sosialisasi spip di kemenag

Click here to load reader

Post on 22-Jun-2015

1.163 views

Category:

Documents

68 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Disampaikan oleh KUSOY (Auditor Madya pada Itjen) Pada Orientasi SPIP DITJEN PENDIS 11 Oktober 2013 di Hotel Grand Inna Bali Beach Sanur

2. 1. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan 2. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat, 3. Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun 1994 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004: Unsur-unsur Waskat adalah :4. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2 3. Apa sebenarnya SPI dan SPIP? SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab IIPs. 1 butir 1) 60/2008, Bab Ps. 1 butir 1)SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP 60/2008, Bab IIPs. 1 butir 2) (PP 60/2008, Bab Ps. 1 butir 2) 4. Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.4 5. NOURAIANWASKATSPIP1DefinisiAlatProses2SifatStatisDinamis3Framework8 Unsur Sisdalmen5 Unsur4Tanggungjawab PelaksanaanAtasan LangsungSeluruh pegawai dalam organisasi5KeberadaanBerdiri SendiriTerintegrasi6Penekanan Pengawasan Atasan Langsung Pengawasan Fungsional Lingkungan Pengendalian Penilaian Risiko 5 6. PERATURAN MENTERI AGAMA 24 TAHUN 2011 TENTANG: PENYELENGGARAAN SPIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA 7. Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. 8. MENGENDALIKAN 2. MENDORONG KEPADA: 1. PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI 2. UNIT PELKASANA TEKNIS DALAM MELAKSANAKAN 1. TUGAS DAN FUNGSI 2. KEWENANGAN AGAR EFEKTIF DAN EFISIEN MENCAPAI TUJ ORGANISASI 1. 9. MENTERI BERWENANG : MELAKUKAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PROGRAM: TERHADAP: PEMBANGUNAN AGAMA UNTUK MENCAPAI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL MELALUI SPIP 10. UNIT KERJA MANDIRI (UNIT ESS I: BERTANGGUNGJAWAB: MENYELENGGARAKAN SPIP SESUAI: RUANG LINGKUP TUGAS DAN FUNGSINYA KOORDIATOR: SEKRETARIAT JENDERAL 11. Penegakan Integritas dan Etika Komitmen terhadap KompetensiLingkungan PengendalianPenilaian RisikoKepemimpinan yang Kondusif Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Peran APIP yang Efektif Hubungan Kerja yang Baik Identifikasi Risiko Analisis Risiko Reviu atas Kinerja Instansi PemerintahUNSUR SPIPKegiatan PengendalianInformasi & Komunikasi Pemantauan Pengendalian InternPembinaan Sumber Daya Manusia Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi Pengendalian Fisik atas Aset Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja Pemisahan Fungsi Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu Pembatasan Akses atas Sumber Daya Akuntabilitas terhadap Sumber Daya Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern Sarana Komunikasi Manajemen Sistem Informasi Pemantauan Berkelanjutan Evaluasi Terpisah Tindak Lanjut 12. Penegakan Integritas dan Etika Komitmen terhadap Kompetensi Kepemimpinan yang KondusifUNSUR SPIPLingkungan PengendalianStruktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Peran APIP yang Efektif Hubungan Kerja yang Baik 13. SPIPIdentifikasi Risiko Penilaian Risiko Analisis Risiko 14. Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi Pengendalian Fisik atas Aset Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran KinerjaSPIPKegiatan PengendalianPemisahan Fungsi Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu Pembatasan Akses atas Sumber Daya Akuntabilitas terhadap Sumber Daya Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern 15. SPIPInformasi & KomunikasiSarana Komunikasi Manajemen Sistem Informasi 16. Pemantauan BerkelanjutanSPIPPemantauan Pengendalian InternEvaluasi Terpisah Tindak Lanjut 17. PENERAPAN UNSUR SPIPMENYATUBAGIAN INTEGRALPROGRAM KEMENTERIAN AGAMAPENETAPAN PENYELENGGARAANPIMPINAN UNIT KERJA MANDIRISATUAN KE BAWAHNYA 18. Evaluasi sekurang-kurangnya satu (satu) kali setahun Pimpinan Unit Kerja Mandiri wajib melaporkan penyelenggaraan spip kepada menteri melalui Sekjen pada setiap awal Bulan Desember 19. AUDITREVIEW PENGAWASANEVALUASI PEMANTAUAN KEGIATAN WAS LAINNYAUNIT KERJA MANDIRI