rencana strategis - perumahan.pu.go.idperumahan.pu.go.id/source/majalah...

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT RUMAH KHUSUS

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT RUMAH KHUSUS DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Bab 1 - Pendahuluan

1-1 Renscana Strategis Direktorat Rumah Khusus 2015-2019

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) setiap Kementerian/Lembaga

diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang

selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L).

Renstra K/L yang merupakan dokumen perencanaan kementerian/lembaga

untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat antara lain: strategi, kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi

kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan

bersifat indikatif. Renstra digunakan sebagai dokumen perencanaan dan acuan

penganggaran K/L untuk periode 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian

Negara, Kementerian Negara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam

menyelenggarakan pemerintahan Negara. Fungsi dari masing-masing

Kementerian Negara adalah melakukan:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;

2. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung

jawabnya;

3. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;

4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan

Kementerian di daerah; dan

5. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

BAB 1

Bab 1 - Pendahuluan



Dalam rangka menjalankan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat, maka disusun Renstra kementerian, yang diikuti dengan

penyusunan Renstra pada unit kerja di bawahnya, antara lain Renstra

Direktorat Rumah Khusus. Renstra tersebut disusun dengan memerhatikan

kebijakan pemerintah lainnya, antara lain RPJMN 2015-2019, Renstra

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Direktorat

Jenderal Penyediaan Perumahan.

Berbagai tantangan dan kendala dalam penyelenggaraan Rumah Khusus

merupakan masalah yang kompleks dan perlu disusun pedoman perencanaan

yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan rumah khusus di Indonesia.

Identifikasi terhadap permasalahan dan isu strategis serta capaian kinerja

terkait penyelenggaraan rumah khusus perlu dilakukan oleh pemerintah,

sehingga dapat dihasilkan rumusan arah kebijakan dan strategi terbaik dalam

rangka mencapai sasaran dan mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.2 KONDISI UMUM

Penyelenggaraan perumahan atau rumah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan

dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilaksanakan oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah dan atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga

Negara untuk menempati, menikmati dan atau memiliki rumah yang layak

dalam lingkungan yangn sehat, aman, serasi dan teratur.

Rumah juga mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan

watak serta kepribadian bangsa sehingga perlul divina serta dikembangkan

demi kelangsungan dan peningktan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Perumahan dan permukiman tidak hanya dilihat sebagai sarana kebutuhan

kehisupan semata-mata, tetapi lebih dari itu merupakan proses bermukim

manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya,

dan menampakkan jati diri. Disamping itu, pembangunan perumahan juga akan

memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengetansan

kemiskinan karena memiliki multiplier efect terhadap pertumbuhan ekonomi

Bab 1 - Pendahuluan



dan wilayah, peningkatanan Pendapatan Asli Daerah, serta penciptaan lapangan

kerja.

Rumah dapat diartikan sebagai berikut ;

a. Tempat untuk berumah tangga, tempat tinggal/ alamat, lokasi tempat

tinggal

b. Bagian dari eksistensi individu/keluarga (terkait dengan status, tempat

kedudukan, identitas)

c. Bagian dari kawasan fungsional kota

d. Investasi (keluarga atau perusahaan)

e. Sumber bangkitan pergerakan (trip production)

f. Ruang untuk rekreasi

g. Ruang yang digunakan untuk menjalin kehidupan keluarga

h. Wadah sebagai batas privasi

i. Dst.

Sedangkan pengertian rumah menurut Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman bahwa rumah adalah

bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana

pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuni serta aset bagi

pemiliknya. Pengertian rumah khusus menurut UU RI No 1 Tahun 2011 rumah

khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Beberapa jenis rumah berdasarkan bentuknya :

a. Rumah tunggal adalah rumah yang hanya terdiri dari satu rumah, memiliki

ukuran paling sedikit 36 m2.

b. Rumah deret adalah rumah yang berada pada satu lingkungan atau kawasan

dengan posisi berderet dan memiliki ukuran paling sedikit 36 m2.

Bab 1 - Pendahuluan



Wilayah di Indonesia memiliki beragam jenis kegiatan, sehingga jenis

penggunaan lahannya juga sangat beragam. Kepadatan penduduk di suatu

daerah dipengaruhi oleh faktor kondisi wilayah serta kelengkapan fasilitas yang

ada. Pertambahan penduduk dan aktivitas masyarakat didukung dengan

ketersediaan lahan yang memadai. Jumlah penduduk yang begitu besar telah

melampaui daya dukung dalam menyediakan fasilitas yang layak bagi

penduduknya sehingga menuntut penyediaan fasilitas yang dapat memberikan

pelayanan serta penyeberan fasilitas yang merata dalam mendukung aktivitas

penduduk. Penataan kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan

rendah, nelayan, masyarakat perbatasan, daerah terpencil, petugas perbatasan

dan korban bencana menjadi prioritas utama dalam kaitannya menciptakan

kawasan perumahan permukiman yang lebih manusiawi dan memenuhi

unsur/persyaratan kesehatan, efisiensi dan produktif. Disamping itu penataan

perumahan dan permukiman harus mencakup pemenuhan kebutuhan sarana dan

prasarana serta fasilitas sosialnya. Untuk mempercepat terciptanya hal

tersebut, maka perlu segera dilakukan perencanaan pembangunan/ penataan

kawasan khusus yang mencakup prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan

tersebut.

Perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi, dan teratur

merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting

dalam peningkatan harkat dan martabat mutu kehidupan serta kesejahteraan

rakyat.

Secara umum, kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan

yang digunakan, yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan

penghuninya, karena itu aspek kesehatan dan kenyamanan dan bahkan estetika

bagi sekelompok masyarakat tertentu sangat menentukan dalam pemilihan

rumah tinggal dan ini berhubungan dengan tingkat kesejahteraan penghuninya.

Selain kualitas rumah tinggal, tingkat kesejahteraan juga dapat digambarkan

dari fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas perumahan

yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Bab 1 - Pendahuluan



Arah kebijakan pembangunan yang terkait dengan pembangunan perumahan

khusus adalah membuka isolasi daerah guna mendorong percepatan

pembangunan dan pertumbuhan distrik-distrik strategis dan cepat tumbuh

sehingga dapat menjadi motor penggerak bagi daerah-daerah tertinggal di

sekitarnya dalam satu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang strategis

serta akselerasi keberpihakan untuk mengembangkan daerah-daerah tertinggal

dan terpencil sehingga dapat tumbuh dan berkembang mengejar ketertinggalan

pembangunannya.

1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Kebijakan dan strategi pemerintah dalam pencapaian sasaran dan tujuan

penyediaan rumah khusus terus dilaksanakan dan diupayakan secara efektif dan

efisien dengan terukur dan akuntabel, bersama stakeholder di lingkungan

rumah khusus. Program dan dukungan kegiatan rumah khusus dilaksanakan agar

pihak-pihak terkait mau bersama-sama mendorong percepatan penyediaan

perumahan bagi masyarakat Indonesia.

Secara umum, pembangunan rumah khusus harus memperhatikan

beberapa hal, yaitu :

1. Aspek Lingkungan

Aspek lingkungan secara serius memiliki dampak yang sangat besar

terhadap berhasil-tidaknya program pembangunan rumah khusus. Aspek-

aspek lingkungan ini dapat meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya dan

politik.

2. Aspek Administrasi dan Teknis

Aspek ini merupakan persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon

bantuan rumah khusus. Beberapa persyaratan yang tidak dapat dipenuhi

oleh pemohon akan menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan

bantuan rumah khusus. Kesiapan lokasi merupakan aspek yang sering kali

menjadi masalah karena sering terjadi perpindahan lokasi dari lokasi yang

sudah ditentukan menjadi lokasi baru tanpa adanya koordinasi. Selain itu

legasitas lahan sering menjadi permasalahan. Bukti kepemilikan lahan,

kesesuaian tata ruang dan sertifat lahan merupakan permasalahan yang

Bab 1 - Pendahuluan



sering timbul dalam bantuan rumah khusus. Selain itu ketersedian

Prasarana Sarana Utilitas (PSU) juga menjadi salah satu yang perlu

diperhatikan. Salah satu tujuan dari pembangunan rumah khusus adalah

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Apabila lokasi

pembangunan rumah khusus tidak didukung oleh tersediannya PSU baik itu

listrik, saluran air, drainase, jalan dan laiinya akan menyebabkan

masyarakat yang menempati lokasi tersebut akan mengalami kesulitan

dalam memenuhi kebutuhan hidup.

3. Serah Terima Aset dan Penghunian

1.4 STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT RUMAH KHUSUS

Direktorat Rumah Khusus dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 15/ PRT/ M/ 2015 tanggal 21 April 2015

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat.

Direktorat Rumah Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan dan pelaksanaan di bidang pembinaan penyelenggaraan rumah tapak

khusus, perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman, pengelolaan,

pemantauan dan evaluasi penyediaan rumah tapak khusus, serta penyediaan

rumah tapak khusus dan rumah tapak negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 691, Direktorat

Rumah Khusus menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rumah tapak

khusus;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan rumah tapak

khusus;

c. Penyiapan penyusunan rencana teknik di bidang penyelenggaraan rumah

tapak khusus;

d. Penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria di bidang

Bab 1 - Pendahuluan



penyelenggaraan rumah tapak khusus;

e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan rumah tapak

khusus;

f. Pelaksanaan pengelolaan rumah tapak khusus;

g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi rumah tapak khusus;

h. Pelaksanaan penyediaan rumah tapak khusus dan rumah tapak Negara; dan

i. Pelaksanaan tata usaha Direktorat

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT RUMAH KHUSUS

Bab 2 – Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

2-1 Renstra Direktorat Rumah Khusus 2015-2019


VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2 2.1 VISI

Untuk mewujudkan pembangunan nasional 2015-2019 menurut arahan

kebijakan nasional sesuai RPJMN 2015-2019 yaitu meningkatkan akses

masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan

terjangkau serta di dukung oleh penyediaan prasarana, sarana dan utilitas yang

memadai. Dimana salahsatu target program pengembangan perumahan sesuai

RPJMN 2015-2019 yaitu pembangunan Rumah Khusus dengan sasaran

terbangunnya 50.000 unit rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik,

maritim dan perbatasan negara.

Selaras dengan Renstra PUPR 2015-2019 (Permen PUPR No. 13.1/PRT/M/2015)

Visi Kementerian PUPR 2015-2019, “Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan

Umum Dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang

Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotongroyong”. maka

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Direktorat Rumah

Khusus menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan peran tugas

dan fungsinya, serta dengan memperhatikan potensi dan permasalahan,

tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun kedepan.

Oleh karena itu visi Direktorat Rumah Khusus tahun 2015-2019 adalah

“TERWUJUDNYA PENYEDIAAN PERUMAHAN KHUSUS BAGI DAERAH PASCA

BENCANA/KONFLIK, MARITIM, PULAU TERLUAR, DAERAH TERPENCIL, DAERAH

YANG TERKENA DAMPAK PEMBANGUNAN DAN PERBATASAN NEGARA DALAM

RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN RUMAH BAGI KELOMPOK MASYARAKAT DI

KAWASAN KHUSUS SELURUH INDONESIA”

BAB 2




2.2 MISI

Misi Direktorat Rumah Khusus yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan

dilaksanakan selama periode Renstra 2015 – 2019 dalam rangka mencapai visi

serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, dan

berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat

sebagaimana yang tercantum di dalam Renstra PUPR 2015-2019. Adapun Misi

Direktorat Rumah Khusus secara komprehensif mencakup upaya :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan

rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam

rangka mewujdkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip

infrastruktur untuk semua

2. Pembangunan rumah khusus yang meliputi kawasan dampak pasca

bencana/ konflik, maritim, pulau terluar, daerah terpencil, daerah yang

terkena dampak pembangunan dan perbatasan negara

3. Meningkatnya good governance dalam rangka mendukung fungsi manajeman

meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien,

pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat

2.3 TUJUAN

Tujuan Direktorat Rumah Khusus merupakan rumusan kondisi yang hendak

dituju diakhir periode perencanaan yang merupakan penjabaran dari visi serta

dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai.

Tujuan Direktorat Rumah Khusus yaitu menyelenggarakan penyediaan

pembangunan rumah khusus layak huni bagi masyarakat kawasan khusus pasca

bencana/ konflik, maritim, pulau terluar, daerah terpencil, daerah yang

terkena dampak pembangunan dan perbatasan negara.

2.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis dimaksudkan untuk mencapai tujuan diatas, untuk itu dalam

rangka mencapai sasaran strategis Direktorat Khusus 2015-2019 adalah sebagai

berikut :

1. Teridentifikasinya kawasan-kawasan rumah khusus yang layak huni




2. Pembangunan rumah khusus yang layak huni berupa pembangunan rumah

baru atau rehabilitasi bangunan rumah yang dilengkapi dengan DED

3. Meningkatnya pembangunan Rumah Khusus sebanyak 50.000 unit sampai

dengan Tahun 2019 mencakup rumah khusus untuk nelayan, kawasan

perbatasan, rumah pasca bencana dan rumah khusus untuk daerah terpencil

dan daerah tertinggal

4. Bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam pembangunan rumah khusus

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3 3.1 ARAH KEBIIJAKAN Selaras dengan arah kebijakan Kementerian PUPR Bidang Perumahan 2015-2019

yaitu memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak dilengkapi dengan

sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara

berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan

secara utuh dan seimbang yang meliputi: pengendalian Perumahan Komersial,

penguatan Perumahan Umum, Rumah Susun, pemberdayaan Perumahan

Swadaya dan fasilitasi perumahanKhusus.

Maka sesuai dengan visi pembangunan Direktorat Rumah Khusus yaitu

“Terwujudnya Penyediaan Perumahan Khusus Bagi Daerah Pasca

Bencana/Konflik, Maritim, Pulau Terluar, Daerah Terpencil, Daerah Yang

Terkena Dampak Pembangunan Dan Perbatasan Negara Dalam Rangka

Pemenuhan Kebutuhan Rumah Bagi Kelompok Masyarakat Di Kawasan Khusus

Seluruh Indonesia”, maka arah kebijakannya untuk 5 (lima) tahun kedepan

adalah memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak huni bagi

kelompok masyarakat kawasan khusus Pasca Bencana/Konflik, Maritim, Pulau

Terluar, Daerah Terpencil, Daerah Yang Terkena Dampak Pembangunan Dan

Perbatasan Negara yang dilengkapi dengan PSU Pendukung.

Sehubungan dengan penyediaan perumahan oleh pemerintah, Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai peran yang sangat besar.

Direktorat Rumah Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan dan pelaksanaan di bidang pembinaan

a. penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria di bidang


BAB

3

b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan rumah tapak

khusus;

c. pelaksanaan pengelolaan rumah tapak khusus;

d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi rumah tapak khusus;

e. pelaksanaan penyediaan rumah tapak khusus dan rumah tapak Negara; dan

f. pelaksanaan tata usaha Direktorat.

3.2 STRATEGI

Strategi yang akan dilaksanakan Direktorat Rumah Khusus 2015-2019 adalah

sebagai berikut :

1. Target pembangunan rumah khusus 2015-2019 didaerah paska

bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara yang dilengkapi dengan PSU

pendukung adalah sebanyak 50.000 Unit.

a. Dalam pembangunan rumah khusus, Direktorat Rumah Khusus menerima

permohonan bantuan pembangunan rumah khusus sesuai dengan pedoman

yang telah disusun

b. Pembangunan Rumah Khusus oleh Direktorat Rumah Khusus diharapkan

kerjasama dari Pemerintah Daerah dengan menyediakan dana

pendamping bantuan pembangunan rumah khusus dalam APBD Provinsi

dan Kabupaten/Kota

c. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk penyediaan pembangunan

rumah khusus.

2. Menyusun rencana teknik di bidang penyelenggaraan rumah khusus

a. Bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah khusus yang dilengkapi

dengan DED

b. Penyusunan Dokumen DED mengacu pada tipologi kawasan serta

prototipe rumah khusus yang telah dibuat

c. Dalam pembangunan rumah khusus baru memiliki luas lantai memiliki

ukuran minimal 36 m2 dan menggunakan bahan bangunan lokal

d. Untuk rehabilitasi bangunan rumah khusus adalah memperbaiki

komponen rumah supaya memenuhi persayaratan rumah layak huni atau

mengembalikan rumah sesuai dengan bentuk aslinya

3. Menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria penyelenggaraan rumah

khusus

4. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi penyediaan rumah khusus berupa

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam

menyelenggarakan rumah khusus

5. Melaksanakan pengelolaan rumah khusus terdiri dari pengelolaan aset,

pemeliharaan dan perawatan bangunan rumah khusus.

6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rumah khusus terdiri dari :

a. penyusunan pedoman evaluasi kinerja penyediaan rumah khusus

b. pemantauan dan evaluasi kinerja penyediaan rumah khusus

c. pembinaan dan pelaksanaan evaluasi penyediaan rumah khusus

d. pengolahan informasi dan isu-isu strategis penyediaan rumah khusus

e. fasilitasi evaluasi kinerja penyediaan rumah khusus

f. penyusunan laporan kinerja penyediaan rumah khusus

7. Pelaksanakan pembangunan fisik rumah khusus

8. Melaksanakan tata usaha Direktorat

a. Terciptanya tata laksana administrasi yang baik

b. Terwujudnya good governance di lingkungan Direktorat Rumah Khusus

3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka Kelembagaan di Direktorat Rumah Khusus ini berdasarkan Peraturan

enteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang memiliki tugas

pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Direktorat Rumah Khusus, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang pembinaan

penyelenggaraan rumah tapak khusus, perencanaan teknik, penyusunan

standar dan pedoman, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi penyediaan

rumah tapak khusus, serta penyediaan rumah tapak khusus dan rumah

tapak negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Rumah

Khusus menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rumah tapak

khusus;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan rumah

tapak khusus;

3. penyiapan penyusunan rencana teknik di bidang penyelenggaraan rumah

tapak khusus;

4. penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria di bidang


5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan rumah

tapak khusus;

6. pelaksanaan pengelolaan rumah tapak khusus;

7. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi rumah tapak khusus;

8. pelaksanaan penyediaan rumah tapak khusus dan rumah tapak Negara;

dan

9. pelaksanaan tata usaha Direktorat.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut di atas, Direktorat Rumah Khusus didukung

oleh unit kerja eselon III yang terdiri atas :

a. Subdirektorat Perencanaan Teknis

Subdirektorat Perencanaan Teknis mempunyai tugas penyiapan penyusunan

rencana teknik di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah tapak khusus.

Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Perencanaan Teknis

menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan analisis teknik penyediaan rumah tapak khusus; dan

2. penyiapan penyususnan rencana penyediaan rumah tapak khusus.

b. Subdirektorat Standar dan Pedoman

Subdirektorat Standar dan Pedoman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria serta penyiapan pemberian

bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rumah tapak khusus.

Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Standar dan Pedoman

menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria di bidang

penyelenggaraan rumah tapak khusus; dan

2. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

penyelenggaraan rumah tapak khusus.

c. Subdirektorat Penyediaan Rumah Tapak Khusus dan Rumah Tapak

Negara

Subdirektorat Penyediaan Rumah Tapak Khusus dan Rumah Tapak Negara

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di

bidang penyediaan rumah tapak khusus serta penyiapan pelaksanaan kebijakan

di bidang pembinaan penyediaan rumah tapak khusus, serta pelaksanaan

penyediaan rumah tapak negara. Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat

Penyediaan Rumah Tapak Khusus dan Tapak Negara menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan rumah tapak khusus;

2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyediaan rumah

tapak khusus; dan

3. penyiapan pelaksanaan penyediaan rumah tapak khusus dan rumah tapak

Negara.

d. Subdirektorat Pengelolaan Rumah Tapak Khusus

Subdirektorat Pengelolaan Rumah Tapak Khusus mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan aset, pemeliharaan dan perawatan bangunan rumah

khusus dan rumah negara. Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat

Pengelolaan Rumah Tapak Khusus menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan pengelolaan aset di bidang rumah khusus; dan

2. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan rumah khusus.

e. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan

pemantauan dan evaluasi kinerja penyediaan rumah khusus. Dalam

melaksanakan tugas Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan

fungsi:

1. penyusunan pedoman evaluasi kinerja penyediaan rumah khusus;

2. pemantauan dan evaluasi kinerja penyediaan rumah khusus;

3. pembinaan dan pelaksanaan evaluasi penyediaan rumah khusus;

4. pengolahan informasi dan isu-isu strategis penyediaan rumah khusus;

5. fasilitasi evaluasi kinerja penyediaan rumah khusus; dan

6. penyusunan laporan kinerja penyediaan rumah khusus.

f. Subbagian Tata Usaha

Subbag Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang

milik negara, tata naskah dinas, dan kearsipan serta menyiapkan bahan

pelaksanaan pelayanan kepada pimpinan dalam rangka mendukung kinerja

pimpinan dan melakukan kegiatan penatausahaan pimpinan.

Gambar Struktur Organisasi

PROGRAM, KEGIATAN, TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

4 4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai sasaran strategis yang direncanakan dalam Renstra

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan memerlukan komitmen dari

pemangku keoentingan di bidang perumahan mengingat kompleksitas

permasalahan yang harus ditangani. Direktort Rumah Khusus sebagai salah satu

unit kerja eselon II yang bertanggung jawab atas capaian kinerja yang

diharapkan dapat membangun rumah khusus sebanyak 50.000 unit rumah dan

revalitasi rumah khusus sebanyak 5.000 unit dalam rangka menurunkan angka

backlog. Berikut merupakan target program/kegiatan DIrektorat Rumah Khusus

Tahun 2015-2019.

Tabel. Program Rumah Khusus

Untuk mencapai target yang maksimum sebagaimana yang ditetapkan

dalam RPJMN maka diperlukan langkah-langkah untuk bekerjasama/kordinasi

dengan pemangku kepentingan yang terkait dengan perumahan sehingga dapat

melaupaui target yang sudah direncakanan dalam RPJMN. Berikut adalah

kegiatan Direktorat Rumah Khusus selama 5 (lima) tahun kedepan :

1. Pelaksanaan Kebijakan

No Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019

Target Target Target Target Target Target

1 Rumah Khusus 7.320 5.000 10.000 12.680 15.000 50.000

2 Rumah Khusus direvitalisasi 1.000

1.000 1.000 1.000 1.000 5.000

JUMLAH 8.320 6.000 11.000 13.680 16.000 55.000

BAB 4

2. Pelaksanakan Kebijakan Strategis

3. Bantuan Pembangunan Rumah Khusus melalui SNVT (Satuan Non

Vertikal Tertentu) yang berada pada 33 provinsi.

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan penyediaan rumah

khusus dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam

RPJMN Tahun 2015 – 2019 dan capaian sasaran strategis Direktorat Rumah

Khusus, dibutuhkan pendanaan sebesar Rp. 12.4451.961.000.000.

Tabel. Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kegiatan Penyediaan Rumah Khusus Tahun 2015 – 2019

SASARAN/INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 Perencanaan, Pembinaan, dan Penyediaan Rumah Khusus

1 Jumlah Dokumen Perencanaan Rumah Khusus dan Negara Dokumen 5 3 3 4 4

2 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja dan Pengendalian Kebijakan Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Negara Dokumen 5 7 8 7 8

3 Jumlah Laporan Pembinaan Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Khusus dan Rumah Negara Dokumen 2 2 2 2 2

4 Jumlah Dokumen Pengaturan Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Khusus dan Rumah Negara Dokumen 7 4 4 4 4

5 Jumlah Dokumen Pengaturan Pendaftaran dan Penghunian Rumah Negara Dokumen 5 2 2 2 2

6 Jumlah Dokumen Pendaftaran Penghunian Rumah Negara Dokumen 6 6 6 6 6

7 Jumlah Laporan Penghunian Rumah Negara Dokumen 3 3 3 3 3

8 Jumlah Laporan Pengelolaan Rumah Negara Dokumen 2 2 2 2 2

9 Jumlah Dokumen Pengelolaan Rumah Negara Dokumen 5 5 5 5 5

10 Layanan Perkantoran Laporan 12 12 12 12 12

Total (Dokumen) 40 34 35 35 36

Total (Laporan)

12

12

12

12

12

SASARAN/INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

2015 2016 2017 2018 2019

2 Rumah Khusus di daerah Pasca bencana/ konflik, maritim dan perbatasan negara yang dilengkapi dengan PSU Pendukung

1 Jumlah Rumah Khusus Terbangun beserta PSU dan Meubelair Unit

7.320

5.000

10.000

12.680

15.000

2 Jumlah Rumah Khusus yang direvitalisasi Unit

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

3 Laporan Layanan Perkantoran Laporan

12

12

12

12

12

Total (Unit)

8.320

6.000

11.000

13.680

16.000

Total (Laporan)

12

12

12

12

12

Total (Anggaran / Rp. Juta)

1.499.240

1.383.430

2.657.224

3.235.849

3.676.218

Bab 5 – Penutup



PENUTUP

6 5.1 KESIMPULAN

Rencana Strategis Direktorat Rumah Khusus tahun 2015-2019 merupakan

arahan yang akan dijabarkan ke dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi

setiap subdirektorat dibawah Direktorat Rumah Khusus, untuk mencapai

sasaran-sarana strategis Kementerian yang pada akhirnya untuk pencapaian

nasional.

Proses pencapaian sasaran-sasaran dalam Renstra tersebut akan

memerlukan koordinasi, konsolidasi dan sinergi antara Pemerintah dengan

Pemerintah daerah serta antara Pemerintah daerah dengan Dunia Usaha agar

keseluruhan sumberdaya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat

mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan

kualitas penyediaan rumah khusus yang layak dan berkelanjutan. Oleh

karenanya penyelenggaraan rumah khusus dalam mencapai target-target yang

telah disepakati perlu dilandasi dengan kerangka regulasi, kelembagaan dan

pendanaan yang optimal.

Dalam rangka sinergi dengan Pemerintah daerah, pemerintah akan

memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek peningkatan kapasitas

daerah (local capacity building) sehingga kompetensi dan kemandirian

Pemerintah Daerah dapat dicapai dalam tempo yang tidak terlalu lama. Oleh

karena itu, merupakan tugas pemerintah untuk menyusun lebih lanjut

peraturan-peraturan pelaksanaan berupa Norma Standar, Pedoman, Kriteria

(SPK) termasuk peraturan daerah serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan,

kampanye/sosialisasi, pertukaran pengalaman dan penyebarluasan SPK terkait

penyediaan rumah khusus.

BAB 5

rencana strategis - perumahan.pu.go.idperumahan.pu.go.id/source/majalah...

Documents