keputusan menteri perhubungan republik...

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 313 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN RENCANA INDUK PELABUHAN PENYEBERANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor

KP 432 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun

2020, telah ditetapkan Rencana Induk Pelabuhan

Nasional yang di dalamnya memuat keberadaan

pelabuhan penyeberangan untuk dilakukan

pembangunan dan pengembangan;

b. bahwa untuk penataan pembangunan dan

pengembangan pelabuhan serta menjamin kepastian

hukum dan kepastian berusaha bagi pemangku

kepentingan di pelabuhan penyeberangan, perlu

pedoman penetapan rencana induk pelabuhan

penyeberangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

' Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pedoman

Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan;

-2-

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5731);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun

2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan

Penyeberangan;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1756);

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun

2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri

Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor

KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan

Nasional;

-3-

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN

PENETAPAN RENCANA INDUK PELABUHAN

PENYEBERANGAN.

PERTAMA : Menetapkan Pedoman Penetapan Rencana Induk Pelabuhan

Penyeberangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri

ini.

KEDUA : Pedoman Penetapan Rencana Induk Pelabuhan

Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

PERTAMA digunakan dalam proses penetapan Rencana Induk

Pelabuhan Penyeberangan.

KETIGA : Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA, harus dijadikan pedoman

dalam pembangunan dan pengembangan pelabuhan

penyeberangan.

KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan

pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan

Menteri ini.

-4-

KELIMA Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Desember 2020

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional;4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal

Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;5. Para Kepala Baiai Pengelola Transportasi Darat di lingkungan Direktorat

Jenderal Perhubungan Darat.

Salinan sesuai denean aslinva

-5-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 313 TAHUN 2020

TENTANO

PEDOMAN PENETAPAN RENCANA INDUK

PELABUHAN PENYEBERANGAN

PEDOMAN PENETAPAN

RENCANA INDUK PELABUHAN PENYEBERANGAN

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam sistem transportasi, pelabuhan merupakan suatu simpul dari

mata rantai kelancaran muatan angkutan laut dan darat, yang

selanjutnya berfungsi sebagai kegiatan peralihan antar moda

transportasi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64

Tahun 2015 mengatur mengenai ketentuan pembangunan dan

pengembangan pelabuhan yang didasarkan kepada Rencana Induk

Pelabuhan, termasuk pelabuhan yang berfungsi untuk angkutan

penyeberangan. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan hanya

dapat dilakukan apabila berpedoman kepada rencana induk pelabuhan

yang penetapannya menjadi kewenangan Menteri Perhubungan,

Gubernur, Bupati/Wali Kota sebagaimana yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, serta pembangunan

dan pengembangan pelabuhan yang dilakukan tanpa adanya rencana

induk pelabuhan dapat dikenai sanksi pidana.

Perencanaan pelabuhan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan

menjadi dasar bagi pembangunan dan pengembangan pelabuhan pada

jangka pendek, menengah dan panjang. Hai tersebut menjadi indikator

penting bahwa pelabuhan harus dikembangkan sesuai kebutuhan dan

-6-

terintegrasi dengan rencana pengembangan wilayah, serta hierarkinya,

mengingat pelabuhan merupakan bagian dari rantai logistik nasional

dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan suatu

wilayah.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang

Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2020, telah

menetapkan pelabuhan-pelabuhan baik pelabuhan pengumpan lokal,

pelabuhan pengumpan regional, pelabuhan pengumpul, pelabuhan

utama maupun pelabuhan penyeberangan. Adapun jumlah pelabuhan

penyeberangan yang masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional

adalah sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) pelabuhan

penyeberangan untuk dapat dikembangkan.

Dengan masuknya pelabuhan penyeberangan dalam Rencana Induk

Pelabuhan Nasional tentunya membawa konsekuensi kepada

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan

untuk mengembangkan pelabuhan dengan terlebih dahulu

menyiapkan rencana induk pelabuhan penyeberangan pada setiap

pelabuhan.

Penyusunan rencana induk pelabuhan tentunya membutuhkan

mekanisme proses dan peryaratan-persyaratan guna mempercepat

penetapannya, untuk itu guna menjamin kepastian hukum dan

kepastian berusaha bagi pemangku kepentingan di pelabuhan

penyeberangan tentunya diperlukan pedoman dan mekanisme

penetapan rencana induk pelabuhan penyeberangan dimaksud.

Pentingnya pedoman dalam proses dimaksud mengingat sampai

dengan saat ini semenjak ditetapkannya Keputusan Menteri

Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk

Pelabuhan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2020, masih belum ada

regulasi yang dijadikan payung hukum.

-7-

Oleh karena itu, diperlukan sualu pedoman penetapan Rencana Induk

Pelabuhan Penyeberangan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Pedoman ini diharapkan akan memberi

pengetahuan bagi penyelenggara pelabuhan dan pemangku

kepentingan lainnya dalam menyusun Rencana Induk Pelabuhan

Penyeberangan.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Pedoman Penetapan Rencana Induk

Pelabuhan Penyeberangan adalah sebagai bcrikut:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang

Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang

Kepelabuhanan ;

c. Keputusan Mcnteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2004 tentang

Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan; dan

d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017

tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana telah

diubah dengan Keputusan Mcnteri Perhubungan Nomor KM 30

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri

Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk

Pelabuhan Nasional.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Penetapan ini mencakup seluruh kegiatan

yang dilakukan dalam proses penetapan Rencana Induk Pelabuhan

Penyeberangan di Kementerian Perhubungan. Penetapan Rencana

Induk Pelabuhan Penyeberangan harus memperhatikan kondisi

eksisting di masing-masing pelabuhan, kebutuhan dan hierarki

pelabuhan tersebut. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan laut

yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang

berfungsi menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur

kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut

penumpang dan kendaraan Deserta muatannya.

-8-

4. Maksud dan TujuanMaksud dan tujuan dari disusunnya Pedoman Penetapan Rencana

Induk Pelabuhan Penyeberangan agar dapat dijadikan sebagai

panduan bagi penyelenggara pelabuhan dan pemangku kepentingan

dalam menyusun Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan serta

tertatanya pembangunan dan pengembangan pelabuhan sesuai dengan

Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan.

B. PROSEDUR PENETAPAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

bahwa Rencana Induk Pelabuhan disusun oleh penyelenggara pelabuhan,

dalam hai ini Baiai Pengelola Transportasi Darat dengan berpedoman pada:

1. Rencana Induk Pelabuhan Nasional/Tatanan Kepelabuhanan

Nasional;

2. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

3. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;

4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

5. Keserasian dan Keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi

pelabuhan;

6. Kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan; dan

7. Keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal.

Prosedur penetapan Rencana Induk Pelabuhan dapat dibedakan sesuai

dengan hierarki pelabuhan dan kewenangan penetapannya, sebagai

berikut:

1. Menteri untuk pelabuhan penyeberangan lintas propinsi dan antar

negara;

2. Gubernur untuk pelabuhan penyeberangan lintas kabupaten/kota;

atau;

3. Bupati/Wali kota untuk pelabuhan penyeberangan lintas dalam

kabupaten / kota.

-9-

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pedoman Penetapan Rencana

Induk Pelabuhan Penyeberangan dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Prosedur Penetapan Rencana Induk Pelabuhan penyeberangan lintas

provinsi dan antar negara

Penyelenggara pelabuhan penyeberangan mengajukan usulan

penetapan rencana induk pelabuhan penyeberangan kepada Menteri

Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat, dengan

melampirkan:

a. rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Wali kota mengenai

kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota; dan

b. hasil kajian rencana induk pelabuhan penyeberangan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan melakukan penelitian

terhadap usulan penetapan rencana induk pelabuhan penyeberangan,

dengan memperhatikan:

a. tatanan kepelabuhanan nasional;

b. keamanan dan keselamatan pelayaran;

c. prakiraan permintaan jasa angkutan penyeberangan;

d. prakiraan kebutuhan fasilitas pelabuhan penyeberangan yang

berpedoman pada standar atau kriteria perencanaan yang berlaku;

e. rencana tata guna lahan dan tata letak fasilitas pelabuhan

penyeberangan baik untuk pelayanan kegiatan pemerintahan

maupun pelayanan jasa kepelabuhanan serta kebutuhan tanah

dan/atau perairan untuk pengembangan pelabuhan

penyeberangan; dan

f. pentahapan waktu pelaksanaan pembangunan yang disesuaikan

dengan kemampuan pendanaan, rencana tata guna lahan dan tata

letak fasilitas pelabuhan penyeberangan.

Penelitian usulan penetapan rencana induk pelabuhan penyeberangan

diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak

permohonan diterima secara lengkap.

-10-

Dari hasil penelitian tersebut, dokumen rencana induk pelabuhan

penyeberangan yang perlu dilakukan perbaikan akan diberikan batas

waktu perbaikan sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal

penyampaian perbaikan dokumen Rencana Induk Pelabuhan

penyeberangan dari Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan

Penyeberangan kepada Penyelenggara Pelabuhan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darai akan menyiapkan Rancangan

Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Rencana Induk

Pelabuhan Penyeberangan dan dokumen Rencana Induk Pelabuhan

Penyeberangan untuk menjadi lampiran surat usulan penetapan

Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan oleh Menteri Perhubungan.

Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal akan mengevaluasi

Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan dan dokumen Rencana

Induk Pelabuhan Penyeberangan dimaksud untuk proses penetapannya

oleh Menteri Perhubungan.

Menteri Perhubungan menetapkan Rencana Induk Pelabuhan

Penyeberangan dengan memperhatikan hasil penelitian paling lambat 5

(lima) hari kerja sejak hasil penelitian diterima secara lengkap.

Setelah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, selanjutnya Rencana

Induk Pelabuhan Penyeberangan dimaksud akan disampaikan kepada

Penyelenggara Pelabuhan dalam hai ini Baiai Pengelola Transportsi

Darat, sebagai aset barang tak berwujud dan dipublikasikan di

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perhubungan.

-11-

DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT(OIT. TSDP, BAG. HUKUM, BAG. PERENCANAAN)

MENTE RI PERHUBUNGAN CO. SEKRETAR1S JENDERAL (BIRO HUKUM, BIRO PERENCANAAN)

REKOMENDASI GUBERNUR/

BUPATI/WAU ROTA

SURAT PERMOHONAN PENETAPAN

B A D A N U SAH A PELABU H AN M ELALU I PEN YELEN G G ARA PELABU H AN

__i_PUBLIKASI

RENCANAINDUK PELABUHAN PENYEBERANGAN

JDIH KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERBAIKAN D O K U M EN(M A K S 1 BLN)

PENYELENGGARAPELABUHAN

TiDAK

PENETAPAN

MENTERI PERHUBUNGAN

.......................................DISAMPAIKAN KEPAOA

PENYELENGGARA PELABUHAN

MENTERIPERHUBUNGAN

PERBAIKAN

TIOAK__ ____

Skema Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan

Lintas Provinsi dan Antarnegara

-12-

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENETAPAN RENCANA INDUK PELABUHAN PENYEBERANGAN LINTAS PROVINSI DAN ANTARNEGARA

Contoh 1

Nomor : .............. , .............................Lampiran : KepadaPerihal : Permohonan Persetujuan Yth. Menteri Perhubungan

Penetapan RencanaInduk Pelabuhan di

Tempat

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor .....Tahun ..... tentang Penyelenggaraan PelabuhanPenyeberangan, dengan ini kami mengajukan permohonan Persetujuan Penetapan Rencana Induk pelabuhan penyeberangan d i ...............

2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari:a. tatanan kepelabuhanan nasional;b. keamanan dan keselamatan pelayaran;c. prakiraan permintaan jasa angkutan penyeberangan;d. prakiraan kebutuhan fasilitas pelabuhan penyeberangan

yang berpedoman pada standar atau kriteria perencanaan yang berlaku;

e. rencana tata guna lahan dan tata letak fasilitas pelabuhan penyeberangan baik untuk pelayanan kegiatan pemerintahan maupun pelayanan jasa kepelabuhanan serta kebutuhan tanah dan/atau perairan untuk pengembangan pelabuhan penyeberangan;

f. pentahapan waktu pelaksanaan pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan, rencana tata guna lahan dan tata letak fasilitas pelabuhan penyeberangan.

3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan disampaikan terima kasih.

Pemohon

Tembusan:1 .2 .

( )

-13-

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANO PENETAPAN RENCANA INDUK PELABUHAN PENYEBERANGAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR

TENTANOPENETAPAN RENCANA INDUK PELABUHAN PENYEBERANGAN................

Contoh 2


MENTERI PERHUBUNGAN,

bahwa....................................;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan .......................... ;

dst;

MEMUTUSKAN:Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PENETAPAN RENCANA INDUK PELABUHANPENYEBERANGAN ....................

PERTAMA : ................................

KEDUA : dst

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.

Menimbang : a.b.

Mengingat : 1.2 .3.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:i ..................................................;2. dst.

-14-


kabupaten/ kota

Penyelenggara pelabuhan penyeberangan mengajukan usulan

penetapan rencana induk pelabuhan penyeberangan kepada Gubernur,

dengan melampirkan:

a. rekomendasi dari Bupati/Wali kota mengenai kesesuaian dengan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;

b. pertimbangan teknis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

dan

c. hasil kajian rencana induk pelabuhan penyeberangan.

Pemerintah Provinsi akan melakukan penelitian terhadap usulan

penetapan rencana induk pelabuhan penyeberangan, dengan

memperhatikan:









dan/atau perairan untuk pengembangan pelabuhan

penyeberangan;





diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak

permohonan diterima secara lengkap.

-15-





penyeberangan dari Pemerintah Provinsi kepada Penyelenggara

Pelabuhan.

Pemerintah Provinsi akan menyiapkan Rancangan Keputusan

Gubernur tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan

dan dokumen Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan untuk

menjadi lampiran surat usulan penetapan Rencana Induk Pelabuhan

Penyeberangan oleh Gubernur.

Gubernur akan mengevaluasi Rancangan Keputusan Gubernur dan

dokumen Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan dimaksud untuk

proses penetapannya oleh Gubernur.

Gubernur menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan

dengan memperhatikan hasil penelitian paling lambat 7 (tujuh) hari

kerja sejak hasil penelitian diterima secara lengkap.

Setelah ditetapkan oleh Gubernur, selanjutnya Rencana Induk

Pelabuhan Penyeberangan dimaksud akan disampaikan kepada

Penyelenggara Pelabuhan sebagai aset barang tak berwujud dan

disampaikan kepada Kementerian Perhubungan melalui Direktorat

Jenderal Perhubungan Darat.

-16-

DISAMPAIKAN KEPADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Cq. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Skema Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota

-17-

Contoh 3

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENETAPAN RENCANA INDUKPELABUHAN PENYEBERANGAN LINTAS KABUPATEN/KOTA

NomorLampiranPerihal

KepadaPermohonan Persetujuan Yth. GubernurPenetapan RencanaInduk Pelabuhan di

Tempat

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ..... Tahun..... tentang Pcnyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan, denganini kami mengajukan permohonan Persetujuan Penetapan Rencana Induk pelabuhan penyeberangan d i ...............

2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari:a. tatanan kepelabuhanan nasional;b. keamanan dan keselamatan pelayaran;c. prakiraan pcrmintaan jasa angkutan penyeberangan;d. prakiraan kebutuhan fasilitas pelabuhan penyeberangan yang

berpcdoman pada standar atau kriteria perencanaan yang berlaku;




Pemohon

Tembusan: (.................................. )1.2 .

-18-

Contoh 4

KEPUTUSAN GUBERNUR........NOMOR

TENTANGPENETAPAN RENCANA INDUK PELABUHAN PENYEBERANGAN..........

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RENCANA INDUKPELABUHAN PENYEBERANGAN


GUBERNUR

Menimbang

Mengingat

a. bahwa....................................;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan KeputusanGubernur...... tentang Penetapan Rencana IndukPelabuhan Penyeberangan .......................... ;

5. dst;

MEMUTUSKAN:Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR..............TENTANG PENETAPAN

RENCANA INDUK PELABUHAN PENYEBERANGAN

PERTAMA : ................................

KEDUA : dst

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal

GUBERNUR..

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:i ...............................;2. dst.

-19-


dalam kabupaten/kota

Penyelenggara pelabuhan penyeberangan mengajukan usulan penetapan

rencana induk pelabuhan penyeberangan

kepada Bupati/Wali kota, dengan melampirkan:

a. pertimbangan teknis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

dan

b. hasil kajian rencana induk pelabuhan penyeberangan.

Pemerintah Kabupaten/Kota akan melakukan penelitian terhadap

usulan penetapan rencana induk pelabuhan penyeberangan, dengan

memperhatikan:









dan/atau perairan untuk pengembangan pelabuhan penyeberangan;

dan





diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan

diterima secara lengkap.

-20-





penyeberangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Penyelenggara

Pelabuhan.

Pemerintah Kabupaten/Kota akan menyiapkan Rancangan Keputusan

Bupati/Wali kota tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan

Penyeberangan dan dokumen Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan

untuk menjadi lampiran surat usulan penetapan Rencana Induk

Pelabuhan Penyeberangan oleh Bupati/Wali kota.

Bupati/Wali kota akan mengevaluasi Rancangan Keputusan Bupati/Wali

kota dan dokumen Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan dimaksud

untuk proses penetapannya oleh Bupati/Wali kota.

Bupati/Wali kota menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan

dengan memperhatikan hasil penelitian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

sejak hasil penelitian diterima secara lengkap.

Setelah ditetapkan oleh Bupati/Wali kota, selanjutnya Rencana Induk

Pelabuhan Penyeberangan dimaksud akan disampaikan kepada

Penyelenggara Pelabuhan sebagai aset barang tak berwujud dan

disampaikan kepada Kementerian Perhubungan melalui Direktorat

Jenderal Perhubungan Darat serta Gubernur Provinsi setempat.

-21-

DISAMPAIKAN KEPAOA PENYELENGGARA PELABUHAN

DISAMPAIKAN KEPAOA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Cq. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN OARAT ________________ DAN GUBERNUR_______________

Skema Penetapan Rencana Induk Peiabuhan Penyeberangan Lintas Dalam Kabupaten/Kota

-22-

Contoh 5

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENETAPAN RENCANA INDUKPELABUHAN PENYEBERANGAN LINTAS DALAM KABUPATEN/KOTA

Nomor : .............. , .............................Lampiran : KepadaPerihal : Permohonan Persetujuan Yth. Bupati/Wali kota................

Penetapan RcncanaInduk Pelabuhan di

Tempat

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ..... Tahun..... tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan, denganini kami mengajukan permohonan Persetujuan Penetapan Rencana Induk pelabuhan penyeberangan d i ...............

2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari:a. tatanan kepelabuhanan nasional;b. keamanan dan keselamatan pelayaran;c. prakiraan permintaan jasa angkutan penyeberangan;d. prakiraan kebutuhan fasilitas pelabuhan penyeberangan yang





Pemohon

Tembusan: (.................................. )1 .

2 .

-23-

KEPUTUSAN BUPATI/WALI KOTA........NOMOR

TENTANGPENETAPAN RENCANA INDUK PELABUHAN PENYEBERANGAN................


BUPATI/WALI KOTA ..................... ,

a. bahwa....................................;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati/Walikota...... tentang Penetapan Rencana Induk PelabuhanPenyeberangan .......................... ;

Contoh 6

KEPUTUSAN BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA INDUKPELABUHAN PENYEBERANGAN

3. dst;

MEMUTUSKAN:KEPUTUSAN BUPATI/WALI KOTA..............TENTANGPENETAPAN RENCANA INDUK PELABUHAN PENYEBERANGAN

dst

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan d i ...........pada tanggal

BUPATI/WALI KOTA.................

Salinan Keputusan Bupati/Wali kota ini disampaikan kepada:i ........................................... ;2. dst.

Menimbang

Mengingat :

Menetapkan :

PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA :

dengan aslinya HUKUM,

HERPRIARSONO

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

keputusan menteri perhubungan republik...

Documents