Download - Warkah al-Basyar Vol. IX Edisi 14 Th. 2010
Menyuarakan Risalah Agama untuk Keadilan
PENANGGUNG JAWAB KH. Husein Muhammad
REDAKTUR AHLI KH. Syarif Usman Yahya,
KH. A. Ibnu Ubaidillah SyathoriKH. A. Chozin Nasuha,
KH. Syakur Yasin, KH. Maman Imanulhaq,
KH. Wawan Arwani, Ny. Hj. Hamidah,
KH. Faqihuddin Abdul Kodir.
PEMIMPIN REDAKSI Marzuki Wahid
REDAKTUR PELAKSANA Alimah
DEWAN REDAKSI Nurul Huda SA, Roziqoh,
Alifatul Arifiati, Ali Mursyid, Satori, Rosidin, Obeng Nurosyid.
SETTING Lay-OUT an@nd
DISTRIBUTOR Ihabbudin, Lili, Jamal (Cirebon),
Fitrullah, Agus Idris, Masyithoh (Indramayu).
PENERBIT fahmina institute
Jl. Suratno No. 37 Cirebon Jawa Barat 45124
Telp./Fax. (0231) 203789,
WEBSITE http://www.fahmina.or.id
E-Mail [email protected],
PRINTING Teguh Gemilang
Vol. IX [edisi 14] tahun 2010
Warkah al-Basyar terbit tiap hari Jumat. Warkah al-Basyar
menerima tulisan dua halaman quarto satu spasi. Tema tulisan
seputar agama dan realitas kehidupan dengan perspektif
advokasi yang berbasiskan tradisi/khasanah pesantren.
Redaksi berhak mengedit tanpa mengurangi substansi tulisan.
�
Mungkin kita bisa sedikit optimis dengan pembe
nahan yang telah dilakukan Pemerintah, terutama berkaitan dengan peraturan ketenagakerjaan. Namun seiring dengan itu, siapa sangka perdagangan orang (human traf-ficking; trafiking) tak henti mendominasi TKI. Trafiking di Indonesia terus meningkat. Modus yang dilakukan antara lain melalui pengiriman tenaga kerja keluar negeri.
Ketiadaan Sistem Perlindungan,TKI Korban Trafiking
MeningkatOleh Maman Rohman*
Warkahal-BasyarVol. IX/2010
1416 Juli 2010 M/04 Sya’ban 1431 H
Fakta bahwa gerak Pemerintah begitu
lamban sudah biasa kita rasakan. Begitupun mereka yang meneriakkan
lambannya kerja Pemerintah, sudah
terlalu banyak. Tidak heran jika sulit
dipastikan kapan nasib tenaga kerja Indonesia
(TKI) lebih baik.
Mengembangkan Uang TKISalah satu alternatif supaya dapat memanfaatkan dana kiriman TKI adalah melalui kewirausahaan atau entrepreneurship. Memang, membuka usaha tidaklah semudah membalikkan tangan, setiap kegiatan ekonomi pasti memiliki konsekuensi mendapatkan laba maupun risiko rugi.
16 Juli 2010 M/04 Sya’ban 1431 H
Vol. IX [edisi 14] tahun 2010�
Di Cirebon sendiri sejak tahun 2001 sampai akhir tahun lalu, trafiking masih menempati peringkat pertama kasus tenaga kerja di Kabupaten Cirebon. Berdasarkan data yang dihimpun Jaringan Masyarakat Anti Trafiking (Jimat) Cirebon, penyebabnya karena tidak adanya perlindungan atau keselamatan bagi warga. Hal ini mengingatkan saudarasaudara kita, terutama TKW yang menjadi korban women trafficking (perdagangan perempuan), pembantu rumah tangga yang masih disiksa majikan, serta mereka yang tidak dibayar gaji sesuai perjanjian. Belum lagi mereka yang sudah berbulanbulan di penampungan dengan perlakuan tidak manusiawi, karena harus menunggu kasusnya selesai.
Karena ketiadaan sistem perlindungan dan keselamatan bagi warga negara, angka ini dikhawatirkan akan jauh lebih tinggi. Dan ternyata benar, karena kurang memperketat perizinan perusahaan jasa TKI yang akan memberangkatkan pekerja keluar negeri, Pemerintah gagal memerangi trafiking. Terbukti trafiking meningkat, barubaru ini sebanyak 14.848 TKI asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bekerja di luar negeri (khususnya Malaysia) menjadi korban trafiking. Khususnya TKI yang direkrut melalui jalur tidak resmi (ilegal) (Sumber: Lembaga Advokasi, Eliminasi dan Pencegahan Pekerja Anak NTT hingga bulan Juni 2010).
Pendidikan Sering DiabaikanRatarata TKI yang menjadi korban
direkrut secara ilegal oleh para calo di desadesa. Calo mengincar para calon TKI yang pendidikannya minim. Masalah
pendidikan menjadi faktor utama maraknya TKI menjadi korban trafiking. Apalagi anakanak usia kerja di desa tidak memiliki pengetahuan memadai. Ratarata mereka hanya menamatkan pendidikan sekolah dasar (SD) yang berasal dari keluarga miskin, dan ingin segera mendapatkan pekerjaan. Dengan keterbatasan pendidikan inilah, banyak TKI yang menjadi korban kekerasan majikannya di luar negeri.
Karena itu Pemerintah perlu membekali pengetahuan yang memadai bagi calon TKI, untuk mengurangi potensi kekerasan fisik yang mereka alami di tempat kerja. Seharusnya TKI yang dikirim luar negeri minimal menamatkan pendidikan SMA. Sehingga yang dibutuhkan bukan hanya upaya penanggulangan kemiskinan, melainkan peningkatan pendidikan, serta perluasan lapangan kerja. Meskipun program pemberdayaan ekonomi menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan perdagangan orang. Pemerintah jangan terlalu puas hanya dengan implementasi sejumlah program yang telah diluncurkan.
Islam Menghormati Martabat Kemanusiaan
Seperti kenyataan yang telah diperlihatkan kepada kita, persoalan yang
“Sungguh, Kami benar-benar memuliakan anak-anak Adam
(manusia). Kami sediakan bagi mereka sarana dan fasilitas untuk kehidupan
mereka di darat dan di laut. Kami beri mereka rizki yang baik-baik,
serta Kami utamakan mereka di atas ciptaan Kami yang lain.”
(Q.S. al-Isrâ’: 70).
16 Juli 2010 M/04 Sya’ban 1431 H
Vol. IX [edisi 14] tahun 2010 �
dialami para TKI masih terus berlangsung sampai hari ini. Mereka juga masih banyak yang terperangkap dalam benang kusut trafiking. Trafiking, sebuah nama lain bagi praktik perbudakan gaya baru, trafiking sama halnya dengan perbudakan.
Ketika Islam datang, perbudakan merupakan lembaga yang telah membudaya, tidak saja di kawasan Arabia, tetapi juga merata di bagianbagian dunia yang lain. Islam mengimbau kepada para pemilik budak untuk bersikap manusiawi
terhadap budakbudak mereka, serta menjanjikan pahala yang besar kepada mereka yang memerdekakan budak mereka.
Bahkan, hukum pidana Islam mengharuskan kepada pelaku tindakan pidana tertentu untuk memerdekakan
budak (tahrîr raqa-bah) sebagai bagian dari
pembayaran “denda”. Banyak di antara budak yang telah dimerdekakan itu menjadi sahabatsahabat dekat Nabi. Salman alFarisi dan Bilal bin Rabahyang dikenal sebagai muadzdzin ar-Rasul, adalah dua dari mereka.
Pembebasan perbudakan dilakukan sematamata karena prinsip Islam mengenai penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Seperti fiman Allah SWT berikut; “Sungguh, Kami benar-benar memuliakan anak-anak Adam (manusia). Kami sediakan bagi mereka sarana dan fasilitas
untuk kehidupan mereka di darat dan di laut. Kami beri mereka rizki yang baik-baik, serta Kami utamakan mereka di atas ciptaan Kami yang lain.” (Q.S. al-Isrâ’: 70).
Prinsip penghormatan dan kasih sayang, ini secara logis kemudian menjadi dasar peletakan pondasi pembahasan hukum Islam dan bangunan etika dalam berelasi antarsesama. Seperti perlunya berbuat baik, pelarangan tindak kekerasan, dan pernyataan perang terhadap segala bentuk kezaliman. Bentukbentuk pelanggaran yang ada pada kejahatan trafiking bisa dikatagorikan sebagai tindakan kezaliman. Karena dalam perspektif Islam seperti kezaliman bisa berupa pengambilan hak orang lain, baik yang menyangkut harta benda, jiwa, maupun harga diri seseorang.
Prinsip ini juga menjadi basis dari relasi sosial dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya, seseorang tidak boleh bertindak zalim terhadap yang lain. Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Yang kuat, misalnya, membantu yang lemah. Dalam hubungan buruh dan majikan, misalnya, Nabi menganjurkan agar para majikan segera memberikan upah buruh sebelum keringatnya kering. Para buruh juga memiliki hak, terutama hak untuk diperlakukan secara manusiawi. []
“Sungguh, Kami benar-benar memuliakan anak-anak Adam
(manusia). Kami sediakan bagi mereka sarana dan fasilitas untuk kehidupan
mereka di darat dan di laut. Kami beri mereka rizki yang baik-baik,
serta Kami utamakan mereka di atas ciptaan Kami yang lain.”
(Q.S. al-Isrâ’: 70).
*) Maman Rohman adalah salah satu aktifis Jaringan Masyarakat Anti Trafiking (Jimat) Cirebon.
Selain bekerja untuk kemanusiaan di Fahmina-institute Cirebon, juga mengabdikan diri sebagai salah satu
pengurus radio komunitas (Rakom) Q_Lan FM di Desa Klayan Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.
Vol. IX [edisi 14] tahun 2010
16 Juli 2010 M/04 Sya’ban 1431 H
�
“Barangsiapa mempekerjakan seorang buruh, maka jelaskanlah upah yang akan diterimanya.”
(Hadîst Musnad Abu Hanifah)
Mutiara Hikmah
Salah satu alternatif supaya dapat memanfaatkan dana kiriman TKI adalah melalui kewirausahaan atau
entrepreneurship. Memang, membuka usaha tidaklah semudah membalikkan tangan, setiap kegiatan ekonomi pasti memiliki konsekuensi mendapatkan laba maupun risiko rugi. Tidak sedikit pula mantan TKI yang sudah menjadi juragan atau bos. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan supaya TKI dapat memperkecil risiko dan mengembangkan usaha, antara lain memulai usaha dengan;
Investasi rendah (terjangkau) dengan keuntungan maksimal. Misalkan membuka warung makan sederhana, toko kelontong, dsb. Usaha yang dibutuhkan Usaha yang dibutuhkan masyarakat sekitar berdasarkan potensi wilayah, dengan melakukan survey kecil, misal membuka usaha kerajinan batok kelapa di wilayah yang banyak pohon kelapa, membuka warung seafood di wilayah pantai yang banyak pengunjung.Usaha yang sederhana tidak membutuhkan skill (keahlian) tinggi, misalkan membuat minuman tradisional, semisal dawet, membuat kue-kue tradisional, dsb.
1.
2.
3.
Usaha dengan pengawasan rendah dan orang kepercayaan, artinya tanpa perlu pengawasan ketat usaha masih dapat dijalankan terkait dengan kontrol penjualan dan sebagainya, hal ini perlu dilakukan karena pemilik modal kemungkinan masih bekerja di luar negeri, sehingga perlu orang kepercayaan dalam menjalankan usaha.Usaha yang sudah dilakukan trial and error (coba dan uji), misalkan usaha berbasis BO (business oppurtunity) maupun waralaba (franchise) yang berinvestasi rendah dan memiliki tingkat pengembalian modal (ROI) yang lebih cepat.
Konsep kewirausahaan ini dapat dijadikan alternatif investasi bagi TKI, jika berhasil maka akan memberikan dampak positif, antara lain pendapatan yang berkelanjutan atas hasil usaha. Perputaran uang riil, akan menciptakan lapangan pekerjaan dan tak kalah pentingnya adalah mental dan pola pikir untuk mandiri. Walhasil TKIpun bisa mendapatkan kemuliaan ketika bekerja di luar negeri sebagai pahlawan devisa negara dan menjadi Pahlawan untuk masyarakat di wilayahnya.
(Sumber: tabloid “Dunia TKI” edisi 18)
4.
5.
Mengembangkan Uang TKI