Menyuarakan Risalah Agama untuk Keadilan

PENANGGUNG JAWAB KH. Husein Muhammad

REDAKTUR AHLI KH. Syarif Usman Yahya,

KH. A. Ibnu Ubaidillah SyathoriKH. A. Chozin Nasuha,

KH. Syakur Yasin, KH. Maman Imanulhaq,

KH. Wawan Arwani, Ny. Hj. Hamidah,

KH. Faqihuddin Abdul Kodir.

PEMIMPIN REDAKSI Marzuki Wahid

REDAKTUR PELAKSANA Alimah

DEWAN REDAKSI Nurul Huda SA, Roziqoh,

Alifatul Arifiati, Ali Mursyid, Satori, Rosidin, Obeng Nurosyid.

SETTING Lay-OUT an@nd

DISTRIBUTOR Ihabbudin, Lili, Jamal (Cirebon),

Fitrullah, Agus Idris, Masyithoh (Indramayu).

PENERBIT fahmina institute

Jl. Suratno No. 37 Cirebon Jawa Barat 45124

Telp./Fax. (0231) 203789,

WEBSITE http://www.fahmina.or.id

E-Mail fahmina@fahmina.or.id,

red_albasyar@fahmina.or.id

PRINTING Teguh Gemilang

Vol. IX [edisi 12] tahun 2010

Warkah al-Basyar terbit tiap hari Jumat. Warkah al-Basyar

menerima tulisan dua halaman quarto satu spasi. Tema tulisan

seputar agama dan realitas kehidupan dengan perspektif

advokasi yang berbasiskan tradisi/khasanah pesantren.

Redaksi berhak mengedit tanpa mengurangi substansi tulisan.

�

Beberapa bulan lalu kita dikejutkan dengan pe­nembakan 3 Tenaga

Kerja Indonesia (TKI) asal Sampang Madura, tepatnya pada tanggal 16 Maret 2010. Penembakan tersebut juga diduga kuat salah sasaran, serta memastikan proses hukumnya segera dituntaskan oleh Pemerintah Malaysia. Persoalan berun­tun di tempat yang berbeda, pun tak hentinya dialami TKI. Termasuk persoalan mengenai upah yang mereka terima.

BURUH, BUKAN BUDAK! Upah yang Manusiawi dan

Perlindungan HAM adalah Miliknya

Oleh Mulyanto SWA*

Warkahal-BasyarVol. IX/2010

1218 Juni 2010 M/05 Rajab 1431 H

Islam menekankan bahwa hak atas upah bukan hanya perkara

pemenuhan upah standar sebagai batas gugurnya

kewajiban, tapi juga pada capaian maksimum. Yaitu

berupa upah yang layak dan upaya memanusiakan

mereka. Kata keadilan juga seyogianya

diletakkan sebagai prinsip dalam menetapkan upah

yang tak diskriminatif, baik karena alasan

gender, etnis, maupun faktor lainnya.

Menerima Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2010-2011

InsTITuT sTudI IslAM FAhMInA

Fakultas SyariahFakultas UshuluddinFakultas Tarbiyah

18 Juni 2010 M/05 Rajab 1431 H

Vol. IX [edisi 12] tahun 2010�

Tentu saja, ini merupakan persoalan serius yang harus segera ditangani Pemerintah Indonesia. Apalagi TKI maupun Buruh Migran Indonesia (BMI) merupakan penyumbang devisa yang cukup besar bagi negeri ini. Namun selama ini TKI masih kurang dilindungi hak­haknya, TKI juga cenderung diperdayakan.

Dalam hal ini pemerintah juga harus memastikan bahwa revisi nota kesepahaman (MoU) RI­Malaysia tentang perlindungan domestic workers (pekerja rumah tangga (PRT)­red), yang akan ditandatangani telah memenuhi standar HAM dan perburuhan internasional. Prinsip­prinsip tersebut di antaranya menyangkut paspor dipegang oleh domestic workers, adanya one day off (satu hari libur), kejelasan mengenai upah layak, serta cost structure yang standar dan tidak membebani domestic workers.

Harus dipastikan juga bahwa prinsip­prinsip yang sudah disepakati bisa berlaku efektif untuk tujuan perlindungan domestic workers. Pemerintah juga harus melihat kembali persoalan ratifikasi. Seperti pada tahun 2004, pemerintah selalu beralasan bahwa ratifikasi tidak otomatis melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Alasan tersebut sangatlah tidak bijak. Karena seharusnya Pemerintah sadar, ketika belum mengadopsi isi konvensi buruh migran dalam perundang­perundangan berarti kita tidak memiliki kekuatan untuk mendesak negara seperti Malaysia. Bagaimana mungkin Indonesia meminta agar TKI dilindungi di luar negeri, sementara kita sendiri tidak peduli nasib buruh migran di dalam negeri?

Dengan melaksanakan kesepakatan dunia sebetulnya akan mendorong pula reformasi rekrutmen TKI. Proses ini tidak bisa dianggap sepele, karena 80 persen persoalan pekerja asal Indonesia justru bermula dari pengiriman yang serampangan. Undang­undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, juga tidak cukup melindungi mereka. Artinya undang­undang ini harus direvisi jika Pemerintah meratifikasi konvensi itu.

Hak Atas Upah dalam Islam

Persoalan lain yang dihadapi bu­ruh migran adalah Upah Minimum Regional (UMR). Dalam pandangan Islam, dua perkara pokok itu (jami­nan keselamatan kerja dan upah) mendapat perhatian penting. Jaminan terse­but salah satunya terkandung dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Nabi Muhammad SAW bersabda, “Para pekerja adalah saudaramu yang dikuasakan Allah ke-padamu. Maka barang siapa mempunyai pe-kerja, hendaklah pekerja itu diberi makanan sebagaimana yang ia makan, diberi pakaian se-bagaimana yang ia pakai, dan jangan dipaksa melakukan sesuatu yang ia tidak mampu. Jika terpaksa, ia harus dibantu.” Itu berarti, Islam berusaha meletakkan hubungan perburu­han bukan sekadar relasi atas­bawah, tapi sejajar dan sangat manusiawi.

Nabi Muhammad SAW bersabda;

“Para pekerja adalah saudaramu yang dikuasakan Allah kepadamu.

Maka barang siapa mempunyai pekerja, hendaklah pekerja itu diberi makanan

sebagaimana yang ia makan, diberi pakaian sebagaimana yang

ia pakai, dan jangan dipaksa melakukan sesuatu yang ia tidak mampu. Jika

terpaksa, ia harus dibantu.”

18 Juni 2010 M/05 Rajab 1431 H

Vol. IX [edisi 12] tahun 2010 �

Mengenai persoalan upah, KH. Hu­sein Muhammad pernah menuliskan tafsirnya dari kitab Fath al-Bari bahwa buruh migran harus mendapatkan pela­yanan keamanan oleh negara, baik berupa hadirnya aparat maupun undang­undang­nya. Dengan kata lain, jaminan keamanan oleh negara yang disepakati melalui pe­rundingan bilateral dengan negara host, advokasi dan pendampingan. Bisa pula diartikan sebagai pemenuhan kehadiran mahram. Dalam hal ini seharusnya Pemer­

intahlah yang berper­an dalam melind­ungi TKI.

Pembicaraan mengenai upah (ajr) menempati ma­salah pokok ketika membicarakan soal buruh. Seperti din­yatakan dalam ha­dits riwayat Imam Ahmad bahwa Nabi Muhammad SAW

bahkan melarang seseorang mempeker­

jakan buruh sampai dia menjelaskan besa­ran upahnya. Islam juga sangat melarang majikan memperlambat upah mereka keti­ka mereka telah menyelesaikan pekerjaan­nya. Apalagi jika sampai tidak dibayarkan upahnya, Rasulullah sangat mengecam sikap tersebut, seperti dalam hadits qudsi berikut, “Ada tiga kelompok orang yang men-jadi musuhku kelak di hari kiamat: orang yang mengatasnamakanku, tetapi berkhianat; orang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasilnya (dari penjualan itu); dan orang yang tidak membayar upah buruh (yang semesti-

nya) padahal dia sudah menyelesaikan peker-jaannya.” Musuh Allah SWT yang dimak­sud dalam hadits tersebut adalah pelaku trafiking (perdagangan orang).

Dalam hal ini Islam menekankan bahwa hak atas upah bukan hanya perkara pemenuhan upah standar sebagai batas gugurnya kewajiban, tapi juga pada capaian maksimum. Yaitu berupa upah yang layak dan upaya memanusiakan mereka. Kata keadilan juga seyogianya diletakkan sebagai prinsip dalam menetapkan upah yang tak diskriminatif, baik karena alasan gender, etnis, maupun faktor lainnya.

Kita juga perlu kembali menengok pemahaman kita tentang konsep “keadilan” dalam Islam (qisth) yang tidak sekadar formal­legalistik, sebagaimana pernah dilontarkan almaghfurlah KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Dari sudut manakah makna keadilan ini kita lihat? Dari sudut pengusaha, pemerintah, atau buruh?

Di sinilah pentingnya peran negara dalam melindungi dan memenuhi tanggung jawabnya untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana amanat Konstitusi Indonesia. Prinsip tersebut juga sebangun dengan kaidah ushul fiqh: tasharruful imam ‘ala ra’iyyatihi manuthun bi mashlahatihim (kebijakan pemegang kekuasaan ditentukan oleh kemaslahatan dan kesejahteraan bagi rakyatnya).[]

Penulis adalah pegiat Dhalung Centre, Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon &

Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon.

Nabi Muhammad SAW bersabda;

“Para pekerja adalah saudaramu yang dikuasakan Allah kepadamu.

Maka barang siapa mempunyai pekerja, hendaklah pekerja itu diberi makanan

sebagaimana yang ia makan, diberi pakaian sebagaimana yang

ia pakai, dan jangan dipaksa melakukan sesuatu yang ia tidak mampu. Jika

terpaksa, ia harus dibantu.”

Vol. IX [edisi 12] tahun 2010

18 Juni 2010 M/05 Rajab 1431 H

�

Periode Pertama : 1 april - 30 mei 2010Seleksi : 3 Juni 2010Pengumuman : 10 Juni 2010Daftar Ulang : 11-15 Juni 2010

Periode Kedua : 1 Juni - 31 Juli 2010Seleksi : 3 Agustus 2010Pengumuman : 10 Agustus 2010Daftar Ulang : 11-15 Agustus 2010

Periode KetiGa : 1 agustus – 15 September 2010Seleksi : 17 September 2010Pengumuman : 20 September 2010Daftar Ulang : 15-20 September 2010

Cintailah kekasihmu sekedarnya saja, siapa tahu nanti akan jadi musuhmu.

Dan bencilah musuhmu sekedarnya saja, siapa tahu nanti akan jadi kekasihmu.

(Ali bin Abi Thalib)

Mutiara Hikmah

Menerima Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2010-2011

I n s T I T u T sTudI IslAM FAhMInA

Fakultas syariahAhwal Syakhshiyyah (AS)Ekonomi dan Perbankan Syariah (EPS)

Fakultas ushuluddinTafsir Hadits (TH)Pemikiran Islam (PI)Tasawuf (TS)

Fakultas tarbiyahPendidikan Agama Islam (PAI)

SK. dirjen Pendidikan islamKementerian agama ri, No. dj.i/557/2009

Mengisi formulir pendaftaranFotocopy ijazah/STTB MA, SMU, SMK, atau yang sederajat, yang dilegalisir sebanyak 3 lembar.Fotocopy NEM/Nilai UN yang dilegalisir sebanyak 3 lembar.Pas photo berwarna, 3x4 (2 buah).Membayar biaya pendafaran Rp. 100.000,-

1.2.

3.

4.5.

1. SPP/semester Rp. 600.000 (bisa di angsur per bulan)2. Uang Pembangunan Rp. 1.000.000 (bisa diangsur 4 kali)3. Ujian Tengah Semester Rp. 75.0004. Ujian Akhir Semester Rp. 75.0005. KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) Rp. 15.0006. Uang Kegiatan Kemahasiswaan Rp. 50.0007. Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus Rp. 100.0008. Jaket Almamater Rp. 95.000

Biaya PendidikanSyarat Pendaftaran

KAMPUS SWASEMBADAJl. Swasembada No. 15 Majasem - Karyamulya Kota Cirebon Jawa Barat 45132 Telp./Fax. (0231) 483005

Tempat Pendaftaran

KoNtaK PerSoN:Nurul Huda (081328447100)

Ade Duryawan (081320426771)