PERENCANAAN WILAYAH PESISIR

STUDI KONDISI KAWASAN WILAYAH PESISIR MORO KREMBANGAN

DI TINJAU DARI KEADAAN SOSIAL-EKONOMI

Disusun Oleh

Muammar Muzayyin R. (3508100026)

Dewangga EM (3508100030)

A.Helmi Rizki K (3508100034)

Dwipayana K (3508100056)

Muhammad Fikri (350810007)

Program Studi Teknik Geomatika

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2011

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dewasa ini teknologi dan ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat pesat.sehingga banyak teori teori yang berkembang untuk memajukan kehidupan masyarakat dan wilayahnnya. Tetapi banyak teori itu hanya tersimpan dalam buku materi tanpa implikasi dari pihak terkait sehingga terjadi banyak kesenjangan dalam masyarakat

Di Kawasan pesisir kesenjangan perataan perkembangan sering terjadi dan banyak daerah di indonesia memiliki kawasan pesisir kumuh dan kurang terawat.di sebabkan karena pemerintah daerah setempat lebih memilih untuk memajukan daerah industri atau perkotaan yang notabenanya penghasil anggaran terbesar

Pada kenyataan kawasan pesisir juga memiliki potensi yang besar apabila di kelola dengan baik dan juga pesisir mempunya fungsi utama sebagai penahan ombak laut dan juga sebagai hilir sungai sehingga apabila tidak di lakukan pengelolaan yang baik akan dapat menimbulkan banjir di tengah kota.

Dengan semakin pentingnya kawasan pesisir, kedepannya perlu di lakukan pengembangan secara periodik di berbagai bidang seperti sosial dan ekonomi. Karena 2 sektor tersbut merupakan tulang punggung keberhasilan pengembangan suatu wilayah. Dengan urgensinya 2 sektor itu, dalam makalah ini akan menganalisis kondisi sosial dan ekonomi daerah moro krembangan,sehingga dapat di jadikan masukan kepada piha terkait untuk mengembangakn kawasan moro krembangan

1.2 Perumusan masalah

Pokok permasalah yang di angkat adalah kondisi dan permasalahan sosial dan ekonomi dan bagaimana solusi kedepanya untuk mengatasi masalah sosial-ekonomi di kawasan pesisir dengan studi kasus di moro krembangan surabaya

1.3 maksud dan tujuan

Maksud pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui kondisi sosial-ekonomi dan permaslahan yang ada di kawasan pesisir khususnya di wilayah moro krembangan

Tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk memberikan gambaran kondisi sosial-ekonomi kawasan moro krembangan dan solusi kedepannya sehingga wilayah pesisir moro kembangan dapat berkembang seperti wilayah lainnya dan meninggalkan kesan kumuh yang selama ini melekat

1.4 waktu dan lokasi lokasi

Waktu pencarian data dimulai pada bulan oktober 2011 – desember 2011 bertempat di kecamatan morokrembangan kota surabaya

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian dan Definisi Wilayah Pesisir

Perairan pesisir adalah daerah pertemuan darat dan laut, dengan batas darat dapat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut, seperti angin laut, pasang surut, dan intrusi air laut. Ke arah laut, perairan pesisir mencakup bagian batas terluar dari daerah paparan benua yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar.

Definisi wilayah seperti diatas memberikan suatu pengertian bahwa ekosistem perairan pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat beragam, di darat maupun di laut serta saling berinteraksi. Selain mempunyai potensi besar wilayah pesisir juga merupakan ekosistem yang mudah terkena dampak kegiatan manusia. Umumnya kegiatan pembangunan secara langsung maupun tidak langsung berdampak merugikan terhadap ekosistem perairan pesisir (Dahuri et al., 1996).

Menurut Dahuri et al. (1996), hingga saat ini masih belum ada definisi wilayah pesisir yang baku. Namun demikian, terdapat kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan.Apabila ditinjau dari garis pantai (coast line), maka wilayah pesisir mempunyai dua macam batas (boundaries) yaitu batas yang sejajar garis pantai (long shore) dan batas yang tegak lurus garis pantai (cross shore).

Untuk kepentingan pengelolaan, batas ke arah darat suatu wilayah pesisir ditetapkan dalam dua macam, yaitu wilayah perencanaan (planning zone) dan batas untuk wilayah pengaturan (regulation zone) atau pengelolaan keseharian (day-to-day management). Batas wilayah perencanaan sebaiknya meliputi seluruh daerah daratan dimana terdapat kegiatan manusia (pembangunan) yang dapat menimbulkan dampak secara nyata terhadap lingkungan dan sumberdaya di wilayah pesisir dan lautan, sehingga batas wilayah perencanaan lebih luas dari wilayah pengaturan.

Dalam day-to-day management, pemerintah atau pihak pengelola memiliki kewenangan penuh untuk mengeluarkan atau menolak izin kegiatan pembangunan. Sementara itu, bila kewenangan semacam ini berada di luar batas wilayah pengaturan (regulation zone), maka akan menjadi tanggung jawab bersama antara instansi pengelola wilayah pesisir dalam regulation zone dengan instansi/lembaga yang mengelola daerah hulu atau laut lepas.2.2 Tatanan Administrasi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir

Pemerintah memegang peran yang sangat penting dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir. Robert Kay dan Jaqueline Alder, 1998 dalam bukunya Coastal Planning and Management (hal 69 – 93) menyoroti mengenai tatanan administratif pemerintah dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir. Dikemukakan bahwa suatu sistem pengelolaan tidak mungkin dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama apabila tidak ada administrasi yang bagus di dalamnya, hal ini juga berlaku untuk wilayah pesisir

dimana lingkup dan kompleksitas issue melibatkan banyak pelaku. Kepentingan semua pihak yang terlibat dengan wilayah pesisir (stakeholder) perlu diatur melalui peraturan yang bertanggung jawab sehingga keberlanjutan wilayah pesisir untuk masa mendatang dapat dijaga. Sorensen dan McCreary (1990) menyebutkan faktor-faktor yang harus diperhatikan berkenaan dengan program-program pengelolaan dan administrasi untuk wilayah pesisir yaitu :

1. Pemerintah harus memiliki insiatif dalam menanggapi berbagai permasalahan degradasi sumberdaya yang terjadi dan konflik yang melibatkan banyak kepentingan.

2. Penanganan wilayah pesisir berbeda dengan penanganan proyek (harus dilakukan terus menerus dan biasanya bertanggung jawab kepada pihak legislatif)

3. Batas wilayah hukum secara geografis harus ditetapkan (meliputi wilayah perairan dan wilayah daratan)

4. Menetapkan tujuan khusus atau issue permasalahan yang harus dipecahkan melaui program-program

5. Memiliki identitas institusional (dapat diidentifikasi apakah sebagai organisasi independen atau jaringan koordinasi dari organisasi-organisasi yang memiliki kaitan dalam fungsi dan strategi pengelolaan)

6. Dicirikan dengan integrasi dua atau lebih sektor, didasarkan pada pengakuan alam dan sistem pelayanan umum yang saling berhubungan dalam penggunaan pesisir dan lingkungan.

Untuk mendukung pernyataan mengenai faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dan administrasi wilayah pesisir yang komplek, Adalberto Vallega, 2001 dalam bukunya Sustainable Ocean Governace, A Geographical Perspektive, menyajikan pendekatan berdasarakan kompleksitas dari pengelolaan pesisir seperti bagan sebagai berikut

Gambar 1. Pendekatan berdasar kompleksitas dalam pengelolaan pesisir. Berkaitan dengan ekosistem pesisir dan struktur penggunaan yang mengarahkan rancangan organisasi pesisir (Vallega A, 2001)

Jones dan Westmacott, 1993 menyimpulkan bahwa tidak ditemukan jalan terbaik untuk mengorganisasi pemerintah sehubungan dengan pengelolaan pesisir. Hal ini disebabkan dalam kenyataan didunia terdapat keanekaragaman sosial, budaya, politik dan

faktor administratif yang menyebabkan tidak ada satu-satunya jalan terbaik. Dengan demikian para perancang administrasi, untuk menata program pengelolaan pesisir yang baru, harus menyesuaikan dengan struktur administratif untuk memperoleh manfaat dari faktor-faktor budaya, sosial dan politik didalam kewenangan secara hukum dimana mereka berinteraksi sesuai issue yang akan dipecahkan. Sorensen dan McCreary (1990) menggambarkan susunan institusional untuk mengalokasi kelangkaan

Alder, 1999 mengemukakan jalan terbaik untuk menggambarkan susunan institusional untuk pengelolaan pesisir adalah membagi sistem pemerintah dalam komponen vertikal dan komponen horizontal. Tingkatan pemerintahan, yaitu tingkat pusat, propinsi dan kabupaten merupakan komponen vertikal. Instansi sektoral dengan tugas/fungsi tertentu merupakan komponen horisontal yang ada di tiap-tiap komponen vertikal. Alternatif lain untuk menggambarkan penataan pemerintah dalam pengelolaan pesisir adalah fokus pada bagaimana berbagai aktivitas pengelolaan pesisir dikontrol (Born dan Miller, 1998). Model ini banyak dipakai di negara USA, dan dihasilkan dua tipe pemerintahan yaitu :

1. Jaringan kerja (networked), dimana pemerintahan sektoral yang ada dan institusi tetap. Tidak ada instansi yang secara sah memerankan sebagai pengelola kawasan pesisir. Koordinasi antar sektor dibangun melalui jaringan dari perundang-undangan dan kebijakan yang ada.

2. Legislatif, ditetapkan melaui undang-undang instansi yang berwenang mengelola kawasan pesisir. Dapat ditunjuk dari instansi yang sudah ada atau membentuk instansi baru.

Menyinggung kembali tingkatan pemerintahan sebagai komponen vertikal, Kay dan Alder, 1999 melihat bahwa aktifitas dan tanggungjawab secara vertikal seringkali lebih sulit dirumuskan dibandingkan dengan komponen horisontal. Hal ini disebabkan karena kondisi politik, administrasi, dan keuangan dalam tingkatan pemerintahan berbeda. Adanya ketidakseimbangan kekuatan dana dan perbedaan afiliasi politik seringkali mendikte secara keseluruhan bentuk pengelolaan pesisir dalam suatu pemerintahan, baik secara horisontal maupun vertikal. Hal ini karena perbedaan secara horisontal akan melebar, dikontrol secara relatif oleh kekuatan vertikal dari tingkatan pemerintahan tertentu. Dengan demikian pemerintahan pada tingkatan yang lebih rendah dan lebih miskin tidak akan mampu menyusun sektor-sektor secara horisontal yang komplek. Issue utama terhadap distribusi secara vertikal dari suatu kekuasaan pengelolaan adalah tingkat pemusatan dalam pengambilan keputusan, dimana secara fundamental pengelolaan tidak terbatas hanya pada wilayah pesisir.

2.3 Ciri Lingkungan Ekosistem Pesisir

Tipologi ekosistem pesisir berdasarkan sifatnya dapat dikelompokkan dalam ekosistem alami dan ekosistem buatan (Dahuri, R, 2001). Ekosistem pesisir di Indonesia sebagai daerah tropis adalah sebagai berikut ;

Hutan mangrove merupakan tipe hutan khas tropika yang tumbuh di sepanjang pantai atau muara sungai. Kehidupan tumbuhan ini sangat dipengaruhi oleh suplai air tawar dan salinitas, pasokan nutrien dan stabilitas substrat. Hutan mangrove banyak dijumpai di pantai yang landai dengan muara sungai yang berlumpur dengan kondisi perairan yang tenang dan terlindung dari ombak. Arti penting hutan mangrove adalah sebagai sebagai sumber makanan bagi berbagai macam hewan laut. Sistem perakaran yang kokoh akan melindungi pantai dari erosi, gelombang angin, dan ombak. Hutan mangrove juga merupakan daerah asuhan (nursery ground) dan pemijahan (spawning ground) bagi udang, ikan dan kerang-kerangan.

Padang lamun merupakan tumbuhan yang hidup terbenam di perairan dangkal yang agak berpasir. Secara ekologis padang lamun memiliki beberapa fungsi penting bagi daerah pesisir yaitu ; sumber utama produktivitas primer, sumber makanan penting bagi organisme, dengan sistem perakaran yang rapat menstabilkan dasar perairan yang lunak, tempat berlindung organisme, tempat pembesaran bagi beberapa spesies, sebagai peredam arus gelombang dan sebagai tudung pelindung panas matahari. Kehidupan padang lamun sangat dipengaruhi oleh kondisi kecerahan air laut, temperatur air laut, salinitas, substrat dan kecepatan arus.

Terumbu karang (coral reef) merupakan ekosistem khas di daerah tropis. Terumbu karang terbentuk dari endapan-endapan massif terutama kalsium karbonat yang dihasilkan oleh organisme karang, alga berkapur dan organisme lain yang mengeluarkan kalsium karbonat (Nybakken, dalam Dahuri 2001). Ekosistem terumbu karang memiliki produktivitas organik yang tinggi dan kaya akan keragaman spesies penghuninya seperti ikan karang. Terumbu karang merupakan ekosistem pesisir yang memiliki nilai estetika alam yang sangat tinggi. Terumbu karang juga berfungsi sebagai pelindung ekosistem pesisir dan laut dari tekanan gelombang. Keberadaan terumbu karang sangat ditentukan oleh kondisi kecerahan perairan, temperatur, salinitas, kecepatan arus air, sirkulasi dan sedimentasi.

Estuaria adalah teluk di pesisir yang sebagian tertutup, tempat air tawar dan air laut bercampur. Kebanyakan estuaria didominasi oleh substrat berlumpur yang kaya bahan organik dan menjadi cadangan makanan utama bagi organisme estuaria. Karena merupakan kawasan pertemuan antara air laut dan air tawar, maka organisme dan tumbuhan yang berkembang di estuaria relatif sedikit. Pantai pasir terdiri dari kwarsa dan feldspar, yang merupakan sisa-sisa pelapukan batuan di gunung yang dibawa oleh aliran sungai. Pantai pasir lainnya terbentuk oleh rombakan pecahan terumbu karang yang diendapkan oleh ombak. Partikel yang kasar menyebabkan hanya sebagian kecil bahan organik yang terserap sehingga organisme yang hidup di pantai berpasir relatif sedikit. Meskipun demikian pantai berpasir sering dijadikan beberapa biota (seperti penyu) untuk bertelur. Parameter utama dari pantai berpasir adalah pola arus yang mengangkut pasir, gelombang yang melepas energinya dan angin yang mengangkut pasir ke arah darat.

Pantai Berbatu (Rocky Beach) merupakan pantai dengan batu-batu memanjang ke laut dan terbenam di air. Batuan yang terbenam ini menciptakan zonasi kehidupan

organisme yang menempel di batu karena pengaruh pasang. Parameter utama yang mempengaruhi pantai berbatu adalah pasang laut dan gelombang laut yang mengenainya.

Pulau-pulau Kecil (Small Island) merupakan pulau yang berukuran kecil yang secara ekologis terpisah dengan pulau induknya. Pulau kecil ini akan memiliki karakteristik ekologi yang bersifat insular karena terisolasi dengan pulau induknya

2.4 Permasalahan kawasan wilayah Pesisir

Potensi dan permasalahan wilayah pesisir telah banyak dikemukakan oleh para pakar kelautan dan pesisir. Issue – issue permasalah wilayah pesisir secara global berdasarkan hasil kajian di berbagai wilayah pesisir di dunia dikemukakan oleh Robert Kay (1999). Pokok permasalahan dalam pengelolaan wilayah pesisir menurutnya adalah sebagai berikut : pertumbuhan penduduk khususnya di negara miskin dan berkembang pemanfaatan wilayah pesisir, dampak lingkungan dari kegiatan manusia dan kelemahan administratif. Permasalah wilayah pesisir yang dikemukakan oleh Rohmin Dahuri (2001) merupakan permasalah umum wilayah pesisir yang banyak dijumpai di Indonesia. Dikemukakan bahwa permasalah wilayah pesisir meliputi : pencemaran, kerusakan habitat pantai, pemanfaatan sumberdaya yang berlebihan, abrasi pantai, konversi kawasan lindung dan bencana alam. Permasalah-permasalahn tersebut sebagian besar diakibatkan oleh aktifitas kegiatan manusia baik yang tinggal dalam kawasan maupun yang berada di luar kawasan.

2.5 Perencanaan Wilayah Pesisir Perencanaan dapat dipandang sebagai proses untuk menentukan tujuan apa yang akan

dicapai pada masa yang akan datang, dan mengklarifikasi tahapan-tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut (Kay, 1999). Dengan demikian di dalam perencanaan dilakukan pengujian terhadap berbagai kemungkinan arah dan menggali ketidakpastian alam yang menghambat sehingga dapat dipilih tindakan yang tepat. Demikian juga di dalam perencanaan wilayah pesisir, strategi dan kebijakan yang diambil didasarkan pada karakteristik pantai, sumberdaya, dan kebutuhan pemanfaatannya. Karena itu di dalam proses perencanaan pesisir, dimungkinkan pengambilan keputusan akan diarahkan pada pemeliharaan untuk generasi yang akan datang.

Konsep perencanaan wilayah pesisir relatif masih baru yang melihat aspek aktifitas suatu area yang berbeda dan secara alami merupakan pendekatan perencanaan campuran. Elemen di dalam perencanaan wilayah pesisir meliputi perencanaan kota/desa, perencanaan pembangunan kawasan lindung (konservasi), perencanaan stategis lingkungan, perencanaan sumberdaya dan perencanaan wilayah laut. Dengan melihat kompleksitas perencanaan wilayah pesisir, belum ada kerangka teoritis dari perencanaan wilayah pesisir. Secara prinsip harus diketahui tidak ada teori tunggal yang dianut di dalam perencanaan pesisir, sehingga pendekatan yang dipilih berdasarkan pendekatan budaya, ekonomi, administrasi dan politik dan tentu saja issue yang dialamatkan pada inisiatif perencanaan wilayah pesisir. Karena belum ada teori perencanaan wilayah yang baku, maka sejumlah teori perencanaan dapat digunakan dalam merencana wilayah pesisir antara; teori perencanaan rasional, teori

perencanaan strategis, teori perencanaan inkremental, teori perencanaan adaptif dan pendekatan perencanaan konsensus.

2.6 Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir

Konsep pengelolaan wilayah pesisir berbeda dengan konsep pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir yang mengelola semua orang dan segala sesuatu yang ada di wilayah pesisir. Contoh dari pengelolaan yang berbeda dengan pengelolaan wilayah pesisir adalah; pengelolaan perikanan, pengelolaan hutan pantai, pendidikan dan kesehatan dimana contoh-contoh tersebut tidak melihat wilayah pesisir sebagai target. Yang paling utama dari konsep pengelolaan wilayah pesisir adalah fokus pada karakteristik wilayah dari pesisir itu sendiri, dimana inti dari konsep pengelolaan wilayah pesisir adalah kombinasi dari pembangunan adaptif, terintegrasi, lingkungan, ekonomi dan sistem sosial.

Selanjutnya konsep pengelolaan wilayah pesisir didalam filosofinya mengenal prinsip keseimbangan antara pembangunan dan konservasi. Pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada prinsip-prinsip lingkungan juga memasukkan konsep keseimbangan ketergantungan waktu dan keadilan sosial.

Gambar 2. Konsep sederhana keseimbangan di dalam pengelolaan wilayah pesisir (Kay, 1999. p.62)

2.7 Konsep Ruang dan WilayahRuang atau kawasan sangat penting dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan

karena merupakan wadah yang utama di wilayah pesisir. Ruang adalah wadah kehidupan manusia beserta sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya meliputi bumi, air dan ruang angkasa sebagai satu kesatuan. Konsep ruang mempunyai beberapa unsur, yaitu: (1) jarak, (2) lokasi, (3) bentuk, dan (4) ukuran.

Konsep ruang sangat berkaitan erat dengan waktu, karena pemanfaatan bumi dan segala kekayaannya membutuhkan organisasi/pengaturan ruang dan waktu. Unsur-unsur tersebut di atas secara bersama-sama menyusun unit tata ruang yang disebutwilayah (Budiharsono, 2001).

Selanjutnya Budiharsono (2001) menyebutkan definisi wilayah sebagai suatu unit geografi yang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secara internal dalam dimensi ruang yang merupakan wadah bagi kegiatan-kegiatan sosial ekonomi yang memiliki keterbatasan serta kesempatan ekonomi yang tidak sama. Disamping itu, perlu pula

diperhatikan bahwa kegiatan sosial ekonomi dalam ruang dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap kegiatan lainnya.

Rustiadi et al. (2002) membagi konsep wilayah atas enam jenis. Adapun konsep enam jenis wilayah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Konsep-konsep wilayah klasik, yang mendefinisikan wilayah sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik dimana komponen-komponen dari wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional; (2) Wilayah homogen, yaitu wilayah yang dibatasi berdasarkan pada kenyataan bahwa faktor-faktor dominan pada wilayah tersebut bersifat homogen, sedangkan faktor-faktor yang tidak dominan bisa bersifat heterogen. Pada umumnya wilayah homogen sangat dipengaruhi oleh potensi sumberdaya alam dan permasalahan spesifik yang seragam. Dengandemikian konsep wilayah homogen sangat bermanfaat dalam penentuan sektor basis perekonomian wilayah sesuai dengan potensi/daya dukung utama yang ada dan pengembangan pola kebijakan yang tepat sesuai dengan permasalahan masing-masing wilayah; (3) Wilayah nodal, menekankan perbedaan dua komponen-komponenwilayah yang terpisah berdasarkan fungsinya. konsep wilayah nodal diumpamakan sebagai suatu ”sel hidup” yang mempunyai inti dan plasma. Inti adalah pusat-pusat pelayanan/pemukiman, sedangkan plasma adalah daerah belakang (hinterland); (4) Wilayah sebagai sistem, dilandasi atas pemikiran bahwa komponen-komponen di suatu wilayah memiliki keterkaitan dan ketergantungan satu sama lain dan tidak terpisahkan; (5) Wilayah perencanaan adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan terdapatnya sifat-sifat tertentu pada wilayah baik akibat sifat alamiah maupun non alamiah sehingga perlu perencanaan secara integral; (6) Wilayah administratif-politis, berdasarkan pada suatu kenyataan bahwa wilayah berada dalam satu kesatuan politis yang umumnya dipimpin oleh suatu sistem birokrasi atau sistem kelembagaan dengan otonomi tertentu. wilayah yang dipilih tergantung dari jenis analisis dan tujuan perencanaannya. Sering pula wilayah administratif ini sebagai wilayah otonomi. Artinya suatu wilayah yang mempunyai suatu otoritas melakukan keputusan dan kebijaksanaan sendiri-sendiri dalam pengelolaan sumberdaya-sumberdaya didalamnya.

2.8 Paradigma Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) menjadi paradigma utama dalam khasanah dunia pengelolaan wilayah pesisir pada akhir abad 20 (Kay,1999). Young pada tahun 1992 memperkenalkan sejumlah tema yang mendasari konsep berkelanjutan yaitu; integritas lingkungan, efisiensi ekonomi, dan keadilan sosial (Kay,1999). Dari tiga prinsip pembangunan berkelanjutan untuk pengelolaan wilayah pesisir dapat diuraikan bahwa :

1. bahwa instrumen ekonomi lingkungan telah menjadi instrumen pengambilan keputusan, yang memasukkan parameter lingkungan untuk melihat ke depan melalui analisis biaya manfaat;

2. didalam pembangunan berkelanjutan issue lingkungan seperti konservasi keanekaragaman hayati menjadi perhatian utama dalam pengambilan keputusan;

3. dalam pembangunan berkelanjutan sangat memperhatikan kualitas hidup manusia pada saat sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam pengelolaan wilayah pesisir, kata integrasi menjadi begitu penting. Beberapa kelompok integrasi yang harus dilakukan di dalam pengelolaan wilayah pesisir (Cicin-Sain, 1993)adalah: Integrasi antar sektor di wilayah pesisir, integrasi antar kawasan perairan dan daratan di dalam zonasi pesisir, integrasi antar pengelola tingkat pemerintahan, integrasi antar negara, dan integrasi antar berbagai disiplin

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran teknis

3.1.1 Gambaran umum kota surabaya

Kotamadaya Daerah Tingkat II Surabaya merupakan ibukota propinsi Jawa Timur yang terletak di tepi pantai antara pulau Jawa, yang merupakan bagian dari daerah Otonom Tingkat I Jawa Timur. Secara administratif batas wilayah Kotamdaya Daerah Tingkat II Surabaya adalah:

sebelah utara : Selat Madura dan Kabupaten Bangkalan sebelah timur : Selat Madura sebelah selatan : Kabupaten Sidoarjo sebelah barat : Kabupaten Gresik

Daerah ini secara astronomis berada di Garis Lintang Selatan dan Bujur Timur antara 712’ s.d 721’ lintang Selatan dan 11236’ s.d 12754’ Bujur Timur.

Wilayah kotamadya Surabaya sebagian besar merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 3-6 meter di atas permukaan laut. Adapun daerah perbukitan ada di bagian barat daya kota yaitu di Bukit Lidah dan Bukit Gayungan dengan ketinggian 25 – 50 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Surabaya adalah 32.639 Ha yang terbagi dalam lima wilayah pembatu walikota, 28 wilayah kecamatan dan 163 desa/kelurahan

Wilayah Kotamdaya Surabaya

Batas administrasi dari 28 Kecamatan di Kotamadya Surabaya

Gambar 1: Batasan geografis dan adminitrasi Kotamdaya Surabaya

Dengan melihat kondisi topografis di Surabaya maka dakmal di kota Surabaya secara langsung akan berpengaruh pada wilayah dataran rendah yang berada di kawasan pesisir. Oleh sebab itu batasan wilayah yang akan diuraikan lebih lanjut lebih difokuskan pada daerah-daerah yang terletak di kawasan pesisir. Batasan fisik kawasan pesisir sebagai unit analisa disesuai dengan definisi kawasan pesisir yang digunakan dalam studi oleh Pemda Surabaya. Pengertian wilayah pesisir diberikan batasan sebagai suatu daerah pertemuan antara darat dan laut, dengan batas ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut seperti angin laut, pasang surut, perembesan air laut ayng dicirikan oleh vegetasinya yang khas.

Berdasarkan definisi tersebut batasan pesisir yang digunakan oleh Pemda Surabaya terletak di antara batas barat Kotamadya Surabaya sampai batas kawasan Pelabuhan Tanjung perak dan kawasan sebelah timur sampai dengan batas dengan Kabupaten Sidoarjo. Kawasan pesisir ini meliputi 9 kecamatan dan 17 kelurahan

Kecamatan Kelurahan

Benowo Romo Kalisari dan Tambak Oso Wilangun

Asemrowo Tambak Langen, Greges dan Kalianget

Krembangan Morokrembangan dan Peak Barat

Semampir Ujung

Pabean

Cantikan

Perak Utara dan Perak Timur

Sukolilo Keputih

Mulyorejo Dukuh Sutorejo, Kalisari dan Kejawen Putih

Tambak

Rungkut Medokan Ayu dan Wonorejo

Gunung Anyar Gunung Anyar Tambak

Gambar 2:

Batasan kawasan Pesisir Kota Surabaya dengan 9 Kecamatan

3.1.2 Penggunaan tanah

Di Kotamadya Surabaya belum semua penggunaan tanahnya bersifat urban. Masih

banyak dijumpai penggunaan tanah yang bersifat rural yaitu dengan jenis penggunaan tanah

untuk sawah, tegalan, tambak atau hutan pantai. Jenis penggunaan tanah ini banyak dijumpai

di daerah pinggiran kota Surabaya yaitu bagian barat, barat daya dan timur kota.

Ditinjau secara keseluruhan sebagain besar penggunaan tanah untuk perumahan yaitu seluas

12.474,42 Ha atau 38,89%, sedangkan peruntukkan laun yaitu 20,02% untuk sawah, 19,98%

untuk tambak dan sisanya diperuntukkan untuk kebutuhan lain seperti industr, gudang,

tegalan dan sebagainya.

Jika ditinjau dari wilayah pembantu Walikota untuk WIlayah Surabaya Timur

sebagian besar tanahnya masih diperuntukkan untuk sawah, tambak ataupun kawasan pantai

(52,07%). Sedangkan Wilayah Surabaya barat peruntukkan lahannya masih didominasi oleh

tambak, tambak garam tepatnya di daerah pantai Utara, khususnya kecamatan tandes dan

Benowo yang mencapai kurang lebih 50% dari luas lahannya.

Prasarana perkotaan yang ada pada kawasan pesisir meliputi fasilitas pendidikan,

fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas perdagangan dan jasa, fasilitas kebudayaan

dan rekreasi, serta ruang terbuka hijau.

3.1.3 Iklim dan Curah Hujan

Sebagaimana kota di daerah tropis, Surabaya mempunyai dua musim yang berbeda

yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya jatuh pada bulan Nopember-

April dan musim kemarau pada bulan Juli – Oktober, sedangkan pada bulan Mei – Juni dan

Oktober- Nopember merupakan bulan peralihan.

Keadaan temparatur di pesisir utara Surabaya pada antara tahun 2007-2010 berkisar

antara 28,7 – 33,7 C dengan kelembaban udara maksimum mencapai 90% dan tekanan udara

1011,8 Mbs.(Surabaya dalam angka 2010).

Dari hasil pembacaan curah hujan pada 10 stasiun penakar hujan yang dikelola oleh

Badan Metereologi perak 1 Surabaya menujukkan bahwa curah hujan rata rata di daerah

pesisir utara surabaya :

Tahun 2004 2005 2006 2007 2008

Rata-rata

(mm)

130 110 118 114 114

Sumber: Stasiun meteorologi perak 1 surabaya

3.1.4 Banyaknya fasilitas kesehatan di kecamatan moro krembangan

Fasilitas kesehatan merupakan penunjang dalam kehidupan masyarakat dan semakin banyak fasilitas kesehatan semakin meningkatkan taraf kesehatan di wilayah tersebut.di bawah ini data fasilitas kesehatan dan tenaga medis di moro krembangan tahun 2008

Kecamatan puskesmastenaga medis  

dokter umum

dokter gigi bidan perawat lainnya

Moro krembangan 2 6 3 11 14 0

3.1.5 banyaknya sekolah,kelas,murid SD,SLTP dan SLTA pada kecamatan krembangan

Baiknnya Fasilitas pendidikan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu bangsa.berikut ini data jumlah sekolah,kelas,murid SD,SLTP dan SLTA di kecamatan krembangan

Sekolah SDKecamatan sekolah kelas guru muridMoro krembangan 37 90 546 10729

Sekolah SLTPMoro krembangan 15 173 397 7645

sekolah smaMoro krembangan 6 150 214 3436

sekolah SMKMoro krembangan 3 58 142 1838

Note : yang berwarna hanya terdapat sekolah swasta

3.2 Sosial Budaya

3.2.1 Luas wilayah dan kepadatan penduduk daerah krembangan sensus penduduk 1980,1990 dan 2000

Luas wilayah dan kepadan penduduk daerah krembangan melalui sensus penduduk yang dilakukan secara berkala selama 10 tahun sekali 1980,1990,dan 2000

Kecamatan Luas wilayah

km2

tahun

  1980 1990 2000Moro krembangan 8.34 15.043 14.296 13.730

Badan pusat statistik surabaya

3.2.2 Banyak penduduk Menurut jenis kelamin di kecamatan Krembangan.

Banyaknya penduduk di daerah krembangan menurut jumlah jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan

Kecamatan penduduk  

 laki-laki Perempuan jumlah

sex ratio

krembangan 57.532 56.974 114.506 100.98Data BPS surabaya

3.2.3 Jumlah keluarga miskin penerima subsidi langsung pada Kecamatan Krembangan

Data jumlah keluarga miskin penerima subsidi langsung pada kecamatan krembangan

Kecamatan Banyak rumah tangga miskin

banyak rumah tangga miskin 

  2006 2007Krembangan 4881 5709

Data BPS surabaya

3.2.4 banyaknya penduduk pada tahun 2007 kecamatan Krembangan

Data banyaknya penduduk pada tahun 2007 di kecamatan krembangan

kecamatanlaki-laki perempuan Jumlah

Krembangan 63.177 61.393 193.137Sumber data : dinas kependudukan surabaya

3.2.5 Data banyaknya Nelayan, Pengusaha tambak dan rata rata pendapatan daerah pesisir surabaya

TahunNelayan Pengusaha tamabak

Modern Tradisonal jumlahrata2 pendapatan jumlah

rata2 pendapatan

2003 1504 81 1585 1.490.483 1389 3.473.4542004 1909 103 2012 3.573.150 1423 3.733.9632005 1797 97 1894 4.067.723 1514 4.194.0572006 1277 156 1433 4.149.077 1239 4.379.9382007 1516 466 1982 4.481.003 1425 4.861.7312008 1257 483 1740 5.018.725 1126 5.445.1382009 1257 483 1740 5.269.661 1125 5.717.395

Sumber data : dinas perikana,kelautan,peternakan,pertanian dan kehutanan

3.2.6 Produksi ikan laut dan ikan darat di surabaya

Data jumlah tangkapan ikan laut dan ikan darat dalam ton

TahunDarat

lautTambak

air tawar

perairan umum

keramba jumlah

2003 8.081,00 146,00 243,00 15,00 8.485,00 8.614,002004 8.405,00 149,00 259,00 15,00 8.828,00 8.872,742005 8.825,00 151,00 265,00 15,00 9.256,00 9.227,002006 8.573,00 131,00 279,00   8.983,00 9.458,002007 7.886,15 118,14 256,18   8.260,47 8.531,412008 8.198,91 169,46 223,40   8.591,77 8.863,602009 5.614,61 115,96 124,33   5.854,90 4.932,70

Data : dinas perikanan,kelautan,peternakan,pertanian dan kehutanan

3.2.7 Jumlah industri dan tenaga kerja yang da di kecamatan Krembangan

Industri menegah

KecamatanInd alat angkut    

Krembangan 1    Industri Menengah dan kecil

Krembangan Ind TextilInd Alat angkut  

  1 1  Banyak Tenaga kerja Industri menegah

Krembangan Ind kertas Ind textilInd alat angkut

  30 21 15Banyak Tenaga kerja Industri menegah dan kecil

Krembangan Ind kertas Ind textilInd alat angkut

  30 21 21 Data : dinas Tenaga kerja surabaya

3.3 Gambaran Umum Kecamatan Krembangan

Untuk unit analisa studi yang lebih kecil yaitu satu kecamatan telah dipilih Kecamatan Krembangan, dimana bagian dalam wilayah kecamatannya meliputi wilayah daratan dan wilayah air. Secara adminitrasi di bawah Kec. Krembangan termasuk wilayah Surabaya Utara terdiri dari 5 kelurahan, 48 RW dan 393 RT. Lima kelurahan yang masuk dalam Kec. Krembangan adalah Krembangan Selatan, Kemayoran, Perak Barat, Dupak dan Morokrembangan. Secara administrasi Kec. Krembangan berbatasan dengan

Selat Madura di bagian utaraKec. Asemrowo di bagian baratKec. Pabean Cantikan di sebelah timurKec. Bubutan di sebelah selatan

Seperti telah diulas di depan bahwa untuk Kec. Krembangan wilayah yang termasuk dalam kawasan pesisir hanya seluas 806,80 Ha yang meliputi dua kelurahan yaitu Kel. Morokrembangan Dan Kel. Perak Barat.

Kecamatan Krembangan Gambar 6:

Lokasi Kecamatan Krembangan di Wilayah Surabaya Utara

Topografi Kec. Krembangan berada di wilayah dataran rendah dengan elevasi <10 m dengan kemiringan lereng 0-2%.

Morfologi Kec. Krembangan merupakan dataran rendah yang terbentuk oleh endapan pantai yang masuk ke daratan sampai 5 km. Untuk kondisi tanah berupa tanah alluvial yang terjadi oleh endapan sungai atau endapan pantai umumnya sangat subur sehingga sangat cocok untuk daerah pertanian. Jenis tanah yang membentuk kawasan Kec. Krembangan meliputi tanah pasir berkerang dan tanah pasir tupaan.

3.3.1 Penggunaan lahan

Luas dan sebaran dari masing-masing jenis penggunaan tanah untuk Kec. Krembangan adalah sebagai berikut

Jenis penggunaan tanah Luas lahanHa %

Perumahan, Emplasemen, Kuburan 596,40 73,92Perkantoran, Perdagangan, Jasa 5,76 0,71Perusahan, Industri, Gudang 21,60 2,68Tanah sudah diperuntukkan 57,60 7,14Sawah --- ---Tegalan --- ---Tambak, Penggaraman, Waduk 95,20 11,80Hutan, Rawa, Pantai 20,16 2,50Lain-lain (jalan, sungai, saluran air) 10,08 1,25

Jumlah 806,80 100 Sumber: Data Pokok Kodya Surabaya tahun 2008

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penggunaan lahan di wilayah Kec. Krembangan

didominasi untuk perumahan seluas 73,92% dan tambak seluas 11,80%.

3.3.2 Fasilitas Peribadatan

Sarana peribadatan terdiri dari mesjid, mushola, gereja katolik, gereja kristen, pura

dan vihara yanga da di kecamatan Krembangan. Jumlah sarana peribadatan yang ada sangat

terkait dengan jumlah pemeluk agamanya

Masjid 31

Mushola 93

Gereja katolik 7

Gereja Kristen 6

Pura 1

Jumlah 138

Sumber: Departeman agama kota

surabaya 2008

3.4 TIPOLOGI BANGUNAN

Untuk pembahasan tipologi bangunan dari dua Kelurahan yang berada di kawasan pesisir

dalam Kec. krembangan dipilih Kel. Morokrembangan yang terdiri dari 8 RW dan 88 RT

yang menempati areal seluas 317,10 Ha atau sekitar 38% dari total area Kec. Krembangan.

Batas adminitrasi dari Kel. Morokrembangan adalah:

Sebelah utara : Selat Madura

Sebelah selatan : Kel. Dupak dan Kel. Jepara

Sebelah Barat : Kel. Genteng Kec. Asemrowo

Sebelah timur : Kel. Kemayoran

Jumlah penduduk di Kel. Morokrembangan menurut Monografi tahun 2000 tercatat 31.548

jiwa yang meliputi 50,8% laki-laki dan 49,2% wanita. Dari jumlah penduduk tersebut terdiri

dari 5.863 Kepala Keluarga dengan kepadatan penduduk sekitar 99 jiwa/Ha.

Jumlah penduduk untuk setiap jenis mata pencahariannya adalah

Mata Pencaharian Jumlah

Karyawan 3.740

Wiraswasta 2.580

Pertukangan 3.267

Pensiunan 941

Nelayan 486

Sumber: Surabaya dalam angka 2008

3.4.1 Pola Pengelompokkan Bangunan

Di wilayah Kel. Morokrembangan peruntukan lahannya didominasi untuk perumahan.

Jenis bangunan yang tercatat di Kel. Morokrembangan berfungsi sebagai rumah tinggal

dengan jenis konstruksi sebagai berikut:

Rumah permanen ada 6.631 buah atau 42%

Rumah semi permanen ada 5.014 buah atau 32%

Rumah non permanen ada 4.112 buah atau 26%

Lokasi perumahan terletak di darat dengan memanfaatkan lahan-lahan mulai dari daerah

sepanjang bantaran sungai atau sepanjang pesisir sampai yang lebih ke darat. Gambaran

detail yang diperoleh di lapangan untuk menjelaskan tipologi bangunan diambil di Rw 8 yang

terletak di bagian utara dari Kel. Morokrembangan, dimana mayoritas penduduknya

bermatapencaharian sebagai nelayan atau buruh pabrik.

Pada kawasan in pengelompokkan rumah cukup tertata rapi yang ditunjang baik oleh

sarana jalan penghubung maupun saluran drainase.

Kebutuhan air bersih sudah terlayani dengan jaringan air dari PDAM meskipun tidak semua

rumah mempunyai sambungan langsung.

Tipe bangunan rumah yang berada di RW 8 sebenarnya merupakan rumah tunggal

yang tidak bertingkat. Akan tetapi jarak antar rumah sangat berdekatan dan bahkan

cenderung berdempetan. Konstruksi bangunan adalah bangunan permanen dengan sistem

struktur dari beton, dinding dari pasangan bata, atap genteng dan lantai bervariasi dari lantai

ubin atau lantai keramik.

J a l a n G r e s i k

S a l u r a n d r a i n s e

Su

ng

ai K

alian

ak

RS

GM

CK

Ruang Aktivitas para nelayan

L A U T

Sekolah

Tambak

Tambak

Tambak

TambakTPS TPS

Tambak

Saluran menuju busem

U

Gambar 7:

Pola pengelompokkan bangunan rumah

Untuk memperjelas gambaran unit rumah di RW 8 diambil satu responden:

Nama Ibnu AkbarAlamat RT3 RW 8, Kel. Morokrembangan, Kec. KrembanganJumlah penghuni

2 orang (suami dan istri)

Tahun penghunian

1921 sebagai rumah keluarga dan pada tahun 1958 dibagi warisdan disekat menjadi 4 bagian dan responden menempati bagian depan

Kondisi bangunan

rumah tunggal, bangunan permanen, dinding dari pasangan batu bata, atap genting, pondasi batu kali, lantai ubin

Harga rumah sekitar Rp. 20 juta

3.5 Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat

Pengelolaan Berbasis Masyarakat atau biasa disebut Community Based Management (CBM) menurut Nikijuluw (1994) merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumberdaya alam, misalnya perikanan, yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya.Pengelolaan Berbasis Masyarakat dapat diartikan sebagai sustu sistem pengelolaan sumberdaya alam di suatu tempat dimana

Gambar 8:

Denah rumah responden yang dihuni sejak 1928

Ruang tamu

DapurKamar tidur

Kamar mandi

40

0

500

masyarakat lokal di tempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya

Di Indonesia Pengelolaan Sumberdaya berbasis Masyarakat sebenarnya telah ditetapkan dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut secara tegas menginginkan agar pelaksanaan penguasaan negara atas sumberdaya alam khususnya sumberdaya pesisir dan lautan diarahkan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnyabagi kemakmuran rakyat banyak, dan juga harus mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan sekaligus memperbaiki kehidupan masyarakat pesisir serta memajukan desa-desa pantai..

Dalam Implementasinya, pola pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan yang selama ini sangat bertentangan dengan apa yang telah digariskan dalam pasal tersebut, pelaksanaannya masih bersifat top down, artinya semua kegiatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan mulai dari membuat kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah tanpa melibatkan partisipasi masyarakat lokal, padahal apabila dilihat karakteristik wilayah pesisir dan lautan baik dari segi sumberdaya alam maupun dari masyarakatnya sangat kompleks dan beragam, sehingga dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan seharusnya secara langsung melibatkan masyarakat lokal

Atas dasar tersebut dan dengan adanya kebijakan pemerintah Republik Indonesia tentang Otonomi Daerah dan desentralisasi dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan, maka sudah semestinya bila pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara langsung melibatkan partisipasi masyarakat lokal baik dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi, sehingga mampu menjamin kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat lokal serta kelestarian pemanfaatan sumberdaya pesisirtersebut.

Menurut Harbinson dan Myers2 dalam bukunya Manpower and Education : Country Studies in Economic Development menyatakan bahwa In the final analysis, the wealth of a country is based upon its power to develop and to effectively utilize the innate capacities of its people. Merujuk dari asumsi tersebut dalam rangka mengantisipasi penyelenggaraan Otonomi Daerah yang mandiri dan bertanggung jawab, maka diperlukan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mendayagunakan secara efektif kekayaan alam bagi kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, pengembangan masyarakat pantai merupakan bagian integral dari pengelolaan sumber pesisir dan laut bagi kemakmuran masyarakatnya, sehingga perlu digunakan suatu pendekatan dimana masyarakat sebagai obyek sekaligus sebagai subyek pembangunan.

BAB 4Kesimpulan

Dari beberapa data yang kami dapatkan dari dinas dinas terkait dapat di simpulkan beberapa kondisi sosial ekonomi wilayah moro krembangan : Dari data Ekonomi

kecamatanlaki-laki perempuan Jumlah

Krembangan 63.177 61.393 193.137

Kecamatan Luas wilayah

km2

tahun

  1980 1990 2000Moro krembangan 8.34 15.043 14.296 13.730

Sekolah SDKecamatan sekolah kelas guru MuridMoro krembangan 37 90 546 10729

Sekolah SLTPMoro krembangan 15 173 397 7645

sekolah smaMoro krembangan 6 150 214 3436

sekolah SMKMoro krembangan 3 58 142 1838

Dari data di atas dapat di dapat disimpulkan kondisi Sosial di kawasan moro krembangan disektor pendidikan masih kurang ideal.Dapat di lihat,terjadi penurunan jumlah sekolah dari SD sampai SMA/SMK sehingga secara umum dapat di simpulkan banyak warga moro krembangan yang hanya lulusan SLTP/SMA.Dan dari hasil studi, langsung kami ke wilayah tersebut,memang sebagai besar warga moro krembangan rata-rata berpendidikan SLTP/SMA

Dari data di atas,Untuk pengembangan moro krembangan lebih lanjut perlu di tingkatkan fasilitas pendidikan dan sadar pendidikan penduduk moro krembangan.karena tanpa pendidikan yang memadai akan sangat sulit untuk memajukan dan meningkatkan status ekonomi suatau wilayah.

Dari data di atas pun di kuatkan dengan,data dari BPS surabaya bahwa tingkat kemiskinan di daerah Moro krembangan meningkat dari 4881 pada tahun 2006 menjadi 5709 pada tahun 2007.

Kecamatan Banyak rumah tangga miskin

banyak rumah tangga miskin 

  2006 2007Krembangan 4881 5709

Dari data sosial di atas dapat di gabungkan dengan data dari sektor ekonomi yang berkembang di kawasan moro krembangan. Data dari sektor ekonomi yang di dapatkan

Data jumlah tangkapan ikan laut dan ikan darat dalam ton

TahunDarat

lautTambak

air tawar

perairan umum

keramba Jumlah

2003 8.081,00 146,00 243,00 15,00 8.485,00 8.614,002004 8.405,00 149,00 259,00 15,00 8.828,00 8.872,742005 8.825,00 151,00 265,00 15,00 9.256,00 9.227,002006 8.573,00 131,00 279,00   8.983,00 9.458,002007 7.886,15 118,14 256,18   8.260,47 8.531,412008 8.198,91 169,46 223,40   8.591,77 8.863,602009 5.614,61 115,96 124,33   5.854,90 4.932,70

Data : dinas perikanan,kelautan,peternakan,pertanian dan kehutanan

Jumlah industri dan tenaga kerja yang da di kecamatan Krembangan

Industri menegah

KecamatanInd alat angkut    

Krembangan 1    Industri Menengah dan kecil

Krembangan Ind TextilInd Alat angkut  

  1 1  Banyak Tenaga kerja Industri menegah

Krembangan Ind kertas Ind textilInd alat angkut

  30 21 15Banyak Tenaga kerja Industri menegah dan kecil

Krembangan Ind kertas Ind textilInd alat angkut

  30 21 21 Data : dinas Tenaga kerja surabaya

Data mata Pencaharian penduduk kawasan moro krembangan

Mata Pencaharian Jumlah

Karyawan 3.740

Wiraswasta 2.580

Pertukangan 3.267

Pensiunan 941

Nelayan 486

Sumber: Surabaya dalam angka 2008

Dari data sektor ekonomi di atas dapat di simpulkan bahwa, mata pencaharian yang banyak di lakukan oleh penduduk moro krembangan yakni sebagai karyawan di beberapa perusahaan industri di kawasan moro krembangan.tetapi dari jumlah penyerapan tenaga kerja di atas yakni hanya 10.073 masih sangat kurang mengingat total penduduk moro krembangan 197.137

Dari data kondisi sosial dan ekonomi di atas,bisa di jadikan acuan oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian di daerah moro krembangan.Dapat dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Meningkatkan jumlah industri Kecil menengah di kawasan moro krembangan2. Memberikan kemudahan kredit bagi para penduduk moro krembangan yang ingin

membuat dan mengembangkan wiraswasta di kawasan moro krembangan sehingga dapat meningkatkan kemandirian warga moro krembangan dan penyerapaan tenaga kerja baru

3. Meningkatkan sarana dan prasaran pendidikan di kawasan moro krembangan4. Pemberian beasiswa kepada penduduk moro krembangan yang masih ingin

meneruskan menuntut ilmu dengan syarat harus kembali ke wilayahnya dan mengembangkan wilayahnnya

5. Meningkatkan ketrampilan ke pemuda pemuda di kawsan moro krembangan yang masih dalam usia produktif sehingga mereka memiliki ketrampilan yang dapat di gunakan untuk kehidupannya kela

DAFTAR PUSTAKA

....2009.Stasiun meteorologi perak 1 surabaya ...2008.BPS surabaya...2009.Data Dinas Ketenagakerjaan surabaya 2008...2009.Surabaya dalam angka 2009 ..2009.Data Pokok Kodya Surabaya tahun 2008..2009.Dinas perikanan dan kelautan Surabaya