SUJIANTOPROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DAN PROGRAM PASCASARJANA JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FISIP UNRI

TRANSFORMASI

1. Perubahan bentuk2. Penyampaian ben-

tuk

International Encyclopedia of the Social Science (1972) dalam Saefullah (2011; 1): dikenal dengan transforma-tion of data dilakukan un-tuk pengembangan analisis berdasarkan data berikut-nya.

MENGAPA DIPERLUKAN TRANSFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK?

Berdasarkan paradigma:

1.Paradigma (I) yang mendikotomikan antara Public Administration dengan politic

2.Public Administration as Political Science (III)

Berdasarkan paradigma:

3. Public Administration as management (IV)

4. Public Administration as Public Administration (V) sebagai disiplin ilmu tersendiri yang berkembang pesat

Berdasarkan Mazhab dan Paradigma Administrasi Pub-lik:1.Old Public Administra-tion (OPA) yang mengede-pankan politik. Pelayanan hanya pada mitra dan kon-stituen partai yang ber-kuasa. Pola Pemerintahan menggunakan “steering”. Aplikasi pemerintahan cenderung menggunakan “Sentralistik”

Berdasarkan Mazhab dan Paradigma Administrasii Pub-lik:2. New Public Management (NPM) yang menggunakan pendekatan ekonomi / bisnis.

Mazhab ini warga ne-gara dianggap sebaga “pe-langgan”. Pemerintahan melalui “rowing”, memfa-silitasi dan meregulasi ser-ta mendorong warga nege-ra untuk ambil bagian da-lam proses produki.

Di sini pemerintah berke-pentingan pada outcome dari proses produksi. Dalam bentuk:a.Pajakb.Terbukanya lapangan pe-kerjaanc.Dan pertumbuhan eko-nomi, untuk ini adminis-trasi publik (AP) mesti berubah, ke birokrasi/ pe-merintahan yang tran-saksional.

3. New Public Service (NPS): Asasnya Demokrasi.

Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat publik secara maksimal dengan menempatkan makna publik sebagai “citizen”. Di sini setiap warga nega-ra berhak mendapatkan pelayanan tanpa “Dis-kriminasi”.

Pada Mazhab ini (NPS) pemerintah adalah pelayan publik (Public Servant). Di sinilah diperlukan adminis-trasi publik Transformasi (APT).

Pandangan Denhardt and Denhardt mengatakan basis NPS adalah pada:

a.Nilai (Value)b.Kebersamaan

(shared). Pemerintah memiliki

tan-tangan dan tanggung jawab sebagai Public services .

Pemerintah memba-ngun kekuasaan secara bersama ( (power shared). Untuk ini diperlukan seni dalam memerintah seper-ti:

a.Sabarb.Penuh komitmenc.Integritas tinggid.Melalui

pendekatan penghargaan dan pemberdayaan.

Perubahan bentuk (transformasi) dapat dilakukan jika birokrasi pelaksana Administrasi Publik bersifat atau

berperilaku netral.

Konsep Netraliasasi Birokrasi, sudah lama diperbincangkan tokoh-tokoh yang pernah membicangkan konsep ini adalah:

1. Polemik antara Karl Marx dengan Hegel.

Marx mengelaborasi kon-sep birokrasi dengan me-nganalisis dan mengkritik falsafah Hegel mengenai negara

Analisis Hegelian meng-gambarkan bahwa adminis-trasi negara atau birokrasi sebagai suatu jembatan an-tara negara dengan masya-rakat (the civil Society)

NETRALISASI BIROKRASI

Masyarakat rakyat (Civil Society) ini terdiri atas:

a.para profesional b.pengusaha c.Negara (birokrasi

--- AP)

a dan b yang mewakili berbagai kepentingan khu-sus, sedangkan c (negara) mewakili kepentingan-ke-pentingan umum.

Di antara kedua hal ini, birokrasi pemerintah meru-pakan perantara (medium) yang memungkinkan pesan-pesan dari kepentingan khusus tersebut tersalurkan kepada kepentingan umum

Tiga susunan ini (negara/ birokrasi dan masyarakat rak-yat) diterima oleh Marx, akan tetapi perlu diubah isinya.

Birokrasi Hegel meletakan pengertian yang berlawanan antara kepentingan khusus dengan umum.

Menurut Marx posisi birok-rasi semacam itu tidak mem-punyai arti apa-apa dalam kegiatan pemerintahan.

Menurut lagi Marx nega-ra tidak mewakili kepenting-an umum akan tetapi mewa-kili kepentingan khusus ya-itu kelas dominan.

Perspektif ini birokrasi perwujudan dari kelompok sosial yang amat khusus.

Menurut Marx birokrasi

suatu instrumen kelas domi-nan menguasai kelas sosial lainnya.

Konsepsi Marx, menjelasakan di suatu masa kepentingan birokrasi pada tingkat tertentu akan menjalin hubungan sangat intim dengan kelas dominan.

Dari polemik antara Hegel dan Marx dapat disimpulkan:

1) Hegel menghendaki kenetralan birokrasi.

2) Marx tidak menghendaki kenetralan birokrasi.

2. Woodrow Wilson. Bi-rokrasi pemerintah me-nurut Wilson berfungsi melaksanakan kebijak-an politik,

Jadi birokrasi itu harus berada di luar kajian politik.

3. Frank Goodnow (Politik; 1900) ada dua fungsi pokok pemerintah yang amat berbeda satu sama lainnya;

a. Fungsi politik berarti pe-merintah membuat dan merumuskan kebijakan-kebijakan.

b. Fungsi administrasi berarti pemerintah tinggal me-laksanakan kebijakan

4. Francis Rourke (1984). Birokrasi berfungsi un-tuk:

a. melaksanakan kebijak- an politik.

b. bisa berperanan mem-buat kebijakan politik.

Pandangan Frank Goodnow dan Francis Rourke mengisyaratkan birokrasi tidak dapat net-ral, karena partai politik ---

tidak mampu memberi-kan alternatif program pe-ngembangan dan mobili-sasi dukungan.

birokrasi akan melaksa-nakan tugas-tugas itu sen-diri dan mencari dukungan politik di luar partai politik yang bisa membantunya dalam merumuskan kebi-jakan politik.

Menurut Rourke duku-ngan politik, dapat diperoleh melalui tiga konsentrasi yaitu;

a.Masyarakat luar, itu berupa kalangan pers, pengusaha dan mahasis-wa.

b.Legislatif dari kalangan DPR,

c.dan birokrasi sendiri, misalnya dari kalangan perguruan tinggi.

5. Nicholas Henry (1980), birokrasi mempunyai ke-kuasan (power).

Kekuasaan adalah untuk tetap ting-gal hidup selamanya (staying po-wer) dan kekua-saan untuk mem-buat keputusan (policy-making power).

Dari berbagai pandangan disim-pulkan bahwa belum ada kesepakatan yang pasti tentang netralitas birokrasi, apakah berdiri sebagai profesional ataukah ia harus memihak partai yang sedang berkuasa?.

NETRALISASI BIROKRASI DI INDONESIA

Periode tahun 1950-1959

1945-1950. Sikap birokrasi

pemerintah masih netral

Kehidupan birokrasi sangat diwarnai dan dipengaruhi patronikasi. Rekrutmen pegawai berbau Jacksonisme, surat wasiat (katabelece) mempengaruhi penentuan terhadap siapa yang akan diangkat dalam jabatan birokrasi, sehingga kehidupan birokrasi pemerintah sudah mulai tidak netral

. Walaupun birokrasi pe-merintah tidak netral, partai-partai politik bersaing untuk menguasai kementerian pe-merintah itu, semuanya me-nginginkan adanya peme-rintah yang demokrasi.

Pada periode ini pemilu untuk pertama kali diselenggarakan setelah merdeka. Partai politik berpaling

kepada aparat birokrat, karena menurut jumlahnya merupakan potensi pendukung untuk memenangkan partai dalam pemilu. Pada waktu itu maka timbullah kelompok-kelompok pegawai negeri yang berafiliasi

dengan partai politik.

Masa antara tahun 1960-1965

Pada periode ini, biro-krasi semakin jelas diin-car oleh aliran politik. Keinginan tiga aliran politik untuk menguasai birokrasi pemerintah semakin mengkristal. Di bawah label Demokrasi Terpimpin, tiga aliran politik (Nasional, agama dan komunis/Nasakom) membangun akses ke birokrasi pemerintah

Sedangkan pada masa Orde Baru – 1998 yang lalu, birokrasi kita menjadi "alat" kekuatan sosial dan politik yang dominan yaitu Golkar. Kemenangan Golkar pada empat kali pemilu, salah satu faktor yang menentukan kemenangan itu adalah peranan birokrasi kita. Birokrasi kita ikut memilih dalam pemilu, dan tidak ada alternatif lain yang dipilih kecuali Golkar.

Jadi secara singkat letak perbedaan masa orde lama dan orde baru terhadap birokrasi.

a.Periode Orde lama, tiga aliran politik sama-sama mempunyai akses ke birokrasi.

b.Periode orde Baru, birokrasi "diwajibkan" memihak ke Golkar.

Pada masa reformasi. Keduduk-an birokrasi atau sikap birokrasi pemerintah masih penuh tanda tanya.

Pada masa reformasi ini telah muncul kembali multi partai, sehingga:

a.tidak ada kekuatan politik yang dominan.b.kepada siapa ia harus memihak?

Guna merespon kesan buruk birokrasi perlu melakukan bebe-rapa perubahan sikap dan perilaku antara lain :

a. Birokrasi harus lebih meng-utamakan sifat pendekatan tugas yang diarahkan pada hal pengayoman dan pela-yanan masyarakat; dan menghindar-kan kesan pendekatan kekua-saan dan kewenangan.

(b) birokrasi perlu melakukan pe-nyempurnaan organisasi yang bercirikan organisasi modern, ramping, efektif dan efesien yang mampu membedakan antara tugas-tugas yang perlu ditangani dan yang tidak perlu di-tangani (termasuk memba-gi tugas-tugas yang dapat diserahkan kepada masya-rakat);

Transformasi PA terjadi jika ada netralisasi akan menjadikan birokrsi yang profesional

PROFESIONALISME BIROKRASI

c. birokrasi harus mam-pu dan mau melaku-kan erubahan sistem dan prosedur kerja yang lebih berorien-tasi pada ciri-ciri orga nisasi modern yakni :

pelayanan cepat, te-pat, akurat, terbuka

tetap mempertahan-kan kualitas, efe-siensi biaya

dan ketepatan waktu;

d. birokrasi harus mempo-sisikan diri sebagai fasilitator pelayan publik dari pada sebagai agen pembaharu pemba-ngunan;

e. birokrasi harus mampu dan mau melakukan transformasi diri dari birokrasi yang kinerja kaku (rigid) menjadi or-ganisasi birokrasi yang struktur lebih desen-tralistis, inovatif, flek-sibel dan responsif.

Kesimpulkan organi-sasi atau birokrasi yang mampu memberikan pe-layanan publik secara efektif dan efesien ke-pada masyarakat, apa-bila struktur birokrasinya terdesentralisasi

Struktur yang terdesentrali-sasi diharapkan akan lebih mudah mengantisipasi ke-butuhan dan kepentingan yang diperlukan oleh ma-syarakat. Keadaan ini menjadikan birokrasi dapat menyediakan pelayanan sesuai yang diharapkan masyarakat (pelanggan).

Pada kontek budaya birokrasi, perlu dipersiapkan tenaga kerja atau aparat yang benar-benar memiliki kemampuan (capabelity), memiliki loyalitas kepentingan (competency), dan memiliki keterkaitan kepentingan (consistency atau coherency).

Untuk merealisasikan itu Pemerintah segera menyediakan dan mempersiapkan tenaga kerja birokrasi professional yang mampu menguasai teknik-teknik manajemen pemerintahan, berorientasi pada peraturan (rule oriented) dan pencapaian tujuan (goal oriented).

Menurut Johnson (1991:16) istilah professional dan profes-sionalisasi, dapat digunakan antara lain:

a. Untuk menunjuk perubahan besar dalam struktur pekerjaan, yaitu a) jumlah pekerjaan-pekerjaan professional; b) pekerjaan-pekerjaan halus (white collar jobs) yang meningkat secara relative dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya; c) Akibat perluasan kelompok pekerjaan yang sudah ada ataupun sebagai akibat munculnya pekerjaanpekerjaan baru di bidang jasa.

b. dipergunakan dalam arti yang hampir sama de-ngan peningkatan jum-lah asosiasi pekerjaan yang mengupayakan adanya pengaturan rekrutmen dan praktek dalam bidang pekerjaan tertentu

c.memandang professio-nalisasi sebagai suatu proses yang rumit me-nunjuk pada suatu pe-kerjaan dengan sejum-lah atribut prinsip-prin-sip professional meru-pakan unsur-unsur po-kok profesionalisme.

e. menunjuk pada suatu proses dengan urutan yang tetap, yaitu suatu pekerjaan dengan tahap-tahap perubahan organisatoris yang dapat diramalkan menuju bentuk akhir profesionalisme.

Dengan demikian, ma-najemen strategi pelayan-an publik yang profesional harus lebih berorientasi pa-da paradigma goal gover-nance yang didasarkan pada pendekatan mana-jemen baru baik secara teoritis maupun praktis.

Paradigma goal gover-nance ini diharapkan mam-pu menghilangkan praktek birokrasi Weberian yang negative (struktur biro-krasi hierarkhikal); biaya operasional lebih mahal (high cost economy) dari-pada keuntungan yang di-peroleh.

merajalelanya red tape, rendahnya inisiatif dan kreativitas aparat, tumbuhnya budaya medio-kratis (sebagai lawan dari budaya meritokratis) dan inefesiensi)

Strategi manajemen birokrasi profesional dalam pelayanan publik ini ditandai dengan beberapa karakteristik antara lain:

a.perubahan yang besar pada orientasi administrasi negara tradisional menuju ke perhatian yang lebih besar pada pencapaian hasil dan pertanggung jawaban pribadi pimpinan.

b.keinginan untuk keluar dari birokrasi klasik dan menjadikan organisasi, pegawai, masa pengabdian dan kondisi pekerjaan yang lebih luwes.

c. Tujuan organisasi dan individu pegawai disusun secara jelas sehingga memungkinkandibuatkannya tolok ukur prestasi lewat indikator kinerjanya masing-masing,termasuk pula sistem evaluasi program-programnya.

d. staf pimpinanyang senior dapat memiliki komitmen politik kepada pemerintah yang ada, dandapat pula bersikap non partisan dan netral.

e. fungsi-fungsi pemerintah bisa dinilai lewat uji pasar (market test) seperti misalnya dikontrakkan pada pihak ketiga tanpa harus disediakan atau ditangani sendiri oleh pemerintah.

f. peran-peran pemerintah misalnya lewat kegiatan privatisasi.

g. birokrasi harus steril dari akomodasi politik yang menghambat efektivitaspemerintahan.

h. rekruitmen dan penempatan pejabat birokrasi yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotism.

Penerapan pendekatan manajemen profesional pada sektor publik ini dikenalkan oleh ahli seperti;

a.“Managerialism” oleh Pollitt (1990),

b.“New public management” oleh Hood (1991),

c.“Market based public administration” oleh Lan dan Rosenbloom (1992), dan

d.“Entrepreneurial government/ Reinventing Government” oleh Osborn dan Gaebler (1992).

Penggunaan dan pendekatan manaje-men profesional ini telah merubah orientasi fokus peranan dan fungsi birokrasi dalam pemerintahan yang semula lebih me-mentingkan “process” menuju ke “product”, atau dari “ rule governance” menuju ke “goal governance”.

DAFTAR BACAAN

Achmat-Batinggi, 1999, "Manajemen Pelayanan Umum", Materi Pokok: IPEM 4429, Universitas Terbuka.

Agus Suryono, 2002, Pentingnya Manajemen Birokrasi Profesional Untuk Mengatasi Kemunduran Birokrasi Dalam Pelayanan Publik– FIA Unibraw Malang, Nopember.

Djadja Saefullah, 2011, Transformasi Administrasi Negara, JIANMAP, Vol. 1 Nomor 2 Juli, 2011.

Eko Maulana Ali, 2012, Kepemimpinan Transformasional dalam Birokrasi Pemerintahan, Multicerdas,

Heri Hidayat Makmun, 2010, Tantangan Transformasi Birokrasi Pemerintah Pusat dan Daerah. Minggu, 07 Maret 10:37 ,Top of Form Penilaian User:/ 1 TerburukTerbaik Bottom of Form.

DAFTAR BACAAN

Miftah, Thoha, 1991, "Beberapa Aspek Kebijaksanaan Birokrasi", Yogyakarta: MW Mandala.

Menpan, 1995 "Peranan Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan, Pengayoman, dan Pengembangan, Prakarsa dan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan", Makalah.

Ryaas Rasyid, Muhammad, 1997, "Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru", Jakarta:Mipi Yarsif Watampone.

TERIMA KASIH

TANGGAPAN:DEDIK.

Konsep Pemberdayaan, seperti apa, siapa yang diberdayakan, bagaimana ini dilakukan.

Dwi SaputroPemilu kada di Dumai, netralitas seperti apa yang

diharapkan.Apakah ada jaminan bagi yang netral itu bebas

dari keberlangsungan adm.