daftar isi -...

104

Upload: truongtuong

Post on 09-Mar-2019

224 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e
Page 2: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

i

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ......................................................................................... i

LAMPIRAN I Keputusan Dirjen Perkeretaapian Tentang Reviu Rencana

Strategis Kemenhub Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019 ..... ii

BAB I PENDAHULUAN ...............................................................

1.1. Latar Belakang Masalah ................................................ I.1

1.2. Prioritas & Arah Pembangunan Sektor Transportasi .... I.2

1.3. Prioritas & Arah Pembangunan Subsektor Perkeretaapian I.4

1.4. Perubahan Lingkungan Strategis................................... I.4

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ...

2.1. Visi dan Misi Presiden .................................................. II.1

2.2. Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) ............... II.1

2.3. Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Perhubungan ........ II.2

2.4. Visi, Misi dan Tujuan Ditjen Perkeretaapian ................ II.8

BAB III CAPAIAN PEMBANGUNAN SUBSEKTOR

PERKERETAAPIAN 2015-2017 ......................................

3.1. Capaian Pembangunan 2015-2017 ........................... III.1

3.2. Realisasi Kinerja Keuangan 2015-2017 ................... III.5

3.3. Capaian Pembangunan Jalur KA 2015-2017 ........... III.6

3.4. Capaian IKU Ditjen Perkeretaapian 2015-2016 ....... III.8

BAB IV ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA

REGULASI ........................................................................

4.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ...................... IV.1

4.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kemenhub ................... IV.9

4.3. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Perkeretaapian ... IV.14

4.4. Kerangka Regulasi Bidang Perkeretaapian ................ IV.34

BAB V TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

5.1. Target Kinerja ............................................................. V.1

5.2. Kerangka Pendanaan .................................................. V.3

Page 3: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

ii

LAMPIRAN II. PETA LOKASI KEGIATAN STRATEGIS

PEMBANGUNAN SUBSEKTOR PERKERETAAPIAN

TAHUN 2015-2019

LAMPIRAN A. INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) DITJEN

PERKERETAAPIAN

LAMPIRAN B. REKAPITULASI INDIKASI ALOKASI PENDANAAN

SUBSEKTOR PERKERETAAPIAN TAHUN 2015-2019

LAMPIRAN C.1. INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN

PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS SUBSEKTOR

PERKERETAAPIAN TAHUN 2015-2019

LAMPIRAN C.2. INDIKASI PENDANAAN DAN LOKASI KEGIATAN

STRATEGIS PEMBANGUNAN JALAN KA 2015-2019

LAMPIRAN D. DAFTAR PROYEK PEMBANGUNAN SUBSEKTOR

PERKERETAAPIAN DENGAN POTENSI SKEMA

PENDANAAN ALTERNATIF

LAMPIRAN E. CAPAIAN PEMBANGUNAN DAN REALISASI

ANGGARAN 2015-2017

Page 4: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e
Page 5: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e
Page 6: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e
Page 7: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendasari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomo KP. 430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah menyusun Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.004/SK.318/DJKA/12/15 yang telah berlaku efektif pada tahun anggaran 2015, 2016 dan 2017.

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan yang berisi program-program pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, baik program pembangunan yang ditangani langsung oleh Kementerian c.q Direktorat Jenderal Perkeretaapian maupun program pembangunan yang melibatkan masyarakat, maupun Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Sejalan dengan perkembangan kebijakan di tingkat nasional maupun internal Kementerian Perhubungan, dan dalam rangka mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang terjadi, maka dengan melihat kondisi terakhir Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretapian Tahun 2015-2019 dipandang perlu untuk dilakukan penajaman, penyempurnaan dan penyesuaian.

Penyempurnaan dimaksud berkenaan antara lain dengan adanya kebijakan di tingkat nasional berupa ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dengan adanya perubahan kebijakan di tingkat nasional di atas, Kementerian Perhubungan telah juga melakukan reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 873 Tahun 2017.

Memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, kebutuhan untuk dilakukannya tinjau ulang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019 menjadi sangat penting guna mengevaluasi terhadap hasil pencapaian target pada Tahun 2015 - 2016 untuk selanjutnya dilakukan penajaman kembali atas target sekaligus menyempurnakan materi dan muatan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019 sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019.

Page 8: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

I-2

1.2 Prioritas dan Arah Pembangunan Sektor Transportasi

Sesuai RPJMN Tahun 2015-2019, penyediaan infrastruktur transportasi diprioritaskan untuk menjamin kelancaran aksesibilitas bagi masyarakat dengan tingkat pelayanan optimal serta harga yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Dalam rangka meningkatkan daya saing produk nasional, penyediaan sarana dan prasarana transportasi diprioritaskan pada terjaminnya kelancaran distribusi barang dan jasa, salah satunya yaitu melakukan penataan sistem logistik nasional. Selain itu, upaya lain yang dilakukan melalui pembenahan penanganan arus barang termasuk proses intermoda antara angkutan kereta api dengan moda lainnya dengan tetap memperhatikan/ pemenuhan aspek keselamatan dan keamanan. Memperhatikan kondisi sarana dan prasarana transportasi yang ada saat ini, sesuai RPJMN 2015-2019 prioritas pembangunan sarana dan prasarana transportasi untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

Tabel 1.1 Sasaran dan Indikator RPJMN Tahun 2015-2019

NO SASARAN INDIKATOR

Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan

1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda

a) Menurunnya waktu tempuh rata-rata per koridor untuk koridor utama dari 2,6 jam per 100 km menjadi 2,2 jam per 100 km pada lintas-lintas utama;

b) Meningkatnya jumlah penumpang yang diangkut maskapai penerbangan nasional dengan membangun 15 bandara baru;

c) Pengembangan 9 bandara untuk pelayanan kargo udara;

d) Peningkatan On-Time Performance Penerbangan menjadi 95%;

e) Modernisasi sistem pelayanan navigasi penerbangan dan pelayaran;

f) Meningkatnya kapasitas 24 pelabuhan untuk mendukung tol laut yang terdiri 5 pelabuhan hub dan 19 pelabuhan feeder;

g) Pembangunan dan pengembangan 163 Pelabuhan non komersial sebagai sub feeder tol laut;

h) Dwelling Time pelabuhan;

i) Pembangunan 50 kapal perintis dan terlayaninya 193 lintas angkutan laut perintis;

j) Meningkatnya jumlah barang dan penumpang yang dapat diangkut oleh kereta api melalui pembangunan jalur KA minimal sepanjang 3.258 kilometer;

k) Terhubungkannya seluruh lintas penyeberangan sabuk Utara, Tengah, dan Selatan serta poros-poros penghubungnya melalui pembangunan/ pengembangan 65 pelabuhan penyeberangan dan pengadaan 50 unit kapal penyeberangan;

l) Meningkatnya peran angkutan sungai dan danau melalui pembangunan dermaga sungai dan danau di 120 lokasi.

2. Meningkatnya kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan konektivitas global

a) Meningkatnya pangsa pasar yang diangkut armada pelayaran niaga nasional melalui penguatan regulasi hingga 20% dan memberikan kemudahan swasta dalam penyediaan armada kapal;

b) Meningkatnya jumlah armada pelayaran niaga nasional yang berumur <25 tahun hingga 50% serta meningkatnya peran armada pelayaran rakyat;

Page 9: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

I-3

NO SASARAN INDIKATOR

c) Terselenggaranya pelayanan Short Sea Shipping yang terintegrasi dengan moda lainnya;

d) Meningkatnya peran serta sektor swasta dalam pembangunan transportasi melalui KPS atau investasi langsung;

e) Terpisahkannya fungsi operator dan regulator serta pemberdayaan dan peningkatan daya saing BUMN transportasi;

f) Meningkatnya SDM transportasi yang bersertifikat menjadi 2 kali lipat dibandingkan kondisi baseline;

g) Terhubungkannya konektivitas nasional dengan konektivitas global melalui penyelenggaraan pelayanan transportasi lintas batas negara;

h) Termanfaatkannya hasil industri transportasi nasional.

3. Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi

a) Menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan hingga 50 persen dari kondisi baseline;

b) Menurunnya rasio kecelakaan transportasi udara pada AOC 121 dan AOC 135 menjadi kurang dari 3 kejadian/1 juta flight cycle;

c) Menurunnya jumlah kejadian kecelakaan transportasi laut menjadi kurang dari 50 kejadian/tahun;

d) Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api dari 0,025 kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api;

e) Tersedianya informasi dan sistem data tingkat keselamatan infrastruktur jalan nasional dan provinsi yang mutakhir setiap tahunnya.

4. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) di sektor transportasi

Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) sebesar 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi udara, dan 1,127 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi perkeretaapian hingga tahun 2020 melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan responsif terhadap perubahan iklim/cuaca ekstrim.

5. Tersedianya layanan transportasi serta komunikasi dan informatika di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya

a) Meningkatnya sistem jaringan dan pelayanan transportasi pedesaan;

b) Terselenggaranya pelayanan transportasi perintis secara terpadu.

Pembangunan Transportasi Umum Massal Perkotaan

6. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan

a) Modal share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di kota megapolitan/ metropolitan/besar minimal 32 %;

b) Jumlah kota yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan dan/atau kereta api minimal 34 kota.

7. Meningkatkan kinerja lalu lintas jalan Perkotaan

Meningkatnya kecepatan lalu lintas jalan nasional di kota-kota metropolitan/besar menjadi minimal 20 km/jam.

8. Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi Perkotaan

a) Penerapan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh ibukota propinsi;

b) Penerapan ATCS di kota yang telah menerapkan system angkutan massal perkotaan berbasis bus (BRT) dan kota sedan g/besar yang berada di jalur logistik nasional, serta Automatic Train Protection (ATP) pada jaringan kereta api perkotaan;

c) Penerapan skema pembatasan lalu lintas di kota-kota besar/metropolitan.

Page 10: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

I-4

1.3 Prioritas dan Arah Pembangunan Sub Sektor Transportasi Perkeretaapian

Secara spesifik sesuai RPJMN Tahun 2015-2019, di dalam agenda prioritas ke-6 Meningkatkan Produktifitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional, prioritas pembangunan sarana dan prasarana transportasi sub sektor perkeretaapian yaitu :

Tabel 1.2 Sasaran dan Strategi/Kebijakan Implementasi Yang Terkait Bidang Perkeretaapian

NO SASARAN INDIKATOR

Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan

1 Jumlah barang yang diangkut KA menjadi 1,5 juta TEUs/Tahun

2 Pangsa muatan angkutan KA minimal 5 % (barang )dan 7,5 % (penumpang )

3 Pembangunan jalur KA sepanjang 3.258 km pada lintas Sumatera, Lintas Selatan Jawa, Lintas Kalimantan dan Lintas Sulawesi (Makassar-Parepare)

4 Meningkatnya SDM transportasi yang bersertifikat menjadi 2 X lipat dari kondisi baseline

5 Termanfaatkannya hasil industri transportasi nasional dalam rangka pemberdayaan hasil industri transportasi dalam negeri diantaranya fasilitas dan sarana perkeretaapian nasional

6 Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api menjadi kurang dari 0,25 persen

7 Tersedianya infrastruktur yang ramah lingkungan dan responsif terhadap perubahan iklim dengan menurunkan tingkat emisi sesuai RAN-GRK di sektor transportasi dan energi sebesar 4,95 % (usaha sendiri) atau 9,66 % (dengan bantuan asing) dari BAU hingga Th 2020

8 Terselenggaranya integrasi pelayanan transportasi perintis di wilayah perdalaman, perbatasan, dan pulau terluar

9 Pembangunan akses KA ke bandara (Soekarno-Hatta, Minangkabau, Kualanamu, Juanda, Kertajati, Kulon Progo) dan Pelabuhan (Kuala Tanjung, Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, dan Penyeberangan Merak-Bakauheni)

10 Pembangunan KA Kalimantan dan Sulawesi serta penyelesaian jalur kereta api lintas Sumatera, serta peningkatan kapasitas jalur eksisting menjadi jalur ganda di Sumatera dan lintas selatan Jawa

11 Optimalisasi dan integrasi penyelenggaran subsidi angkutan perintis dan PSO diantara subsidi bus perintis, angkutan laut, penyeberangan, udara, dan kereta api

Pembangunan Transportasi Umum Massal Perkotaan

1 Modal share angkutan umum perkotaan di Kota Megapolitan/Metropolitan/Besar minimal 32 %

2 Jumlah kota yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan dan/atau kereta api minimal 29 kota

3 Pembangunan angkutan massal cepat berbasis rel (MRT diwilayah Jabodetabek, monorail dan Tram Surabaya, monorail Bandung, jalan layang loopline KA Jabodetabek)

4 Pengembangan kereta perkotaan di 10 kota metropolitan: Batam, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makassar

1.4 Perubahan Lingkungan Strategis

Dalam 2 (dua) tahun terakhir perjalanan Kementerian Perhubungan dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo telah terjadi berbagai perkembangan kebijakan dan perubahan lingkungan strategis, dimana hal ini telah mendorong adanya kebutuhan untuk melakukan penajaman dan penyempurnaan maupun evaluasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang guna meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan dan keamanan jasa transportasi kepada masyarakat selaku pengguna jasa transportasi.

Perubahan lingkungan strategis yang mendasari dilakukannya tinjau ulang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Percepatan dari pemerintah dalam penyediaan infrastruktur yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan rakyat melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek strategis Nasional;

Page 11: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

I-5

2. Terjadinya Perubahan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan prasarana dan sarana transportsi akibat dari diterbitkannya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Berkembangnya penggunaan sistem informasi dan teknologi dalam mendukung penyelenggaraan transportasi serta munculnya penyedia aplikasi penyedia layanan transportasi khususnya untuk wilayah perkotaan;

4. Makin berkembangnya wilayah perkotaan mengakibatkan tumbuhnya permintaan perjalanan mengakibatkan permasalahan dalam transportasi perkotaan akibat tidak seimbangnya antara permintaan dan penyediaan sarana dan prasarana transportasi;

5. Makin gencarnya upaya pemerataan tingkat kesejahteraan rakyat dan menghilangkan kesenjangan antara Wilayah Timur dengan Wilayah Barat Indonesia sehingga membutuhkan pengembangan infrastruktur transportasi yang makin massif sebagai upaya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah terutama untuk wilayah terpencil, terbelakang dan rawan bencana;

6. Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai salah satu upaya untuk mendorong terjadinya peningkatan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance).

7. Terjadinya proses penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai perwujudan amanah peraturan perundang undangan Transportasi dan dalam rangka efektifitas penyelenggaraan infrastruktur sektor transportasi;

8. Dalam rangka penerapan akuntabilitas penyelenggaran tugas Kementerian Perhubungan diperlukan target kinerja, pengukuran kinerja kegiatan dan sasaran untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi Kementerian Perhubungan. Pengukuran kinerja merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematika dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Mempertimbangkan bahwa dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 belum dijabarkan secara komprehensif dan tidak berbasis outcome;

9. Adanya beberapa kejadian bencana alam yang masih melanda wilayah Indonesia juga merupakan isu strategis yang perlu dimunculkan mengingat berbagai bencana tersebut cukup berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan prasarana transportasi, terutama yang berada di kawasan rawan bencana;

10. Rendahnya realisasi anggaran tiap tahun yang masih jauh dari indikasi kebutuhan anggaran yang tercantum didalam renstra sehingga berdampak pada pencapaian target pembangunan infrastruktur perhubungan;

11. Adanya perubahan pradigma didalam penyediaan infrastruktur dimana peran dan kontribusi swasta serta BUMN makin ditingkatkan ditengah keterbatasan anggaran belanja pemerintah dalam penyediaan infrastruktur.

Page 12: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

I-6

Pada level Direktorat Jenderal Perkeretaapian, perubahan lingkungan strategis yang mendasari dilakukannya tinjau ulang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

1 Evaluasi capaian pembangunan tahun 2015-2016 (Pencapaian subsektor perkeretaapian masih dibawah target Renstra);

2 Perubahan isu strategis terkait pengembangan infrastruktur transportasi untuk mendukung konektivitas antar wilayah, intermodal, angkutan perkotaan termasuk akses infrastruktur transportasi untuk mendukung pengembangan wilayah industri dan pariwisata;

3 Strategi peningkatan kontribusi pemda dan badan usaha dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur;

4 Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap sistematika Renstra dan konsep Indikator Kinerja Utama Berbasis Outcome;

5 Kewajiban Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Unit Eselon-II dan Eselon-III Mandiri (Balai) di lingkungan Ditjen Perkeretaapian. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Kementerian Perhubungan, Pasal 4 ayat 2 disampaikan penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Perhubungan dilaksanakan oleh:

a. Kementerian Perhubungan;

b. Unit Kerja Pimpinan Tingga Madya;

c. Unit Kerja Setingkat Pimpinan Tinggi Pratama dan Satuan Kerja.

Penyelenggaraan SAKIP meliputi: (1)Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan Data Kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; dan (6) Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Dengan adanya perubahan lingkungan strategis tersebut, dibutuhkan adanya penyempurnaan dari Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019, dimana hal ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sekaligus sebagai langkah evaluasi capaian pembangunan 2015-2016 guna menyusun langkah strategis pencapaian target pembangunan pada akhir tahun 2019.

Page 13: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

II-1

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi Presiden

Presiden Joko Widodo menetapkan Visi dan Misi pembangunan Tahun 2015-2019 yang secara politik menjadi bagian dari tujuan tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Adapun visi pembangunan Tahun 2015-2019 adalah :

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Sedangkan upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 7 (tujuh) kuat jati diri sebagai negara maritim;

1. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;

3. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;

4. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2.2 Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita)

Agenda prioritas pembangunan ini dimaksudkan untuk menunjukkan prioritas program pembangunan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Adapun kesembilan agenda prioritas pembangunan yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

8. Melakukan revolusi karakter bangsa;

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Page 14: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

II-2

2.3 Visi, Misi dan Tujuan Kemeterian Perhubungan

2.3.1 Visi

Perwujudan Visi Presiden (Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong) dalam sektor transportasi yaitu dengan “Terwujudnya Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah”. Hal tersebut merupakan cita-cita Kementerian Perhubungan dimana konektivitas merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah.

Konektivitas Nasional adalah terhubungnya antar wilayah di seluruh nusantara termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara;

Handal diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah tanah air;

Berdaya Saing diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;

Nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (national security dan sovereignty) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (sustainable development) serta dapat berperan dalam pengembangan wilayah.

2.3.2 Misi

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;

2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;

3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;

4. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi

5. Meningkatan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi;

6. Restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten;

7. Mewujudkan pengembangan transportasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Memperhatikan lingkungan strategis yang terjadi, penjabaran dari masing-masing misi adalah sebagai berikut:

Page 15: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

II-3

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi

Dalam upaya mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor transportasi pemerintah terus berupaya secara bertahap membenahi sistem keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi zero to accident. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan namun peningkatan kualitas SDM transportasi, pembenahan regulasi di bidang keselamatan/keamanan maupun sosialisasi kepada para pemangku kepentingan

2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah

Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan pedesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah

3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi

Dalam kondisi keuangan negara yang terimbas ketidakpastian situasi keuangan dunia tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan jasa transportasi karena masih terdapat beberapa operator yang memiliki keterbatasan kemampuan melakukan perawatan dan peremajaan armada, demikian pula pemerintah secara bertahap dengan dana yang terbatas melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan belum seluruh masyarakat pengguna jasa memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, perlu diupayakan peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat, sejalan dengan pemulihan pasca krisis keuangan global, melalui rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana transportasi

4. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi

Misi meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi terus diarahkan untuk pemenuhan akan peningkatan permintaan pelayanan transportasi, sehingga ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan transportasi tetap mencukupi.

5. Meningkatan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi

Ditengah keterbatasan anggaran belanja pemerintah didalam penyediaan infrastruktur perlunya mendorong peningkatan peran daerah, BUMN dan swasta dalam pemnyediaan infrastruktur sektor transportasi sehingga nanatinya anggaran belanja pemerintah diarahkan untuk membangun infrastruktur yang bersifat pelayanan public dan dinilai tidak layak secara finansial.

6. Melanjutkan proses restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan dan kelembagaan sebagai upaya peningkatan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi

Sesuai dengan prinsip good governance melalui penerbitan Undang-Undang di sektor transportasi telah dilaksanakan restrukturisasi dan reformasi dalam penyelenggaraan

Page 16: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

II-4

transportasi antara peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Restrukturisasi di bidang kelembagaan, menempatkan posisi Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Reformasi di bidang regulasi (regulatory reform) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi

7. Melanjutkan proses restrukturisasi dan reformasi di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten

Pelaksanaan restrukturisasi dan reformasi di bidang SDM diarahkan kepada pembentukan kompetensi dan profesionalisme insan perhubungan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki wawasan global dengan tetap mempertahankan jatidirinya sebagai manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peranserta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi

8. Mewujudkan pengembangan transportasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim

Sebagai upaya untuk pengembangan jasa transportasi kedepan, Kementerian Perhubungan secara terus menerus meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang transportasi serta Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi dititikberatkan kepada penambahan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, perbaikan pelayanan melalui pengembangan dan penerapan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sesuai dengan isu perubahan iklim (global warming) sejalan dengan perkembangan permintaan dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang ditetapkan.

2.3.3 Tujuan

Menjabarkan visi Kementerian Perhubungan, maka tujuan pembangunan adalah :

1. Meningkatkan konektivitas antar wilayah;

2. Meningkatkan keamanan dan keselamatan;

3. Meningkatkan pelayanan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;

4. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;

5. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil.

2.3.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu Outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, dirumuskan dari sasaran nasional pembangunan sektor

Page 17: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

II-5

transportasi dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2010-2014 serta menjabarkan misi Kementerian Perhubungan. Penjabaran menggunakan pendekatan metode balanced scorecard (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif yaitu stakeholder perspective, costumer perspective, internal proses perspective dan learning and growth perspective sebagai berikut:

Gambar 2.1

PETA STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Tahun 2015-2019, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Stakeholders Perspective

Menjabarkan visi dari Kementerian Perhubungan maka sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional dan peningkatan angkutan perkotaan, dengan indikator kinerja rasio konektivitas antar wilayah.

2. Customer Perspective

Menjabarkan visi dari Kementerian Perhubungan maka disusun sasaran strategis Customer Perspective sebagai berikut:

a. Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi, dengan indikator kinerja :

1) Ratio kejadian kecelakaan transportasi nasional;

Page 18: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

II-6

2) Ratio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi.

b. Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, dengan indikator kinerja :

1) Prosentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan;

2) Prosentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional;

3) Prosentase capaian On Time Performance (OTP) Sektor Transportasi;

4) Kecepatan rata-rata kendaraan umum pada jam puncak di Wilayah Jabodetabek.

c. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi, dengan indikator kinerja :

1) Prosentase peningkatan kapasitas sarana transportasi;

2) Prosentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi;

3) Modal share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di wilayah.

d. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil, dengan dengan indikator kinerja rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil.

3. Internal Process Perspective

Menjabarkan visi dari Kementerian Perhubungan maka disusun sasaran strategis Internal Process Perspective sebagai berikut :

a. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah terlaksananya perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan transportasi, dengan indikator kinerja:

1) Prosentase pelaksanaan deregulasi peraturan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

2) Tingkat penerapan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang dilaksanakan

b. Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yang akan dicapai adalah terlaksananya pengembangan sumber daya manusia transportasi, dengan indikator kinerja prosentase penyerapan lulusan diklat transportasi.

c. Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan, dengan indikator kinerja prosentase pemanfaatan penelitian yang dijadikan bahan rekomendasi kebijakan.

d. Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan indikator kinerja tingkat keberhasilan pengawasan perhubungan.

Page 19: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

II-7

4. Learn and Growth Perspective

Menjabarkan visi dari Kementerian Perhubungan maka disusun sasaran strategis Learn and Growth Perspective sebagai berikut :

a. Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yang akan dicapai adalah tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan professional, dengan indikator kinerja rasio pegawai Kementerian Perhubungan yang memiliki sertifikat Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).

b. Sasaran strategis kesebelas (SS-11) yang akan dicapai adalah terwujudnya good governance and clean government di Kementerian Perhubungan, dengan indikator kinerja :

1) Penuntasan reformasi birokrasi

2) Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan

3) Nilai AKIP Kementerian Perhubungan

4) Keterbukaan informasi publik

5) Persentase kehandalan sistem informasi

6) Tingkat maturasi SPIP

7) Prosentase penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan.

Sasaran pembangunan transportasi Kementerian Perhubungan pada prinsipnya sejalan dengan sasaran pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Hal ini tentunya memiliki keselarasan dan interkoneksi yang memberikan pemahaman bahwa sasaran pembangunan nasional dapat dijabarkan kembali menjadi sasaran pada Kementerian Perhubungan yang secara khusus difokuskan pada perencanaan dan pembangunan transportasi. Secara lebih jelasnya korelasi antara sasaran pembangunan nasional dengan sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 sebagaimana pada Gambar 2.1.

Interkoneksi antara isu strategis dan sasaran Kementerian Perhubungan diperlukan sebagai dasar dalam mengidentifikasi alur pikir perencanaan pembangunan transportasi tahun 2015-2019, sehingga hubungan liniearitas antara isu strategis dan sasaran pembangunan transportasi ke depan dapat terarah dan sejalan dengan agenda prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, sehingga sasaran Kementerian Perhubungan memiliki interkoneksi secara langsung dengan 9 agenda prioritas nasional (Nawa Cita). Hal ini memberikan konsekuensi logis dalam bidang transportasi bahwa konsep perencanaan dan pendekatan pembangunan bidang transportasi akan mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas nasional selama 5 (lima) tahun ke depan. Pendekatan isu strategis transportasi dalam perumusan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 menjadi penting untuk lebih menata dan mengelola transportasi dengan baik, serta berbasis pendekatan multidimensi/multisektor termasuk dalam hal ini kaitannya dengan aspek tata ruang, gender, sosial, lingkungan, dan budaya. Pendekatan tersebut akan membawa sinergitas pembangunan transportasi secara lebih terpadu, mewujudkan pembangunan dan penanganan permasalahan transportasi secara lebih komprehensif dan membawa perubahan pada karakteristik masyarakat, maupun perilaku masyarakat dalam

Page 20: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

II-8

menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana transportasi secara lebih baik dan bijaksana. Demikian juga Pemerintah menjadi bagian penting sebagai pihak yang akan selalu hadir dalam mengupayakan pembangunan dan pengembangan transportasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.4 Visi, Misi dan Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

2.4.1 Visi

Sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) dan dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan perkeretaapian sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, maka ditetapkan visi:

“Perkeretaapian yang handal, berdaya saing, berintegrasi, berteknologi, bersinergi dengan industri, terjangkau dan

memberikan nilai tambah secara berkelanjutan bagi ketahanan nasional

Pengertian dari masing-masing kata kunci dalam kalimat visi

Handal diindikasikan oleh kualitas pelayanan transportasi kereta api yang selamat, aman, nyaman, dan tepat waktu; dengan konektivitas, kapasitas, dan regularitas yang memadai, serta didukung oleh sarana, prasarana mencukupi dan terpelihara.

Berdaya Saing diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi kereta api yang efisien sehingga dapat berkompetisi dengan moda transportasi lainnya secara sehat dalam mewujudkan sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien, yang didukung oleh SDM dan perusahaan jasa dan industri pendukung yang profesional, mandiri, dan produktif.

Berintegrasi diindikasikan oleh tersedianya jaringan dan layanan transportasi kereta api penumpang dan barang yang terintegrasi dengan moda lainnya dalam suatu sistem intermoda/multimoda dan terintegrasi dengan tata ruang wilayah yang menentukan pola interaksi sosial ekonomi yang dilayani.

Berteknologi diindikasikan oleh penerapan teknologi yang sesuai perkembangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan perkeretaapian.

Bersinergi Dengan Industri diindikasikan oleh adanya pola kerjasama yang kuat serta pemanfaatan semaksimal mungkin barang dan jasa dari industri dalam negeri dalam penyelenggaraan perkeretaapian.

Terjangkau diindikasikan oleh tersedianya layanan kereta api yang terjangkau oleh setiap lapisan ekonomi dan semua golongan sosial masyarakat secara berkeadilan di seluruh wilayah NKRI yang membutuhkan kehadiran layanan kereta api

Memberikan Nilai Tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi kereta api yang mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan nasional di segala bidang, baik sosial dan budaya, ekonomi dan lingkungan, ideologi dan politik, serta pertahanan dan keamanan.

Berkelanjutan diindikasikan dengan berkelanjutannya penyediaan layanan kereta api sesuai prinsip-prinsip investasi sehingga dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat secara

Page 21: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

II-9

berimbang dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Ketanahan Nasional suatu kondisi dinamis keamanan dan ketahanan nasional (national security dan soverignty) dari berbagai hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

2.4.2 Misi

Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah rangkuman berbagai upaya dalam mencapai visi yang ditetapkan. Berbagai upaya tersebut tidak terbatas pada peningkatan penyediaan dan kinerja pelayanan transportasi kereta api tetapi juga upaya dalam melengkapi dan memperkuat berbagai pranata pendukung penyelenggaran perkeretaapian sehingga terwujud sistem perkeretaapian nasional yang handal, maju, modern, terbuka, dan adaptive terhadap perkembangan dan tantangan jaman.

Berbagai upaya yang dilakukan tetap berada dalam kerangka lingkup tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, serta kewenangan yang diembankan oleh UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian kepada Pemerintah (c.q Direktorat Jenderal Perkeretaapian) selaku pembina penyelenggaraaan perkeretaapian nasional dalam mengatur, mengendalikan, dan mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan semua pihak terkait dengan perkeretaapian.

Disesuaikan dengan misi Kementerian Perhubungan, berbagai upaya yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian selama perioda Renstra 2015-2019 dirangkum dalam beberapa kalimat misi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi kereta api untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;

2. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi kereta api;

3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi kereta api;

4. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi kereta api;

5. Meningkatkan fungsi regulator dalam perumusan kebijakan dan peran badan usaha dalam mendukung penyelenggaraan perkeretaapian nasional;

6. Restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan dan sumber daya manusia.

2.4.3 Tujuan dan Sasaran

Rumusan mengenai tujuan dan sasaran dari program penyelenggaraan perkeretaapian yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam periode Renstra Tahun 2015-2019 disampaikan sebagai berikut. Tujuan berikut dengan sasaran tersebut sudah merepresentasikan indikasi mengenai pencapaian visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian berikut dengan pemenuhan kondisi dan persyaratannya.

Page 22: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

II-10

Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2015-2019

MISI TUJUAN SASARAN PROGRAM

Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi kereta api untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah

Peningkatan konektivitas dan pelayanan jaringan transportasi kereta api

Meningkatnya KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian nasional Terwujudnya PELAYANAN transportasi kereta api yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah

Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi kereta api

Peningkatan pemenuhan standar keselamatan, keamanan, dan kinerja pengendalian transportasi kereta api

Meningkatnya KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi kereta api

Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi kereta api

Peningkatan kinerja pelayanan transportasi kereta api

Meningkatkan KINERJA PELAYANAN sarana dan prasarana transportasi kereta api

Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi kereta api

Peningkatan kapasitas pelayanan transportasi kereta api

Meningkatnya KAPASITAS sarana dan prasarana transportasi kereta api

Meningkatkan fungsi regulator dalam perumusan kebijakan dan peran badan usaha dalam mendukung penyelenggaraan perkeretaapian nasional

1. Peningkatan kualitas regulasi dalam mendukung penyelenggaraan perkeretaapian nasional

2. Peningkatan peran badan usaha dalam skema pendanaan alternatif pembangunan perkeretaapian

1. Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN dalam penyelenggaraan perkeretaapian

2. Meningkatnya peran Badan Usaha dalam program pembangunan perkeretaapian dengan skema PENDANAAN ALTERNATIF

Restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan dan sumber daya manusia

Peningkatan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan perkeretaapian

1. Tersedianya SDM Ditjen Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional 2. Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di

Lingkungan Ditjen Perkeretaapian

Page 23: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

III-1

BAB III

CAPAIAN PEMBANGUNAN SUB SEKTOR PERKERETAAPIAN 2015-2017

3.1 Capaian Pembangunan Sub Sektor Perkeretaapian 2015-2017

3.1.1 Capaian Pembangunan Sarana dan Prasarana

Dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, pelayanan dan peningkatan kapasitas perketaapian selama tahun 2015-2017 telah dilakukan pembangunan perkeretaapian antara lain meliputi pembangunan jalur KA baru termasuk pembangunan jalur ganda dan reaktivasi sepanjang 388,3 Km’sp, peningkatan/ rehabilitasi jalur kereta api guna meningkatkan kondisi/ keandalannya sepanjang 378,9 Km’sp, pengadaan rel sepanjang 2.880,1 Km’sp, pengadaan wesel sejumlah 410 unit, jembatan KA yang ditingkatkan/direhabilitasi dan dibangun pada sebanyak 260 unit, pembangunan dan peningkatan persinyalan dan telekomunikasi sebanyak 23 paket, peningkatan/pembangunan transmisi Listrik Aliran Atas (LAA) sepanjang 106 Km’sp, pembangunan/rehabilitasi bangunan operasional/stasiun sebanyak 12 unit, pengadaan peralatan/fasilitas prasarana perkeretaapian sebanyak 34 paket, peningkatan fasilitas pintu perlintasan sebidang sebanyak 18 unit, pengadaan peralatan/fasilitas keselamatan perkeretaapian sejumlah 23 paket, pengadaan Sarana Kerja dan keperintisan sebanyak 67 unit dan pelayanan angkutan KA perintis sebanyak 9 lintas. Dengan rincian pembangunan perekeretaapian setiap tahunnya sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Capaian Pembangunan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2015-2017

No Kegiatan Satuan Pencapaian Per Tahun

Jumlah 2015 2016 2017**

1 Panjang km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda dan reaktivasi

Km'sp 179,3 34 175 388,3

3 Panjang km jalur KA yang direhabilitasi Km'sp 333,6 38 7,3 378,9

4 Jumlah km'sp pengadaan rel Km'sp 1193,1 0.0 1687 2880,1

5 Jumlah unit pengadaan wesel Unit 185 0.0 225 410

6 Jumlah unit jembatan KA yang ditingkatkan/ direhabilitasi dan dibangun

Unit 192 26 42 260

7 Jumlah paket pekerjaan persinyalan dan telekomunikasi yang direhabilitasi dan dibangun

Paket 11 3 9 23

8 Jumlah pekerjaan transmisi LIstrik Aliran Atas yang ditingkatkan dan dibangun

Km’sp 88 1 17 106

9 Jumlah paket pembangunan/rehabilitasi bangunan operasional/stasiun

Unit 7 2 3 12

10 Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas prasarana perkeretaapian

Paket 4 4 26 34

11 Jumlah unit peningkatan fasilitas pintu perlintasan sebidang

Unit 0 0 18 18

12 Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas keselamatan perkeretaapian

Paket 18 1 4 23

13 Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana perkeretaapian

Paket 2 2 4 8

15 Jumlah unit pengadaan sarana kerja dan keperintisan

Unit 58 3 6 67

17 Pelayanan angkutan perintis Lintas 3 6 6 15 Sumber: Ditjen Perkeretaapian 2017

Catatan ** : Kegiatan sesuai dengan PAGU TA.2017

Page 24: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

III-2

3.1.2 Capaian Penyusunan dan Deregulasi Peraturan Perundang-Undangan

Dalam kurun waktu tahun 2015-2017, Direktorat Jenderal Perkeretaaian telah menyelesaikan dan melakukan deregulasi berbagai peraturan perundagan-undangan.

Tabel 3.2 Pelaksanaan Deregulasi/Simplifikasi/Pemangkasan Regulasi Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2017

No Regulasi Yang

Mengubang/Penggabung/ Mencabut

Regulasi Yang Disimplikasi Revisi/Pencabutan/

Penggabungan*) Analisis Singkat

1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Revisi Antara lain mengatur tentang penugasan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Waikota untuk menjamin terlaksananya pelayanan angkutan kereta api, berupa angkutan pelayanan kelas ekonomi dan/atau angkutan perintis.

2 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi

Revisi Antara lain mengatur mengenai penugasan untuk membangun prasaran kereta api ringan yang dilaksanakan melalui pola design and built dengan beberapa butir pengaturan sbb:

pihak yang ditunjuk dapat menjalin kerjasama dengan badan usaha lain;

dalam hal perjanjian dengan Kemenhub belum ditandatangani, pihak yang ditunjuk tetap dapat melaksanakan penugasan pembangunan tersebut berdasarkan persetujuan teknis dan pengawasan oleh Kemenhub

3 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan PenyelenggaraanPerkeretaapian Umum diWilayah Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta

Revisi Antara lain mengatur mengenai percepatan pembangunan untuk penyelenggaraan perkeretaapian umum:

Gubernur DKI dapat menugaskan BUMD untuk pembangunan prasarana perkeretaapian, dengan beberapa butir pengaturan sbb:

BUMD yang ditugaskan dapat bekerjasama dengan badan usaha lain;

Pendanaan pembangunan antara lain dapat berasal dari pinjaman Pemda DKI, yang pengembaliannya dalam bentuk penyerahan seluruh prasarana perkeretaapian yang telah dibangun, kepada Pemda DKI. Dalam rangka percepatan pemanfaatan hasil pembangunan prasarana perkeretaapian:

Page 25: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

III-3

No Regulasi Yang

Mengubang/Penggabung/ Mencabut

Regulasi Yang Disimplikasi Revisi/Pencabutan/

Penggabungan*) Analisis Singkat

Gubernur DKI menugaskan BUMD sebagai penyelenggara;

BUMD yang ditugaskan, dapat melakukan penunjukan langsung untuk pengadaan sarana perkeretaapian;

4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian

Revisi

5 PM 8 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM No. 92 Tahun 2010 tentang Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian

Pencabutan Penyederhanaan proses penerbitan sertifikat awak sarana perkeretaapian

6 PM 9 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM No. 93 Tahun 2010 tentang Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian

Pencabutan Penyederhanaan proses penerbitan awak sarana perkeretaapian

7 PM 16 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM No. 94 Tahun 2010 tentang Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian

Pencabutan Penyederhanaan proses penerbitan awak sarana perkeretaapian

8 PM 17 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM No. 95 Tahun 2010 tentang Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian

Pencabutan Penyederhanaan proses penerbitan awak sarana perkeretaapian

9 PM 4 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM No. 155 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian

Pencabutan Sertifikasi terhadap masinis/ Asisten Masinis di Sarana KA otomatis

10 PM 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api

Pencabutan Penyederhanaan proses penerbitan sertifikat

Sumber: Ditjen Perkeretaapian 2017

Disamping itu, selama tahun 2017, Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah berhasil menerbitkan 14 Peraturan/Keputusan Menteri. Secara rinci capaian penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Page 26: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

III-4

Tabel 3.3 Pelaksanaan Deregulasi/Simplifikasi/Pemangkasan Regulasi Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2017

No Regulasi Capaian Deskripsi Regulasi

2 Turunan Peraturan Pemerintah No. 56/2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana diubah dengan PP No. 61/2017

Bidang Sarana Perkeretaapian

Peraturan Menteri PM Nomor 54 Tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Teknis Identitas Sarana Perkeretaapian

Peraturan Menteri PM Nomor 153 Tahun 2016 tentang Standar Spesifikasi Teknis Lokomotif Sarana Kereta Api

Bidang SDM Perkeretaapian

Peraturan Menteri PM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian

Peraturan Menteri PM Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan KA dan Pengendali Perjalanan KA

Peraturan Menteri PM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian

Peraturan Menteri PM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian

Peraturan Menteri PM Nomor 16 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian

Peraturan Menteri PM Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian

Bidang Tatanan dan Pembinaan Perkeretaapuan serta Kelembagaan

Peraturan Menteri PM Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

2. Turunan dari Peraturan Pemerintah No. 72/2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api sebagaimana diubah dengan PP No. 61/2017

Bidang Lalu Lintas Angkutan

Peraturan Menteri PM Nomor 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang dengan Kereta Api

Pentarifan Angkutan dan Lain-Lain

Peraturan Menteri PM Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian

Keputusan Menteri KP Nomor 159 Tahun 2015 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian Angkutan Perintis

Keputusan Menteri KP Nomor 160 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis

Keputusan Menteri KP Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Menyelenggarakan Angkutan Perintis Kereta Api

Sumber: Ditjen Perkeretaapian 2017

3.1.3 Capaian Kinerja Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan ditujukan untuk mewujudkan struktur organisasi yang terbebas dari tumpang tindih pelaksanaan tugas, fungsi maupun kewenangan di dalam organisasi maupun antar instansi pemerintah, serta terwujudnya organisasi pemerintah yang berorientasi pada hasil atau outcome secara efektif dan efisien dengan penjabaran sebagai berikut: 1. Kebijakan tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2. Kebijakan tentang organisasi dan tata kerja Balai Perkeretaapian.

Page 27: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

III-5

3.1.4 Capaian Kinerja Pengembangan Sumberdaya Manusia Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 1.794 orang yang terdiri dari tahun 2015 sebanyak 603 orang, tahun 2016 sebanyak. 593 orang dan tahun 2017 sebanyak 598.

Tabel 3.4 Komposisi Sumberdaya Manusia Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2015-2017

No Tahun Jumlah SDM (orang)

1 2015 603

2 2016 593

3 2017 598

Jumlah 1.794 Sumber: Ditjen Perkeretaapian 2017

3.2 Realisasi Kinerja Keuangan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2015-2017

Berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan tahun 2015-2019 bidang perkeretaapian,

diperoleh kebutuhan pendanaan untuk setiap penyelenggaraan perkeretaapian untuk tahun

2015-2019 sekitar Rp 233 triliun. Namun dengan keterbatasan pembiayaan APBN, maka

sampai dengan tahun 2017, investasi APBN dalam pembangunan perkeretaapian yang

disediakan total hanya mencapai Rp. 32 triliun atau 30,62% dari total kebutuhan tahun 2015-

2017 atau 13,71% dari total kebutuhan tahun 2015-2019 berdasarkan Renstra. GAP

pembiayaan tahun 2015-2017 sampai mencapai Rp. 72,47 triliun.

Gambar 3.1 Kebutuhan dan Realisasi Pendanaan Tahun 2015-2019

(Sumber: Ditjen Perkeretaapian 2017)

-

10.000.000.000.000

20.000.000.000.000

30.000.000.000.000

40.000.000.000.000

50.000.000.000.000

60.000.000.000.000

70.000.000.000.000

2015 2016 2017 2018 2019

An

ggar

an (

Rp

)

Tahun

RENSTRA

DIPA

Realisasi

Page 28: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

III-6

Tabel 3.5 Kebutuhan dan Realisasi Pendanaan Kegiatan Tahun 2015-2019 TAHUN RENSTRA DIPA REALISASI

2015 18.697.955.926.000 18.697.955.926.000 12.563.760.933.460

2016 39.558.846.384.000 10.407.315.735.000 5.801.339.893.298

2017 46.200.813.641.000 16.022.981.642.000

2018 63.253.294.900.000 *17.296.256.780.000

2019 65.641.932.209.000 *22.485.133.814.000

Total 233.352.843.060.000 84.909.643.897.000 18.365.100.826.758

Catatan: ** TA.2018 & 2019 menggunakan asumsi alokasi DIPA

Sumber: Ditjen Perkeretaapian 2017

3.3 Capaian Pembangunan Jalur Kereta Api Tahun 2015-2017 Target pembangunan jalur kereta api sesuai Renstra sepanjang 3.258 Km’sp merupakan target pembangunan nasional dengan sumber pendanaan yang terdiri atas APBN/D, investasi Swasta/Badan Usaha dan KPBU. Sampai tahun 2017 telah dibangun 388 Km’sp jalur kereta api atau sekitar 11,82% dari total pembangunan jalur kereta api tahun 2015-2019 atau sekitar 29,15% dari total pembangunan jalur kereta api tahun 2015-2017. Masih dibutuhkan 2873 Km’sp jalur kereta api yang belum dibangun sampai tahun 2019.

Gambar 3.2 Capaian Panjang Jalur Kereta Api Tahun 2015-2017 (Sumber: Ditjen Perkeretaapian 2017)

Pembangunan jalur kereta api masuk dalam sasaran pokok RPJMN 2015-2019. Pembangunan jalur kereta api meliputi: Pembangunan jalur KA baru, jalur ganda dan reaktivasi.

2015 2016 2017 2018 2019 Total

RENSTRA 186,9 409,65 724,43 900,33 1036,6 3258

Capaian 179 34 175 388

Review 179 34 175 386,5 765,7 1540,2

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Pan

jan

g J

alu

r K

A (

Km

)

Page 29: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

III-7

Tabel 3.6 Pencapaian Target Pembangunan Perkeretaapian Dalam RPJMN 2015-2019

No. Program/Kegiatan Target 2019 Capaian 2015-2016 Prakiraan 2017-2019 Sisa Target Karakteristik

Target Satuan Volume 2015 2016 Capaian 2015-2016 % 2017 2018 2019 Volume %

A. Pembangunan Transportasi Umum Massal Perkotaan 1 Pengembangan kereta api kota metropolitan

(Batam, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Denpasar, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, dan Makassar);

Kota 10 5 5 5 50 8 8 10 5 50 Akumulatif

2 Pembangunan angkutan massal cepat berbasis rel (MRT Jabodetabek. Jalur Lingkar Layang Jabodetabek. LRT/Monorail/Tram di Surabaya. Bandung dan Palembang)

Kota 4 0 0 0 0,0 0 1 4 4 100 Akumulatif

3 Automatic Train Protection (ATP) pada jaringan kereta api perkotaan

Unit 8 3 0 0 37,5 0 3 2 5 62,5 Pertahun

4 Penyediaan subsidi/PSO untuk penyelenggaraan angkutan umum massal perkotaan

b. Angkutan Massal Berbasis Rel Pnp/thn (juta)

4.929,43 301,63 328,93 630,56 12,8 337,03 1.261,56 1.892,34 4.298,85 87,21 Pertahun

B. Penguatan Konektivitas Nasional Untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan

1 Pembangunan jalur Kereta Api Km 3.258 179 34 213 6,5 175 ** 386,5* 765,7* 3.045 93,5 Pertahun

2 Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) di Sektor Transportasi Perkeretaapian

juta ton CO2 1,127 0,709 3,343 2,026 179 0,693 0,91 1,127 0 0 Pertahun

3 Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi

b. Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api kecelakaan/ 1juta Km perjalanan

0,55 1,15 0,24 0,695 73,6 0,55 0,55 0,55 0,145 26,36 Pertahun

Catatan:

* : Berdasarkan perhitungan ulang Review Renstra Bidang Perkeretaapian

** : Sesuai Alokasi DIPA Ditjen Perkeretaapian TA.2017

Sumber: Ditjen Perkeretaapian 2017

Page 30: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

III-8

3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2015-2016

Pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Ditjen Perkeretaapian setiap tahun dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Berdasarkan LAKIP tahun 2015 dan konsep LAKIP tahun 2016, terangkum evaluasi pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Ditjen Perkeretaapian.

Page 31: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

III-9

Tabel 3.7 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2016

No. Indikator Kinerja Utama Satuan Tahun 2015 Tahun 2016

Target Capaian % Target Capaian %

Sasaran 1 Menurunnya angka kecelakaan transportasi perkeretaapian

1 Ratio kejadian kecelakaan transportasi kereta api kecelakaan/ 1 juta km

0,55 1,15 209 0.55 0.24 44

2 Jumlah pedomanstandar keselamatan Dokumen 1 1 100 0 0 0

3 Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi kereta api Unit 18 18 100 67 19 28

4 Tingkat Ketersediaan ATP Unit 5 3 60 4 0 0

5 Jumlah pengamanan/ penanganan Perlintasan sebidang Lokasi 34 21 62 44 3 7

6 Jumlah Sertifikasi SDM Teknis Perkeretaapian Sertifikat 1710 2502 146 3792 5715 151

Sasaran 2 : Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian

7 Jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api (pelemparan batu) Kejadian 320 338 106 288 34 12

Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi perkeretaapian

8 Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi perkeretaapian (penyempurnaan/revisi) Dokumen 2 2 100 0 0 0

Sasaran 4 : Meningkatnya kinerja Ditjen Perkeretaapian dalam mewujudkan good governance

9 Jumlah penyederhanaan perijinan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Ijin 20 20 100 20 20 100

10 Pelaksanaan IMO Tahun 1 1 100 1 1 100

11 Jumlah penumpang KA PSO Penumpang 373.795.647 345.744.314 92 560.693.471 322.031.775 57

Sasaran 5 : Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor tansportasi perkeretaapian

12 Jumlah emisi gas rumah kaca dari transportasi perkeretaapian yang dapat diturunkan Juta ton CO2e 0,259 0,709 274 0,476 5,008 1052

13 Jumlah prasarana KA yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan lokasi 0 0 0 0 0 0

Sasaran 6 : Mewujudkan peningkatan Kapasitas, Aksesibilitas dan Keterpaduan dalam penyediaan

Sarana dan Prasarana perkeretaapian nasional

14 Terbangunnya jalur kereta api Km’sp 186.99 179.33 96 409,65 33.99 8

15 Jumlah sarana kereta api Unit 9 9 100 24 3 13

16 Terselenggaranya proses KPS dlm penyediaan infrastruktur transportasi perkeretaapian Proyek 0 0 0 1 1 100

Sasaran 7 : Mewujudkan peningkatan Aksesbilitas Publik terhadap layanan transportasi kereta api

17 Jumlah lintasan/ rute angkutan perintis KA Trayek/ Lintas/ Rute

3 3 100 6 6 100

18 Jumlah lintasan/rute angkutan KA perintis menjadi komersial Trayek/ Lintas/

Rute

0 0 0 0 0 0

Sasaran 8 : Meningkatkan peran kereta api dalam penyediaan Angkutan Massal Perkotaan berbasis jalan rel

19 Jumlah wilayah perko-taan yang menerapkan angkutan massal berbasis kereta api

5 5 100 7 5 71

Sumber: Ditjen Perkeretaapian 2017

Page 32: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-1

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI

4.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Sejalan dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan nasional 2015-2019 diarahkan untuk mencapai sasaran utama, yang salah satu sasaran pembangunan sektor unggulan adalah aspek maritim dan kelautan yang memuat upaya membangun konektivitas nasional.

Salah satu program Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dijabarkan kembali kedalam agenda pembangunan nasional, khususnya agenda pembangunan transportasi nasional, diantaranya adalah membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan dan membangun transportasi massal perkotaan.

4.1.1 Isu Strategis 1: Membangun Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan

Infrastruktur penunjang konektivitas nasional baik berupa jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi, perlu diintegrasikan dengan pelayanan sarana intermoda transportasi yang terhubung secara efisien dan efektif, termasuk mendorong pembangunan konektivitas antarwilayah, sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Penyediaan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat gerak ekonomi.

Kebijakan strategis untuk mewujudkan konektivitas nasional adalah:

1. Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda;

2. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global;

3. Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;

4. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi;

5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan;

6. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi;

7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan sumber daya manusia.

Page 33: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-2

4.1.1.1 Mempercepat Pembangunan Sistem Transportasi Multimoda

Ketergantungan terhadap transportasi jalan yang terlalu tinggi mengakibatkan inefisiensi karena alternatif moda kurang tersedia, baik pada kondisi normal maupun ketika terjadi kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan. Selain itu, beban anggaran negara sangat tinggi untuk pemeliharaan jalan. Ketergantungan terhadap moda transportasi jalan harus dikurangi dengan mengembangkan sistem transportasi multimoda. Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan sistem transportasi multimoda dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Pembentukan badan atau regulator yang independen dan netral untuk regulasi, investigasi, keselamatan, dan keamanan angkutan multimoda serta pembinaan terhadap bertumbuh kembangnya Badan Usaha Angkutan Multimoda;

2. Membangun jaringan pelayanan dalam penyusunan rute-rute pelayanan dari berbagai moda transportasi yang membentuk satu kesatuan hubungan dan tidak hanya didominasi oleh salah-satu moda saja, melainkan harus disusun secara terintegrasi dengan prasarana jalan, Darat (Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan), Laut, Udara, Kereta Api, dan koridor ekonomi maupun konsep pengembangan wilayahnya;

3. Membangun jaringan prasarana yang terdiri dari dari simpul dan ruang lalu lintas. Simpul berfungsi sebagai ruang yang dipergunakan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang, serta perpindahan intra dan antar moda. Ruang lalu lintas berfungsi sebagai ruang gerak untuk sarana transportasi, namun khusus untuk ruang lalu lintas transportasi jalan, disamping untuk lalu-lintas sarana transportasi juga memiliki fungsi lain yaitu untuk lalu lintas orang dan hewan;

4. Pembangunan terminal terpadu (terintegrasi) serta pelayanan fasilitas alih moda untuk pelayanan perpindahan penumpang dan barang secara cepat dan nyaman;

5. Pembangunan akses kereta api menuju ke pelabuhan dan bandara internasional, diantaranya pada Bandara Soekarno-Hatta, Minangkabau, Kualanamu, Hang Nadim, Juanda, Kertajati, Kulon Progo, Syamsudin Noor, dan Pelabuhan Kuala Tanjung, Belawan, Panjang, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Teluk Lamong dan Penyeberangan Merak - Bakauheni.

4.1.1.2 Mempercepat Pembangunan Transportasi Yang Mendorong Penguaran Industri Nasional untuk Mendukung Sistem Logistik Nasional dan Penguatan Konektivitas Nasional Dalam Kerangka Mendukung Kerjasama Regional dan Global

Pengembangan pasar dan industri transportasi nasional mempunyai dua aspek, yakni aspek industri jasa konstruksi nasional (termasuk pengembang, konsultan, kontraktor, jasa keuangan, jasa penasehat ahli) dan industri sarana dan alat-alat transportasi serta dengan pengembangan industri perangkat keras yakni alat-alat angkut atau sarana transportasi. Konektivitas nasional terdiri atas 4 (empat) komponen, yaitu Sislognas, Sistranas, pengembangan wilayah (RPJMN dan RTRWN) dan Information Communication Technology (ICT). Keempat komponen tersebut harus diintegrasikan untuk mendukung perpindahan komoditas baik barang, jasa maupun informasi secara efektif dan efisien, melalui integrasi simpul dan jaringan transportasi inter-moda, komunikasi dan informasi serta logistik, serta penguatan konektivitas antara pusat pertumbuhan ekonomi dan industri, dan juga keterhubungan secara internasional terutama

Page 34: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-3

untuk memperlancar arus perdagangan internasional maupun sebagai pintu masuk bagi para wisatawan mancanegara, yang dapat dilakukan melalui strategi:

1. Penempatan transportasi laut sebagai tulang punggung sistem logistik nasional melalui pengembangan 24 pelabuhan strategis untuk mendukung tol laut yang ditunjang dengan fasilitas pelabuhan yang memadai serta membangun short sea shipping/coastal shipping pada jalur logistik nasional yang diintegrasikan dengan moda kereta api dan jalan raya, terutama untuk mengurangi beban (share) angkutan jalan Sumatera-Jawa (Pelabuhan Paciran/Tanjung Perak, Pelabuhan Kendal/Tanjung Emas dan Pelabuhan Marunda/Tanjung Priok di Pulau Jawa serta Pelabuhan Panjang/Sumur di Pulau Sumatera).

2. Pengembangan dan pengendalian jaringan lalu lintas angkutan jalan yang terintegrasi inter, intra dan antar moda dan pengembangan wilayah yang meliputi simpul transportasi jalan, jaringan pelayanan angkutan jalan yang efisien dan mampu mendukung pergerakan penumpang dan barang;

3. Pembangunan sarana dan prasarana serta industri transportasi diantaranya:

a. Peningkatan kapasitas Bandara Soekarno-Hatta untuk melayani 87 juta penumpang per-tahun.

b. Pengembangan pelabuhan hub internasional Kuala Tanjung dan Bitung.

c. Pembangunan jalur kereta api Trans Sumatera, pembangunan kereta api Trans Kalimantan, Sulawesi dan Papua, Pembangunan akses kereta api menuju kawasan ekonomi industri, pelabuhan dan bandara serta peningkatan kapasitas jalur eksisting menjadi jalur ganda di Sumatera dan Jawa terutama di lintas selatan Jawa.

d. Pembangunan fasilitas dry port di Kawasan Pertumbungan Ekonomi yang tinggi (Kendal dan Paciran).

4. Percepatan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan prioritas konektivitas ASEAN dalam kerangka penguatan konektivitas nasional dengan tetap mempertahankan ketahanan dan daya saing perekonomian nasional;

5. Penyediaan armada transportasi nasional melalui pemberdayaan industri transportasi dalam negeri yang meliputi pengembangan pesawat udara (N-219), armada serta industri galangan kapal nasional, lokomotif, kereta penumpang, KRL, serta bus;

6. Pembangunan Jalur Ro-Ro Dumai-Malaka, Ro-Ro Belawan-Penang, dan Ro-Ro Bitung-Sangihe-General Santos, Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung dan pelabuhan Bitung;

7. Menghubungkan seluruh lintas penyeberangan, termasuk jalur lintas Sabuk Utara, Tengah, dan Selatan serta poros penghubung, terutama lintas utama penyeberangan Merak – Bakauheni;

8. Membangun terminal barang angkutan jalan dalam rangka mendukung Sislognas;

9. Membangun/Merevitalisasi terminal penumpang angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pelayanan penumpang angkutan jalan;

10. Penyediaan alat penimbangan kendaraan bermotor (Jembatan Timbang) dalam rangka meningkatkan pengawasan muatan lebih;

Page 35: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-4

11. Meningkatnya jumlah penumpang yang diangkut maskapai penerbangan nasional menjadi 162 juta/penumpang/tahun dengan membangun 15 bandara baru di Kertajati, Letung, Tambelan, Tebelian, Muara Teweh, Samarinda Baru, Maratua, Buntu Kunik, Morowali, Miangas, Siau, Namniwel, Kabir Patar, Werur, Koroy Batu, dan pengembangan dan rehabilitasi Bandara lama tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;

12. Pengembangan 9 bandara untuk pelayanan kargo udara di Kualanamu, Soekarno-Hatta, Juanda, Syamsuddin Noor, Sepinggan, Hassanuddin, Samratulanggi, Frans Kaisepo, Sentani.

4.1.1.3 Menjaga Keseimbangan antara Transportasi yang Berorientasi Nasional dengan Transportasi yang Berorientasi Lokal dan Kewilayahan

Wilayah Indonesia yang cukup luas, letak Indonesia yang cukup strategis, serta kondisi geografis yang cukup unik dibandingkan dengan negara-negara lainnya, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara besar jika dilihat dari sisi luas wilayah dan jumlah penduduk. Sebagai negara kepulauan yang dibatasi lautan, menjadikan pembangunan transportasi di Indonesia adalah suatu tantangan. Tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana menyediakan layanan transportasi yang murah, tepat waktu, dan mampu diakses oleh semua kalangan. Tantangan inilah yang harus dijawab dalam rangka melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan. Kebijakan Utama Konektivitas Nasional dirumuskan untuk menjawab keseimbangan transportasi yang berorientasi nasional, regional, dan lokal, dimana konektivitas ini menghubungkan transportasi nasional, regional, lokal, serta wilayah-wilayah yang memiliki komoditas unggulan di masing-masing pulau. Oleh karena itu, strategi yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan transportasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan infrastruktur transportasi yang lebih terintegrasi melalui pendanaan DAK Bidang Transportasi, seperti infrastruktur yang menjadi kewenangan Provinsi, Kab/Kota meliputi fasilitas perlengkapan jalan yang disesuaikan dengan kinerja jaringan jalan;alat PKB, RASS, media sosialisasi keselamatan dan transportasi perkotaan;

2. Menciptakan pembagian peran moda transportasi yang lebih berimbang dengan mendorong pembangunan perkeretaapian dan transportasi laut yang lebih progresif sehingga secara bertahap terjadi perpindahan moda dari jalan ke moda kereta api serta moda angkutan laut;

3. Membangun dan memperluas jaringan infrastruktur dan sistem pelayanan transportasi nasional untuk memperkecil defisit dan mempersempit kesenjangan transportasi antar wilayah yang meliputi jalan, bandara, kereta api, pelabuhan laut dan penyeberangan, dermaga sungai dan danau, kapal perintis, bus, bus air dan kereta api perintis di wilayah perdalaman, perbatasan, dan pulau terluar;

4. Membuka rute baru, meningkatkan frekuensi pelayanan, optimalisasi, dan integrasi penyelenggaran subsidi angkutan perintis dan Public Service Obligation (PSO) diantara subsidi bus perintis, angkutan laut, sungai, danau, penyeberangan, udara, dan perkeretaapian;

Page 36: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-5

5. Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah-wilayah perbatasan dan wilayah-wilayah terluar;

6. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan bandara melalui pembangunan dan pengembangan bandara terutama yang berada pada pusat kegiatan nasional (ibukota propinsi), pusat kegaitan wilayah dan wilayah yang mempunyai potensi ekonomi dan pariwisata;

7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan angkutan laut melalui pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan terutama pada daerah - daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, rawan bencana dan daerah belum berkembang serta wilayah yang mempunyai potensi ekonomi dan pariwisata;

8. Pembangunan kapal perintis untuk meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan angkutan laut perintis.

4.1.1.4 Membangun Sistem dan Jaringan Transportasi yang Terintegrasi untuk Mendukung Investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan Pusat-Pusat Pertumbuhan lainnya di Wilayah Non-Koridor Ekonomi

Pembangunan infrastruktur diarahkan pada proyek-proyek strategis yang mendukung pengembangan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan strategis lainnya. Untuk mendukung pengembangan kawasan industri, dirumuskan kebijakan antara lain:

1. Pembangunan pelabuhan-pelabuhan strategis, antara lain: Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Pontianak, Bitung, Makassar, Banjarmasin, Kupang, Halmahera, dan pelabuhan lainnya;

2. Pembangunan jalur kereta api antara Manado – Bitung, Sei Mangke –Bandar Tinggi - Kuala Tanjung, Martapura-Baturaja, Tebing Tinggi-Siantar-Prapat (akses danau toba), Rangkasbitung-Labuan, Cibungur-Tanjung rasa, Pasoso – Tanjung Priok, DDT dan Elektrifikasi Manggarai–Bekasi -Cikarang, Lingkar Luar Jabodetabek, dan lainnya;

3. Pengembangan bandara-bandara di sekitar kawasan industri maupun kawasan ekonomi khusus dan kawasan strategis lainnya, antara lain: Bandara Mutiara Palu, Eltari Kupang, Halu Oleo Kendari, Sam Ratulangi Manado, Bandara Syamsuddin Noor-Banjarmasin, dan bandara lainnya.

4.1.1.5 Mengembangkan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Ramah Lingkungan dan Mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan melalui Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Maupun Peningkatan Keselamatan dan Kualitas Kondisi Lingkungan

Kemampuan melakukan mitigasi serta adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan salah satu kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi serta keandalan sistem transportasi. Perencanaan disertai pelaksanaan mitigasi dan adaptasi di sektor transportasi kedepan didasarkan pada pengelolaan potensi dan sumberdaya alam, peningkatan kapasitas individu serta organisasi yang tepat, serta didukung dengan pembangunan infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan dan tahan terhadap dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrim agar

Page 37: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-6

tercipta sistem transportasi yang andal dan berkelanjutan. Strategi sektor transportasi yang andal dan berkelanjutan mendukung konektivitas nasional adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan sarana transportasi yang ramah lingkungan;

2. Pembangunan prasarana transportasi yang tahan terhadap dampak perubahan iklim/cuaca ekstrim;

3. Penyediaan bahan bakar yang berbasis energi baru terbarukan;

4. Peningkatan kapasitas SDM transportasi yang responsif terhadap perubahan iklim/cuaca ekstrim;

5. Peningkatan peralatan transportasi yang responsive terhadap perubahan iklim/cuaca ekstrim.

4.1.1.6 Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi serta Pertolongan dan Penyelamatan Korban Kecelakaan Transportasi

Upaya untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi ditujukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan dalam menuju target zero accident. Di sisi lain, perubahan mental dalam berdisiplin berlalu-lintas, ketaatan terhadap peraturan, serta penguatan terhadap kemampuan kelembagaan untuk pendidikan dan pencegahan maupun pertolongan serta penyelamatan korban kecelakaan transportasi juga diperlukan dalam rangka untuk meningkatan respon terhadap terjadinya kecelakaan transportasi dan upaya pertolongan dan penyelematan jiwa manusia. Khusus untuk transportasi jalan, dalam rangka penanganan keselamatan jalan secara komprehensif pada tahun 2011 telah disusun suatu perencanaan jangka panjang yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada dan bersifat lintas sektoral, yaitu berupa Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035 dan diperkuat melalui Inpres No 4 Tahun 2013 Program Dekade Aksi Keselamatan Tahun 2011-2020. Strategi yang dijalankan untuk menjalankan kebijakan di atas antara lain melalui :

1. Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan, implementasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS), Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan/Daerah Rawan Kecelakaan, sarana bantu navigasi pelayaran maupun perlengkapan navigasi pelayaran dan penerbangan sesuai standar pelayanan minimal dan standar keselamatan transportasi internasional;

2. Meningkatkan kelaikan kendaraan bermotor melalui uji tipe dan uji berkala;

3. Pendidikan dan peningkatan kesadaran penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan sejak usia dini;

4. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) serta Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan baik di tingkat nasional maupun daerah;

5. Peningkatan kualitas dan kuantitas kemampuan SDM dan perlengkapan Search and Rescue (SAR).

Page 38: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-7

4.1.1.7 Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka meningkatkan kuantitas, kualitas, dan layanan transportasi untuk memenuhi mobilitas ekonomi yang menuntut pelayanan cepat, efisien, dan andal. Maka, diperlukan manajemen SDM yang memiliki kompetensi tinggi, meliputi SDM regulator, operator, dan SDM industri yang saat ini masih terbatas. Beberapa strategi yang dilakukan antara lain:

1. Penyempurnaan kelembagaan dan penyiapan regulasi dalam rangka pengembaangan SDM transportasi yang mengantisipasi perkembangan budaya, IPTEK, dan kesiapan produktivitas daya saing secara nasional maupun terkait dengan standar internasional;

2. Peningkatan peran pemerintah dalam rangka pengembangan SDM Transportasi bagi Lembaga pendidikan Swasta;

3. Pembangunan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Diklat;

4. Pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar serta pengembangan metode pembelajaran.

4.1.2 Isu Strategis 2: Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan

Pembangunan perkotaan Indonesia kedepan diarahkan pada peningkatan peran perkotaan sebagai basis pembangunan dan kehidupan yang layak huni, berkeadilan, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, sesuai dengan karakter potensi dan budaya lokal. Arah kebijakan pembangunan perkotaan pada berfokus pada pengembangan kota sebagai suatu kesatuan kawasan/wilayah, yaitu kota sebagai pendorong pertumbuhan nasional dan regional serta kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan penduduk kota. Walaupun demikian, pembangunan perkotaan ke depan akan lebih difokuskan pada pelaksanaan pengendalian pembangunan kota-kota besar dan metropolitan serta percepatan pembangunan kota-kota menengah dan kecil.

Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan transportasi umum massal perkotaan, pembangunan sistem angkutan umum modern yang saling terintegrasi seperti BRT dan MRT diharapkan dapat meningkatkan peran angkutan umum dalam melayani kebutuhan perjalanan penduduk perkotaan serta menciptakan transportasi perkotaan yang praktis, efisien, ramah lingkungan, dan berkeadaban. Arah kebijakan dan strategi yang disusun lima tahun kedepan adalah :

1. Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu;

2. Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan;

3. Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan.

Page 39: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-8

4.1.2.1 Mengembangkan Sistem Angkutan Umum Massal yang Modern dan Maju dengan Orientasi kepada Bus maupun Rel serta Dilengkapi dengan Fasilitas Alih Moda Terpadu

Seluruh sistem transportasi massal memerlukan interchange (tempat berganti kendaraan) dengan elemen-elemen sistem transportasi umum lain, dan integrasi dengan moda-moda sistem transportasi lain seperti mengendarai mobil, berjalan kaki dan bersepeda. Untuk mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu, beberapa strategi yang dilakukan mencakup:

1. Pembangunan angkutan massal cepat berbasis rel antara lain MRT di wilayah Jabodetabek, serta LRT/monorail/Tram di Jabodebek, Surabaya, Bandung, Medan, Batam dan Palembang;

2. Pengembangan kereta perkotaan di 10 kota metropolitan: Batam, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Surabaya, Manado, dan Makassar;

3. Pengembangan BRT di 34 kota besar beserta fasilitas pendukungnya antara lain Medan, Pekanbaru, Batam, Padang, Palembang, Bandung, Jakarta, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Solo, Pontianak, Samarinda, Balikpapan, Makassar, Gorontalo, dan Ambon;

4. Penyediaan dana subsidi/PSO yang terarah untuk penyelenggaraan angkutan umum massal perkotaan.

4.1.2.2 Mengembangkan Manajemen Transportasi Perkotaan yang Berimbang dengan Memperhatikan Interaksi antara Transportasi dan Tata Guna Lahan

Terdapat kecenderungan bahwa berkembangnya suatu kota bersamaan pula dengan berkembangnya masalah transportasi yang terjadi, sehingga masalah ini akan selalu membayangi perkembangan suatu wilayah perkotaan. Beberapa strategi yang dilakukan untuk mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan, antara lain:

1. Peningkatan akses terhadap angkutan umum dengan Pembangunan Berorientasi Angkutan Transit Oriented Demand/TOD dan pengembangan fasilitas Non Motorized;

2. Penyediaan fasilitas pendukung untuk alih moda seperti Park and Ride;

3. Penerapan sistem informasi lalu lintas secara real time, penerapan sistem APILL terkoordinasi (ATCS) dan Virtual Mobility;

4. Penguatan mekanisme implementasi sistem transportasi perkotaan dan penurunan kemacetan transportasi perkotaan melalui Manajemen Permintaan Transportasi dengan pendekatan Push and Pull.

4.1.2.3 Meningkatkan Integrasi Kelembagaan Transportasi Perkotaan

Kelembagaan yang lemah merupakan suatu sumber permasalahan yang menjadi sorotan dalam sistem transportasi perkotaan di Indonesia (World Bank, 2006). Kelembagaan dalam sektor transportasi kurang berfungsi dengan baik karena kurang terorganisir, akibat tumpang tindih, pertentangan kepentingan, serta penegakan hukum yang lemah.

Page 40: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-9

Namun, di beberapa kota di Indonesia, Pemerintah Daerah sebagai regulator secara efektif mulai meningkatkan efektifitas kewenangannya melalui sistem organisasi efektif yang mampu melakukan pengendalian sistem transportasi perkotaannya. Untuk itu, Pemerintah Pusat memiliki tanggung jawab untuk mensinergikan dan mengintegrasikan kelembagaan transportasi perkotaan melalui strategi percepatan pembentukan kelembagaan pengelolaan transportasi perkotaan yang memiliki kewenangan kuat dalam mengintegrasikan dan mengawal dari konsep, strategi, kebijakan, perencanaan, program, implementasi, manajemen, dan pembiayaan sistem transportasi perkotaan di kota-kota megapolitan lainnya.

4.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan

Dalam rangka mewujudkan Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan ditetapkan sasaran dan strategi sebagai berikut:

1. Sasaran Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan, dengan arah kebijakan Mewujudkan Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan, melalui strategi antara lain :

a. Peningkatan konektivitas antar wilayah;

b. Pembangunan jaringan pelayanan yang terintegrasi antarmoda;

c. Penyiapan konsep dan implementasi angkutan laut dari barat ke timur Indonesia.

2. Sasaran meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi, dengan arah kebijakan Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Transportasi, melalui strategi antara lain :

a. Penguatan kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi;

b. Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha di bidang keselamatan transportasi;

c. Pendidikan dan peningkatan kesadaran penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan sejak usia dini;

d. Peningkatan/pembaharuan regulasi terkini sesuai dengan standar keselamatan;

e. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi;

f. Pemenuhan standar keselamatan transportasi berupa perlengkapan keselamatan transportasi jalan dan perkeretaapian maupun perlengkapan navigasi pelayaran dan penerbangan;

g. Peningkatan efektivitas pengendalian, pengaturan dan pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi;

h. Peningkatan keandalan/kelaikan sarana dan prasarana transportasi melalui program pengujian dan sertifikasi sarana, prasarana termasuk fasilitas pendukung lainnya;

Page 41: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-10

i. Peningkatan koordinasi pelaksanaan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) serta Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan baik di tingkat nasional maupun daerah;

j. Koordinasi peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan;

k. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan transportasi;

l. Pemenuhan standar keamanan transportasi berupa perlengkapan keamanan transportasi;

m. Pencegahan terhadap penyusupan barang-barang yang mengancam keamanan penumpang;

n. Peningkatan koordinasi dalam rangka mencegah terjadinya tindakan melawan hukum di sektor transportasi (pencurian, vandalisme, perompakan, pembajakan, teroris, dll).

3. Sasaran Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, dengan arah kebijakan Meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, melalui strategi antara lain :

a. Peningkatan kehandalan sarana dan prasarana transportasi serta penataan jaringan/rute;

b. Penyusunan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi;

c. Implementasi standar pelayanan publik pada sarana dan prasarana transportasi, termasuk penyediaan fasilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus dan fasilitas yang responsif gender;

d. Konsistensi penerapan reward dan punishment terhadap ketepatan pelayanan;

e. Penerapan sistem informasi lalu lintas secara real time, penerapan ATCS dan Virtual Mobility;

f. Penerapan sistem tiket elektonik yang terintegrasi.

4. Sasaran Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi, dengan arah kebijakan Meningkatkan Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi, melalui strategi antara lain :

a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi;

b. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berdasarkan outcomes;

c. Mendorong pembangunan infrastruktur transportasi melalui kerjasama Pemerintah dan badan usaha serta melalui pembiayaan swasta;

d. Penyiapan konsep angkutan umum massal perkotaan yang lebih matang dan komprehensif;

e. Pengembangan BRT;

f. Pembangunan dan pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis rel

g. Penyediaan dana subsidi/ PSO yang terarah untuk penyelenggaraan angkutan umum massal perkotaan

Page 42: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-11

5. Sasaran Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil, dengan arah kebijakan Meningkatkan Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil, melalui strategi antara lain :

a. Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah-wilayah perbatasan dan wilayah-wilayah terluar;

b. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi di wilayah terpencil, pedalaman, perbatasan dan rawan bencana;

c. Penyediaan sarana angkutan keperintisan.

6. Sasaran terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi, dengan arah kebijakan Melaksanakan Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi, melalui strategi antara lain :

a. Pemetaan arah / kebutuhan kerangka regulasi untuk mempercepat pelaksanaan prioritas pembangunan transportasi;

b. Peningkatan koordinasi dengan instansi lainnya terkait penyelesaian peraturan perundang-undangan;

c. Percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai amanah undang-undang bidang transportasi;

d. Percepatan pelaksanaan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi di bidang transportasi;

e. Evaluasi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan yang menghambat percepatan pembangunan transportasi.

7. Sasaran terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi, dengan arah kebijakan Melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Transportasi, melalui strategi antara lain :

a. Menyusun Man Power Planning SDM Transpotasi Bekerjasama dengan Badan Litbang Perhubungan.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang jumlah dan kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia Perhubungan baik sumber daya manusia aparatur maupun non aparatur (masyarakat) yang akan digunakan sebagai data utama dalam penyelenggaraan berbagai program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan guna menyediakan dan mengembangkan sumber daya manusia Perhubungan sesuai dengan kebutuhan.

b. Menyusun Training Needs Analysis (TNA) SDM Transportasi Bekerjasama dengan Badan Litbang Perhubungan.

Diklat transportasi yang selama ini dilaksanakan masih belum sepenuhnya terkoordinasi dengan subsektor khususnya dalam menggali kebutuhan SDM baik kompetensi maupun kuantitas yang dibutuhkan, sehingga penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan masih belum efektif, efesien dan tepat sasaran. Untuk kedepannya BPSDMP mengharapkan program diklat menjadi salah satu komponen utama dalam penentuan man power planning SDM Pererhubungan, untuk itulah dibutuhkan penyusunan Training Needs Analysis.

Page 43: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-12

c. Mengembangkan Kualitas dan Kapasitas Diklat SDM Transportasi.

Dalam upaya pengembangan kapasitas diklat dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana diklat melalui perbaikan, pembangunan, modernisasi dan optimalisasi sarana dan prasarana diklat. Perbaikan dan/atau pembangunan prasarana di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan dapat dilakukan secara sistematis, terencana, terukur dan berkelanjutan, dengan indikator terpenuhinya standar sarana prasarana sesuai konvensi nasional dan internasional.

Strategi pembangunan sarana dan prasarana diklat dilakukan berdasarkan pertimbangan akan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di wilayah NKRI baik untuk diklat transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian. Selain pembangunan kampus baru juga dilakukan pembangunan berupa pengembangan kampus di lingkungan UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan guna meningkatkan kapasitas dalam pencapaian target pemenuhan kebutuhan SDM Transportasi. Untuk menunjang terselenggaranya diklat tersebut, BPSDM Perhubungan melakukan pengadaan, peningkatan dan rehabilitasi sarana diklat seperti alat praktek, simulator dan sarana penunjang lainnya yang berbasis IT khususnya elektronika seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tenaga pengajar dan metode diklat merupakan faktor penting lainnya dalam rangka pengembangan kapasitas diklat SDM Transportasi. Tenaga pengajar di lingkungan BPSDM Perhubungan yang terdiri dari Dosen, Widyaiswara dan Instruktur perlu dilakukan upgrading skill dan kompetensi secara berkala guna mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan isu-isu transportasi dunia sehingga kualitas lulusan yang dihasilkan sesuai dengan harapan dan perkembangan dunia transportasi.

Selain itu, strategi lain perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi informasi di bidang transportasi yaitu :

1) Perbaikan Kurikulum pada sekolah-sekolah dibawah BPSDMP dengan prosentase pendidikan : 70% praktek dan 30% teori;

2) Perbaikan kualitas dosen (pemagangan dan beasiswa S3/S3);

3) Mengubah metode pendidikan dengan mengedepankan system pendidikan e-learning, pemanfaatan teknologi informasi, serta membentuk LSP-1;

4) Peningkatan kerjasama pendidikan antara BPSDMP dengan Universitas dan lembaga lain;

5) Menyelenggarakan Diklat Pemberdayaan Masyarakat.

d. Menata regulasi penyelenggaraan diklat SDM Transportasi

Bentuk, struktur, sistem dan organisasi harus senantiasa menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. Salah satu upaya penunjang untuk mengembangkan SDM Transportasi yaitu Restrukturisasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang disertai dengan penyiapan regulasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan SDM transportasi

Page 44: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-13

e. Meningkatkan tata kelola diklat dan kualitas lulusan.

Badan Pengembangan SDM Perhubungan merupakan suatu organisasi yang bersifat dinamis, sehingga diperlukan upaya yang senantiasa memperhatikan dan menganalisis dinamika lingkungan strategis yang ada, baik isu strategis nasional dan isu strategis internasional.

Salah satu upaya penunjang untuk mengembangkan SDM Transportasi yaitu Restrukturisasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang disertai dengan penyiapan regulasi. Restrukturisasi kelembagaan mencakup peningkatan status lembaga pendidikan serta pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di seluruh UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan, peningkatan Balai Pendidikan dan Pelatihan menjadi Pendidikan Tinggi (Politeknik/Akademi), dan Eselonisasi atau penyempurnaan eselon (peningkatan eselon) untuk beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT), penyempurnaan organisasi Sekolah Tinggi menjadi Institut dan juga harus terbuka terhadap organisasi multimoda transportasi dalam rangka ikut mendukung sistem logistik nasional serta pembentukan unit dalam organisasi yang secara khusus menangani dan mengelola kinerja pegawai BPSDM Perhubungan.

f. Meningkatkan penyerapan lulusan diklat transportasi.

Peningkatan penyerapan lulusan diklat dapat dilakukan dengan melakukan inventarisasi data lulusan diklat transportasi melalui penyusunan database lulusan diklat di lingkungan BPSDM Perhubungan, serta upaya promosi dan sosialisasi secara optimal dalam skala yang lebih luas. Komitmen bersama dan kerjasama dengan stakeholder, baik dalam skala nasional maupun internasional perlu dilakukan sebagai salah satu upaya percepatan penyerapan lulusan diklat transportasi.

8. Sasaran Meningkatnya Kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan, dengan arah kebijakan Meningkatkan Kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan, melalui strategi antara lain :

a. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya peneliti serta tenaga fungsional pendukung;

b. Peningkatan kerjasama penelitian antar lembaga riset dan industri untuk merumuskan kebijakan strategis penyelenggaraan transportasi;

c. Pembangunan balai penelitian dan pengembangan database penelitian serta perpustakaan dan aplikasi program penelitian;

d. Peningkatan sinergitas antara Badan Litbang Perhubungan dengan pengguna jasa penelitian dalam rangka meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian;

e. Penyempurnaan regulasi dan kelembagaan untuk penguatan peran Badan Litbang Perhubungan.

9. Sasaran Meningkatnya kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Kemenhub, dengan arah kebijakan Meningkatkan kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Kemenhub, melalui strategi antara lain :

a. Peningkatan kualitas hasil pengawasan;

b. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Pengawasan.

Page 45: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-14

10. Sasaran tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan profesional, dengan arah kebijakan Menyediakan SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan profesional, melalui strategi antara lain :

a. Memberikan pelatihan kompetensi secara rutin dan berkelanjutan kepada seluruh SDM Kementerian perhubungan;

b. Menerapkan sistem penilaian kinerja yang terukur;

c. Melakukan sistem assessment dan lelang terbuka untuk promosi dan peningkatan karir;

d. Memberlakukan sistem punishment and reward dalam menilai kinerja dan prestasi SDM.

11. Sasaran terwujudnya good governance and clean government di Kemenhub, dengan arah kebijakan Mewujudkan good governance & clean government di Kemenhub, melalui strategi antara lain :

a. Penuntasan agenda reformasi birokrasi melalui penataan kelembagaan (organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia);

b. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja dan keuangan Kementerian Perhubungan secara terintegrasi, terpercaya dan dapat diakses publik;

c. Penyediaan layanan informasi transportasi yang dapat diakses publik secara mudah;

d. Penyederhanaan perijinan sektor transportasi;

e. Penerapan e-government di lingkungan Kementerian Perhubungan;

f. Penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi penerapan kebijakan;

g. Mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal sebagai consultant dan quality assurance.

4.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

4.3.1 Mandat Struktural Penugasan Menteri dalam Revieu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 Sesuai Keputusan Menteri Nomor. KP 873 Tahun 2017

Mandat struktural dari Menteri Perhubungan melalui Reviu Renstra Kemenhub 2015-2019 Sesuai Keputusan Menteri Nomor. KP 873 Tahun 2017 terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama.

Tabel 4.1 Muatan Mandat Penugasan dalam Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019

Muatan Deskripsi

Visi Terwujudnya Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah

Misi 1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi kereta api untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah

2. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi kereta api 3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi kereta api 4. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi kereta api

Page 46: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-15

5. Meningkatkan fungsi regulator dalam perumusan kebijakan dan peran badan usaha dalam mendukung penyelenggaraan perkeretaapian nasional

6. Restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan dan sumber daya manusia

Tujuan 1. Peningkatan konektivitas dan pelayanan jaringan transportasi kereta api 2. Peningkatan pemenuhan standar keselamatan, keamanan, dan kinerja

pengendalian transportasi kereta api 3. Peningkatan kinerja pelayanan transportasi kereta api 4. Peningkatan kapasitas pelayanan transportasi kereta api 5. Peningkatan kualitas regulasi dalam mendukung penyelenggaraan perkeretaapian

nasional 6. Peningkatan peran badan usaha dalam skema pendanaan alternatif pembangunan

perkeretaapian 7. Peningkatan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi

kelembagaan perkeretaapian

Sasaran Program

Sasaran Program (SP) terdiri dari 8 SP yang dijabarkan menggunakan pendekatan metode balanced scorecard (BSC)

Indikator Kinerja Program (IKP)

Dari 24 IKU Kemenhub terdapat: • 8 IKP dan target yang berkaitan dengan tusi teknis Ditjen Perkeretaapian • 10 IKP dan target yang berkaitan dengan tusi administrasi Ditjen Perkeretaapian

Page 47: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-16

Tabel 4.2 Sasaran Strategis Reviu Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019 dan Ukuran Target Tahun 2019 Terkait Direktorat Jenderal Perkeretapian

PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS (SS) INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) UKURAN DAN TARGET TAHUN 2019

(TERKAIT DITJEN PERKERETAAPIAN)

Stakeholder Perspective

Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan*)

Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Kereta Api diukur dengan rasio PKN/ PKW/Simpul Transportasi/KSN yang terhubung oleh jaringan kereta api: • Baseline Th 2014 = 0,18 (20 lokasi) • Target Th 2019 = 0,37 (42 lokasi)

Customer Perspective

Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi*)

Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Nasional

Rasio kecelakaan/1 juta km: • Baseline Th 2014 = 0,65 • Target Th 2019 = 0,55

Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi

Rasio gangguan keamanan/ 1 juta km: • Baseline Th 2014 = 22,9 • Target 2019 = 6,7

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi*)

Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan

Persentase peningkatan pelayanan angkutan massal kereta api perkotaan: • Baseline Th 2014 = 5 kota • Target 2019 = 10 kota (naik 100%)

Persentase Penurunan GRK dari Sektor Transportasi

Diukur secara terintegrasi oleh Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan

Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Sektor Transportasi

Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Sub Sektor Perkeretaapian • Baseline Th 2014 = 60% • Target 2019 = 69%

Kecepatan Rata-Rata Kendaraan Umum Pada Jam Puncak di Wilayah Jabodetabek

Tidak terkait langsung dengan tusi Ditjen KA (hanya diukur untuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek)

Tingkat Penerapan Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi

Diukur oleh Sekretariat Jenderal (Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan)

Page 48: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-17

PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS (SS) INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) UKURAN DAN TARGET TH 2019

(TERKAIT DITJEN PERKERETAAPIAN)

Customer Perspective

Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi*)

Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi

Peningkatan Kapasitas Sarana KA: • Baseline Th 2014 = 294.839.165 tp ddk • Target Th 2019 = 1.920.309.446 tempat duduk atau meningkat

sebesar 64,21%

Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi

Peningkatan Kapasitas Prasarana KA: • Baseline Th 2014 = 5.196 Km’sp • Target Th 2019 = 8.454 Km’sp atau bertambah sebesar 62,7 %

Modal Share (Pangsa Pasar) Angkutan Umum Perkotaan di Wilayah Jabodetabek

Hanya diukur untuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan terluar dan terpencil

Rasio Layanan Transportasi Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil

Tidak terkait langsung dengan tusi Ditjen KA (hanya diukur untuk Ditjen Darat, Laut, dan Udara)

Internal Process Perspective

Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi**)

Persentase Pelaksanaan Deregulasi Peraturan di Lingkungan Kemenhub

Tidak terkait langsung dengan tusi Ditjen KA (diukur oleh Sekretariat Jenderal (Biro Hukum))

Terlaksananya Pengembangan SDM Transportasi

Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi

Tidak terkait langsung dengan tusi Ditjen KA (diukur hanya untuk BPSDM)

Meningkatnya Kualitas Penelitian sesuai Kebutuhan

Persentase Pemanfaatan Penelitian yang Dijadikan Bahan Rekomendasi

Tidak terkait langsung dengan tusi Ditjen KA (diukur hanya untuk Balitbanghub)

Meningkatnya Kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Kemenhub

Tingkat Keberhasilan Pengawasan Perhubungan

Diukur secara terintegrasi oleh Itjen

Page 49: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-18

PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS (SS) INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) UKURAN DAN TARGET TH 2019

(TERKAIT DITJEN PERKERETAAPIAN)

Learn and Growth Perspectives

Tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang Kompeten dan Profesional ***)

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, dan Teknisi Penerbangan yang bersertifikat

Diukur secara terpusat oleh Sekretariat Jenderal (Biro Kepegawaian)

Terwujudnya Good Governance and Clean Government di Kementerian Perhubungan***)

Persentase Indeks Reformasi Birokrasi Diukur secara terpusat oleh Sekretariat Jenderal (Biro Kepegawaian)

Opini BPK atas laporan keuangan Kemenhub

Diukur secara terpusat oleh Sekretariat Jenderal (Biro Keuangan)

Nilai AKIP Kementerian Perhubungan Diukur secara terpusat oleh Sekretariat Jenderal (Biro Perencanaan)

Keterbukaan Informasi Publik Diukur secara terpusat oleh Sekretariat Jenderal (Biro Komunikasi dan Informasi Publik)

Persentase Kehandalan Sistem Informasi Diukur secara terpusat oleh Sekretariat Jenderal (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

Tingkat Maturasi SPIP Diukur secara terpusat oleh Sekretariat Jenderal

Persentase penyerapan Anggaran Kemenhub

Diukur secara terpusat oleh Sekretariat Jenderal (Biro Keuangan)

Keterangan: *) terkait dengan tusi pelaksanaan kebijakan Ditjen Perkeretaapian **) terkait dengan tusi perumusan kebijakan Ditjen Perkeretaapian ***) terkait dengan tusi pelaksanaan administrasi Ditjen Perkeretaapian

Page 50: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-19

4.3.2 Cascading Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian dari Sasaran Kementerian Perhubungan

Cascading tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian dari sasaran Kementerian Perhubungan. Berdasarkan hasil cascading diperoleh Indikator Kinerja Utama (IKU) berkaitan dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Tabel 4.3 Cascading Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Dari Sasaran Kementerian Perhubungan

PERSPECTIVE SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE

SP1 Meningkatnya KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian nasional

IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah

SP2 Terwujudnya PELAYANAN transportasi kereta api yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah

IK2 Modal share angkutan penumpang kereta api

IK3 Modal share angkutan barang kereta api

CUSTOMERS PERSPECTIVE

SP3 Meningkatnya KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi kereta api

IK4 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (rate of accident)

IK5 Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api

IK6 Prosentase peningkatan penerbitan sertifikat perkeretaapian (sarana, prasarana & SDM)

SP4 Meningkatkan KINERJA PELAYANAN sarana dan prasarana transportasi kereta api

IK7 Prosentase capaian on time performance (OTP) transportasi kereta api

IK8 Prosentase wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan

IK9 Prosentase penurunan gas rumah kaca dari subsektor perkeretaapian

SP5 Meningkatnya KAPASITAS sarana dan prasarana transportasi kereta api

IK10 Prosentase peningkatan penyediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis

IK11 Prosentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun

INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE

SP9 Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN dalam penyelenggaraan perkeretaapian

IK12 Prosentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian

SP6 Meningkatnya peran Badan Usaha dalam program pembangunan perkeretaapian dengan skema PENDANAAN ALTERNATIF

IK13 Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan dokumen perencanaan awal program pembangunan yang akan didanai dengan skema pendanaan alternatif

LEARN & GROWTH PERSPECTIVE

SP7 Tersedianya SDM Ditjen Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional

IK14 Rasio peningkatan pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat JFT/Teknis

SP8 Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian

IK15 Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

IK16 Prosentase penyerapan Anggaran Ditjen Perkeretaapian

IK17 Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian

IK18 Tingkat maturasi SPIP Ditjen Perkeretaapian

Page 51: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-20

Gambar 4.1 Penurunan (Cascading) Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan ke Sasaran Program (SP) Ditjen Perkeretaapian

STA

HEO

LDER

S P

ERSP

ECTI

VE

SS.1 HANDAL, BERDAYA SAING, NILAI

TAMBAH, KONEKTIVITAS, PERKOTAAN

CO

STU

MER

P

ERSP

ECTI

VE SS.2

KESELAMATAN DAN

KEAMANAN

SS.3 KINERJA

PELAYANAN

SS.4 KAPASITAS SARPRAS

SS.5 LAYANAN TERPENCIL

TERTINGGAL TERLUAR

INTE

RN

AL

BU

SIN

ESS

PR

OC

ESS

PER

SPEC

TIV

E

SS.6 PERUMUSAN KEBIJAKAN

SS.7 SDM

TRANSPORTASI

SS.8 KUALITAS

PENELITIAN

SS.9 KUALITAS

PENGAWASAN

LEA

RN

& G

RO

WTH

P

ERSP

ECTI

VE

SS.10 SDM

PERHUBUNGAN

SS.11 GOOD & CLEAN GOVERNMENT

INTE

RN

AL

BU

SIN

ESS

PR

OC

ESS

PER

SPEC

TIV

E

SP.6 PERUMUSAN KEBIJAKAN &

REGULASI

SP.7 PERAN REGULATOR,

PENDANAAN ALTERNATIF

LEA

RN

& G

RO

WTH

P

ERSP

ECTI

VE

STA

HEO

LDER

S P

ERSP

ECTI

VE

SP.2 HANDAL, BERDAYA SAING, NILAI

TAMBAH

CO

STU

MER

P

ERSP

ECTI

VE

SP.3 KESELAMATAN

DAN KEAMANAN

SP.4 KINERJA

PELAYANAN

SP.5 KAPASITAS SARPRAS

SP.8 SDM DITJEN KA

SP.9 GOOD & CLEAN GOVERNMENT

SP.1 KONEK-TIVITAS

SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SASARAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Page 52: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-21

Gambar 4.2 Peta Strategis Untuk Review Rencana Strategis (Renstra) Kemenhub Bidang Perkeretaapian Tahun 2017-2019

SP2 TERWUJUDNYA PELAYANAN TRANSPORTASI KERETA API YANG

HANDAL, BERDAYA SAING, DAN MEMBERIKAN NILAI TAMBAH

SP3 MENINGKATNYA KESELAMATAN DAN

KEAMANAN TRANSPORTASI KERETA API

SS4 MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN

SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI KERETA API

SP7 MENINGKATNYA PERAN BADAN USAHA DALAM

PROGRAN PEMBANGUNAN DENGAN SKEMA

PENDANAAN ALTERNATIF

ST

AK

EH

OL

DE

R

S P

ER

SP

EC

TIV

E

CO

ST

UM

ER

PE

RS

PE

CT

IVE

INT

ER

NA

L B

US

SIN

ES

S P

RO

CE

SS

PE

RS

PE

CT

IVE

PERUMUSAN KEBIJAKAN

LE

AR

N&

GR

WO

TH

PE

RS

PE

CT

IVE

PELAKSANAAN KEBIJAKAN

SP8 TERSEDIANYA SDM DITJEN

PERKERETAAPIAN YANG

KOMPETEN DAN PROFESIONAL

SP9 TERWUJUDNYA GOOD

GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN

DITJEN PERKERETAAPIAN

PENGENDALIAN

SP6 TERLAKSANANYA

PERUMUSAN REGULASI DAN

KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN

PERKERETAAPIAN

SP5 MENINGKATNYA KAPASITAS SARANA

DAN PRASARANA TRANSPORTASI

KERETA API

SP1 MENINGKATNYA KONEKTIVITAS JARINGAN

PERKERETAAPIAN NASIONAL

Page 53: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-22

4.3.3 Target Kinerja Reviu Rentra Kemehub Bidang Perkeretaapian 2015-2019

Target kinerja Reviu Rentra Kemehub Bidang Perkeretaapian 2015-2019 sampai dengan tahun 2019 disampaikan sebagai berikut:

4.3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Reviu Rentra Kemehub Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019

Arah Kebijakan dan strategi Strategi Reviu Rentra Kemehub Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019 ditetapkan sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian nasional, dengan arah kebijakan:

a. Peningkatan akses jalur kereta api ke kota-kota utama di Indonesia, melalui strategi antara lain :

i. Pengembangan jaringan jalur kereta api di Pulau Sumatera, Jawa&Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Papua

b. Peningkatan keterpaduan antarmoda transportasi, melalui strategi antara lain :

i. Membangun jalur kereta akses ke bandara dan pelabuhan.

2. Sasaran Terwujudnya PELAYANAN transportasi kereta api yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah, dengan arah kebijakan:

a. Peningkatan daya saing moda kereta api, melalui strategi antara lain :

i. Meningkatkan pangsa muatan angkutan penumpang kereta api;

ii. Meningkatkan pangsa muatan angkutan barang kereta api.

3. Sasaran Meningkatnya KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi kereta api, dengan arah kebijakan:

a. Peningkatan keselamatan dalam pengoperasian perkeretaapian, melalui strategi antara lain :

i. Meningkatkan kinerja pemeliharaan dan operasional prasarana dan sarana perkeretaapian;

ii. Meningkatkan penyediaan regulasi, kebijakan, serta sistem pen dukung keselamatan perkeretaapian.

b. Peningkatan keselamatan dalam pengoperasian perkeretaapian, melalui strategi antara lain :

i. Meningkatkan kinerja audit, inspeksi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi di bidang keselamatan perkeretaapian.

c. Peningkatan jumlah sertifikat pengujian sarana, prasarana dan SDM perkeretaapian, melalui strategi antara lain :

i. Meningkatkan penyediaan regulasi dan fasilitas pendukung kegiatan sertifikasi sarana,prasarana dan SDM perkeretaapian;

ii. Meningkatkan kinerja kegiatan sertifikasi sarana, prasarana dan SDM perkeretaapian.

Page 54: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-23

d. Peningkatan keamanan asset dan operasional kereta api, melalui strategi antara lain :

i. Meningkatkan kinerja pengamanan operasional kereta api;

ii. Meningkatkan kinerja pengawasan terhadap asset perkeretaapian.

4. Sasaran Meningkatkan KINERJA PELAYANAN sarana dan prasarana transportasi kereta, dengan arah kebijakan:

a. Peningkatan kehandalan pengoperasian kereta api, melalui strategi antara lain :

i. Meningkatkan kinerja pengoperasian kereta api;

ii. Meningkatkan ketepatan waktu keberangkatan/ kedatangan kereta api.

b. Penambahan jumlah kota yang menerapkan angkutan massal berbasis jalan rel, melalui strategi antara lain :

i. Membangun jaringan kereta api perkotaan.

c. Peningkatan kontribusi moda kereta api dalam angkutan penumpang perkotaan, melalui strategi antara lain :

i. Meningkatkan penyediaan layanan kereta api perkotaan.

ii. Meningkatkan kapasitas jalur kereta api perkotaan.

d. Peningkatan penurunan gas rumah kaca dari subsekor perkeretaapian, melalui strategi antara lain :

i. Meningkatkan implementasi penggunaan teknologi ramah lingkungan berbasis rel.

5. Sasaran Meningkatnya KAPASITAS sarana dan prasarana transportasi kereta api, dengan arah kebijakan:

a. Peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan angkutan kereta api yang disediakan oleh Pemerintah, melalui strategi antara lain :

i. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan PSO kereta api;

ii. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan KA perintis;

b. Peningkatan kapasitas pada jalur kereta api eksisting, melalui strategi antara lain :

i. Membangun jalur ganda pada lintas eksisting;

ii. Melakukan elektrifikasi pada jalur padat.

c. Pembangunan jalur kereta api baru, melalui strategi antara lain :

i. Membangun jalur kereta api baru.

d. Reaktivitasi jalur kereta api non operasi, melalui strategi antara lain :

i. Melakukan reaktivasi jalur kereta api non-operasi.

6. Sasaran Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN dalam penyelenggaraan perkeretaapian, dengan arah kebijakan:

a. Menguatnya struktur regulasi penyelenggaraan perkeretaapian, melalui strategi antara lain :

i. Meningkatkan penyediaan regulasi di bidang perkeretaapian;

Page 55: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-24

ii. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan regulasi di bidang perkeretaapian.

7. Sasaran Meningkatnya peran Badan Usaha dalam program pembangunan perkeretaapian dengan skema PENDANAAN ALTERNATIF, dengan arah kebijakan:

a. Peningkatan kerjasama maupun inisiasi pembangunan program perkeretaapian dengan skema pendanaan alternative, melalui strategi antara lain:

i. Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan awal (OBC dan FBC) untuk program pembangunan yang akan di danai dengan skema pendanaan alternatif.

ii. Meningkatnya kerjasama pembangunan dengan Pemerintah Daerah maupun badan usaha.

8. Sasaran Tersedianya SDM Ditjen Perkeretaapian yang kompeten dan profesional, dengan arah kebijakan:

a. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jumlah SDM Ditjen Perkeretaapian, melalui strategi antara lain :

i. Meningkatkan jumlah SDM regulator perkeretaapian sesuai kebutuhan.

ii. Meningkatkan kualitas SDM regulator di bidang perkeretaapian.

iii. Meningkatkan kinerja kegiatan sertifikasi SDM perkeretaapian.

iv. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan regulasi dan fasilitas pendukung pelaksanaan sertifikasi SDM perkeretaapian.

9. Sasaran Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di lingkungan Ditjen Perkeretaapian, dengan arah kebijakan:

a. Peningkatan kinerja pengelolaan anggaran di lingkungan Ditjen Perkeretaapian, melalui strategi antara lain :

i. Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran, BMN, dan PNBP di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian.

b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Ditjen Perkeretaapian, melalui strategi antara lain :

i. Peningkatan kemajuan reformasi birokrasi di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian.

c. Tuntasnya agenda pengembangan kelembagaan perkeretaapian, melalui strategi antara lain :

i. Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan internal Ditjen Perkeretaapian;

ii. Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan penyelenggaraan perkeretaapian.

Page 56: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-25

Tabel 4.4 Target Kinerja Review Rentra Kemehub Bidang Perkeretaapian 2015-2019

PERSPECTIVE SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN BASE LINE

TARGET CAPAIAN TAHUNAN

TARGET CAPAIAN S/D 2019 2017 2018 2019

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE

SP1 Meningkatnya KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian nasional

IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah Rasio 0,26 0,28 0,31 0,37 0,37

SP2 Terwujudnya PELAYANAN transportasi kereta api yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah

IK2 Modal share angkutan penumpang kereta api

% total nasional 3,76 4,0 4,5 5 5

IK3 Modal share angkutan barang kereta api

% total nasional 0,18 0,2 0,25 0,3 0,3

CUSTOMERS PERSPECTIVE

SP3 Meningkatnya KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi kereta api

IK4 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (rate of accident)

Kejadian kecelakaan/ 1 juta km tempuh

0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

IK5 Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api

Kejadian gangguan keamanan/ 1 juta km tempuh

13,34 10,70 8,70 6,70 6,70

IK6 Prosentase peningkatan penerbitan sertifikat perkeretaapian (sarana, prasarana & SDM)

% 10 30 40 40 40

SP4 Meningkatkan KINERJA PELAYANAN sarana dan prasarana transportasi kereta api

IK7 Prosentase capaian on time performance (OTP) transportasi kereta api

% 63,72 65 67 69 69

IK8 Prosentase wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan

% 20 20 60 100 100

IK9 Prosentase penurunan gas rumah kaca dari subsektor perkeretaapian

% 0,91 6,04 12,08 14,8 14,8

SP5 Meningkatnya KAPASITAS sarana dan prasarana transportasi kereta api

IK10 Prosentase peningkatan penyediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis

% 12,2 15,53 55,80 64,21 64,21

IK11 Prosentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun

% 4,1 7,47 14,91 29,65 29,65

Page 57: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-26

INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE

SP6 Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN dalam penyelenggaraan perkeretaapian

IK12 Prosentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian

% 0 30 50 80 80

SP7 Meningkatnya peran Badan Usaha dalam program pembangunan perkeretaapian dengan skema PENDANAAN ALTERNATIF

IK13 Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan dokumen perencanaan awal (OBC/FBC) program pembangunan yang akan didanai dengan skema pendanaan alternatif

% 13 13 30 53,3 53,3

LEARN & GROWTH PERSPECTIVE

SP8 Tersedianya SDM Ditjen Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional

IK14 Rasio peningkatan pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat JFT/Teknis

% 10 20 30 45 45

SP9 Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian

IK15 Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Milyar Rp 920 1000 1250 1500 1500

IK16 Prosentase penyerapan Anggaran Ditjen Perkeretaapian

% 60.17 85 85 85 85

IK17 Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian Nilai 85.36 87,5 90 92,5 92,5

IK18 Tingkat maturasi SPIP Ditjen Perkeretaapian

% 0 60 (level 2)

100 (level 3)

100 (level 3)

100 (level 3)

Tabel 4.5 Arah Kebijakan dan Strategi Reviu Renstra Kemehub Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019

SASARAN PROGRAM ARAH KEBIJAKAN STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IMPLEMENTASI

SP1 Meningkatnya KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian nasional

Peningkatan akses jalur kereta api ke kota-kota utama di Indonesia

a. Pengembangan jaringan jalur kereta api di Sumatera, Jawa&Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua

• Penyusunan masterplan jalur kereta api di Sumatera, Jawa&Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua

• Penyambungan jalur kereta api Trans Sumatera • Pengembangan jaringan jalur pada pulau besar baru (Sulawesi,

Kalimantan, dan Papua

Peningkatan keterpaduan antarmoda transportasi

b. Membangun jalur kereta akses ke bandara dan pelabuhan

• Pembangunan akses kereta api ke beberapa pelabuhan dan bandara internasional dan Pelabuhan Penyeberangan Merak

• Pelaksanaan Studi Kelayakan dan Detail Desain Pembangunan Jalur Kereta Api Akses ke Bandara dan Pelabuhan

• Pengadaan material/peralatan untuk Jalur KA Akses Bandara/Pelabuhan

Page 58: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-27

SASARAN PROGRAM ARAH KEBIJAKAN STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IMPLEMENTASI

SP2 Terwujudnya PELAYANAN transportasi kereta api yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah

Peningkatan daya saing moda kereta api perkeretaapian

a. Meningkatkan pangsa muatan angkutan penumpang kereta api

• Peningkatan jumlah lintas pelayanan angkutan penumpang perkotaan dan antar kota hingga mampu meningkatkan pangsa menjadi > 7,5%

• Peningkatan pelaksanaan bimbingan dan koordinasi teknis dalam rangka pengembangan jaringan pelayanan angkutan penumpang

• Peningkatan kinerja penyelenggaraan Angkutan Lebaran , Natal, dan Tahun baru

b. Meningkatkan pangsa muatan angkutan barang kereta api

• Optimalisasi kapasitas lintas jalur Ganda Lintas Utara Jawa dan lintas lainnya hingga dapat meningkatkan jumlah peti kemas terangkut menjadi sekitar 1,5 juta TEUs/th dan pangsa muata barang menjadi 5%

• Peningkatan pelaksanaan bimbingan dan koordinasi teknis dalam rangka pengembangan kapasitas layanan angkutan barang

• Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang intermodality pada stasiun strategis di pelabuhan dan kawasan Industri

SP3 Meningkatnya KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi kereta api

Peningkatan pemenuhan standar keselamatan, keamanan dan kinerja pengendalian transportasi kereta api

a. Meningkatkan kinerja pemeliharaan dan operasional prasarana dan sarana perkeretaapian

• Peningkatan pemenuhan kebutuhan IMO • Pengurangan backlog pemeliharaan prasarana melalui

peningkatan/rehabilitasi jalur kereta api, peningkatan/rehabilitasi jembatan, peningkatan persinyalan dan telekomunikasi, serta perlistrikan dan bangunan operasional

• Pengurangan backlog pemeliharaan sarana kereta api melalui pemeliharaan, pembaruan dan modifikasi sarana

b. Meningkatkan penyediaan regulasi, kebijakan, serta sistem pendukung keselamatan perkeretaapian

• Penyusunan pedoman identfikasi daerah rawan kecelakaan dan rawan bencana

• Penyusunan prosedur tindaklanjut akibat kecelakaan • Pelaksanaan kajian identifikasi rawan kecelakaan kereta api

Peningkatan keselamatan dalam pengoperasian perkeretaapian

a. Meningkatkan kinerja audit, inspeksi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi di bidang keselamatan perkeretaapian

• Peningkatan kegiatan pemeriksaan/inspeksi keselamatan perkeretaapian

• Peningkatan kegiatan audit keselamatan dan safety assessment • Peningkatan pemantauan keselamatan dalam lalu lintas kereta

api • Persiapan dan pelaksanaan sertifikasi, pemeliharaan sertifkasi,

dan resertifikasi ISO manajemen mutu audit dan inspeksi keselamatan

Page 59: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-28

SASARAN PROGRAM ARAH KEBIJAKAN STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IMPLEMENTASI

• Pengadaan peralatan pendukung kegiatan audit dan inspeksi • Peningkatan kegiatan sosialisasi/promosi keselamatan kepada

masyarakat dan instansi terkait • Kerjasama luar negeri di bidang keselamatan perkeretaapian • Peningkatan teknologi dan kemampuan teknis bidang audit dan

keselamatan • Peningkatan kegiatan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi

di bidang keselamatan perkeretaapian • Peningkatan efektivitas penegakan hukum di bidang keselamatan

perkeretaapian

Peningkatan jumlah sertifikat pengujian sarana dan prasarana perkeretaapian

a. Meningkatkan penyediaan regulasi dan fasilitas pendukung kegiatan sertifikasi sarana dan prasarana perkeretaapian

• Peningkatan penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan sertifikasi sarana dan prasarana perkeretaapian

• Peningkatan penyediaan sistem dan prosedur dalam pelaksanaan sertifikasi sarana dan prasarana perkeretaapian

b. Meningkatkan kinerja kegiatan sertifikasi sarana dan prasarana perkeretaapian

• Peningkatan jumlah dan kualitas kegiatan sertifikasi sarana kereta api

• Peningkatan jumlah dan kualitas kegiatan sertifikasi prasarana kereta api

• Peningkatan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi

Peningkatan keamanan asset dan operasional KA

a. Meningkatkan kinerja pengamanan operasional kereta api

• Peningkatan jumlah dan kompetensi petugas keamanan kereta api

• Peningkatan kinerja pengamanan di stasiun • Peningkatan efektivitas kegiatan dan koordinasi pengamanan

operasional kereta api

b. Meningkatkan kinerja pengawasan terhadap asset perkeretaapian

• Peningkatan pengawasan terhadap asset prasarana perkeretaapian

• Peningkatan penyediaan fasilitas pengamanan asset prasarana perkeretaapian

SP4 Meningkatkan KINERJA PELAYANAN sarana dan prasarana transportasi kereta api

Peningkatan kehandalan pengoperasian kereta api

a. Meningkatkan kinerja pengoperasian KA

• Peningkatan kegiatan perencanaan operasi kereta api • Penyusunan dan penetapan GAPEKA • Peningakatan kinerja pemantauan dan evaluasi GAPEKA

Page 60: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-29

SASARAN PROGRAM ARAH KEBIJAKAN STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IMPLEMENTASI

b. Meningkatkan ketepatan waktu keberangkatan/ kedatangan KA

• Peningkatan kinerja operasional layanan di stasiun kereta api • Peningkatan kinerja pemantauan dan pengendalian operasional

lintas KA • Peningkatan penyediaan fasilitas operasi kereta api • Peningkatan kinerja sistem persinyalan dan telekomunikasi kereta

api

Penambahan jumlah kota yang menerapkan angkutan massal berbasis jalan rel

a. Membangun jaringan kereta api perkotaan

• Pembangunan kereta api perkotaan sejumlah kota Metropolitan/Besar, (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Palembang, Manado, Medan, Batam, Padang, dan lain sebagainya

• Pelaksanaan Studi Kelayakan dan Detail Desain Pembangunan Jaringan Kereta Api Perkotaan

• Pengadaan material/peralatan untuk Pembangunan Jaringan KA Perkotaan

Peningkatan kontribusi moda kereta api dalam angkutan penumpang perkotaan

a. Meningkatkan penyediaan layanan kereta api perkotaan

• Peningkatan pengadaan sarana kereta api perkotaan (KRL, KRDI)

• Peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan KA perkotaan

b. Meningkatkan kapasitas jalur kereta api perkotaan

• Peningkatan Jalur ganda/elektrifikasi, pengembangan KA perkotaan, Jalur Layang KA

• Pelaksanaan Studi Kelayakan dan Detail Desain Peningkatan Kapasitas Jalur Kereta Api Perkotaan

• Pengadaan material/peralatan untuk Peningkatan Kapasitas Jalur Kereta Api Perkotaan

Peningkatan penurunan efek gas rumah kaca dari subsekor perkeretaapian

Meningkatkan implementasi penggunaan teknologi ramah lingkungan berbasis rel

• Pembangunan elektrifikasi jalur KA

SP5 Meningkatnya KAPASITAS sarana dan prasarana transportasi kereta api

Peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan angkutan kereta api yang disediakan oleh Pemerintah

a. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan PSO kereta api

• Peningkatan kapasitas angkut pada lintas PSO eksisting • Peningkatan jumlah lintas pelayanan KA PSO • Peningkatan efektivitas perencanaan PSO kereta api • Peningkatan efektivitas monitoring dan evaluasi PSO kereta api

b. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan KA perintis

• Peningkatan kapasitas angkut pada lintas perintis eksisting • Peningkatan jumlah lintas pelayanan KA perintis • Peningkatan efektivitas perencanaan kereta api perintis • Peningkatan efektivitas monitoring dan evaluasi kereta api perintis

Page 61: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-30

SASARAN PROGRAM ARAH KEBIJAKAN STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IMPLEMENTASI

Peningkatan kapasitas pada jalur kereta api eksisting

a. Membangun jalur ganda pada lintas eksisting

• Pembangunan jalur ganda • Pelaksanaan Studi Kelayakan dan Detail Desain Reaktivasi Jalur

KA • Pengadaan material/peralatan untuk Reaktivasi Jalur Kereta Api

b. Melakukan elektrifikasi pada jalur padat

• Pelaksanaan elektrifikasi • Pelaksanaan Studi Kelayakan dan Detail Desain Elektrifikasi Jalur

KA • Pengadaan material/peralatan untuk Elektrifikasi Jalur Kereta Api

Pembangunan jalur kereta api baru c. Membangun jalur kereta api baru • Pembangunan jalur rel kereta api antar kota di lokasi baru, terutama di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi

• Pelaksanaan Studi Kelayakan dan Detail Desain Pembangunan Jalur KA

• Pengadaan material/peralatan untuk Pembangunan Jalur Kereta Api

Reaktivitasi jalur kereta api non operasi

d. Melakukan reaktivasi jalur kereta api non-operasi

• Reaktivasi jalur kereta api non-operasi Pelaksanaan Studi Kelayakan dan Detail Desain Reaktivasi Jalur Kereta Api

• Pengadaan material/peralatan untuk Reaktivasi Jalur Kereta Api

SP6 Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN dalam penyelenggaraan perkeretaapian

Menguatnya struktur regulasi penyelenggaraan perkeretaapian

a. Meningkatkan penyediaan regulasi di bidang perkeretaapian

• Penyusunan kajian kerangka regulasi di bidang perkeretaapian • Peningkatan kajian dan penelaahan regulasi di bidang

perkeretaapian • Peningkatan jumlah peraturan setingkat Menteri dan Dirjen yang

ditetapkan

b. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan regulasi di bidang perkeretaapian

• Peningkatan efektivitas kegiatan sosialisasi/seminar/wrkshop dalam rangka implementasi regulasi di bidang perkeretaapian

• Peningkatan kinerja pengawasan dan bantuan hukum di bidang perkeretaapian

SP7 Meningkatnya peran Badan Usaha dalam program pembangunan perkeretaapian dengan skema PENDANAAN ALTERNATIF

Peningkatan kerjasama maupun inisiasi pembangunan program perkeretaapian dengan skema pendanaan alternatif

a. Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan awal untuk program pembangunan yang akan di danai dengan skema pendanaan alternatif

• Penyusunan kajian pra kelayakan untuk program pembangunan dengan potensi investasi badan usaha;

• Pelaksanaan evaluasi terhadap mekanisme perizinan investasi/penyelenggaraan perkeretaapian oleh pemda dan badan usaha

Page 62: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-31

SASARAN PROGRAM ARAH KEBIJAKAN STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IMPLEMENTASI

b. Meningkatnya kerjasama pembangunan dengan Pemerintah Daerah maupun badan usaha

• Koordinasi dan sosialiasi terkait mekanisme pendanaan pembangunan program perkeretaapian dengan skema pendanaan alternatif

SP8 Tersedianya SDM Ditjen Perkeretaapian yang kompeten dan profesional

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jumlah SDM Ditjen Perkeretaapian

a. Meningkatkan jumlah SDM regulator perkeretaapian sesuai kebutuhan

• Peningkatan rekrutmen SDM regulator (teknis) untuk pelaksanaan sertifikasi, pengawasan, dan pengendalian di bidang perkeretaapian

• Peningkatan kerjasama dengan lembaga sertfikasi di bidang perkeretaapian

b. Meningkatkan kualitas SDM regulator di bidang perkeretaapian

• Peningkatan ketersediaan modul pelatihan SDM regulator perkeretaapian

• Peningkatan kompetensi SDM regulator dan aparatur perkeretaapian melalui pendidikan dan pelatihan

• Pelaksanaan penyegaran/peningkatan tenaga penguji, inspektur, dan auditor

c. Meningkatkan kinerja kegiatan sertifikasi SDM perkeretaapian

• Peningkatan kinerja pelaksanaaan bimbingan teknis dan penyegaran SDM perkeretaapian

• Peningkatan kinerja pelaksanaa, monitoring, dan evaluasi akreditasi badan hukum pendidikan dan pelatihan di bidang SDM perkeretaapian

• Pelaksanaan pengujian kecakapan awak sarana, PPKA, dan penjaga perlintasan

• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi SDM perkeretaapian

• Pelaksanaan lokakarya kesiagaan dan tanggap darurat SDM perkeretaapian

d. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan regulasi dan fasilitas pendukung pelaksanaan sertifikasi SDM perkeretaapian

• Pengkajian pemetaan kompetensi SDM perkeretaapian, khususnya untuk teknoloi maru (monorel, tram, kereta gantung, dsb)

• Kajian kelayakan dan pembangunan fasilitas uji kompetensi SDM perkeretaapian

• Pengadaan tanda pengenal (smart card) kompetensi SDM perkeretaapian

• Pengadaan dan peningkatan peralatan sistem monitoring

Page 63: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-32

SASARAN PROGRAM ARAH KEBIJAKAN STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IMPLEMENTASI

kompetensi SDM perkeretaapian • Pengadaan dan upgrade peralatan dan software simulator

pengujian SDM perkeretaapian

SP9 Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

Peningkatan kinerja pengelolaan anggaran di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

a. Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran, BMN, dan PNBP di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian

• Peningkatan Kinerja Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) di Lingk. Ditjen Perkeretaapian

• Peningkatan Ketepatan Waktu Berita Acara Serah Terima Barang • Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan Penerimaan Bukan Pajak • Peningkatan Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan • Peningkatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

terkait dengan Operasional Satker/UPT

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Ditjen Perkeretaapian

a. Peningkatan kemajuan reformasi birokrasi di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian

• Peningkatan Kinerja Penyusunan Rencana, Program, Kegiatan dan Anggaran Ditjen Perkeretaapian

• Peningkatan kinerja Koordinasi pembangunan melaui kegiatan Sosialisasi/Seminar/Workshop/ Lokakarya dan Rapat/Rakor/Rakornis/Radin/Raker

• Peningkatan efektivitas pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja

• Peningkatan kualitas AKIP melalui peningkatan kualitas Dokumen Perencanaan, Laporan Hasil Kegiatan/Kinerja, dan Pengumpulan dan Pengolahan Data Perkeretaapian

Tuntasnya agenda pengembangan kelembagaan perkeretaapian

b. Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan internal Ditjen Perkeretaapian

• Pelaksanaan kajian, desain, serta pengembangan UPT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian

• Peningkatan kinerja humas dan kerjasama luar negeri • Peningkatan kinerja pembinaan dan pengembangan organisasi

Page 64: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-33

4.4 Kerangka Regulasi Bidang Perkeretaapian

4.4.1 Kebijakan Deregulasi

Dari sisi regulasi, Kementerian Perhubungan telah memiliki berbagai dasar hukum pembangunan dan pengelolaan sektor transportasi, yang ditandai dengan terbitnya paket Undang-Undang sektor transportasi beserta peraturan pelaksanaannya yang telah mengamanatkan perubahan pola kelembagaan penyelenggaraan transportasi yang pada intinya pemisahan antara peran regulator dan operator.

Pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi jilid I yang diumumkan oleh Presiden pada penghujung tahun 2015 salah satunya memfokuskan pada pembenahan regulasi atau dikenal dengan istilah deregulasi, yaitu perombakan dan penyederhanaan peraturan dengan tujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan daya saing Indonesia dalam perekonomian global. Deregulasi diwujudkan dengan merasionalisasi peraturan yaitu penghilangan peraturan yang tumpang tindih, keselarasan antar satu peraturan dengan peraturan yang lain, serta penyederhanaan peraturan terutama yang terkait dengan perizinan dalam rangka membangun iklim kemudahan berinvestasi. Kementerian Perhubungan menjadi salah satu kementerian yang mengemban amanat untuk melakukan deregulasi khususnya di bidang transportasi.

Salah satu alasan pemerintah meluncurkan paket deregulasi adalah untuk meningkatkan daya saing industri termasuk industri di sektor transportasi, mengingat bahwa industri memiliki peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan deregulasi diharapkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan lebih mempermudah dan menyederhanakan serta memberikan kepastian bagi industri untuk pengembangan kegiatan usahanya. Di samping itu, pemerintah juga ingin meminimalisir dan menghilangkan kendala birokrasi terhadap dunia usaha.

Adapun Tujuan Kebijakan Deregulasi ini diarahkan untuk:

1. Memulihkan dan meningkatkan kegiatan industri/ utilisasi kapasitas industri, dan menghilangkan distorsi industri yang membebani konsumen, dengan melepas tambahan beban regulasi dan birokrasi bagi industri;

2. Mempercepat penyelesaian gap daya saing industri;

3. Menciptakan inisiatif baru (seperti: fasilitas perpajakan untuk mendorong sektor angkutan, trade financing, financial inclusion, inland FTA, logistics centre), sehingga industri nasional mampu bertahan di pasar domestik dan berekspansi ke pasar ekspor.

Deregulasi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Merasionalisasi peraturan dengan menghilangkan duplikasi/ redundansi/ irrelevant regulations;

2. Melakukan keselarasan antar peraturan;

3. Melakukan konsistensi peraturan.

Deregulasi di lingkungan Kementerian Perhubungan meliputi simplifikasi atau penyederhanaan peraturan, penghilangan tumpang tindih peraturan, dan penyelarasan antar peraturan satu dengan peraturan yang lain. Proses deregulasi dilakukan dengan memperbaiki beberapa peraturan seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan, sebagai upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar mendapatkan layanan yang lebih baik

Page 65: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-34

antara lain dengan memberi kemudahan dalam perizinan, memudahkan persyaratan seminimal mungkin tetapi efektif, atau memberikan jangka waktu berlaku perizinan yang lebih panjang.

Dalam periode tahun 2015 sampai dengan 2017 Kementerian Perhubungan telah melakukan deregulasi sejumlah 32 (tiga puluh dua) peraturan baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri Perhubungan. Adapun bentuk deregulasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menstimulasi/merangsang minat investor untuk berinvestasi dengan membuka kemungkinan penunjukan langsung/penugasan Konsesi kepada BUP dengan syarat tertentu;

2. Penyederhanaan persyaratan kepemilikan modal usaha dalam berbagai bidang penyelenggaraan dan pengusahaan transportasi, keagenan, bongkar muat, dan lain sebagainya;

3. Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu bidang perhubungan dengan tujuan untuk memangkas birokrasi dan mempermudah proses pengurusan perizinan usaha;

4. Penyelenggaraan pelayanana perizinan online untuk memudahkan dan mengefisienkan proses perizinan;

5. Pemangkasan tahapan dan waktu proses pengurusan perizinan;

6. Pendelegasian kewenangan pemberian izin usaha dari Menteri Perhubungan kepada pejabat di bawahnya atau kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

7. Menstimulasi percepatan proses logistik/penurunan angka dweilling time.

4.4.2 Isu Regulasi Bidang Perkeretaapian

Pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2017, dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2017, telah menerbitkan 70 (tujuh puluh) Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri sebagai turunannya, masing-masing:

a. Bidang Prasarana Perkeretaapian : 11 regulasi;

b. Bidang Sarana Perkeretaapian : 15 regulasi;

c. Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api : 23 regulasi;

d. Bidang SDM Perkeretaapian : 14 regulasi;

e. Bidang Tatanan Dan Pembinaan Perkeretaapian : 4 regulasi; dan

f. Bidang Kelembagaan Ditjen Perkeretaapian : 4 regulasi. Isu-Isu regulasi bidang perkeretaapian antara lain:

a. Isu Strategis Terkait Kereta Api Cepat

Yang menjadi Isu cukup penting di bidang perkeretaapian nasional saat ini adalah rencana pembangunan kereta cepat. Peletakan batu pertama pembangunan kereta api cepat sudah dilakukan oleh presiden RI pada tahun 2016 dan direncanakan akan beroperasi pada tahun 2019. Rencananya kereta api cepat tersebut akan dioperasikan dari stasiun awal di Halim Perdana Kusuma Jakarta sampai Stasiun Tegal Luar di kota Bandung.

Page 66: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-35

b. Isu Strategis Terkait Kereta Api Ringan (LRT)

Pembangungan LRT ini juga sudah mendesak terutama untuk kota-kota besar di Indonesia. LRT ini merupakan angkutan massal kapasitas sedang yang cocok untuk angkutan perkotaan karena biaya-biayanya relatif lebih murah dibanding membangun Subway atau MRT. Saat ini LRT sedang dalam tahap pembangunan baik di perkotaan Palembang dan maupun Jabodetabek, setidaknya ada tiga persoalan saat ini yaitu masalah pembiayaan, pembebasan lahan dan jangka waktu pengerjaannya.

c. Isu Strategis Terkait Trem

Saat ini kota Surabaya sudah merencanakan membangun kereta api trem, di mana pertimbangan Walikota Surabaya membangun trem karena biaya pembangunannya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan pembangunan LRT dan MRT serta mengoptimalkan aset yang ada. Hingga sampai dengan saat ini Peraturan Menteri (PM) mengenai standar teknis jenis kereta api trem dan regulasi pendukungnya belum diterbitkan (masih dalam tahap penyusunan)

d. Isu Strategis Terkait Perlintasan Sebidang

Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian bahwa jalur kereta api tidak boleh sebidang dengan jalan. Namun pada kenyataanya masih banyak ditemukan perlintasan sebidang baik diluar kota maupun di dalam kota. Hal tersebut menyebabkan kemacetan (terutama didalam kota) maupun kecelakaan yang memakan korban jiwa dan materi. Permasalahan lainnya mengenai pemeliharaan jalan pada perlintasan sebidang ada 2 (dua) pandangan yang berbeda. Operator KA (PT. KAI) menganggap perbaikan jalan tersebut merupakan kewenangan Kementeraian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA).

e. Isu Strategis Terkait Pemisahaan Penyelenggaraan

Guna meningkatkan partisipasi masyarakat dan pihak swasta sebagai investor dibidang perkeretaapian serta alasan keterbatasan kemampuan pendanaan dari pemerintah, maka dilakukan perubahan bidang perkeretaapian dengan UU No. 23 Tahun 2007 yang menetapkan 3 pilar perubahan yang prinsip, yaitu: (i) pengalihan dari prinsip monopoli menjadi multi operator dalam usaha penyelenggaraan perkeretaapian; (ii) agar dapat dipisahkannya penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, dan/ atau BUMS; (iii) meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan penyelenggaraan perkeretaapian sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

Pemisahaan penyelenggaraan prasarana dan sarana akan mendukung otonomi daerah, dengan dilibatkannya Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam perencanaan, perancangan, pembinaan dan pengawasan, maupun pelaksanaan Sistem Perkeretaapian Nasional.

f. Isu Strategis Terkait Lingkungan

Permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya adalah masalah lingkungan keluhan dari Pemerintah Daerah (Pemda) tentang lingkungan yang disebabkan oleh operasional kereta api angkutan batubara yang menyebabkan polusi udara disekitar stasiun kereta api telah melewati ambang batas dan menurut keterangan sudah banyak warga sekitarnya yang mengalami terserang ISPA dan demikian juga halnya dengan pemukiman masyarakat yang langsung dekat berada di sisi relsehingga diperlukan peraturan yang mengatur tentang hal tersebut.

Page 67: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-36

g. Isu Strategis Terkait Peranan Pemerintah Daerah

Untuk menunjang pengembangan perkeretaapian di Indonesia diperlukan peningkatan peranan Pemerintah Daerah (Pemda) di bidang perkeretaapian, selama ini peranan Pemda di bidang perkeretaapian masih sangat kurang, padahal semua jalur kereta api yang ada adalah melalui wilayah atau daerah pada pemerintah daerah yang terkait, terdapat kesan bahwa Pemda masih kurang banyak dilibatkan dalam kebijakan penentuan jalur perkeretaapian nasional yang melintasi batas wilayahnya, kemudian juga terutama dalam hal untuk melakukan investasi membangun jalur kereta api atau mengaktifkan jalur nasional yang sudah tidak beroperasi lagi di daerahnya

Sosialisasi terkait regulasi perkeretaapian di daerah umumnya masih sangat kurang, terutama dikalangan pegawai dinas terkait, dan ini terbukti dari sejumlah peraturan perundangan yang ada mengenai perkeretaapian, pegawai di daerah hanya mengetahui sebatas UU perkeretaapian dan peraturan pemerintah (PP) saja.

h. Isu Strategis Terkait Kelembagaan Perkeretaapian

Balai Teknik Perkeretaapian secara fungsi merupakan representasi Ditjen Perkeretaapian yang menjalankan sebagian fungsi teknis Ditjen Perkeretaapian. Dengan tugas dan tanggung jawab yang strategis tersebut maka Balai Teknik Perkeretaapian perlu lebih diperkuat dengan kuantitas dan kualitas SDM yang sesuai dan proporsional.

4.4.3 Potensi Permasalahan dan Kebutuhan Regulasi Bidang Perkeretaapian

Fungsi regulasi untuk perubahan, stabilisasi dan fasilitasi sebagaimana kerangka kebutuhan penguatan regulasi Renstra Kemenhub Bidang Perkeretaapian Tahun 2015-2019, belum semuanya memenuhi apa yang menjadi mandat dari UU 23/2207 tentang Perkeretaapian pada periode yang diterapkan, guna menjadi prioritas kebutuhan penguatan regulasi perkeretaapian.

Sosialisasi regulasi perkeretaapian yang dilaksanakan masih sangat kurang, dari hasil survey lapangan pada beberapa lintas sektoral di daerah, terutama pada Dinas-Dinas Perhubungan di daerah hanya mengetahui terhadap regulasi UU 23/2007, PP 56/2009, dan PP 72/2009, sementara untuk turunan dari PP tersebut, belum mengetahui. Hal Ini tercermin dari belum semua Pemda menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Daerah.

Kebijakan penggunaan dan pengembangan angkutan massal menjadi sorotan perhatian utama mengingat pelayanan angkutan massal tersebut merupakan pilihan yang cocok untuk kondisi Indonesia baik untuk angkutan penumpang dan barang dan untuk itu sesuai dengan keunggulan kriterianya maka Perkeretaapian sudah harus menjadi pilihan prioritas utama untuk mengurangi tingkat kemacetan jalan, polusi udara/suara dapat ditekan dan kualitas transportasi meningkat.

Pada rencana tahunan tiap daerah belum menempatkan angkutan kereta api menjadi prioritas, hal ini mungkin karena belum tersosialisasikannya Sistem Transportasi Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 tahun 1997 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 tahun 2005 yang seharusnya menjadi dasar fundamental dalam pengembangan transportasi di Indonesia dan telah menempatkan peran perkeretaapian menjadi prioritas dalam pengembangannya, namun belum bisa menjadi komitmen nasional dalam pelaksanaannya, karena masih nyata pengembangan perkeretaapian dalam program transportasi belum menjadi prioritas hingga saat ini.

Page 68: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-37

Secara hierarki yuridis kedudukan Sistranas yang telah ditetapkan sebagai kebijakan dalam pengembangan transportasi nasional melalui Peraturan Menteri Perhubungan dalam pelaksanaannya mengalami hambatan sebab tidak mengikat sektor lain dalam implementasinya, sehingga oleh karenanya diperlukan upaya hukum meningkatkan kedudukannya untuk bisa mengikat seluruh pemangku kepentingan terkait dengan transportasi dan menjadi kesepakatan atau komitmen nasional. Sesuai dengan struktur organisasi pemerintahan tugas perencanaan transportasi hendaknya harus diambil alih dan diputuskan menjadi kebijakan nasional dan dikoordinir oleh Bappenas yang dapat dan mampu mempengaruhi kebijakan pembangunan pusat dan daerah secara menyeluruh .

Dukungan anggaran untuk pengembangan perkeretaapian harus ditingkatkan, perkeretaapian merupakan kegiatan yang pada awalnya pembangunan dan pengembangan perkeretaapian memerlukan pendanaan yang sangat besar tetapi dalam kurun waktu lama sangat efisien dan efektif dalam mengangkut penumpang dan barang secara massal dan jarak jauh serta keunggulan lainnya. Bila pendanaan saat ini terbesar untuk sektor jalan maka sistem angkutan massal kereta api sulit dikembangkan lebih lanjut yang akan berakibat timbulnya permasalahan transportasi yang sangat besar seperti apa yang telah terjadi di Jabodetabek dan beberapa kota besar lainnya.

Pengaturan terhadap peranan pemangku kepentingan perkeretaapian terutama tingkat daerah harus segera ditindak lanjuti mengingat luasnya dan banyaknya pulau-pulau lain yang memerlukan moda angkutan kereta api seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua, bali dan koneksi jaringan KA di Sumatera. Urutan pembangunan dan pengembangan perkeretaapian diberbagai daerah sangat tergantung kebijakan pusat dan daerah serta kesiapan daerah untuk menyiapkan RTRW yang rinci terhadap perkeretaapian serta memerlukan kriteria daerah yang akan dikembangkan dengan kereta api dikaitkan dengan rencana pengembangan moda transportasi lain untuk menciptakan pengembangan dan pembangunan transportasi yang terpadi serta efektif dan efisien.

Tabel 4.6 Matrik Kebutuhan Regulasi Bidang Perkeretaapian No Potensi Permasalahan Kebutuhan Regulasi Regulasi Bidang

1 Perubahan dari monopoli kereta api kepada multi operator

(i) Penyelenggaraan prasarana milik pemerintah; dan

(ii) Pedoman kerjasama dalam skema perkeretaapian multioperator.

Tatanan, Pembinaan Perkeretaapian Dan SDM

2 Perubahan dari ketergantungan kepada kemandirian dalam investasi dan teknologi perkeretaapian

(i) Roadmap penguasaan teknologi sarana dan prasarana perkeretaapian nasional;

(ii) Kebijakan pemberdayaan Industri Perkeretaapian Nasional

Prasarana Sarana Perkeretaapian, Dan SDM

3 Perkembangan teknologi transportasi perkeretaapian merupakan mandat dari UU/23/2007 standarisasi teknis sarana dan prasarana perkeretaapian perlu regulasi standar teknis sarana dan prasarana perkeretaapian

(i) Kereta api kecepatan tinggi; (ii) Kereta api motor induksi linear; (iii) Kereta api gerak udara; (iv) Kereta api levitasi magnetik; (v) Kereta api trem dan (vi) Kereta gantung

Prasarana Dan Sarana Perkeretaapian

4 Standarisasi sistem dan prosedur penyelenggaraan perkeretaapian pembangunan, pengadaan, pengoperasian,

(i) Penyelenggaraan perkeretaapian provinsi, kabupaten dan kota/swasta;

(ii) Pengusahaan aset non operasional perkeretaapian

Tatanan, Pembinaan, Prasarana, Sarana, Lalu Lintas Dan Angkutan, serta SDM

Page 69: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-38

No Potensi Permasalahan Kebutuhan Regulasi Regulasi Bidang

perawatan dan investasi pengusahaan kereta api baik kepada pemerintah daerah maupun kepada swasta/ operator lainnya

(iii) Mekanisme pemberian subsidi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengoperasian perkeretaapian daerah;

(iv) Pedoman untuk pinjaman pemerintah dalam proyek KPS perkeretaapian;

(v) Kebijakan fasilitasi dalam pengadaan sarana dan prasarana perkeretaapian;

(vi) Pedoman dan mekanisme penanganan perlintasan sebidang dengan pemda;

(vii) Pedoman dan mekanisme penanganan PLH perkeretaapian lintas sektoral;

(viii) Tanggungjawab dan komitmen pemerintah daerah terhadap kebijakan lingkungan dan optimalisasi angkutan barang dengan kereta api, dan

(ix) Tanggungjawab operator terhadap kebijakan lingkungan terhadap pemerin-tah daerah masyarakat yang dirugikan.

5 Fasiltasi kepada setiap lapisan masyarakat, secara fisik, ekonomi dan sosial. Implementasi SPM

(i) Standar teknik fasilitas bagi pengguna kereta api berkebutuhan khusus; dan

(ii) Pengadaan sarana kereta api kelas ekonomi oleh pemerintah

Sarana Perkeretaapian

4.4.4 Strategi Peningkatan Regulasi

Guna meningkatan pelayanan terhadap regulasi bidang perkeretaapian terkait peraturan mengenai perkeretaapian harus dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

a. Bidang Prasarana Perkeretaapian

1) Dalam mengatur standar dan persyaratan teknis prasarana perkeretaapian wewenang regulasi ditetapkan pada tingkat Menteri (diterbitkan oleh regulator perkeretaapian), untuk pengaturan spesifikasi teknis prasarana perkeretaapian diserahkan pada operator perkeretaapian atau industry manufaktur perkeretaapian;

2) Melakukan kajian dan evaluasi secara periodik terhadap peraturan-peraturan standar teknik dan persyaratan teknis prasarana perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi prasarana perkeretaapian;

3) Segera dibuat regulasi prasarana perkeretaapian berteknologi maju dan disesuaikan dengan jenis-jenis kereta api sesuai Pasal 4 Undang-Undang No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;

4) Segera menyelesaikan dan menuntaskan masalah penanganan perlintasan sebidang jalan kereta api dengan jalan, antara penyelenggara kereta api dengan pemerintah daerah;

5) Segara membuat regulasi terhadap SOP penanganan kecelakaan kereta api, antara penyelenggaran kereta api dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Page 70: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-39

b. Bidang Sarana Perkeretaapian

1) Dalam mengatur standar dan persyaratan teknis sarana perkeretaapian wewenang regulasi ditetapkan pada tingkat Menteri (diterbitkan oleh regulator perkeretaapian), untuk pengaturan spesifikasi teknis sarana perkeretaapian diserahkan pada operator perkeretaapian atau pabrikan;

2) Melakukan kajian dan evaluasi secara periodik terhadap peraturan-peraturan standar teknik dan persyaratan teknis sarana perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi sarana perkeretaapian;

3) Segera dibuat regulasi sarana perkeretaapi berteknologi maju dan disesuaikan dengan jenis-jenis kereta api sesuai Pasal 4 Undang-Undang No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

c. Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api

1) Diperlukan dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik (PSO/Public Service Obligation) dan layanan angkutan perintis sesuai kebutuhan;

2) Sosialisasi pelaksanaan dan penerapan kebijakan KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) dan membuat penyederhanaan regulasi tentang investasi KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha);

3) Perlu kajian untuk dukungan lintas sektoral, terutama pemerintah daerah/swata dalam hal kebijakan angkutan barang di daerah untuk mengunakan moda kereta api sebagai angkutan yang lebih efisien dan efektif;

4) Segera mengsosialisasikan kebijakan Sistranas (Sistem Transportasi Nasional) yang memberikan dukungan penuh terhadap peranan perkeretaapian dalam sistem perangkutan nasional, termasuk melakukan kajian dan evaluasi terhadap struktur biaya angkutan kereta api dengan melibat pemangku kepentingan.

d. Bidang SDM Perkeretaapian

1) Regulasi Diklat SDM Perkeretaapian harus bersifat professional dan berjangka waktu lebih singkat, dilakukan oleh lembaga yang bersifat independen dan telah diakreditasi oleh regulator;

2) Segara melakukan kajian dan evaluasi terhadap kurikulum Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian untuk lebih meningkatkan kinerja dan komptensi SDM Perkeretaapian.

e. Bidang Tatanan, Pembinaan Dan Kelembagaan

1) Koordinasi antar lembaga lintas sektoral perlu untuk lebih ditingkatkan, melalui kewenangan di daerah, dalam hal ini adalah Balai Teknik Perkeretaapian (BTP), termasuk kapasitas SDM BTP;

2) Perlu dikaji terlebih dahulu terkait kebutuhan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Administrasi Terminal Peti Kemas di bawah Ditjen Perkeretaapian

Page 71: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-40

4.4.5 Tahapan Peningkatan Regulasi

Yang menjadi penentuan dalam pentahapan peningkatan pelayanan regulasi bidang perkeretaapian sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, adalah berdasarkan kebutuhan regulasi, pentahapan (periode waktu), pelayanan regulasi berdasarkan sifat dan skala prioritas peningkatan pelayanannya.

Page 72: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-41

Tabel 4.7 Matrik Rencana Pentahapan Peningkatan Pelayanan Regulasi Bidang Perkeretaapian Berdasarkan Sifat Dan Skala Prioritas

No Regulasi Bidang Kebutuhan Produk Regulasi Amanah Regulasi

Pelayanan Regulasi Periode Tahapan Sifat

Skala Prioritas

I Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Standar Teknis Kereta Api Cepat (HST) UU 23/2017 Pengembangan / Pembangunan I (pertama) 2018

Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Standar Teknis Trem UU 23/2017 Pengembangan / Pembangunan I (pertama) 2018

Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Standar Teknis Kereta Api Kereta Gantung UU 23/2017 Pengembangan / Pembangunan I (pertama) 2018

Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Standar Teknis Kereta Api Kereta Gerak Udara UU 23/2017 Pengembangan / Pembangunan I (pertama) 2018

Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Standar Teknis Kereta Api i Motor Induksi Linear UU 23/2017 Pengembangan / Pembangunan I (pertama) 2018

Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Standar Teknis Kereta Api untuk: Kereta Api Levitasi Magnetik

UU 23/2017 Pengembangan / Pembangunan I (pertama) 2018

II Prasarana Perkeretaapian Penetapan Rumaja, Rumija, Ruwasja PP 56/2009 jo (PP 6/2017) Ps 56, 60 dan 64

Pengembangan / Pembangunan II (ke-dua) 2019

Prasarana Perkeretaapian Tata Cara Penentuan Kelas Jalur Kereta Api, Jaringan Jalur Kereta Api Umum dan Jalur Kereta Api Khusus

PP56/2009 jo (PP 6/2017) Pasal 73

Pengembangan / Pembangunan II (ke-dua) 2019

Prasarana Perkeretaapian Persyaratan Komponen, Persyaratan Teknis dan Kelaikan Operasi Prasarana Perkeretaaapian

PP 56/2009 jo PP 6/2017) Pasal 140

Pengembangan / Pembangunan II (ke-dua) 2019

Prasarana Perkeretaapian Tata Cara Permohonan dan Pemberian Akreditasi Badan Hukum dan Lembaga Pengujian Prasarana

PP 56/2009 jo PP 6/2017) Pasal 162

Pengembangan / Pembangunan II (ke-dua) 2019

Pasarana Perkeretaapian Tata Cara Pemeriksaan dan Pengawasan Prasarana PP56/2009 jo PP 6/2017 Pasal 170

Pengembangan / Pembangunan II (ke-dua) 2019

III Sarana Perkeretaapian Penyelenggaraan Pengujian, Tata Cara Permohonan dan Pemberian Akreditasi Badan Hukum/Lembaga Pengujian, Tempat Pengujian Sarana Perkeretaapian serta Tata Cara Pengujian

PP56/2009 (PP 6/2017) Ps 214

Pengembangan / Pembangunan II (ke-dua) 2019

Sarana Perkeretaapian Tata Cara Penerbitan Sertifikat Uji Pertama, Sertifikat Uji Berkala, Tanda Lulus Uji, Masa Berlaku Sertifikat Uji dan Tata Cara Verifikasi Sertifikat Sarana Perkereta-apian yang dikeluarkan Badan Hukum/Lembaga

PP 56/2009 jo PP 6/2017) Pasal 220

Pengembangan / Pembangunan II (ke-dua) 2019

Sarana Perkeretaapian Jenis Peralatan, Standar, Tata Cara Pengujian/ Pemeriksaan Dan Tempat Pengujian Untuk Setiap Jenis Sarana Perkeretaapian

PP56/2009 jo PP 6/2017) Pasal 228

Pengembangan / Pembangunan II (ke-dua) 2019

Sarana Perkeretaapian Jenis Peralatan, Standar, Tata Cara Perawatan Dan Tempat Perawatan Dari Setiap Jenis Sarana Perkeretaapian

PP 56/2009 jo PP 6/2017) Pasal 236

Pengembangan / Pembangunan II (ke-dua) 2019

Page 73: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-42

No Regulasi Bidang Kebutuhan Produk Regulasi Amanah Regulasi

Pelayanan Regulasi Periode Tahapan Sifat

Skala Prioritas

Sarana Perkeretaapian Proses Dan Tata Cara Pelaksanaan Rencana Bangun Dan Rekayasa Sarana Perkeretaapian

PP 56/2009 jo PP 6/2017) Pasal 245

Pengembangan / Pembangunan II (ke-dua) 2019

IV SDM Perkeretaapian Inspektur dan Auditor PP 56/2009 jo PP 6/2017 Ps 248

Pengembangan / Pembangunan II (ke-dua) 2019

SDM Perkeretaapian Tata Cara Permohonan Akreditasi PP 56/2009 jo PP 6/2017 Pasal 283

Pengembangan / Pembangunan II (ke-dua) 2019

SDM Perkeretaapian Akreditasi Badan Hukum/ Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan, Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Serta Sertifikasi Petugas Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian

PP 56/2009 jo PP 6/2017) Pasal 289

Pengembangan / Pembangunan I (pertama) 2017/2018

SDM Perkeretaapian Akreditasi Badan Hukum/ Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan, Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Serta Sertifikat Awak Sarana Perkeretaapian

PP 56/2009 jo PP 6/2017) Ps 302

Pengembangan / Pembangunan I (pertama) 2017/2018

SDM Perkeretaapian Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Serta Pemberian Tanda Lulus Pendidikan Dan Pelatihan Untuk Petugas Lain Yang Ditugaskan Bekerja Dalam Kereta Api

PP 56/2009 jo PP 6/2017 Pasal 304

Pengembangan / Pembangunan II (ke-dua) 2019

SDM Perkeretaapian Sumber Daya Manusia Perkeretaapian PP 56/2009 PP 6/2017 Pasal 248

Pengembangan / Pembangunan II (ke-dua) 2019

SDM Perkeretaapian Persyaratan, Kualifikasi, dan Sertifikasi Petugas Penanganan Kecelakaan Perkeretaapian

PP 6/2017 Pasal 304A Pengembangan / Pembangunan II (ke-dua) 2019

SDM Perkeretaapian Persyaratan, Kualifikasi, dan Sertifikasi Asesor PP 6/2017 Pasal 304c Pengembangan / Pembangunan II (ke-dua) 2019

SDM Perkeretaapian Persyaratan, Kualifikasi, dan Sertifikasi Tenaga Pelaksana Pembangunan Prasarana Perkeretaapian

PP 6/2017 Pasal 304D Pengembangan / Pembangunan II (ke-dua) 2019

SDM Perkeretaapian Penilaian Sistem Keselamatan PP 6/2017 Pasal 304E Pengembangan / Pembangunan II (ke-dua) 2019

V Tatanan dan Pembinaan Perkeretaapian Tata Cara Pemberian Izin Operasi Perkeretaapian Khusus Dan Kerjasama Pengoperasian Perkeretaapian Khusus

PP 56/2009 jo PP 6/2017 Pasal 367

Pengembangan / Pembangunan II (ke-dua) 2019

Tatanan dan Pembinaan Perkeretaapian Persyaratan Teknis Dan Standar Keselamatan Pengoperasian Perkeretaaapian Khusus

PP 56/2009 jo PP 6/2017 Pasal 368

Pengembangan / Pembangunan II (ke-dua) 2019

Tatanan dan Pembinaan Perkeretaapian Tata Cara Pembinaan Perkeretaapian PP 56/2009 jo PP 6/2017 Pasal 392

Pengembangan / Pembangunan II (ke-dua) 2019

Tatanan dan Pembinaan Perkeretaapian Tata Cara dan Persyaratan Penetapan Badan Usaha Melalui Tanpa Lelang

PP 6/2017 Pasal 306B Pengembangan / Pembangunan II (ke-dua) 2019

Page 74: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-43

No Regulasi Bidang Kebutuhan Produk Regulasi Amanah Regulasi

Pelayanan Regulasi Periode Tahapan Sifat

Skala Prioritas

Tatanan dan Pembinaan Perkeretaapian Tata Cara dan Persyaratan Penetapan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian umum Melalui Penugasan

PP 6/2017 Pasal 306C Pengembangan / Pembangunan II (ke-dua) 2019

Tatanan dan Pembinaan Perkeretaapian Tata Cara, Persyaratan Pemberian Hak, Pencabutan Hak, dan Perjanjian Penye-lenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum

PP 6/2017 Pasal 308A Pengembangan / Pembangunan II (ke-dua) 2019

Tatanan dan Pembinaan Perkeretaapian Pedoman Pembuatan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan

PP 6/2017 Pasal 365

Pengembangan / Pembangunan II (ke-dua) 2019

Tatanan dan Pembinaan Perkeretaapian Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus PP 6/2017 Pasal 376 Pengembangan / Pembangunan II (ke-dua) 2019

VI Lalu Lintas dan Angkutan KA Prinsip Lalu Lintas Kereta Api PP72/2009 Jo PP 61/2016 Ps 20

Pelayanan dan Operasional KA I (pertama) 2017/2018

Lalu Lintas dan Angkutan KA Kecepatan dan Frekuensi Kereta Api PP 72/2009 Jo PP 61/2016 Ps 23

Pelayanan dan Operasional KA II (ke-dua) 2019

Lalu Lintas dan Angkutan KA Pengaturan Perjalanan Kereta Api PP 72/2009 Jo PP 61/2016 Ps 39

Pelayanan dan Operasional KA II (ke-dua) 2019

Lalu Lintas dan Angkutan KA Tata Cara Persiapan Perjalanan Kereta Api PP 6172009 jo PP 61/2016) Ps 47

Pelayanan dan Operasional KA II (ke-dua) 2019

Lalu Lintas dan Angkutan KA Tata Cara Penempatan Lokomotif Dalam Rangkaian Kereta Api

PP 72/2009 Jo PP 61/2016 Ps 50

Pelayanan dan Operasional KA II (ke-dua) 2019

Lalu Lintas dan Angkutan KA Tata Cara Pemeriksaan Jalur Kereta Api PP 72/2009 Jo PP 61/2016 Ps 52

Pelayanan dan Operasional KA II (ke-dua) 2019

Lalu Lintas dan Angkutan KA Tata Cara Hubungan Blok PP 72/2009 Jo PP 61/2016 Ps 57

Pelayanan dan Operasional KA II (ke-dua) 2019

Lalu Lintas dan Angkutan KA Tata Cara Kereta Api Berhenti Luar Biasa PP 72/2009 Jo PP 61/2016 Ps 91

Pelayanan dan Operasional KA II (ke-dua) 2019

Lalu Lintas dan Angkutan KA Tata Cara Pembatalan Perjalanan Kereta Api PP 72/2009 (PP 61/2016) Ps 96

Pelayanan dan Operasional KA II (ke-dua) 2019

Lalu Lintas dan Angkutan KA Tata Cara Penanganan Bagian Kereta Api Yang Terputus PP 72/2009 Jo PP 61/2016 Pasal 106

Pelayanan dan Operasional KA II (ke-dua) 2019

Lalu Lintas dan Angkutan KA Tata Cara Penanganan Rintang Jalan PP 72/2009 Jo PP 61/2016 Pasal 107

Pelayanan dan Operasional KA II (ke-dua) 2019

Lalu Lintas dan Angkutan KA Tata Cara Langsiran Jalan PP 72/2009 Jo PP Pelayanan dan Operasional KA II (ke-dua) 2019

Page 75: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-44

No Regulasi Bidang Kebutuhan Produk Regulasi Amanah Regulasi

Pelayanan Regulasi Periode Tahapan Sifat

Skala Prioritas

61/2016 Pasal 109

Lalu Lintas dan Angkutan KA Tata Cara Pengaturan Awak Sarana Perkeretaapian PP 72/2009 Jo PP 61/2016 Pasal 119

Pelayanan dan Operasional KA II (ke-dua) 2019

Lalu Lintas dan Angkutan KA Tata Cara Angkutan Orang PP 72/2009 Jo PP 61/2016 Ps 132

Pelayanan dan Operasional KA II (ke-dua) 2019

Lalu Lintas dan Angkutan KA Biaya Penggunaan Prasarana PP 72/2009 Jo PP 61/2016) Pasal 160

Pelayanan dan Operasional KA I (pertama) 2017/2018

Lalu Lintas dan Angkutan KA Tata Cara Pemberian Persetujuan, Pengintregrasi-an Pelayanan Angkutan Perkeretaapian Khusus

PP 72/2009 Jo PP 61/2016 Ps 163

Pelayanan dan Operasional KA II (ke-dua) 2019

Lalu Lintas dan Angkutan KA Tata Cara Pelaporan dan Pengamanan Sanksi Administratif Pelanggaran Angkutan Kereta Api

PP 72/2009 Jo PP 61/2016 Pasal 167

Pelayanan dan Operasional KA II (ke-dua) 2019

Lalu Lintas dan Angkutan KA Tata Cara Pemberian Santunan, Pengobatan, dan Besarnya Ganti Kerugian terhadap Penumpang dan Pihak Ke Tiga

PP 72/2009 Jo PP 61/2016 Pasal 173

Pelayanan dan Operasional KA II (ke-dua) 2019

Lalu Lintas dan Angkutan KA Tanggung Jawab Terhadap Barang Yang Diangkut PP 72/2009 Jo PP 61/2016 Pasal 178

Pelayanan dan Operasional KA II (ke-dua) 2019

Lalu Lintas dan Angkutan KA Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Untuk Kereta Api Kecepatan Tinggi, Monorel, Motor Induksi Linier, Gerak Udara, Levilitas Magnetik, Term dan Kereta Gantung Sesuai dengan Karakteristik

PP72/2009 Jo PP 61/2016 Pasal 184

Pelayanan dan Operasional KA II (ke-dua) 2019

Lalu Lintas dan Angkutan KA Tata Cara dan Standar Pembuatan Gapeka, Perjalanan Kereta Api Di Luar Gapeka, dan Perjalanan Kereta Api Luar Biasa

PP 72/2009 Pasal 29 Pelayanan dan Operasional KA II (ke-dua) 2019

Lalu Lintas dan Angkutan KA Tata Cara dan Pelaksanaan Penanganan dan Evaluasi Kecelakaan Kereta Api

PP 61/2016 Pasal 183A Pelayanan dan Operasional KA II (ke-dua) 2019

Lalu Lintas dan Angkutan KA Tanggung Jawab Sosial Operator KA Terhadap Dampak Lingkungan dan Korban Kecelakaan

Aspirasi Daerah Kepentingan Masyarakat dan Dampak Lingkungan

II (ke-dua) 2019

Sumber : Kajian Evaluasi Kinerja Regulator (2017)

Page 76: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

IV-45

Beberapa program Legislasi dan program Deregulasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang dapat diprioritaskan sebagai berikut :

1. Program Legislasi (Rencana Penyusunan/Perevisian Peraturan), yaitu :

a. Penyusunan Peraturan Presiden untuk Pengembangan Kereta Api Perkotaan;

b. Revisi Peratuan Menteri PM Nomor 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api;

c. Revisi Peratuan Menteri PM Nomor 155 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian;

d. Revisi Peratuan Menteri PM Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;

e. Penyusunan RPM Penguatan Industri Perkeretaapian Nasional;

f. Penyusunan RPM Standar Sfesifikasi Teknis Sarana Kereta Api Ringan;

g. Penyusunan RPM Standar Sfesifikasi Teknis Sarana Kereta Api Cepat.

2. Program Deregulasi (Simplifikasi, sinkronisasi, penghapusan tumpang tindih peraturan), yaitu :

a. Revisi Peratuan Menteri PM Nomor 92 Tahun 2010 tentang Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian (untuk tenaga pemeriksa kereta api otomatis);

b. Revisi Peratuan Menteri PM Nomor 93 Tahun 2010 tentang Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian;

c. Revisi Peratuan Menteri PM Nomor 94 Tahun 2010 tentang Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian;

d. Revisi Peratuan Menteri PM Nomor.95 Tahun 2010 tentang Tenaga Perawatan Prasarana.

Page 77: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

V-1

BAB V

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

5.1 Target Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian 2015-2019 disusun sebagai indikator outcome dan bukan merupakan indikator output, yang dijabarkan dari Sasaran Program yang dibagi dalam empat perspective yaitu stakeholder perspective, costumer perspective, internal process perspective dan learning and growth perspective, dengan uraian detail sebagai berikut:

1. Stakeholder Perspective

a. Sasaran Program pertama (SP1) adalah Meningkatnya KONEKTIVITAS Jaringan Perkeretaapian Nasional dengan Indikator Kinerja (IK1) adalah Rasio Konektivitas Antar Wilayah yang diukur dengan rasio konektivitas antar wilayah dengan baseline tahun 2014 sebesar 0,18 dimana jumlah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional yang terhubung jalur KA adalah sebanyak 20 lokasi dan ditargetkan pada tahun 2019 sebesar 0,37 atau sebanyak 42 lokasi PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional yang terhubung jalur KA

b. Sasaran Program kedua (SP2) berupa Terwujudnya PELAYANAN Transportasi Kereta Api yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dengan Indikator Kinerja adalah :

1) Indikator Kinerja (IK2) adalah Modal Share Angkutan Penumpang Kereta Api yang diukur dengan persentase rasio antara jumlah angkutan penumpang kereta api nasional dibandingkan dengan jumlah angkutan penumpang moda lain secara nasional.

2) Indikator Kinerja (IK3) adalah Modal Share Angkutan Barang kereta api yang diukur dengan persentase rasio antara jumlah angkutan barang kereta api nasional dibandingkan dengan jumlah angkutan barang moda lain secara nasional.

2. Customers Perspective

a. Sasaran Program ketiga (SP3) adalah Meningkatnya KESELAMATAN dan KEAMANAN Transportasi Kereta Api dengan Indikator Kinerja adalah :

1) Indikator Kinerja (IK4) adalah Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (Rate of Accident) yang diukur dengan rasio antara jumlah kejadian kecelakaan kereta api dibandingkan dengan 1 juta kilometer tempuh kereta api.

2) Indikator Kinerja (IK5) adalah Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Kereta Api yang diukur dengan rasio antara jumlah kejadian vadalism dibandingkan dengan 1 juta kilometer tempuh kereta api.

3) Indikator Kinerja (IK6) adalah Prosentase peningkatan penerbitan sertifikat perkeretaapian yang diukur persentase peningkatan jumlah penerbitan sertifikat sarana, prasarana dan SDM Operator Perkeretaapian.

b. Sasaran Program keempat (SP4) adalah Meningkatkan KINERJA PELAYANAN Sarana dan Prasarana Transportasi Kereta Api dengan Indikator Kinerja adalah :

Page 78: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

V-2

1) Indikator Kinerja (IK7) adalah Prosentase Capaian on Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api yang diukur dengan persentase capaian OTP angkutan kereta api pada tahun berjalan dibandingkan dengan target OTP.

c. Indikator Kinerja (IK8) adalah Prosentase Wilayah Perkotaan yang Tersedia Layanan Angkutan Kereta Api Perkotaan yang diukur dengan persentase rasio antara jumlah kota yang terlayani angkutan kereta api perkotaan pada tahun berjalan dibandingkan dengan rencana kota yang terlayani angkutan kereta api sampai tahun 2019.

d. Indikator Kinerja (IK9) adalah Prosentase Penurunan Gas Rumah Kaca dari Subsektor Perkeretaapian yang diukur persentase penurunan gas rumah kaca dari subsektor perkeretaapian.

c. Sasaran Program kelima (SP5) adalah Meningkatnya KAPASITAS Sarana dan Prasarana Transportasi Kereta Api dengan Indikator Kinerja adalah :

1) Indikator Kinerja (IK10) adalah Prosentase Peningkatan Penyediaan Tempat Duduk Kereta Api PSO dan Perintis yang diukur dengan persentasi rasio antara peningkatan jumlah ketersediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis pada tahun berjalan dibandingkan dengan baseline ketersediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis.

2) Indikator Kinerja (IK11) adalah Prosentase Peningkatan Panjang Jalur Kereta Api yang Terbangun yang diukur dengan persentasi rasio antara jumlah panjang jalur kereta api yang terbangun dan beroperasi pada tahun berjalan dibandingkan dengan baseline panjang alur kereta api yang beroperasi.

3. Internal Business Process Perspective

d. Sasaran Program keenam (SP6) adalah Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian dengan Indikator Kinerja (IK12) adalah Prosentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian yang diukur dengan persentasi rasio antara jumlah legislasi pada tahun berjalanan dibandingkan dengan jumlah legislasi di bidang perkeretaapian sampai tahun 2019.

e. Sasaran Program ketujuh (SP7) adalah Meningkatnya Peran Badan Usaha dan Pemerintah Daerah dalam Program Pembangunan Perkeretaapian dengan Skema PENDANAAN ALTERNATIF dengan Indikator Kinerja (IK13) adalah Prosentase Peningkatan Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Awal Program Pembangunan yang Akan Didanai dengan Skema Pendanaan Alternatif yang diukur dengan persentase peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan program pembangunan yang akan didanai dengan skema pendanaan alternatif.

4. Learn and Growth Perspective

a. Sasaran Program kesepuluh (SP8) adalah Tersedianya SDM Ditjen Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional dengan Indikator Kinerja (IK14) adalah Rasio Peningkatan Pegawai Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat JFT yang diukur dengan persentase rasio antara jumlah pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki

Page 79: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

V-3

sertifikat dibandingkan dengan jumlah pegawai Ditjen Perkeretaapian pada tahun berjalan.

b. Sasaran Program kelima (SP9) adalah Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian dengan Indikator Kinerja adalah :

1) Indikator Kinerja (IK15) adalah Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diukur capaian target pendapatan negara bukan pajak bidang perkeretaapian.

2) Indikator Kinerja (IK16) adalah Prosentase penyerapan Anggaran Ditjen Perkeretaapian yang diukur dengan persentase capaian penyerapan anggaran Ditjen Perkeretaapian pada tahun berjalan.

3) Indikator Kinerja (IK17) adalah Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian yang diukur dengan capaian penilai AKIP Ditjen Perkeretaapian.

4) Indikator Kinerja (IK18) adalah Tingkat maturasi SPIP Ditjen Perkeretaapian yang diukur dengan capaian tingkat maturasi SPIP Ditjen Perkeretaapian pada tahun berjalan dibandingkan dengan target capaian maturasi SPIP Ditjen Perkeretaapian sampai tahun 2019.

5.2 Kerangka Pendanaan

5.2.1 Rencana Strategis Pembangunan Transportasi Perkeretaapian dalam Reviu Renstra Kementerian Perhubungan 2015-2019

Rencana Strategis Pembangunan Transportasi Perkeretaapian untuk tahun 2018-2019 adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan Jalur KA antara Langsa-Besitang, Binjai-Besitang, Bandar Tinggi-Kualatanjung, Perkotaan Medan, Rantauprapat-Duri-Dumai, Jambi- Palembang, Muaro Kalaban-Muaro untuk mendukung konektivitas diwilayah Sumatera.

b. Pembangunan jalur ganda KA lintas Selatan Jawa antara Kroya-Surabaya guna meningkatkan kapasitas angkut diwilayah selatan Jawa

c. Pembangunan jalur KA baru antara Makasar-Parepare dan Manado-Bitung sebagai bagian dari pembangunan jalur KA Trans Sulawesi

d. Persiapan pembangunan jalur KA trans Kalimantan dan Papua.

e. Pengembangan KA akses kawasan pariwisata diantaranya Siantar Prapat (Danau Toba),Rangkasbitung-Labuan (Tj.Lesung).

f. Pembangunan Jalur akses Bandara, Pelabuhan dan kawasan Industri.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, total terdapat 49 proyek yang merupakan sektor perhubungan, dimana telah dilakukan evaluasi dan penyempurnaan atas Perpres tersebut menjadi Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang memuat 41 proyek di sektor Perhubungan.

Sampai dengan tahun 2017 terdapat 9 proyek yang telah selesai dan 18 proyek dalam tahap kontruksi. Tahun 2018 direncanakan akan dimulai 5 proyek dan pada tahun 2019 akan dimulai

Page 80: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

V-4

6 proyek. Gambaran secara umum proyek strategis nasional yang akan dilaksanakan tahun 2018-2019 untuk sektor perhubungan bidang perkeretaapian adalah sebagai berikut :

Proyek strategis nasional sektor kereta api meliputi pengembangan kereta antar kota dan kereta api perkotaan, dalam periode 2018-2019 ditargetkan:

a. Penyelesaian PSN kereta api antar kota meliputi Bandar Tinggi-Kuala Tanjung, jalur ganda lintas selatan Jawa, Trans Sumatera segmen Rantauprapat-Duri- Dumai, Jambi-Palembang, Palembang-Pekanbaru serta Makasar-Parepare, sedangkan KA antar kota lainnya diharapkan dapat dimulai pembangunannya sampai dengan akhir RPJMN tahap III ini.

b. Penyelesaian PSN kereta api perkotaan meliputi LRT Palembang, LRT Jabodebek, MRT Utara- Selatan, LRT Jakarta dan KA akses bandara Adi-Soemarmo juga KA akses Bandara Kulonprogo sedangkan program KA perkotaan lainnya diharapkan dapat dimulai pembangunannya sampai dengan akhir RPJMN tahap III ini.

c. Kemajuan PSN sektor kereta api juga perlu didukung oleh pemda dan swasta terutama untuk proyek-proyek dengan skema pendanaan KPBU.

Page 81: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

V-5

Tabel 5.1 Pembangunan Transportasi Perkeretaapian SELESAI SEDANG BERJALAN

(2017) MULAI

DILAKSANAKAN 2018 DILAKSANAKAN 2019 KAJIAN MENDALAM

MULAI 2020 BELUM FEASIBLE

PROYEK KA 1. KA MakaSPar - Pare-

pare 2. KA Prabumulih –

Kertapati 3. KA Bandar Tinggi –

Kuala Tanjung 4. Double track Lintas Jawa

Selatan Prov Jabar, Jateng, DIY dan Jawa Timur

5. High Speed Train Jakarta – Bandung

6. MRT Koridor North-South Phase I

7. LRT Jabodebek 8. Penyelenggaraan KA

Prov. DKI 9. LRT Sumsel 10. KA Rantau Prapat – Duri

– Pekanbaru

PROYEK KA 1. KA Rantau Prapat –

Duri – Pekanbaru 2. KA akses Bandara

Adi Sumarmo

PROYEK KA 1. MRT Koridor North-

South Phase II 2. KA. Jambi –

Pekanbaru 3. KA Akses bandara

Baru Yogyakarta 4. KA Jakarta –

Surabaya 5. KA Jambi –

Palembang 6. Elevated Loopline

Jabodetabek

PROYEK KA 1. KA Purukcahu –

Bankuang 2. Pembangu nan KA

Prov. Kaltim 3. Kereta ExpreSP

Bandara Soetta 4. MRT Joridor East-

West

PROYEK KA 1. KA. Muara Enim –

Pulau Baai 2. KA Kertapati –

Tanjung

Page 82: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

V-6

1. Kebutuhan Pendanaan

Dalam Reviu Renstra Kementerian Perhubungan 2015-2019, kebutuhan pendanaan pembangunan transportasi perkeretaapian pada unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam pada tahun 2018 sebesar Rp. 33.436,256 milyar dan tahun 2019 sebesar Rp. 71.529,616.

2. Skema pembiayaan alternatif

Tingginya angka kebutuhan pembangunan infrastruktur perhubungan terkendala dengan keterbatasan anggaran pemerintah dalam melakukan pembangunan sektor transportasi, sehingga diperlukan perubahan paradigma dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi dengan sumber pendanaan selain APBN. Untuk itu di dalam rencana strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian perlu ditetapkan daftar proyek yang akan didanai pendanaan alternatif selain APBN.

Adapun proyek pembangunan transportasi perkeretaapian yang berpotensi untuk dibiayai dengan pembiyaann selain APBN, dengan indikasi kebutuhan investasi pendanaan sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp. 54,9 Triliun adalah sebagai berkut :

a. Pembangunan jalur KA Tanjung Enim-Tanjung Api-api;

b. Pembangunan LRT Medan;

c. Pembangunan LRT Batam;

d. Pembangunan jalur KA Tanjung Karang-Pelabuhan Panjang;

e. Pembangunan KA Soekarno-Hatta Internasional Airport (SHIA);

f. Pembangunan LRT Jabodebek;

g. Pembangunan LRT Jakarta;

h. Pembangunan KA akses Bandara Yogyakarta Baru (Kulonprogo);

i. Pembangunan Eleveated Loopline Jabodetabek;

j. Pembangunan KA akses Pelabuhan Teluk Lamong;

k. Pembangunan HST Jakarta-Bandung;

l. Pembangunan Metro Kapsul Bandung;

m. Pembangunan jalur KA antara Tabang-Maloy;

n. Pembangunan jalur KA antara Kutai Barat-Paser-Balikpapan;

o. Pembangunan jalur KA antara Gunung Mas-Katingan.

5.2.2 Optimalisasi Target Pembangunan Transportasi Perkeretaapian

Beberapa permasalahan selama progres pembangunan transportasi perkeretaapian adalah :

a. Pencapaian target pembangunan jalur KA Periode 2015-2016 : ± 52%;

b. Target pembangunan sampai dengan akhir tahun 2017 diprediksi hanya akan mencapai ± 53 % dari target pembangunan yang seharusnya sampai akhir 2017;

Page 83: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

V-7

c. Kesiapan ketersediaan lahan menjadi salah satu hambatan, salah satu yang terdampak adalah realisasi pembangunan Trans Sumatera (Aceh sampai dengan Lampung) yang diperkirakan hanya akan tercapai 30% dari target oembanguan sampai dengan tahun 2019;

d. Skema porsi pendanaan awal yang dirumuskan dalam dokumen Renstra adalah ± 27% APBN dan ±73% non-APBN, hal ini tidak sesuai dengan realisasi porsi pendanaan sampai dengan saat ini mengingat kontribusi pendanaan alternatif masih minim.

Langkah lanjut dalam skema pendanaan pembangunan transportasi perkeretaapian adalah :

a. Menyusun strategi pembagian peran pembangunan antara Pemerintah dan Pemda/Badan Usaha (dibagi sesuai dengan amanat agenda nasional dalam RPJMN 2015-2019), yaitu:

1) Pemerintah pusat fokus pada pembangunan jalur KA antara kota untuk mendukung konektivitas termasuk angkutan keperintisan dan subsidi angkutan KA, lalu

2) Pemda/Badan Usaha didorong untuk mengoptimalkan pembangunan jalur KA perkotaan, akses bandara, pelabuhan termasuk akses KA menuju kawasan industri dan pertambangan.

b. Menelaah kembali skema pendanaan ± 27% APBN dan ±73% non-APBN;

c. Optimalisasi porsi APBN dalam mencapai target pembangunan melalui prioritasi kegiatan untuk pembangunan jalur KA antar kota (trans pulau);

d. Mendorong peran Pemda/Badan Usaha untuk mengoptimalkan pencapaian pembangunan jalur KA yang didanani dengan pendanaan alernatif melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang melibatkan instansi lain seperti KPPIP dan KSP.

Dengan optimalisasi target Renstra Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian, diperoleh indikasi capaian pembangunan jalur kereta api sepanjang 1.540 km’sp dengan kebutuhan pendanaan sekitar Rp. 145,5 trilyun dengan sumber pendanaan APBN sebesar Rp. 93,1 trilyun (62,7%) dan sumber pendanaan alternatif Rp. 54,2 trilyun (37,3%).

Page 84: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

V-8

Tabel 5.2 Kegiatan Strategis Pembangunan Jalur Kereta Api Tahun 2015-2019 No Kegiatan

Pembangunan Jalur Kereta Api

Realisasi Pembangunan (Capaian) 2015-2017 Target (Renstra) 2018-2019 Total 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019

Volume (km’sp)

Biaya (Rp. Ribu)

Volume (km’sp)

Biaya (Rp. Ribu)

Volume (km’sp)

Biaya (Rp. Ribu)

Volume (km’sp)

Biaya (Rp. Ribu)

Volume (km’sp)

Biaya (Rp. Ribu)

Volume (km’sp)

Biaya (Rp. Ribu)

1. Koridor Pulau Sumatera

100,22 682.499.489 - 3.434.746.633 147,00 3.964.296.786 80,00 5.679.260.949 286,56 18.306.640.224 613,78 32.067.444.081

2. Koridor Pulau Jawa dan Bali

62.98 606.630.518 33.99 6.435.346.436 28.00 7.874.789.352 264.00 21.070.519.091 296,15 35.317.897.989 685,12 71.305.183.386

3. Koridor Pulau Sulawesi

16,10 698.427.794 - - - 856.955.532 42,50 1.432.500.000 73,00 2.522.000.000 131,60 5.509.883.326

4. Koridor Pulau Kalimantan

- - - - - - - - 110,00 6.700.000.000 110,00 6.700.000.000

5. Koridor Pulau Papua - - - - - - - - 1 30.000.000 1 30.000.000

Total 1.987.557.801 9.870.093.069 12.696.041.670 28.182.280.040 62.876.538.213 115.612.510.793

Page 85: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

V-9

Tabel 5.3 Kegiatan Strategis Pembangunan Jalur Kereta Api Tahun 2015-2019 Dengan Pendanaan Alternatif No Kegiatan Pembangunan

Jalur Kereta Api Realisasi Pembangunan (Capaian) 2015-2017 Target (Renstra) 2018-2019 Total 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019

Volume Biaya (Rp. Ribu)

Volume Biaya (Rp. Ribu)

Volume Biaya (Rp. Ribu)

Volume Biaya (Rp. Ribu)

Volume Biaya (Rp. Ribu)

Volume Biaya (Rp. Ribu)

1 Koridor Pulau Sumatera

a. Tanjung Enim-Tanjung Api Api 30,0 km’sp 2.700.000.000 30,0 km’sp 2.700.000.000

b. Pembangunan LRT Medan 15,0 km’sp 4.200.000.000 15,0 km’sp 4.200.000.000

c. Pembangunan LRT Batam 15,0 km’sp 4.200.000.000 15,0 km’sp 4.200.000.000

d. Tanjung Karang - Pelabuhan Panjang, Lampung

3,0 km’sp 105.000.000 3,0 km’sp 105.000.000

Total 11.205.000.000 11.205.000.000

2. Koridor Pulau Jawa dan Bali

a. Pondok Jati - Rajawali - Kampung Bandan - Duri - Tanah Abang - Manggarai - Pondok Jati (Jalur KA Layang Loopline Jabodetabek)

7,7 3.339.000.000 7,7 3.339.000.000

b. KA Bandara Soekarno Hatta International Airport (SHIA)

12,1 km’sp 700.000.000 12,10 km’sp 700.000.000

c. Pembangunan LRT Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi

1 pkt 1.035.000.000 1 pkt 7.125.746.362 43,0 km’sp 8.657.051.989 43,00 km’sp 16.817.798.351

d. Pembangunan LRT DKI Jakarta

6,0 km’sp 2.400.000.000 8,0 km’sp 3.200.000.000 14,00 km’sp 5.600.000.000

e. Pembangunan HST Jakarta - Bandung

20,0 km’sp 9.858.000.000 20,0 km’sp 9.858.000.000

f. Metro Kapsul Bandung 3,4 km’sp 1.040.000.000 3,4 km’sp 1.040.000.000

g. KA Bandara Kulonprogo (tahap 1)

10 km’sp 500.000.000 10 km’sp 500.000.000

h. Kandangan - Pelabuhan Teluk Lamong

7,0 km’sp 300.000.000 7,0 km’sp 300.000.000

Total 1.035.000.000 11.265.746.362 25.854.051.989 38.154.798.351

3. Koridor Pulau Kalimantan

a. Kutai Barat-Paser-Balikpapan 40,0 km’sp 2.400.000.000 40,0 km’sp 2.400.000.000

b. Gunung Mas - Katingan 30,0 km’sp 1.800.000.000 30,0 km’sp 1.800.000.000

c. Tabang-Maloy 40,0 km’sp 2.400.000.000 40,0 km’sp 2.400.000.000

Total 6.600.000.000 6.600.000.000

Page 86: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

• PENDAHULUAN

LAMPIRAN II PETA LOKASI KEGIATAN STRATEGIS PEMBANGUNAN SUBSEKTOR

PERKERETAAPIAN TAHUN 2015-2019

Page 87: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

A. INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KORIDOR SUMATERA

Siantar-Prapat & Medan-Deli Serdang-Karo (tahap 1)

1

2

3

4 5

6

7

8

9

11

12

13

14 15

16

17

18

19

20 21

23

24

25

26

27

28 29

10

22

30

Lhokseumawe-Langsa/Kuala Langsa – Besitang (tahap 1) – 35 Km’sp

Medan – Araskabu – Kualanamu (jalur ganda/layang) – 16 Km’sp

Medan – Gabion/Belawan – Binjai

Rantauprapat-Gunung Tua-Sibolga (tahap 1)

Naras-Sungai Limau (reaktivasi, tahap 1)

Bireun–Lhokseumawe (53,61 Km’sp)

Bandar Tinggi – Kuala Tanjung – 23,2 Km’sp

Binjai – Besitang (reaktivasi) – 85,3 Km’sp

Rantauprapat – Duri – Dumai – 45 Km’sp

Bireun–Sigli – Banda Aceh (tahap 1)

Pekanbaru-Teluk Kuantan-Muaro

Duri-Pekanbaru

Padang-Duku-BIM – 24,72 Km’sp

Pariaman–Naras (reaktivasi, tahap 1)

Padangpanjang-Bukittinggi-Payakumbuh (reaktivasi, tahap 1)

Muarokalaban-Muaro (reaktivasi) 16 Km’sp

LRT Batam – 15 Km’sp

Pekanbaru – Jambi – Palembang (tahap 1)

Muara Enim – Lahat (jalur ganda) (tahap 1)

Baturaja-Martapura (jalur ganda) – 32 Km’sp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

10

Prabumulih-Kertapati (jalur ganda) – 78 Km’sp

Tanjung Enim-Tanjung api api – 30 Km’sp

Indralaya-Kampus Unsri

Tanjung Karang-Pelabuhan Panjang (reaktivasi)

24

25

26

27

28

Cempaka-Rejosari (jalur ganda) – 71 Km’sp

Sukamenanti-Tarahan (jalur ganda)

Tarahan-Bakauheni (tahap 1) 29

30

LRT Provinsi Sumsel – 23 Km’sp

23

LRT Medan

: Pembangunan dengan pendanaan alternatif

: Tahap Penyelesaian (terpasang rel)

: Tahap awal Total Rencana Jalur KA terbangun : ± 613,78 Km’sp

Page 88: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

B. INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KORIDOR JAWA

1

2 3

4

5 6 7

8 9

10

11

12

13

14

15 16 18

19

20

21

22

23

24 25

26

27 28

29 30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

47

46

48

49

52

51

50

44

: Pembangunan dengan pendanaan alternatif

: Tahap Penyelesaian (terpasang rel)

: Tahap awal

Total Rencana Jalur KA terbangun : ± 685,12 Km’sp

Page 89: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

C. INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KORIDOR SULAWESI

1

2

3

4

5

6

7

Makassar - Pare-Pare (Palanro-Mandai) – 121 Km’sp

Isimu-Gorontalo-Bitung(tahap 1)

Parepare-Majene-Mamuju (tahap 1)

Mamuju – Palu (tahap 1)

Palu-Isimu (tahap 1)

Makassar-Takalar (tahap 1)

Manado – Bitung (tahap 1) – 10 Km’sp

1

2

3

4

5

6

7

: Pembangunan dengan pendanaan alternatif

: Tahap Penyelesaian (terpasang rel)

: Tahap awal

1.b Palanro-Parepare / Mandai-Makassar

1.b

1.b

Total Rencana Jalur KA terbangun : ± 131 Km’sp

Page 90: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

D. INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KORIDOR KALIMANTAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Tanjung - Bandara Syamsuddin Noor – Banjarmasin (tahap 1)

Tanjung-Tanah Grogot-Balikpapan (tahap 1)

Samarinda - Tanjung Redep (tahap 1)

Tanjung Redep - Batas Negara (tahap 1)

Palangkaraya-Banjarmasin (tahap 1)

Palangkaraya-Sangau-Pontianak (tahap 1)

Pontianak - Batas Negara (tahap 1)

Balikpapan-Samarinda (tahap 1)

1

2

3

4

5

6

7

8

Kutai Barat-Paser-Balikpapan – 40 Km’sp

Tabang – Maloy – 40 Km’sp

Gunung Mas – Katingan – 30 Km’sp

9

10

11

: Pembangunan dengan pendanaan alternatif

: Tahap Penyelesaian (terpasang rel)

: Tahap awal

Potensi terbangun dengan pendanaan alternatif : ± 110 Km’sp

Page 91: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

E. INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KORIDOR PAPUA

Sorong – Manokwari (tahap 1)

1

Koridor Papua dalam tahap penyusunan dokumen perencanaan dan diharapkan pembangunan tahap awal dapat dimulai tahun 2019

: Pembangunan dengan pendanaan alternatif

: Tahap Penyelesaian (terpasang rel)

: Tahap awal

Page 92: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

F. INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DENGAN SKEMA PENDANAAN ALTERNATIF

Item

Indikasi panjang jalur KA : ± 290,2 Km’sp

Indikasi kebutuhan pendanaan : Rp 54,21 Triliun

1

2

3

4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1. KA Tanjung Enim-Tj.Api

Api

2. LRT Medan

3. LRT Batam

4. KA Tanjung Karang – Pel.

Panjang

5. KA Bandara SHIA

6. LRT Jabodebek

7. LRT DKI Jakarta

8. KA Bandara Kulonprogo

9. Elevated Loopline

Jabotabek

10. KA Pelabuhan Teluk

Lamong

11. HST Jakarta-Bandung

12. Metro Kapsul Bandung

13. KA Tabang-Maloy

14. KA Kutai Barat-Paser-

Balikpapan

15. KA Gunung Mas -

Katingan

Page 93: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

LAMPIRAN A

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

PERSPECTIVE SASARAN PROGRAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(IKP) SATUAN

BASE LINE

TARGET CAPAIAN TAHUNAN

TARGET CAPAIAN S/D 2019

Keterkaitan

2017 2018 2019

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE

SP1 Meningkatnya KONEKTIVITAS jaringan perkeretaapian nasional

IK1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah Rasio 0,26 0,28 0,31 0,37 0,37 IKU Kemenhub

SP2 Terwujudnya PELAYANAN transportasi kereta api yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah

IK2 Modal share angkutan penumpang kereta api

% total nasional 3,76 4,0 4,5 5 5 IKP DJKA

IK3 Modal share angkutan barang kereta api

% total nasional 0,18 0,2 0,25 0,3 0,3 IKP DJKA

CUSTOMERS PERSPECTIVE

SP3 Meningkatnya KESELAMATAN dan KEAMANAN transportasi kereta api

IK4 Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (rate of accident)

Kejadian kecelakaan/

1 juta km tempuh

0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 IKU Kemenhub

IK5 Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi kereta api

Kejadian gangguan keamanan/

1 juta km tempuh

13,34 10,70 8,70 6,70 6,70 IKU Kemenhub

IK6 Prosentase peningkatan penerbitan sertifikat perkeretaapian (sarana, prasarana & SDM)

% 10 30 40 40 40 IKP DJKA

SP4 Meningkatkan KINERJA PELAYANAN sarana dan prasarana transportasi kereta api

IK7 Prosentase capaian on time performance (OTP) transportasi kereta api

% 63,72 65 67 69 69 IKU Kemenhub

IK8 Prosentase wilayah perkotaan yang tersedia layanan angkutan kereta api perkotaan

% 20 20 60 100 100 IKU Kemenhub

IK9 Prosentase penurunan gas rumah kaca dari subsektor perkeretaapian

% 0,91 6,04 12,08 14,8 14,8 IKU Kemenhub

SP5 Meningkatnya KAPASITAS sarana dan prasarana transportasi kereta api

IK10 Prosentase peningkatan penyediaan tempat duduk kereta api PSO dan perintis

% 12,2 15,53 55,80 64,21 64,21 IKU Kemenhub

IK11 Prosentase peningkatan panjang jalur kereta api yang terbangun

% 4,1 7,47 14,91 29,65 29,65 IKU Kemenhub

Page 94: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

PERSPECTIVE SASARAN PROGRAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(IKP) SATUAN

BASE LINE

TARGET CAPAIAN TAHUNAN

TARGET CAPAIAN S/D 2019

Keterkaitan

2017 2018 2019

INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE

SP6 Terlaksananya PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN dalam penyelenggaraan perkeretaapian

IK12 Prosentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian

% 0 30 50 80 80 IKP DJKA

SP7 Meningkatnya peran Badan Usaha dalam program pembangunan perkeretaapian dengan skema PENDANAAN ALTERNATIF

IK13 Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan dokumen perencanaan awal (OBC/FBC) program pembangunan yang akan didanai dengan skema pendanaan alternatif

% 13 13 30 53,3 53,3 IKP DJKA

LEARN & GROWTH PERSPECTIVE

SP8 Tersedianya SDM Ditjen Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional

IK14 Rasio peningkatan pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat JFT/Teknis

% 10 20 30 45 45 IKP DJKA

SP9 Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian

IK15 Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Milyar Rp 920 1000 1250 1500 1500 IKP DJKA

IK16 Prosentase penyerapan Anggaran Ditjen Perkeretaapian

% 60.17 85 85 85 85 IKP DJKA

IK17 Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian Nilai 85.36 87,5 90 92,5 92,5 IKP DJKA

IK18 Tingkat maturasi SPIP Ditjen Perkeretaapian

% 0 60 (level 2)

100 (level 3)

100 (level 3)

100 (level 3)

IKP DJKA

Page 95: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

LAMPIRAN B

REKAPITULASI INDIKASI ALOKASI PENDANAAN SUBSEKTOR PERKERETAAPIAN TAHUN 2015-2019

NO PROGRAM/ KEGIATAN

ALOKASI (Rp. Miliar) TOTAL

ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)

TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019

(Alokasi Anggaran)

(Alokasi Anggaran)

(Alokasi Anggaran)

(Pagu Kebutuhan)

(Indikasi Anggaran)

B

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

12.248,758 10.407,317 17.893,504 33.436,256 71.529,616 145.515,450

1 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian

198,982 121,682 170,406 81,434 311,624 884,128

2 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

96,393 190,392 228,689 208,081 270,506 994,061

3 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api

11.783,938 9.842,662 17.184,098 32.755,590 70.438,991 142.005,279

4 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan Perkeretaapian

78,887 80,762 84,529 105,112 136,645 485,935

5 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkeretaapian

90,558 171,819 225,782 286,039 371,850 1.146,047

Page 96: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

ALOKASI

ANGGARANVOL.

ALOKASI

ANGGARANVOL.

ALOKASI

ANGGARANVOL. ANGGARAN VOL. ANGGARAN VOL.

B PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI

PERKERETAAPIAN

12.248,758 10.407,317 17.893,504 33.436,256 71.529,616 145.515,450

RPJMN TAHUN 2015-2019 18.554,441 39.433,600 46.066,800 63.109,900 65.488,500 232.653,241

1 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana

Perkeretaapian

198,982 121,682 170,406 81,434 311,624 884,128

Jumlah Paket Kegiatan Sosialisasi/Rakor/ Seminar/Workshop Bidang

Sarana Perkeretaapian

7,569 1 12,020 24 1,500 1 1,950 2 23,039 28

Jumlah unit pengadaan sarana KA termasuk kereta kerja (unit) 142,356 58 75,046 3 7,658 6 4,993 3 152,400 24 382,453 94

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah unit pengadaan sarana KA (unit) pada (KRL) sistem AC untuk

lintas Yogyakarta - Solo

- 0 - 0 - 0 - 0 - - 0

Jumlah unit pengadaan fasilitas/peralatan sarana KA (unit) 12,009 4 7,386 4 107,752 7 2,075 1 50,000 2 179,222 18

Jumlah paket perawatan/ pengoperasian sarana dan fasilitas sarana KA

(paket)

19,954 8 21,223 1 5,931 114 28,441 8 40,000 5 115,548 136

Jumlah dokumen Studi/Kajian/Desain/ Norma/Standar/ Pedoman/

Kriteria/Prosedur Bidang Sarana Perkeretaapian (dokumen)

6,774 6 2,463 3 3,795 7 - 0 9,522 9 22,554 25

Jumlah paket pembinaan penyelenggaraan sarana Perkeretaapian

(paket)

0,083 1 10,694 1 13,102 4 29,118 4 37,853 6 90,850 16

Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran (tahun) 10,239 1 4,870 1 20,148 1 15,307 1 19,899 1 70,462 52 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan

Angkutan Kereta Api

96,393 190,392 0 228,689 208,081 270,506 994,061

Jumlah paket subsidi angkutan kereta api (paket) termasuk subsidi

angkutan KA untuk mengangkut motor pada masa mudik lebaran

37,605 3 95,195 7 0,654 1 100,000 1 130,000 1 363,454 13

Jumlah paket fasilitas dan peralatan bidang lalu lintas dan angkutan

kereta api (paket)

0,449 32 10,313 5 23,609 41 0,080 1 0,104 1 34,555 80

Jumlah dokumen Studi/Kajian/Desain/ Norma/Standar/ Pedoman/

Kriteria/Prosedur bidang Lalu Lintas dan Angkutan kereta

api(dokumen)

44,292 4 55,683 56 8,284 17 28,564 11 37,134 20 173,957 108

Jumlah paket pembinaan penyelenggaraan bidang lalu lintas dan

angkutan kereta api (paket)

4,299 1 19,820 1 193,930 28 75,070 5 97,591 5 390,709 40

Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran (tahun) 9,749 1 9,381 1 2,212 1 4,367 1 5,678 1 31,387 5

3 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas

Pendukung Kereta Api

11.783,938 9.842,662 17.184,098 32.755,590 70.438,991 142.005,279

Jumlah Km'sp jalur KA yang direhabilitasi dan tingkatkan keandalannya

(Km'sp)

1.304,022 333,6 41,447 28 59,177 7 336,033 45 436,843 59 2.177,521 482

NO PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019TOTAL ALOKASI

ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)

JUMLAH

VOLUME

2015-2019

LAMPIRAN C.1

INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS SUBSEKTOR PERKERETAAPIAN TAHUN 2015-2019

9 unit Kereta Keprintisan & 49 unit Sarana Kerja (Kereta Inspeksi, TMC, Lori, Kereta Ukur, Gerbong Datar dan Gerbon terbuka)

3 unit Sarana Kerja (Kereta Inspeksi & Kereta Ukur)

6 unit ( Kereta Inspeksi, Kereta Ukur, Gerbong Datar, Kereta Penolong)

3 unit Sarana Kerja (Kereta Uji Dinamis, TMC dan Kereta Penolong)

24 unit sarana kerja (lokomotif, kereta ukur, kereta crane, gerbong datar dan gerbong terbuka)

Page 97: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

ALOKASI

ANGGARANVOL.

ALOKASI

ANGGARANVOL.

ALOKASI

ANGGARANVOL. ANGGARAN VOL. ANGGARAN VOL.

NO PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019TOTAL ALOKASI

ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)

JUMLAH

VOLUME

2015-2019

Jumlah Km'sp jalur KA yang dibangun termasuk jalur ganda dan

reaktivasi (Km'sp)

3.165,330 179,30 6.108,820 34 11.003,875 175 28.182,280 387 56.146,538 766 104.606,843 1540

Jumlah Km'sp jalur lingkar KA layang yang dibangun (Km'sp) di

Jabodetabek (2015-2019)

- 0 - 00

0 - 0 3.850,00 11 3.850,000 11

Pembangunan Kereta Ringan Perkotaan (km'sp) (ON TOP) - 0 - 0 1.942,833 34 4.000,000 23 5.200,000 30 11.142,833 87

Jumlah unit jembatan/underpass/ flyover KA yang direhabilitasi dan

tingkatkan keandalannya (unit)

721,960 133 8,546 2 115,777 7 0,000 0 520,000 60 1.366,284 202

Jumlah unit jembatan/underpass/ flyover KA yang dibangun (unit) 216,328 59 658,719 40 959,576 35 21,717 4 1198,108 72 3.054,447 194

Jumlah Km'sp pengadaan material rel (Km'sp) 2044,370 36 1099,394 1687 1168,839 1500 1891,224 700 6.203,827 3923

Jumlah unit pengadaan material wesel (unit) 113,206 156 132,137 225 293,640 500 161,602 250 700,584 1131

Jumlah unit stasiun/bangunan operasional KA yang direhabilitasi dan

tingkatkan keandalannya (unit)

366,950 1 0,000 0 0,000 0 56,000 10 422,950 12

Jumlah unit stasiun/bangunan operasional KA yang dibangun (unit) 50,349 6 21,227 1 22,088 3 0,000 0 160,000 30 253,664 40

Jumlah paket rehabilitasi dan peningkatan persinyalan dan

telekomunikasi KA (paket)

257,179 5 0,000 0 50,849 1 50,849 3 66,103 12 424,980 21

Jumlah paket pembangunan persinyalan dan telekomunikasi KA

(paket)

289,805 6 442,179 8 523,127 8 250,334 3 600,000 71 2.105,445 96

Jumlah Km'sp listrik aliran atas KA yang direhabilitasi dan tingkatkan

keandalannya (Km'sp) termasuk gardu listrik

197,618 87 0,000 0 0,000 0 0,000 0 119,000 59 316,618 146

Jumlah Km'sp listrik aliran atas KA yang dibangun (Km'sp) termasuk

gardu listrik

- 1 55,867 1 54,078 17 - 0 600,000 30 709,945 49

Jumlah Km'sp listrik aliran atas KA yang dibangun (Km'sp) pada jalur KA

antara Yogyakarta – Solo

21,616 0 - 0 - 0 - 1.200,000 60 1.221,616 60

Jumlah paket peningkatan/ pembangunan Bangunan Khusus (paket) 6,002 1 71,740 9 39,259 1 2,000 1 2,600 4 121,601 16

Jumlah paket pemagaran prasarana dan fasilitas prasarana

perkeretaapian (paket)

853,992 36 0,438 0 34,492 2 - 0 315,000 15 1.203,922 53

Jumlah unit pengamanan perlintasan sebidang (unit) 0 5,240 3 44,335 18 - 0 110,000 30 159,575 51

Jumlah paket pengadaan dan penertiban lahan (paket) 372,662 8 284,917 18 632,244 14 155,515 10 202,170 10 1.647,509 60

Jumlah paket Perawatan Peralatan/Fasilitas Prasarana (paket) 3,000 1 135,094 19 8,989 19 9,176 9 11,928 168,187 48

Jumah Paket Pengadaan MTT (Multi Tie Tamper Machine), Profile

Ballast regulator, Track Laying Machine, Flash Butt Welding &

Peralatan Prasarana Lainnya

30,220 4 24,135 1 197,110 7 197,042 2 256,155 4 704,664 18

Pelaksanaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian

Milik Negara/ IMO (tahun)

1.492,457 1 1.678,610 1 1.868,019 1 1.620,000 1 2.106,000 1 8.765,087 5

Pelaksanaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian

Milik Negara (tahun)

- 0 - 0 - - - - 0

Page 98: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

ALOKASI

ANGGARANVOL.

ALOKASI

ANGGARANVOL.

ALOKASI

ANGGARANVOL. ANGGARAN VOL. ANGGARAN VOL.

NO PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019TOTAL ALOKASI

ANGGARAN

2015-2019

(Rp. Miliar)

JUMLAH

VOLUME

2015-2019

Jumlah dokumen Studi/Kajian/Desain/ Norma/Standar/ Pedoman/

Kriteria/Prosedur bidang prasarana perkeretaapian (dokumen)

245,146 81 250,945 118 287,119 49 379,919 30 315,000 90 1.478,129 368

Jumlah paket pembinaan penyelenggaraan prasarana Perkeretaapian

(paket)

- 0 17,027 31 26,314 4 41,174 10 53,526 25 138,041 43

Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran (tahun) 31,728 1 37,710 1 26,138 1 47,072 1 61,194 1 203,842 5

4 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan

Perkeretaapian

78,887 80,762 0 84,529 105,112 136,645 485,935

Jumlah paket Kegiatan Sosialisasi/Rakor/Seminar/Workshop Bidang

Keselamatan Perkeretaapian (paket)

1,364 3 7,347 5 19,849 34 17,293 5 22,481 7 68,334 25

Jumlah paket fasilitas dan peralatan bidang keselamatan

perkeretaapian (paket)

56,913 18 39,920 1 15,256 2786 7,502 4 9,753 5 129,344 32

Jumlah dokumen Studi/Kajian/Desain/ Norma/Standar/ Pedoman/

Kriteria/Prosedur bidang keselamatan perkeretaapian (dokumen)

7,620 7 3,583 5 5,265 8 6,911 9 8,984 12 32,363 39

Jumlah paket pembinaan penyelenggaraan bidang keselamatan

perkeretaapian (paket)

10,765 6 25,578 4 42,139 26 65,266 45 84,845 59 228,592 118

Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran (tahun) 2,225 1 4,334 1 2,020 1 8,140 1 10,582 1 27,301 5

5 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen

Perkeretaapian

90,558 1 171,819 1 225,782 1 286,039 1 371,850 1 1.146,047 5

Page 99: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000)

Pembangunan Jalan Rel/Emplasemen 179,30 Km'sp 1.987.557.801 33,99 Km'sp 9.870.093.069 175,00 Km'sp 12.696.041.670 383 Km'sp 938,21 Km'sp 386,50 Km'sp 28.182.280.040 765,71 Km'sp 62.876.538.213 1.540,50 Km'sp 115.612.510.793

-

KORIDOR PULAU SUMATERA 100,22 Km'sp 682.499.489 - Km'sp 3.434.746.633 147,00 Km'sp 3.964.296.786 246 Km'sp 359,33 Km'sp 80,00 Km'sp 5.679.260.949 286,56 Km'sp 18.306.640.224 613,78 Km'sp 32.067.444.081

Sigli - Bireun - Lhokseumawe, Aceh 13,05 Km'sp 21.876.000 Km'sp 13,1 Km'sp 40,56 Km'sp 1 pkt 110.000.000 40,6 Km'sp 1.216.800.000 53,61 Km'sp 1.348.676.000

Lhokseumawe - Langsa, Aceh (tahap pertama) - Pkt - Pkt -

Kuala Langsa - Langsa - Besitang, Sumut & Aceh 1 Pkt 304.935.799,0 - 1 pkt 352.978.383 35,0 Km'sp 1.050.000.000 35,00 Km'sp 1.707.914.182

Medan - Bandar Khalifah, Sumut (Jalur KA Layang) Pkt Pkt 1.430.000.000,00 1 Pkt 908.097.042,0 8,00 Km'sp 8,0 Km'sp 439.840.224 4,0 Km'sp 439.840.224 12,00 Km'sp 3.217.777.490

Bandar Khalifah - Araskabu (jalur ganda), Sumut Km'sp 15,00 Km'sp - Km'sp -

Araskabu - Kualanamu (jalur ganda), Sumut 4,00 Km'sp 53.065.430 Pkt 699.480.838,00 3,0 Km'sp 1,00 Km'sp 4,00 Km'sp 752.546.268

Bandar Tinggi - Kuala Tanjung, Sumut (termasuk emplasemen) 2,20 Km'sp 11.655.153 Km'sp 1 Pkt 230.869.159,0 2,2 19,30 Km'sp 1 pkt 316.093.488 21,0 Km'sp 750.000.000 23,20 Km'sp 1.308.617.800

Binjai - Besitang (Reaktivasi) 31,30 Km'sp 217.747.296 14,0 Km'sp 160.959.278,0 45,3 Km'sp 39,70 Km'sp 40,00 Km'sp 269.641.923 85,30 Km'sp 648.348.497

Medan - Gabion/Belawan, Sumut (elevated track) Km'sp 8,00 Km'sp - Km'sp -

Rantauprapat-Duri-Dumai Pkt Km'sp 1 Pkt 250.000.000,0 89,00 Km'sp 1 pkt 178.013.826 45,00 Km'sp 1.350.000.000 45,00 Km'sp 1.778.013.826

Rantauprapat-Gunung Tua-Padang Sidempuan-Sibolga (tahap 1) - 1 Pkt 35.000.000 1,00 Pkt 35.000.000

Siantar - Prapat & Medan - Deli Serdang - Karo (tahap 1) - 1 Pkt 40.000.000 1,00 Pkt 40.000.000

Pekanbaru-Muara Lembu-Teluk Kuantan-Muaro 64,00 Km'sp 1 pkt 40.000.000 1,00 Pkt 40.000.000

Duri - Pekanbaru - Km'sp 1 Pkt 40.000.000 1,00 Pkt 40.000.000

Padang - Duku - Bandara Internasional Minangkabau (BIM) 1,72 Km'sp 14.156.000 Pkt 23,0 Km'sp 253.611.717,0 24,7 Km'sp (22,08) Km'sp ` 24,72 Km'sp 267.767.717

Pariaman - Naras - Sungai Limau, Sumbar (reaktivasi) Km'sp 6,70 Km'sp - Km'sp -

Padang - Pulo Aer, Sumbar (reaktivasi) Pkt - - Pkt -

Padang Panjang - Bukit Tinggi - Payakumbuh - Limbanang, Sumbar (Reaktivasi) Pkt - - Pkt -

Muaro Kalaban - Muaro- Logas, Sumbar (reaktivasi) Pkt Km'sp 1 Pkt 4.195.837,0 26,00 Km'sp 1 pkt 20.000.000 16,0 Km'sp 155.000.000 16,00 Km'sp 179.195.837

Shortcut Padang-Solok (tahap pertama) - Pkt - Pkt -

Batu Ampar - Bandara Hang Nadim, Kep. Riau Km'sp 13,10 Km'sp Km'sp - Km'sp -

Pekanbaru - Jambi 65,00 Km'sp Km'sp Km'sp - Km'sp -

Jambi - Palembang 54,50 Km'sp Km'sp Km'sp - Km'sp -

Muara Enim - Lahat, Sumsel (Jalur Ganda) - Km'sp - Km'sp -

Baturaja - Martapura, Sumsel (Jalur Ganda) Pkt 8,00 Pkt 45.957.395,00 32,0 Km'sp 334.500.000,0 32,0 Km'sp 3,00 Km'sp 32,00 Km'sp 380.457.395

Prabumulih - Kertapati (jalur ganda), Sumsel Pkt Km'sp 78,0 Km'sp 393.708.035,0 78,0 Km'sp (50,00) Km'sp Km'sp Km'sp 78,00 Km'sp 393.708.035

Tanjung Enim-Tanjung Api Api (pendanaan alternatif) 30,0 Km'sp 2.700.000.000 30,00 Km'sp 2.700.000.000

Simpang - Tanjung Api-Api (perpanjangan), Sumsel (tahap pertama) 47,95 Km'sp 363.999.610 47,95 Km'sp (47,95) 1 pkt 10.000.000 47,95 Km'sp 373.999.610

Pembangunan LRT Provinsi Palembang Pkt 1.259.308.400,00 1 Pkt 1.123.419.919,00 - 23,0 Km'sp 3.922.177.833 1 Pkt 23,00 Km'sp 6.304.906.152

Pembangunan LRT Medan (pendanaan alternatif) 15,0 Km'sp 4.200.000.000 15,00 Km'sp 4.200.000.000

Pembangunan LRT Batam (pendanaan alternatif) 15,0 Km'sp 4.200.000.000 15,00 Km'sp 4.200.000.000

Indralaya - Kampus Unsri (perpanjangan), Sumsel Pkt - 1 Pkt 40.000.000 1,00 Pkt 40.000.000

Tanjung Karang - Pelabuhan Panjang, Lampung (pendanaan alternatif) - 3,0 Km'sp 105.000.000 3,00 Km'sp 105.000.000

Cempaka-Rejosari (jalur ganda) Km'sp 24,50 Km'sp 9,0 Km'sp 70.515.272 62,0 Km'sp 1.860.000.000 71,00 Km'sp 1.930.515.272

Sukamenti - Tarahan, Lampung (jalur ganda) Km'sp 2,00 Km'sp 1 pkt 40.000.000 1,00 Pkt 40.000.000

Tarahan (KM3) - Bakauheni (tahap pertama) - 1 Pkt 35.000.000 1,00 Pkt 35.000.000

- -

KORIDOR PULAU JAWA - BALI 62,98 Km'sp 606.630.518 33,99 Km'sp 6.435.346.436 28,00 Km'sp 7.874.789.352 121 433,98 Km'sp 264,00 Km'sp 21.070.519.091 296,15 Km'sp 35.317.897.989 685,12 Km'sp 71.305.183.386

Maja - Rangkasbitung (jalur ganda) 4,00 Km'sp 17.647.011 3,00 Km'sp 13.098.338,00 10,0 Km'sp 241.685.113,0 17,0 Km'sp 2,80 Km'sp 17,0 Km'sp 182.328.767 34,00 Km'sp 454.759.229

Maja - Rangkasbitung (Test Track) Km'sp 10,00 Km'sp 10,0 Km'sp 350.000.000 10,00 Km'sp 350.000.000

Rangkasbitung - Merak (jalur ganda) 33,70 Km'sp Km'sp 1 pkt 40.000.000 1,00 Pkt 40.000.000

Cilegon - Anyer Kidul (Reaktivasi) Pkt - 1 pkt 30.000.000 1,00 Pkt 30.000.000

Rangkasbitung - Labuan - Saketi - Bayah (Reaktivasi) tahap pertama - 1 pkt 30.000.000 1,00 Pkt 30.000.000

Tonjong - Pelabuhan Bojonegara Pkt - 1 pkt 10.000.000 1,00 Pkt 10.000.000

QW Pondok Jati - Rajawali - Kampung Bandan - Duri - Tanah Abang - Manggarai - Pondok Jati (Jalur KA Layang

Loopline Jabodetabek) (pendanaan alternatif)

Pkt Pkt 7,70 Km'sp 7,7 Km'sp 3.339.000.000 7,70 Km'sp 3.339.000.000

Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang (Double double track termasuk elektrifikasi dan fasilitas

perkeretaapian) --> Paket A dan B1

2 Pkt 338.909.324 2 Pkt 1.750.000.000,00 1 Pkt 489.000.000,0 13,50 Km'sp 3,0 Km'sp 632.156.594 4,0 Km'sp 250.000.000 7,0 Km'sp 3.460.065.918

Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang (Double double track termasuk elektrifikasi dan fasilitas

perkeretaapian) --> Paket B21

Pkt 1,0 Pkt 1.013.137.586,00 1 Pkt 370.000.000,0 - 1,00 Pkt 1.383.137.586

Citayam - Nambo (jalur ganda) Pkt - 1 pkt 10.000.000 1,00 Pkt 10.000.000

KA Bandara Soekarno Hatta International Airport (SHIA) (pendanaan alternatif) 12,1 Km'sp 700.000.000 Km'sp 12,10 Km'sp 700.000.000

Pembangunan LRT Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi (pendanaan alternatif) Pkt 1 Pkt 1.035.000.000,0 - 1 pkt 7.125.746.362 43,0 Km'sp 8.657.051.989 43,00 Km'sp 16.817.798.351

Pembangunan LRT DKI Jakarta (pendanaan alternatif) 6,0 Km'sp 2.400.000.000 8,0 Km'sp 3.200.000.000 14,00 Km'sp 5.600.000.000

MRT Jakarta koridor Utara-Selatan (fase-1) 1 pkt 1.200.000.000,00 1 pkt 3.600.000.000,0 1 pkt 4.800.000.000 15,7 Km'sp 2.400.000.000 15,7 Km'sp 12.000.000.000

MRT Jakarta koridor Utara-Selatan (fase-2) 1 pkt 1.200.000.000 1,00 pkt 1.200.000.000

Pembangunan HST Jakarta - Bandung (pendanaan alternatif) Pkt - 20,0 km'sp 9.858.000.000 20,00 Km'sp 9.858.000.000

Pembangunan jalur KA baru lingkar luar Jabodetabek antara Parungpanjang - Citayam Km'sp 32,00 Km'sp 1 pkt 60.000.000 1,00 Pkt 60.000.000

Pembangunan jalur KA baru lingkar luar Jabodetabek antara Nambo - Cikarang - Kalibaru (tahap pertama) Pkt - 1 pkt 60.000.000 1,00 Pkt 60.000.000

Bogor-Sukabumi (jalur ganda) 4,50 Km'sp 135.000.000 10,00 Km'sp 675.000.000 14,50 Km'sp 810.000.000

Sukabumi-Cianjur-Padalarang - 1 pkt 50.000.000 1,00 Pkt 50.000.000

Cibungur - Tanjungrasa, Jabar (termasuk penataan emplasemen) 1,20 Km'sp 8.267.107 Km'sp 1,2 Km'sp 10,80 Km'sp 1,20 Km'sp 8.267.107

Jalan KA akses pelabuhan Patimban - 1 pkt 24.000.000 1,00 Pkt 24.000.000

Cikampek - Padalarang (jalur ganda) Km'sp 23,48 Km'sp 1 pkt 10.000.000 1,00 Pkt 10.000.000

Padalarang - Bandung - Cicalengka (termasuk elektrifikasi) Pkt Km'sp 23,20 Km'sp 1 pkt 10.000.000 1,00 Pkt 10.000.000

Metro Kapsul Bandung (pendanaan alternatif) 3,4 Km'sp 1.040.000.000 3,40 Km'sp 1.040.000.000

Rancaekek - Tanjungsari (Reaktivasi) Km'sp 1 Pkt 10.000.000,0 11,00 Km'sp 12,0 Km'sp 360.000.000 12,00 Km'sp 370.000.000

Tanjungsari - Kertajati 24,00 Km'sp 1 pkt 20.000.000 1,00 Pkt 20.000.000

Reaktivasi jalur KA antara Cirebon - Kadipaten dan pembangunan jalur KA baru antara Kadipaten - Bandara

Kertajati

- 1 Pkt 10.000.000 1,00 Pkt 10.000.000

Cangkring - Pelabuhan Cirebon Km'sp 5,00 Km'sp 1 pkt 10.000.000 1,00 Pkt 10.000.000

Cicalengka - Banjar - Kroya (jalur ganda) tahap pertama - 1 Pkt 30.000.000 1,00 Pkt 30.000.000

Banjar - Pangandaran - Cijulang (reaktivasi) tahap pertama - 1 Pkt 20.000.000 1,00 Pkt 20.000.000

Cirebon - Kroya (Purwokerto - Kroya - jalur ganda) 17,00 Km'sp 101.562.475 6,30 Km'sp 124.137.785,00 18,0 Km'sp 70.266.352,0 41,3 Km'sp (14,90) Km'sp 27,0 Km'sp 562.434.980 68,30 Km'sp 858.401.592

Purwokerto - Wonosobo (reaktivasi) tahap pertama - 1 Pkt 10.000.000 1,00 Pkt 10.000.000

Maos - Cilacap (termasuk akses ke Pelabuhan) 20,00 Km'sp 1 pkt 20.000.000 1,00 Pkt 20.000.000

Kroya - Kutoarjo Pkt Pkt 1 Pkt 603.335.659,0 76,00 Km'sp 1 pkt 800.846.000 76,0 Km'sp 800.846.000 76,00 Km'sp 2.205.027.659

Kedungjati - Tuntang (reaktivasi) 30,05 Km'sp 94.293.697 1 Pkt 10.000.000,0 30,05 Km'sp 1,95 Km'sp 1 pkt 20.000.000 5,0 Km'sp 125.000.000 35,05 Km'sp 249.293.697

Semarang - Pelabuhan Tanjung Mas (reaktivasi) Pkt Km'sp 1 Pkt 23.723.095,0 2,50 Km'sp 1,00 Pkt 23.723.095

Jerakah - Semarang Poncol - Semarang Tawang - Alastua (jalur KA layang) Km'sp 7,10 Km'sp 1 pkt 10.000.000 1,00 Pkt 10.000.000

Solo - Semarang (jalur ganda) tahap pertama - 1 Pkt 30.000.000 1,00 Pkt 30.000.000

Yogyakarta - Magelang (reaktivasi) tahap pertama - 1 Pkt 10.000.000 1,00 Pkt 10.000.000

KA Bandara Adisumarmo 10,0 Km'sp 520.284.574 10,00 Km'sp 520.284.574

KA Bandara Kulonprogo (tahap 1) (pendanaan alternatif) - 10,0 Km'sp 500.000.000 10,00 Km'sp 500.000.000

Shortcut Solo Kota - Solo Jebres Pkt - 1 pkt 10.000.000 1,00 Pkt 10.000.000

2016 2017 TOTAL

GAP

(2015-2017)

Target (RENSTA) 2018-2019 setelah direviu TOTAL 2015-2019

(Realisasi) VOLUME VOLUME VOLUME

2018 2019

LAMPIRAN C.1

INDIKASI PENDANAAN DAN LOKASI KEGIATAN STRATEGIS PEMBANGUNAN JALAN KA 2015-2019

NO KEGIATAN

REALISASI PEMBANGUNAN (CAPAIAN) 2015-2017

2015 (Alokasi Anggaran & APBNP)

VOLUME VOLUME VOLUME

Page 100: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000)

2016 2017 TOTAL

GAP

(2015-2017)

Target (RENSTA) 2018-2019 setelah direviu TOTAL 2015-2019

(Realisasi) VOLUME VOLUME VOLUME

2018 2019NO KEGIATAN

REALISASI PEMBANGUNAN (CAPAIAN) 2015-2017

2015 (Alokasi Anggaran & APBNP)

VOLUME VOLUME VOLUME

Surabaya - Kalimas & Sidotopo (jalur ganda) Km'sp 3,00 Km'sp 1 pkt 10.000.000 1,00 Pkt 10.000.000

Jombang - Babat - Tuban (reaktivasi) 37,00 Km'sp 1 pkt 10.000.000 1,00 Pkt 10.000.000

Kandangan - Pelabuhan Teluk Lamong (pendanaan alternatif) 7,00 Km'sp 7,0 km'sp 300.000.000 7,00 Km'sp 300.000.000

Solo - Paron Pkt 24,7 Km'sp 45.831.800,00 1 Pkt 347.488.780,0 24,7 Km'sp 21,31 Km'sp 42,0 Km'sp 571.387.509 4,3 Km'sp 129.000.000 71,00 Km'sp 1.093.708.089

Paron - Madiun (jalur ganda), Jatim (termasuk emplasemen) 6,30 Km'sp 45.950.904 Km'sp 1 Pkt 185.026.900,0 6,3 Km'sp 18,70 Km'sp 53,0 Km'sp 363.000.000 59,30 Km'sp 593.977.804

Madiun - Mojokerto - Wonokromo (jalur ganda) 20,0 Km'sp 2.289.140.927,00 1 Pkt 789.263.453,0 20,00 Km'sp 86,0 Km'sp 1.217.334.305 42,0 Km'sp 1.600.000.000 148,00 Km'sp 5.895.738.685

Perkotaan Surabaya (Reaktivasi Tram Kalimas - Wonokromo, Jalur Ganda Wonokromo - Sidoarjp, KA Bandara

Juanda)

Pkt Km'sp 100.000.000,0 17,14 Km'sp 17,1 Km'sp 300.000.000 17,14 Km'sp 400.000.000

Tulangan - Gununggangsir Km'sp 20,00 Km'sp 20,0 km'sp 700.000.000 20,00 Km'sp 700.000.000

Kalisat - Panarukan (reaktivasi) tahap pertama - 1 Pkt 10.000.000 1,00 Pkt 10.000.000

Bangil - Banyuwangi (jalur ganda) tahap pertama - 1 Pkt 20.000.000 1,00 Pkt 20.000.000

Bandara Ngurah Rai – Denpasar - Mengwi, Gilimanuk - Padang Bai tahap pertama - 1 Pkt 10.000.000 1,00 Pkt 10.000.000

- -

KORIDOR PULAU SULAWESI 16,10 Km'sp 698.427.794 - Km'sp - - Km'sp 856.955.532 16,10 Km'sp 144,90 Km'sp 42,50 Km'sp 1.432.500.000 73,00 Km'sp 2.522.000.000 131,60 Km'sp 5.509.883.326

Makassar - Pare-Pare 16,10 Km'sp 698.427.794 Km'sp 1 Pkt 856.955.532,0 16,1 Km'sp 128,90 Km'sp 42,5 Km'sp 1.432.500.000 63,0 Km'sp 2.142.000.000 121,60 Km'sp 5.129.883.326

Manado - Bitung 16,00 Km'sp 10,00 Km'sp 340.000.000 10,00 Km'sp 340.000.000

Isimu-Kota Gorontalo-Taludaa-Molibagu-Tutuyan-Belang-Kema-Bitung - 1 pkt 10.000.000 1,00 Pkt 10.000.000

Parepare-Pinrang-Polewali-Wonomulyo-Majene-Mamuju - Palu - Isimu (tahap pertama) - 1 Pkt 10.000.000 1,00 Pkt 10.000.000

Makassar-Sungguminasa-Takalar-Jeneponto-Bantaeng-Bulukumba-Sinjai-Watampone (tahap pertama) - 1 Pkt 10.000.000 1,00 Pkt 10.000.000

Tomohon-Manado-Bitung-Pal Beach (termasuk akses bandara Samratulangi Airport) - 1 pkt 10.000.000 1,00 Pkt 10.000.000

-

KORIDOR PULAU KALIMANTAN - Km'sp - - Km'sp - - - - Km'sp - - 110,00 Km'sp 6.700.000.000 110,00 Km'sp 6.700.000.000

Tanjung - Paringin - Barabai - Rantau - Martapura - Bandara Syamsuddin Noor - Banjarmasin - 1 pkt 30.000.000 1,00 Pkt 30.000.000

Balikpapan - Samarinda - 1 pkt 30.000.000 1,00 Pkt 30.000.000

Tanjung - Tanah Grogot - Balikpapan & Samarinda - Tanjung Redep - Batas Negara (tahap pertama) - 1 pkt 20.000.000 1,00 Pkt 20.000.000

Palangkaraya - Pulang Kipas - Kuala Kapuas - Marabahan - Banjarmasin & Palangkaraya - Sangau - Pontianak -

Batas Negara (tahap pertama)

- 1 pkt 20.000.000 1,00 Pkt 20.000.000

Kutai Barat-Paser-Balikpapan (pendanaan alternatif) 40,0 Km'sp 2.400.000.000 40,00 Km'sp 2.400.000.000

Gunung Mas - Katingan (pendanaan alternatif) 30,0 Km'sp 1.800.000.000 30,00 Km'sp 1.800.000.000

Tabang-Maloy (pendanaan alternatif) 40,0 Km'sp 2.400.000.000 40,00 Km'sp 2.400.000.000

- - -

KORIDOR PULAU PAPUA - Km'sp - - Km'sp - - - - Km'sp - - - pkt 30.000.000 1 Pkt 30.000.000

Sorong - Manokwari & Jayapura - Sarmi (tahap pertama) - pkt 30.000.000 1,00 Pkt 30.000.000

Page 101: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

VolumeIndikasi Anggaran

(Rp. Milyar)Lokasi Volume

Indikasi Anggaran

(Rp. Milyar)Lokasi

A Direktorat Jenderal Perkeretaapian 21,5 Km'sp 11.265,00 268,7 Km'sp 43.649,00

1 Program Pembangunan KA Tanjung Enim-Tanjung Api-api 30 Km;sp 2.700,00 Sumatera Selatan

2 Pembangunan LRT Medan 15 Km'sp 4.200,00 Sumatera Utara, Medan

3 Pembangunan LRT Batam 15 Km'sp 4.200,00 Kepulauan Riau, Batam

4 Pembangunan Jalur KA Tanjung Karang-Pelabuhan Panjang 3 Km'sp 105,00 Lampung

5 Pembangunan KA Soekarno-Hatta Internasional Airport (SHIA) 12,1 Km'sp 700,00 DKI Jakarta

6 Program Pembangunan LRT Jabodebek 7.125,00 Jawa Barat, DKI Jakarta 43 Km'sp 8.657,00 Jawa Barat, DKI Jakarta

7 Program Pembangunan LRT Jakarta 6 Km'sp 2.400,00 DKI Jakarta 8 Km'sp 3.200,00 DKI Jakarta

8 Pembangunan KA Bandara Kulon Progo 10 Km'sp 500,00 DIY

9 Pondok Jati - Rajawali - Kampung Bandan - Duri - Tanah Abang - Manggarai - Pondok

Jati (Jalur KA Layang Loopline Jabodetabek)

7,7 Kmsp 3.329,00 DKI Jakarta

10 Pembangunan KA akses pelabuhan teluk lamong 7 Km'sp 300,00 Jatim

11 Program Pembangunan KA Cepat/High Speed Train (HST) Jakarta-Bandung 20 Km'sp 9.858,00 Jawa Barat, DKI Jakarta

12 Program Pembangunan Metro Kapsul Bandung 3,4 Km'sp 1.040,00 Jawa Barat, Bandung

13 Program Pembangunan jalur KA antara Tabang-Maloy 40 Km'sp 2.400,00 Kaltim

14 Program Pembangunan jalur KA antara Kutai Barat-Paser-Balikpapan 40 Km'sp 2.400,00 Kaltim

15 Pembangunan jalur KA antara Gunung Mas-Katingan 30 Km'sp 1.800,00 Kalteng

LAMPIRAN D

NO PROGRAM / KEGIATAN

TAHUN 2018 TAHUN 2019

DAFTAR PROYEK PEMBANGUNAN SUBSKETOR PERKERETAAPIAN DENGAN POTENSI SKEMA PENDANAAN ALTERNATIF

Page 102: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya

B PROGRAM PENGELOLAAN DAN

PENYELENGGARAAN

TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

18.676,198 12.248,758 6.421,910 39.531,851 5.803,678 33.728,173 46.200,817 16.064,926 30.227,175 104.408,866 34.117,362 70.377,258

RPJMN 18.554,441 39.433,600 46.066,800 104.054,841

1 Kegiatan Pembangunan dan

Pengelolaan Bidang Sarana

Perkeretaapian

442,777 198,982 243,795 659,000 115,571 543,429 725,600 284,671 532,213 1.827,377 599,225 1.319,437

1 Jumlah Paket Kegiatan

Sosialisasi/Rakor/

Seminar/Workshop Bidang Sarana

Perkeretaapian (paket)

0,368 1 7,569 -1 -7,201 0,394 1 0,000 -1 0,394 0,421 24 12,020 0 -0,625 0 1,183 26 19,589 -2 -7,433

2 Jumlah unit pengadaan sarana KA

termasuk kereta kerja (unit)

38 346,504 58 142,356 -20 204,149 48 389,592 3 73,950 45 315,642 20 324,570 6 114,265 14 209,162 106 1.060,666 67 330,571 39 728,952

3 Jumlah unit pengadaan sarana KA

(unit) pada (KRL) sistem AC untuk

lintas Yogyakarta - Solo (unit)

0,000 0,000 0,000 2 3 0 0,000 2 3,000 8 45,000 0 8 45,000 10 48,000 0 0,000 10 48,000

4 Jumlah unit pengadaan

fasilitas/peralatan sarana KA (unit)

6 33,812 4 12,009 2 21,803 11 204,390 2 7,383 9 197,007 14 289,671 7 115,410 11 264,388 31 527,873 13 134,802 22 483,198

5 Jumlah paket perawatan/

pengoperasian sarana dan fasilitas

sarana KA (paket)

3 28,434 8 19,954 -5 8,480 4 30,424 3 18,991 1 11,433 4 32,554 4 5,931 0 11,839 11 91,412 15 44,876 -4 31,752

6 Jumlah dokumen

Studi/Kajian/Desain/

Norma/Standar/ Pedoman/

Kriteria/Prosedur Bidang Sarana

Perkeretaapian (dokumen)

11 11,764 6 6,774 5 4,990 9 7,773 6 2,422 3 5,351 9 8,317 6 3,795 3 4,178 29 27,854 18 12,991 11 14,520

7 Jumlah paket pembinaan

penyelenggaraan sarana

Perkeretaapian (paket)

4 16,352 1 0,083 3 16,269 6 17,496 1 8,873 5 8,623 6 18,721 1 13,102 5 -2,132 16 52,569 3 22,058 13 22,760

8 Penyelenggaraan administrasi dan

layanan perkantoran (tahun)

1 5,543 1 10,239 -4,696 1 5,931 1 3,952 0 1,979 1 6,346 1 20,148 0 0,404 3 17,820 3 34,339 0 -2,313

2 Kegiatan Pembangunan dan

Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan

Angkutan Kereta Api

170,588 96,393 74,195 156,400 158,311 -1,911 164,600 228,680 -64,080 491,588 483,384 8,204

1 Jumlah paket subsidi angkutan

kereta api (paket) termasuk subsidi

angkutan KA untuk mengangkut

motor pada masa mudik lebaran

3 61,836 3 37,605 0 24,231 7 69,036 2 100,886 5 -31,850 2 69,736 1 0,645 1 69,091 12 200,608 6 139,136 6 61,473

2 Jumlah paket fasilitas dan peralatan

bidang lalu lintas dan angkutan

kereta api (paket)

0 0,000 32 0,449 -32 -0,449 1 3,275 28 0,000 -27 3,275 2 6,550 41 23,609 39 -17,059 3 9,825 101 24,058 -20 -14,233

3 Jumlah dokumen

Studi/Kajian/Desain/

Norma/Standar/ Pedoman/

Kriteria/Prosedur bidang Lalu Lintas

dan Angkutan kereta api(dokumen)

31 73,014 4 44,292 27 28,722 20 45,401 4 37,977 16 7,424 21 46,918 17 8,284 4 38,634 72 165,333 25 90,553 47 74,780

4 Jumlah paket pembinaan

penyelenggaraan bidang lalu lintas

dan angkutan kereta api (paket)

4 30,657 1 4,299 3 26,358 4 33,251 1 15,814 3 17,437 4 35,579 28 193,930 -24 -158,351 12 99,487 30 214,043 -18 -114,556

5 Penyelenggaraan administrasi dan

layanan perkantoran (tahun)

1 5,081 1 9,749 0 -4,668 1 5,437 1 3,634 0 1,802 1 5,817 1 2,212 0 3,605 3 16,335 3 15,595 0 0,740

3 Kegiatan Pembangunan dan

Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas

Pendukung Kereta Api

17.779,225 11.783,938 5.989,756 38.415,405 5.333,109 33.082,295 44.992,104 15.241,264 29.750,839 101.186,733 32.358,312 68.822,891

1 Jumlah Km'sp jalur KA yang

direhabilitasi dan tingkatkan

keandalannya (Km'sp)

170,8 554,578 333,6 1.304,022 -163 -749,443 196 605,896 38 117,779 158 488,117 246 772,938 7,3 59,177 239 713,762 613 1.933,412 379 1.480,977 234 452,435

2 Jumlah Km'sp jalur KA yang

dibangun termasuk jalur ganda dan

reaktivasi (Km'sp)

187 8.928,460 179,3 3.165,330 8 5.763,130 410 23.937,950 33,9 2.469,603 376 21.468,347 716,7 28.883,080 175 9.061,042 542 19.822,038 1.313 61.749,490 388 14.695,975 925 47.053,515

3 Jumlah Km'sp jalur lingkar KA layang

yang dibangun (Km'sp) di

Jabodetabek (2015-2019)

0,000 0 0,000 0 0,000 1.908,000 0 0,000 0 1.908,000 7,7 3.339,000 0 0,000 7,7 3.339,000 8 5.247,000 0 0,000 8 5.247,000

4 Pembangunan Kereta Ringan

Perkotaan (km'sp) (ON TOP)

5,530 0 0,000 0 5,530 12 6.270,000 0 0,000 12 6.270,000 24 12.540,000 4 1.942,833 20 10.597,167 36 18.815,530 4 1.942,833 32 16.872,697

5 Jumlah unit jembatan/underpass/

flyover KA yang direhabilitasi dan

tingkatkan keandalannya (unit)

44 349,016 133 721,960 -89 -372,945 50 384,349 2 8,546 48 375,803 57 440,791 1.687 115,777 -1.630 325,014 151 1.174,156 1.822 846,284 -1.671 327,872

6 Jumlah unit jembatan/underpass/

flyover KA yang dibangun (unit)

66 856,552 59 216,328 7 640,225 68 929,631 24 454,121 44 475,510 68 1.073,495 225 959,576 -157 113,919 202 2.859,679 308 1.630,025 -106 1.229,654

7 Jumlah Km'sp pengadaan material

rel (Km'sp)

2.030 1.711,067 36 2.044,370 1.994 -333,303 350 1.303,990 1 109,934 349 1.194,056 550 761,877 7 1.099,394 543 -337,517 2.930 3.776,934 44 3.253,698 2.886 523,236

8 Jumlah unit pengadaan material

wesel (unit)

600 55,000 156 113,206 444 -58,206 125 82,614 25 16,461 100 66,153 200 121,302 35 132,137 165 -10,835 925 258,916 216 261,804 709 -2,887

9 Jumlah unit stasiun/bangunan

operasional KA yang direhabilitasi

dan tingkatkan keandalannya (unit)

6 37,964 1 366,950 5 -328,987 6 47,019 1 0,000 5 47,019 7 51,146 0 0,000 7 51,146 19 136,129 2 366,950 17 -230,822

10 Jumlah unit stasiun/bangunan

operasional KA yang dibangun (unit)

15 122,663 6 50,349 9 72,315 15 128,928 1 21,212 14 107,715 17 145,974 3 22,088 14 123,886 47 397,565 10 93,649 37 303,916

TARGETNO PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS

TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2015-2017

TARGET Realisasi GAP TARGET Realisasi GAP Realisasi GAP TARGET Realisasi GAP

LAMPIRAN E

CAPAIAN PEMBANGUNAN SUBSEKTOR PERKERETAAPIAN TAHUN 2015-2017

Page 103: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e

Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya Volume Biaya

TARGETNO PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS

TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2015-2017

TARGET Realisasi GAP TARGET Realisasi GAP Realisasi GAP TARGET Realisasi GAP

11 Jumlah paket rehabilitasi dan

peningkatan persinyalan dan

telekomunikasi KA (paket)

7 269,011 5 257,179 2 11,832 7 353,687 0 0,000 7 353,687 8 844,631 1 50,849 7 793,782 22 1.467,329 6 308,028 16 1.159,302

12 Jumlah paket pembangunan

persinyalan dan telekomunikasi KA

(paket)

12 433,141 6 289,805 6 143,336 13 446,635 3 265,206 10 181,429 14 457,426 8 523,127 6 -65,701 39 1.337,202 17 1.078,138 22 259,064

13 Jumlah Km'sp listrik aliran atas KA

yang direhabilitasi dan tingkatkan

keandalannya (Km'sp) termasuk

gardu listrik

33,9 106,355 87 197,618 -53 -91,263 45 61,251 0 0,000 45 61,251 45 105,000 0 0,000 45 105,000 124 272,606 87 197,618 37 74,989

14 Jumlah Km'sp listrik aliran atas KA

yang dibangun (Km'sp) termasuk

gardu listrik

17,35 291,282 1 0,000 16 291,282 24 1.357,781 1 40,302 23 1.317,480 32 1.880,000 17 54,078 15 1.825,922 74 3.529,064 19 94,380 55 3.434,684

15 Jumlah Km'sp listrik aliran atas KA

yang dibangun (Km'sp) pada jalur KA

antara Yogyakarta – Solo (2015-

2017)

0,000 0 21,616 0 -21,616 643,593 0 0,000 0 643,593 59 346,550 0 0,000 59 346,550 59 990,143 0 21,616 59 968,527

16 Jumlah paket peningkatan/

pembangunan Bangunan Khusus

(paket)

1 16,938 1 6,002 0 10,936 3 52,500 9 62,225 -6 -9,725 3 35,000 1 39,259 2 -4,259 7 104,438 11 107,486 -4 -3,048

17 Jumlah paket pemagaran prasarana

dan fasilitas prasarana

perkeretaapian (paket)

5 35,445 36 853,992 -31 -818,546 11 303,343 0 0,438 11 302,905 13 305,320 2 34,492 11 270,828 29 644,109 38 888,922 -9 -244,813

18 Jumlah unit pengamanan

perlintasan sebidang (unit)

34 50,634 0 0,000 34 50,634 44 69,718 3 4,890 41 64,828 45 90,000 18 44,335 27 45,665 123 210,352 21 49,225 102 161,127

19 Jumlah paket pengadaan dan

penertiban lahan (paket)

34 1.297,785 8 372,662 26 925,123 30 2.864,515 18 210,208 12 2.654,307 31 2.094,445 14 632,244 17 1.462,201 95 6.256,745 40 1.215,114 55 5.041,630

20 Jumlah paket Perawatan

Peralatan/Fasilitas Prasarana (paket)

17 6,000 1 3,000 16 3,000 17 8,020 19 135,094 -2 -127,074 18 10,000 19 8,989 -1 1,011 52 24,020 39 147,083 13 -123,063

21 Jumah Paket Pengadaan MTT (Multi

Tie Tamper Machine), Profile Ballast

regulator, Track Laying Machine,

Flash Butt Welding & Peralatan

Prasarana Lainnya

20 616,205 4 30,220 16 585,985 14 99,743 1 24,135 13 75,608 7 126,134 7 197,110 0 -70,976 41 842,083 12 251,466 29 590,617

22 Pelaksanaan Perawatan dan

Pengoperasian Prasarana

Perkeretaapian Milik Negara/ IMO

(tahun)

1 1.712,351 1 1.492,457 0 219,894 1 2.500,350 1 1.170,260 0 1.330,090 1 2.750,385 1 1.868,019 0 882,366 3 6.963,086 3 4.530,737 0 2.432,349

23 Pelaksanaan Perawatan dan

Pengoperasian Prasarana

Perkeretaapian Milik Negara (tahun)

0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000

24 Jumlah dokumen

Studi/Kajian/Desain/

Norma/Standar/ Pedoman/

Kriteria/Prosedur bidang prasarana

perkeretaapian (dokumen)

84 265,535 81 245,146 3 20,389 89 257,394 78 191,795 11 65,598 90 275,411 49 287,119 41 -11,708 263 798,340 208 724,060 55 74,280

25 Jumlah paket pembinaan

penyelenggaraan prasarana

Perkeretaapian (paket)

4 17,624 0 0,000 4 17,624 4 20,392 4 9,224 0 11,168 4 24,471 4 26,314 0 -1,844 12 62,487 8 35,539 4 26,948

26 Penyelenggaraan administrasi dan

layanan perkantoran (tahun)

1 40,087 1 31,728 0 8,360 1 48,105 1 21,675 0 26,430 1 57,725 1 26,138 0 31,588 3 145,917 3 79,540 0 66,377

4 Kegiatan Pembangunan dan

Pengelolaan Bidang Keselamatan

Perkeretaapian

167,381 78,887 0 88,494 175,800 0 65,737 0 110,063 184,500 84,529 0 99,971 527,681 229,153 298,528

1 Jumlah paket Kegiatan

Sosialisasi/Rakor/Seminar/Worksho

p Bidang Keselamatan

Perkeretaapian (paket)

3 3,000 3 1,364 0 1,636 3 3,210 5 4,901 -2 -1,691 3 3,435 5 19,849 -2 -16,414 9 9,645 13 26,114 -4 -16,470

2 Jumlah paket fasilitas dan peralatan

bidang keselamatan perkeretaapian

(paket)

18 59,879 18 56,913 0 2,966 20 63,597 1 39,448 19 24,150 20 64,443 4 15,256 16 49,187 58 187,919 23 111,617 35 76,302

3 Jumlah dokumen

Studi/Kajian/Desain/

Norma/Standar/ Pedoman/

Kriteria/Prosedur bidang

keselamatan perkeretaapian

(dokumen)

7 64,467 7 7,620 0 56,846 9 66,155 5 3,580 4 62,575 9 70,786 6 5,265 3 65,521 25 201,407 18 16,465 7 184,942

4 Jumlah paket pembinaan

penyelenggaraan bidang

keselamatan perkeretaapian (paket)

6 36,721 6 10,765 0 25,956 4 39,291 4 15,093 0 24,198 4 42,042 4 42,139 0 -0,097 14 118,054 14 67,997 0 50,057

5 Penyelenggaraan administrasi dan

layanan perkantoran (tahun)

1 3,315 1 2,225 0 1,090 1 3,547 1 2,715 0 0,832 1 3,795 1 2,020 0 1,775 3 10,656 3 6,960 0 3,696

5 Dukungan Manajemen dan

Dukungan Teknis Lainnya Ditjen

Perkeretaapian

1 116,227 1 90,558 25,669 1 125,246 1 130,949 -5,703 1 134,014 1 225,782 0 -91,768 3 375,487 3 447,288 0 -71,802

Page 104: DAFTAR ISI - djka.dephub.go.iddjka.dephub.go.id/ensiklopedia/files/source/publikasi/rev-renstra... · 2,982 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e