edisi 18)

4.

5.

Mengembangkan Uang TKI