laporan tahunan sekretariat jenderal 2011 file3 laporan tahunan sekretariat jenderal 2011...

142

Upload: dangdien

Post on 25-May-2019

267 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

1

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

2 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

3

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

Sekretariat Jenderal sebagai penggerak utama transformasi

dalam menuju kesempurnaan pelayanan

4 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Visi & Misi Sekretariat Jenderal

Visi Menunjang tercapainya pengelola keuangan dan kekayaan negara yang dipercaya dan akuntabel.

Misi a. Membangun dan mengembangkan organisasi berlandaskan administrasi publik

sesuai dengan tuntutan masyarakat.b. Membangun dan mengembangkan SDM yang amanah, profesional, berintegritas

tinggi dan bertanggung jawab.c. Membangun dan mengembangkan teknologi informasi keuangan yang modern

dan terintegrasi serta sarana dan prasarana strategis lainnya.d. Membangun dan mengembangkan tata kelola yang tertib dan handal.e. Menjamin pelayanan teknis.

5

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

Nilai-nilai Kementerian Keuangan

IntegritasBerpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

ProfesionalismeBekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

SinergiMembangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

PelayananMemberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

KesempurnaanSenantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

6 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Sambutan Sekretaris Jenderal

Kiagus Ahmad BadaruddinSekretaris Jenderal

7

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

Kepada Yth.Menteri Keuangan;Para rekan sejawat;Para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,Salam sejahtera untuk kita semua,

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih dapat melaksanakan tugas dengan baik dan selalu melakukan perbaikan kearah penyempurnaan dengan berlandaskan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Tahun 2011 merupakan tahun yang bersejarah bagi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, dikarenakan pada tahun ini untuk pertama kalinya Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal dibuat. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Sekretariat Jenderal dalam melakukan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan selama tahun 2011.

Berbagai program yang menjadi tugas dan tanggung jawab Sekretariat Jenderal dijalankan oleh Unit-unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal. Secara keseluruhan terdapat 15 unit Eselon II yang berada di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal. Kelima belas unit Eselon II tersebut adalah Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Biro Hukum, Biro Bantuan Hukum, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Biro Perlengkapan, Biro Umum, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilaian, Pusat Investasi Pemerintah, Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Sekretariat Pengadilan Pajak, serta Gedung-Gedung Keuangan Negara.

Di tahun 2011, bidang perencanaan keuangan telah menetapkan 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Sasaran Strategis Penggerak Utama Transformasi Kelembagaan dan Pengelolaan Anggaran Kementerian Keuangan yang Optimal, yaitu: Indeks Kualitas Laporan Keuangan Kementerian dengan target Wajar Dengan Pengecualian (WDP); penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Keuangan (Non Belanja Pegawai) dengan target 80 persen; dan roadmap di bidang koordinasi penyusunan rencana kerja, pembinaan, dan pengelolaan anggaran dengan target 100 persen.

Dalam bidang organisasi dan ketatalaksanaan, Kementerian Keuangan memiliki 16 Sasaran Strategis (SS) yang dijabarkan ke dalam 39 IKU. Secara umum, pencapaian SS yang telah ditetapkan dalam tahun 2011 telah sesuai dengan yang ditargetkan. Bahkan beberapa diantaranya memilki nilai capaian di atas 100 persen. Meskipun masih terdapat beberapa IKU yang belum memenuhi target, sasaran-sasaran strategis utama yang terletak pada perspektif stakeholders menunjukkan pencapaian yang memuaskan. Tercatat SS pendapatan negara mencapai 102,53 persen, sedangkan pencapaian SS pelaksanaan belanja negara yang efisien sebesar 100 persen. Selanjutnya pencapaian SS pembiayaan yang aman bagi kesinambungan fiskal adalah 99,47 persen, SS utilisasi kekayaan negara yang optimal 5.640,98 persen, SS pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel 133,3 persen, dan SS industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, tahan uji, dan likuid rata-rata 94,89 persen.

Sepanjang tahun 2011, capaian dalam rangka mengkoordinasikan dan melaksanakan perumusan peraturan perundang-undangan dan memberikan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan tugas kementerian untuk PMK/KMK konten administratif yang telah diselesaikan sebanyak 183 PMK/KMK konten kebijakan yang telah diselesaikan sebanyak 301, legal opinion yang telah diselesaikan sebanyak 20, telaahan hukum yang telah diselesaikan sebanyak 760.

8 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Untuk bantuan hukum berupa pendampingan, penanganan perkara, dan pemberian telaahan/pertimbangan hukum kepada para pimpinan/pejabat/pegawai/unit Kementerian Keuangan yang terkait dengan proses litigasi, baik dalam tahap pemeriksaan perkara pidana, perdata, tata usaha negara, uji materiil, dan perkara arbitrase nasional maupun internasional tercatat sebanyak 215 perkara perdata yang masuk dan ditangani pada tahun 2011. Dari sejumlah perkara yang masuk tersebut, terdapat 143 perkara yang putus dan 128 perkara atau 89,5 persen diantaranya dimenangkan. Sementara itu, 72 perkara masih berproses di pengadilan tingkat pertama. Gugatan yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara selama tahun 2011 tercatat sebanyak 13 perkara. Seluruh perkara telah diputuskan dan sebanyak 9 perkara diantaranya dimenangkan oleh Kementerian Keuangan. Namun, seluruh perkara yang telah diputuskan tersebut, saat ini masih berproses di pengadilan tingkat banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, secara lebih spesifik dilakukan dalam beberapa kegiatan pada tahun 2011 yaitu assessment pejabat Kementerian Keuangan sebanyak 460 orang, dengan rincian: Pejabat Eselon II sebanyak 91,26 persen; Pejabat Eselon III sebanyak 85,70 persen; dan Pejabat Eselon IV sebanyak 85,82 persen. Pada semester pertama dan kedua tahun 2011 telah diselesaikan 7.606 usulan kenaikan pangkat yang terdiri atas 4.841 usulan kenaikan pangkat periode April 2012 dan 2.765 usulan kenaikan pangkat periode Oktober 2012. Penegakan disiplin merupakan faktor lainnya yang sangat krusial dalam mengoptimalkan manajemen SDM pada suatu organisasi. Sebanyak 139 kasus pelanggaran disiplin ditemukan di Kementerian Keuangan sepanjang tahun 2011. Seluruh kasus berhasil dituntaskan dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Dalam bidang komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, serta kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya kepada para stakeholders telah dilakukan beberapa kegiatan sepanjang tahun 2011 diantaranya penyelenggaraan rapat pimpinan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), penyusunan strategi komunikasi kehumasan, penyusunan program komunikasi publik, monitoring opini publik, pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta pengelolaan pusat referensi Kementerian Keuangan.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 dalam pengelolaan perlengkapan/kekayaan negara di Kementerian Keuangan diantaranya pensertifikatan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Keuangan sebagai upaya pengamanan kekayaan negara Kementerian Keuangan, penyusunan peraturan dibidang perencanaan BMN lingkup Kementerian Keuangan, penyelesaian data perencanaan BMN Strategis di lingkungan Kementerian Keuangan, sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa, penyelesaian proses pemilihan penyedia barang/jasa lingkungan Kementerian Keuangan, penyelesaian usulan penghapusan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan, verifikasi database aset strategis Kementerian Keuangan, serta klarifikasi pencatatan BMN hasil revaluasi aset.

Untuk pengelolaan kesekretariatan dan kerumahtanggaan, maka sepanjang tahun 2011 dilakukan peningkatan kinerja dalam bidang kesekretariatan, kearsipan, perjalanan dinas, dan kesehatan pegawai di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan, bidang pengelolaan kinerja berbasis balance scorecard dan penerapan manajemen risiko lingkup Sekretariat Jenderal, serta memberikan dukungan program dan kegiatan pimpinan serta keprotokolan.

Dalam mendukung layanan kegiatan Menteri Keuangansebagai bagian dari pelaksanakan fungsi private office yang responsif dan efektif maka dilakukan beberapa hal seperti layanan dan dukungan yang optimal kepada Menteri Keuangan, penyusunan agenda dan indikator kinerja berdasarkan skala prioritas, tata kelola dan dokumentasi kebijakan Menteri Keuangan yang tertib dan handal, efektivitas edukasi pengelolaan kinerja, serta monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan Menteri Keuangan yang aktual.

Peningkatan layanan dan dukungan jaringan terhadap unit Eselon I dalam rangka integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kementerian Keuangan sepanjangtahun 2011 telah dilakukan efisiensi dan efektivitas investasi TIK di lingkungan Kementerian Keuangan seperti potensi efisiensi dari sisi perangkat keras, jaringan, perangkat lunak serta Sumber Daya Manusia (SDM) Teknologi Informasi (TI) untuk operasional di lingkungan Kementerian Keuangan. Tersedianya basis data yang terintegasi sehingga dapat meningkatkan kualitas kebijakan keuangan dan fiskal dalam pengelolaan keuangan negara, meningkatkan IT controls, IT governance dan enterprise risk management, termasuk otomatisasi terhadap tugas-tugas audit, security event correlation, enterprise identity dan access management.

9

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

Dalam rangka mengembangkan profesi akuntan publik dan penilai publik di Indonesia, pada tahun 2011 telah terselenggara beberapa program dan kegiatan, antara lain: penyelenggaraan sosialisasi Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik serta penyelenggaraan Pendidikan Profesional Lanjutan (PPL) Akuntan Publik dan Penilai Publik.

Selama tahun 2011, Sekretariat Jenderal berusaha mengembangkan instrumen investasi dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa investasi yang dapat memacu pertumbuhan perekonomian secara makro. Layanan investasi tersebut diberikan dengan memperhatikan segala bentuk kelayakan, risiko, dan ekspektasi hasil yang diperoleh. Dengan segala bentuk kinerja investasi yang telah dihasilkan sampai dengan tahun 2011 diharapkan mampu meningkatkan kepuasan dan hubungan baik dengan para customer sehingga sektor investasi ke depan dapat terus berkembang sesuai dengan amanah yang diberikan oleh stakeholders.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menyukseskan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Keuangan sepanjang tahun 2011 antara lain adalah sosialisasi aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), mulai dari registrasi, verifikasi, hingga tahapan-tahapan yang perlu mendapat perhatian khusus dari penyedia barang dan jasa.

Pada bidang pengadilan pajak, sepanjang tahun 2011 berkas banding dan gugatan siap sidang yang telah didistribusikan ke majelis berjumlah total 8.324 berkas. Sesuai dengan hasil rekapitulasi Laporan Risalah Sidang yang disampaikan Majelis kepada sub bagian Tata Usaha pada setiap persidangan, selama tahun 2011 telah dilakukan sidang pembacaan putusan sebanyak 7.740 putusan, sidang perbaikan salah tulis pada putusan berjumlah 120 putusan, sementara putusan yang belum dilakukan sidang pembacaan (diucap) adalah 3.047 berkas. Jumlah penyelesaian perkara yang telah mendapat putusan selama tahun 2011 adalah sebanyak 7.818 perkara terdiri dari 6.904 perkara banding, 914 perkara gugatan, dan 65 di antaranya berupa keputusan pencabutan banding/gugatan.

Berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan pada tahun 2011 telah berhasil dilalui oleh Sekretariat Jenderal. Namun, kami juga melihat adanya ruang untuk penyempurnaan. Hambatan dan tantangan itu juga memberikan pelajaran bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku diperlukan integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan dari seluruh jajaran pegawai dan pimpinan Sekretariat Jenderal.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai Sekretariat Jenderal sepanjang tahun 2011. Hal ini tidak akan tercapai tanpa dukungan daripara pemangku kepentingan dan segenap pegawai Sekretariat Jenderal yang telah bekerja keras dengan penuh tanggung jawab dan etos kerja yang tinggi. Semoga buku laporan tahunan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, September 2012Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan

Kiagus Ahmad Badaruddin

10 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Pejabat Sekretariat Jenderal

11

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

1 Kiagus Ahmad Badaruddin Sekretaris Jenderal 2 Sumiyati Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 3 Annies Said Basalamah Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan 4 Achmad Sofyan Kepala Biro Hukum 5 Indra Surya Kepala Biro Bantuan Hukum 6 Juni Hastoto Kepala Biro Sumber Daya Manusia 7 Yudi Pramadi Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

8 Ilhamsyah Kepala Biro Perlengkapan

9 Bambang Isnaeni G. Kepala Biro Umum

10 Sri Hartati Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

11 Langgeng Subur Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai

12 Rionald Silaban Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan

13 Moh. Hatta Kepala Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik

14 Samsuar Said Sekretaris Pengadilan Pajak

15 Soritaon Siregar Kepala Pusat Investasi Pemerintah

16 Harry Zacharias Soeratin Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur

17 Charmeida Tjokrosuwarno Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik

18 Siti Murfiah Tenaga Pengkaji Bidang Kekayaan Negara

12 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Sumiyati, Ak.,M.F.M. Kepala Biro Perencanaan dan KeuanganLahir di Sragen pada tanggal 6 Juni 1961. Memperoleh gelar sarjana dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1989 dan master of finance dari Central Queensland University, Australia pada tahun 1994. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dan Kepala Seksi Pola dan Standard Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Direktorat Jenderal Perbendaharaan).

Drs. Kiagus Ahmad Badaruddin, M.Sc.Sekretaris JenderalLahir di Palembang pada tanggal 29 Maret 1957. Memperoleh gelar sarjana muda ekonomi perusahaan dari Universitas Sriwijaya, Palembang, pada tahun 1981, sarjana ekonomi manajemen dari Universitas Sriwijaya, Palembang, pada tahun 1986, dan master of science policy economic dari University of Illinois, Urbana-Champaign, Amerika Serikat, pada tahun 1991. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, dan Sekretaris Direktorat Jenderal (Direktorat Jenderal Perbendaharaan).

Achmad Sofyan, S.H., LL.M.Kepala Biro HukumLahir di Cianjur pada tanggal 2 Mei 1956. Memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1989, dan gelar master of laws dari Monash University, Australia, pada tahun 1995. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Perusahaan, Lembaga Keuangan dan Perjanjian, Biro Hukum.

DR. Annies Said Basalamah, Ak., M.B.A. Kepala Biro Organisasi dan KetatalaksanaanLahir di Purwokerto pada tanggal 1 Oktober 1960. Lulus dari Program Diploma IV dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1988, master of business administration dari Saint Mary’s University, Halifax, Kanada pada tahun 1993, dan doktoral dalam bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2007. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur, dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

Dr. Indra Surya, S.H., L.L.M. Kepala Biro Bantuan HukumLahir di Medan pada tanggal 8 Juli 1965. Memperoleh gelar sarjana dari Universitas Indonesia pada tahun 1990, lex legibus magister dari Washington College of Law the American University, Amerika Serikat, pada tahun 1995, dan doktoral dalam bidang Studi Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2010. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Bagian Pengembangan Keterbukaan dan Tata Kelola (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), dan Kepala Bagian Bantuan Hukum (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan).

13

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

Drs. Juni Hastoto, M.A. Kepala Biro Sumber Daya ManusiaLahir di Cimahi pada tanggal 26 Juni 1953. Memperoleh gelar sarjana dari Universitas Brawijaya pada tahun 1980 dan master of arts economics dari University of Colorado, Boulder, Amerika Serikat, pada tahun 1990. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Sekretaris Pengadilan Pajak, dan Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan.

Yudi Pramadi, S.E., M.B.A., M.Sc. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan InformasiLahir di Bandung pada tanggal 11 Agustus 1958. Memperoleh gelar sarjana dari Universitas Pancasila pada tahun 1985, master of business administration dan master of science in business administration dari University of Colorado, Denver, Amerika Serikat, pada tahun 1996. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Asisten Deputi Urusan Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Asia pada Deputi VI Sekretariat Jenderal (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian).

Dra. Sri Hartati, M.B.A. Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi KeuanganLahir di Tulungagung pada tanggal 23 Agustus 1956. Memperoleh gelar sarjana dari Universitas Terbuka pada tahun 1990, dan master of business administration dari University of Saint Mary’s, Halifax, Kanada pada tahun 1996. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Pusat Layanan Pengadaaan Secara Elektronik dan Kepala Sub Direktorat Pengembangan SIstem Aplikasi Direktorat Sistem Perbendaharaan (Direktorat Jenderal perbendaharaan).

Drs. Bambang Isnaeni Gunarto, M.A. Kepala Biro UmumLahir di Cilacap pada tanggal 7 Juli 1953. Memperoleh gelar sarjana dari Universitas Islam Nusantara pada tahun 1982, dan master of arts economic of public policy dari University of Delaware, Amerika Serikat pada tahun 1991. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Sistem Perbendaharaan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) dan Kepala Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal Perbendaharaan Banda Aceh (Direktorat Jenderal Perbendaharaan).

Drs. Ilhamsyah, M.M. Kepala Biro PerlengkapanLahir di Jakarta pada tanggal 2 September 1956. Memperoleh gelar sarjana dari Universitas Krisnadwipayana pada tahun 1987, dan magister manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI pada tahun 1995. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang (Direktorat Jenderal Pajak), dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga (Direktorat Jenderal Pajak).

14 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Rionald Silaban, S.H., LL.M. Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi KebijakanLahir di Pekanbaru pada tanggal 23 April 1966. Memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1989 dan lex legibus magister common law dari Georgetown University, Washington D.C., Amerika Serikat, pada tahun 1993. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Perumusan Rekomendasi Pengelolaan Risiko Fiskal (Badan Kebijakan Fiskal), dan Kepala Pusat Pengelolaan Resiko Fiskal (Badan Kebijakan Fiskal).

Moh. Hatta, Ak., M.B.AKepala Pusat Layanan Pengadaan Secara ElektronikLahir di Riau pada tanggal 24 Maret 1958. Lulus dari Program Diploma IV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1987, dan memperoleh gelar master of business administration dari University of Brunswick, Kanada, pada tahun 1993. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara.

Drs. Samsuar Said, M.Sc. Sekretaris Pengadilan PajakLahir di Banda Aceh pada tanggal 29 Agustus 1952. Memperoleh gelar sarjana muda akuntansi dari Universitas Jayabaya pada tahun 1978, sarjana ilmu administrasi negara dari Lembaga Administrasi Negara pada tahun 1984, dan master of arts in economics dari University of Illinois, Amerika Serikat, pada tahun 1989. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat.

Drs. Soritaon Siregar, M.Soc.Sc.Kepala Pusat Investasi PemerintahLahir di Medan pada tanggal 30 Januari 1957. Memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 1982, dan master of social science dari University of Birmingham, Inggris, pada tahun 1992. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Sistem Manajemen Investasi (Direktorat Jenderal Perbendaharaan), dan Direktur Pengelolaan Penerusan Pinjaman (Direktorat Jenderal Perbendaharaan).

Langgeng Subur, Ak., M.B.A.Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa PenilaiLahir di Jakarta pada tanggal 20 November 1959. Lulus dari Program Diploma IV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1988, dan memperoleh gelar master of business administration dari University of New Orleans, Amerika Serikat, pada tahun 1992. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Pusat Investasi Pemerintah, dan Direktur Pengelolaan Dana Investasi (Direktorat Jenderal Perbendaharaan).

15

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

Harry Zacharias Soeratin, M.M.Acc. Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya AparaturLahir di Medan pada tanggal 29 Agustus 1963. Memperoleh gelar sarjana dari Universitas Padjadjaran pada tahun 1987, dan Ph.D di bidang international finance and banking dari Fakultas Business & Commerce, Keio University, Tokyo, Jepang pada tahun 1999. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat, dan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (Kementerian BUMN).

Drs. Charmeida Tjokrosuwarno, M.A. Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan StrategikLahir di Kebumen pada tanggal 14 Mei 1956. Memperoleh gelar sarjana dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 1983, dan master of arts in economic dari Vanderbilt University, Tennessee, Amerika Serikat. Sebelumnya beliau diperbantukan pada Islamic Development Bank.

Dra. Siti Murfi’ah, M.Soc.Sc.Tenaga Pengkaji Bidang Kekayaan NegaraLahir di Banjarnegara tanggal 13 Mei 1953. Memperoleh gelar sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara pada tahun 1989, dan master of social science finance development dari University of Birmingham, Inggris, pada tahun 1994. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Biro Teknologi Informasi pada Sekretariat Jenderal (Badan Pemeriksa Keuangan).

16 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

17

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

Memutar Roda Transformasi Terus Berjalan

18 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Profil Sekretariat Jenderal

1.1. Visi dan Misi

Sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2010-2014 yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP-38/SJ/2010, Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan adalah “Menunjang Tercapainya Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel”. Frase “menunjang tercapainya” mengandung pengertian bahwa Sekretariat Jenderal sebagai unit pendukung bagi Kementerian Keuangan berupaya menunjang tercapainya visi Kementerian Keuangan. Dukungan yang diberikan berupa pelayanan administratif bagi semua unit di lingkungan Kementerian Keuangan agar pelaksanaan tugas teknis dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sedangkan frase “pengelola keuangan dan kekayaan negara” mengandung pengertian bahwa Kementerian Keuangan merupakan lembaga yang mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan keuangan negara dan memelihara Barang Milik Negara (BMN).

Kata “dipercaya” mengandung pengertian bahwa semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat bersumber dari pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dilakukan secara transparan, yaitu semua penerimaan negara, belanja negara, dan pembiayaan defisit anggaran dilakukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selanjutnya, kata “akuntabel” bermakna bahwa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang dijalankan mengacu pada praktik internasional terbaik yang berlandaskan pada asas profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan.

1BABProfil Sekretariat Jenderal

1

19

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

Berdasarkan Visi tersebut, Sekretariat Jenderal menetapkan Misi sebagai berikut:1. membangun dan mengembangkan organisasi berlandaskan administrasi publik sesuai dengan tuntutan

masyarakat;2. membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang amanah, profesional, berintegritas

tinggi dan bertanggung jawab;3. membangun dan mengembangkan teknologi informasi keuangan yang modern dan terintegrasi serta

sarana dan prasarana strategis lainnya;4. membangun dan mengembangkan tata kelola yang tertib dan handal; serta5. menjamin pelayanan teknis lainnya yang optimal.

1.2. Strategi Organisasi1.2.1. Rencana Kerja Tahun 2011

Dengan mempertimbangkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi, Sekretariat Jenderal mempunyai langkah-langkah strategis yang digunakan untuk mencapai Visi dan Misi, yaitu:1. pembentukan sumber daya manusia Kementerian Keuangan yang berintegritas dan berkompetensi tinggi;2. pengembangan organisasi Kementerian Keuangan yang handal dan modern;3. pembangunan sistem teknologi informasi keuangan Kementerian Keuangan yang terintegrasi;4. pengelolaan anggaran Kementerian Keuangan yang optimal;5. tata kelola yang tertib dan handal;6. peningkatan pelaksanaan tugas lainnya.

Sesuai dengan Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2011, Sekretariat Jenderal memiliki nomenklatur program “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Kementerian Keuangan”. Nomenklatur ini sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014. Dalam menjalankan berbagai program, terdapat tiga indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Sekretariat Jenderal pada tahun 2011, yaitu:1. kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

dengan target Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2010;

2. rasio dari janji layanan quick win ke pihak eksternal terkait penyelesaian Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dengan target Indeks Kinerja Utama (IKU) sebesar 100 persen; dan

3. integrasi Teknologi Informasi Keuangan (TIK) Kementerian Keuangan dengan target 40 persen.

Sekretariat Jenderal memiliki tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mewujudkan Sasaran Strategis Penggerak Utama Transformasi Kelembagaan dan Pengelolaan Anggaran Kementerian Keuangan. Untuk mendukung pengelolaan anggaran yang optimal, Sekretariat Jenderal melalui Biro Perencanaan dan Keuangan (Rocankeu) juga telah menyelenggarakan kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan, dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Adapun ketiga IKU dimaksud di atas meliputi:1. indeks kualitas Laporan Keuangan Kementerian dengan target Wajar Dengan Pengecualian (WDP);2. penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Keuangan (Non Belanja Pegawai)

dengan target 80 persen; dan3. roadmap di bidang koordinasi penyusunan rencana kerja, pembinaan, dan pengelolaan anggaran dengan

target 100 persen.

1.2.2. Realisasi/Pencapaian

Berdasarkan Laporan Evaluasi Kinerja Pembangunan, capaian kinerja Sekretariat Jenderal adalah berikut ini. 1. Indikator kinerja kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan berdasarkan opini dari BPK yang

ditargetkan WDP untuk Laporan Keuangan Kementerian Keuangan tahun 2010 dapat dicapai dengan diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan oleh BPK pada tanggal 24 Mei 2011;

20 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

2. IKU rasio dari janji layanan quick win ke pihak eksternal terkait penyelesaian PMK ditargetkan sebesar 100 persen. Pada tahun 2011, secara keseluruhan terdapat 183 PMK/KMK dengan konten administratif yang diselesaikan dalam waktu rata-rata penyelesaian 2,8 hari kerja per PMK/KMK dari target 4 hari kerja dan terdapat 301 PMK/KMK konten kebijakan yang diselesaikan dalam waktu rata-rata penyelesaian 3,43 hari kerja per PMK/KMK dari target 6 hari kerja;

3. Pada akhir 2011, target integrasi TIK sebesar 40 persen telah dicapai dengan dilaksanakannya beberapa pekerjaan, antara lain:i. pembangunan Data Center (DC) sementara;ii. pembangunan Disaster Recovery Center (DRC) di Balikpapan;iii. pengadaan perangkat keras dan jaringan TIK Tahap I;iv. deployment Perangkat Keras dan Lunak Tahap I;v. pengadaan konsultan pembangunan integrasi TIK Tahap I; sertavi. pelaksanaan konsultansi pembangunan integrasi TIK Tahap I.

4. Indeks kualitas Laporan Keuangan Kementerian mencapai WDP yang berarti memenuhi target IKU yang ditetapkan;

5. Persentase penyerapan DIPA Kementerian Keuangan (Non Belanja Pegawai) sebesar 78,55 persen yang berarti belum mencapai target IKU yang ditetapkan. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya penghematan/efisiensi belanja modal/barang, karena pengadaan yang dilaksanakan secara elektronik, di mana sasaran telah tercapai dengan harga di bawah pagu;

6. Persentase pencapaian roadmap di bidang koordinasi penyusunan rencana kerja, pembinaan dan pengelolaan anggaran mencapai target sebesar 100 persen. IKU ini mengukur tingkat keberhasilan Rocankeu dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kebijakan pimpinan, terutama yang terkait dengan koordinasi penyusunan rencana kerja, pembinaan, dan pengelolaan anggaran. Per 31 Desember 2011, roadmap Kementerian Keuangan belum ditetapkan, sehingga capaian IKU hanya diukur dari rancangan roadmap. Pada tahun 2012, IKU ini tidak lagi dikontrakkan, mengingat roadmap Kementerian Keuangan telah ditetapkan.

1.2.3. Kinerja Lainnya Tahun 2011

Selain menjalankan program-program sesuai tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, Sekretariat Jenderal juga telah melaksanakan kegiatan-kegiatan ad hoc, seperti:1. Penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja Sektor Keuangan Kementerian Keuangan sebagai leading sector perlu menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Sektor

untuk menggambarkan kondisi dan permasalahan ketenagakerjaan di sektor keuangan pada masa lalu, kini, dan mendatang, serta adanya strategi dan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor keuangan dalam menghadapi era persaingan pasar global. Dokumen Rencana Tenaga Kerja Sektor Keuangan merupakan bahan masukan bagi Rencana Tenaga Kerja Nasional (RTKN). Rencana Tenaga Kerja Sektor Keuangan Tahun 2010-2014 berisikan sejumlah informasi kuantitatif mengenai perkiraan kebutuhan dan ketersediaan jumlah tenaga kerja yang berasal dari berbagai jenis usaha di sektor keuangan, seperti pegadaian, dana pensiun, perusahaan efek, asuransi, dan lain-lain.

2. Implementasi Pengarusutamaan Gender Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2011, Rocankeu juga melakukan kegiatan dalam rangka

implementasi pengarusutamaan gender. Hal-hal yang telah dicapai antara lain:i. penghargaan Anugerah Prahita Ekapraya Madya dari Presiden atas implementasi pengarusutamaan

gender (PUG) di Kementerian Keuangan;ii. penerapan Anggaran Responsif Gender dalam pengajuan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L);iii. buku Panduan Penyusunan Anggaran Responsif Gender;iv. buku Panduan Pelatihan Pengarusutamaan Gender;v. materi Gender pada Diklat Pimpinan; danvi. sosialisasi PUG pada Satuan Kerja (Satker) Kementerian Keuangan di daerah.

1BABProfil Sekretariat Jenderal

21

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

1.4.2. Berdasarkan Pendidikan

Jenjang pendidikan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal meliputi pendidikan doktoral sebanyak 7 orang, pascasarjana sebanyak 210 orang atau 9 persen, dan sarjana (S1) sebanyak 906 orang atau 40 persen. Selanjutnya pegawai dengan jenjang pendidikan SMA sebanyak 504 orang atau 22 persen, diploma IV sebanyak 31 orang atau 1 persen, diploma III sebanyak 409 orang atau 18 persen, dan selebihnya adalah jenjang pendidikan diploma I sampai dengan sekolah dasar.

Tabel 1.2. Komposisi SDM Sekretariat Jenderal Berdasarkan Pendidikan Tahun 2011

1.3. Layanan Unggulan Sekretariat Jenderal

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian. Tugas-tugas ini pada dasarnya merupakan layanan unggulan Sekretariat Jenderal. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan menyelenggarakan fungsi:1. pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja

organisasi;2. pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum,

tata laksana pelayanan publik, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; serta3. pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring jabatan fungsional.

1.4. Profil Sumber Daya Manusia

Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan diperkuat oleh 2.275 pegawai yang terdiri dari berbagai jenjang yang ditempatkan pada unit-unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal.

1.4.1. Berdasarkan Golongan/Pangkat

Kelompok pegawai Sekretariat Jenderal yang terbesar adalah golongan ruang III/a sebanyak 588 orang atau 25,8 persen dari keseluruhan pegawai, diikuti golongan ruang II/c sebanyak 416 orang atau 18,3 persen, dan terbesar ketiga adalah kelompok golongan ruang III/d sebanyak 247 orang atau 10,9 persen.

Tabel 1.1. Komposisi SDM Sekretariat Jenderal Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2011

GolonganI II III IV

TOTALI/a I/b I/c I/d II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e

Jumlah - 2 2 8 75 138 416 177 588 223 197 247 94 81 21 6 - 2.275

Pendidikan SD SMP SMA D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 TOTAL

Jumlah 34 35 504 138 1 409 31 906 210 7 2.275

Sumber: Biro SDM

Sumber: Biro SDM

22 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

1.4.4. Berdasarkan Jabatan

Komposisi SDM Sekretariat Jenderal berdasarkan jabatan terdiri dari kelompok Pejabat Eselon II sebanyak 17 orang atau dibawah 1 persen dari keseluruhan pegawai, Pejabat Eselon III sebanyak 91 orang atau 4 persen, dan Pejabat Eselon IV sebanyak 236 orang atau 10 persen. Di samping itu terdapat Pejabat Fungsional sebanyak 55 orang atau 2 persen dan Pelaksana sebanyak 1.515 orang atau 67 persen.

Tabel 1.4. Komposisi SDM Sekretariat Jenderal Berdasarkan Jabatan Tahun 2011

1.4.5. Berdasarkan Gender

SDM Sekretariat Jenderal terdiri dari pegawai pria sebanyak 1.593 orang atau 70 persen dan pegawai wanita sebanyak 682 orang atau 30 persen.

Tabel 1.5. Komposisi SDM Sekretariat Jenderal Berdasarkan Gender Tahun 2011

1.4.3. Berdasarkan Usia

Rentang usia terbesar pada SDM di Sekretariat Jenderal adalah pada usia 25 tahun hingga 29 tahun yang mencapai 622 orang atau 27,3 persen dari keseluruhan pegawai. Kelompok usia terbesar berikutnya adalah pada rentang usia 50 tahun hingga 54 tahun sebanyak 307 orang atau 13,5 persen. Kelompok usia terbesar ketiga adalah pada rentang usia 40 tahun hingga 44 tahun sebanyak 304 orang atau 13,4 persen.

Tabel 1.3. Komposisi SDM Sekretariat Jenderal Berdasarkan Usia Tahun 2011

1BAB

Usia U-19 20 s.d.24 25 s.d. 29 30 s.d. 34 35 s.d. 39 40 s.d.44 45 s.d. 49 50 s.d. 54 55 s.d. 59 60 ke atas total

Jumlah - 271 622 198 284 304 212 307 77 - 2.275

JabatanEselon

Fungsional Pelaksana Dipekerjakan DiperbantukanI A I B II A II B III A III B IV A IV B

Jumlah - - 16 1 91 - 236 - 55 1.515 278 83

Gender Pria Wanita Total

Jumlah 1.593 682 2.275

Profil Sekretariat Jenderal

Sumber: Biro SDM

Sumber: Biro SDM

Sumber: Biro SDM

23

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan

2.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Keuangan. Pada tahun 2011, Sekretariat Jenderal melakukan kegiatan koordinasi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Keuangan Tahun 2012. Pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

Tahun 2011 merupakan periode pelaksanaan dari Renja Kementerian Keuangan Tahun 2011 yang telah disusun sebelumnya. Dalam dokumen ini, Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Keuangan dikelompokkan ke dalam enam tema, yaitu:1. Pendapatan Negara;2. Belanja Negara;3. Perbendaharaan Negara;4. Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);5. Kekayaan Negara; serta6. Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank.

2

24 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Di dalam Renja telah ditetapkan 12 program yang masing-masing terdiri dari beberapa kegiatan prioritas/pokok.

Tabel 2.1. Program dan Tujuan di dalam Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2011

No. Program Tujuan

1. Perumusan Kebijakan Fiskal Mewujudkan kebijakan fiskal yang sustainable dengan beban risiko fiskal yang terukur dalam rangka stabilisasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian.

2. Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak Peningkatan penerimaan pajak negara yang optimal.

3. Pengawasan, Pelayanan dan Penerimaan di bidang Kepabeanan dan Cukai

a. Menciptakan administrator kepabeanan dan cukai yang memberikan fasilitasi kepada industri, perdagangan, dan masyarakat, serta optimalisasi penerimaan.

b. Mewujudkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) kepabeanan dan cukai.

c. Mewujudkan pelayanan yang efisien dan pengawasan yang efektif.

4. Pengelolaan Anggaran Negara Terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah.

5. Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

a. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

b. Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

6. Pengelolaan Perbendaharaan Negara Meningkatkan pengelolaan perbendaharaan negara secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan.

7. Pengelolaan dan Pembiayaan Utang a. Mengoptimalkan pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) maupun pinjaman untuk mengamankan pembiayaan APBN.

b. Mendukung upaya pengembangan pasar keuangan dalam rangka meningkatkan kapasitas daya serap dan efisiensi pasar.

8. Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang

Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan Piutang Negara dan pelayanan Lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal, serta mampu membangun citra baik bagi stakeholders.

9. Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank

a. Terwujudnya Bapepam-LK sebagai lembaga yang memegang teguh prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan integritas.

b. Terwujudnya industri Pasar Modal dan Jasa Keuangan Non Bank sebagai penggerak perekonomian nasional dan berdaya saing global.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan2BAB

25

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

Pada tahun 2011, Sekretariat Jenderal melakukan kegiatan penyusunan Renja Kementerian Keuangan Tahun 2012. Untuk menyusun dokumen tersebut, telah dilaksanakan Pertemuan Tiga Pihak di antara Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2012 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014 dan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP dimaksud merupakan rancangan awal RKP Tahun 2012 yang menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kementerian. Selanjutnya, Renja Kementerian yang telah selesai disusun kembali akan menjadi bahan masukan bagi RKP tersebut sebelum ditetapkan.

Dalam Renja Kementerian Keuangan Tahun 2012, Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Keuangan tetap konsisten sesuai dengan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014 dan Renja Kementerian Keuangan Tahun 2011 yang dikelompokkan menjadi enam tema. Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh untuk keenam tema adalah berikut ini.1. Arah kebijakan di bidang pendapatan negara adalah:

i. optimalisasi pendapatan negara;ii. peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;iii. mewujudkan keadilan dan perlindungan masyarakat;iv. perbaikan citra baik terkait dengan layanan publik dalam rangka peningkatan pendapatan.

Dalam rangka pencapaian arah kebijakan di bidang pendapatan negara, telah dilaksanakan strategi di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

2. Arah kebijakan di bidang belanja negara dalam lima tahun ke depan tetap diarahkan untuk mendukung langkah simulasi perekonomian dari sisi fiskal yang mendorong pro growth, pro job, dan pro poor (triple track strategy). Kebijakan tersebut akan dilaksanakan secara konsisten mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, sampai dengan pengawasan. Berikut ini adalah strategi yang ditempuh di bidang belanja negara.i. Penetapan kebijakan belanja yang ekonomis, efektif, dan efisien dengan memperhatikan aspek

kemampuan dalam menghimpun pendapatan. Pada aspek administrasi, upaya efisiensi belanja dilakukan melalui pemantapan penerapan pendekatan anggaran terpadu (unified budget), penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting), dan penerapan alokasi belanja negara dalam kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework).

ii. Perencanaan dan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan adil berdasarkan prioritas program pembangunan pemerintah yang mengacu kepada RKP.

iii. Pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip good governance.

10. Pengembangan SDM Keuangan dan Kekayaan Negara yang Profesional melalui Pendidikan dan Pelatihan

a. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara.

b. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi Kementerian Keuangan.

c. Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi.

11. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan

Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola, serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Keuangan.

12. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan

a. Terwujudnya tata kelola yang baik dan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua Eselon I di KementerianKeuangan.

b. Tingkat kepercayaan stakeholders (internal dan eksternal) yang tinggi.

No. Program Tujuan

26 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Sementara itu, arah kebijakan di bidang transfer ke daerah (desentralisasi fiskal) adalah:i. efisiensi belanja negara diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata, dan

bertanggung jawab sesuai dengan pembagian tugas, kewenangan, dan urusan antara Pemerintah dan pemerintah daerah;

ii. reformulasi transfer ke daerah;iii. sinkronisasi Dana Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan;iv. penguatan taxing power; sertav. peningkatan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) dalam mendorong stimulasi pembangunan daerah.3. Arah kebijakan di bidang perbendaharaan negara adalah:

i. efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara;ii. optimalisasi pengelolaan kas;iii. optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya;iv. peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan Badan Layanan Umum

(BLU);v. peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara; sertavi. penerapan sistem perbendaharaan yang handal, terintegrasi dan modern.

Untuk mencapai semua arah kebijakan telah dijalankan strategi pada masing-masing arah kebijakan tersebut.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan2BAB

27

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

4. Arah kebijakan di bidang pembiayaan APBN adalah:i. penurunan stok utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) secara bertahap dan berkelanjutan;ii. peningkatan diversifikasi instrumen pembiayaan melalui utang termasuk menciptakan sumber-sumber

pembiayaan alternatif;iii. pengelolaan portofolio utang untuk mencapai struktur portofolio utang yang optimal guna

meminimalkan biaya utang pada tingkat risiko yang semakin terkendali dalam jangka panjang;iv. pengembangan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid untuk mengoptimalkan pendanaan utang dari

pasar domestik; sertav. peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan sovereign

credit rating. Strategi di bidang pembiayaan APBN ditempuh melalui:

i. pengadaan utang secara selektif, terutama utang yang dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan ekonomi yang produktif, penerapan readiness criteria yang konsisten dan hati-hati, pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang ketat, melakukan diplomasi ekonomi terutama untuk mendukung pelaksanaan debt-swap, dan pelaksanaan buyback pada saat yang tepat terutama dalam rangka stabilisasi harga;

ii. penerbitan instrumen Surat Berharga Negara (SBN) baru untuk mengembangkan segmen pasar/investor tertentu baik di dalam maupun di luar negeri dan peningkatan komunikasi serta koordinasi dengan kreditor untuk menciptakan peluang penggunaan skim pinjaman tematis baru;

iii. pengadaan utang baru dengan terms and conditions yang lebih baik untuk mengurangi eksposure berbagai risiko (refinancing, market, financial), pelaksanaan debt-switch SBN secara reguler, restrukturisasi portofolio utang dengan menggunakan berbagai instrumen, baik SBN maupun pinjaman (luar dan dalam negeri), yang dilakukan melalui mekanisme pasar yang transparan dan akuntabel; serta

iv. peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan otoritas moneter, otoritas pasar modal, dan pelaku pasar untuk membangun dan mengembangkan pasar termasuk pembangunan/pengadaan berbagai infrastruktur pasar sekunder SBN, koordinasi dengan otoritas moneter dalam pelaksanaan Asset-Liability Management (ALM), dan pembangunan kapasitas Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) untuk melakukan penerbitan/penjualan/perdagangan SBN secara langsung.

5. Arah kebijakan di bidang pengelolaan kekayaan negara adalah:i. peningkatan daya guna dan hasil guna pengelolaan kekayaan negara, dan penilaian kekayaan negara

untuk menentukan nilai ekonomi (existing value) dan nilai potensi (potential value) kekayaan negara; serta

ii. pengamanan kekayaan negara yang meliputi administratif, hukum, dan fisik, sehingga keberadaan aset dalam keadaan utuh, tidak rusak, tidak hilang, dan dapat dipergunakan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui sertifikasi nasional atas tanah dan bangunan milik negara.

Strategi di bidang pengelolaan kekayaan negara ditempuh melalui:i. penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kekayaan

negara dan penilaian kekayaan kegara;ii. peningkatan kesadaran (awareness) dan kemitraan dengan stakeholders dalam pengelolaan kekayaan

negara;iii. penatausahaan kekayaan negara dengan akurat dan akuntabel;iv. peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara;v. peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara; vi. peningkatan penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN;vii. pembangunan infrastruktur pendukung penilaian dan pengelolaan kekayaan negara; sertaviii. peningkatan kualitas SDM (capacity building).

28 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

6. Arah kebijakan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan non bank adalah:i. terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional;ii. terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah

diakses, efisien, dan kompetitif;iii. terwujudnya pasar modal sebagai sarana investasi yang kondusif dan atraktif serta pengelolaan risiko

yang handal;iv. terwujudnya industri yang stabil, tahan uji, dan likuid;v. tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, adil, dan transparan; sertavi. tersedianya infrastruktur yang credible, dapat diandalkan (reliable) dan berstandar internasional.

Untuk mencapai setiap arah kebijakan, telah dilakukan strategi pada masing-masing arah kebijakan tersebut.

2.2. Rencana Kerja dan Anggaran

Dengan mempertimbangkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi, Sekretariat Jenderal mempunyai strategi yang digunakan untuk mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan, yaitu:1. pembentukan sumber daya manusia Kementerian Keuangan yang berintegritas dan berkompetensi tinggi;2. pengembangan organisasi Kementerian Keuangan yang handal dan moderen;3. pembangunan sistem teknologi informasi keuangan Kementerian Keuangan yang terintegrasi;4. pengelolaan anggaran Kementerian Keuangan yang optimal;5. tata kelola yang tertib dan handal; serta6. peningkatan pelaksanaan tugas lainnya.

Sesuai dengan Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2011, Sekretariat Jenderal memiliki nomenklatur program “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan”. Nomenklatur ini sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014. Dalam menjalankan berbagai kegiatan, terdapat 4 indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Sekretariat Jenderal pada tahun 2011, yaitu:1. Rasio realisasi dari janji layanan quick win ke pihak eksternal:

i. Penyelesaian PMK/KMK;ii. Tercapainya implementasi pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-Procurement) di lingkungan

Kementerian Keuangan dan non kementerian/sekretariat lembaga tinggi negara/komisi negara/komisi pemerintah;

iii. Penyelesaian ijin akuntan publik dan penilai publik.2. Tingkat kompetensi karyawan untuk jabatan tematik;3. Persentase penyelesaian SOP;4. Service Level Agreement (SLA) index.

Berbagai program yang menjadi tugas dan tanggung jawab Sekretariat Jenderal dijalankan oleh Unit-unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal. Secara keseluruhan terdapat 15 unit Eselon II yang berada di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal. Untuk mendukung pelaksanaan berbagai program tersebut, pada tahun 2011, Sekretariat Jenderal mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp6.910.441.708.000 (audited). Jumlah ini setara dengan 39,84 persen dari total pagu anggaran Kementerian Keuangan untuk tahun anggaran 2011, yaitu Rp17.346.872.669.000.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan2BAB

29

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

Tabel 2.2. Kegiatan dan Pagu Anggaran Unit Organisasidi lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Tahun 2011

No. Unit Organisasi Kegiatan Pagu Anggaran (Rp)

1. Biro Perencanaan dan Keuangan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran

67.023.271.000

2. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Pembinaan dan Penataan Organisasi, Tata Laksana dan Jabatan Fungsional

81.427.086.000

3. Biro Hukum Pembinaan dan Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-undangan

12.568.236.000

4. Biro Bantuan Hukum Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum

7.130.545.000

5. Biro Sumber Daya Manusia Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM 28.806.239.000

6. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

Peningkatan Citra Positif dan Kepercayaan Publik Kepada Kementerian Keuangan

36.586.319.000

7. Biro Perlengkapan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan

329.857.647.000

8. Biro Umum Pembinaan Administrasi dan Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat Kementerian

5.600.046.726.000

9. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan

Koordinasi dan Harmonisasi Pelaksanaan Kebijakan Menteri Keuangan

11.461.820.000

10. Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan

Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

415.217.196.000

11. Pusat Pembinaan Akuntansi dan Jasa Penilaian

Pembinaan dan Pengawasan Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik

17.222.224.000

12. Pusat Investasi Pemerintah Pengelolaan Investasi Pemerintah 35.916.215.000

13. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

24.185.116.000

14. Sekretariat Pengadilan Pajak Penyelesaian Sengketa Pajak 52.408.667.000

15. Gedung-Gedung Keuangan Negara Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN

190.584.401.000

Jumlah 6.910.441.708.000

Pagu anggaran Sekretariat Jenderal terbagi menjadi belanja modal, belanja barang, dan belanja pegawai. Sebagian besar pagu anggaran dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pegawai.

Tabel 2.3. Pagu Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian KeuanganMenurut Jenis Belanja Tahun 2011

No. Jenis Belanja Pagu Anggaran (Rp)

1. Belanja Modal 900.221.725.000

2. Belanja Barang 634.164.343.000

3. Belanja Pegawai 5.376.055.640.000

Jumlah 6.910.441.708.000Sumber: Biro Perencanaan dan Keuangan

Sumber: Biro Perencanaan dan Keuangan

30 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

31

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

Dedikasi Kebersamaan bagi Kesempurnaan Pelayanan

32 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Pembinaan SDM

Pembinaan SDM3BAB

3. 1. Kebijakan Tahun 2011

Dalam rangka menjamin efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Sumber Daya Manusia (SDM), maka pada tahun 2011 telah ditetapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:1. perencanaan dan pengadaan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;2. pengembangan pola mutasi dan perencanaan karier;3. pengembangan SDM yang didukung oleh assessment center, manajemen talenta, talent scouting, penataan

pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi;4. penegakan disiplin dan manajemen kinerja; serta5. Sistem Informasi Manajemen SDM yang terintegrasi.

3.2. Perkembangan/Realisasi Kebijakan

Kebijakan umum peningkatan manajemen SDM Kementerian Keuangan merupakan salah satu pilar Reformasi Birokrasi yang diusung oleh Biro SDM. Upaya-upaya yang telah ditempuh untuk meningkatkan kualitas pembinaan SDM dimulai dari proses rekrutmen, penempatan, pengembangan, pengadministrasian, sampai dengan pemensiunan.

3

33

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

Dalam hal perencanaan dan pengadaan pegawai, sebagai konsekuensi dari Kebijakan Moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), maka pada tahun 2011, Kementerian Keuangan tidak melaksanakan rekrutmen pegawai baru maupun pengangkatan CPNS dari para lulusan Program Diploma Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (Prodip Keuangan STAN). Namun demikian, Kementerian Keuangan telah mengajukan usul pengecualian moratorium CPNS untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan SDM baru bagi unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang bersifat mendesak. Pengusulan pengecualian moratorium CPNS telah sampai pada tahap verifikasi final oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Verifikasi dapat dilakukan mengingat usulan pengecualian tersebut telah disetujui oleh Wakil Presiden dan Kementerian Keuangan telah memenuhi keseluruhan persyaratan pengecualian moratorium CPNS.

Untuk pengembangan pola mutasi, sebagaimana hasil rapat dinas Sekretariat Jenderal, diperlukan pengkajian mengenai pola mutasi antar Eselon I sebagaimana arahan Menteri Keuangan. Pola mutasi ini nantinya akan didasarkan pada generalisasi dan spesialisasi tugas. Agar pola mutasi dapat dilaksanakan dengan baik, maka pada tahun 2012, akan dilaksanakan rintisan untuk menyusun job competency/standar kompetensi teknis bersama dengan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan.

Salah satu strategi pengelolaan SDM yang dilakukan untuk mempersiapkan, memperoleh, dan menjamin future leaders di Kementerian Keuangan adalah melalui Manajemen Talenta. Manajemen Talenta merupakan serangkaian proses untuk mencari, mengelola, mengembangkan, dan mempertahankan PNS terbaik Kementerian Keuangan yang dipersiapkan sebagai pemimpin masa depan dalam rangka menjalin kesinambungan dan kesuksesan organisasi dalam jangka panjang. Untuk mendukung pelaksanaan manajemen talenta dan talent scouting, Biro SDM sedang memproses penyusunan landasan hukum atas kebijakan dimaksud.

Biro SDM juga telah melaksanakan assessment terhadap para pejabat eselon II, eselon III, dan eselon IV dalam rangka pemenuhan standar kompetensi jabatan. Sepanjang tahun 2011, assessment telah dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Jenderal maupun di tingkat Kementerian Keuangan dengan persentase jumlah Pejabat yang telah di-assess melebihi target yang ditetapkan, yaitu 87,59 persen dari seluruh pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Jenderal. Pemenuhan standar kompetensi jabatan ini digunakan sebagai kriteria dalam pembuatan keputusan promosi dan dimasukkan dalam peta strategis Kementerian Keuangan.

3.3. Aktivitas/Kegiatan

Dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pada tahun 2011, Biro SDM bersama dengan Tim Reformasi Birokrasi Transformasi Kelembagaan Pusat (TRBTKP) telah melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:1. penyusunan peraturan tentang pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan;2. penyusunan Core Values/Nilai-Nilai Kementerian Keuangan;3. pelaksanaan roadmap di bidang pembinaan dan pengelolaan SDM;4. penyusunan dan sosialisasi kebijakan penegakan disiplin;5. pelaksanakan assessment bagi para pejabat Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;6. penyelesaian kasus pelanggaran disiplin;7. pemutakhiran/update akurasi data pada layanan kepegawaian; serta8. penyerapan anggaran (non belanja pegawai) secara efisien dan optimal.

Menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan dalam Rapat Pimpinan Terbatas (Rapimtas) SDM pada tanggal 10 Oktober 2011, yaitu dalam rangka menunjang pelaksanaan perencanaan SDM di Kementerian Keuangan, maka Biro SDM bekerja sama dengan penyedia jasa konsultasi SDM menambah input/masukan perbaikan perencanaan SDM di masa depan. Vendor penyedia jasa konsultasi SDM tersebut adalah Hay Group dan Daya Dimensi Indonesia.

Bersama dengan Hay Group telah dilaksanakan jasa konsultansi untuk peningkatan kualitas perencanaan SDM. Kegiatan yang dilaksanakan adalah workshop yang diikuti oleh para pejabat pengelola SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar para pejabat yang mengelola SDM Kementerian Keuangan dapat mengidentifikasi productivity drivers. Productivity drivers adalah hal-hal yang mempengaruhi jumlah kebutuhan pegawai di masing-masing unit. Hasil dari identifikasi ini nantinya akan digunakan sebagai

34 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

dasar perbaikan proses perencanaaan SDM di masing-masing unit. Di samping itu, telah juga disampaikan beberapa jenis/model perencanaan sebagai referensi dalam penyusunan kebutuhan SDM.

Adapun kerja sama dengan Daya Dimensi Indonesia diwujudkan dalam bentuk reviu atas organisasi Biro SDM sebagaimana arahan Menteri Keuangan. Hasil reviu akan dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan organisasi Biro SDM bilamana transformasi kelembagaan dilaksanakan di Kementerian Keuangan.

Sehubungan dengan program pemenuhan standar kompetensi jabatan para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, Biro SDM telah melakukan upaya-upaya berikut ini.

1. Pendataan terhadap pejabat yang masih memiliki JPM di bawah 72 persen (JPM < 72 persen) dan menyampaikan data pejabat tersebut kepada unit Eselon I untuk diberikan program pengembangan kapasitas dan prioritas mengikuti re-assessment center.

2. Penyeleksian kriteria peserta assessment center dan re-assessment center terhadap pejabat/ pegawai yang belum pernah mengikuti assessment center untuk profiling kompetensi di jabatannya saat ini. Pejabat yang menduduki jabatan setingkat lebih tinggi atau mendapatkan penugasan yang lebih tinggi selama minimal 6 bulan dan pejabat yang memiliki nilai JPM dibawah ketentuan standar minimal (72 persen) pada SKJ jabatannya saat ini.

3. Penjadwalan assessment center dan assessor yang ketat, sehingga kebutuhan assessment center Pusat dan unit Eselon I dapat terpenuhi.

Dalam menunjang pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen SDM yang terintegrasi, Biro SDM telah pula menjalankan beberapa kegiatan, diantaranya:1. monitoring/Maintenance Technical Update SIMPEG BARU secara frekuensial dalam rangka meningkatkan

efektivitas implementasi SIMPEG Baru di lingkungan Kementerian Keuangan;2. mengaktifan Help desk SIMPEG Kementerian Keuangan dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan

SIMPEG di lingkungan Kementerian Keuangan;3. mengaktifkan pelayanan database pegawai on line melalui update data dan tampilan pada website Biro

SDM untuk meningkatkan hit points ke website Biro SDM; serta4. melakukan pemeliharaan database SIMPEG.

Secara lebih spesifik beberapa kegiatan dan produk yang telah dihasilkan oleh Biro SDM pada tahun 2011 adalah berikut ini.1. Produk Kebijakan Penegakan Disiplin Biro SDM telah menghasilkan 4 produk kebijakan penegakan disiplin selama tahun 2011, yaitu:

i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin dalam Kaitannya dengan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan, ditetapkan tanggal 4 Maret 2011;

ii. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.01/2011 tentang Penunjukan Inspektur Jenderal Sebagai Pejabat yang Berwenang Untuk Membentuk Tim Pemeriksa dalam rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang dan Berat di lingkungan Kementerian Keuangan, ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2011;

iii. Instruksi Menteri Keuangan Nomor 289/IMK.01/2011 tentang Pemberian atau Penolakan Izin Masuk Bekerja dan Melaksanakan Tugas bagi PNS di lingkungan Kementerian Keuangan yang Dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian dan Mengajukan Banding Administratif ke BAPEK, ditetapkan tanggal 26 Agustus 2011; serta

iv. Penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Displin dalam Kaitannya dengan TKPKN di lingkungan Kementerian Keuangan ditetapkan tanggal 14 Desember 2011

2. Assessment Jumlah pejabat Kementerian Keuangan yang telah mengikuti kegiatan assessment di tahun 2011 sebanyak

460 orang. Jumlah ini lebih dari dua kali lipat jika dibandingkan dengan jumlah pejabat yang ditargetkan

Pembinaan SDM3BAB

35

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

sebanyak 200 orang. Dari sejumlah pejabat Kementerian Keuangan yang telah mengikuti assessment, sebagian besar diantaranya mampu memenuhi standar jabatan, dengan rincian:i. Pejabat Eselon II sebanyak 91,26 persen;ii. Pejabat Eselon III sebanyak 85,70 persen; daniii. Pejabat Eselon IV sebanyak 85,82 persen.

Khusus untuk para pejabat di Sekretariat Jenderal, rincian pejabat yang diketahui telah memenuhi standar kompetensi jabatannya adalah sebagai berikut:i. Pejabat Eselon II sebanyak 100,00 persen;ii. Pejabat Eselon III sebanyak 95,00 persen; daniii. Pejabat Eselon IV sebanyak 85,82 persen.

3. Mutasi Standar penyelesaian Surat Keputusan (SK) Mutasi Jabatan adalah 7 hari kerja. Selama tahun 2011, Biro

SDM mampu menyelesaikan SK dimaksud lebih cepat dari standar, yaitu rata-rata 5 hari kerja. Sedangkan total SK Mutasi Jabatan yang telah diproses berjumlah 8 SK.

4. Kepangkatan Pada semester pertama dan kedua tahun 2011 telah diselesaikan 7.606 usulan kenaikan pangkat yang

terdiri dari 4.841 usulan kenaikan pangkat periode April 2012 dan 2.765 usulan kenaikan pangkat periode Oktober 2012. Usulan-usulan tersebut diselesaikan dalam kurun waktu rata-rata 30 hari kerja terhitung mulai diterimanya usulan di Biro SDM sampai dengan penyelesaian penetapan nota persetujuan teknis oleh BKN.

5. Penegakan Disiplin Penegakan disiplin merupakan faktor lainnya yang sangat krusial dalam mengoptimalkan manajemen

SDM pada suatu organisasi. Sebanyak 139 kasus pelanggaran disiplin ditemukan di Kementerian Keuangan sepanjang tahun 2011. Seluruh kasus berhasil dituntaskan dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

6. Kemajuan SIMPEG Target pencapaian IKU “Akurasi data pada layanan kepegawaian” ditetapkan sebesar 80 persen. Target

ini berhasil dilampaui dalam realisasi dengan capaian sebesar 120 persen. Total jumlah data umpan balik terkait riwayat pangkat dan jabatan adalah sebanyak 3.673. Sedangkan target akurasi data pada layanan kepegawaian adalah 80 persen dari total Jumlah data umpan balik terkait riwayat pangkat dan jabatan, yaitu 2.938. Sementara itu, total jumlah data umpan balik terkait riwayat pangkat dan jabatan yang telah ditindaklanjuti sampai dengan bulan Desember 2011 sebanyak 3.673 atau 100 persen.

3.4. Pending Matters

Sampai dengan berakhirnya tahun 2011, masih terdapat beberapa hal/kegiatan yang belum terlaksana. Hal ini disebabkan kebutuhan akan persiapan lebih lanjut atas pelaksanaan suatu kebijakan maupun perlunya pengkajian/pembahasan lebih lanjut atas suatu perencanaan kegiatan/program. Pending matters Biro SDM pada tahun 2011 diantaranya adalah: 1. reviu Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 39/PMK.01/2009 tentang Pola Mutasi Jabatan Karier di

lingkungan Departemen Keuangan, serta penyusunan job family dan job competency (Standar Kompetensi Teknis);

2. reviu Metode Assessment di Kementerian Keuangan;3. penyusunan kajian mengenai talent pool di Kementerian Keuangan; dan4. penyelarasan SIMPEG dan PINTAR Section B secara intensif di tahun 2012.

36 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

3.5. Rencana Strategis Tindak Lanjut Pending Matters

Biro SDM telah merencanakan langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan pending matters di tahun 2011. Rencana/langkah strategis yang dimaksud meliputi:1. melaksanakan kajian pola mutasi antar Eselon I sebagaimana dikemukakan Menteri Keuangan, melalui

penyusunan job family dan job competency bersama dengan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;2. membuka kerja sama dengan konsultan pada tahun 2012 dengan penganggaran diusulkan ke TRBTKP;3. mereviu Sistem Pedoman Implementasi Manajemen Talenta;4. melakukan koordinasi teknis dengan TRBTKP dan Direktorat Jenderal Pajak untuk menetapkan feasibility

study dari sisi bisnis proses di biro SDM terkait SIMPEG dan PINTAR;5. mengimplementasikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan

Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan; dan6. melaksanakan rekrutmen pegawai baru lulusan Pascasarjana (S2), Sarjana (S1), Program Diploma I dan III

Keuangan STAN, serta Anak Buah Kapal (ABK), setelah memperoleh penetapan formasi dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

Pembinaan SDM3BAB

37

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

Pengelolaan kinerja secara sistematis di Kementerian Keuangan diawali dengan penerapan balance scorecard (BSC). Tujuannya adalah ingin memantau kinerja setiap pegawai sebagai seorang individu. Namun, BSC yang dikembangkan ketika itu hanya mengukur pencapaian kinerja organisasi.

Pada tahun 2009, mulai berkembang ide untuk menyusun Pengelolaan Kinerja Individu. Tetapi, terminologi “individu” tidak disetujui, sehingga pada akhirnya disebut dengan istilah Pengelolaan Kinerja Pegawai.

Untuk mendapatkan masukan dari best practices, Biro Sumber Daya Manusia (SDM) telah mengundang pajabat PT. Telkom maupun melakukan studi untuk melihat draft yang telah dimiliki. Ada beberapa alternatif yang kita sampaikan di TRB juga, sempat itu. Namun demikian, upaya ini tidak disetujui hingga akhirnya berkembang Pengelolaan Kinerja oleh Pushaka.

Agar lebih optimal, Biro SDM dan Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka) kemudian bekerja sama menangani persiapan pengelolaan kinerja pegawai di Kementerian Keuangan. Konsep yang diolah masih didasarkan pada BSC semata, di mana kinerja diukur hanya berdasarkan target dan belum melihat ke unsur perilaku. Selanjutnya, berdasarkan arahan Menteri Keuangan, dilakukan penambahan unsur perilaku ke dalam target kinerja.

Selain ke PT. Telkom, studi banding juga dilakukan ke Bank Mandiri, terutama untuk unsur perilaku. Kementerian Keuangan belum memiliki benchmark perilaku, sehingga memerlukan inspirasi dari Bank Mandiri dalam menyusun Keputusan Menteri Keuangan Nomor 54 tentang Penilaian Kinerja Pegawai.

Pengelolaan Kinerja

4

38 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Penyusunan laporan kinerja pada awalnya benar-benar dipisah di antara organisasi dan individu. Namun, setelah dipertimbangkan dengan matang dan mendapatkan masukan dari para Pejabat Eselon I, maka kemudian kedua aspek digabungkan, dan KMK-nya dibuat. Proses yang cukup lama disebabkan upaya untuk mencari keharmonisasian di antara 12 unit eselon I ke dalam satu aturan. Hal pertama pokok dimasukkan dalam KMK No. 12, sedangkan ciri khas masing-masing Eselon I menjadi turunannya.

Pengelolaan organisasi dilihat dari output kerja dari setiap individu. Output ditetapkan sebagai target melalui mekanisme kontrak, sehingga dapat diketahui tercapai atau tidaknya target seseorang dalam setahun bekerja. Namun, menilai kinerja hanya dari sisi output kerja belum dapat dikatakan lengkap. Perlu pula dinilai perilaku individu yang menggambarkan cara yang ditempuh dalam mencapai output yang ditargetkan.

Pengukuran perilaku dilakukan oleh para pegawai di sekitar pegawai yang dinilai dengan bobot yang berbeda-beda. Atasan mendapatkan bobot nilai yang paling tinggi, kemudian diikuti oleh bawahan, dan selanjutnya rekan kerja. Para pihak inilah yang secara langsung mengetahui perilaku sehari-hari dari pegawai yang dinilai.

Kementerian Keuangan telah memiliki nilai-nilai yang mencerminkan budaya kerja yang harus dimiliki oleh para pegawai. Oleh karena itu, ke-5 nilai inilah yang pertama kali dilihat dan diukur dari semua pegawai. Perilaku dari setiap pegawai dilihat kesesuaiannya dengan nilai-nilai oleh atasan, bawahan, dan teman sekerja bagi pelaksana.

Selain dari sisi nilai, bagi para pejabat struktural, penilaian perilaku masih ditambah dengan 7 kompetensi manajemen. Pada awalnya, hanya diajukan 3 kompetensi manajemen, namun Menteri Keuangan mengarahkan untuk menambahkan 4 kompetensi manajemen lainnya. Pertimbangannya adalah karena pejabat struktural pada dasarnya adalah seorang manajer yang harus mempunyai kemampuan tertentu. Kemampuan dimaksud diperlukan dalam rangka membawa dirinya sendiri atau unit kerjanya untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Ketika penilaian perilaku dimulai, telah banyak dilakukan diskusi dan studi banding. Dari hasil studi banding, kemudian disusun jenis-jenis perilaku yang akan diukur. Namun, masih timbul perdebatan mengenai pihak yang berwenang mengukur perilaku seorang pegawai. Apakah penilaian cukup dilakukan oleh atasanya saja, atau perlu sampai ke bawahan, atau bahkan perlu sampai pers?

Kemudian disepakati bahwa semua pihak yang terkait harus ikut mengukur dan menilai, sehingga dinamakan 360 derajat. Meskipun demikian, pada tahun 2011, masih ada keraguan untuk menerapkan penilaian perilaku 360 derajat, karena disadari tidak mudah. Para pegawai diperkirakan menghadapi kesulitan, karena dalam keseharian tidak pernah secara langsung bergulat dengan masalah-masalah perilaku. Para ahli sekalipun memerlukan waktu untuk menilai perilaku dengan tepat.

Untuk mengatasinya, penilaian perilaku 360 derajat disusun sedemikian rupa, sehingga semua pihak mampu menilai dengan baik. Strategi yang ditempuh adalah penilaian perilaku bagi pelaksana hanya berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan, sedangkan untuk pejabat struktural juga dikaitkan dengan kompetensi menajemen. Pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan perilaku seorang pegawai disusun sedemikian rupa, sehingga mudah untuk melakukan penilaian, dan sekaligus menghindari bias.

Salah satu keterbatasan dari penilaian perilaku adalah belum adanya ukuran yang pasti, bahkan ketika seorang pegawai menilai dirinya sendiri. Kondisi ini berbeda dengan penilaian kinerja berdasarkan output, di mana pencapaian target dengan mudah dapat dibuktikan. Berdasarkan kondisi ini, maka dalam penilaian perilaku tidak diperkenankan bagi seorang pegawai untuk mengajukan keberatan atas penilaian bagi dirinya.

Sesuai arahan dari Tim Reformasi Birokrasi (TRB), Biro SDM menyusun perilaku sebagai bagian dari pengelolaan kinerja organisasi Kementerian Keuangan. Kinerja dinilai dengan menggabungkan antara output dan perilaku, sehingga penilaian kinerja seorang pegawai menjadi lengkap. Penilaian dilakukan terhadap target yang dicapai dan cara untuk mencapainya.

Saat ini dapat dirasakan bahwa seorang atasan akan bertindak lebih cermat, karena dinilai oleh bawahannya. Atasan akan lebih berhati-hati dalam melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap anak

Pengelolaan Kinerja4BAB

39

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

buahnya. Fenomena ini dapat dikatakan sebagai suatu kemajuan di bidang manajemen SDM, meskipun cenderung bersifat subyektif.

Agar lebih obyektif, maka digunakan indikator untuk menampilkan nilai atas perilaku tertentu dari seorang pegawai. Dalam konteks ini, pihak yang menilai harus mengenal pihak yang dinilai dan telah berinteraksi cukup lama. Pegawai baru tidak diperkenankan memberikan penilaian, karena relatif belum mengenal pegawai yang akan dinilai.

Praktik penilaian kinerja melalui perilaku yang masih baru menyebabkan belum adanya pengalaman empirik. Namun demikian, manajer kinerja ditugaskan untuk mencermati kewajaran penilaian yang diberikan oleh seorang pegawai. Misalnya, terdapat seorang pegawai yang memberikan penilaian “kurang” terhadap perilaku pegawai tertentu, sedangkan semua pegawai lainnya menilai yang bersangkutan berperilaku “bagus”, maka hal ini perlu dicatat dan dievaluasi oleh manajer kinerja. Contoh kasus seperti ini perlu diantisipasi sejak dini, karena terdapat peluang untuk terjadi, karena seorang pegawai yang akan dinilai boleh mengusulkan pihak-pihak yang menilai perilakunya.

Perlu adanya pemahaman akan hubungan timbal balik di antara pegawai yang menilai dan yang dinilai. Seorang atasan akan menilai bawahannya, namun dirinya juga dinilai oleh bawahannya. Dengan sistem yang dikembangkan seperti ini, maka semua pihak lebih mawas diri. Seorang atasan harus mulai menunjukkan kemampuannya di bidang manajerial, sedangkan seorang pelaksana sepatutnya menjalankan nilai-nilai Kementerian Keuangan dengan seksama.

Dalam formula yang sederhana, kinerja seorang pegawai merupakan penjumlahan antara capaian kinerja pegawai (CKP) dan nilai perilaku (NP) yang dihitung pada akhir tahun. Sebagai pelengkap, terdapat pula monitoring trajectory untuk keperluan pemantauan pencapaian target pada setiap tiga dan enam bulan. Jika target tertentu tidak dicapai, maka atasan perlu melakukan komunikasi dengan bawahannya yang tidak mencapai target tersebut.

Hasil penilaian kinerja pada akhir tahun menjadi bahan untuk menentukan tunjangan kinerja. CKP dan NP dalam praktiknya akan dinilai pada setiap semester, yaitu semester I pada akhir bulan Juni dan semester

40 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

II pada akhir bulan Desember. Penilaian pada kedua semester kemudian dibagi dua untuk mendapatkan nilai rata-rata. Dari segi pembobotan, CKP diberi bobot 70, sedangkan NP diberi bobot 30, dan selanjutnya dikalikan dengan 100 persen.

Nilai CKP dan NP memiliki rentang nilai yang berbeda, sehingga perlu dilakukan konversi. Nilai maksimal CKP mencapai 120, sedangkan NP mempunyai nilai maksimal yang berbeda. Perbandingan bobot 70 untuk CKP berbanding 30 untuk NP bermakna bahwa penilaian output masih mendapatkan porsi yang lebih tinggi dibandingkan penilaian perilaku. Namun, pada unit Eselon I tertentu, tidak tertutup kemungkinan bobot CKP mencapai 80 untuk unit Eselon III ke bawah. Di Sekretariat Jenderal, perbandingan bobot yang digunakan adalah 70-30, tetapi dapat bervariasi untuk kantor-kantor vertikal. Setelah diperoleh bobot dan persentase, maka hasil penilaian kinerja seorang pegawai dapat masuk ke dalam kategori atau kriteria rendah, sedang, atau tinggi.

Capaian kinerja yang tinggi memiliki nilai yang berkisar antara 90-120 persen. Seorang pegawai yang memiliki nilai melebihi kisaran ini, misalnya 130 persen atau 140 persen, akan tetap dinilai 120 persen. Nilai ini nantinya akan dijadikan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja.

Untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap penilaian kinerja di kalangan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, Biro SDM menyiapkan survei pada tahun 2012. Misalnya, apakah buku pedoman penilaian kinerja dapat dengan mudah dipahami? Ataukan para pegawai masih mengalami kesulitan untuk memahaminya? Selain itu, ingin diketahui pula kesesuaian instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengukur perilaku, sehingga dapat dievaluasi dan dilakukan penyempurnaan.

Penilaian perilaku dengan menggunakan aplikasi dimulai pada semester pertama tahun 2012. Adanya aplikasi sangat mempermudah proses penilaian perilaku. Jika data telah diinput, maka akan muncul kontrak kinerja.

Pengelolaan kinerja telah menjadi salah satu elemen dari siklus kegiatan di Biro SDM. Tatkala Biro Kepegawaian berubah menjadi Biro SDM, telah diterapkan Competencey-Based Human Resources Management. Salah satu alat kelengkapan yang dibutuhkan adalah performance management. Dengan kata lain, pengelolaan kinerja merupakan pengejawantahan dari siklus pengelolaan SDM, yaitu recruitment, developing, performance, serta reward and punishment.

Termasuk di dalamnya adalah proses coaching dan counselling yang saat ini sedang digalakkan pengembangannya. Terdapat Executive Coaching untuk tataran pimpinan, dan untuk tingkat di bawahnya, sedang dijalin kerjasama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) untuk membuat diklat-diklat yang terkait dengan pengembangan kemampuan coaching. Selain itu, Biro SDM juga mensertifikasi pegawai-pegawai yang mampu menjadi trainer untuk coaching.

Inti dari pengelolaan kinerja pegawai sebenarnya adalah pada coaching yang mencakup upaya pengembangan kapasitas pegawai agar dapat mencapai target kinerja. Pada akhirnya, pegawai akan mendapatkan nilai tambah dan organisasi juga merasakan manfaatnya.

Tantangan terbesar yang dihadapi dalam penerapan penilaian perilaku adalah keterbatasan waktu, sedangkan komitmen pimpinan tidak menjadi persoalan. Biro SDM sudah harus menerapkan penilaian perilaku pada tahun 2011, sedangkan Peraturan Menteri Keuangan yang terkait juga baru disusun pada tahun 2011. Keterbatasan waktu menyebabkan Biro SDM belum dapat melakukan kajian secara mendalam, di samping belum siapnya para pegawai dan perangkat organisasi. Namun, dengan kerja keras, aplikasi penilaian perilaku telah siap untuk digunakan dan diharapkan tidak menemui kendala yang berarti dalam implementasinya.

Penetapan kontrak kinerja atau target pada dasarnya bukan hanya dari atasan, tetapi merupakan hasil komunikasi di antara atasan dengan bawahan. Dengan demikian, jika misalnya bawahan merasa banyak bekerja, tetapi tidak dimasukkan di dalam penilaian, maka bisa didiskusikan dengan atasannya. Atau sebaliknya, jika atasan memandang bahwa pekerjaan yang dilakukan bawahan diperlukan oleh organisasi, maka bisa saja dimasukkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tidak semua pekerjaan dimasukkan ke dalam IKU, namun hanya yang utama, yaitu yang memang dianggap penting dan khas. Kondisi pekerjaan di Kementerian Keuangan belum sepenuhnya seperti sektor swasta, di mana distribusi tugas telah lebih spesifik. Demikian pula dengan sistem reward and punishment-nya.

Pengelolaan Kinerja4BAB

41

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

KMK mengenai penilaian perilaku digunakan untuk mengukur kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan secara terus-menerus. Kinerja ke-12 unit Eselon I di Kementerian Keuangan perlu diselaraskan dan disinergikan. Pekerjaan ini tidak mudah, karena membutuhkan teamwork yang solid.

Misalnya mengenai penetapan pajak. Orang luar menganggapnya hal tersebut hanya merupakan pekerjaan DJP semata. Pandangan ini tidak benar, karena dalam praktiknya juga melibatkan BKF dan Sekretariat Jenderal (Sekjen). Bahkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga terpengaruh.

Ukuran aktivitas organisasi harus dibuat menjadi semakin jelas. Organisasi tidak akan berjalan tanpa dukungan pegawainya. Oleh karenanya, tujuan organisasi harus sejalan dengan tujuan pegawai. Tujuan organisasi di-breakdown dari Menteri Keuangan ke Eselon I, kemudian dari Eselon I turun ke Eselon II, dari Eselon II turun ke Eselon III, dan seterusnya sampai ke tingkat pelaksana. Dari sini, dapat diketahui peran setiap pegawai di dalam organisasi. Kemungkinan terdapat pegawai yang berperan sangat aktif atau berkontribusi besar terhadap organisasi, namun tidak tertutup kemungkinan dijumpai pegawai yang hanya berperan sangat kecil terhadap kinerja organisasi. Hal ini hanya dapat dilakukan apabila terdapat ukuran yang jelas sebagai dasar dalam penataan pegawai.

Di samping itu, alat ukur kinerja yang digunakan harus mampu menunjukkan perbedaan di antara pegawai yang berkinerja baik dan kurang/tidak baik, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan. Apabila semua ukuran kinerja sudah jelas, maka iklim kerja juga bisa menjadi lebih kondusif. Pegawai-pegawai yang berkompetensi tinggi diberikan motivasi untuk mencapai target yang ditetapkan. Sudah sewajarnya apabila pegawai dengan kelebihan tertentu atau memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi memperoleh pekerjaan lebih sesuai pula.

Tidak fair jika memberikan pekerjaan dengan bobot analisis yang berat kepada pegawai dengan tingkat pendidikan yang rendah, dan demikian pula sebaliknya. Masing-masing pegawai diberikan motivasi dan kontrak atas target yang ingin dicapai. Sebagian pegawai berstatus sebagai bawahan dan ada pula yang diposisikan sebagai atasan, dan diharapkan tercipta sinergi di antara keduanya.

Tingkat kepuasan pegawai terhadap pekerjaannya juga perlu digali dalam rangka menuju budaya kerja yang lebih efektif. Kualitas proses bisnis di setiap unit maupun kualitas setiap orang perlu dihargai. Di dalam organisasi Kementerian Keuangan, terdapat unit-unit kerja yang berperan sebagai front office dan ada pula yang bertindak selaku back office. Menteri Keuangan ditopang oleh sekitar 62 ribu pegawai, sehingga diperlukan pengolahan kinerja dengan lebih baik agar lebih fokus.

Sistem penilaian kinerja di kalangan organisasi pemerintah sudah ada sejak lama, yaitu DP3, yang berlaku sama di semua kementerian. Kemudian, Kementerian Keuangan telah mengembangkan BSC, meskipun belum mengukur kinerja orang per orang. Dengan posisi Kementerian Keuangan sebagai sentral reformasi, maka selalui diperlukan inovasi, termasuk dalam manajemen SDM.

Sistem pengolahan kinerja untuk pegawai Kementerian Keuangan sangat dibutuhkan, sehingga dimunculkan Pengelolaan Kinerja Pegawai yang belum ada di kementerian manapun. Apalagi dengan KMK No. 454 ini yang menggunakan penilaian 360 derajat.

Penilaian kinerja 360 derajat terkait dengan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugasnya, yaitu dalam melaksanakan target-target yang sudah ditentukan kepada yang bersangkutan. Pada sistem yang berlaku selama ini, pengukuran penilaian itu hanya dari atasan terhadap bawahan saja. Padahal, suatu teamwork seharusnya memungkinkan bawahan untuk menilai atasannya. Penggunaan pendekatan penilaian kinerja 360 derajat dapat menciptakan kondisi yang lebih berimbang walaupun bobotnya yang tidak disamaratakan.

Kualitas pekerjaan seorang pegawai sangat dipengaruhi oleh atasan, teman sejawat, dan bawahan. Ketiga pihak berkontribusi terhadap capaian kinerja seorang pegawai. Dalam konteks ini, penilaian 360 derajat bersifat komprehensif, dan unsur subyektivitas dapat dikurangi, meskipun tidak dapat dihilangkan.

KMK No. 454 pada dasarnya mengandung dua substansi utama. Pertama adalah penilaian organisasi dan yang kedua penilaian kinerja pegawai. Penilaian organisasi didasarkan pada kontrak kinerja. Secara teknis formula yang digunakan adalah penjumlahan di antara CKP dan NP.

42 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Pada tahun 2010, Biro SDM telah membuat ukuran kinerja sampai dengan pegawai yang bersifat pilot project saja. Satu unit di setiap Eselon I diminta sebagai pelaksana. Di tahun 2011, Biro SDM meminta seluruh pegawai memiliki kontrak kinerja. Dari target pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan di bulan Juni 2011, terjadi kemunduran, namun dapat dihasilkan pengelolaan kinerja sampai dengan level organisasi, yaitu capaian kinerja pegawai, dan belum menyinggung masalah perilaku. Penilaian perilaku baru memasuki proses penyusunan. Peta strategi penilaian kinerja telah berjalan dengan baik dan dilakukan secara rutin. Minimal setiap tiga bulan dilakukan pertemuan untuk membahas perkembangan yang terjadi.

Banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Biro SDM dalam mengoptimalkan penilaian kinerja pegawai. Untuk itu, senantiasa dilakukan pengembangan kapasitas dan sertifikasi. Aparat Biro SDM telah banyak yang mengikuti dan lulus sertifikasi internasional, yaitu Certified Strategy Execution International. Banyak konsep yang dalam praktiknya tidak sesuai dengan karakteristik pegawai dan budaya kerja di Kementerian Keuangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Hal ini ditempuh, karena sertifikasi pada umumnya digunakan untuk organisasi privat dan bukan organisasi publik.

Selama tahun 2011, Biro SDM lebih banyak melakukan kegiatan untuk mengenali karakteristik pegawai di semua lini dan berupaya meminimumkan kendala. Dengan jumlah pegawai Kementerian Keuangan yang mencapai 62 ribu, sangat tidak mudah untuk memberikan penjelasannya pada semua pegawai. Diperlukan banyak sumber daya untuk menjangkau pegawai Eselon III yang jumlahnya di bawah 2 ribu, 12 Pejabat Eselon I ada 12 yang ditambah Staf Ahli dan Staf Khusus. Kemudian terdapat 227 Pejabat Eselon II dan sekitar 1.700 Pejabat Eselon III.

Sebelum pengesahan KMK No. 454 pada 30 Desember tahun 2011, Biro SDM telah mempunyai gambaran kinerja pegawai secara utuh (grand design) sejak bulan September 2011. Selanjutnya, Sekretariat Jenderal telah mensosialisasikan KMK dimaksud kepada seluruh 12 unit Eselon I. Sosialisasi merupakan perwujudan salah satu prinsip terpenting dari pengelolaan kinerja adalah transparansi, selain objektivitas dan keadilan. Ketiga faktor merupakan bagian dari reformasi.

Sepanjang tahun 2011, Biro SDM memfokuskan upaya untuk melaksanakan Depkeu Five. Di samping itu, juga dipersiapkan aplikasi penilaian kinerja berbasis web dengan bantuan Pusintek. Dalam KMK telah diatur pembagian tugas dan tanggungjawab dalam pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai. Pihak yang berwenang merubah adalah orang-orang tertentu dan salah satu yang menjadi persyaratan pengelolaan kinerja adalah masalah integritas yang sesuai dengan values Kementerian Keuangan.

Pengelolaan Kinerja4BAB

43

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

Pembinaan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana

5.1. Tugas dan Fungsi Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Biro Organta) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Biro Organta menyelenggarakan fungsi:1. pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja

organisasi;2. pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum,

tata laksana pelayanan publik, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; serta3. pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring jabatan fungsional.

5

44 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

5.2. Pembinaan dan Penataan Organisasi, Analisis Jabatan, dan Peningkatan Kinerja Organisasi5.2.1. Kebijakan Tahun 2011

a. Penataan Organisasi

Kementerian Keuangan merupakan organisasi berskala sangat besar dan mempunyai instansi vertikal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Instansi vertikal Kementerian Keuangan terdapat pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan bahkan kelurahan. Karakteristik tersebut menjadikan organisasi Kementerian Keuangan sangat dinamis dan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dinamika perubahan lingkungan dan tuntutan publik, baik sebagai regulator maupun sebagai pemberi layanan.

Tujuan penataan organisasi adalah mewujudkan organisasi Kementerian Keuangan yang efektif, efisien, responsif, jelas, pasti, transparan, akuntabel, right sizing, independen, one stop service, built in control, dan/atau check and balances. Wujud organisasi demikian diupayakan terbentuk pada kantor pusat, instansi vertikal, dan unit pelaksana teknis sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas, tuntutan masyarakat, dan kemajuan teknologi.

Kajian yang dilakukan oleh Biro Organta dalam setiap pelaksanaan program penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan didasarkan pada prinsip-prinsip organisasi yang berlaku secara akademis, universal, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, penataan organisasi Kementerian Keuangan sangat ditentukan oleh kebijakan strategis yang digariskan oleh pimpinan Kementerian Keuangan dan kebijakan nasional yang digariskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

b. Analisis Jabatan

Analisis jabatan dilaksanakan searah dengan Program Reformasi Birokrasi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Peningkatan daya guna, hasil guna, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dapat dicapai melalui berbagai kegiatan, antara lain penataan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk melakukan penataan PNS dengan baik diperlukan informasi tentang jabatan secara komprehensif yang diperoleh dari suatu analisis jabatan di dalam suatu unit organisasi.

Maksud dan tujuan pelaksanaan analisis jabatan adalah untuk memperoleh informasi mengenai:1. uraian jabatan (job description);2. spesifikasi jabatan (job spesification);3. peta jabatan (job map);4. klasifikasi jabatan/peringkat jabatan (job grade);5. sebagai pedoman/petunjuk untuk melaksanakan pekerjaan dalam suatu jabatan tertentu;6. sebagai alat pembakuan jabatan; serta7. sebagai bahan penyempurnaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan manajemen sumber daya

manusia.

c. Pengukuran Kinerja

Tujuan pengukuran/analisis beban kerja adalah untuk memperoleh informasi tentang: 1. jumlah beban kerja organisasi;2. jumlah kebutuhan pegawai;3. jumlah kelebihan/kekurangan pegawai;4. efisiensi dan prestasi kerja unit/satuan organisasi/pemangku jabatan; serta 5. pemanfaatannya dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur negara.

Ruang lingkup pengukuran beban kerja meliputi beban kerja seluruh produk yang dihasilkan oleh unit Eselon I. Selain itu, dari hasil Analisis Beban Kerja (ABK) dapat diketahui jenis-jenis tugas dan fungsi yang sudah dilaksanakan oleh suatu organisasi, baik yang sudah optimal maupun belum optimal, sehingga dapat ditingkatkan pada waktu yang akan datang.

Pembinaan dan Penataan Organisasidan Tata Laksana5BAB

45

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

5.2.2. Aktivitas/Kegiatan Tahun 2011

Program penataan/modernisasi organisasi Kementerian Keuangan yang telah diagendakan sebelumnya dan diproses oleh Biro Organta pada tahun 2011 dilaksanakan pada beberapa unit Eselon I Kementerian Keuangan, baik untuk unit vertikal maupun kantor pusat, antara lain:1. Direktorat Jenderal Anggaran;2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;3. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;4. Sekretariat Jenderal;5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;6. Direktorat Jenderal Pajak;7. Pusat Investasi Pemerintah; dan8. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Analisis jabatan dilakukan melalui tahap persiapan, pengolahan data, dan penetapan hasil akhir. Persiapan berupa pengiriman surat pemberitahuan dari Kepala Biro Organta kepada para Kepala Biro/Sekretaris Direktorat Jenderal/Itjen/Badan/Pusat untuk mengevaluasi dan menyusun kembali uraian jabatan berdasarkan PMK tentang organisasi dan tata kerja yang baru ditetapkan dan memberikan bimbingan teknis.

Pelaksanaan ABK pada tahun anggaran 2011 merupakan tahun keempat pengukuran beban kerja Kementerian Keuangan. Kegiatan ini dilakukan secara menyeluruh pada 12 kantor pusat unit Eselon I dan seluruh instansi vertikal di lingkungan:1. Direktorat Jenderal Pajak;2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;3. Direktorat Jenderal Perbendaharaan; serta4. Uji Petik pada 6 dari 17 Kantor Wilayah DJKN efektif (35 persen) serta 19 KPKNL dari 70 KPKNL efektif (27

persen) pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

5.2.3. Realisasi/Pencapaian Tahun 2011

Output yang dihasilkan dari program penataan organsiasi/modernisasi kantor pada tahun 2011 adalah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan mengenai:1. Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;2. Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;3. Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Kepemimpinan;4. Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik

Negara;5. Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;6. Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;7. Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;8. Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal;9. Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah (PIP berubah menjadi organisasi non-struktural/non-

eselon);10. Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah;11. Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Pada tahun 2011, telah pula ditetapkan 16 Keputusan Menteri Keuangan (KMK) mengenai uraian jabatan struktural pada seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, baik kantor pusat maupun instansi vertikal dan unit pelaksana teknis. Hasil ABK Kementerian Keuangan tahun anggaran 2011 menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan memiliki beban kerja sebanyak 80.226.794,71 jam. Dengan beban kerja ini dibutuhkan pegawai/pejabat sebanyak 55.827 orang. Jumlah pegawai/pejabat yang ada saat ini sebanyak 54.882 orang,

46 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

5.3. Pembinaan Sistem dan Prosedur Kerja, Sistem Administrasi Umum, Tata Laksana Pelayanan Publik, dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

5.3.1. Kebijakan 2011

a. Sistem dan Prosedur Kerja

Berdasarkan KMK Nomor 139/KMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) di lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan KMK Nomor 55/KMK.1/2007, diatur bahwa setiap usul penyusunan dan/atau penyempurnaan atas SOP, unit Eselon I pemrakarsa terlebih dahulu berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal, dalam hal ini adalah Biro Organta.

Tujuan dari penyusunan SOP di Kementerian Keuangan, antara lain:1. bagi stakeholders, SOP dapat memberikan kepastian hukum dan transparansi;2. bagi internal organisasi, SOP memperjelas persyaratan dan target pekerjaan dalam format yang siap

diaplikasikan pada pekerjaan, serta memberikan informasi rinci tentang hal-hal yang diharapkan organisasi untuk dilakukan oleh para pegawai dalam situasi yang dialami/dihadapi;

3. bagi pimpinan Kementerian Keuangan, SOP dapat menyediakan informasi bagi perumusan strategi dan implementasi peraturan perundang-undangan; dan

4. bagi pegawai, SOP dapat bermanfaat sebagai standarisasi cara dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian, serta meningkatkan akuntabilitas.

sehingga terjadi kekurangan pegawai sebanyak 945 orang dengan tingkat Efisiensi Unit (EU) 0,97 dan Prestasi Unit (PU) B dengan kualifikasi baik.

Tabel 5.1. Beban Kerja Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2011

Sumber: Biro Organisasi dan KetatalaksanaanKeterangan:*) mengambil data secara populasi di seluruh kantor vertikal.**) mengambil sampling di 25 kantor vertikal.

No. Unit OrganisasiJumlah Beban

Kerja unit

Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat

Jumlah Pegawai/Pejabat

+/- BU PU Keterangan

1. Setjen 2.434.954,03 1.598 1.559 -39 1.04 A Sangat baik

2. DJA 1.214.964,23 773 728 -45 1.1 A Sangat baik

3. DJP*) 41.570.339,00 29.916 28.699 -1,217 0.96 B Baik

4. DJBC*) 16.246.990 11.082 10.339 -743 1.04 A Sangat baik

5. Ditjen PBN*) 11.641.882,26 7.712 8.806 1,094 0.88 C Cukup

6. DJKN**) 1.734.120,00 1.151 1.326 175 0.87 C Cukup

7. DJPK 621.146,88 421 394 -27 1.05 A Sangat baik

8. DJPU 500.152,00 331 319 -12 1.04 A Sangat baik

9. Itjen 865.691,60 569 531 -38 1.07 A Sangat baik

10. Bapepam LK 1.302.939,78 848 789 -59 1.1 A Sangat baik

11. BKF 635.810,21 413 405 -8 1.04 A Sangat baik

12. BPPK 1.457.804,29 1.013 987 -26 1.05 A Sangat baik

Jumlah 80.226.794,71 55.827 54.882 -945 0.97 B Baik

Pembinaan dan Penataan Organisasidan Tata Laksana5BAB

47

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

b. Sistem Administrasi Umum

Sebagai satu-satunya kementerian yang berbentuk holding company type, Kementerian Keuangan mempunyai struktur organisasi yang besar, yaitu terdiri atas 12 unit Eselon I yang memiliki karakteristik tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan dukungan sistem administrasi yang memadai agar tugas dan fungsi tersebut dapat dijalankan dengan baik. Kegiatan untuk mendukung sistem administrasi yang baik adalah pengaturan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan.

c. Pelayanan Publik

Untuk mengetahui secara langsung pelayanan publik yang dilakukan oleh kantor-kantor pelayanan yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan, secara periodik dilakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan kantor-kantor pelayanan tersebut. Sekretariat Jenderal yang mempunyai fungsi pembinaan terhadap unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan telah menjabarkan kebijakan nasional dalam rangka perbaikan pelayanan kepada masyarakat melalui langkah-langkah strategis. Salah satunya adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kantor-kantor pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui observasi dan peninjauan langsung ke lapangan untuk mengetahui dan melihat secara langsung kinerja kantor-kantor pelayanan.

d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Biro Organta melakukan koordinasi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Keuangan dan mendampingi penyusunan LAKIP unit-unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. LAKIP Kementerian Keuangan Tahun 2010 merupakan pertanggungjawaban pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan pada Tahun Anggaran 2010. LAKIP ini dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan menuju terwujudnya good governance, transparansi, dan akuntabilitas kepada masyarakat. Selain itu, penyusunan LAKIP sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Kementerian Keuangan.

Penyusunan LAKIP tingkat Kementerian Keuangan Tahun 2010 dimulai sejak diterimanya surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 23 November 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011. Surat Edaran antara lain memuat arahan mengenai batas waktu penyampaian LAKIP Kementerian kepada Presiden, yaitu paling lambat tanggal 15 Maret 2011.

5.3.2. Aktivitas/Kegiatan Tahun 2011

Pada tahun 2011, terkait sistem administrasi umum, Biro Organta telah melakukan sosialisasi Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Keuangan kepada para pejabat dan/atau pelaksana pada instansi vertikal dan unit pelaksana teknis terkait di tiga lokasi, yaitu Palembang, Balikpapan, dan Mataram.

Di samping itu, telah pula dilaksanakan kegiatan Perbaikan Mutu Pelayanan Masyarakat (PMPM) Tahun 2011 pada bulan Agustus sampai dengan November dengan sasaran 69 kantor pelayanan. Ruang lingkup kegiatan PMPM di lingkungan Kementerian Keuangan meliputi aspek penyelenggaraan pelayanan, Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta pengukuran indeks kepuasan masyarakat. Adapun kantor pelayanan yang menjadi sasaran kegiatan PMPM adalah pada Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Perbendaharaan, dan Ditjen Kekayaan Negara.

48 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Sumber: Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

5.3.3. Realisasi/Pencapaian Tahun 2011

Dalam tahun 2011, Biro Organta telah melakukan kajian dan reviu atas beberapa usulan SOP dari 12 unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

Tabel 5.2. Kajian dan Reviu Usulan SOP Tahun 2011

No. Unit Eselon I Keputusan/Surat Rekomendasi Jumlah SOP

1. Setjen - Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP 2205/SJ/2011 tanggal 19 Agustus 2011- Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP 2293/SJ/2011 tanggal 30 Des 2011

11.012

2. DJA - Surat Sekretaris Jenderal nomor S-2356/SJ/2011 tanggal 21 Desember 2011 3

3. DJP - Surat Sekretaris Jenderal nomor S-1412/SJ/2011 tanggal 28 Juli 2011- Surat Sekretaris Jenderal nomor S-2013/SJ/2011 tanggal 16 November 2011

21257

4. DJBC - Surat Sekretaris Jenderal nomor S-865/SJ/2011 tanggal 29 Maret 2011- Surat Sekretaris Jenderal nomor S-1216/SJ/2011 tanggal 20 Juni 2011- Surat Sekretaris Jenderal nomor S-1694/SJ/2011 tanggal 27 September 2011

606338

5. DJPb - Surat Sekretaris Jenderal nomor S-1733/SJ/2011 tanggal 30 September 2011- Surat Sekretaris Jenderal nomor S-2373/SJ/2011 tanggal 6 Desember 2011

2516

6. DJKN - Surat Sekretaris Jenderal nomor S-1732/SJ/2011 tanggal 30 September 2011- Surat Sekretaris Jenderal nomor S-2225/SJ/2011 tanggal 6 Desember 2011

11317

7. DJPK - Surat Sekretaris Jenderal nomor S-1301/SJ/2011 tanggal 5 Juli 2011 28

8. DJPU - Surat Sekretaris Jenderal nomor S-1300/SJ/2011 tanggal 5 Juli 2011- Surat Sekretaris Jenderal nomor S-2423/SJ/2011 tanggal 30 Desember 2011

14483

9. Itjen - Surat Sekretaris Jenderal nomor S-1873/SJ/2011 tanggal 25 Oktober 2011- Surat Sekretaris Jenderal nomor S-2337/SJ/2011 tanggal 20 Desember 2011

4241.042

10. BKF - Surat Sekretaris Jenderal nomor S-526/SJ/2011 tanggal 28 Februari 2011 146

11. Bapepam LK - Surat Sekretaris Jenderal nomor S-1420/SJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011- Surat Sekretaris Jenderal nomor S-2173/SJ/2011 tanggal 29 November 2011

49

12 BPPK - Surat Sekretaris Jenderal nomor S-2363/SJ/2011 tanggal 23 Desember 2011 633

Dari seluruh kegiatan dalam ruang lingkup administrasi umum, Biro Organta telah menghasilkan output Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2011 dan beberapa Keputusan Menteri Keuangan mengenai:1. Penomoran dan Pemberian Kode Surat Tenaga Pengkaji di lingkungan Kementerian Keuangan;2. Cap Jabatan Tenaga Pengkaji di lingkungan Kementerian Keuangan;3. Penomoran dan Pemberian Kode Surat Staf Ahli di lingkungan Kementerian Keuangan;4. Cap Jabatan Staf Ahli di lingkungan Kementerian Keuangan;5. Penomoran dan Pemberian Kode Surat Pada Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dan

Barang Milik Negara;6. Penetapan Cap Instansi dan Cap Jabatan Pada Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dan

Barang Milik Negara;7. Penomoran dan Pemberian Kode Surat Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan;8. Cap Instansi dan Cap Jabatan Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan;9. Penomoran dan Pemberian Kode Surat Pada Instansi Vertikal Dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai;10. Cap Instansi dan Cap Jabatan Pada Instansi Vertikal Dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai;11. Penomoran dan Pemberian Kode Surat Wakil Menteri Keuangan; serta12. Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan Untuk Dan Atas Nama

Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan (draft RPMK).

Pembinaan dan Penataan Organisasidan Tata Laksana5BAB

49

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

Sumber: Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

Hasil IKM pada kantor-kantor pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2011 secara umum adalah baik, yaitu rata-rata 78,99. Nilai tertinggi dijumpai pada unsur pungutan biaya pelayanan yang mencapai rata-rata 99,14. Sumbangan terbesar diberikan oleh KPPN (99,53). Sedangkan nilai terendah adalah pada unsur ketepatan waktu, yaitu 72,85.

Tabel 5.4. Hasil Survei IKM Kementerian Keuangan Tahun 2011

Sumber: Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

Terkait penyusunan LAKIP, Biro Organta berhasil menyampaikan LAKIP kepada Presiden tepat pada tanggal 15 Maret 2011, sesuai batas waktu penyampaian LAKIP. Penyampaian LAKIP dilakukan melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-125/MK.01/2011 tanggal 15 Maret 2011.

Untuk tahun 2011, Kementerian Keuangan memiliki 16 Sasaran Strategis (SS) yang dijabarkan ke dalam 39 Indeks Kinerja Utama (IKU). Secara umum, pencapaian SS yang telah ditetapkan dalam tahun 2011 telah sesuai dengan yang ditargetkan, dan bahkan beberapa diantaranya memiliki nilai capaian di atas 100 persen. Meskipun masih terdapat beberapa IKU yang belum memenuhi target, namun sasaran-sasaran strategis utama yang terletak pada perspektif stakeholder menunjukkan pencapaian yang memuaskan. Tercatat SS pendapatan negara mencapai 102,53 persen, sedangkan pencapaian SS pelaksanaan belanja negara yang efisien sebesar 100

Berkenaan dengan pelayanan publik, telah dilakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan kriteria-kriteria tertentu yang menggambarkan mutu pelayanan. Setiap tingkat mutu dan kinerja pelayanan memiliki kisaran nilai IKM tersendiri.

Tabel 5.3. Kriteria Survei IKM Kementerian Keuangan Tahun 2011

No. Nilai IKM Mutu Pelayanan Kinerja Pelayanan

1. 25,00 – 43,75 D Tidak Baik

2. 43,76 – 62,50 C Kurang Baik

3. 62,51 – 81,25 B Baik

4. 81,26 – 100,00 A Sangat Baik

No. Unsur KPP KPPBC KPPN KPKNL Rata-rata

1. Prosedur Pelayanan 75,39 76,09 74,92 78,25 76,16

2. Persyaratan Pelayanan 76,19 76,72 76,31 77,86 76,77

3. Kejelasan Petugas 76,98 78,30 77,32 80,30 78,22

4. Ketepatan Waktu 71,77 70,14 74,30 75,20 72,85

5. Kesesuaian Biaya Administrasi - 77,74 - 76,86 77,74

6. Pungutan Biaya Pelayanan 99,35 98,34 99,53 99,35 99,14

7. Kepastian Jadwal Pelayanan 75,65 76,58 74,90 78,47 76,40

8. Keadilan Pelayanan 77,36 76,88 77,38 79,46 77,77

9. Kemampuan Petugas Pelayanan 78,72 79,10 78,76 81,96 79,63

10. Tanggung Jawab Petugas 77,82 78,80 79,94 81,24 79,45

11. Kesopanan dan Keramahan Petugas 76,72 77,52 78,53 82,07 78,71

12. Respon Petugas 73,73 75,03 75,25 77,97 75,49

13. Sarpras Pelayanan 76,38 76,95 77,47 77,46 77,06

14. Kenyamanan Lingkungan 80,79 81,70 82,41 79,03 80,98

15. Keamanan Pelayanan 80,13 81,64 80,52 75,06 79,33

16. Kemudahan Akses Kantor 81,24 83,29 81,23 83,39 82,28

Rata-rata 77,53 78,03 79,25 81,18 78,99

50 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

persen. Selanjutnya pencapaian SS pembiayaan yang aman bagi kesinambungan fiskal adalah 99,47 persen, SS utilisasi kekayaan negara yang optimal 5.640,98 persen, SS pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel 133,3 persen, dan SS industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, tahan uji, dan likuid rata-rata 94,89 persen.

5.4. Pembinaan Jabatan Fungsional5.4.1. Kebijakan Tahun 2011

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, yang dimaksud dengan jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional keahilan dan jabatan fungsional keterampilan.

Sebagai Penanggung Jawab Pembentukan dan Penyempurnaan Jabatan Fungsional (Jafung) di lingkungan Kementerian Keuangan, Biro Organta terus-menerus memberikan pemahaman kepada seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan agar memiliki kesadaran dan pemahaman yang benar dan komprehensif tentang jabatan fungsional.

Tujuan penetapan formasi jabatan fungsional pada dasarnya adalah agar organisasi dapat bekerja dengan efektif sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab masing-masing satuan organisasi dengan jumlah dan mutu pegawai yang memadai berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia.

5.4.2. Aktivitas/Kegiatan Tahun 2011

Pada tahun 2011, telah dilakukan penyempurnaan Jafung Pemeriksa Bea dan Cukai dan Jafung Pemeriksa Pajak. Penyempurnaan Jafung dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap Jafung-Jafung tersebut pada tahun 2010 dan difokuskan pada upaya pembuatan Naskah Akademik penyempurnaan masing-masing Kepmenpan hingga tahapan ekspose Naskah Akademik dimaksud dihadapan Kementerian PAN & RB.

Beberapa upaya lain yang telah dilakukan oleh Bagian Jabatan Fungsional Biro Organta dalam upaya pengembangan dan penyempurnaan Jafung di Kementerian Keuangan antara lain adalah Rapat Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan SDM Kementerian Keuangan pada tanggal 22 September 2011 dan Workshop Jabatan Fungsional pada tanggal 2-4 November 2011 di Jakarta. Kedua kegiatan melibatkan unit-unit pemilik Jafung di lingkungan Kementerian Keuangan.

Tabel 5.5. Unit Pemilik Jabatan Fungsional di Kementerian Keuangan Tahun 2011

Sumber: Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

No. Jabatan Fungsional Unit Pengguna Instansi Pembina

1. Pemeriksa Pajak, Penyuluh Pajak, dan Penilai PBB DJP Kemenkeu

2. Pemeriksa Bea dan Cukai DJBC Kemenkeu

3. Widyaiswara BPPK LAN

4. Auditor Itjen BPKP

5. Peneliti BKF LIPI

6. Pranata Komputer Seluruh unit kecuali BKF, Bapepam-LK, dan DJPU

BPS

7. Tenaga Kesehatan (Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Perawat Gigi, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium)

Setjen, DJBC, DJP, dan BPPK Kemenkes

Pembinaan dan Penataan Organisasidan Tata Laksana5BAB

51

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

Selain membahas permasalahan-permasalahan yang melingkupi jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan serta melakukan pembahasan intensif dengan pihak DJBC dan DJP untuk melakukan revisi Keputusan Menteri PAN dan RB terkait, dalam workshop juga dibahas mengenai rencana untuk memulai kembali pembentukan Jabatan Fungsional Bendahara (JFB). Selama ini, pembentukan JFB mengalami kendala yang bersumber dari beberapa karakteristik pekerjaan bendahara yang secara nature tidak compatible dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, yaitu:1. kendala penjenjangan, karena bendahara di seluruh satuan kerja (satker) memiliki tugas yang sama, dalam

arti tidak ada pembedaan tugas pekerjaan bendahara yang ada di level satker setingkat eselon IV, III, II, I dan kementerian, hanya berbeda pada besaran dana kelolaan (nilai Pagu DIPA);

2. kemungkinan ketiadaan formasi bagi bendahara yang naik jenjang, karena satu satker biasanya hanya memiliki satu bendahara, sehingga akan menyulitkan dalam kenaikan pangkat yang berimbas pada Kendala Pencapaian Angka Kredit; serta

3. hasil uji petik pada tahun 2004 atas kegiatan yang telah dilakukan oleh bendahara menunjukkan bahwa beban kerja bendahara pada level satker tertentu sangat rendah, sehingga akan sulit untuk mencapai angka kredit sebagai syarat kenaikan jenjang jabatan.

5.4.3. Realisasi/Pencapaian Tahun 2011

Beberapa upaya yang telah dilakukan terkait pembentukan jabatan fungsional bendahara adalah berikut ini.1. Tahun 2004, pembentukan Tim Penyusunan Jabatan Fungsional Bendahara Penerimaan, Bendahara

Pengeluaran, dan Penata Laporan Keuangan. Kesimpulan: Bendahara tidak bisa dijadikan Jafung karena hasil uji petik tidak dapat memenuhi syarat kenaikan pangkat;

2. Tahun 2006-2008, Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola Perbendaharaan (JFPP), termasuk di dalamnya Bendahara. Hasil: Bendahara tidak layak menjadi Jafung dikarenakan adanya kerumitan ketika blending dengan seluruh pejabat pengelola keuangan;

3. Tahun 2009-2010, Kajian komprehensif JFB (Perpres Tunjangan Bendahara, PMK tentang Bendahara sebagai turunan langsung UU No. 1 Tahun 2004, penggabungan dengan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan SPM untuk menciptakan penjenjangan). Kesimpulan: Jafung Bendahara tidak berkesesuaian dengan aturan Jafung dalam PP No. 16 Tahun 1994 (penunjukan tahunan); serta

4. Tahun 2011, mengajukan Perpres tentang Jabatan Bendahara yang disetarakan dengan Jafung seperti yang dimaksud dalam PP No. 16 Tahun 1994 dan sesuai arahan dan jawaban dari Kemenpan dan RB pembahasan tentang Jabatan Fungsional Bendahara akan dilanjutkan kembali pada tahun 2012.

Pada tahun 2011, Bagian Jabatan Fungsional juga telah melakukan analisis terhadap kemungkinan pengembangan jabatan-jabatan Fungsional Baru yang dapat dipakai/digunakan di Kementerian Keuangan. Hal ini dilakukan sebagai respon atas arahan Menteri Keuangan untuk menciptakan jabatan fungsional baru agar sejalan dengan implementasi transformasi organisasi untuk lebih meningkatkan profesionalisme SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Arahan Menteri Keuangan tersebut sejalan dengan keinginan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disampaikan pada saat rapat dengar pendapat dengan Kemenpan dan RB ketika membahas RUU Aparatur Sipil Negara. Diwacanakan, setiap unit teknis tidak lagi memiliki jabatan eselon III ke bawah dan lebih merampingkan struktur organisasi, tetapi memperkaya fungsi organisasi.

Biro Organta (dhi. Bagian Jafung) pada tahun 2011 telah melaksanakan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer (JFPK). Monev dilakukan dengan menggunakan random sampling terhadap para PFPK maupun TPIP untuk mengetahui persepsi mengenai layanan administrasi kepegawaian, organisasi, substansi, dan akses aplikasi.

5.5. Tugas Lain: Pelaksanaan Percepatan Pemberantasan Korupsi

Sejalan bergulirnya tuntutan reformasi pemerintahan oleh publik, maka pada awal periode Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu I, Presiden mencanangkan strategi pemberantasan korupsi dengan mengeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Inpres ini ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, dan Bupati dan Walikota. Materi Inpres pada intinya meminta kepada seluruh penyelenggara negara untuk

52 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

saling bahu-membahu bersinergi melakukan percepatan pemberantasan korupsi, meningkatkan kinerja dan pelayanan, menerapkan kesederhanaan, serta menerapkan penghematan dan efisiensi dalam penggunaan anggaran, sehingga diharapkan akan tercipta penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Inpres No. 5 Tahun 2004 berisi 10 diktum umum dan 1 diktum khusus. Seluruh diktum diharapkan dapat mencakup seluruh aspek yang diperlukan oleh pemerintah dalam rangka mengantisipasi berbagai modus korupsi serta mampu menjadi alat dalam percepatan pemberantasan korupsi.

Tugas dan fungsi Kementerian Keuangan untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara menjadikan Kementerian Keuangan mempunyai peran sangat strategis dalam upaya pemberantasan korupsi, mengingat korupsi tidak terlepas dari keuangan dan kekayaan negara. Dalam hal ini diperlukan manajemen, aturan, dan sumber daya aparatur yang baik untuk mencegah timbulnya korupsi. Begitu pentingnya peran Kementerian Keuangan dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi, sehingga Kementerian Keuangan selain harus melaksanakan diktum umum, juga mendapat amanat untuk mengimplementasikan diktum khusus.

Sejak tahun 2002, Kementerian Keuangan telah merintis Program Reformasi Birokrasi yang bertumpu kepada penataan organisasi, penyempurnaan business process, serta peningkatan disiplin dan kualitas SDM. Berkaitan dengan dikeluarkannya Inpres No. 5 Tahun 2004, pada awal tahun 2007, Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 38/KMK.01/2007 tentang Pengorganisasian, Personel, dan Mekanisme Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 di lingkungan Kementerian Keuangan. Selanjutnya, untuk memantapkan pelaksanaan Inpres tersebut, susunan Tim Kormonev Kementerian Keuangan diubah seiap tahun dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan. Perubahan susunan keanggotaan dan juga masa kerja Tim Kormonev untuk Tahun 2011 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 36/KM.1/2011 tentang Perpanjangan Masa Kerja dan Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebagai Penanggung jawab Tim Kormonev Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 adalah Menteri Keuangan dan sebagai Koordinator Pelaksana Inpres No. 5 Tahun 2004 adalah Sekretaris Jenderal.

Atas dasar Keputusan Menteri Keuangan tersebut, para pimpinan unit eselon I melalui sekretaris masing-masing unit eselon I melakukan program-program kegiatan dan pengkajian tentang agenda percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam Laporan Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 Semester I Tahun 2011 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden Republik Indonesia, terdapat indikator-indikator pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah diformulasikan dan dilaksanakan, yaitu:1. Jumlah pejabat wajib LHKPN yang telah menyampaikan LHKPN adalah sebanyak 20.418 pejabat (85,80

persen);2. Jumlah pejabat eselon I s.d. III di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah menetapkan kontrak kinerja

tahunan sebanyak 1.862 pejabat, sehingga tingkat capaian pejabat yang telah menetapkan kontrak kinerja tahunan adalah 98,83 persen;

3. Tingkat capaian unit kerja yang menyampaikan LAKIP adalah 394 unit kerja dari 405 unit kerja yang wajib menyampaikan LAKIP (97,28 persen). Adapun dari total tersebut, sebagian telah dilakukan evaluasi oleh Itjen pada tahun 2011;

4. Penyusunan SOP Pelayanan Masyarakat yang direkomendasikan oleh Sekretariat Jenderal sebanyak 756 SOP (100 persen) dengan jumlah akumulasi SOP Layanan Unggulan sebanyak 102 SOP;

5. Pencanangan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di seluruh lingkungan Kementerian Keuangan;6. Realisasi sertifikasi Pejabat Pengadaan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

adalah sebanyak 2.820 orang (101,25 persen). Adapun terkait penghematan belanja barang dan belanja modal dengan pelaksanaan e-procurement, paket pengadaan yang dilakukan oleh LPSE Kementerian Keuangan berhasil menghemat 18,93 persen dari nilai pagu Rp 605.751.977.335,14 atau sebesar Rp 114.664.524.530,86;

Pembinaan dan Penataan Organisasidan Tata Laksana5BAB

53

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

7. Kegiatan sosialisasi Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dengan target sasaran para pejabat di seluruh lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya para pejabat eselon III maupun kepala kantor instansi vertikal pada DJP, DJBC, DJPB, dan DJKN, telah rutin diselenggarakan di Kementerian Keuangan sejak tahun 2007;

8. Implementasi Peraturan Menteri Keuangan tentang pengawasan dan pembinaan aparatur, antara lain penetapan kode etik pegawai, pengelolaan pelaporan pelanggaran (whistle blowing), penerapan kedisiplinan pegawai, dan penilaian kinerja individu.

Indikator-indikator tersebut dapat berubah sejalan dengan perkembangan lingkungan dan dinamika organisasi. Prinsipnya seluruh upaya pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan adalah bagian dari proses reformasi birokrasi, yaitu perbaikan birokrasi secara menyeluruh baik dari sisi prosedural maupun substansial. Hal ini karena perilaku birokrasi menjadi faktor utama yang sangat menentukan keberhasilan suatu pemerintahan.

Kementerian Keuangan juga telah membuat Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi. MoU ditandatangani oleh para Pimpinan unit Eselon I Kementerian Keuangan bersama dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, Kementerian Keuangan yang pada tahun 2009 mendapatkan peringkat pertama dalam upaya implementasi Inpres No. 5 Tahun 2009, pada tahun 2011 ini mendapatkan penghargaan dari Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. Penghargaan yang diterima terkait dengan:1. capaian-capaian positif dalam pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2009; serta2. komitmen untuk terus-menerus secara gencar memerangi dan memberantas korupsi dalam rangka

mewujudkan tata kelola keuangan negara yang profesional, amanah, dan tepat arah untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik demi tercapainya visi dan misi pemberdayaan keuangan negara yang efektif dan efisien yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik, memacu pertumbuhan ekonomi (pro growth), mengurangi kemiskinan (pro poor), mengatasi pengangguran (pro job), dan terjaganya kesinambungan serta kelestarian lingkungan (pro environment).

54 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat6.1. Pendahuluan

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) mempunyai tugas mengkoordinasikan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya kepada para stakeholders, penyelenggaraan rapat pimpinan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), penyusunan strategi komunikasi kehumasan, penyusunan program komunikasi publik, monitoring opini publik, pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta pengelolaan pusat referensi Kementerian Keuangan. Pelaksanaan tugas-tugas tersebut diatur di dalam pasal 113 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2010. Struktur organisasi Biro KLI terdiri atas 5 bagian yang melaksanakan berbagai program.

6.2. Perencanaan dan Realisasi Program6.2.1. Manajemen Strategi Komunikasi Kehumasan6.2.1.1.Perencanaan dan Program Kerja MSKK 2011

Kegiatan manajemen strategi komunikasi kehumasan dilaksanakan dalam bentuk manajemen dan analisis strategi komunikasi kehumasan, layanan informasi, dan langkah-langkah kegiatan produksi pemberitaan/kehumasan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui media nirmassa, baik media cetak, elektronik, dalam dan luar ruang, maupun pengadministrasian tugas PPID sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang

Penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat6BAB

6

55

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Aktivitas-aktivitas yang terkait dengan manajemen dan analisis strategi komunikasi kehumasan, layanan informasi, serta pengadministrasian PPID antara lain berikut ini:(1) Penyiapan dan analisis bahan penyusunan strategi komunikasi dan rekomendasi komunikasi, yaitu

mempelajari hasil monitoring opini publik, underground issue, dan opinion leader. Output yang dihasilkan adalah strategi dan rekomendasi komunikasi di lingkup Sekretariat Jenderal maupun Eselon I Kementerian Keuangan. Pada tahun 2011 telah disusun 48 rekomendasi dengan isu utama yang paling banyak disorot publik adalah anggaran;

(2) Layanan informasi melalui information desk, call center, sms center, email, dan contact us. Information desk beroperasi pada jam kerja, yaitu pada pukul 08.00-17.00 WIB, sedangkan call center beroperasi selama 24 jam (sistem penjawab otomatis dengan pilihan informasi khusus). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemohon informasi informasi sangat bervariasi, seperti informasi kurs pajak, alamat dan nomor telepon Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, Ujian Saringan Masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (USM-STAN), rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Keuangan, tunjangan guru sertifikasi/ non sertifikasi, dan dana ke daerah. Permohonan informasi yang diterima melalui layanan informasi pada tahun 2011 berjumlah 1.127 kali;

(3) Administrasi pengelolaan PPID dengan kegiatan utama berupa layanan informasi publik yang diajukan kepada PPID sesuai pasal 9, 10 dan 11 UU No 14 Tahun 2008. Permohonan informasi tersebut wajib dijawab dalam waktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja. Dalam tahun 2011, jumlah permohonan informasi yang diterima sebanyak 32 permohonan. Dari jumlah tersebut, permohonan yang dipenuhi/dijawab sejumlah 17 permohonan, 1 permohonan dijawab dengan menyediakan sebagian data, dan 14 permohonan yang ditolak;

(4) Pengelolaan sistem manajemen informasi melalui pemutakhiran konten Sistem Informasi Kehumasan (SIK) yang meliputi pembuatan modul layanan informasi dan multimedia serta strategi komunikasi. Konten-konten tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan layanan informasi, peliputan, dan strategi komunikasi. Di tahun 2011, kegiatan yang dilakukan dalam pembuatan modul layanan informasi dan multimedia adalah pendefinisian kebutuhan, perancangan, dan pembangunan. Sedangkan modul strategi komunikasi masih sebatas pada pendefinisian kebutuhan dan perancangan;

(5) Peningkatan kualitas dan kuantitas database yang meliputi pemutakhiran database berupa:i. database multimedia, data pejabat Eselon I dan II Kementerian Keuangan, dan pejabat Bakohumas;ii. database daftar liputan setiap bulan;iii. up date database Contact Center dilakukan secara periodik dan ketika dibutuhkan;iv. database rekaman audio/voice liputan kegiatan pimpinan Kementerian Keuangan; sertav. database transkrip.

Up date database kurs pajak dilakukan secara periodik, yaitu pada setiap hari Senin. Sedangkan up date alamat dan telepon Eselon I Kementerian Keuangan, nama pejabat, Surat Utang Negara (SUN), Sukuk Ritel, serta Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) dilakukan apabila terdapat data baru.

Aktivitas lainnya adalah produksi pemberitaan/kehumasan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui media nirmassa, baik media cetak, elektronik, maupun dalam dan luar ruang. Biro KLI menyelenggarakan penyiapan publikasi informasi keuangan, kekayaan negara, kebijakan pengelola keuangan dan kekayaan negara, kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya dan hasil pelaksanaannya dalam bentuk media cetak, penyiapan, serta penerbitan dan publikasi media luar ruang. Sasaran strategis dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah efektivitas komunikasi publik dan pelayanan informasi. Sasaran dapat dicapai melalui ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan komunikasi publik dalam bentuk media cetak dan media luar ruang. Media cetak yang dimaksud adalah penerbitan majalah Media Keuangan, penerbitan Laporan Tahunan Kementerian Keuangan, pembuatan media cetak lainnya, serta pengelolaan foto kegiatan maupun foto pimpinan di Kementerian Keuangan.

Media Keuangan diterbitkan oleh Kementerian Keuangan setiap bulan dalam bentuk electronic magazine (e-magz) dan majalah tercetak. Media Keuangan berisi informasi kegiatan pimpinan, kebijakan fiskal maupun kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara yang diperuntukkan bagi stakeholders Kementerian Keuangan. Target publikasi Media Keuangan adalah ter-upload pada website www.setjen.depkeu.go.id pada tanggal 25 setiap bulannya. Selama tahun 2011, capaian persentase ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan komunikasi publik dalam bentuk Media Keuangan rata-rata mencapai 100 persen.

56 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Selain Media Keuangan, publikasi cetak lainnya adalah penyusunan Laporan Tahunan Kementerian Keuangan (LTKK). LTKK merupakan bentuk pertanggungjawaban Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan dan kekayaan negara yang dipercaya dan akuntabel untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. LTKK memuat seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan secara transparan oleh Kementerian Keuangan. Penyusunan LTKK bertujuan agar para stakeholders dapat mengetahui perkembangan pengelolaan keuangan negara dari tahun ke tahun.

Media cetak lain yang dikelola adalah pembuatan booklet, advertorial, dan office stationary, seperti agenda, kalender, hingga merchandise Kementerian Keuangan, serta pembuatan media luar ruang, seperti spanduk, backdrop, roll banner, hanging banner, umbul-umbul, dan baliho. Sepanjang tahun 2011, Biro KLI telah menerbitkan 28.495 buah media cetak lain dengan rincian 22.750 booklet, 106 spanduk, 33 backdrop, 106 roll banner, 1.348 hanging banner, 150 umbul-umbul, 2 baliho, dan 4.000 office stationary.

Kegiatan lainnya adalah pengelolaan dokumentasi foto kegiatan dan pimpinan Kementerian Keuangan. Pengelolaan ini mencakup tahap pemotretan, inventarisasi dokumentasi foto dalam bentuk digital, hingga pencetakan dalam bentuk album foto maupun cetak foto dengan menggunakan figura/frame/bingkai. Selama tahun 2011, telah dicetak 95 album foto dari 5 kegiatan penting di Kementerian Keuangan, 10 figura sosialisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, dan 275 figura kegiatan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Biro KLI juga telah melakukan publikasi dan produksi pemberitaan/kehumasan melalui media elektronik Kementerian Keuangan serta pengelolaan aktivitas cyber secara tepat waktu. Media yang dikelola antara lain Portal Kementerian Keuangan (www.kemenkeu.go.id atau www.depkeu.go.id), Website Sekretariat Jenderal (www.setjen.depkeu.go.id), Website Reformasi Birokrasi (www.reform.depkeu.go.id), Giant Light-Emitting Diode (LED) Screen, Iklan Layanan Masyarakat, dan CD Interaktif.

Salah satu capaian yang memenuhi target pada tahun 2011 adalah updating konten Portal Kementerian Keuangan. Sebagai contoh adalah meng-update minimal 4 berita atau News Update per hari dengan total 1.264 berita dan meng-update layanan informasi kurs pajak pada setiap Senin pagi. Fitur lainnya yang selalu di-update adalah English News yang mengikuti Portal berbahasa Indonesia.

Website Sekretariat Jenderal lebih menekankan pada informasi yang dikeluarkan Sekretaris Jenderal, Biro, Sekretariat, dan Pusat yang tergabung di dalam Sekretariat Jenderal. Sementara Website Reformasi Birokrasi lebih mengedepankan layanan informasi mengenai Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan di Kementerian Keuangan. Data dan informasi pada website ini di-update sesuai data yang disusun oleh Sekretariat Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (TRBTK) serta Biro-Biro terkait Reformasi Birokrasi.

Selain website, media lain yang dikelola adalah LED yang berlokasi di Gedung A.A. Maramis. LED merupakan media publikasi yang menyajikan informasi publik yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, seperti APBN, asumsi makro, call for papers, Reformasi Birokrasi, penipuan investasi, cara penyampaian pajak, dan materi dari unit Eselon I. Selama tahun 2011, terdapat 40 content yang ditayangkan melalui LED.

Produk media publikasi elektronik lainnya yang dihasilkan adalah Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dan CD interaktif. Pada tahun 2011, tema yang dipilih untuk ILM adalah APBN beserta program-program yang dikeluarkan pemerintah. Selain ditayangkan di LED, ILM juga ditayangkan di TV bandara pada bulan Desember 2011. Sementara CD interaktif yang diproduksi berjumlah 2 buah, yaitu LTKK 2010 dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. CD interaktif merupakan media informasi yang dapat digunakan sebagai pembelajaran, karena dapat dinavigasikan oleh pengguna.

Sebagai koordinator kehumasan Kementerian Keuangan, produksi materi publikasi tidak hanya mengandalkan materi yang disusun dan diproduksi oleh internal Biro KLI, tetapi juga memfasilitasi materi dari unit Eselon I. Selain itu, Biro KLI juga membentuk tim yang beranggotan perwakilan unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal dan unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Tim yang dimaksud adalah:(1) Tim Pengelolaan Portal Kemenkeu;(2) Tim Pengelolaan Website Sekretariat Jenderal;(3) Tim Pengelolaan Media Keuangan; dan(4) Tim Strategi Komunikasi Kementerian Keuangan.

Penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat6BAB

57

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

6.2.2. Hubungan Kelembagaan Negara

Kegiatan Hubungan Kelembagaan Negara (HKN) dilaksanakan melalui komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya dengan lembaga negara/pemerintah (pusat dan daerah), dan penyiapan fasilitasi penyelenggaraan rapat pimpinan dengan lembaga negara/pemerintah (pusat dan daerah) dan rapat pembahasan RUU/peraturan/ketentuan lainnya. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada tahun 2011 mencakup hal-hal berikut ini.(1) Sebagai fasilitator HKN. Bentuk kegiatan yang difasilitasi oleh Biro KLI dalam hubungan kelembagaan dengan para pemangku

kepentingan Kementerian Keuangan, meliputi:i. Rapat Paripurna, Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat (RDP), Pertemuan, dan Rapat Konsultasi

Pimpinan Kementerian Keuangan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

ii. Rapat Paripurna DPR mengenai Penyampaian RUU, Pemandangan Umum DPR, dan Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum DPR terhadap RUU APBN, Pengambilan Keputusan atas RUU APBN, RUU Perubahan APBN, dan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN;

iii. Rapat Pembicaraan Pendahuluan dan Rapat Pembahasan terhadap RUU APBN, RUU Perubahan APBN, dan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dengan Badan Anggaran DPR, dan Laporan Semester Pelaksanaan APBN;

iv. Kunjungan Kerja Komisi DPR (khusus Komisi XI yang merupakan pasangan kerja Kementerian Keuangan) ke daerah, kunjungan Kerja Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ke Kementerian Keuangan;

v. Rapat dan/atau pertemuan Pimpinan Kementerian Keuangan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bank Indonesia, Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Komisi-Komisi Negara, Pemda, dan tamu negara/asing.

(2) Sebagai administrator HKN. Sebagai administrator dalam hubungan kelembagaan dengan para pemangku kepentingan Kementerian

Keuangan, pada tahun 2011, Biro KLI telah melakukan kegiatan:i. perbaikan database pemangku kepentingan yang terkait dengan kelembagaan negara; sertaii. penyampaian ucapan selamat dan/atau duka cita kepada Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara,

Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Komisi-Komisi Negara, Pemda, DPRD, dan Duta Besar Negara Lain di Indonesia.

(3) Sebagai edukator dalam HKN. Biro KLI merupakan edukator dalam hubungan kelembagaan dengan pemangku kepentingan Kementerian

Keuangan. Kegiatan edukasi yang dilaksanakan pada tahun 2011 adalah sosialisasi melalui forum Bakohumas mengenai UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

6.2.2.1. Perencanaan Program Kerja HKN Tahun 2011

(1) Fasilitasi Rapat Pimpinan Kementerian Keuangan dengan Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara, Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Komisi-Komisi Negara, Pemerintah Daerah, dan DPR.

Terdapat 2 kategori RUU yang dibahas Kementerian Keuangan bersama DPR, yaitu RUU yang diajukan Pemerintah dan RUU yang merupakan inisiatif DPR. Pada tahun 2011, terdapat 23 RUU yang telah dibahas bersama dengan DPR.

58 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Tabel 6.2. RUU di Bidang Lain yang akan Dibahas Kementerian KeuanganBersama Kementerian Terkait dan DPR Tahun 2011

Tabel 6.1. RUU di Bidang Keuangan yang Direncanakan Kementerian Keuanganuntuk Dibahas Bersama DPR pada Tahun 2011

No. Judul RUU Pemrakarsa Keterangan

1. Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010

Pemerintah Tidak termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

2. Perubahan APBN Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Tidak termasuk dalam Prolegnas

3. APBN Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Tidak termasuk dalam Prolegnas

4. Akuntan Publik Pemerintah Termasuk dalam Prolegnas

5. Mata Uang DPR Termasuk dalam Prolegnas

6. Otoritas Jasa Keuangan Pemerintah Termasuk dalam Prolegnas

7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial DPR Termasuk dalam Prolegnas

8. Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah Pemerintah Termasuk dalam Prolegnas

9. Jaring Pengaman Sistem Keuangan Pemerintah Termasuk dalam Prolegnas

10. Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Pemerintah Termasuk dalam Prolegnas

11. Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Pemerintah Termasuk dalam Prolegnas

12. Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

DPR Termasuk dalam Prolegnas

13. Lembaga Keuangan Mikro DPR Termasuk dalam Prolegnas

Sumber: Biro KLI

No. Judul RUU Pemrakarsa Keterangan

1. Bantuan Hukum DPR Termasuk dalam Prolegnas

2. Penanganan Fakir Miskin DPR Termasuk dalam Prolegnas

3. Perubahan atas UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh

DPR Termasuk dalam Prolegnas

4. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pemerintah Termasuk dalam Prolegnas

5. Transfer Dana Pemerintah Termasuk dalam Prolegnas

6. Pendidikan Kedokteran DPR Termasuk dalam Prolegnas

7. Tata Kelola Pendidikan Tinggi DPR Termasuk dalam Prolegnas

8. Perubahan atas UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

DPR Termasuk dalam Prolegnas

9. Komoditas Berjangka DPR Termasuk dalam Prolegnas

10. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani DPR Termasuk dalam ProlegnasSumber: Biro KLI

Penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat6BAB

Selain fasilitasi rapat Pimpinan dengan DPR, Biro KLI juga melaksanakan fasilitasi kunjungan kerja Anggota DPR dan DPRD ke Kementerian Keuangan, dan/atau mewakili rapat/pertemuan Pimpinan Kementerian Keuangan dengan Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara, Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Komisi-Komisi Negara, Pemda, DPRD, dan tamu negara/asing dalam hubungan bilateral. Seluruh kegiatan fasilitasi ini disesuaikan dengan permohonan atau undangan yang diterima oleh Biro KLI.

(2) Perbaikan data base pemangku kepentingan. Pada tahun 2011 direncanakan untuk memperbaiki database Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara,

Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Komisi-Komisi Negara, Pemda, dan DPRD. Dengan data base yang ada, maka di setiap awal bulan disiapkan ucapan selamat dan/atau duka cita dari Menteri Keuangan kepada Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara, Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Komisi-Komisi Negara, Pemerintah Daerah, dan DPRD.

59

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

(3) Edukasi melalui Forum Bakohumas. Pada tahun 2011 direncanakan kegiatan edukasi dan peningkatan hubungan kelembagaan dengan humas

Lembaga-Lembaga Negara, Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Komisi-Komisi Negara, dan Pemerintah Daerah, khususnya DKI Jakarta, melalui forum Bakohumas. Kegiatan dimaksud diisi dengan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan.

6.2.2.2. Realisasi Program Kerja HKN Tahun 2011

Dengan peran Kementerian Keuangan dan DPR, terdapat 13 undang-undang yang telah ditetapkan pada tahun 2011. Serangkaian undang-undang tersebut diharapkan dapat mendukung optimalnya kinerja pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Tabel 6.3. UU yang Disetujui oleh DPR pada Tahun 2011

No. Nomor UU Judul UU Kedudukan Menteri Keuangan

1. No. 3 Tahun 2011 Transfer Dana Tidak sebagai Koordinator Pemerintah

2. No. 5 Tahun 2011 Akuntan Publik Sebagai Koordinator Pemerintah

3. No. 7 Tahun 2011 Mata Uang Sebagai Koordinator Pemerintah

4. No. 9 Tahun 2011 Sistem Resi Gudang Tidak sebagai Koordinator Pemerintah

5. No. 10 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Tidak sebagai Koordinator Pemerintah

6. No. 11 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

Sebagai Koordinator Pemerintah

7. No. 13 Tahun 2011 Fakir Miskin Tidak sebagai Koordinator Pemerintah

8. No. 14 Tahun 2011 Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

Sebagai Koordinator Pemerintah

9. No. 16 Tahun 2011 Bantuan Hukum Tidak sebagai Koordinator Pemerintah

10. No. 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Koordinator Pemerintah

11. No. 22 Tahun 2011 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

Sebagai Koordinator Pemerintah

12. No. 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat Tidak sebagai Koordinator Pemerintah

13. No. 24 Tahun 2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Sebagai Koordinator Pemerintah

Sumber: Biro KLI

Selama tahun 2011, Biro KLI telah memfasilitasi 15 kali kunjungan kerja Anggota DPR ke kantor vertikal Kementerian Keuangan di daerah. Fasilitasi juga dilakukan untuk 17 kali kunjungan kerja Pemerintah Daerah dan DPRD ke Kementerian Keuangan, dengan berbagai topik bahasan yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Sesuai undangan yang diterima Pimpinan Kementerian Keuangan, Sekretariat Jenderal cq Biro KLI telah mewakili Kementerian Keuangan dalam 21 rapat/pertemuan Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara, Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Selain itu, Biro KLI juga aktif dalam berbagai kegiatan Bakohumas Pemerintah. Dalam tahun 2011, Sekretariat Jenderal telah menghadiri 46 kegiatan Bakohumas yang diadakan di berbagai daerah di Indonesia

Fasilitasi juga dilakukan untuk pertemuan pimpinan Kementerian Keuangan dengan tamu negara/asing dalam hubungan bilateral. Dalam tahun 2011, Biro KLI memfasilitasi kunjungan dari Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Industri, serta Christine Lagarde, His Royal Highness The Duke of York dan Cambodian Secretariat of The National Committee for Sub-National Democratic Development and GIZ to Indonesia.

60 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat6BAB

Sekretariat Jenderal melalui Biro KLI juga berupaya membangun hubungan yang baik dengan mengirimkan ucapan selamat/duka cita kepada Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara, Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Komisi-Komisi Negara, dan Duta Besar Negara Asing di Indonesia.

6.2.3. Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah6.2.3.1.Perencanaan dan Realisasi Program Kerja HNKN/P Tahun 2011

Salah satu strategi yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2010-2014 adalah melakukan kegiatan komunikasi. Dalam tahun 2011, indikator kinerja utama (IKU) kegiatan Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah (HNKN) adalah ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan komunikasi publik serta jumlah kegiatan pembinaan hubungan dengan media massa, organisasi profesi, organisasi internasional, organisasi masyarakat, akademisi, asosiasi, pengamat, dan pelaku usaha.

Untuk mendukung pencapaian ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan komunikasi publik, telah dilaksanakan beberapa program, yaitu pelayanan penyelenggaraan konferensi pers, penyelenggaraan TV dan radio talk, pemasangan advetorial di media massa dan online, penyusunan dan penyebarluasan siaran pers yang berasal dari PMK/KMK dan sumber informasi lainnya dari unit eselon I, serta penayangan public service announcement.

Program fasilitasi penyelenggaraan konferensi pers dilaksanakan sebanyak 33 kali pada tahun 2011 dengan tema utama antara lain mengenai APBN dan APBN-P serta perkembangan ekonomi Indonesia. Selain itu, telah dilaksanakan pula dukungan publikasi dan kehumasan dalam rangkaian acara Diskusi Terbatas dengan pakar ahli hukum tata negara mengenai Pembelian Saham PT. NNT oleh pemerintah di 7 kota besar di Indonesia. Dukungan publikasi dan kehumasan tersebut meliputi penyelenggaraan Radio Talk, pemasangan artikel di media lokal, serta koordinasi liputan media lokal.

Sebagian besar target yang ditetapkan untuk setiap program komunikasi publik di tahun 2011 dapat tercapai dengan baik. Pembinaan hubungan dengan stakeholders Kementerian Keuangan terus diupayakan demi menjaga dan meningkatkan hubungan baik institusi dan seluruh pemangku kepentingan. Terkait fungsi ini, Biro KLI memiliki beberapa stakeholders yang telah dipetakan dan ditetapkan di dalam PMK No. 184/PMK.01/2010, yaitu organisasi profesi, organisasi internasional, organisasi masyarakat, akademisi, asosiasi, pengamat, dan pelaku usaha. Beberapa kegiatan yang ditujukan untuk membina hubungan dengan stakeholders tercatat sebanyak 28 frekuensi yang berarti melampaui target yang ditetapkan.

61

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

No. Kebijakan/ProgramPerencanaan dan Realisasi

Program Tahun 2011 KeteranganTarget Realisasi

Sasaran Strategis:Jumlah Kegiatan Pembinaan Hubungan dengan Media Massa, Organisasi Profesi, Organisasi Internasional, Organisasi Massa, Akademisi, Asosiasi, Pengamat, dan Pelaku Usaha

1. Temu Wicara Pemimpin Redaksi (Pimred)

3 Frek 7 Frek Temu Wicara Menkeu dg Pimred Nasional, dan Temu Wicara Kementerian Keuangan dengan Redaktur Media Lokal

2. Press Tour dan Pelatihan Wartawan 2 Frek 5 Frek 2 frekuensi Press Tour dan 3 frekuensi Pelatihan wartawan

3. Temu Wicara Menteri Keuangan dengan Pelaku Usaha

1 Frek 1 Frek

4. Fasilitasi Audiensi dan Penanganan Unjuk Rasa

100% 100% 2 frekuensi audiensi dan 23 frekuensi unjuk rasa termasuk unjuk rasa BPJS

5. Fasilitasi Dukungan Kehumasan Penyelenggaraan Event Internasional/ Kunjungan Delegasi Asing

100% 100% 6 frekuensi kunjungan delegasi asing dan 7 frekuensi Penyelenggaraan event internasional

Sumber: Biro KLI

Tabel 6.4. Target dan Realisasi Kegiatan Pembinaan Hubungan dengan Stakeholders Tahun 2011

Temu wicara antara Menteri Keuangan dengan pemimpin redaksi media nasional pada tahun 2011 dilakukan sebanyak 3 frekuensi dengan tema Pembelian Saham PT. NNT oleh pemerintah (1 frekuensi) dan Perkembangan Perekonomian Terkini (2 frekuensi). Acara ini dihadiri oleh para pemimpin redaksi media nasional ternama, seperti Kompas, Tempo, Seputar Indonesia, Bisnis Indonesia, Investor Daily, Metro TV, TV One, SCTV, dan lain-lain. Selain itu, Biro KLI juga menyelenggarakan temu wicara dengan pemimpin redaksi media lokal di beberapa kota dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dengan tema Perimbangan Keuangan Daerah dan narasumber dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan tema Kebijakan Cukai Terkait Target Penerimaan Tahun 2012.

Press Tour dan Pelatihan wartawan dilaksanakan sebanyak 5 frekuensi, yaitu di Batam dan Pantoloan, Palu. Press Tour ke Batam dihadiri oleh Menteri Keuangan dengan format acara Dialog antara Menteri Keuangan dengan Asosiasi dan Pelaku Usaha di Batam tentang Prospek Investasi di Batam. Sedangkan Press Tour di Pantoloan, Palu menghadirkan nara sumber Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk acara Peresmian Dermaga Bea dan Cukai.

Sepanjang tahun 2011, Biro KLI telah memfasilitasi beberapa audiensi dan unjuk rasa, termasuk diantaranya penanganan unjuk rasa atas isu-isu sensitif, seperti pembelian saham divestasi PT. NNT oleh pemerintah dan BPJS. Fasilitasi dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang ditempuh pemerintah.

Untuk fasilitasi dukungan kehumasan untuk event internasional dan kunjungan delegasi asing, tercatat 6 frekuensi kunjungan delegasi asing dan 6 frekuensi penyelenggaraan event internasional. Fasilitasi kehumasan dan publikasi atas kunjungan delegasi asing yang dilakukan antara lain Kunjungan Menteri Ekonomi Keuangan dan Industri Perancis ke Kementerian Keuangan, Kunjungan Presiden Islamic Development Bank (IDB) ke Indonesia, serta Audiensi Menteri Keuangan dengan Oxford Business Group.

Beberapa event internasional yang telah mendapatkan dukungan kehumasan oleh Biro KLI antara lain Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2011 dan ASEAN Finance Ministers Meeting di Bali, Penyelenggaraan IDB Day, International Conference on Fiscal Dezentralization, penyelenggaraan Asian Roundtable on Corporate Governance di Bali, serta peluncuran OECD’s Southeast Economic Outlook 2011/2012.

62 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

6.2.4. Manajemen Opini PublikManajemen Opini Publik (MOP) dilaksanakan melalui aktivitas monitoring, analisis, dan penelitian opini

publik terkait dengan bidang tugas Kementerian Keuangan, menyusun rekomendasi tindakan dan tanggapan komunikasi, menyelenggarakan audit komunikasi dan riset opini publik, serta menyelenggarakan kegiatan peningkatan apresiasi, partisipasi dan kapasitas pengetahuan publik. Fungsi dari MOP adalah:1. penyusunan dan evaluasi program komunikasi publik Kementerian dan unit kerja eselon I di lingkungan

Kementerian;2. edukasi publik mengenai peraturan perundang-undangan keuangan melalui penyelenggaraan seminar,

lokakarya, kegiatan sosial budaya, dan kegiatan lainnya;3. penyusunan bahan tertulis kegiatan komunikasi pimpinan Kementerian;4. penyelenggaraan kegiatan apresiasi kehumasan bagi unit vertikal;5. pelayanan unjuk rasa;6. pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan perkembangan opini publik pada media cetak daerah,

nasional dan internasional;7. pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan perkembangan opini publik pada media elektronik dan

online daerah, nasional, dan internasional;8. penyusunan bahan rekomendasi tindakan terkait hasil analisis opini publik; serta9. pengukuran akseptasi publik terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta

kebijakan Kementerian di bidang lainnya.

6.2.4.1. Perencanaan Program Kerja MOP Tahun 2011

Pada awal tahun 2011, Biro KLI merencanakan 4 kegiatan utama dalam MOP, yaitu kegiatan rutinitas harian, survei efektivitas kegiatan komunikasi Kementerian Keuangan dan audit komunikasi, edukasi publik, serta penyelenggaraan bahan tertulis komunikasi pimpinan. Kegiatan rutinitas harian Biro KLI yang direncanakan meliputi:(1) pembuatan kliping dan resume media online;(2) pembuatan kliping dan resume media televisi;(3) pembuatan analisis media elektronik;(4) pembuatan Financial Market Review;(5) pembuatan kliping dan resume media cetak;(6) pembuatan analisis media cetak;(7) pendistribusian dan penyajian laporan analisis media cetak dalam bentuk hard dan soft copy;(8) pengeditan kliping berita dari media cetak manual menjadi kliping elektronik;(9) pemeliharaan dashboard opini publik sebagai media penyaji database (laporan dan kliping); serta(10) pembuatan analisis tematik dan berkala (mingguan dan bulanan).

Survei efektivitas kegiatan dan audit komunikasi dilakukan untuk mengukur kepuasan stakeholder terhadap layanan unggulan Kementerian Keuangan. Sedangkan untuk kegiatan edukasi publik, Biro KLI cq. Bagian MOP telah merencanakan kuliah umum bagi kalangan akademisi, penyelenggaraan pameran, penyelenggaraan diseminasi, fasilitasi kunjungan studi/studi banding akademisi, dan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas kehumasan.

6.2.4.2. Realisasi Program Kerja MOP Tahun 2011Seluruh kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan di sepanjang tahun 2011, meskipun dengan

menghadapi berbagai tantangan. Stakeholders yang menjadi sasaran kegiatan dapat berasal dari dalam maupun luar Kementerian Keuangan. Fakta ini menunjukkan penting dan strategisnya kedudukan pengelolaan opini publik.

Penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat6BAB

63

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

No. Nama Kegiatan Deksripsi Kegiatan Sasaran Stakeholders

1. Membuat kliping dan resume media online, media televisi, dan media cetak.

Melakukan monitoring terhadap 15 media online (nasional, internasional, dan daerah), 13 media televisi (nasional dan internasional), dan 33 media cetak (nasional, internasional dan daerah), memilih berita terkait dengan bidang tugas Kementerian Keuangan, membuat kliping dan resume atas berita tersebut dan menyimpannya di database. Resume merupakan bahan pendukung dalam penyusunan analisis.

Pimpinan Kementerian Keuangan (Menteri Keuangan, Pejabat Eselon I dan II)

2. Membuat analisis media elektronik dan media cetak.

Membuat laporan pemberitaan berupa analisis isu yang muncul di media elektronik (media online dan televisi) dan media cetak dengan kategori headline (isu yang mendominasi pemberitaan) dan isu negatif, berdasarkan pada resume media online, televisi, dan cetak.

Pimpinan Kementerian Keuangan (Menteri Keuangan, Pejabat Eselon I dan II)

3. Membuat Financial Market Review.

Membuat laporan perkembangan terhadap pasar finansial global, yang umumnya berisi mengenai laporan perkembangan ekonomi dunia.

Pimpinan Kementerian Keuangan (Menteri Keuangan, Pejabat Eselon I dan II)

4. Mendistribusikan dan menyajikan laporan analisis media cetak dalam bentuk hard dan soft copy.

Mengirim hasil analisis serta resume dan kliping ke semua stakeholders dalam bentuk soft copy dan hard copy.

Pimpinan Kementerian Keuangan (Menteri Keuangan, Pejabat Eselon I dan II)

5. Mengedit kliping berita dari media cetak manual menjadi kliping elektronik.

Mengedit dan merapihkan semua kliping berita media cetak menjadi kliping elektronik agar dapat dijadikan database dalam dashboard opini publik.

Semua pengguna layanan dashboard opini publik

6. Memelihara dashboard opini publik sebagai media penyaji database (laporan dan kliping).

Meng-update/memuktahirkan database, mengedit/revisi laporan dan kliping, serta meverifikasi database semua kliping online, elektronik maupun cetak.

Semua pengguna layanan dashboard opini publik

7. Membuat analisis tematik dan berkala (mingguan dan bulanan).

Melakukan identifikasi dan analisis untuk mengetahui tren analisis pemberitaan media (headline dan isu negatif) dan memberikan rekomendasi dengan pendekatan komunikasi. Atau sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan secara mingguan dan bulanan.

Pimpinan Kementerian Keuangan (Menteri Keuangan, Pejabat Eselon I dan II) dan Semua pengguna layanan dashboard opini publik

8. Menyiapkan cuplikan berita di media televisi sesuai permintaan pimpinan/unit kerja lainnya.

Melakukan penyuntingan berita yang diperlukan, menyimpannya dalam keping CD,dan menambahkan transkrip atau resume berita tersebut (sesuai permintaan).

Pimpinan/unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

9. Penyusunan buku analisis monitoring media 2010.

Menyajikan potret terhadap isu-isu Kementerian Keuangan di media massa selama tahun 2011.

Internal Kementerian Keuangan

Sumber: Biro KLI

Tabel 6.5. Kegiatan Harian dalam Manajemen Opini Publik Tahun 2011

64 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Pada tahun 2011, Biro KLI telah melakukan pemuktahiran dashboard opini publik untuk mobile version dan Searching Box Kliping. Mobile version bertujuan untuk mempermudah pimpinan internal Kementerian Keuangan dapat mengakses dashboard opini publik setiap saat di semua tempat. Sedangkan Searching Box Kliping bertujuan untuk memberikan manfaat/public service kepada pimpinan internal Kementerian Keuangan dan masyarakat umum berupa kemudahan untuk mendapatkan informasi berita keuangan dalam bentuk kliping berita media massa yang ada di database kliping dashboard opini publik.

Tabel 6.6. Survei Efektivitas Kegiatan Komunikasi Kementerian Keuangan dan Audit Komunikasi Tahun 2011

No. Nama Kegiatan Deksripsi Kegiatan Sasaran Stakeholder

1. Melaksanakan Focus Group Discussion Layanan Sekretariat Jenderal

Mengukur opini dan persepsi stakeholder terhadap layanan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, melalui Focus Group Discussion dengan 4 tema: kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, keuangan, sarana dan prasarana (termasuk GKN), bekerjasama dengan IPB.

Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Sekretariat unit Eselon I, Pengguna Layanan GKN Makassar.

2. Melaksanakan Focus Group Discussion Layanan Kementerian Keuangan

Mengukur opini dan persepsi stakeholder terhadap layanan Kementerian Keuangan yang meliputi bidang tugas DJP, DJBC, DPB, DJPK, DJA, dan DJKN, melalui Focus Group Discussion yang dilaksanakan di Jakarta, Makassar dan Batam, bekerjasama dengan IPB.

Pengguna Layanan DJP, DJBC, DPB, DJPK, DJA, dan DJKN di Jakarta, Makassar dan Batam, serta kalangan akademisi, anggota DPR dan praktisi.

3. Melaksanakan Audit Komunikasi “Media Relations”

Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaran Media Relations Biro KLI Kementerian Keuangan dengan melakukan in-depth interview dengan jurnalis media di Surabaya, dan Focus Group Discussion dengan wartawan dan redaktur media di Jakarta, bekerjasama dengan Universitas Indonesia.

Wartawan dan redaktur media massa nasional di Jakarta dan Surabaya, serta UI.

4. Melaksanakan Survei efektivitas kegiatan komunikasi Kementerian Keuangan

Melakukan evaluasi terhadap kegiatan komunikasi publik Kementerian Keuangan yang meliputi Kuliah umum, sosialisasi, pameran, Lokakarya, pelatihan peningkatan kompetensi kehumasan, dan lain-lain.

Internal dan eksternal Kementerian Keuangan.

Sumber: Biro KLI

Biro KLI telah melakukan edukasi publik sebanyak 41 kali pada tahun 2011 dengan berbagai topik terkait tugas dan fungsi dari Kementerian Keuangan. Kegiatan edukasi tersebut dilakukan kepada berbagai pihak, baik internal maupun eksternal Kementerian Keuangan, di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, Biro KLI juga telah membuat bahan tertulis komunikasi pimpinan Kementerian Keuangan sebanyak 19 kali, baik berupa naskah lengkap pidato/sambutan atau pointers ringkas.

6.2.5. Perencanaan, Pengendalian Program, dan Perpustakaan

Perencanaan, pengendalian program, dan perpustakaan dilaksanakan melalui aktivitas perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pengendalian, monitoring, serta evaluasi program, pelayanan perpustakaan, pengelolaan database dan sistem informasi kehumasan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga biro. Fungsi dari kegitan tersebut adalah:(1) penyusunan rencana dan program serta pengembangan perpustakaan;(2) penyusunan katalogisasi dan klasifikasi buku-buku, koleksi AV dan digital (CD, DVD), serta koleksi

perpustakaan lainnya;(3) penyusunan bibliografi;(4) pengadaan buku-buku dan koleksi perpustakaan lainnya;(5) pelayanan peminjaman buku-buku dan reference work;(6) pelaksanaan kerjasama di bidang perpustakaan dengan institusi lain;(7) peningkatan kualitas dan kuantitas perpustakaan dan riset kepustakaan;

Penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat6BAB

65

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

(8) penyusunan rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja biro;(9) penyusunan sistem dan prosedur yang berhubungan dengan kegiatan biro;(10) pelaksanaan manajemen database dan sistem informasi biro; serta(11) pengurusan tata usaha dan rumah tangga biro;

6.2.5.1. Perencanaan dan Realisasi Program Kerja Tahun 2011

Perencanaan dan realisasi program kerja tahun 2011 yang terkait dengan kegiatan perencanaan, pengendalian program, dan perpustakaan meliputi hal-hal berikut ini.(1) Peluncuran buku, bedah buku, dan diskusi buku. Biro KLI telah melaksanakan 3 kali kegiatan peluncuran, yaitu Perpustakaan Online Kementerian Keuangan

dan Bedah Buku Audit Elektronik karya Dr. Anies Basalamah, peluncuran dan Bedah Buku Syafrudin Prawiranegara, dan peluncuran dan Bedah Buku Analisis Media.

(2) Pengembangan koleksi Perpustakaan Kementerian Keuangan. Perpustakaan menambah koleksi buku 2.870 sehingga total 7.870 buku. Sedangkan koleksi digital terealisasi

dalam bentuk e-journal dan e-book berlangganan yaitu proquest, AMAcom, global professional publishing, dan mylibrary.

(3) Koordinasi perpustakaan di lingkungan Kementerian Keuangan. Kegiatan koordinasi internal direncanakan sebanyak 3 kali dalam setahun dengan anggota 14 perpustakaan

di lingkungan Kementerian Keuangan di dalam wadah kerjasama yang disebut Forum Perpustakaan Kementerian Keuangan. Kegiatan ini berhasil dipenuhi sesuai rencana. Setiap perpustakaan telah terotomasi dan memiliki portal berbasis web maupun intranet. Selain itu, setiap perpustakaan rata-rata memiliki 10.000 koleksi buku cetak yang berlokasi di kantor pusat setiap Direktorat Jenderal.

(4) Pengembangan TIK Perpustakaan Online. Website perpustakaan online versi 2.0 dibutuhkan untuk mengakomodasi kebutuhan perpustakaan dengan

hadirnya sistem tata kelola administrasi perpustakaan yang lebih baik.(5) Partisipasi dalam kongres, seminar nasional, dan studi banding perpustakaan. Perpustakaan Kementerian Keuangan aktif berpartisipasi dalam Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia,

Seminar Nasional Perpustakaan, kegiatan Organisasi Profesi, dan studi banding ke perpustakaan-perpustakaan perguruan tinggi di berbagai daerah. Berbagai kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat, dorongan, inovasi, dan inspirasi.

(6) Pembangunan Modul Aplikasi SIK. Perencanaan SIK bertujuan untuk memetakan semua kebutuhan yang ada. Berdasarkan pemetaan

kebutuhan telah dilakukan pembangunan/pengembangan 8 modul aplikasi yang merupakan perioritas utama. Kedelapan modul aplikasi yang dimaksud adalah:i. Modul Sistem Informasi Strategi Komunikasi;ii. Modul Sistem Informasi Manajemen Opini Publik;iii. Modul Sistem Informasi Layanan Informasi;iv. Modul Sistem Informasi Rapat;v. Modul Sistem Informasi Manajemen Pers;vi. Modul Sistem Informasi Dokumen;vii. Modul Sistem Informasi Profiling Stakeholder; danviii. Modul Sistem Informasi Multi Media.

Pada tahap pertama, yaitu bulan Januari-Juli 2011, modul SIK yang dibangun adalah Sistem Informasi Rapat, Sistem Informasi Manajemen Pers, dan Sistem Informasi Profiling Stakeholders. Selanjutnya, pada tahap kedua, yaitu bulan Agustus-Desember 2011, modul SIK yang dibangun adalah Sistem Informasi Strategi Komunikasi, Sistem Informasi Layanan Informasi, Sistem Informasi Dokumen, Sistem Informasi Multimedia, dan Pengembangan Manajemen Opini Publik. Setiap modul aplikasi yang akan dibangun/dikembangkan dituangkan dalam bentuk dokumen user requirements, desain Database, dan desain Modul SIK. Dari 8 modul aplikasi SIK, terdapat 5 modul aplikasi yang telah selesai dibangun dan dikembangkan dan akan diaplikasikan, yaitu:

66 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

i. Modul Sistem Informasi Profiling Stakeholders;ii. Modul Sistem Informasi Manajemen Opini Publik;iii. Modul Sistem Informasi Layanan Informasi;iv. Modul Sistem Informasi Rapat; danv. Modul Sistem Informasi Manajemen Pers.

Terhadap kelima modul yang telah selesai pembangunannya/pengembangannya, tetap dilakukan kegiatan pengembangan modul aplikasi, pengelolaan, dan monitoring, serta pengendalian sistem informasi dan database sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan manajemen keuangan agar lebih sempurna. Untuk mempermudah penggunaannya, telah dibuat buku panduan yang disebut dengan User Manual Book untuk setiap modul aplikasi.

(7) Monitoring Database SIK.(8) Pelayanan dukungan teknologi di internal Biro KLI.(9) Pengembangan TIK Perpustakaan Online. Website perpustakaan online versi 2.0 dapat mengakomodasi kebutuhan perpustakaan terkini dengan

hadirnya sistem tata kelola administrasi perpustakaan yang baik, yaitu sistem pengendalian pengadaan buku, pengolahan, dan pencetakan barcode buku. Di samping itu, pemisahan aplikasi perpustakaan back end (administrasi) dan front office (sistem sirkulasi) menjadi aplikasi tersendiri guna ketertiban dalam proses registrasi anggota perpustakaan yang ingin meminjam atau mengembalikan buku. Penyediaan user account tersendiri dalam website 2.0 dapat menampung kebutuhan pengguna perpustakaan dalam hal mengakses jurnal online dan informasi record data peminjaman serta pengembalian user secara online.

(10) Penyusunan Kontrak Kinerja. Meliputi IKU dan Manual IKU hingga pelaksanaan kontrak kinerja. Pada tahun 2011, dilakukan dengan cara

melakukan penyusunan telah selesai dilaksanakan sampai dengan Kemenkeu-Five (Pelaksana).(11) Pengembangan organisasi yang andal dan modern. Penyusunan, penyempurnaan, atau pengembangan SOP Biro KLI berdasarkan PMK No. 184 Tahun 2010

hingga disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Biro KLI. SOP yang diajukan oleh Biro KLI semula berjumlah 140 SOP dan kemudian menjadi 156 SOP. Manajemen Risiko merupakan kelengkapan lainnya bagi suatu organisasi yang andal dan moderen. Persentase penyerapan manajemen risiko adalah Perbandingan antara tahapan Manajemen Risiko yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah tahapan penerapan Manajemen Risiko berdasarkan PMK No. 191/PMK.09/2008. Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Biro KLI yang telah dilakukan pada tahun 2011 adalah 2 kali assessment. Assessment pertama dilakukan pada semester pertama 2011 yang diawali dengan penyusunan Profil Risiko Biro KLI yang terdiri dari 7 formulir. Form 1 sampai dengan Form 5 disusun pada awal tahun, sementara pengisian Form 6 dan Form 7 dilakukan pada awal semester II tahun 2011. Assessment kedua dilakukan pada semester II tahun 2011.

(12) Pengelolaan anggaran yang optimal. Pengelolaan anggaran yang optimal dilaksanakan melalui peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan,

dan pertanggungjawaban. Penyerapan anggaran Biro KLI sampai dengan 31 Desember 2011 berdasarkan data SAU adalah 81,07 persen, yaitu sebanyak Rp27.518.942.120 dari yang dianggarkan sebesar Rp33.943.019.000, dengan rincian Belanja Barang sebesar Rp24.323.515.870 dan Belanja Modal sejumlah Rp3.186.426.250.

6.3. Pending Matters

Dengan berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi, maka terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat diselesaikan dengan tuntas oleh Biro KLI pada tahun 2011. Kegiatan-kegiatan yang tertunda ini akan terus dilanjutkan penyelesaiannya pada tahun 2012.(1) Sampai dengan akhir tahun 2011, masih terdapat 6 RUU di bidang keuangan yang belum selesai dibahas

bersama DPR.

Penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat6BAB

67

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

Tabel 6.7. RUU di Bidang Keuangan yang Belum Selesai Dibahas pada Tahun 2011

No. Judul RUU Pemrakarsa Keterangan

1. Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah Pemerintah Termasuk dalam Prolegnas

2. Jaring Pengaman Sistem Keuangan Pemerintah Termasuk dalam Prolegnas

3. Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pemerintah Termasuk dalam Prolegnas

4. Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pemerintah Termasuk dalam Prolegnas

5. Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara DPR Termasuk dalam Prolegnas

6. Lembaga Keuangan Mikro DPR Termasuk dalam ProlegnasSumber: Biro KLI

Beberapa rencana strategis yang akan dilakukan untuk menyelesaikan pending matters terkait RUU di bidang keuangan adalah:i. melakukan koordinasi internal dengan unit Eselon I terkait dengan tujuan agar unit Eselon I dimaksud

segera menyelesaikan RUU yang belum ditetapkan;ii. melakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait setelah ditetapkannya

UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; sertaiii. melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM dengan tujuan agar RUU yang

belum selesai dibahas dalam tahun 2011 dimasukkan dalam Prolegnas tahun 2012, yang rencananya akan direvisi pada bulan April 2012.

(2) Pada tahun 2011 direncanakan kegiatan pembangunan/pengembangan 8 modul aplikasi. Sampai dengan akhir tahun 2011, telah terealisasi 5 modul aplikasi, sedangkan 3 modul aplikasi yang belum selesai adalah:i. Modul aplikasi Sistem Informasi Dokumen;ii. Modul aplikasi Sistem Informasi Multimedia; daniii. Modul aplikasi Sistem Informasi Strategi Komunikasi.

(3) Pengembangan back end Perpustakaan.

68 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

7.1. Tugas dan Fungsi Biro Hukum

Sebagai salah satu bentuk pengejawantahan dari tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal, yang dapat dikatakan sebagai fungsi pembinaan dan pendukung, Biro Hukum merupakan unit kerja yang memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut merupakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Tugas Biro Hukum adalah mengkoordinasikan dan melaksanakan perumusan peraturan perundang-undangan dan memberikan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian. Sedangkan fungsi Biro Hukum adalah:1. menyelenggarakan perumusan dan penelaahan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan

pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang hukum:i. pajak, kepabeanan, dan cukai; ii. anggaran, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, perbendaharaan, dan penerimaan negara

bukan pajak;iii. kekayaan negara, perusahaan, dan lelang;iv. pengelolaan utang; sertav. jasa keuangan dan perjanjian;

Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Informasi Hukum

Penyusunan Peraturan Perundang-Undangandan Informasi Hukum7BAB

7

69

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

2. melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hukum; dan3. menyusun dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan perpustakaan

hukum termasuk pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Sejalan dengan hal tersebut, peran strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan tercermin dalam Visi Biro Hukum Tahun 2011, yaitu menjadi “Pusat Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Penelaahan Masalah Hukum, Pendokumentasian dan Pelayanan Informasi Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan lingkup tugas Kementerian Keuangan”. Berdasarkan Visi tersebut, Biro Hukum telah menetapkan Misi sebagai berikut:1. meningkatkan kemampuan, keahlian dan profesionalisme dalam penyusunan peraturan perundang-

undangan, penelaahan dan penyelesaian masalah hukum serta pelayanan informasi hukum di bidang keuangan dan kekayaan negara;

2. menciptakan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara dan meningkatkan transparansi dalam regulasi di bidang keuangan dan kekayaan negara;

3. membangun dan mengembangkan organisasi Biro Hukum berlandaskan pada tata kelola administrasi publik yang modern serta sesuai dengan perkembangan zaman;

4. membangun, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab;

5. memberikan layanan prima dan kredibel kepada seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan serta penelaahan dan penyelesaian masalah hukum; dan

6. membangun dan mengembangkan teknologi informasi layanan hukum dan peraturan perundang-undangan, termasuk sarana dan prasarana pendukung yang modern dan terintegrasi.

Dalam rangka penjabaran visi dan misi, Biro Hukum telah menetapkan tujuan/sasaran strategis dalam tiga persepektif, yaitu:1. stakeholder perspective dengan memberikan layanan secara optimal kepada para stakeholder, yaitu,

Menteri Keuangan, unit Eselon I, dan Kementerian/Lembaga di lingkungan Kementerian Keuangan dan Masyarakat Umum dalam rangka pemrosesan/penyelesaian Peraturan Menteri Keuangan dan permintaan Legal Opinion);

2. internal process perspective berupa telahaan hukum yang optimal, yakni dukungan aspek legal dalam rangka pemrosesan/penyelesaian telaahan hukum yang ditangani Biro Hukum dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang efektif, berupa layanan penemuan kembali peraturan perundang-undangan bidang keuangan dan kekayaan negara baik status, dasar hukum, dan hyperlink peraturan dengan memanfaatkan jaringan dan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian Keuangan serta pemberian pendapat hukum, berupa dukungan aspek legal dalam bentuk pemberian pendapat hukum terkait tugas dan fungsi Biro Hukum);

3. learning and growth perspective melalui pengembangan bagi unit internal di lingkungan Biro Hukum yang meliputi pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berintegritas, pengembangan organisasi yang handal dan modern dan pengelolaan anggaran yang optimal).

7.2. Kinerja Biro Hukum

Untuk memenuhi kebutuhan dan akuntabilitas, Biro Hukum sebagai suatu unit organisasi memerlukan pedoman/indikator yang menjadi batasan/ukuran untuk menjamin kepastian pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kinerja Biro Hukum selama tahun 2011 yang dapat diukur secara kuantitatif antara lain:1. waktu rata-rata penyelesaian Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan (PMK/KMK)

konten administratif, yakni 2,8 hari kerja;2. waktu rata-rata penyelesaian PMK/KMK konten kebijakan, yakni 4,05 hari kerja;3. waktu rata-rata penyelesaian legal opinion, yakni 100 persen;4. waktu rata-rata penyelesaian telaahan hukum, yakni 8,9 Hari Kerja;5. persentase penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kekayaan negara, yakni

100 persen;6. jumlah pengguna jaringan dokumentasi dan informasi hukum, yakni 1.510.036 pengakses;

70 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

7. persentase peraturan perundang-undangan yang terdokumentasi, yakni 100 persen;8. persentase pemenuhan undangan rapat dari unit/instansi lain, yakni 93,81 persen;9. persentase jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja, yakni 3,1 persen;10. jumlah uraian jabatan dan SOP yang dibuat/diperbaharui, yakni 7;11. jumlah sistem aplikasi baru/update yang digunakan, yakni 2; serta12. persentase penyerapan anggaran terhadap pagu Biro Hukum, yakni 60,12 persen.

Di samping itu, Biro Hukum telah pula melaksanakan beberapa kegiatan yang bersifat menunjang/mendukung dan ad hoc, yakni:1. pengkajian dan sinkronisasi perlakuan/pemberian fasilitas di bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai;2. koordinasi dalam rangka penelaahan yuridis di bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai; 3. kegiatan capacity building kontrak karya;4. inventarisasi dan perumusan peraturan pelaksanaan undang-undang di bidang perpajakan, kepabeanan,

dan cukai;5. asistensi terhadap usulan peruntukan barang hasil tegahan DJBC;6. koordinasi pengkajian dan penanganan permasalahan Dana Bagi Hasil (DBH) produksi batubara Kontraktor

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I;7. koordinasi penempatan PMK;8. evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang Tugas Pokok Kementerian Keuangan;9. jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Keuangan;10. pengembangan komputerisasi Sistem Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Keuangan;11. koordinasi Sistem Informasi Hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara di

lingkungan Kementerian Keuangan;12. koordinasi dalam rangka pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan di bidang

keuangan dan kekayaan negara;13. penerjemahan peraturan-peraturan di bidang pengelolaan utang pemerintah ke dalam Bahasa Inggris;14. In House Training untuk Legal Drafting, Contract Drafting, dan penyusunan Legal Opinion;15. koordinasi penerbitan Legal Opinion dan pertimbangan hukum di bidang pengelolaan utang; 16. diseminasi status penyelesaian obligasi lama;17. pengkajian perundang-undangan di bidang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan pembiayaan

syariah;18. penyusunan Program Legislasi Nasional;19. pengkajian hukum bidang jasa;20. kajian aspek hukum atas penyelenggaraan Dana Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS); 21. pengkajian penerbitan dokumen hukum dalam rangka pelaksanaan penjaminan pemerintah pembangunan

Program Listrik 10.000 MW; serta22. pengkajian hukum bidang penjaminan.

7.3. Hambatan dan Risiko

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, terdapat beberapa hambatan dan risiko berikut ini.1. Penerbitan PMK/KMK yang tidak memiliki dasar hukum yang tepat, karena tuntutan unit eselon I pengusul

untuk menerbitkan PMK/KMK dalam rangka menunjang pelaksanaan tugasnya.2. Penerbitan PMK/KMK yang tidak sinergi/harmonis/sinkron dengan peraturan perundang-undangan lain,

karena adanya kebutuhan dari unit eselon I pengusul PMK/KMK untuk memenuhi target yang dibebankan semata-mata hanya mendasarkan pada Undang-Undang yang menjadi tanggung jawab unit eselon I pengusul yang bersangkutan.

Penyusunan Peraturan Perundang-Undangandan Informasi Hukum7BAB

71

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

3. Penyelesaian peraturan perundang-undangan yang tidak tepat waktu, karena:i. pengusul menyampaikan draft PMK/KMK mendekati batas waktu usulan pemberlakuan peraturan;

danii. jumlah peraturan cukup banyak, sehingga waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk dilakukan

penelaahan.4. Pemberian pendapat hukum yang tidak tepat, karena:

i. pengaturan terkait permasalahan tersebut tidak jelas atau multi interprestasi;ii. kurangnya data pendukung yang diterima;iii. kurangnya pengetahuan di bidang teknis pelaksanaan di lapangan; daniv. penguasaan peraturan perundangan yang kurang optimal.

5. Pemberian Legal Opinion untuk perjanjian yang tidak akurat, karena:i. kurangnya data pendukung yang diterima dari pemohon; danii. kurangnya pengetahuan di bidang teknis, diantaranya bahasa, dan kurangnya penguasaan hukum

internasional di Biro Hukum.6. Terjadinya kesalahan redaksional terhadap informasi hukum yang dipublikasikan melalui website SJDIH

(Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum).

7.4. Langkah-Langkah Penanganan

Untuk menangani berbagai hambatan dan risiko telah ditempuh langkah-langkah penanganan berikut ini.1. Penerbitan PMK/KMK yang tidak memiliki dasar hukum yang tepat dengan mengkoordinasikan dengan

instansi terkait.2. Penerbitan PMK/KMK yang tidak sinergi/harmonis/sinkron dengan peraturan perundang-undangan lain

dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait.3. Penyelesaian peraturan perundang-undangan yang tidak tepat waktu, dengan:

i. berkoordinasi dengan unit terkait atau melakukan perbaikan SOP; danii. berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyampaian peraturan perundang-undangan

memperhatikan jangka waktu pemberlakuan.

72 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

4. Pemberian pendapat hukum yang tidak tepat, dengan:i. mempertimbangkan dampak dari pemberian pendapat hukum, sehingga diperlukan prinsip kehati-

hatian; sertaii. peningkatan kemampuan pegawai untuk menganalisis permasalahan dan penguasaan peraturan

perundang-undangan melalui pelatihan.5. Pemberian Legal Opinion untuk perjanjian yang tidak akurat dengan melakukan koordinasi dengan instansi

terkait.6. Terjadinya kesalahan redaksional terhadap informasi hukum yang dipublikasikan melalui website SJDIH

dengan melakukan pengecekan secara kolektif.

7.5. Surat Dinas dan Penyelesaian Peraturan Perundang-Undangan

Pada tahun 2011, jumlah surat masuk di Biro Hukum mencapai 11.940 surat, surat keluar berjumlah 1.008 surat, sedangkan nota dinas keluar berjumlah 1.529 nota dinas. Selain itu, masih terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi “pekerjaan rumah“ (pending matters) yang di-carry over pada tahun 2012. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah berikut ini.1. Rancangan Undang-Undang (RUU)

i. RUU tentang pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah;ii. RUU tentang Lelang;iii. RUU tentang Penilai;iv. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara;v. RUU tentang tentang Industri Pertahanan dan Keamanan;vi. RUU tentang Usaha Perasuransian;vii. RUU tentang Pasar Modal;viii. RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;ix. RUU tentang Keantariksaan;x. RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan;xi. RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro; sertaxii. RUU tentang Perubahan Harga Rupiah.

2. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)i. RPP tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha dan Kegiatan yang Diterima atau Diperoleh

Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;ii. RPP tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan;iii. RPP tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai serta Tata laksana Pemasukan dan

Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta di Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

iv. RPP tentang Fasilitas/Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Perlakuan Kepabeanan dan Cukai atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta yang Berada di Kawasan Ekonomi Khusus;

v. RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;vi. RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit

SBSN;vii. RPP tentang Penerima Bantuan Iuran;viii. RPP tentang Jaminan Kecelakaan Kerja; sertaix. RPP tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial

Pegawai Negeri Sipil.3. Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan yang Mengkoordinasikan Pemberantasan Rupiah

Palsu.

Penyusunan Peraturan Perundang-Undangandan Informasi Hukum7BAB

73

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

4. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK)i. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang

perubahan atas PMK Nomor 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi (RPMK Perubahan PMK 85);

ii. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyerahan Jasa Pengiriman Surat dengan Prangko yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai;

iii. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas KMK No. 231/KMK.03/ 2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk;

iv. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kriteria Jasa Penyediaan Tempat Parkir yang Termasuk dalam Jenis Jasa yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai;

v. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Keperluan Museum, Kebun Binatang, dan Tempat Lain Semacam itu yang Terbuka Untuk Umum, Serta Barang untuk Konservasi Alam;

vi. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai Atas Impor barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Keperluan Ibadah Untuk Umum, Amal Sosial, atau Kebudayaan;

vii. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk kepentingan Penganggulangan Bencana Alam;

viii. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Informasi Kepabeanan;ix. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Dihitung Sendiri oleh Wajib Pajak Secara Tunai;x. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas PMK No. 17/PMK.05/2007 tentang

Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari NPPP dan PP RDI Kepada BUMN/PT;xi. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Perusahaan

Perasuransian;xii. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan

Perusahaan Reasuransi;xiii. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas KMK No. 343/KMK.017/ 1998

tentang Iuran dan Manfaat Pensiun;xiv. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas KMK No. 509/KMK.06/2002 tentang

Laporan Keuangan Dana Pensiun;xv. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas KMK No. 510/KMK.06/2002

tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja;xvi. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas PMK No. 100/PMK.010/2007 tentang

Laporan Teknis Dana Pensiun;xvii. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas PMK No. 199/PMK.010/2008 tentang

Investasi Dana Pensiun;xviii. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan;xix. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT. Perusahaan

Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan; sertaxx. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Aset Eks Bank dalam Likuidasi oleh

Menteri Keuangan.

74 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

75

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

Merumuskan Strategi Organisasi Untuk Mencapai Sasaran

76 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Layanan Bantuan Hukum

Layanan Bantuan Hukum8BAB

8.1. Kebijakan 2011

Penyelenggaraan pemberian layanan bantuan hukum di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan upaya untuk melindungi dan menjamin hak para pegawai maupun unit atas keadilan dan persamaan hak di hadapan hukum. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan memiliki satu unit yang berfungsi sebagai pusat layanan bantuan hukum yaitu Biro Bantuan Hukum. Pemberian layanan tersebut merupakan salah satu cara untuk meminimalkan pengeluaran negara yang timbul dari tuntutan pihak ketiga kepada unit-unit di Kementerian Keuangan. Selain itu, pemberian bantuan hukum dapat berupa pendampingan kepada pegawai maupun mantan pegawai yang dimintai keterangan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun badan peradilan terkait dengan pelaksanaan tugas di Kementerian Keuangan.

Biro Bantuan Hukum berdiri sejak tahun 2006 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/ 2006 (jo. PMK No. 184/PMK.01/2010) tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. Biro Bantuan Hukum sebelumnya merupakan unit eselon III yang menjadi bagian dari Biro Hukum Sekretariat Jenderal yang memiliki dua unit eselon III, yaitu Bagian Bantuan Hukum I dan Bagian Bantuan Hukum II. Dengan semakin banyaknya beban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi, maka pada tahun 2009, Biro Bantuan Hukum melakukan penambahan satu unit eselon III, sehingga menjadi tiga bagian, yaitu Bagian Bantuan Hukum I, Bagian Bantuan Hukum II, dan Bagian Bantuan Hukum III dengan setiap bagian memiliki empat subbagian.

8

77

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

Biro Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum berupa pendampingan, penanganan perkara, dan pemberian telaahan/pertimbangan hukum kepada para pimpinan/pejabat/pegawai/ unit Kementerian Keuangan yang terkait dengan proses litigasi, baik dalam tahap pemeriksaan perkara pidana, perdata, tata usaha negara, uji materiil, dan perkara arbitrase nasional maupun internasional. Bantuan hukum diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Bantuan Hukum, yaitu bertindak selaku kuasa hukum Kementerian Keuangan.

Dengan semakin berkembangnya permasalahan hukum yang dihadapi Kementerian Keuangan saat ini, maka pada tahun 2011, Biro Bantuan Hukum memiliki kebijakan untuk mendorong performa pemberian layanan bantuan hukum kepada seluruh unit/pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Bantuan hukum diberikan secara maksimal terhadap penanganan perkara di Pengadilan, baik berupa perkara perdata, tata usaha negara (TUN), maupun uji materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Layanan hukum maksimal ditunjukkan dengan banyaknya jumlah perkara yang dimenangkan oleh Kementerian Keuangan di tiap jenis perkara. Selain menangani perkara di pengadilan, Biro Bantuan Hukum juga memaksimalkan pendampingan kepada seluruh pejabat/pegawai yang dimintakan keterangan sebagai saksi/ahli di Kejagung, Polri, atau KPK yang terkait tugas dan fungsi sebagai pejabat/pegawai di Kementerian Keuangan. Di samping itu, Biro Bantuan Hukum selalu siap dan sedia melaksanakan penugasan yang strategis dan penting, khususnya yang berhubungan dengan masalah hukum.

8.2. Kinerja Tahun 2011

Biro Bantuan Hukum mempunyai tugas untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Seluruh unit Eselon I di Kementerian Keuangan yang merupakan institusi pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan lembaga-lembaga lain, memiliki potensi mengalami permasalahan hukum pada saat menjalankan tugas dan fungsinya. Pemberian layanan bantuan hukum meliputi :1. penanganan bantuan hukum yang mengarah pada proses pengadilan;2. penanganan bantuan hukum yang sedang dalam proses pengadilan; dan3. penanganan bantuan hukum setelah adanya putusan pengadilan.

Penanganan bantuan hukum yang diberikan Biro Bantuan Hukum meliputi:1. bidang pidana yang mencakup pidana umum dan pidana korupsi;2. bidang perdata;3. bidang niaga;4. bidang TUN (Tata Usaha Negara);5. permohonan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi; dan6. permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung.

8.2.1. Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

a. Perkara Perdata

Selama tahun 2011, gugatan perdata yang paling banyak ditangani oleh Biro Bantuan Hukum adalah gugatan yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Hal ini dikarenakan DJKN memiliki instansi vertikal yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang memiliki tugas terkait dengan pelaksanaan lelang yang melibatkan beberapa pihak. Terlibatnya banyak pihak memperbesar kemungkinan terdapatnya salah satu pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas hingga akhirnya mengajukan gugatan hukum kepada pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk di dalamnya KPKNL sebagai pelaksana lelang.

Tercatat sebanyak 215 perkara perdata yang masuk dan ditangani oleh Biro Bantuan Hukum pada tahun 2011. Dari sejumlah perkara yang masuk tersebut, terdapat 143 perkara yang putus dan 128 perkara atau 89,5 persen diantaranya dimenangkan. Sementara itu, 72 perkara masih berproses di pengadilan tingkat pertama. Seluruh perkara yang telah diputuskan masih mendapat upaya hukum lebih lanjut, baik dari pihak Kementerian Keuangan maupun pihak lawan, dalam pengadilan tingkat banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

78 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

b. Perkara Tata Usaha Negara

Beragam kebijakan yang dihasilkan oleh para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan tidak jarang mendapat protes atau keberatan dari berbagai pihak yang akhirnya berujung pada tuntutan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tuntutan di PTUN dapat berupa tuntutan yang terkait dengan aspek-aspek kepegawaian maupun non kepegawaian. Tuntutan kepegawaian diajukan oleh pegawai Kementerian Keuangan yang misalnya tidak setuju dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat atau atasannya. Untuk tuntutan kepegawaian di PTUN yang diajukan oleh pegawai/pejabat atau mantan pegawai/pejabat kepada Menteri/Pejabat TUN tidak akan mendapat Bantuan Hukum dari Biro Bantuan Hukum, karena Biro Bantuan Hukum akan berada di pihak pejabat TUN yang dituntut. Sementara itu, untuk tuntutan non kepegawaian, contohnya berupa tuntutan dari sebuah perusahaan yang merasa dirugikan oleh Surat Keputusan atau pun peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai selaku pejabat TUN, maka Biro Bantuan Hukum akan memberikan layanan hukum kepada Dirjen Bea dan Cukai.

Gugatan yang masuk di PTUN selama tahun 2011 tercatat sebanyak 13 perkara. Seluruh perkara telah diputuskan dan sebanyak 9 perkara diantaranya dimenangkan oleh Kementerian Keuangan. Namun, seluruh perkara yang telah diputuskan tersebut, saat ini masih berproses di pengadilan tingkat banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Sebagai perbandingannya, pada tahun 2010, Biro Bantuan Hukum menangani 12 perkara di PTUN dan 9 perkara diantaranya dimenangkan oleh Kementerian Keuangan.

Gambar 8.2. Perkara TUN yang Ditangani Biro Bantuan Hukum pada Tahun 2010-2011

Sebagai perbandingannya, pada tahun 2010, Biro Bantuan Hukum menangani 154 perkara. Dari seluruh perkara yang masuk, sejumlah 121 perkara yang berhasil diputuskan dan 111 perkara atau 91,74 persen diantaranya dimenangkan. Adapun sebanyak 33 perkara masih dalam proses di pengadilan tingkat pertama.

Gambar 8.1. Perkara Perdata yang Ditangani Biro Bantuan Hukum pada Tahun 2010-2011

Sumber: Biro Bantuan Hukum.

Layanan Bantuan Hukum8BAB

Sumber: Biro Bantuan Hukum.

250

200

150

100

50

0

2010 2011

Proses

Kalah

Menang

14

12

10

8

6

4

2

0

2010 2011

Kalah

Menang

79

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

8.2.2. Perkara Uji Materiil

a. Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi

Salah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasan dalam perubahan UUD 1945 adalah prinsip negara hukum, seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin kompleksnya kehidupan masyarakat di era global, menuntut pengembangan prinsip-prinsip negara hukum. Dua isu pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Suatu negara hukum mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan mekanisme hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hirarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum. Dalam perspektif ini, maka pengujian undang-undang (judicial review) merupakan suatu mekanisme kontrol normatif terhadap norma hukum sebagai produk pembuat undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi sebagai norma hukum yang tertinggi.

Seiring dengan berkembangnya demokrasi di Indonesia, setiap warga negara, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik/privat, atau pun lembaga negara yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terkait dengan hal ini, Biro Bantuan Hukum juga memiliki tugas untuk memberikan bantuan hukum penanganan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Bantuan hukum akan diberikan apabila Kementerian Keuangan terkait atau mendapatkan kuasa dari Presiden untuk menangani perkara uji materiil dimaksud. Layanan bantuan hukum yang diberikan oleh Biro Bantuan Hukum berupa penyusunan keterangan pemerintah atas permohonan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan, serta pendampingan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Dalam menyusun keterangan pemerintah atas permohonan pengujian undang-undang, Biro Bantuan Hukum berkoordinasi dengan unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan, instansi pemerintah terkait, serta Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan kuasa tetap Presiden untuk penanganan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Selain berkoordinasi dengan instansi pemerintah, Biro Bantuan Hukum terkadang juga meminta pendapat hukum dari akademisi atau ahli di bidang Hukum untuk memperkaya isi keterangan pemerintah atas permohonan pengujian undang-undang yang disusun. Dengan berkoordinasi dan mengumpulkan pendapat, keterangan pemerintah atas permohonan pengujian undang-undang yang disusun oleh Biro Bantuan Hukum menjadi lebih tepat sasaran dan mampu menjelaskan persoalan dari berbagai sudut pandang.

Selama tahun 2011, Biro Bantuan Hukum menangani 10 permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Dari seluruh permohonan tersebut terdapat 5 permohonan yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi sedangkan sebanyak 5 permohonan sampai dengan tahun 2011 berakhir, masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi.

80 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

No. Nomor Perkara Pemohon Pokok Perkara Keterangan

1. 22/PUU-IX/2011 Fachri Alamudie Permohonan Hak Uji Materiil atas Pasal 2 ayat (2) huruf b UU No.20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No.21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan terhadap UUD 1945.

Putusan tanggal 26 April 2011(Permohonan ditolak)

2. 23/PUU-IX/2011 Hagus Susanto Permohonan Hak Uji Materiil atas Pasal 6 UU No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai terhadap UUD 1945

Putusan tanggal 20 Juli 2011 (Permohonan ditolak)

3. 25/PUU-IX/2011 Hasanuddin Permohonan Hak Uji Materiil atas Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun terhadap UUD 1945

Putusan tanggal 13 Oktober 2011 (Permohonan ditolak)

4. 28/PUU-IX/2011 Teguh Satya Bhakti Permohonan Pengujian UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap UUD 1945

Dalam proses pemeriksaan

5. 31/PUU-IX/2011 Harry Mulyono selaku Kurator PT. Anita Vira Andika

Permohonan Hak Uji Materiil atas Pasal 85 ayat (2) Huruf a butir 1 dan Pasal 87 ayat (2) huruf a UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD 1945

Permohonan dicabut tanggal 20 Juni 2011

6. 44/PUU-IX/2011 Dr. K.H. Zulkifli Muhadi

Permohonan Hak Uji Materiil atas Pasal 160 ayat (2) huruf c UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemda sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (2) huruf c UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 31 C ayat (1) UU No.7 Tahun 1983 tentang PPH sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan UU No.36 Tahun 2008 terhadap UUD 1945

Dalam proses pemeriksaan

7. 52/PUU-IX/2011 Asosiasi Pemilik Lapangan Golf Indonesia, dkk

Permohonan Uji Materiil atas Pasal 42 ayat (2) Huruf 9 UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD 1945

Dalam proses pemeriksaan

8. 60/PUU-IX/2011 Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)

Permohonan Uji Materiil atas UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.10 Tahun 2010 tentang APBN tahun 2011 terhadap UUD 1945

Putusan tanggal 28 Desember 2011 (Permohonan ditolak)

Tabel 8.1. Daftar Perkara Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi yang Ditangani Biro Bantuan Hukum pada Tahun 2011

Layanan Bantuan Hukum8BAB

81

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

b. Uji Materiil di Mahkamah Agung Jauh sebelum adanya pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003, pengujian

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung telah ada, yaitu sejak tahun 1970. Pada tahun 1970-an dimulai perdebatan terbuka dan sekaligus pertama kali diatur wewenang untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dalam suatu undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Pembahasan dan perdebatan menunjukkan bahwa pengujian peraturan perundang-undangan memiliki posisi penting dalam mewujudkan prinsip negara hukum yang demokratis.

Kementerian Keuangan sebagai salah satu lembaga negara yang menerbitkan peraturan perundang-undangan sering mendapatkan permohonan uji materiil terhadap peraturan yang dikeluarkan. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada seluruh unit di Kementerian Keuangan, Biro Bantuan Hukum membantu menangani perkara uji materiil peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang di Mahkamah Agung. Pelayanan yang diberikan oleh Biro Bantuan Hukum berupa penyusunan jawaban atas permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diajukan oleh pemohon di Mahkamah Agung. Sama halnya dengan penanganan permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi, dalam menangani masalah permohonan uji materiil di Mahkamah Agung, Biro Bantuan Hukum juga berkoordinasi dengan unit terkait di Kementerian Keuangan, instansi pemerintah terkait, serta Kejaksaan Agung.

Selama tahun 2011, Biro Bantuan Hukum telah menangani 3 permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Dari ke-3 permohonan tersebut, terdapat 1 permohonan yang ditolak, sedangkan 2 permohonan masih menunggu putusan Mahkamah Agung. Dalam menangani permohonan uji materiil di Mahkamah Agung, Biro Bantuan Hukum beberapa kali berkoordinasi dengan unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu:1. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada saat menangani Permohonan

Hak Uji Materiil atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya; dan

2. Badan Kebijakan Fiskal pada saat menangani permohonan uji materiil atas PMK Nomor 56/PMK.011/2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Import Produk Kawat Seng.

3. Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat menangani Permohonan Hak Uji Materiil atas PMK No.167/PMK.011/2011 tentang Perubahan ketiga atas PMK No. 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau terhadap UU No.11 Tahun 1995 tentang Cukai.

9. 71/PUU-IX/2011 Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu (MRKTB)

Permohonan Uji Materiil atas UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap UUD 1945

Dalam proses pemeriksaan

10. 77/PUU-IX/2011 PT Sarana Aspalindo, dkk

Permohonan Uji Materiil atas UU No 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) terhadap UUD 1945

Dalam proses pemeriksaan

No. Nomor Perkara Pemohon Pokok Perkara Keterangan

Sumber: Biro Bantuan Hukum.

82 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

8.2.3. Pendampingan

Pejabat atau pegawai di Kementerian Keuangan sering mendapat panggilan sebagai saksi atau ahli atas suatu perkara pidana yang berkaitan dengan tugas yang dimiliki. Sebagai pusat pelayanan bantuan hukum dan penanganan masalah hukum di Kementerian Keuangan, Biro Bantuan Hukum memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada para pejabat atau pun pegawai yang mendapatkan masalah hukum atau pun panggilan dari Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan badan peradilan. Bantuan hukum yang diberikan berupa:1. nasihat hukum, khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi atau tersangka dan/atau terdakwa dalam

setiap tahapan pemeriksaan;2. konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana umum dan korupsi;3. pemberian pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi, ahli,

tersangka dan/atau terdakwa;4. bantuan menyusun/menyiapkan materi tertulis untuk kepentingan kesaksian;5. bantuan menyiapkan saksi dan alat bukti bagi tersangka guna kepentingan pembelaan, serta 6. pendampingan saksi dan ahli di Polri dan/ atau Kejaksaan.

Pemberian bantuan hukum ini juga bisa diberikan kepada pejabat atau pegawai yang telah pensiun dengan catatan panggilan yang ditujukan kepadanya terkait penugasan yang dilakukannya selama menjadi pejabat atau pegawai di Kementerian Keuangan.

Biro Bantuan Hukum telah memberikan bantuan hukum berupa pendampingan sebanyak 159 kali sepanjang tahun 2011. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Bantuan Hukum selalu berkoordinasi dengan pejabat atau pegawai yang bersangkutan, serta dengan pihak Polri atau Kejaksaan yang memanggil. Pejabat yang paling banyak mendapat layanan pendampingan adalah pejabat yang menangani Gedung Kekayaan Negara di Semarang, disusul berturut-turut oleh pejabat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta pejabat dari Direktorat Jenderal Anggaran.

Tabel 8.2. Daftar Permohonan Uji Materiil di Mahkamah Agung yang ditangani oleh Biro Bantuan Hukum pada Tahun 2011

No. Nomor Perkara Pemohon Pokok Perkara Keterangan

1. 20 P/HUM/2011 Pengurus Besar Persatuan Wredatama

Permohonan Hak Uji Materiil atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda / Dudanya

Putusan tanggal 20 Juli 2011 Permohonan ditolak

2. 29 P/HUM/2011 Slamet Wahyudi (Direktur CV Putra Jaya)

Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap PMK tanggal 23-3-2011 No 56/PMK.011/2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Import Produk Kawat Seng Terhadap UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam proses pemeriksaan

3. 46 P/HUM/2011 FORMASI Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap PMK No.167/PMK.011/2011 tanggal 9 November 2011 tentang Perubahan ketiga atas PMK no.181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau terhadap UU No.11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Dalam proses pemeriksaan

Sumber: Biro Bantuan Hukum.

Layanan Bantuan Hukum8BABLayanan Bantuan Hukum8BABLayanan Bantuan Hukum8BAB

83

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

8.3. Risiko Fiskal terkait Permasalahan Hukum yang Ditangani

Seluruh pelayanan bantuan hukum yang diberikan oleh Biro Bantuan Hukum kepada seluruh unit di Kementerian Keuangan memiliki tujuan utama yaitu untuk meminimalisasi kerugian negara. Permasalahan-permasalahan hukum yang ditangani oleh Biro Bantuan Hukum sebagian besar memiliki potensi risiko fiskal dikarenakan adanya tuntutan ganti rugi. Disisi lain, perkara-perkara tersebut juga memiliki potensi penerimaan negara yang apabila berhasil dimenangkan oleh Biro Bantuan Hukum akan berdampak positif terhadap perekonomian negara kita. Berikut rekapitulasi risiko fiskal yang mungkin muncul terkait penanganan masalah hukum di Kementerian Keuangan yang ditangani oleh Biro Bantuan Hukum.

Tabel 8.3. Risiko Fiskal Penanganan Perkara di Biro Bantuan Hukum Tahun 2011

Tahun Jumlah PerkaraRisiko Fiskal

Potensi Penerimaan Negara Potensi Pengeluaran Negara(Tuntutan Ganti Rugi Pihak Ketiga)

2011 351 Rp13.413.896.643,40 Rp 153.489.733.422.372,56

USD3,789,999.22 USD361,672,831.45Sumber: Biro Bantuan Hukum

8.4. Pending Matters

Pending matters pada Biro Bantuan Hukum sebagian besar terkait dengan penanganan perkara yang belum tuntas atau inkracht hingga akhir tahun 2011. Penugasan kepada Biro Bantuan Hukum yang sebagian besar tergantung dengan institusi lain, dalam hal ini lembaga peradilan, menyebabkan tidak memungkinkan suatu perkara yang masuk di tahun 2011 dapat langsung selesai dalam 1 tahun. Sebagai contoh, pada penanganan perkara perdata dan TUN, setiap perkara yang diputuskan pada pengadilan tingkat pertama, belum bisa dikatakan selesai apabila masih ada upaya hukum lebih lanjut baik dari pihak penggugat maupun tergugat. Upaya hukum yang bisa diambil mulai dari tingkat banding, kemudian kasasi, hingga peninjauan kembali. Berikut ini adalah perkara-perkara yang masih berproses hingga akhir tahun 2011.1. Perkara perdata sebanyak 72 perkara yang masih berproses di pengadilan tingkat pertama, 78 perkara yang

berproses di tingkat banding, 9 perkara yang berproses di tingkat kasasi, dan 3 perkara yang berproses di tingkat peninjauan kembali

2. Perkara TUN sebanyak 3 perkara yang masih berproses di tingkat banding dan 4 perkara yang berproses di tingkat kasasi.

3. Dua perkara arbitrase di lembaga arbitrase internasional, di mana Pemerintah Indonesia digugat oleh 2 orang Warga Negara Asing (WNA). Gugatan arbitrase ini terkait permasalahan Bank Century, hingga akhir 2011, perkara arbitrase ini masih berproses.

84 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

9.1. Perencanaan Barang Milik Negara9.1.1. Penyusunan Peraturan Di Bidang Perencanaan Barang Milik Negara

Perencanaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan suatu kegiatan di mana suatu unit atau instansi berkewajiban merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Dalam rangka menjalankan siklus pengelolaan BMN yang utuh seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, Biro Perlengkapan selaku pengelola BMN Kementerian Keuangan berkewajiban untuk melaksanakan sebuah siklus pengelolaan BMN secara utuh dan berkesinambungan.

Pada tahun 2011, Biro Perlengkapan menargetkan penyelesaian 3 peraturan di bidang Perencanaan BMN lingkup Kementerian Keuangan. Ketiga peraturan yang telah disampaikan oleh Biro Perlengkapan kepada Sekretaris Jenderal melalui Nota Dinas Nomor: ND-729/SJ.7/2011 tanggal 21 November 2011 adalah:(1) konsep Surat Edaran tentang Standar Luas Tanah, Bangunan, dan Ruang Kerja Kantor di Lingkungan

Kementerian Keuangan;(2) konsep Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara di Lingkungan

Kementerian Keuangan; serta

Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara

Pengelolaan Barang Milik / Kekayaan Negara9BAB

9

85

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

(3) konsep Surat Edaran tentang Pedoman Perencanaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.

9.1.2. Penyelesaian Data Perencanaan Barang Milik Negara Strategis

Perencanaan BMN Strategis di lingkungan Kementerian Keuangan perlu oleh data yang akurat. Selama periode Januari hingga Desember 2011, Biro Perlengkapan telah melakukan verifikasi terhadap data aset masing-masing unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Mengingat cakupan wilayah kerja Kementerian Keuangan yang luas, yakni Seluruh Indonesia, maka verifikasi baru dapat dilaksanakan di beberapa kota, yakni Kuningan, Cirebon, Metro, Semarang, Padang, Medan, Dumai, Makassar, Surabaya, Pontianak, Palembang, dan Bandung. Terkait pancapaian target kinerja, selama periode yang sama telah dilakukan verifikasi sebesar 35,7 persen dari 10 persen data aset strategis Kementerian Keuangan yang ditargetkan.

9.2. Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang Milik Negara

Kegiatan ini terkait dengan salah satu tugas dan fungsi Biro Perlengkapan, yaitu pembinaan, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada para pejabat/staf Kementerian Keuangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa, sehingga para pejabat/staf memiliki kemampuan yang cukup untuk melaksanakan kegiatan pengadaan di unit kerjanya masing-masing. Setelah pada awalnya dibekali dengan teori dan kasus, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa (PBJ), yang merupakan syarat yang harus dimiliki oleh setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan bergabung dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP)/panitia/pejabat pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Soal dan pemrosesan data ujian dilaksanakan langsung oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Pada tahun 2011, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 10 kali dengan rincian berikut ini.(1) Pelaksanaan di Jakarta sebanyak 2 kali dalam bentuk pembinaan/bimbingan teknis.

i. Pada tanggal 11-13 Februari 2011 bertempat di Hotel Merlynn Park, Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 31 Jakarta, dengan jumlah peserta sebanyak 35 orang. Jumlah peserta yang lulus dan berhak mendapatkan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sebanyak 24 orang.

ii. Pada tanggal 19-21 Oktober 2011 bertempat di Hotel Ibis Mangga Dua, Jl. Pangeran Jayakarta Raya No. 73 Jakarta, dengan jumlah peserta sebanyak 53 orang. Jumlah peserta yang lulus dan berhak mendapatkan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sebanyak 15 orang.

(2) Pelaksanaan di Surabaya sebanyak 2 kali.i. Pada tanggal 9-11 Maret 2011 bertempat di Aula GKN Surabaya I, Jl. Indrapura No.5 Surabaya, dengan

jumlah peserta sebanyak 71 orang. Jumlah peserta yang lulus dan berhak mendapatkan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sebanyak 63 orang.

ii. Pada tanggal 27-29 Juli 2011 bertempat di Aula GKN Surabaya II, Jl. Dinoyo No. 111 Surabaya, dengan jumlah peserta sebanyak 71 orang. Jumlah peserta yang lulus dan berhak mendapatkan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sebanyak 23 orang.

(3) Pelaksanaan di Bandung sebanyak 1 kali, yaitu pada tanggal 16-18 Maret 2011 bertempat di Aula GKN Bandung, Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung, dengan jumlah peserta sebanyak 59 orang. Jumlah peserta yang lulus dan berhak mendapatkan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sebanyak 30 orang.

(4) Pelaksanaan di Yogyakarta sebanyak 1 kali, yaitu pada tanggal 29-31 Maret 2011 bertempat di Aula GKN Yogyakarta, Jl. Kusumanegara No. 9 Yogyakarta, dengan jumlah peserta sebanyak 67 orang. Jumlah peserta yang lulus dan berhak mendapatkan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sebanyak 35 orang.

(5) Pelaksanaan di Palembang sebanyak 1 kali, yaitu pada tanggal 13-15 April 2011 bertempat di Aula GKN Palembang, Jl. K. A. Rivai No. 4 Palembang, dengan jumlah peserta sebanyak 35 orang. Jumlah peserta yang lulus dan berhak mendapatkan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sebanyak 5 orang.

(6) Pelaksanaan di Denpasar sebanyak 1 kali, yaitu pada tanggal 27-29 April 2011 bertempat di Aula GKN Denpasar, Jl. Dr. Kusumaatmaja Denpasar, dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang. Jumlah peserta yang lulus dan berhak mendapatkan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sebanyak 29 orang.

86 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

(7) Pelaksanaan di Manado sebanyak 1 kali, yaitu pada tanggal 23-25 Juni 2011 bertempat di Aula GKN Manado, Jl. Bethesda No 6-8 Manado, dengan jumlah peserta sebanyak 52 orang. Jumlah peserta yang lulus dan berhak mendapatkan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sebanyak 24 orang.

(8) Pelaksanaan di Banda Aceh sebanyak 1 kali, yaitu ada tanggal 27-29 September 2011 bertempat di Aula GKN Banda Aceh, Jl. Teuku Cik Ditiro Banda Aceh, dengan jumlah peserta sebanyak 75 orang. Jumlah peserta yang lulus dan berhak mendapatkan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sebanyak 15 orang.

Untuk indikator kinerja, target yang ditetapkan adalah 120 orang lulus sertifikasi PBJ. Pada tahun 2011, total kelulusan tercatat sebanyak 263 orang, yang berarti melampaui target yang ditetapkan.

9.3. Pengelolaan Barang Milik Negara9.3.1. Pensertifikatan Barang Milik Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengamanatkan pengamanan terhadap BMN, baik secara administrasi, hukum, maupun fisik. Salah satu bentuk pengamanan adalah dengan menertibkan BMN yang dikuasai oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, terutama aset strategis berupa tanah dan bangunan.

Kebijakan pengamanan BMN, yakni pensertifikatan berupa tanah Kementerian Keuangan yang belum memiliki dokumen pemilikan (sertifikat), muncul terkait dengan kebijakan Menteri Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan Negara yang melakukan inventarisasi seluruh aset Kementerian/Lembaga di seluruh Indonesia. Terkait tugas tersebut, Sekretariat Jenderal cq Biro Perlengkapan melakukan inventarisasi terhadap aset berupa tanah Kementerian Keuangan. Dari total jumlah tanah Kementerian Keuangan sebanyak 2720 lokasi, baru sejumlah 1467 lokasi tanah yang memiliki sertifikat, sehingga masih terdapat 1253 lokasi tanah yang belum tersertifikasi atau berada dalam sengketa.

Mengingat tanah Kementerian Keuangan yang belum memiliki sertifikat cukup banyak, maka Biro Perlengkapan selaku pengelola BMN melaksanakan koordinasi terkait proses pensertifikatan tanah Kementerian Keuangan. Pada periode Januari-Desember 2011, Biro Perlengkapan telah menyelesaikan 30 proses pensertifikatan tanah, dengan rincian sebagai berikut:(1) tanah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebanyak 6 sertifikat;(2) tanah Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 11 sertifikat;(3) tanah Sekretariat Jenderal sebanyak 7 sertifikat(4) tanah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebanyak 4 sertifikat;(5) tanah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebanyak 1 sertifikat; dan(6) tanah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang sebanyak 1 sertifikat.

Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) di lingkungan Sekretariat Jenderal telah melakukan inventarisasi aset-aset strategis yang masih memerlukan penanganan yang lebih serius dan intensif, karena mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Namun, di sisi lain, terdapat aset-aset yang seharusnya tidak tercatat di dalam SIMAK BMN, karena sudah beralih hak/ kepemilikannya, sehingga seharusya telah dihapus dari SIMAK BMN. Aset-aset yang masih tercatat tersebut menimbulkan “penggelembungan aset”. Berdasarkan hasil inventarisasi, aset-aset yang dimaksud adalah berikut ini.

1. Tanah di Komplek Kementerian Keuangan, Karang Tengah Kota Tangerang (Luas ±16.190 m2)a. Kronologis

Pada tahun 1975, rencana awal pembebasan tanah di Karang Tengah Kota Tangerang yang dulu dikenal dengan Komplek Departemen Keuangan Ciledug adalah seluas kurang lebih 262.340 m2. Kemudian pada tahun 1992, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang melakukan pengukuran terhadap tanah di komplek tersebut yang dituangkan di dalam Gambar Situasi tahun 1992. Luas tanah yang tercatat hanya 222.550 m2.

Pada tahun 2007, Tim Sertifikasi Sekretariat Jenderal di bawah koordinasi Biro Perlengkapan mengajukan sertifikasi atas tanah dimaksud. Namun, berdasarkan Keputusan BPN Pusat Nomor 12-HP-BPN-RI-2007 tanggal 19 September 2007 tentang Ijin pelepasan Hak, sertifikat tanah yang diterbitkan hanya seluas 206.360 m2. Dari luas

Pengelolaan Barang Milik / Kekayaan Negara9BAB

87

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

tersebut , telah diterbitkan sertifikat tanah oleh Kantor Sertifikat Hak Pakai Nomor 16 Tahun 2007 atas nama Kementerian Keuangan seluas 204.679 m2 dan sisanya seluas 1.679 m2 atas nama penghuni rumah dinas Golongan III dan telah mengajukan sertifikasi. Berdasarkan hal tersebut, masih terdapat tanah yang belum diterbitkan ijin pelepasan hak seluas sekitar 16.190 m2 (222.550 m2 – 206.360 m2). Dalam perkembangannya, di atas tanah yang belum bersertifikat ini, telah berdiri bangunan yang didirikan oleh pihak lain. Bahkan berdasarkan informasi dari Lurah Karang Tengah, terdapat sebagian tanah yang sudah diterbitkan sertifikatnya oleh Kantor Pertanahan Tangerang.b. Upaya Yang Telah Dilakukan

Untuk mengatasi masalah tersebut telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:(1) Biro Umum bersama dengan Biro Bantuan Hukum dan Biro Perlengkapan melakukan koordinasi untuk

menetapkan langkah-langkah maupun strategi yang akan digunakan;(2) melakukan koordinasi dan klarifikasi kepada pihak Kantor Pertanahan Kota Tangerang; serta(3) menelusuri kembali dokumen pembebasan tanah dan mencari informasi dari para nara sumber yang

dianggap mengetahui proses pembebasan maupun proses sertifikasi.

c. Kendala Yang Dihadapi Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian masalah ini adalah belum lengkapnya dokumen pendukung

dan kurangnya nara sumber yang mengetahui secara pasti mengenai proses pembebasan maupun batas tanah, karena banyak yang sudah meninggal atau keberadaannya tidak/belum diketahui.

d. SaranHal-hal yang dapat disarankan adalah:

(1) mengajukan sertifikasi dengan dokumen yang sudah ada; dan(2) mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kota Tangerang untuk membatalkan sertifikat yang

sudah diterbitkan di atas tanah yang masih bersengketa tersebut.

2. Rumah dan Tanah di Jalan Kalasan Nomor IV/B, Menteng, Jakarta Pusat (Luas ± 272 m2)a. Kronologis

Pada awalnya, rumah di Jalan Kalasan Nomor IV/B, Menteng Jakarta Pusat, adalah rumah negara yang sudah menjadi Rumah Negara Golongan III dan telah dibalik nama oleh Bapak Soegito Sastromidjojo dengan status kepemilikan Hak Guna Bangunan (SHGB Nomor 263/Pegangsaan). Namun, karena Bapak Soegito Sastromidjojo juga mendapat Rumah Negara di Jalan Benda, Kemang Jakarta Selatan, maka yang bersangkutan menyerahkan rumah di Jalan Kalasan Nomor IV/B, Menteng Jakarta Pusat kepada Kementerian Keuangan c.q. Sekretariat Jenderal sesuai dengan Berita Acara tanggal 11 Maret 1991.

Rumah tersebut kemudian kembali ditetapkan sebagai rumah Negara Golongan II berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 662/KM.1/1991 tanggal 16 Nopember 1991. Rumah kemudian dihuni oleh Sdr.

88 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Bambang Kusumanto berdasarkan Surat Penunjukan Rumah Dinas (SPRD) Nomor SPRD-392/SJ.8/1992 tanggal 24 Januari 1992. Hingga saat ini, tanah dan rumah tersebut belum dibalik nama atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Keuangan.

b. Upaya Yang Telah DilakukanBeberapa upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

(1) mencabut Surat Penunjukan Rumah Dinas Rumah yang bersangkutan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.1/2011 tanggal 31 Januari 2011;

(2) Biro Bantuan Hukum telah melakukan upaya persuasif agar yang bersangkutan mengembalikan rumah tersebut; dan

(3) sehubungan dengan yang bersangkutan akan memasuki usia pensiun, maka telah disampaikan kepada unit kerja/instansi yang bersangkutan untuk mengosongkan/menyerahkan rumah tersebut.

c. Kendala Yang Dihadapi Upaya yang ditempuh menghadapi kendala sebagai berikut:

(1) yang bersangkutan merasa bahwa rumah tersebut adalah hibah dari Bapak Soegito Sastromihardjo; serta(2) informasi dari Kantor Pertanahan Jakarta Pusat bahwa tanah dan rumah negara tersebut telah dibalik

nama atas nama Sdr. Bambang Kusumanto (menjadi sertifikat hak milik).

d. SaranUntuk menangani permasalahan, disarankan agar:

(1) mengajukan sertifikasi ke Kantor Pertanahan Jakarta Pusat dengan dokumen-dokumen yang ada di Biro Umum dan Biro Perlengkapan; serta

(2) dilakukan upaya hukum kepada yang bersangkutan dan mengajukan permohonan pembatalan sertifikat hak milik atas tanah tersebut.

3. Rumah di Jalan Sakti VI Nomor 4, 6, dan 8, Kemanggisan, Jakarta Barat

Pengelolaan Barang Milik / Kekayaan Negara9BAB

a. Kronologis Rumah di Jalan Sakti merupakan aset

Sekretariat Jenderal yang dibangun di atas tanah milik Direktorat Jenderal Pajak. Saat ini, rumah tersebut dihuni oleh mantan pejabat/pensiunan pegawai dan ahli warisnya dengan rincian berikut ini.(1) Rumah di Jalan Sakti VI No. 4 ditempati

oleh P. Simanjuntak (Pensiunan Ditjen Pajak).

(2) Rumah di Jalan Sakti VI No. 6 ditempati oleh Hebron Sinaga (Pensiunan BPPK).

89

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

(3) Rumah di Jalan Sakti VI No. 8 ditempati oleh Ahli Waris Zakaria Harahap (Pensiunan DJPKN/BPKP).

Para penghuni tersebut mengakui bahwa rumah yang ditempati tersebut adalah milik negara c.q. Kementerian Keuangan.

b. Upaya Yang Telah Dilakukan Biro Umum telah menyampaikan

beberapa surat kepada masing-masing penghuni rumah negara tersebut.

(1) Surat Nomor S-53/SJ.8/2011 tanggal 17 Januari 2011 yang ditujukan kepada P. Simanjuntak (penghuni rumah di Jalan Sakti VI No. 4, Kemanggisan, Jakarta Barat).

(2) Surat Nomor S-54/SJ.8/2011 tanggal 17 Januari 2011 yang ditujukan kepada Hebron Sinaga (penghuni rumah di Jalan Sakti VI No. 6, Kemanggisan, Jakarta Barat).

(3) Surat Nomor S-55/SJ.8/2011 tanggal 17 Januari 2011 yang ditujukan kepada Ahli Waris Zakaria Harahap (penghuni rumah di Jalan Sakti VI No. 8, Kemanggisan, Jakarta Barat)

c. Kendala Yang Dihadapi Kendala-kendala yang dihadapi adalah:

(1) dokumen-dokumen yang terkait dengan pembangunan rumah dan surat ijin penghunian rumah sampai saat ini belum diketahui keberadaannya; serta

(2) rumah telah dihuni cukup lama dan penghuni sudah melakukan renovasi, sehingga terdapat kemungkinan pihak penghuni meminta ganti rugi.

d. SaranDua hal yang disarankan:

(1) diperlukan koordinasi secara intensif dengan Direktorat Jenderal Pajak maupun dengan unit kerja terkait; dan

(2) apabila memungkinkan, rumah tersebut diserahkan ke Direktorat Jenderal Pajak.

4. Tanah dan Rumah di Jalan Tanjung Nomor 34, Menteng, Jakarta Pusat a. Kronologis

Tanah dan rumah di Jalan Tanjung No. 34, Menteng, Jakarta Pusat diperoleh dari PT. Pertamina (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tahun 2008. Luas tanah berkisar 1.076 m2 dan luas bangunan sekitar 337 m2. Sampai saat ini, tanah tersebut belum dapat disertifikatkan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Keuangan.

b. Upaya Yang Telah Dilakukan Beberapa upaya yang telah dilakukan

adalah:(1) mencatat tanah dan rumah tersebut

sebagai aset Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; serta(2) menyampaikan kepada PT. Pertamina (Persero) melalui Surat No. S-970/SJ/2011 tanggal 27 April 2011 agar

menyampaikan dokumen kepemilikan rumah dan tanah tersebut, namun, PT Pertamina (Persero) hanya dapat menyampaikan fotokopi Surat Keputusan Presidium Kabinet Dwikora No.Aa/D/161/1965 tanggal 31 Desember 1965 tentang Pemberian Persetujuan atas Pokok-Pokok Persetujuan dan Persetujuan Tambahan dengan PT. Shell Indonesia.

90 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

c. Kendala Yang Dihadapi Kendala yang dihadapi adalah:

(1) dokumen kepemilikan dari PT. Pertamina (Persero) hanya berupa fotokopi Surat Keputusan Presidium Kabinet Dwikora No. Aa/D/161/1965 tanggal 31 Desember 1965 tentang Pemberian Persetujuan atas Pokok-Pokok Persetujuan dan Persetujuan Tambahan dengan PT. Shell Indonesia; dan

(2) timbul biaya dalam proses sertifikasi yang menurut peraturan yang berlaku tidak dapat dipertanggungjawabkan.

d. SaranUntuk mengatasi kendala yang dihadapi, maka disarankan:

(1) segera diajukan sertifikasi pada tahun 2012 dengan dokumen kepemilikan yang ada di Biro Umum; dan(2) melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat untuk

mempercepat proses sertifikasi.

5. Tanah di Jalan Teuku Umar Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat a. Kronologis

Tanah ini berasal dari Pelepasan dan Penyerahan Hak Milik ex Kedutaan Besar Uni Soviet pada tahun 1985 yang dilakukan oleh Wakil Kepala Perwakilan Kedubes Uni Soviet dan Direktur Pembinaan Kekayaan Negara. Luas tanah sekitar 1.605 m2 dan diatasnya terdapat bangunan seluas kurang lebih 694 m2.

Pada tanggal 28 Oktober 1993, rumah tersebut diserahkan pemanfaatannya kepada Panglima Kodam Jaya dengan Berita Acara Nomor BA-3/A/90/1993 untuk digunakan sebagai rumah dinas Panglima Kodam Jaya.

b. Upaya Yang Telah DilakukanBiro Umum telah melakukan koordinasi dengan unit terkait, yaitu antara lain Biro Perlengkapan, Biro

Hukum, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

c. Kendala Yang Dihadapi Kendala yang dihadapi adalah:

(1) rumah tersebut telah direnovasi total dan masih dikuasai oleh TNI Angkatan Darat serta masih digunakan sebagai Rumah Dinas Pangliman Kodam Jaya; dan

(2) berdasarkan informasi dari Surat Dirjen Kekayaan Negara Nomor S-811/KN/2007 tanggal 26 Juni 2007 bahwa pada tanggal 24 Februari 2004 telah diadakan pembahasan antara Sekretariat Jenderal dengan Panglima Kodam Jaya dan disepakati bahwa tanah dan bangunan tersebut akan diserahkan ke Kodam Jaya.

d. SaranDisarankan bahwa:

(1) apabila akan digunakan kembali oleh Kementerian Keuangan c.q. Sekretariat Jenderal, perlu dilakukan pembicaraan secara intensif antara Pimpinan Kementerian Keuangan dengan Pimpinan TNI; dan

(2) apabila tidak akan digunakan lagi oleh Kementerian Keuangan, sebaiknya dilakukan alih status penggunaan dari Kementerian Keuangan kepada TNI, dengan mengusulkan kepada Pihak Pengelola c.q. Ditjen Kekayaan Negara.

6. Tanah di Jalan Keuangan, Cilandak, Jakarta Selatan a. Kronologis

Tanah ini berasal dari pembebasan tanah yang dilakukan untuk perumahan Kementerian Keuangan. Namun, rumah dinas tersebut saat ini telah beralih menjadi rumah Negara Golongan III dan hanya sebagian kecil yang masih dikuasai oleh Sekretariat Jenderal. Di komplek saat ini terdapat Gudang Arsip yang kondisinya sudah rusak berat dan tidak digunakan lagi.

Tanah yang masih dikuasai sebagian besar sudah mempunyai sertifikat, namun masih ada tanah yang belum bersertifikat, yaitu tanah yang saat ini dipergunakan untuk Taman Kanak-Kanak/Taman Bermain seluas

Pengelolaan Barang Milik / Kekayaan Negara9BAB

91

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

sekitar 660 m2. Selain itu, terdapat bangunan-bangunan yang tidak mempunyai ijin dari Kementerian Keuangan c.q. Sekretariat Jenderal .

b. Upaya Yang Telah Dilakukan Upaya yang telah ditempuh adalah

sebagai berikut:(1) menyampaikan surat kepada pihak

RW setempat agar dapat menertibkan bangunan-bangunan liar yang ada; dan

(2) menyampaikan surat kepada pihak Yayasan/Pengelola Taman Kanak-Kanak (Surat No. S-1058/ SJ/2011 tanggal 19 Mei 2011) untuk menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

c. Kendala Yang Dihadapi Kendala yang dihadapi adalah:

(1) terbatasnya dokumen kepemilikan atas tanah dimaksud;

(2) bangunan yang tidak mempunyai ijin tersebut salah satunya digunakan untuk Kantor RW setempat; dan

(3) pihak Yayasan tidak sanggup untuk membayar PNBP.

d. SaranDisarankan agar:

(1) dilakukan sertifikasi atas tanah tersebut;(2) untuk bangunan-bangunan yang liar yang digunakan oleh perorangan sebaiknya perlu ditertibkan dengan

melibatkan aparat kelurahan setempat atau apabila diperlukan melibatkan pihak Kepolisian; dan(3) untuk Yayasan/Pengelola Taman Kanak-Kanak perlu ditegaskan kembali agar menyetor PNBP sesuai

dengan ketentuan yang berlaku dan apabila tidak mampu menyetor agar meninggalkan tanah yang ditempati tersebut.

7. Rumah di Jalan Merbabu Nomor 11, Karang Tengah, Tangeranga. Kronologis

Rumah ini merupakan Rumah Negara Golongan II yang dibangun pada tahun 1977 dan berlokasi di Komplek Keuangan Karang Tengah Ciledug. Penghuni rumah berdasarkan Surat Ijin Penghunian nomor SPRD-276/SJ.8/ 1983 yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal adalah Sdr. Yayat Dachyat Wangun (Pegawai Biro Hukum).

b. Upaya yang telah dilakukan Biro Umum c.q. Bagian Rumah Tangga dan

Bagian Perlengkapan telah melakukan peninjauan ke lokasi rumah.

92 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

c. Kendala Yang Dihadapi Kendala yang dihadapi adalah:

(1) rumah sengaja dirusak oleh penghuni (Sdr. Yayat Dachyat Wangun) dan sampai saat ini yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya; serta

(2) rumah dalam kondisi rusak berat dan harus dibangun baru.

d. SaranDisarankan untuk:

(1) mencabut Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas tersebut;(2) apabila rumah akan dipergunakan kembali, maka perlu dilakukan renovasi total.

9.3.2. Penyelesaian Usulan Penghapusan Barang Milik Negara

Dalam struktur Pengelolaan BMN, Menteri/Ketua Lembaga ditetapkan sebagai Pengguna Barang di lingkungan kementerian/lembaga yang dipimpin, dan secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan selaku Pejabat Fungsional Pengguna Barang mendelegasikan kewenangan Pengelola Barang Kementerian Keuangan kepada Kepala Biro Perlengkapan untuk mengelola kekayaan negara Kementerian Keuangan. Sebagai Pengguna Barang Kementerian Keuangan, Sekretaris Jenderal mempunyai kewenangan mengusulkan/menetapkan status penggunaan, alih status penggunaan, alih fungsi penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memproses usulan/ penetapan status penggunaan, alih status penggunaan, alih fungsi penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMN, sesuai ketentuan, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Pengelola Barang dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kepala Kantor Wilayah DJKN, maupun Kepala KPKNL setempat sesuai batasan kewenangan masing-masing.

Untuk tahun 2011, proses pengusulan/penetapan status penggunaan, alih status penggunaan, alih fungsi penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan ditargetkan selesai dalam 35 hari. Namun, realisasinya dapat dipersingkat menjadi hanya 18 hari. Sejak bulan Januari hingga Desember 2011, Biro Perlengkapan telah menyelesaikan 95 Surat Keputusan penghapusan dengan total hari penyelesaian 1.627 hari. Dengan demikian, waktu rata-rata penyelesaian usulan penghapusan BMN adalah 18 hari.

Untuk IKU ini, polarisasi indikator kinerja adalah minimize, yang berarti semakin kecil tingkat realisasi semakin baik. Lamanya proses usulan/penetapan status penggunaan, alih status penggunaan, alih fungsi penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMN (70 hari) dikarenakan ikut memasukkan jangka waktu jawaban atas usulan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kepala Kantor Wilayah DJKN, dan Kepala KPKNL setempat. Seharusnya, proses ini tidak ikut diperhitungkan, karena di dalam standard operating procedure (SOP) terdapat proses delay, yang berarti bahwa proses selanjutnya menunggu jawaban dari unit lain.

9.4. Penatausahaan Barang Milik Negara9.4.1. Verifikasi Database Aset Strategis Kementerian Keuangan

Biro Perlengkapan sebagai unit di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan BMN berusaha agar aset Kementerian Keuangan dapat dikelola secara akuntabel dan dimanfaatkan dengan optimal, sehingga dapat menghemat keuangan negara. Berdasarkan Bab III pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 diatur bahwa perencanaan kebutuhan BMN/Daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/SKPD setelah memperhatikan ketersediaan BMN/Daerah yang ada. Mengingat banyaknya jumlah dan jenis BMN, maka untuk tahap awal perencanaan BMN lebih difokuskan pada aset yang sifat dan nilainya strategis, yaitu tanah, bangunan kantor, dan bangunan tempat tinggal. Untuk melaksanakan PP No. 6 Tahun 2006 tersebut, perlu dibuat database aset strategis sebagai pendukung perencanaan BMN.

Untuk tahun 2011, verifikasi database aset strategis Kementerian Keuangan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 30 persen, pada akhir tahun, database yang telah diselesaikan tercatat sebesar 84,4 persen. Sedangkan jumlah Satker yang telah dilakukan verifikasi database-nya sebanyak 901 Satker dari total 1.067 Satker di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelolaan Barang Milik / Kekayaan Negara9BAB

93

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

9.4.2. Klarifikasi Pencatatan Barang Milik Negara Hasil Revaluasi AsetKegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari kebijakan Menteri Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan

Negara yang melakukan kegiatan inventarisasi dan penilaian seluruh aset Kementerian/Lembaga di seluruh Indonesia. Akibat kegiatan inventarisasi dan penilaian, maka nilai perolehan terhadap aset akan berubah, baik itu bertambah ataupun berkurang. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap nilai kekayaan yang dikelola oleh Satker, sehingga harus dilakukan koreksi atas neraca Satker bersangkutan.

Dari target 60 persen Satker Kementerian Keuangan yang telah melakukan klarifikasi database aset-nya, sampai dengan akhir tahun 2011, baru tercapai 84,44 persen Satker Kementerian Keuangan yang telah melakukan koreksi neraca. Biro Perlengkapan telah melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pihak terkait, namun terkendala rumitnya pengidentifikasian.

94 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

95

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

Memberikan Kepastian Aturan Memperlancar Kinerja

96 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

10.1. Kebijakan Tahun 2011

Dalam mengemban tugas dan fungsi, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka) mempunyai Visi: “Menjadi institusi yang responsif dalam mendukung efektivitas kinerja dan pelaksanaan kebijakan Menteri Keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang akuntabel”. Untuk merealisasikan visi tersebut, Pushaka mempunyai Misi sebagai berikut:1. melaksanakan fungsi private office yang responsif dan efektif dalam mendukung layanan kegiatan Menteri

Keuangan;2. meningkatkan kualitas implementasi kebijakan Menteri Keuangan melalui kegiatan analisis, harmonisasi,

dan monitoring;3. mengelola sistem pengelolaan kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi di Kementerian Keuangan;

serta4. mengelola sumber daya organisasi secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Penyelenggaraan Kegiatan Menteri Keuangan10BAB

10

Penyelenggaraan Kegiatan Menteri Keuangan

97

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

Pushaka sebagai salah satu unit eselon II di bawah Sekretariat Jenderal, mempunyai tujuan strategis dari Misi Sekretariat Jenderal , yaitu:1. efektivitas peran private office dalam mendukung Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan;2. efektivitas peran delivery unit dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Menteri Keuangan; serta3. efektivitas peran strategy management office dalam meningkatkan kinerja Kementerian Keuangan.

Dalam Penetapan Kinerja Pushaka diperlukan sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara spesifik, berjangka pendek, dan terukur. Beberapa sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari tujuan tersebut adalah berikut ini.1. Layanan dan dukungan yang optimal kepada Menteri Keuangan. Merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi private office, delivery unit, dan strategy management office yang

dilaksanakan oleh Pushaka dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja Kementerian Keuangan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis ini adalah:i. tingkat kepuasan Menteri Keuangan terhadap dukungan Pushaka (target 2011 = 76); danii. persentase penyusunan kebijakan pengelolaan kinerja individu/pegawai (target 2011 = 100 persen).

2. Penyusunan agenda dan indikator kinerja berdasarkan skala prioritas. Merupakan jadwal kegiatan dinas Menteri Keuangan yang disusun Pushaka dan ukuran atau indikator yang

akan memberikan informasi mengenai keberhasilan Pushaka dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. IKU dari sasaran strategis ini adalah:i. persentase penyusunan agenda Menteri Keuangan yang berasal dari aplikasi DAMS (target 2011 = 69

persen);ii. persentase realisasi dari agenda yang direncanakan (target 2011 = 70 persen); daniii. persentase pembangunan scorecard kinerja Kementerian Keuangan (target 2011 = 100 persen).

3. Tata kelola dan dokumentasi kebijakan Menteri Keuangan yang handal. Merupakan tata kelola dan dokumentasi kebijakan Menteri Keuangan melalui penyelesaian PMK/KMK,

pendokumentasian kebijakan Menteri Keuangan dalam bentuk risalah rapat, matrik tindak lanjut pending matters DAMS, pengelolaan IKU Kementerian Keuangan yang taat asas dan peraturan dan selalu ter-update sesuai dengan informasi terkini, valid, serta dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi. IKU dari sasaran strategis ini adalah:i. waktu rata-rata penyelesaian PMK/KMK di Menteri Keuangan (target 2011 = 3 hari);ii. waktu rata-rata penyelesaian laporan rapat (target 2011 = 5 hari);iii. jumlah analisis kebijakan Menteri Keuangan (target 2011 = 6); daniv. persentase UPR yang menerapkan manajemen risiko (target 2011 = 60 persen).

4. Efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Merupakan semua kegiatan dalam rangka mendukung pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan dengan

tujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi berdasarkan KMK No. 12/KMK.01/2010 tentang Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Fungsi pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan dilakukan dengan pendekatan berbasis Balanced Scorecard (BSC) untuk mencapai tujuan organisasi. IKU dari sasaran strategis ini adalah tingkat efektivitas sosialisasi konsep dan aplikasi BSC (target 2011 = 75).

5. Monitoring dan evaluasi kebijakan Menteri Keuangan yang aktual. Merupakan kegiatan pemantauan dan pengkajian progress implementasi kebijakan Menteri Keuangan

dalam rangka mendukung dan mempercepat debottlenecking keberhasilan program dan kegiatan. IKU dari sasaran strategis ini adalah:i. indeks ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja kepada Menteri Keuangan (target 2011 = 70);

danii. persentase penyelesaian tindak lanjut kebijakan Menteri Keuangan dari hasil Rapat Pimpinan (target

2011 = 85 persen).6. Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang optimal. Merupakan sistem pengelolaan SDM yang tertata dan berkelanjutan, sehingga diharapkan menghasilkan

SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi. IKU dari sasaran strategis ini adalah persentase penyelesaian pembangungan scorecard kinerja (target 2011 = 100 persen).

98 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

7. Efektivitas organisasi. Merupakan pengembangan organisasi yang dilakukan berdasarkan fungsi masing-masing unit organisasi,

standard operating procedure (SOP), serta sarana dan prasarana. IKU dari sasaran strategis ini adalah persentase penerapan manajemen risiko (target 2011 = 100 persen).

8. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Merupakan upaya mengelola data dan informasi terkait kebijakan Menteri Keuangan yang diperlukan

dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan. IKU dari sasaran strategis ini adalah jumlah digitalisasi dokumen Menteri Keuangan (target 2011 = 600 file).

9. Pengelolaan anggaran yang optimal. Merupakan pengelolaan salah satu sumber daya organisasi yang berupa dana, di mana dana tersebut

tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. IKU dari sasaran strategis ini adalah persentase Penyerapan DIPA (non belanja pegawai) (target 2011 = 80 persen).

10.2. Realisasi/Pencapaian tahun 2011

10.2.1. Capaian IKU

Tabel 10.1. Target dan Realisasi IKU Pushaka Tahun 2011No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi

1 Layanan dan dukungan yang optimal kepada Menteri Keuangan

1,1

1,2

Tingkat kepuasan terhadap dukungan PushakaPersentase penyusunan kebijakan pengelolaan kinerja individu/pegawai

76

100%

78,75

8,50%

2 Penyusunan agenda dan indikator kinerja berdasarkan skala prioritas

2,1

2,2

2,3

Persentase penyusunan agenda menteri keuangan yang berasal dari aplikasi DANSPersensate realisasi dari agenda yang direncanakanPersentase pembangunan scorecard kinerja Kementerian Keuangan

69%

70%

100%

71,08%

90,64%

98,03%

3 Tata kelola dan dokumentasi kebijakan Menteri Keuangan yang tertib dan handal

3,1

3,2

3,3

3,4

Waktu rata-rata penyelesaian PMK/ KMK di Menteri KeuanganWaktu rata-rata penyelesaian laporan rapatJumlah analisis kebijakan menteri keuanganPersentase UPR yang menerapkan manajemen risiko

3 HR

5 HR

6

60%

3.13 HR

4,24 HR

7

90,56%

4 Efektivitas edukasi pengelola kinerja 4,1 Tingkat efektivitas sosialisasi konsep dan aplikasi BSC

75 81,23

5 Monitoring dan evaluasi Implementasi kebijakan Menteri Keuangan yang aktual

5,1

5,2

Index ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja kepada Menteri KeuanganPersentase penyelesaian tindak lanjut kebijakan Menteri Keuangan hasil rapim

70

85%

65

83,61%

6 Pengelolaan SDM yang optimal 6,1 Persentase penyelesaian pembangunan scorecard kinerja

100% 95,83%

7 Efektifitas organisasi 7,1 Persentase penerapan manajemen risiko

100% 100%

8 Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

8,1 Jumlah digitalisasi dokumen Menteri Keuangan

600 609

9 Pengelolaan anggaran yang optimal 9,1 Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai)

80% 70,81%

Sumber: Pushaka.

Penyelenggaraan Kegiatan Menteri Keuangan10BAB

99

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

10.2.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

1. Layanan dan dukungan yang optimal kepada Menteri Keuangan.i. Tingkat Kepuasan Menteri Keuangan terhadap dukungan Pushaka. IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan Menteri Keuangan terhadap dukungan Pushaka

dengan menggunakan alat ukur kuesioner survei sebanyak dua kali dalam setahun. Kisaran indeks kepuasan yang digunakan adalah berikut ini.

Range Indeks Keterangan

0 ≤ X ≤ 20 Sangat Tidak Memuaskan

20 < X ≤ 40 Tidak Memuaskan

40 < X ≤ 60 Kurang Memuaskan

60 < X ≤ 80 Memuaskan

80 < X ≤ 100 Sangat Memuaskan

Realisasi tingkat kepuasan Menteri Keuangan terhadap dukungan Pushaka pada tahun 2011 adalah 78 (memuaskan). Capaian ini telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu 76.

ii. Persentase penyusunan kebijakan pengelolaan kinerja individu/pegawai. Komponen IKU ini adalah penyelesaian RKMK Penilaian Kinerja (bobot 35 persen), sosialisasi RKMK

(bobot 30 persen), dan penyusunan RKMK terkait tunjangan pegawai (bobot 35 persen). KMK penilaian kinerja telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan (100 persen). Sosialisasi KMK telah dilaksanakan melalui sosialisasi di unit eselon I serta Workshop ToT KMK Penilaian Kinerja (100 persen). Adapun RKMK tunjangan pegawai masih dalam bentuk draft (50 persen), sehingga capaian tahun 2011 untuk IKU ini secara keseluruhan adalah = 82,50 persen. Peran Pushaka dalam IKU ini terutama dalam penyusunan KMK Penilaian Kinerja, sedangkan untuk 2 komponen lainnya, yang bertindak sebagai penyelenggara utama adalah Biro SDM dan Biro Cankeu (Pushaka hanya sebagai penunjang).

100 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

iii. Penyusunan agenda dan indikator kinerja berdasarkan skala prioritas.a. Persentase penyusunan agenda Menteri Keuangan yang berasal dari Aplikasi DAMS. IKU ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pemanfaatan Daily Activity Monitoring System (DAMS)

dalam pengelolaan kebijakan Menteri Keuangan. Realisasi IKU ini adalah 71,08 persen, sedangkan yang ditargetkan adalah 69 persen. Dari keseluruhan agenda yang pada tahun 2011, terdapat 376 usulan yang berasal dari Aplikasi DAMS.

b. Persentase realisasi dari agenda yang direncanakan. IKU ini bertujuan untuk menjaga suatu acara berada pada prioritas yang sesuai dengan tingkat

kepentingan. Realisasi dari IKU ini sebesar 90,64 persen, yaitu 978 agenda dari 1.079, sedangkan yang ditargetkan adalah sebesar 70 persen. Pencapaian yang cukup tinggi ini disebabkan usulan agenda kegiatan Menteri Keuangan telah sesuai dengan arahan Menteri Keuangan.

c. Persentase pembangunan scorecard kinerja Kementerian Keuangan. IKU ini bertujuan untuk mengetahui progress penyelesaian pembangunan BSC. Dari target sebesar

100 persen, dapat terealisasi 98,03 persen. Adapun rincian scorecard yang telah dibangun adalah Kementerian Keuangan (1), eselon I (12), eselon II (211), eselon III (1.715), eselon IV (8.403), serta eselon V, pelaksana, dan fungsional (50.660) dari total 61.001 scorecard yang akan dibangun. Secara umum, penyebab belum selesainya pembangunan scorecard adalah adanya mutasi pegawai, reorganisasi, dan pegawai yang baru kembali dari tugas belajar.

iv. Tata kelola dan dokumentasi kebijakan Menteri Keuangan yang tertib dan handal.a. Waktu rata-rata penyelesaian PMK/KMK di Menteri Keuangan. IKU ini bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian PMK/KMK. Selama tahun 2011, telah

terselesaikan PMK/KMK sebanyak 473 buah. Waktu rata-rata proses penyelesaian PMK/KMK adalah 3,13 hari kerja, sementara waktu rata-rata yang ditargetkan adalah 3 hari.

b. Waktu rata-rata penyelesaian laporan rapat. IKU ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas waktu penyelesaian pendokumentasian kebijakan/

keputusan Menteri Keuangan yang berasal dari rapat berupa Nota Dinas, Risalah, dan Matriks Tindak Lanjut. Selama tahun 2011, Pushaka telah menyelesaikan laporan rapat sebanyak 1.032 laporan/risalah rapat. Realisasi proses penyelesaian laporan/risalah rapat tersebut memakan waktu 4,24 hari dan tidak melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu 5 hari.

c. Jumlah analisis kebijakan Menteri Keuangan. IKU ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada pimpinan tentang kebijakan yang akan atau

telah diambil. Dari target sebanyak 6 buah, terealisasi 7 buah, yaitu:(1) Endowment Fund dan Dana Cadangan Pendidikan;(2) Penerapan Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics/GFS) di Indonesia:

Manfaat dan Tantangan yang dihadapi;(3) Kelayakan Peraturan Pelaksana Pemberian Insentif Pajak dan Kepabeanan sebagai Tindak Lanjut

PP Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi;

(4) Subsidi Pangan;(5) Divestasi Saham PT. Newmont;(6) Penyelesaian Tunggakan KUT; dan(7) Anggaran Berimbang.

d. Persentase UPR yang menerapkan Manajemen Risiko. IKU ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko oleh setiap unit eselon II yang

disebut Unit Pemilik Risiko (UPR) di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebagai langkah awal, diharapkan setiap UPR menerapkan manajemen risiko sesuai tahapan yang ditentukan dalam PMK 191/PMK.09/2010. Dari target sebesar 60 persen telah terealisasi 93,33 persen. Adapun rincian data realisasi UPR yang menerapkan per eselon I adaah: Setjen = 93,33 persen, DJA = 100 persen, DJP = 100 persen, DJBC = 76,79 persen, DJPB = 60,53 persen, DJKN = 96 persen, DJPK = 100 persen, DJPU = 100 persen, Itjen = 100 persen, Bapepam-LK = 100 persen, BKF = 100 persen, dan BPPK = 100 persen.

Penyelenggaraan Kegiatan Menteri Keuangan10BAB

101

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

v. Efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Tingkat efektivitas sosialisasi konsep dan aplikasi BSC. IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti sosialisasi konsep

dan aplikasi BSC yang diukur melalui kuesioner evaluasi yang diisi oleh peserta sosialisasi. Adapun aspek yang diukur adalah tingkat pemahaman atas materi sosialisasi dan umpan balik bagi narasumber. Range Indeks yang digunakan adalah berikut ini.

Tanggal Penyampaian Indeks Keterangan

≤19 100 Sangat Tepat Waktu(Tgl 19-21)21 80

Tepat Waktu

24 60 (Tgl 22-24)

Kurang Tepat Waktu

27 40 (Tgl 25-27)

Tidak Tepat Waktu

30/31 20 (Tgl 28-30/31)

Sangat Tidak Tepat Waktu(Tgl 30/31-3)Tanggal 3 bulan erikutnya 0

Keterangan : Perhitungan angka indeks absolute menggunakan metode interpolasi linier

Range Indeks Keterangan

0 ≤ X ≤ 20 Sangat Tidak Efektif

20 < X ≤ 40 Tidak Efektif

40 < X ≤ 60 Kurang Efektif

60 < X ≤ 80 Efektif

80 < X ≤ 100 Sangat Efektif

Dari kuesioner yang telah disampaikan kepada responden diperoleh data tingkat efektivitas sosialisasi sebesar 81,23 (efektif) yang melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 75. Pada triwulan IV tahun 2011, tidak terdapat kegiatan sosialisasi yang dilakukan atas inisiasi Pushaka. Nilai efektivitas penyampaian materi sosialisasi dihitung atas sosialisasi yang dilakukan pada bulan Juni 2011 di beberapa kota. Peserta sosialisasi berasal dari DJP, DJPB, DJBC, dan DJKN.

vi. Monitoring dan evaluasi kebijakan implementasi kebijakan Menteri Keuangan yang aktual.a. Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja Kepada Menteri Keuangan. IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan penyampaian laporan kinerja kepada Menteri

Keuangan berdasarkan KMK No. 12/KMK.01/2010 tentang pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Laporan pencapaian kinerja Kementerian Keuangan disampaikan kepada Menteri Keuangan pada setiap kuartal, yaitu paling lambat pada tanggal 24 bulan April, Juli, Oktober, dan Januari (3 minggu setelah periode pelaporan berakhir). Penghitungannya menggunakan indeks berikut ini.

102 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan laporan kinerja yang telah disampaikan diperoleh realisasi indeks sebesar 65 (tepat waktu) sedangkan target yang ditetapkan sebesar 70.

b. Persentase penyelesaian tindak lanjut kebijakan Menteri Keuangan dari hasil Rapat Pimpinan. IKU ini bertujuan untuk mendorong implementasi kebijakan dan keputusan Menteri Keuangan. Sampai

dengan berakhirnya tahun 2011, penyelesaian matrik tindak lanjut kebijakan Menteri Keuangan hasil Rapim mencapai 83,61 persen. Angka ini dibawah target yang telah ditetapkan, yaitu 85 persen. Dari 1.597 tindak lanjut yang harus diselesaikan (1.671 tindak lanjut yang ada dikurangi 74 tindak lanjut yang masih dalam proses tetapi belum jatuh tempo), telah diselesaikan sebanyak 1.336 tindak lanjut.

vii. Pengelolaan SDM yang optimal. Persentase pembangunan scorecard kinerja individu Pushaka. IKU ini bertujuan untuk mendorong penerapan manajemen kinerja berbasis BSC di lingkungan Pushaka

sekaligus mendukung IKU sejenis di tingkat Kementerian Keuangan (Kemenkeu Wide). Dari jumlah pegawai sebanyak 72 orang yang aktif, 3 orang pegawai belum menandatangani kontrak kinerja karena baru kembali dari tugas belajar pada bulan Agustus 2011.

viii. Efektivitas organisasi. Persentase penerapan manajemen risiko. IKU ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko di lingkungan Pushaka. Penerapan

manajemen risiko berdasarkan PMK No. 191/2010 meliputi assessment Semester I dan Semester II melalui tujuh tahap.

ix. Pemantauan teknologi informasi dan komunikasi. Jumlah digitalisasi dokumen Menteri Keuangan. IKU ini bertujuan untuk membuat back up data agar dimasa depan dapat dimanfaatkan secara optimal

untuk pengambilan keputusan. Jumlah digitalisasi dokumen Menteri Keuangan yang telah dilakukan pada tahun 2011 sebanyak 609 file sesuai dengan yang telah ditargetkan.

x. Pengelolaan anggaran yang optimal. Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai). IKU ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan rencana anggaran, sehingga dapat dilakukan perbaikan

dalam proses perencanaan kedepan, khususnya belanja barang dan modal. Pagu DIPA 2011 yang dikelola Pushaka untuk belanja barang dan belanja modal adalah sebesar Rp8.217.893.000. Realisasi kedua jenis belanja tersebut pada tahun 2011 adalah sebesar Rp5.819.073.810 atau 70,81 persen. Capaian ini masih lebih rendah dari yang ditargetkan sebesar 85 persen. Tidak tercapainya target disebabkan:(1) adanya Dana Tambahan untuk pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) Kementerian Keuangan ke dalam

DIPA PUSHAKA Tahun 2011 sebesar Rp1.995.750.000 baru masuk pada tanggal 25 Oktober 2011; dan

(2) adanya efisiensi dalam pelaksanaan beberapa kegiatan, termasuk pelaksanaan Raker yang direncanakan di luar kota, namun dilaksanakan di kantor.

Tabel 10.2. Realisasi Belanja Pushaka Tahun 2011

Sumber: Pushaka

No. Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Persen (%)

1. Belanja Pegawai (51) 3.243.927.000 3.194.830.584 98,49

2. Belanja Barang (52) 7.980.933.000 5.589.815270 70,04

3. Belanja Modal (53) 236.960.000 229.258.540 96,75

Jumlah 11.461.820.000 9.013.904.394 78,64

Penyelenggaraan Kegiatan Menteri Keuangan10BAB

103

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

Pelaksanaan Tugas Lainnya

11.1. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

11.1.1. Rencana Kerja PUSINTEK Tahun 2011

Roadmap integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kementerian Keuangan dalam jangka waktu 2011-2015 dibagi dalam tiga tahap utama, yaitu:1. penyiapan Data Center-Disaster Recovery Center (DC-DRC);2. konsolidasi; dan3. integrasi sistem informasi manajemen keuangan atau Integrated Financial Management Information

System (IFMIS).

11

104 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Roadmap TIK selanjutnya dituangkan ke dalam rencana kerja tahunan yang berkesinambungan hingga 2015.

Tabel 11.1. Rencana Kerja Pusintek Tahun 2011

Gambar 11.1. Roadmap Integrasi TIK Kementerian Keuangan

No. Kegiatan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

1. Penyiapan DC Kementerian Keuangan

2. Renovasi DRC Kementerian Keuangan Surabaya

3. Konsolidasi Infrastruktur TIK

4. Pengembangan Perangkat Business Impact Analysis (BIA)

5. Penyiapan DRC Balikpapan

6. Capacity Building Sumber Daya Manusia (SDM)

7. Pengembangan Jaringan Internet dan WAN

8. Pengembangan Perangkat Keras DC Kemenkeu (Tahap 1)

9. Penyelesaian 12 Kebijakan TIK

10. Pengembangan Sistem Service Desk

Pelaksanaan Tugas Lainnya11BAB

• Assessment Gedung

• Pembangunan DC Gd

Syafrudin P.

• BIA

• Pembangunan DRC

Surabaya

• Penyiapan Perangkat

Integrasi Tahap I

• Penyiapan Gd “baru” DC

• Pembangunan DRC

Balikpapan

• Konsolidasi Infrastruktur

• Operasional DC -DRC

• Penyiapan Perangkat Integrasi

Tahap II

• Integrasi Sistem Informasi

Tahap I

• Pembangunan Gd “baru” DC

• Operasional DRC Balikpapan

• Integrasi Sistem Informasi

Tahap II

• Migrasi DC Gd “baru”

• Operasional DC Gd “baru”

• Operasional IFMIS

*IFMIS : Integrated

Financial

Management

Informa�on

System

ResourceIntegra�on

< 2012 - 2013 >

Integra�on

<2014-2015>

IFMIS*

2011

2012

2013

2014

4

Prepara�on

IntegratedDC/DRC

reloca�on< 2011 >

Consolida�on

2015

105

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

11.1.2. Realisasi/Capaian Tahun 2011

1. Penyiapan Data Center Kementerian Keuangan Langkah awal yang ditempuh dalam mewujudkan IFMIS adalah dengan membangun DC untuk

mengkonsolidasikan semua DC yang ada di unit Eselon I. DC baru yang terletak di Lantai 2 sayap utara Gedung Syafrudin Prawiranegara diperluas dari semula 350 m2 menjadi sekitar 1.125m2. Perluasan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas TIK di lingkungan Kementerian Keuangan yang meliputi:(1) potensi efisiensi dari sisi perangkat keras, jaringan, perangkat lunak, serta Sumber Daya Manusia

Teknologi Informasi (SDM TI) untuk operasional di lingkungan Kementerian Keuangan;(2) tersedianya basis data yang terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas kebijakan keuangan

dan fiskal dalam pengelolaan keuangan negara; serta(3) meningkatkan dalam hal Information Technology (IT) controls, IT governance, dan enterprise risk

management, termasuk otomatisasi terhadap tugas-tugas audit, security event correlation, enterprise identity, dan access management.

Dalam penyiapan DC telah dilakukan pengembangan dan peningkatan kualitas dari sisi komponen, yaitu:(1) arsitektur dan interior;(2) sistem telekomunikasi atau structure cabling system;(3) sistem elektrikal/power;(4) sistem pendinginan;(5) sistem deteksi dan perlindungan kebakaran;(6) sistem pengamanan fisik DC; serta(7) sistem pemantauan lingkungan DC/Environment Monitoring System (EMS).

Gambar 11.2. Ruang Data Center

106 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DRC Surabaya telah diperluas dari 108 m2 menjadi 173 m2, namun belum memadai untuk memenuhi kebutuhan 12 unit Eselon I. Untuk itu, telah direncanakan pengadaan DRC di Balikpapan untuk dapat memenuhi kebutuhan integrasi TIK seluruh unit Eselon I Kementerian Keuangan.

Gambar 11.4. Ruang Server DRC Surabaya

Pelaksanaan Tugas Lainnya11BAB

Pada ruang DC telah dialokasikan ruang yang memadai untuk masing-masing unit Eselon I dalam rangka konsolidasi TIK Kementerian Keuangan.

2. Renovasi DRC Kementerian Keuangan Surabaya Dalam rangka persiapan integrasi TIK Kementerian Keuangan, diperlukan kesiapan DRC yang dapat

menjaga kontinuitas ketersediaan layanan TIK yang ada. Kementerian Keuangan pada saat ini telah memiliki DRC yang terletak di Surabaya. Untuk persiapan integrasi TIK dan kebutuhan DRC, diperlukan pengembangan ruang DRC di Surabaya. Beberapa hal yang mendorong renovasi DRC Surabaya adalah:(1) implementasi DRC SPAN;(2) peningkatan security access;(3) perencanaan unit pengelola DRC/unit perwakilan; dan(4) optimalisasi tata letak server.

Gambar 11.3. Ruang Disaster Recovery Center Surabaya

107

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

3. Persiapan Konsolidasi Infrastruktur TIK Saat ini, setiap unit Eselon I membangun dan mengoperasikan TIK sesuai dengan kebutuhan masing-

masing. Pembangunan dan pengoperasian TIK di seluruh unit Eselon I tersebut, baik berupa sistem aplikasi maupun infrastrukturnya, telah menciptakan pulau-pulau informasi (information islands) yang tidak selaras dan tidak saling berhubungan. Karena sistem-sistem tersebut tidak terintegrasi, maka banyak kendala yang dihadapi dalam hal pembuatan laporan, operasional, keamanan data/informasi, dan akurasi informasi. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi, maka Kementerian Keuangan merencanakan untuk menggabungkan TIK seluruh unit Eselon I ke dalam satu pengelolaan yang terintegrasi, sehingga nantinya akan dimiliki IFMIS.

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan “Persiapan Konsolidasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Keuangan” adalah tersusunnya:(1) perencanaan konsolidasi infrastruktur DC dan DRC di lingkungan Kementerian Keuangan dengan

mempertimbangkan kritikalitas layanan dan kondisi infrastruktur TIK Kemenkeu saat ini; (2) perencanaan pengelolaan DC dan DRC Kementerian Keuangan; serta (3) Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pelaksanaan proses konsolidasi TIK Kementerian Keuangan.

Melalui koordinasi seluruh unit Eselon I, telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

(1) identifikasi perangkat TIK, perangkat pendukung TIK, dan layanan TIK (aplikasi) untuk setiap unit Eselon I;

(2) penyusunan strategi, tahapan, dan skenario pemindahan DC untuk setiap unit Eselon I;(3) penyusunan SOP pelaksanaan konsolidasi infrastruktur DC/DRC;(4) penyusunan desain topologi infrastruktur TIK, jaringan komunikasi data, dan keamanan informasi;(5) penyusunan Business Impact Analysis (BIA);(6) penyusunan Business Continuity Plan (BCP);(7) penyusunan Disaster Recovery Plan (DRP);(8) penyusunan skenario simulasi Disaster Recovery Plan (DRP);(9) penyusunan analisis kondisi saat ini, pemetaan operasional, dan pengelolaan DC dan DRC di seluruh

unit Eselon I; serta(10) penyusunan rekomendasi terkait operasional dan pengelolaan DC dan DRC setelah konsolidasi dan

integrasi TIK.

4. Pengembangan Perangkat Business Impact Analysis Dalam rangka dukungan terhadap integrasi TIK di Kementerian Keuangan, dilakukan Business Impact

Analysis (BIA) dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kritikalitas dari sistem aplikasi yang dimiliki oleh unit Eselon I, sehingga dapat ditentukan strategi pengelolaan yang tepat untuk menjaga ketersediaan dan kelangsungan operasional sistem aplikasi tersebut. Berdasarkan kegiatan BIA, telah diidentifikasi beberapa sistem aplikasi yang memiliki tingkat kritikalitas sangat tinggi dan tinggi, sehingga dibutuhkan perangkat backup untuk menjaga ketersediaan dan kelangsungan operasional yang akan ditempatkan pada DRC.

Pada saat ini, Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) telah memiliki DRC di Surabaya dengan kapasitas terbatas. Pengembangan perangkat BIA dimaksudkan untuk menambah kapasitas DRC agar dapat memenuhi semua fungsi dan mampu bekerja dengan kompabilitas tinggi, sehingga operasional replikasi sistem aplikasi unit Eselon I hasil BIA dapat berjalan dengan baik.

5. Penyiapan Disaster Recovery Center Kementerian Keuangan di Balikpapan Kementerian Keuangan telah memiliki DRC yang terletak di Surabaya. Namun, DRC tersebut belum

memadai untuk memenuhi kebutuhan 12 unit Eselon I. Untuk itu, diperlukan pembangunan DRC baru yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan seluruh unit Eselon I dalam rangka Integrasi TIK.

108 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

6. Capacity Building Sumber Daya Manusia Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan TIK dan persiapan pengelolaan integrasi TIK Kementerian

Keuangan, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menangani seluruh pengelolaan operasional TIK unit Eselon I. Untuk itu, diperlukan pengembangan kapasitas SDM Pusintek sesuai dengan kebutuhan tersebut. Pada tahun 2011, pengembangan SDM Pusintek dilakukan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:(1) workshop, misalnya PMO, SDLC, dan ICT Integration;(2) transfer knowledge, misalnya transfer knowledge proses bisnis unit Eselon I;(3) diklat IT Management, misalnya Risk Management dan Project Management;(4) studi banding, misalnya lesson learned dari Korea Selatan tentang integrasi TIK; serta(5) diklat teknis, misalnya Oracle, ITIL, dan Cisco). Capacity Building ini dilakukan rutin setiap tahun.

7. Pengembangan Jaringan Internet dan WAN Untuk meningkatkan layanan dan dukungan jaringan terhadap unit Eselon I dan dalam rangka Integrasi

TIK Kementerian Keuangan, maka Pusintek memandang perlu untuk meningkatkan kualitas jaringan yang ada. Pada akhir tahun 2011, Pusintek telah berhasil meningkatkan kualitas jaringan internet dan WAN. Dengan peningkatan kualitas jaringan tersebut diharapkan komunikasi antar kantor pusat dan kantor instansi vertikal, serta pelayanan publik dapat berjalan dengan lebih baik.

Hal yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan sebuah DRC adalah meminimalisir kemungkinan bencana yang dapat menghancurkan sistem TIK Kementerian Keuangan, seperti gempa bumi, banjir, terorisme, kebakaran, dan lain-lain. Terkait hal tersebut, maka DRC yang dibangun harus mempertimbangkan lokasi yang aman, yaitu dibangun di wilayah dengan tingkat bencana paling rendah. Oleh karenanya, lokasi yang dipilih adalah Balikpapan, Kalimantan Timur. Pusintek telah membeli sebagian lahan dari PT. TELKOM di Balikpapan untuk dijadikan DRC Kementerian Keuangan yang permanen dengan luas tanah sekitar 9.066 m2 dan bangunan berkisar 1.967 m2. Saat ini, Pusintek sedang mempersiapkan pembangunan DRC tersebut yang direncanakan rampung pada akhir tahun 2012.

Gambar 11.5. Gedung DRC Balikpapan

Pelaksanaan Tugas Lainnya11BAB

109

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

Sumber: Pusintek

Sumber: Pusintek

Tabel 11.2. Pengembangan Akses Internet Tahun 2011

Tabel 11.3. Pengembangan Akses Intranet Tahun 2011

No. Fitur Semula Menjadi

1. Akses Internet Primer 100 Mbps 400 Mbps

a. Akses IIX 50 Mbps 200 Mbps

b. Akses Internasional 50 Mbps 200 Mbps

2. Akses Internet Sekunder 100 Mbps 100 Mbps

a. Akses IIX 50 Mbps 50 Mbps

b. Akses Internasional 50 Mbps 50 Mbps

3. Akses Internet Redundancy Ada Ada

4. Failover DRC (IP Publik Kemenkeu) Ada Ada

5. Akses Internet Failover DRC 40 Mbps 40 Mbps

6. Akses Internet Standby DRC (Active) Tidak Ada 50 Mbps

a. Akses IIX - 30 Mbps

b. Akses Internasional - 20 Mbps

7. Akses Data Mirroring (Failover) 10 Mbps 50 Mbps

8. Lokasi DC Pusintek DC Kemenkeu

No. Fitur Semula Menjadi

1. Backhaul WAN Kemenkeu 50 Mbps 300 Mbps

2. Backhaul Ekstranet - 10 Mbps

3. Akses Perbankan (Frame Relay) 2 Mbps 6 Mbps

4. Akses PSTN (Vcon dan Call Center) - 1 E1 (2 Mbps)

5. Akses Mirroring 10 Mbps 100 Mbps

6. Akses BI - 4 Mbps

7. Akses DRC DJP - 10 Mbps

8. VPN Dial 180 line 180 line

9. Akses DC DJPBn (DSP) 1 Mbps 1 Mbps

10. Akses Ekstranet 3 lokasi 4 lokasi

11. Kantor vertikal DJKN (Lokasi) 56 lokasi 56 lokasi

12. Kantor vertikal DJKN (B/W) 512 Kbps 1 Mbps

13. Kantor vertikal BPPK (Lokasi) 15lokasi 15lokasi

14. Kantor vertikal BPPK (B/W) 512 Kbps 5-20 Mbps

15. Kantor vertikal GKN (Lokasi) 18 lokasi 21 lokasi

16. Kantor vertikal GKN (B/W) 1 Mbps 2-5 Mbps

17. Kantor pusat unit Eselon I (Lokasi) 3 lokasi 3 lokasi

18. Kantor pusat unit Eselon I (B/W) 10 Mbps 100 Mbps

110 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

8. Pengembangan Perangkat Keras DC Kemenkeu (Tahap 1) Pedoman prinsip tata kelola TIK mensyaratkan adanya satu fasilitas pusat data (DC) untuk seluruh

unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk mewujudkannya, Pusintek pada tahun 2011 telah melakukan pembangunan pusat data terintegrasi. Dengan memperhatikan waktu implementasi sistem yang terbatas, maka diperlukan suatu strategi pelaksanaan pekerjaan yang tepat dengan sebanyak mungkin memiliki solusi yang terintegrasi dengan tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip perangkat TIK Kementerian Keuangan dalam standar arsitektur infrastruktur TIK.

Pusintek mengadakan pengembangan terhadap perangkat keras DC untuk menambah kapasitas server, storage, dan network. Dari pengembangan tersebut, DC Kementerian Keuangan telah memiliki fungsi sebagai berikut:(1) network operation center (NOC);(2) security system;(3) Private cloud;(4) data warehouse;(5) koneksi jaringan internet dan intranet yang besar;(6) asset management;(7) backup system; serta(8) project management.

Fungsi-fungsi yang ada pada DC tersebut bisa dimanfaatkan oleh semua unit Eselon I sebagai tindak lanjut dari integrasi TIK Kementerian Keuangan.

9. Penyelesaian 12 Kebijakan TIK Dengan semakin kompleksnya sistem TIK dan tingginya tuntutan layanan TIK, maka perlu disiapkan

kebijakan dan standar sebagai pedoman dan payung hukum untuk pelaksanaan kegiatan TIK di lingkup Kementerian Keuangan. Pusintek telah menyiapkan draft kebijakan dan standar TIK dimaksud yang selanjutnya dibahas bersama Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi (KPTIK) yang merupakan perwakilan bidang TIK seluruh unit Eselon I Kementerian Keuangan.

Pelaksanaan Tugas Lainnya11BAB

111

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

No. No KMK Tentang Tanggal Ditetapkan

1. 138/KMK.01/2011 Penetapan Chief Information Officer Kementerian Keuangan

9 Mei 2011

2. 330/KMK.01/2011 Kebijakan dan Standar Manajemen Proyek Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian Keuangan

4 Oktober 2011

3. 351/KMK.01/2011 Kebijakan dan Standar Siklus Pengembangan Sistem Infomasi di lingkungan Kementerian Keuangan

25 Oktober 2011

4. 414/KMK.01/2011 (terdiri dari 5 kebijakan dan standar)

Kebijakan dan Standar Siklus Manajemen Layanan Teknologi Informasi Area Service Support di lingkungan Kementerian Keuangan yang terdiri dari Kebijakan dan Standar:a. Manajemen Gangguan Layanan TIKb. Manajemen Masalah Layanan TIKc. Manajemen Konfigurasi Layanan TIKd. Manajemen Perubahan Layanan TIKe. Manajemen Rilis Layanan TIK

9 Desember 2011

5. 64/KMK.01/2012(terdiri dari 4 kebijakan dan standar)

Kebijakan dan Standar Siklus Manajemen Layanan Teknologi Informasi Area Service Delivery di lingkungan Kementerian Keuangan yang terdiri dari Kebijakan dan Standar:a. Manajemen Tingkat Layanan TIKb. Manajemen Kapasitas Layanan TIKc. Manajemen Kelangsungan Layanan TIKd. Manajemen Ketersediaan Layanan TIK

1 Maret 2012

Tabel 11.4. Kebijakan dan Standar TIK yang Dihasilkan pada Tahun 2011

Sumber: Pusintek

Dalam implementasinya, Pusintek juga telah melakukan beberapa kali sosialisasi dan pemantauan terhadap penerapan kebijakan dan standar yang disusun.

Gambar 11.6. Buku Kebijakan

112 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

10. Pengembangan Sistem Service Desk Sebagai pengelola TIK Kemenkeu dengan beragam permasalahan yang ada pada operasional

TIK, Pusintek memiliki unit service desk selaku Single Point of Contact (SPoC) sebagai gerbang tunggal penanganan permasalahan dan pemenuhan layanan TIK Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan fungsi service desk, dipandang perlu untuk terus meningkatkan kualitas layanan berkesinambungan yang didukung oleh penerapan industry best practice pada area SDM, proses, dan teknologi.

Gambar 11.7. Ruang Service Desk

Personel Service Desk telah dilengkapi dengan pengetahuan dasar call center dan pengetahuan teknis TIK untuk memberikan pelayanan optimal kepada pengguna. SOP telah disempurnakan yang didukung oleh target-target kinerja yang telah tertuang di dalam IKU, sehingga service desk dapat bekerja sesuai dengan Service Level yang disepakati. Pada area teknologi, Pusintek mengembangkan sistem telephony dalam menunjang kegiatan service desk. Selain itu, Pusintek telah mengembangkan Sistem Pengelolaan Layanan TIK (SiPelantik) guna mencatat serta memonitor penyelesaian masalah dan pemenuhan layanan TIK. Manfaat dari sistem ini adalah:(1) Pusintek dan user di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki sarana dalam penyampaian dan

penyelesaian permasalahan penggunaan TIK;(2) Pusintek memiliki sarana pelaporan kegiatan pengelolaan layanan yang interaktif sebagai acuan

perbaikan dan penyempurnaan layanan;(3) implementasi Information Technology Service Management (ITSM) yang berbasiskan Information

Technology Infrastructure Library (ITIL) versi 2; serta(4) untuk mendukung operasional Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

Gambar 11.8. Aplikasi Sipelantik

Pelaksanaan Tugas Lainnya11BAB

113

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

Saat ini, service desk Pusintek menangani lebih dari 6000 user aktif Kementerian Keuangan, dengan beban kerja rata-rata 70 telpon terjawab dan 150 komunikasi email setiap harinya.

11.2. Pengelolaan Investasi Pemerintah

11.2.1. Gambaran Umum

Pelaksanaan investasi oleh pemerintah merupakan amanat pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pemerintah diamanatkan untuk melaksanakan investasi jangka panjang dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya. Amanat tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2008 dan PP No. 49 Tahun 2011.

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) merupakan instansi pemerintah berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang dibentuk sebagai penyelenggara investasi pemerintah. PIP dibentuk setelah ditetapkannya PP No. 8 Tahun 2007, yaitu melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah. Sejak tanggal 27 Maret 2009, status PIP ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU penuh dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 91/KMK.05/2009 serta setelah dilakukannya evaluasi kinerja dan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Laporan Keuangan PIP sejak berdiri sampai dengan tahun 2011 selalu mendapatkan opini WTP.

PIP memiliki visi “Menjadi lembaga investasi pemerintah kelas dunia yang mengedepankan kepentingan nasional” dan misi "Menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi di berbagai sektor strategis yang memberikan imbal hasil optimal dengan risiko yang terukur."

Kegiatan utama PIP sebagai BLU adalah layanan investasi pemerintah yang mencakup:(1) investasi surat berharga; dan/atau(2) investasi langsung.

11.2.2. Asumsi dan Kebijakan Investasi PIP Tahun 2011

Pelaksanaan tugas dan fungsi PIP menunjukkan perkembangannya di tahun 2011. Jumlah proposal dan kontrak perjanjian investasi baru dengan para mitra kerja mengalami peningkatan, sehingga menambah komposisi portofolio investasi yang dikelola oleh PIP. Dengan adanya beberapa perubahan dan perkembangan, PIP telah membuat beberapa asumsi mikro yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran PIP tahun 2011.

Gambar 11.9. Pusintek Service Desk Tools

114 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

(1) Total dana investasi yang dikelola PIP adalah Rp16.135.243.643.000, termasuk dana pinjaman PT PLN (Persero) sebesar Rp7.500.000.000.000.

(2) Estimasi penambahan dana investasi dari APBN sebesar Rp2.126.500.000.000 yang terdiri dari dana investasi reguler sebesar Rp1.000.000.000.000 dan dana bergulir geotermal sebesar Rp1.126.500.000.000. Pada tahun 2011, PIP diproyeksikan akan mendapatkan endowment fund sebesar Rp2.617.000.000.000. Endowment fund merupakan dana abadi pendidikan dan cadangan pendidikan yang diamanahkan kepada PIP untuk dikelola sementara waktu sampai BLU Pendidikan terbentuk.

(3) Nilai tambah investasi, yang terdiri dari:i. nilai tambah investasi reguler dalam bentuk:

1) pinjaman yang terdiri dari beberapa cluster, yaitua) Cluster A, merupakan pengelompokkan aset alokasi kepada pihak ketiga dalam pola

Public Private Partnership (PPP) dengan estimasi rate of return sebesar SBI + 2 persen;b) Cluster B, merupakan pengelompokkan aset alokasi atas pinjaman non PPP dengan

estimasi rate of return sebesar SBI + 2 persen; danc) Cluster C, merupakan pengelompokkan aset alokasi atas pinjaman pemerintah daerah

dengan estimasi rate of return sebesar SBI + 2 persen;2) penyertaan modal pada perusahaan;3) investasi pada surat berharga dalam bentuk saham dan obligasi;

ii. nilai tambah investasi mandatory, seperti alokasi atas pinjaman PLN dan pinjaman lainnya dengan estimasi rate of return sebesar SBI; serta

iii. nilai tambah dari treasury action dengan estimasi rate of return sebesar 10-20 persen untuk marketable securities dan 4-7 persen untuk lainnya.

11.2.3. Kinerja Layanan Investasi

Dalam rangka peningkatan kinerja keuangan dan layanan investasi, PIP menargetkan sasaran strategik untuk tahun 2011 sebagai berikut:(1) efektivitas portofolio investasi pemerintah;(2) realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);(3) pencapaian laba operasi; dan(4) lembaga investasi pemerintah yang kredibel.

Tabel 11.5. Indikator dan Realisasi Kinerja Utama Tahun 2011dari Perspektif Keuangan dan Customer

Sumber: Pusat Investasi Pemerintah

No. Uraian IKU Tahun 2011Keterangan

Target Realisasi

1. Jumlah penyaluran investasi Rp3.928 M Rp4.741,78 M

2. Realisasi PNBP di luar investasi penugasan Rp295,20 M Rp1.108,58 M

3. Laba operasional Rp39,50 M Rp0,954 M Target diukur tahunan

4. Persentase customer yang kembali 50% 50% Target diukur tahunan

5. Hasil survey kepuasan layanan PIP Bagus Bagus (80,45) Target diukur tahunan

Pelaksanaan Tugas Lainnya11BAB

115

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

Selama tahun 2011, PIP berusaha mengembangkan instrumen investasi dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa investasi yang dapat memacu pertumbuhan perekonomian secara makro. Layanan investasi diberikan dengan memperhatikan segala bentuk kelayakan, risiko, dan ekspektasi hasil yang diperoleh. Kinerja investasi diharapkan mampu meningkatkan kepuasan dan hubungan baik dengan para customer, sehingga PIP dapat terus mengembangkan eksistensinya di sektor investasi sesuai dengan amanah yang diberikan oleh stakeholders.

1. Efektivitas Portofolio Investasi Pemerintah Berdasarkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2011 sebagaimana telah direvisi pada tanggal

11 November 2011, PIP merencanakan alokasi dana investasi ke dalam beberapa jenis penyaluran.

Tabel 11.6. Proyeksi Alokasi Dana Investasi Tahun 2011

Jenis Penyaluran RBA (Rp Miliar) Revisi RBA (Rp Miliar)

I. Penyaluran Investasi Reguler 3.928 6.228

1.1. Pinjaman 2.428 2.428

a. Cluster A (PPP) 300 300

b. Cluster B (Non PPP) 1.128 1.128

c. Cluster C (Pemda) 1.000 1.000

1.2. Penyertaan Modal 1.000 1.000

a. Investasi pada industri ramah lingkungan 1.000 1.000

b. Penyertaan modal lainnya - -

1.3. Surat Berharga 500 2.800

a. Saham 500 2.800

b. Obligasi - -

II. Penyaluran Investasi Mandatory 11.000 8.700

2.1. Pinjaman PT PLN (Persero), Tbk 7.500 7.500

2.2. Pembelian surat berharga (saham) 3.500 1.200

2.3. Penyaluran investasi mandatory lainnya - -

Jumlah 14.928 14.928

III. Treasury Action 100 100

3.1. Marketable Securities*) merupakan pengoptimalan idle cash melalui transaksi jual-beli saham.

100 100

3.2. Treasury Action lainnya Sebesar surplus Sebesar surplus

IV. Endowment Fund 1.000 1.000

Berdasarkan hasil proyeksi portofolio investasi di dalam RBA PIP tahun 2011, diketahui bahwa alokasi portofolio investasi tahun 2011 atas dana yang dikelola oleh PIP berfokus pada investasi portofolio jangka panjang dalam bentuk investasi langsung sebesar Rp14.928 miliar. Investasi langsung ini berbentuk pinjaman, penyertaan modal, investasi pada surat berharga, serta investasi yang bersifat mandatory. Di samping itu, dialokasikan pula Rp100 miliar untuk kepentingan treasury action dalam rangka pengelolaan kas di PIP.

Realisasi atas alokasi portofolio tersebut diproyeksikan untuk periode satu tahun anggaran. Apabila dalam periode tersebut dana belum direalisasikan untuk suatu portofolio, maka akan dilakukan optimalisasi melalui kegiatan pengelolaan kas pada instrumen yang memiliki risiko rendah dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan return. Sampai dengan akhir tahun 2011, PIP mengalami penurunan penyaluran investasi langsung non-mandatory, yaitu dari Rp444.000.000.000 di tahun 2010 menjadi Rp212.800.000.000 di tahun 2011. Adapun portofolio penyaluran pinjaman untuk pemerintah daerah

Sumber: Pusat Investasi Pemerintah

116 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

2. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Target PNBP pada tahun 2011 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011

adalah sebesar Rp315.775.820.000. Namun dengan adanya penugasan kepada PIP untuk mengelola dana pinjaman kepada PT. PLN sebesar Rp7,5 triliun pada akhir 2010 dan dana geotermal sebesar Rp1,127 triliun di tahun 2011, maka terjadi peningkatan proyeksi PNBP PIP menjadi sebesar Rp1.011.129.919.873, terutama berkenaan dengan PNBP yang berasal dari jasa layanan perbankan.

Jumlah PNBP yang diperoleh PIP sampai dengan akhir tahun 2011 tercatat sebesar Rp 1.138,90 miliar. Angka ini terdiri atas pendapatan yang berasal dari investasi langsung sebesar Rp68,47 miliar dan jasa layanan perbankan sebesar Rp1.070,43 miliar.

Tabel 11.8. Rincian Capaian Pertumbuhan PNBP Tahun 2011

Sumber: Pusat Investasi Pemerintah

3. Pencapaian Laba Operasional Target laba operasional diukur secara tahunan. Dari hasil selisih pendapatan usaha dengan beban

usaha pada tahun 2011 diperoleh laba usaha (operasional) sebesar Rp954.507.860. Jumlah ini belum mencapai target laba usaha (operasional) yang ditetapkan sebesar Rp39.500.000.000. Hal ini disebabkan tren penyaluran investasi pada tahun 2011 dilakukan pada bulan Desember 2011 dan adanya peningkatan beban administrasi dan umum yang disebabkan oleh adanya peningkatan beban penyisihan piutang tak tertagih karena peningkatan penyaluran investasi baru di tahun 2011.

Secara spesifik, dua faktor yang mempengaruhi belum tercapainya laba operasi pada TA 2011 adalah:(1) masih banyaknya proposal investasi yang masih dalam proses penilaian kelayakan dan analisis risiko;

serta(2) ketidakmampuan beberapa calon mitra untuk memenuhi persyaratan dan kondisi kerja sama dengan

PIP.

terus ditingkatkan. Namun, investasi yang bersifat mandatory sebagian besar masih menunggu payung hukum lebih lanjut untuk penyalurannya. Hal ini membuat posisi nilai investasi jangka panjang PIP di tahun 2011 mengalami penurunan dari tahun 2010.

Realisasi total dana investasi pada tahun 2011 adalah Rp16.123,96 miliar. Saldo ini berasal dari modal awal pendirian PIP sebesar Rp2.000 miliar, modal tambahan berupa penyertaan pemerintah sebesar Rp13.054 miliar, dan surplus sebesar Rp1.069,96 miliar. Total dana investasi tersebut meningkat 23 persen dari total dana investasi pada tahun 2010 dan telah melebihi target pertumbuhan yang ditetapkan untuk tahun 2011, yaitu sebesar 9 persen.

Tabel 11.7. Rincian Dana Investasi yang Dikelola Tahun 2011

No. Klasifikasi Proyeksi RBA 2011 (Rp M) Dana Investasi 2010 (Rp M) Realisasi 2011 (Rp M)

1. Modal Awal 2.000,00 2.000,00 2.000,00

2. Modal Penyertaan Pemerintah 13.054,00 10.927,50 13.054,00

3. Surplus 2.064,30 1.081,25 1.069,96

Jumlah 17.118,30 14.008,75 16.123,96

No. Klasifikasi Target PNBP 2011 (Rp M) Proyeksi RBA 2011 (Rp M) Realisasi 2011 (Rp M)

1. Investasi Langsung315,78

107 68,47

2. Jasa Layanan Perbankan 904 1.070,43

Jumlah 315,78 1.011 1.138,90

Sumber: Pusat Investasi Pemerintah

Pelaksanaan Tugas Lainnya11BAB

117

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

Beberapa rencana investasi jangka panjang, baik yang bersifat mandatory maupun non mandatory, sangat tergantung pada payung hukum dan kelancaran dari pihak eksternal. Pendapatan yang bersumber dari penyaluran investasi mandatory sangat tergantung pada skema eksekusi dana yang diusulkan (pencairan, pembayaran bunga, dan pengembalian pokok), dimana PIP memiliki tingkat kontrol yang sangat rendah.

4. Lembaga Investasi Pemerintah yang Kredibel Beberapa capaian kinerja PIP yang dapat dilihat dari perspektif kepuasan dan tingkat layanan

kepada customer dinilai dan diukur di dalam laporan kinerja tahun 2011. Pengukuran tersebut berfungsi sebagai bahan evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan di tahun 2011. Dalam membentuk citra PIP sebagai lembaga investasi pemerintah yang kredibel dan profesional, telah diambil beberapa langkah pada tahun 2011. Dimulai dari promosi yang dilakukan kepada calon debitur atau kreditur lokal maupun luar negeri sampai dengan mengembangkan teknik promosi baru, sehingga mampu menarik para calon debitur. Promosi dilakukan dengan pertemuan langsung dengan customer (workshop, sosialisasi dengan pembiayaan dari PIP, dan mengundang calon mitra yang potensial) sampai dengan membuat profil PIP baik dengan menggunakan media cetak (brosur, pamflet, booklet, dokumen penawaran, dll) atau dengan menggunakan media elektronik (website).

Untuk pengembangan kerja sama investasi dengan luar negeri, PIP pada tahun 2011 melakukan penjajakan dengan berbagai lembaga investasi/donor yang potensial untuk bekerjasama dalam bidang investasi dan telah menghasilkan beberapa MoU. Diantaranya adalah MoU dengan Korea Productivity Consulting (KPC) yang telah ditandatangani pada tanggal 15 April 2011 dalam rangka kerja sama kemitraan dengan pihak-pihak investor Korea dan MoU dengan Malaysia Technology Development Corporation (MTDC), yang ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 2011 dalam rangka pembentukan technology fund.

Sasaran strategis selanjutnya yang ingin dicapai oleh PIP pada tahun 2011 adalah tingkat kepuasan

para stakeholders. Tingkat kepuasan stakeholders ditargetkan beropini “BAIK”. Penilaian atas opini publik mengenai citra PIP dilakukan melalui survei yang dilakukan pada triwulan IV 2011, dengan hasil survei “BAIK”. Untuk pencapaian persentase customer yang kembali sebesar 50 persen diperoleh dari jumlah mitra investasi pada tahun 2010 yang melakukan perjanjian investasi kembali pada tahun 2011.

Tabel 11.9. Mitra Investasi PIP Tahun 2010 dan 2011

Mitra Investasi Tahun 2010 Mitra Investasi Tahun 2011

- PT Wijaya Karya - PT Wijaya Karya

- PT Nindya Karya - PT Nindya Karya

- PT Pembangunan Perumahan - PT Newmont Nusa Tenggara

- PT Hutama Karya - PT PLN

- PT Citra Waspphutowa

- PT Marga Trans Nusantara

- PT Marga Kunciran Cengkareng

- PT INKA

- Pemprov Sulawesi Tenggara

- Pemprov SurakartaSumber: Pusat Investasi Pemerintah

118 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

11.2.4. Pending Matters

Dalam rangka pengembangan dan percepatan pelaksanaan investasi pemerintah yang efektif dan efisien untuk mendapatkan nilai tambah yang optimal, PIP melakukan peningkatan kualitas analisis risiko, penguatan fungsi check and balances, serta penyesuaian proses bisnis. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dilakukan penataan organisasi dan tata kerja PIP dengan mengganti PMK No. 52/PMK.01/2007 dengan PMK No. 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah yang berlaku efektif pada tanggal 30 Juni 2012. Struktur organisasi PIP akan berubah dari struktur organisasi yang bersifat struktural (eselon) menjadi struktur organisasi yang bersifat non struktural (non-eselon).

Dari sisi layanan investasi, PIP terus meningkatkan kualitas pelayanan investasi kepada para customer-nya. Dengan peningkatan kualitas pelayanan, di masa depan, PIP yakin mampu memperluas cakupan investasinya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

11.3. Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai11.3.1. Kebijakan 2011 (Rencana Kerja)

Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik memiliki peran yang besar dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien, karena jasa yang diberikan kedua profesi tersebut dapat meningkatkan transparansi dan mutu informasi di bidang keuangan. Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia, mendelegasikan wewenangnya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan Publik dan Penilai Publik kepada Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) sebagaimana tertuang dalam PMK No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai mempunyai visi “Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap bidang kegiatan jasa profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik bertaraf internasional dan dibanggakan dengan berpedoman pada nilai-nilai yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, PPAJP berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan dan memperbaiki proses bisnisnya dengan cara:

Pelaksanaan Tugas Lainnya11BAB

(1) melakukan pembinaan dan layanan terhadap Akuntan, Akuntan Publik, dan Penilai Publik yang efektif dan efisien;

(2) menyusun dan menerapkan norma dan peraturan tentang Akuntan Publik dan Penilai Publik yang efektif;

(3) melakukan optimalisasi kegiatan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik dan Penilai Publik;

(4) mengembangkan SDM yang berkompetensi tinggi;(5) mengembangkan organisasi yang andal;(6) melakukan pengelolaan layanan TIK yang prima; serta(7) melakukan pengelolaan anggaran yang optimal.

1. Pembinaan dan Layanan Terhadap Akuntan, Akuntan Publik, dan Penilai Publik yang Efektif dan Efisien Jasa Akuntansi dan Penilai sebagai salah satu profesi penunjang sektor keuangan berperan yang sangat

penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terlebih dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas serta praktek-praktek bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif yang memerlukan profesi Penilai yang profesional, kompeten, dan reliabel. Sayangnya, perkembangan kedua profesi ini secara nasional belum didukung dengan jumlah sumber daya yang memadai. Hal ini terlihat dari sebaran Akuntan Publik dan Penilai Publik yang sebagian besar masih terpusat di Jakarta dan jumlahnya relatif sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah Akuntan Publik dan Penilai Publik di beberapa negara Asia Tenggara lainnya.

PPAJP berupaya meningkatkan jumlah sumber daya kedua profesi tersebut dengan target penerbitan Izin Akuntan Publik baru sebanyak 45 orang dan penerbitan Penilai Publik baru sebanyak 25 orang. Dengan target tersebut, jumlah Akuntan Publik dan Penilai Publik di Indonesia akan bertambah sebanyak 70 orang,

119

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

sehingga mengurangi jarak antara jumlah ketersediaan sumber daya dengan kebutuhan. Tugas pokok dan fungsi PPAJP tidak hanya difokuskan untuk meningkatkan jumlah Akuntan Publik

dan Penilai Publik saja, namun juga berusaha memelihara dan menciptakan profesionalisme para Akuntan Publik dan Penilai Publik yang handal dan berwawasan luas. PPAJP bekerjasama dengan Asosiasi Akuntan dan Penilai di Indonesia menyelenggarakan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Akuntan Publik dan Penilai Publik untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kompetensi Akuntan Publik dan Penilai Publik di Indonesia. PPL bagi Penilai Publik bertujuan:(1) menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada profesi Penilai agar memiliki standar

kompetensi profesional sesuai dengan harapan masyarakat dan pengguna jasa;(2) meningkatkan kualitas maupun kuantitas pendidikan dan pelatihan di bidang profesi Penilai mengenai

peraturan perundang-undangan, teori penilaian, serta isu-isu terbaru mengenai peningkatan profesionalisme Penilai;

(3) memberikan solusi sementara untuk mengatasi masalah yang ada atas ketersediaan pendidikan formal penilaian dan sebagai jawaban serta sarana untuk memungkinkan para penilai Indonesia menghadapi persaingan global sebagai akibat adanya liberalisasi perdagangan;

(4) memberikan solusi dalam mengatasi masalah yang timbul akibat adanya Penilai Publik palsu yang menandatangani Laporan Penilaian;

(5) memperkenalkan jasa Penilai dan pentingnya peran profesi Penilai Publik di sektor keuangan kepada masyarakat, pengguna jasa, maupun stakeholders; serta

(6) menciptakan keseragaman pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Jasa Penilai dan Standar Penilaian yang berlaku kepada Penilai Publik, penilai pemerintah, dan masyarakat pengguna jasa penilai.

Tujuan dari PPL dapat dicapai apabila Akuntan Publik dan Penilai Publik berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan tersebut. Pada tahun 2011, PPAJP menargetkan jumlah Akuntan Publik dan Penilai Publik yang telah mengikuti PPL sebanyak 1.025 orang. Dengan target tersebut, diharapkan Akuntan Publik dan Penilai Publik dapat menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara bekerja secara profesional serta memiliki kompetensi , kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman.

2. Menyusun dan Menerapkan Norma dan Peraturan tentang Akuntan Publik dan Penilai Publik yang Efektif Sebagai salah satu profesi pendukung kegiatan dunia usaha, dalam era globalisasi perdagangan

barang dan jasa, kebutuhan pengguna jasa Akuntan Publik dan Penilai Publik semakin meningkat, terutama kebutuhan atas kualitas informasi keuangan yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Meskipun Akuntan Publik senantiasa berupaya untuk memutakhirkan kompetensi dan meningkatkan profesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa, kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pemberian jasa Akuntan Publik tetap ada. Untuk melindungi kepentingan masyarakat dan sekaligus melindungi profesi tersebut, diperlukan suatu norma dan peraturan tentang Akuntan Publik dan Penilai Publik yang efektif.

PPAJP berupaya melakukan pengkajian terkait profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik untuk mengakomodir perkembangan jasa akuntansi dan penilaian di Indonesia. Pada tahun 2011, PPAJP menargetkan untuk menyusun beberapa kajian penyusunan peraturan tentang Akuntan Publik dan Penilai Publik, antara lain:(1) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pelaksanaan Undang-Undang Akuntan Publik;(2) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelaporan Keuangan;(3) International Standard on Auditing (ISA);(4) Standar Penilaian Indonesia 2007;(5) Pedoman Pemeriksaan Dana Pensiun; dan(6) Pedoman Pemeriksaan Agribisnis.

3. Mengembangkan SDM yang Berkompetensi Tinggi dan Mengembangkan Organisasi yang Andal Dalam sebuah organisasi sangat diperlukan SDM yang menjadi penggerak dari berbagai pekerjaan.

Para pegawai mempunyai jenis pekerjaan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan sebuah konsep pelatihan dan pengembangan yang sesuai agar para pegawai bisa memahami dan mengerti pekerjaan mereka. Dengan pemahaman yang baik, maka tujuan organisasi dapat cepat terlaksana dan mencapai target yang diharapkan.

120 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Mengingat pentingnya peran SDM dalam suatu organisasi, maka PPAJP telah memfasilitasi para pegawai dalam memperoleh dan mengembangkan pengetahuan serta keahlian. Pada tahun 2011, PPAJP mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti beberapa program pelatihan tidak hanya di bidang pembinaan dan pemeriksaan akuntan dan penilai saja, namun juga pelatihan pengembangan diri dan spiritual.

Pengembangan SDM tidak lepas dari pengembangan organisasi secara keseluruhan, sehingga keduanya harus selaras. Semua organisasi harus berubah karena tekanan dari lingkungan internal maupun eksternal. Tujuan dari pengembangan organisasi antara lain:(1) menciptakan keharmonisan hubungan kerja antara pimpinan dengan staf anggota organisasi;(2) menciptakan kemampuan memecahkan persoalan organisasi secara lebih terbuka;(3) menciptakan keterbukaan dalam berkomunikasi; serta(4) merupakan semangat kerja para anggota organisasi dan kemampuan mengendalikan diri.

Untuk meraih tujuan dari pengembangan organisasi tersebut, PPAJP telah melakukan pengkajian atas kelembagaan yang andal, menerapkan manajemen risiko, serta menyelesaikan pembangunan scorecard individu di lingkungan PPAJP.

11.3.2. Realisasi/Pencapaian Tahun 2011

1. Penetapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik

Salah satu capaian penting PPAJP dalam menyusun dan menerapkan norma dan peraturan tentang Akuntan Publik dan Penilai Publik yang efektif pada tahun 2011 adalah dengan ditetapkannya RUU tentang Akuntan Publik menjadi UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diselenggarakan pada hari Selasa, 5 April 2011 di Jakarta, DPR menyetujui pengesahan RUU tentang Akuntan Publik menjadi undang-undang. Pengesahan ini telah melalui proses yang cukup lama, karena RUU Akuntan Publik ini telah dipersiapkan sejak tahun 2007.

Pelaksanaan Tugas Lainnya11BAB

Sebelum disahkan oleh DPR, RUU tentang Akuntan Publik menimbulkan pro dan kontra bagi mereka yang terkena dampak langsung dari RUU ini. Pro dan kontra muncul terutama pada aspek pengenaan sanksi pidana, pengaturan perizinan, dan kewenangan pengaturan profesi oleh Menteri Keuangan, serta liberalisasi akuntan asing. Pengenaan sanksi pidana dikhawatirkan akan menghambat perkembangan profesi dan menyebabkan semakin berkurangnya minat dari masyarakat untuk menggeluti profesi akuntan publik. Sampai

saat ini, jumlah Akuntan Publik yang tersedia masih jauh dari jumlah yang dibutuhkan. Sedangkan mengenai liberalisasi Akuntan Asing, dikhawatirkan Akuntan Asing akan menjamur dan pemerintah terkesan tidak melindungi Akuntan Publik lokal.

Sejumlah kesepakatan telah dibuat antara pemerintah dengan DPR terhadap RUU Akuntan Publik, antara lain adanya pembagian kewenangan yang jelas antara Kementerian Keuangan, Asosiasi Profesi Akuntan Publik, dan Komite Profesi Akuntan Publik. Disepakati pula bahwa Kementerian Keuangan, yang didelegasikan kepada PPAJP, berwenang melaksanakan fungsi perizinan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Asosiasi Profesi Akuntan Publik berwenang menyusun

121

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) dan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Akuntan Publik, serta melakukan reviu mutu bagi anggotanya. Komite Profesi Akuntan Publik, yang berjumlah 13 orang serta bersifat kolegial dari berbagai unsur, berwenang memberikan pertimbangan atau masukan kepada Kementerian Keuangan dan berfungsi sebagai lembaga banding atas pengenaan sanksi administrasi terhadap Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.

Proses menjadi Akuntan Publik disederhanakan dan basis calon Akuntan Publik diperluas. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah Akuntan Publik tanpa mengurangi kualitas. Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat melakukan kerja sama dan membentuk jaringan yang disebut Organisasi Audit Indonesia (OAI). Persyaratan Akuntan Publik Asing yang akan berpraktik di Indonesia diperketat, dimana mereka dapat melakukan praktik setelah terdapat perjanjian saling pengakuan antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asal Akuntan Publik. Sementara itu, rumusan ketentuan pidana disempurnakan untuk melindungi kepentingan publik dan menghindari kriminalisasi terhadap profesi Akuntan Publik.

Dengan ditetapkannya UU No. 5 Tahun 2011, pemerintah memberikan beberapa kelonggaran kepada masyarakat untuk dapat berkarir menjadi Akuntan Publik di Indonesia. Hal ini tertuang dalam penjelasan pasal 6 huruf a, yang berbunyi: “… Yang dapat mengikuti pendidikan profesi Akuntan Publik adalah seseorang yang memiliki pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1), Diploma IV (D-IV), atau yang setara.” Berarti untuk menjadi Akuntan Publik tidak harus berasal dari sarjana akuntansi.

Menurut data dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), jumlah Akuntan Publik di Indonesia hingga 31 Maret 2011 baru 926 orang dari total penduduk 237 juta jiwa. Singapura dengan jumlah penduduknya sekitar lima juta, memiliki 15.120 orang Akuntan Publik. Malaysia dengan jumlah penduduk sekitar 25 juta jiwa, memiliki 2.460 Akuntan Publik. IAPI juga menjelaskan bahwa sejak 1997 hingga kini, pertumbuhan jumlah Akuntan Publik tidak signifikan dan cenderung stagnan. Hal ini tampak dari data umur Akuntan Publik, yakni 64 persen telah berusia di atas 51 tahun, 25 persen berumur 41-50 tahun, dan 11 persen berumur 26-40 tahun. Hal inilah yang mendasari pemerintah untuk tidak membatasi setiap orang yang ingin mengikuti pendidikan profesi Akuntan Publik dengan memperbolehkan lulusan dari non akuntansi mengikuti pendidikan tersebut. Oleh karena itu, peluang untuk menjadi Akuntan Publik di Indonesia sangat terbuka lebar.

2. Penyelenggaraan Sosialisasi Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik

PPAJP sebagai unit pembina dan pengawas profesi jasa Akuntan Publik dan Penilai Publik selalu berupaya meningkatkan jumlah Akuntan Publik dan Penilai Publik di Indonesia, salah satunya dengan mengadakan program sosialisasi profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik untuk memperkenalkan profesi ini kepada masyarakat. Sosialisasi Akuntan Publik dan Penilai Publik bertujuan untuk:(1) memperkenalkan profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik kepada masyarakat, serta pentingnya

peran dan fungsi Akuntan Publik dan Penilai Publik dalam kegiatan ekonomi;(2) memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai pengguna jasa untuk menggunakan jasa

Akuntan Publik dan Penilai Publik yang telah memiliki izin resmi, untuk menghindari Akuntan Publik dan Penilai Publik palsu;

(3) meningkatkan minat masyarakat untuk berprofesi sebagai Akuntan Publik dan Penilai Publik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah Akuntan Publik dan Penilai Publik di Indonesia;

(4) meningkatkan minat masyarakat untuk mempelajari ilmu penilaian, terutama bagi kalangan dosen, sehingga nantinya dapat melakukan alih pengetahuan kepada mahasiswa;

(5) membuka kesempatan bagi pihak Universitas untuk bekerjasama dengan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) sebagai asosiasi profesi dalam rangka pembukaan program studi di bidang Penilaian; dan

(6) memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya Pemerintah Daerah, untuk memahami proses dan prosedur pencatatan keuangan serta penilaian aset daerah sesuai dengan standar yang berlaku.

122 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Selaku pembina dan pengawas profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik di Indonesia, PPAJP mengambil prakarsa untuk melaksanakan sosialisasi profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik sebanyak 18 kali pada tahun 2011, dengan rincian:(1) Sosialisasi Akuntan Publik sebanyak 9 kali, yaitu di Malang, Bandung, Jakarta, Surakarta, Banda Aceh,

Purwokerto, Cirebon, Balikpapan, dan Padang; serta(2) Sosialisasi Profesi Penilai Publik sebanyak 9 kali, yaitu di Padang, Bandung, Manado, Kendari, Aceh,

Samarinda, Mataram, Bali, dan Jakarta.

Sosialisasi Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik untuk masing-masing tahap mengundang antara 45-200 orang peserta. Penyelenggara Sosialisasi adalah PPAJP bekerjasama dengan Asosiasi Profesi-Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), MAPPI, dan perguruan tinggi.

Materi Sosialisasi Profesi Akuntan Publik menekankan pada knowledge sharing terkait UU No. 5 Tahun 2011, sedangkan Sosialisasi Penilai Publik lebih menekankan pada pemahaman mengenai profesi Penilai Publik untuk kalangan akademisi, penilaian aset daerah, dan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan untuk pemerintah daerah dan instansi terkait.

3. Penyelenggaraan Pendidikan Profesional Lanjutan Akuntan Publik dan Penilai Publik

Dalam perekonomian dunia yang semakin berkembang maju, peran sektor jasa, khususnya jasa penunjang di sektor keuangan seperti Akuntan Publik menjadi lebih penting. Profesi Akuntan Publik yang merupakan penunjang di bidang jasa keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka transparansi dan good corporate governance. Dalam menjalankan profesinya, Akuntan Publik bekerja atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Kepercayaan muncul karena Akuntan Publik memiliki kompetensi profesional yang merupakan perpaduan di antara etika, pengetahuan, dan keahlian. Dengan demikian, seorang Akuntan Publik dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan lingkungan yang mempengaruhi tugas dan kewajiban profesionalnya. Profesi Akuntan Publik harus secara terus-menerus memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi profesionalnya.

Dalam rangka memelihara dan menciptakan profesionalisme Penilai yang handal dan berwawasan luas, pemerintah bersama-sama dengan Asosiasi Profesi Penilai menyelenggarakan kegiatan PPL. Selaku pembina dan pengawas profesi Akuntan Publik dan penilai Publik di Indonesia, PPAJP bersama-sama dengan pihak Asosiasi Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik menyelenggarakan PPL sebanyak 23 kali pada tahun 2011, dengan rincian:(1) PPL Akuntan Publik tahun 2011 diselenggarakan sebanyak 12 kali, yaitu Jakarta I, Jakarta II, Surabaya I,

Palembang, Bandung, Medan, Yogyakarta, Batam, Bekasi, Surabaya II, Jakarta III, dan Jakarta IV; serta(2) PPL Penilai Publik sebanyak 11 kali, yaitu Medan, Jakarta I, Jakarta II, Surabaya, Jakarta III, Bintan,

Jakarta IV, Jakarta V, Jakarta VI, Makassar, dan Bandung.

Kegiatan PPL diselenggarakan oleh PPAJP bekerjasama dengan asosiasi profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik, dengan mengundang peserta yang merupakan Akuntan Publik, Penilai Publik, staf professional Kantor Akuntan Publik, anggota asosiasi profesi penilai, penilai pemerintah, pegawai perbankan, pegawai pemerintah daerah, BUMN/D, pegawai Kamar Dagang Indonesia (Kadin), akademisi, serta pihak-pihak lain yang terkait.

Materi PPL yang diberikan lebih ditekankan kepada pemahaman atas hal-hal yang bersifat fundamental terkait dengan review Standar Akuntan Publik (SAP) terkini, yaitu PMK No. 125/ PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik, serta membahas isu-isu terkini terkait profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik di Indonesia.

4. Layanan Terhadap Akuntan, Akuntan Publik dan Penilai Publik yang Efektif dan Efisien

PPAJP berkomitmen untuk memperbaiki proses bisnis dan administratifnya dalam memberikan layanan yang efisien kepada masyarakat. Salah satunya dengan menargetkan waktu penyelesaian

Pelaksanaan Tugas Lainnya11BAB

123

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

penerbitan izin tentang Akuntan Publik dan Penilai Publik. Pada tahun 2011, waktu rata-rata penerbitan izin Akuntan Publik dan Penilai Publik adalah 9,08 hari kerja, lebih cepat daripada target yang ditetapkan, yaitu 12 hari kerja.

Selama tahun 2011, PPAJP telah menerbitkan izin Akuntan Publik baru sebanyak 89 orang dengan waktu proses 831 hari, serta izin Penilai Publik baru sebanyak 17 orang dengan waktu proses 132 hari, sehingga total waktu proses untuk 106 izin AP dan PP baru adalah 963 hari kerja (963 hari : 106 izin = 9,08 hari/izin).

Faktor-faktor pendukung keberhasilan tercapainya target waktu rata-rata penyelesaian izin Akuntan Publik dan Penilai Publik selama 9,08 hari kerja adalah:(1) telah tersedianya informasi publik yang dapat diakses melalui website PPAJP tentang tata cara

pengajuan permohonan izin;(2) telah dilakukannya diseminasi peraturan kepada publik;(3) telah diaplikasikannya Sistem Informasi Akuntan Publik dan Penilai Publik untuk pemrosesan

permohonan Izin;(4) pelaksanaan pemrosesan izin telah sepenuhnya dilakukan sesuai prosedur kerja yang sudah baku

(SOP); serta(5) telah dilakukannya langkah-langkah peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan in-house training

di PPAJP maupun pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak atau instansi di luar PPAJP dari yang direncanakan sebanyak 11 kali, dapat direalisasikan sebanyak 14 kegiatan.

5. Pengembangan SDM dan Organisasi.

Pengembangan SDM pada dasarnya merupakan kegiatan terpadu yang dilakukan manajemen dalam rangka meningkatkan nilai tambah pegawai guna meningkatkan produktivitas organisasi dan sekaligus dalam rangka mempersiapkan pegawai untuk melaksanakan tugas pada jenjang yang lebih tinggi. Fungsi pengembangan SDM perlu mendapat perhatian, sehingga kesesuaian di antara kebutuhan organisasi dengan kualifikasi teknis pegawai dapat lebih terjamin. Di lain pihak, pengembangan SDM perlu dilakukan untuk karyawan baru atas pertimbangan bahwa umumnya karyawan baru hanya mempunyai kecakapan teoritis saja yang diperoleh dari bangku sekolah.

Mengingat pentingnya pengembangan SDM, PPAJP telah mengikutsertakan pegawainya pada pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM bidang pembinaan dan pengawasan Akuntan Publik dan Penilai Publik. Jenis-jenis pelatihan yang telah dilaksanakan selama tahun 2011 adalah:(1) Inhouse Training Akuntansi Pemerintah;(2) Pelatihan Akuntansi Syariah;(3) Inhouse Training Konvergensi IFRS dan PSAK 4, 15, dan 22;(4) Inhouse Training Kode Etik Profesi Akuntan Publik;(5) Capacity Building Nilai-Nilai Kementerian Keuangan;(6) Inhouse Training Teknik Wawancara Dalam Pemeriksaan;(7) Inhouse Training PSAK 18 Revisi 2010;(8) Inhouse Training Liberalisasi Perdagangan;(9) Pendidikan P3 dan P4 Properti;(10) Certified Property Development;(11) Pelatihan Penilai Kapal;(12) Chartered Financial Analyst;(13) Workshop Penilaian Hotel; dan(14) Inhouse Training ISQC.

124 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

11.4. Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik

Pelaksanaan e-Procurement di lingkungan Kementerian Keuangan telah dimulai sejak tahun 2008. Secara bertahap, pada tahun 2012, seluruh paket pekerjaaan yang dilelang melalui pelelangan/ seleksi umum wajib dilakukan melalui e-Procurement. Penerapan e-Procurement merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan dalam hal mengimplementasikan e-Government dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Upaya ini mempunyai implikasi yang sangat strategis dan memberikan kontribusi riil, yaitu rasa nyaman dan aman kepada panitia pengadaan pada seluruh Satker Kementerian Keuangan. Selain itu, penerapan e-Procurement membuat peran Kementerian Keuangan di lingkungan instansi pemerintah semakin meningkat, karena layanan e-Procurement yang dikelola Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) juga dapat diberikan kepada instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga/Komisi) lainnya dengan syarat terlebih dahulu telah menjalin hubungan kerjasama sebagai pengguna sistem dengan Pusat LPSE Kementerian Keuangan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja organisasi Pusat LPSE pada tahun 2011 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) berbasis Balanced Scorecard yang ditetapkan untuk Pusat LPSE adalah sebagai berikut:(1) paket pengadaan barang/jasa melalui e-Procurement sejumlah 1.135 paket; (2) instansi yang menggunakan layanan e-Procurement Kementerian Keuangan berjumlah 26 unit;(3) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan memperoleh nilai 3,21 pada skala 4;(4) kebijakan di bidang e-Procurement sebanyak 10 buah; (5) waktu rata-rata pemberian layanan registrasi mencapai 41 menit 40 detik; (6) waktu rata-rata kecepatan respon terhadap keluhan mencapai 21 menit; (7) frekuensi edukasi publik e-Procurement sebanyak 160 kali;(8) persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sebanyak 100 persen; (9) persentase penyelesaian pembangunan Scorecard individu sebanyak 100 persen;(10) persentase penerapan Manajemen Risiko sebanyak 100 persen;(11) persentase pembukaan kantor layanan e-Procurement di 15 wilayah luar Pulau Jawa 100 persen; (12) jumlah sistem aplikasi dan infrastruktur yang diimplementasikan sebanyak 12 buah; dan (13) persentase penyerapan DIPA (Non Belanja Pegawai) sebesar 84,80 persen.

Seluruh capaian melebihi target kinerja yang ditetapkan dan merupakan bentuk keseriusan Pusat LPSE dalam rangka mencapai performance organisasi terbaik dan sebagai implementasi dari visi yang telah dicanangkan, yaitu “Menjadi Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang Profesional, Terpercaya , dan Akuntabel”. Ruang lingkup capaian kinerja organisasi Pusat LPSE pada tahun 2011 adalah seluruh tugas dan fungsi yang diemban Pusat LPSE sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Namun demikian, Pusat LPSE tidak ingin merasa puas diri dengan apa yang telah dilakukan dan berupaya meningkatkan peran organisasi dengan seoptimal mungkin. Peningkatan peran yang paling strategis pada tahun 2011 adalah Pusat LPSE bekerjasama dengan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan membangun aplikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagai media informasi dan sarana pemantauan terhadap RUP masing-masing Satker. Aplikasi ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menentukan kebijakan yang tepat terkait dengan optimalisasi penyerapan anggaran pada masing-masing Satker.

Pelaksanaan Tugas Lainnya11BAB

Pengembangan SDM tidak lepas dari pengembangan organisasi secara keseluruhan. Pengembangan SDM merencanakan dan menyediakan bahan mentah dengan menerima pegawai dan pelatihan dasar, serta mengubahnya dengan cara program-program pengembangan sesuai dengan kebutuhan organisasi pada saat sekarang dan di masa yang akan datang. Pengembangan SDM akan menjadi sia-sia apabila tidak didukung dengan penataan organisasi yang baik.

PPAJP telah melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait serta melakukan studi pustaka dan bencmarking terhadap regulasi sejenis di luar negeri, yang hasilnya termuat dalam Naskah Akademis Kajian Penataan Kelembagaan PPAJP. Kajian telah disampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk selanjutnya dikoordinasikan oleh Biro Organta.

125

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

11.1.1. Capaian Kinerja Organisasi Pusat LPSE

Capaian kinerja e-Procurement identik dengan kinerja organisasi Pusat LPSE. Capaian ini merupakan capaian dari hasil lelang yang dilakukan melalui pengadaan barang secara elektronik, baik unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan maupun K/L yang menjadi pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kementerian Keuangan. Data capaian kinerja e-Procurement disampaikan secara periodik kepada Pimpinan unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan K/L sebagai pengguna sistem. Tujuannya adalah untuk mengapresiasi dan mendorong optimalisasi e-Procurement di lingkungan kerja masing-masing. Adapun kinerja lelang secara elektronik secara keseluruhan yang dilakukan melalui LPSE Kementerian Keuangan adalah berikut ini.(1) Lingkup unit Eselon I Kementerian Keuangan:

i. total paket yang dilelang sebanyak 711 paket;ii. total pagu paket berjumlah Rp2.353.773.051.798;iii. total nilai hasil lelang sebesar Rp1.978.009.497.411; daniv. total penghematan yang dihasilkan berjumlah Rp375.763.554.387 atau sebesar 15,96 persen.

(2) Lingkup K/L sebagai pengguna sistem:i. total paket yang dilelang sebanyak 296 paket;ii. total pagu paket berjumlah Rp1.076.889.978.866;iii. total nilai hasil lelang sebesar Rp992.842.499.680; daniv. total penghematan yang dihasilkan berjumlah Rp83.948.814.186 atau sebesar 7,80 persen.

(3) Pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui SPSE Kementerian Keuangan:i. total paket yang dilelang sebanyak 1007 paket;ii. total pagu paket berjumlah Rp3.430.663.030.664;iii. total nilai hasil lelang sebesar Rp2.970.851.997.091; daniv. total penghematan yang dihasilkan berjumlah Rp459.712.368.573 atau sebesar 13,40 persen.

11.1.2. New Initiatives Tahun 2011

Sebagai sebuah organisasi, Pusat LPSE harus mengembangkan atau menginisiasi hal-hal baru untuk mendukung kinerja organisasi, di samping sebagai sebuah pembaruan (new initiatives) yang belum pernah dilakukan sebelumnya. New initiatives yang telah dilakukan oleh Pusat LPSE selama tahun 2012 meliputi kegiatan-kegiatan berikut ini.(1) Penyusunan Warta e-Procurement. Pusat LPSE dalam mengelola pelayanan dan administrasi sistem aplikasi e-Procurement menggunakan

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), khususnya internet, yaitu melalui alamat website www.lpse.depkeu.go.id. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas tersebut, khususnya untuk pelayanan e-Procurement kepada K/L di luar Kementerian Keuangan, maka diperlukan upaya-upaya untuk menginformasikan atau mengingatkan calon pengguna sistem tentang spesifikasi layanan e-Procurement yang dikelola oleh Pusat LPSE. Proses penyampaian informasi dilakukan dengan metode promosi yang tepat sasaran dan melalui media informasi yang jelas agar tercipta citra publik yang baik dari pengelolaan layanan e-Procurement yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan. Citra yang baik akan mampu menarik minat K/L lain untuk bergabung menjadi pengguna sistem LPSE Kementerian Keuangan serta memberikan gambaran yang jelas kepada para stakeholders mengenai kinerja layanan e-Procurement Kementerian Keuangan. Alasan/pertimbangan kegiatan publikasi e-Procurement Kementerian Keuangan adalah dalam rangka melaksanakan instruksi Menteri Keuangan agar layanan e-Procurement dapat sebanyak mungkin digunakan oleh K/L bahkan oleh BUMN sebagai bukti kepercayaan instansi pemerintah terhadap kehandalan layanan yang diberikan, serta tersedianya media yang informatif dan terkoordinasi dengan stakeholders dalam rangka menggambarkan kinerja layanan e-Procurement. Penyampaian informasi dilakukan melalui media website, sosialisasi, pelatihan, serta pameran dan booklet berupa Warta e-Procurement. Warta e-Procurement berisi tentang current issues yang terkait dengan pengadaan barang/jasa terutama pengadaan barang dan jasa secara elektronik, pengenalan tokoh-tokoh di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, kegiatan-kegiatan Pusat LPSE, regulasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, serta tips-tips penggunaan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Hingga akhir tahun 2011, Pusat LPSE telah menerbitkan 2 edisi Warta e-Procurement. Edisi I diterbitkan pada bulan Oktober 2011 dan edisi II terbit di awal

126 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Desember 2011. Untuk selanjutnya, Warta e-Procurement akan terbit secara teratur setiap 3 bulan sekali sebagai media informasi dan publikasi layanan e-Procurement Pusat LPSE kepada masyarakat dan khususnya pengguna layanan Pusat LPSE Kementerian Keuangan.

Gambar 11.10. Contoh Edisi Warta e-Procurement

(2) Penerapan ISO 9001:2008. Pusat LPSE terus memacu diri untuk memberikan layanan yang cepat dan bermutu kepada para stakeholder-

nya. Salah satu upayanya adalah dengan memacu unit-unit kerja yang ada pada Pusat LPSE untuk mengacu pada Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 agar dapat menjadi indikasi bagi pihak terkait untuk mengetahui komitmen seluruh karyawan terhadap pemenuhan persyaratan kepuasan pelanggan. Implikasi dari penerapan ISO 9001:2008 adalah bahwa Pusat LPSE harus menyusun dan menerapkan berbagai aturan dan sumber daya yang diperlukan untuk menjamin dihasilkannya pelayanan yang bermutu demi kepuasan pengguna jasa. Pada tanggal 15 dan 16 Agustus 2011 bertempat di Gedung Djuanda II telah dilaksanakan audit eksternal oleh SAI Global untuk mendapatkan ISO 9001:2008. Proses untuk mendapatkan sertifikasi ISO membutuhkan tahapan yang panjang dan penuh perjuangan. Tidak hanya harus memenuhi standar yang telah ditetapkan, tetapi juga harus mengimplementasikan mindset yang sangat mendasar untuk menempatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan sebagai prioritas. Selama proses menuju sertifikasi, Pusat LPSE didampingi oleh Suconfindo Prima International Consultant (SPRINT Consultant) yang telah berpengalaman dalam menangani bidang tersebut. Sertifikat ISO 9001:2008 pada akhirnya berhasil diraih oleh Pusat LPSE pada tanggal 12 September 2012 setelah dilaksanakannya audit internal oleh Tim Audit Internal ISO Pusat LPSE pada tanggal 13-15 Juni 2011 serta proses Audit Eksternal oleh konsultan ISO SAI Global pada tanggal 8 (pre-audit) dan 16 Agustus (final audit) 2011. Atas tercapainya sertifikasi ISO 9001:2008, maka Pusat LPSE harus mampu meningkatkan kepercayaan dari pengguna layanan atas jaminan kesempurnaan pelayanan dan dukungan penyelenggaran e-Procurement yang paripurna.

Gambar 11.11. Sertifikat ISO 9001:2008

(3) Aplikasi Rencana Umum Pengadaan. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Pengguna Anggaran (PA) mengumumkan

Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa kepada masyarakat luas melalui website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi, serta Portal Pengadaan melalui LPSE. Sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan amanat Pasal 25 ayat (1), (2), dan (3) PP 54 Tahun 2010, serta dalam rangka peningkatan kualitas layanan yang diberikan Pusat LPSE Kementerian Keuangan kepada penggunanya, telah dikembangkan sebuah sistem aplikasi yang dapat mengakomodir kebutuhan PA dalam mengumumkan RUP. Selama ini, penyampaian RUP dilakukan secara manual dengan mengirimkan hardcopy dan softcopy untuk selanjutnya ditayangkan di portal Kementerian Keuangan. Adanya sistem aplikasi yang telah dikembangkan oleh Pusat LPSE, yaitu sistem aplikasi RUP, dapat menjadi sarana/alat bantu bagi Satker dalam penyusunan RUP serta bagi PA untuk mengumumkan RUP tepat pada waktunya. RUP merupakan aplikasi berbasis web, sehingga PA dan Satker dimanapun berada dapat mengaksesnya melalui laman http://www.rup.lpse.depkeu.go.id. Pengguna sistem aplikasi RUP dibagi menjadi 4 jenis, yaitu admin LPSE Pusat, admin LPSE daerah, PA/KPA, dan Satker. Seluruh pengguna yang telah direkam datanya di dalam sistem aplikasi RUP tidak dapat dihapus. Hal tersebut dimaksudkan agar aktivitas yang dilakukan oleh masing-

Pelaksanaan Tugas Lainnya11BAB

127

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

masing pengguna tetap tersimpan di dalam sistem dan terlacak dalam jangka waktu yang lama. Sistem Aplikasi RUP merupakan aplikasi yang terpisah dari portal Kementerian Keuangan maupun portal LPSE Kementerian Keuangan, akan tetapi daftar RUP yang ada di dalam sistem aplikasi RUP telah dihubungkan dengan kedua portal tersebut. Walaupun masyarakat luas tidak mengetahui alamat resmi Sistem Aplikasi RUP, namun mereka dapat melihat pengumuman RUP melalui portal Kementerian Keuangan atau portal LPSE Kementerian Keuangan. Dalam rangka mempercepat implementasi aplikasi RUP, telah diselenggarakan sosialisasi pada tanggal 5 Desember 2011 di ruang pelatihan Pusat LPSE. Sosialisasi diikuti oleh perwakilan masing-masing unit Eselon II pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Penggunaan Aplikasi RUP diharapkan dapat mendukung terwujudnya pengadaan yang transparan dan akuntabel.

11.4.3. Tantangan (Pending Matters) dan Solusi

(1) Aplikasi yang selalu disempurnakan. Sistem aplikasi yang terus dikembangkan oleh LKPP maupun Pusat LPSE sebagai bentuk kesempurnaan

layanan memerlukan tenaga ahli yang kompeten agar dapat menguasai dan meng-update aplikasi versi terbaru. Selain itu, dibutuhkan pula tutorial yang interaktif yang dapat membantu mempercepat proses pembelajaran kepada panitia, penyedia, dan seluruh pengguna aplikasi SPSE. Solusinya adalah perlunya dibangun sistem aplikasi e-Learning yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya, sehingga menjadi kontributor yang positif terhadap proses pembelajaran aplikasi SPSE. Di masa yang akan datang, e-Learning diharapkan mencakup tutorial semua aplikasi yang ada di LPSE, termasuk aplikasi RUP.

(2) Penyusunan Proses Bisnis e-Procurement. Proses Bisnis pada Pusat LPSE dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan

prosedur kerja yang jelas dan terukur. Proses Bisnis dilaksanakan melalui penyusunan SOP, yaitu satu set instruksi tertulis yang mendokumentasikan aktivitas rutin dan berulang dilakukan oleh sebuah organisasi. Pengembangan dan penggunaan SOP merupakan merupakan faktor yang dapat mengukur sukses tidaknya suatu kegiatan operasional. SOP juga menjaga konsistensi kegiatan operasional dari awal hingga akhir. Namun, sampai dengan saat ini belum ada alur kerja yang jelas dari masing-masing pelaku pengadaan barang/jasa. Solusinya adalah penyusunan proses bisnis dan alur kerja yang jelas untuk masing-masing pelaku pengadaan barang/jasa tesebut.

(3) Pemantapan organisasi. Saat ini posisi organisasi Pusat LPSE berada pada area abu-abu, karena masih ada tugas dan tanggung

jawab Pusat LPSE yang bersinggungan dengan LKPP. Misalnya terkait dengan Blacklist, di mana untuk penayangan Blacklist di SPSE ditetapkan oleh KPA di LPSE Kementerian Keuangan, tetapi diumumkan oleh LKPP. Selain itu, Pusat LPSEsebagai unit organisasi yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa juga merasa perlu meningkatkan perannya dalam ikut menyukseskan kebijakan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa secara luas. Namun, mengingat di lingkungan Sekretariat Jenderal terdapat pula Biro Perlengkapan, maka tugas dimaksud seringkali mengalami overlap. Misalnya dalam hal pembinaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan. Solusinya adalah sentraliasi atau pembagian tugas dan tanggung jawab di antara LPSE dan LKPP, serta perlunya segera dilakukan penataan organisasi pengadaan barang/jasa Kementerian Keuangan yang dapat menjadi solusi organisasional dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan

Gambar 11.12. Tampilan Sistem Aplikasi RUP

128 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

11.5. Pengawasan Perpajakan

11.5.1. Kebijakan Tahun 2011

Sebagai implementasi Pasal 36C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Menteri Keuangan telah membentuk Komite Pengawas Perpajakan (Komite) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008. Komite merupakan organisasi non struktural dan bersifat mandiri yang bertugas membantu Menteri Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Instansi Perpajakan, meliputi semua kegiatan pengamatan, pengumpulan informasi, dan penerimaan pengaduan masyarakat, serta melakukan pengkajian dan memberikan saran dan atau masukan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Instansi Perpajakan. Komite mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada instansi perpajakan, namun khusus untuk tahun 2011, Komite terbatas menangani pengawasan pada instansi perpajakan selain pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai arahan Komisi XI DPR RI. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite dibantu oleh Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan (Sekretariat Komite).

Sekretariat Komite berdasar PMK 133/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, namun secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite. Berkenaan dengan tanggung jawabnya secara fungsional, Komite dan Sekretariat Komite bekerja secara teamwork. Sekretariat Komite juga berperan dalam melaksanakan tugas teknis Komite dalam rangka mendukung kebijakan-kebijakan Komite.

Adapun kebijakan Komite dituangkan dalam tujuan, sasaran, dan strategi berikut ini.Tujuan:1. mendorong perbaikan pelaksanaan tugas instansi perpajakan; serta2. memberikan rekomendasi/saran/masukan yang relevan dan berkualitas.

Sasaran:1. terlaksananya pengawasan yang andal;2. terlaksananya pengkajian yang relevan dan berkualitas; serta3. terwujudnya sumber daya internal yang mendukung.

Strategi:1. pengawasan yang andal (konsolidasi instansi perpajakan):

(1) pengaduan masyarakat dan verifikasi;(2) pengamatan, termasuk monitoring dan pencegahan; serta(3) pengumpulan informasi dan masukan;

2. pengkajian yang relevan dan berkualitas (pengembangan alternatif pelaksanaan tugas instansi perpajakan):(1) kajian (analisis dan evaluasi); serta(2) konsultasi;

3. pengokohan sumber daya internal (konsolidasi internal):(1) SDM, melalui pembentukan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi;(2) organisasi, melalui penyempurnaan dan pengenalan organisasi; (3) teknologi Informasi, melalui pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai

kebutuhan; serta(4) anggaran, melalui pengelolaan anggaran yang optimal dan efisien.

Pelaksanaan Tugas Lainnya11BAB

129

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

Dalam mendukung kebijakan tersebut, telah direncanakan beberapa kegiatan pada tahun 2011, yaitu:1. verifikasi, penelaahan, tindak lanjut, dan pemutakhiran data tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang

disampaikan kepada Komite;2. pengumpulan informasi, pengamatan, dan monitoring;3. konsultasi dan kajian bidang perpajakan; serta4. sosialisasi Komite Pengawas Perpajakan.

Kegiatan-kegiatan tersebut bersifat teknis dan terutama dilakukan dalam rangka pemberian pertimbangan yang berhubungan dengan masalah perpajakan kepada Menteri Keuangan. Selain itu, kegiatan-kegiatan tersebut juga bertujuan untuk pemberian rekomendasi kepada instansi perpajakan terkait. Di samping kegiatan teknis, juga direncanakan kegiatan pendukung yang bersifat administratif, yaitu pengelolaan SDM, penataan organisasi, penganggaran, serta kegiatan administrasi lainnya.

11.5.2. Aktivitas/Kegiatan Tahun 2011

Sekretariat Komite telah merealisasikan rencana kegiatan-kegiatan tersebut pada tahun 2011. Terkait dengan kegiatan verifikasi, penelaahan, tindak lanjut, dan pemutakhiran data tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Komite, selama tahun 2011, Komite Pengawas Perpajakan telah menerima pengaduan sebanyak 37 buah pengaduan. Berdasarkan instansi yang diadukan, pengaduan tersebut dapat dikelompokkan menjadi: 1. Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 33 pengaduan atau 89 persen; 2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebanyak 3 pengaduan atau 8 persen; serta 3. Instansi lainnya sebanyak 1 pengaduan atau 3 persen.

Atas pengaduan dimaksud, telah dilakukan tindak lanjut oleh Sekretariat Komite dengan instansi terkait dengan pengelompokkan jumlah pelaksanaan tindak lanjut sebagai berikut:1. Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 27 pengaduan atau 73 persen;2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebanyak 4 pengaduan atau 11 persen;3. Inspektorat Jenderal sebanyak 4 pengaduan atau 11 persen; serta4. Instansi lainnya sebanyak 2 pengaduan atau 5 persen.

Berdasarkan fungsi perpajakan yang menjadi pokok aduan dapat dirinci menjadi:1. pemeriksaan sebanyak 11 pengaduan atau 30persen;2. SDM sebanyak 6 pengaduan atau 16 persen;3. potensi pajak sebanyak 6 pengaduan atau 16 persen;4. pelayanan sebanyak 5 pengaduan atau 14 persen;5. keberatan dan banding sebanyak 5 pengaduan atau 15 persen;6. penagihan sebanyak 1 pengaduan atau 3 persen; dan 7. fungsi lainnya sebanyak 3 pengaduan atau 8 persen.

Sedangkan berdasarkan materi yang diadukan dapat dirinci menjadi:1. prosedur sebanyak 16 pengaduan atau 43 persen;2. pihak ketiga sebanyak 9 pengaduan atau 24 persen;3. kode etik sebanyak 6 pengaduan atau 16 persen;4. peraturan sebanyak 5 pengaduan atau 14 persen; dan 5. materi lainnya sebanyak 1 pengaduan atau 3 persen.

130 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Terkait dengan kegiatan pengamatan, pengumpulan informasi, dan monitoring dapat diinformasikan bahwa selama tahun 2011 telah dilakukan kegiatan-kegiatan berikut ini.1. Pengamatan, dengan fokus pada 5 tema, yaitu:

(1) pengamatan importasi blackberry yang dilakukan oleh perusahaan (PT. A);(2) pengamatan penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan;(3) pengamatan atas metode/sistem pembagian target penerimaan pajak;(4) pengamatan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional; dan(5) pengamatan kinerja unit pengawasan dan konsultasi terkait optimalisasi penerimaan pajak.

2. Pengumpulan informasi dengan fokus pada 13 tema yang terdiri dari:(1) potensi kerugian negara melalui penerbitan faktur pajak fiktif;(2) upaya penggelapan pajak di lingkungan perusahaan;(3) pemberian insentif pajak oleh pemerintah;(4) pemberantasan mafia perpajakan;(5) restitusi PPN dan permasalahannya di lingkungan DJP;(6) ekspor dan data Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) di lingkungan DJBC;(7) koordinasi pengelolaan organisasi mengenai penajaman fungsi pengawasan internal; (8) penagihan pajak;(9) keberatan pajak;(10) piutang pajak;(11) peningkatan mutu pemeriksaan pajak untuk pajak UMKM;(12) pajak impor film; dan(13) insentif fiskal sektor infrastruktur.

3. Monitoring, dengan fokus pada:(1) monitoring pengaduan dan tindak lanjutnya;(2) monitoring informasi/berita perpajakan; serta(3) monitoring peraturan perpajakan terbaru.

Untuk kegiatan konsultasi dan kajian bidang perpajakan, selama tahun 2011 telah dilakukan kegiatan konsultasi dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kajian. Tema kajian yang telah selesai dilaksanakan adalah sebanyak 5 kajian, yang terdiri dari:

1. hasil pemantauan penerimaan SPT Tahunan;2. eksaminasi pemeriksaan;3. peningkatan mutu pemeriksaan;4. fasilitas PBB; dan5. joint audit.

Pada tahun 2011, telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Komite Pengawas Perpajakan dalam rangka penyebarluasan informasi mengenai Komite. Sosialisasi dilakukan dengan mendatangi beberapa kota terpilih di Indonesia. Secara bersamaan, Komite juga telah me-launching website dengan alamat www.komwasperpajakan.depkeu.go.id. Website memuat tentang profil Komite, berita perpajakan, peraturan perpajakan, informasi lainnya seputar perpajakan, dan fasilitas layanan pengaduan online yang dapat di akses oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi perpajakan ataupun memberikan informasi/pengaduan/masukan seputar permasalahan perpajakan kepada Komite. Sosialisasi dalam bentuk lain juga telah dilakukan, yaitu melalui pembagian brosur yang berisi tentang informasi dan Profil Komite serta Frequently Ask Questions (FAQ) Seputar Komite.

Pelaksanaan Tugas Lainnya11BAB

131

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

Di luar kegiatan yang telah direncanakan, Sekretariat Komite memfasilitasi kegiatan workshop untuk mencari ide-ide baru dari pihak luar ataupun narasumber di luar Komite/Sekretariat Komite atas suatu tema terkait perpajakan. Selama tahun 2011, telah diselenggarakan 2 workshop dengan tema:

1. Pembentukan dan Pengembangan Kepemimpinan Pada Instansi Perpajakan; serta2. Optimalisasi Penerimaan dan Penggalian Potensi Perpajakan melalui Joint Audit oleh DJP dan DJBC.

11.5.3. Pencapaian Tahun 2011

Berdasar kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2011, Komite telah memberikan masukan kepada Menteri Keuangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas instansi perpajakan berupa 22 saran dan rekomendasi, yang terdiri dari 14 saran dan rekomendasi berkenaan dengan perbaikan sistem, prosedur, dan ketentuan di bidang perpajakan, serta 8 saran/rekomendasi berkenaan dengan adanya pengaduan masyarakat.

Saran dan rekomendasi yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan tugas instansi perpajakan meliputi:1. masukan terkait Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai (PSO BC);2. masukan atas penertiban penggunaan pasal 44B UU KUP;3. masukan terkait dengan penanganan transfer pricing; 4. masukan terkait penerapan pasal 36A ayat (5) UU KUP dan KMK No. 10/KMK.03/2011;5. masukan terkait pengawasan atas barang impor kriteria dilarang dan/atau dibatasi pemasukannya;6. upaya optimalisasi penerimaan perpajakan;7. masukan terkait dengan rencana pemberian fasilitas tax holiday dan tax allowance; 8. permasalahan pelaksanaan Sensus Nasional Pajak;9. tindak lanjut kebocoran Soal Ujian Diklat teknis Substansi Dasar (DTSD);10. pembentukkan dan pengembangan kepemimpinan pada instansi perpajakan;11. optimalisasi penerimaan dan penggalian potensi perpajakan melalui joint audit DJP dan DJBC;12. rencana tindak lanjut pemerintah terhadap temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah

Pusat (LKPP) Tahun 2010;13. optimalisasi penerimaan pajak atas Bendahara APBN/D dan peningkatan kepatuhan kewajiban perpajakan

bendahara;14. masukan mengenai pelaksanaan FTA;15. tindak lanjut pengaduan atas KPP Pratama Surabaya Sawahan;16. tindak lanjut pengaduan Wajib Pajak atas nama PT. Bahana Sysfo Utama;17. tanggapan atas kasus upaya penyelundupan 2 kontainer (PT. A);18. klarifikasi surat Wajib Pajak atas nama PT. Ungaran Indah Busana;19. pendapat atas Nota Dinas Dirjen Pajak No. 89/PJ/2011 tanggal 12 Agustus 2011;20. rekomendasi atas pengaduan masyarakat terkait pemeriksaan PT. Surya Saritama pada KPP Pratama

Surabaya Sawahan;21. pelaporan pelaksanaan pengurangan PBB PT. Anugerah Alam Barito tahun pajak 2010; dan22. permohonan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Saran dan rekomendasi tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan bahan tindak lanjut Menteri Keuangan dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan permasalahan-permasalahan perpajakan.

11.6. Sekretariat Pengadilan Pajak11.6.1. Kebijakan Tahun 2011

Pengadilan Pajak yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Pengadilan Pajak dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Pengadilan

132 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2003 tanggal 4 November 2003. Sebagai pelaksanaan lebih lanjut, telah ditetapkan organisasi dan tata kerja Sekretariat Pengadilan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 24/KMK.01/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.01/2007.

Sekretariat Pengadilan Pajak mempunyai tugas memberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan, administrasi persiapan persidangan, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi yurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Pengadilan Pajak menyelenggarakan fungsi:(1) penyiapan program kerja dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang tata usaha, kepegawaian,

keuangan, dan rumah tangga;(2) pelaksanaan pelayanan administrasi berkas banding dan/atau gugatan;(3) penghimpunan dan pengklarifikasian putusan Pengadilan Pajak dan penyelenggaraan perpustakaan;(4) pelayanan administrasi peninjauan kembali putusan Pengadilan Pajak;(5) pelayanan administrasi yurisprudensi putusan Pengadilan Pajak;(6) pengolahan data dan pelayanan informasi;(7) pelayanan administrasi persiapan persidangan;(8) pelayanan administrasi persidangan; serta(9) pelayanan administrasi penyelesaian putusan.

Struktur organisasi Sekretariat Pengadilan Pajak terdiri dari:(1) Sekretaris;(2) Wakil Sekretaris;(3) Bagian Umum;(4) Bagian Administrasi Sengketa Pajak I;(5) Bagian Administrasi Sengketa Pajak II;(6) Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data;(7) Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi; serta(8) Sekretaris Pengganti.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan program kerja, tata usaha, kepegawaian, keuangan, pelaporan dan rumah tangga Sekretariat. Bagian Administrasi Sengketa Pajak I mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang administrasi berkas banding dan/atau gugatan dalam wilayah provinsi DKI Jakarta, sedangkan Bagian Administrasi Sengketa Pajak II mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang administrasi berkas banding dan/atau gugatan di luar wilayah provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi yurisprudensi putusan Pengadilan Pajak, serta pengolahan data dan pelayanan informasi. Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi mempunyai tugas menghimpun dan mengklasifikasikan, menatausahakan berkas putusan Pengadilan Pajak, pelayanan perpustakaan dan melaksanakan pelayanan administrasi peninjauan kembali putusan Pengadilan Pajak. Adapun Sekretaris Pengganti mempunyai tugas kepaniteraan yang terdiri dari pelayanan administrasi persiapan persidangan, pelayanan administrasi persidangan, dan pelayanan administrasi penyelesaian putusan. Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Sekretariat Pengadilan Pajak didukung oleh sumber daya manusia sebanyak sebanyak 292 orang.

Pelaksanaan Tugas Lainnya11BAB

133

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

Tabel 11.10. Sumber Daya Manusia Sekretariat Pengadilan Pajak Berdasarkan Jabatan Tahun 2011

No. Jabatan Jumlah (Orang) Persen (%)

1. Sekretaris 1 0.34

2. Wakil Sekretaris 0 0

3. Kepala Bagian 5 1.68

4. Sekretaris Pengganti 34 11.64

5. Kepala Subbagian 16 5.48

6. Pembantu Sekretaris Pengganti 60 20.55

7. Pelaksana 176 58,90

Jumlah 292 100Sumber: Sekretariat Pengadilan Pajak

Tabel 11.11. Sumber Daya Manusia Sekretariat Pengadilan Pajak Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2011

No. Pangkat Golongan Jumlah (Orang) Persen (%)

1. Pembina Utama IV/e 0 0

2 Pembina Utama Madya IV/d 1 0.34

3 Pembina Utama Muda IV/c 0 0

4. Pembina Tingkat I IV/b 23 7.87

5. Pembina IV/a 11 3.77

6. Penata Tingkat I III/d 58 19.86

7. Penata III/c 26 8.90

8. Penata Muda Tingkat I III/b 10 3.42

9. Penata Muda III/a 32 10.95

10. Pengatur Tingkat I II/d 26 8.90

11. Pengatur II/c 101 34.59

12. Pengatur Muda Tingkat I II/b 1 0.34

13. Pengatur Muda II/a 1 0.34

14. Juru Tingkat I I/d 2 0

15. Juru I/c 0 0

16. Juru Muda Tingkat I I/b 0 0

17. Juru Muda I/a 0 0

Jumlah 292 100Sumber: Sekretariat Pengadilan Pajak

134 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

No. Jenjang Pendidikan Jumlah (Orang)

1. Doktoral (S3) 1

2. Pasca Sarjana (S2) 64

3. Strata Satu (S1) 78

4. Diploma Empat (D4) 3

5. Diploma Tiga (D3) 83

6. Diploma Satu (D1) 0

7. SLTA 60

8. SLTP 2

9. SD 1

Jumlah 292

Sumber: Sekretariat Pengadilan Pajak

Peran strategis Sekretariat Pengadilan Pajak adalah berikut ini.(1) Pelaksanaan pelayanan administrasi sengketa pajak dan persiapan berkas banding/gugatan dalam rangka

persiapan sidang sengketa pajak.(2) Pelaksanaan pelayanan administrasi pemeriksaan sengketa pajak dalam rangka penyidangan sengketa

pajak.(3) Pengadministrasian hasil persidangan sengketa pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(4) Pelaksanaan pelayanan administrasi yurisprudensi putusan Pengadilan Pajak serta pengolahan data dan

pelayanan informasi.(5) Pelaksanaan penghimpunan, pengklasifikasian, dan penatausahaan berkas putusan Pengadilan Pajak, serta

pelayanan perpustakaan dan pelaksanaan administrasi peninjauan kembali putusan Pengadilan Pajak.

11.6.2. Realisasi Tahun 2011

(1) Penyelesaian administrasi berkas banding dan gugatan siap sidang. Berkas banding siap sidang pada tahun 2011 ditargetkan selesai dalam jangka waktu 6 bulan. Dalam

realisasinya, berkas banding siap sidang dapat diselesaikan dalam waktu 3,65 bulan atau 2,35 bulan lebih cepat dari jangka waktu yang ditargetkan. Adapun jangka waktu penyelesaian berkas gugatan yang ditargetkan 3 bulan, dalam realisasinya, berkas gugatan siap sidang dapat diselesaikan dalam waktu 2,18 bulan atau 0,82 bulan lebih cepat dari target.

(2) Administrasi penyelesaian putusan. Administrasi penyelesaian putusan pada tahun 2011 ditargetkan dapat diselesaikan dalam jangka waktu

9 bulan. Kegiatan ini antara lain meliputi administrasi persiapan pelaksanaan sidang, administrasi selama pelaksanaan sidang, dan administrasi setelah pelaksanaan sidang. Untuk setiap sengketa dilakukan beberapa kali persidangan sesuai pertimbangan majelis hakim. Setelah proses pemeriksaan dianggap selesai, maka majelis hakim selanjutnya menyusun konsep putusan dan dilakukan sidang pembacaan putusan yang segala administrasinya dilakukan oleh Sekretaris Pengganti. Pada tahun 2011, layanan administrasi penyelesaian putusan dapat terselesaikan dalam jangka waktu 9,30 bulan atau 0,30 bulan lebih lama dari target 9 bulan. Tidak tercapainya target dikarenakan banyaknya sengketa dengan kasus yang kompleks, sehingga memerlukan waktu persidangan yang lebih lama.

(3) Administrasi Peninjauan Kembali. Pelayanan administrasi Peninjauan Kembali pada tahun 2011 ditargetkan dapat terselesaikan dalam jangka

waktu 8 bulan. Dalam realisasinya, layanan administrasi ini terselesaikan dalam jangka waktu 10 bulan atau 2 bulan lebih lama dari target. Tidak tercapainya target dikarenakan adanya keterlambatan pengiriman kelengkapan persyaratan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dan keterbatasan jumlah pegawai yang menangani administrasi PK.

Tabel 11.12. Sumber Daya Manusia Sekretariat Pengadilan PajakBerdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2011

Pelaksanaan Tugas Lainnya11BAB

135

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

11.6.3. Kegiatan Tahun 2011

(1) Penyelesaian berkas banding siap sidang. Jangka waktu penyelesaian berkas banding siap sidang ditargetkan selesai dalam jangka waktu 6 bulan, hal

ini sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dalam realisasinya dapat jangka waktu yang diperlukan adalah 3,65 bulan atau 2,35 bulan lebih cepat dari jangka waktu yang ditargetkan.

(2) Penyelesaian berkas gugatan siap sidang. Target waktu penyelesaian berkas gugatan siap sidang ditetapkan 3 bulan sesuai dengan ketentuan dalam

UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dalam realisasinya jangka waktu penyelesaian yang diperlukan adalah 2,18 bulan atau 0,82 bulan lebih cepat dari jangka waktu yang ditargetkan.

(3) Pelayanan administrasi penyelesaian putusan. Layanan administrasi penyelesaian putusan dapat terselesaikan dalam jangka waktu 9,30 bulan atau 0,30

bulan lebih lama dari target 9 bulan. Tidak tercapainya target karena banyaknya sengketa dengan kasus yang kompleks, sehingga memerlukan waktu persidangan lebih lama.

(4) Pelayanan administrasi Peninjauan Kembali. Layanan administrasi PK ditargetkan dapat terselesaikan dalam jangka waktu 8 bulan, namun dalam

realisasinya layanan administrasi ini terselesaikan dalam jangka waktu 10 bulan atau 2 bulan lebih lama dari target. Tidak tercapainya target karena adanya keterlambatan pengiriman kelengkapan persyaratan permohonan PK ke Mahkamah Agung dan keterbatasan jumlah pegawai yang menangani administrasi PK.

(5) Jumlah resume putusan Pengadilan Pajak. Dalam tahun 2011 target produksi resume putusan Pengadilan Pajak sebanyak 630 resume. Dalam

realisasinya berhasil tercapai sebanyak 630 resume sesuai target. Secara rinci jumlah resume putusan tersebut adalah sebagai berikut :a. Pajak Pembangunan I 3 resumeb. Gugatan 90 resumec. PPh21 4 resumed. PPh22 1 resumee. PPh23 21 resumef. PPh26 30 resumeg. PPh OP 2 resumeh. PPh Bd 44 resumei. PPN 92 resumej. PKB 1 resumek. PBB 7 resumel. Bea Cukai 327 resumem. Pajak Air Tanah 1 resumen. PPh Ps 4(2) 5 resumeo. BHTB 2 resume

(6) Jumlah konten baru pada situs web Sekretariat Pengadilan Pajak. Jumlah pengakses situs sangat dipengaruhi konten pada website dan banyaknya informasi yang

dapat diakses berkaitan dengan sengketa pajak. Untuk meningkatkan pencapaian ini perlu dilakukan penyempurnaan situs web Sekretariat Pengadilan Pajak antara lain dengan penambahan jumlah konten baru pada website serta up date konten web secara berkala. Jumlah konten baru pada situs web Sekretariat Pengadilan Pajak ditargetkan sebanyak 52 konten dan dapat direalisasikan sebanyak 66 konten atau 14 konten melebihi target.

(7) Penyelesaian administrasi perizinan kuasa hukum. Target penyelesaian administrasi perizinan kuasa hukum adalah 12 hari. Dalam realisasinya, proses

pengadministrasian izin kuasa hukum dapat terselesaikan dalam waktu 8 hari atau 4 hari lebih cepat dari target.

136 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

(8) Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Sekretariat Pengadilan Pajak berupaya mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi yang

tinggi. Persentase jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja keseluruhan ditargetkan 3 persen dan dalam pelaksanaannya baru dapat terpenuhi 2,77 persen.

(9) Persentase pembangunan scorecard individu. Dalam rangka pembangunan scorecard individu, Sekretariat Pengadilan Pajak telah melakukan

penandatangan kontrak sebanyak 399 kontrak BSC sesuai dengan target.(10) Pengembangan organisasi yang handal dan modern. Untuk mendukung terwujudnya pelayanan prima administrasi sengketa pajak dalam rangka pemenuhan

tuntutan keadilan bagi wajib pajak dan fiskus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan perkembangan dunia usaha, maka harus dilakukan perubahan menuju organisasi yang handal dan modern. Sebagai indikator kegiatan ini adalah pengelolaan manajemen resiko. Persentase assesment risiko yang dilakukan telah mencapai target, karena 14 tahapan manajemen resiko yang ditargetkan telah dilakukan.

(11) Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dan handal. Indikator kegiatan ini adalah persentase penyelesaian pengembangan sistem TIK dan IT pendukung (case

management and court administration system). Penyelesaian pengembangan sistem TIK dan IT pendukung ini dilaksanakan dalam rangka pengembangan sistem informasi Pengadilan Pajak. Salah satu indikatornya adalah jumlah komputer yang terhubung ke jaringan. Persentase komputer yang terhubung ke jaringan terhadap jumlah komputer aktif adalah 87,87 persen atau 7,87 persen lebih banyak dari target yang ditetapkan sebesar 80 persen.

(12) Pengelolaan anggaran. Penyerapan Anggaran Non Belanja Pegawai pada tahun 2011 hanya Rp 6.704.748.367 dari total pagu

sebesar Rp31.126.211.000. Berarti tingkat penyerapannya hanya 21,54 persen atau 58,46 persen lebih rendah dari target 80 persen. Capaian yang rendah dikarenakan adanya masalah dalam penggunaan dana kegiatan CMCAS yang terkendala karena tidak terbitnya No Objection Letter (NOL) dari Bank Dunia.

(13) Reformasi Pengadilan Pajak. Reformasi Pengadilan Pajak tetap dilanjutkan pada tahun 2011 sesuai dengan amanat dari Menteri

Keuangan agar dilakukan pembenahan di Sekretariat Pengadilan Pajak yang sejalan dengan reformasi di bidang peradilan. Sehubungan dengan hal tersebut, telah diterbitkan KMK No. 513/KM.01/2011 tentang Tim Reformasi Pengadilan Pajak. Sebagai tindak lanjut, telah diterbitkan Keputusan Sekretaris Tim Pelaksana Reformasi Pengadilan Pajak Nomor KEP-001/TRPP/SET/2011 tanggal 12 Agustus 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Reformasi Pengadilan Pajak (TRPP) Tahun 2011. Terdapat 2 Kelompok Kerja, yaitu Kelompok Kerja I dan Kelompok Kerja II. Tugas dan wewenang Kelompok Kerja I adalah menetapkan mekanisme dalam rangka transparansi putusan Pengadilan Pajak dan membuat prosedur guna perbaikan sistem pendokumentasian perkara di Pengadilan Pajak. Sedangkan tugas dan wewenang Kelompok Kerja II adalah melakukan kajian kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan reformasi ini berhasil menyelesaikan tugas-tugasnya antara lain:a. penerbitan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-011/PP/2011 tanggal 28 Desember 2011

tentang Ketersediaan Putusan Pengadilan Pajak Untuk Publik;b. pembentukan Panitia Pelaksana Diskusi Terbatas Kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan

di Indonesia dengan Nota Dinas Sekretaris Pengadilan Pajak selaku Sekretaris I TRPP Nomor ND-003/TRPP/SET/2011 tanggal 12 Oktober 2011;

c. pembentukan Panitia Pelaksana Studi Banding ke Pengadilan Pajak Kanada untuk memperoleh bahan pembanding dalam rangka kajian Kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia dengan Nota Dinas Sekretaris Pengadilan Pajak selaku Sekretaris I TRPP Nomor ND-004/TRPP/SET/2011 tanggal 21 Oktober 2011; serta

d. terkait dengan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Sekretariat Pengadilan Pajak juga telah melakukan pengadaan dan pemasangan CCTV, court recording, dan mikrofon di seluruh ruang sidang Pengadilan Pajak yang jumlahnya 10 (sepuluh) ruang sidang.

(14) Penyusunan Laporan Risalah Sidang (Lapris). Tersusunnya risalah hasil persidangan secara benar atas setiap berkas sengketa yang telah disidangkan

sebanyak 1.127 lapris.

Pelaksanaan Tugas Lainnya11BAB

137

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

(15) Pembuatan undangan, panggilan, dan pemberitahuan sidang. Dibuatnya undangan, pemberitahuan, dan panggilan sidang untuk Pemohon Banding dan Terbanding, serta

Penggugat dan Tergugat secara benar. Selama tahun 2011, telah dilaksanakan sebanyak 32.150 surat.(16) Penyampaian surat dinas, putusan, pemberitahuan sidang, undangan sidang, dan panggilan sidang tepat

waktu. Dalam tahun 2011, telah dilakukan pengiriman sebanyak 36.775 surat dinas termasuk surat pemberitahuan

sidang, undangan sidang, serta panggilan sidang.(17) Pendokumentasian putusan Pengadilan Pajak melalui digitalisasi. Selama tahun 2011 telah dilakukan digitalisasi terhadap 6.647 putusan dari 7.134 putusan atau 93 persen

dari jumlah putusan yang telah diucapkan selama tahun 2010. Adapun sisanya sebanyak 487 putusan yang diucapkan pada akhir tahun dan belum sempat didigitalisasi akan diselesaikan pada tahun 2012.

(18) Penerbitan TC Media yang diharapkan dapat menjadi jembatan reformasi Pengadilan Pajak. Indikator kinerjanya adalah terbitnya Tax Court Media (TC Media) yang ditargetkan dapat diterbitkan 12 edisi. Target ini dapat dipenuhi.

(19) Pemeliharaan gedung, peralatan dan mesin, dengan indikator persentase aset dalam kondisi baik (layak digunakan).

Target ini didasarkan atas keseluruhan jumlah aset yang ada di Pengadilan Pajak. Selama tahun 2011, ditargetkan 85 persen aset masih dalam kondisi baik. Dalam realisasinya, 95 persen aset pada Sekretariat Pengadilan Pajak masih dalam kondisi baik dan masih dapat dipergunakan. Tingkat capaian atas kegiatan pemeliharaan gedung, peralatan dan mesin ini sebesar 111,76 persen.

(20) Akuntabilitas keuangan. Sumber dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dan program pada Sekretariat Pengadilan Pajak tahun

2011 adalah DIPA Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor: 0010/015-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010. Anggaran Sekretariat Pengadilan Pajak ditetapkan sebesar Rp55.601.250.000.

Tabel 11.13. Anggaran Sekretariat Pajak Tahun 2011

No. Uraian Pagu (Rp) Pagu Revisi (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp) Persen (%)

1. Belanja Pegawai

- RM 21.282.456.000 21.282.456.000 19.392.705.141 1.889.750.859 8,87

2. Belanja Barang

- RM 12.634.890.000 8.938.819.000 5.074.843.537 3.863.975.463 43,22

- PLN 864.779.000 864.779.000 0 864.779.000 100,00

3. Belanja Modal

- RM 1.771.951.000 2.275.439.000 1.587.679.600 687.759.400 30,23

- PLN 300.000.000 300.000.000 0 300.000.000 100,00

- RMP 18.747.174.000 18.747.174.000 0 18.747.174.000 100,00

JUMLAH

- RM 35.689.297.000 32.496.714.000 26.055.228.278 6.441.485.722 19,82

- PLN 1.164.779.000 1.164.779.000 0 1.164.779.000 100,00

- RMP 18.747.174.000 18.747.174.000 0 18.747.174.000 100,00

Jumlah 55.601.250.000 52.408.667.000 26.055.228.278 26.353.438.722 50,28

Sumber: Sekretariat Pengadilan Pajak

Sumber dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dan program di Sekretariat Pengadilan Pajak berasal dari mata anggaran belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Secara keseluruhan dana yang tersedia ditargetkan sebesar Rp55.601.250.000, namun kemudian direvisi menjadi Rp52.408.667.000. Dari jumlah tersebut, dapat direalisasikan sebesar Rp26.055.228.278, sedangkan sisa anggaran sebesar Rp26.353.438.722 atau 50,28 persen. Berarti realisasi anggaran Sekretariat Pengadilan Pajak hanya mencapai 49,72 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase realisasi anggaran mengalami kenaikan sebesar 17,74 persen. Pada tahun 2010, realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 31,98 persen atau Rp25.066.902.497 dari target sebesar Rp78.391.280.000. Tidak terealisasikannya penggunaan anggaran disebabkan oleh proyek

138 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Case Management and Court Administration System (CMCAS) yang belum dapat dilaksanakan karena NOL dari Bank Dunia belum terbit. Proyek CMCAS ini terdiri dari kegiatan konsultan yang semula ditargetkan menggunakan anggaran sebesar Rp18.747.174.000, pengadaan konsultan IVV sebesar Rp 482.059.000, dan infrastruktur CMCAS sebesar Rp 300.000.000, sehingga tidak terlaksanakannya kegiatan ini sangat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran secara keseluruhan. Hal yang akan dilakukan pada tahun 2012 untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan Bank Dunia dan Project Services and Support Unit (PSSU) Kementerian Keuangan dalam rangka menindaklanjuti proyek CMCAS yang akan sepenuhnya dibiayai oleh APBN.

11.6.4. Pending Matters

Hal-hal yang masih menjadi pending matters selama tahun 2011 adalah sebagai berikut:(1) Sistem Informasi Sengketa Pajak (SISPA) saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan di unit-unit kerja di

Pengadilan Pajak, seperti sub-bagian Tata Usaha yang tidak dapat memonitor beban kerja Majelis melalui SISPA, sehingga proses usulan penetapan dan alokasi berkas untuk Majelis masih dilakukan secara manual dan di Bagian ASP tidak dapat mengecek berkas yang jatuh tempo melalui SISPA, sehingga proses tersebut masih dilakukan secara manual; serta

(2) belum memadainya sarana dan prasarana persidangan serta ruang kerja pegawai dan Hakim Pengadilan Pajak.

11.6.5. Rencana Strategis Untuk Menindaklanjuti Pending Matters

Hal-hal yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasi pending matters selama tahun 2011 adalah:(1) Sekretariat Pengadilan Pajak akan membuat Sistem Informasi Manajemen (SIM) Sengketa Pajak yang

terintegrasi bekerjasama dengan Pusintek yang dijadwalkan selesai pada bulan Juni 2012;(2) Sekretariat Pengadilan Pajak bersama Biro Umum, Sekretariat Jenderal, akan menyiapkan gedung kantor

yang lebih representatif;(3) Sekretariat Pengadilan Pajak akan mengembangkan Case Management and Court Administration System

(CMCAS), yaitu suatu sistem manajemen kasus dan administasi peradilan yang terintegrasi;(4) Sekretariat Pengadilan Pajak sedang melakukan review atas organisasi Pengadilan Pajak dalam rangka

reorganisasi Pengadilan Pajak; serta(5) Sekretariat Pengadilan Pajak sedang melakukan standarisasi Administrasi di Pengadilan Pajak.

Pelaksanaan Tugas Lainnya11BAB

139

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

halaman ini sengaja dikosongkan(this page left blank intentionally)

140 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

halaman ini sengaja dikosongkan(this page left blank intentionally)

141

LAPORAN TAHUNAN SEKRETARIAT JENDERAL 2011

halaman ini sengaja dikosongkan(this page left blank intentionally)

142 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

halaman ini sengaja dikosongkan(this page left blank intentionally)