MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KP 133 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS III PADA

PELABUHAN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 517

Tahun 2017 tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas III

Pada Pelabuhan Pontianak Provinsi Kalimantan Barat,

Perairan Pelabuhan Pontianak Provinsi Kalimantan Barat telah

ditetapkan sebagai Perairan Wajib Pandu Kelas III;

b. bahwa dalam rangka menjamin aspek keselamatan dan

keamanan pelayaran dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap

titik koordinat Perairan Wajib Pandu Kelas III Pelabuhan

Pontianak maka perlu dilakukan perubahan titik koordinat

perairan wajib pandu kelas III Pelabuhan Pontianak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a

dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri

Perhubungan tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas

III Pada Pelabuhan Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang

Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4227);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009

tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5731);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5093);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang

Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5108 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010

tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 2011

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5208);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang

Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 27,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5109);

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 8);

3

8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 nomor 75);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan

Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 629) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas

Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 1401);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011

tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2014

tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2033);

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015

tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1867);

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015

tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal (Berita Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 390);

4

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1891);

Memperhatikan: Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor

PP.30/10/17/DP-17 tanggal 2 November 2017 perihal Usulan

Revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 517 Tahun

2017 tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas III Pada

Pelabuhan Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN

PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS III DI PELABUHAN PONTIANAK

PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

PERTAMA : Menetapkan Perairan Pelabuhan Pontianak Provinsi Kalimantan

Barat sebagai Perairan Wajib Pandu Kelas III meliputi perairan

pelayaran yang dibatasi oleh garis yang menghubungkan titik

koordinat sebagai berikut :

a. Titik A = 00° 09’ 50’ LU/ 109° 08’ 25’ BT, ditarik garis menuju

Titik B;

b. Titik B = 00° 09’ 50’ LU/ 109° 00’ 00’ BT, ditarik garis menuju

Titik C;

5

KEDUA

KETIGA

c. Titik C = 00° 00’ 30’ LU/109° 00’ 00’ BT, ditarik garis menuju

Titik D;

d. Titik D = 00° 00’ 30’ LU/109° 10’ 30’ BT; dari Titik D ditarik

garis menyusuri pantai dan Sungai Kapuas menuju

Titik E;

e. Titik E = 00° 03’ 50’ LS/109° 22’ 00’ BT, ditarik garis menuju

Titik F;

f. Titik F = 00° 03’ 10’ LS/109° 22’ 10’ BT, menyusuri sungai

menuju Titik G;

g. Titik G = 00° 01’ 50’ LS/ 109° 23’ 00’ BT, ditarik garis menuju

Titik H;

h. Titik H = 00° 01’ 40’ LS/109° 23’ 20’ BT, menyusuri sungai

dan pantai Kapuas menuju Titik A.

i. Lokasi Naik Turun Pandu (Pilot Boarding Ground) pada Titik

Koordinat : 00° 05’ 12” LU / 109° 04’ 00” BT.

Lokasi Perairan Wajib Pandu Kelas III sebagaimana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA digambarkan dalam Peta Laut Indonesia yang

merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan

Menteri Perhubungan ini.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan

pengawasan teknis terhadap pelaksanaan keputusan Menteri

Perhubungan ini.

6

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Menteri Perhubungan ini maka

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 517 Tahun 2017 tentang

Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas III Pada Pelabuhan Pontianak

Provinsi Kalimantan Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Januari 2018

MENTERI PERHUBUNGAN,

REPUBLIK INDONESIA

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri Perhubungan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;

2. Menteri Keuangan;

3. Menteri Kelautan dan Perikanan;

4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

5. Kepala Kepolisisan Negara Republik Indonesia;

6. Kepala Staf Angkatan Laut;

7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan

Laut Kementerian Perhubungan;

8. Gubernur Kalimantan Barat;

9. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak;

10. Ketua DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA).

Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BIRO HUKUM

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS III PADA PELABUHAN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PETA LOKASI PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS III PELABUHAN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PETA LAUT INDONESIA NO.284Peta Laut Indonesia NO.284Titik A = 00° 09’ 50’ LU/1090 08’ 25’ BT, ditarik garis menuju Titik B Titik B = 00° 09’ 50’ LU/1090 00’ 00’ BT, ditarik garis menuju Titik C Titik C = 00° 00’ 30’ LU/1090 00’ 00’ BT, ditarik garis menuju Titik DTitik D = 00° 00’ 30’ LU/109° 10’ 30’ BT, dari titik D ditarik garis menyusuri pantai dan sungai Kapuas menuju titik E Titik E = 00° 03’ 50’ LS/109° 22' 00’ BT, ditarik garis menuju titik F Titik F = 00° 03’ 10’ LS/109” 22’ 10’ BT, menyusuri sungai menuju titik G Titik G= 00° 01’ 50’ LS/1090 23’ 00’ BT, ditarik garis menuju titik HTitik H= 00° 01’ 40’ LS/1090 23’ 20’ BT, menyusuri sungai dan pantai Kapuas menuju titik A.

Rencana Lokasi Naik Turun Pandu (Pilot Boarding Ground) pada Titik Koordinat : 00° 05’ 12” LU /109 04’ 00” BT.

MENTERI PERHUBUNGAN

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM

(IV/c) 1 001

BUDI KARYA SUMADI