refleksi 60 tahun perdagangan dunia dalam laporan …

Jurnal Huhtm Internasianal

Refleksi 60 Tahun Perdagangan Dunia dalam LaporanTahunan WTO 2008

futp:/Avww.wto.or^english/new_e/presG7_e/pr502_e.ktm

Pada \i 2008, sistemperdagangan intemasionalmerayakan peringatan 60 tahunpembentukannya yang ditandajdengan lahirnya GeneralAgreement on Tariffs and Trade(GATT) pada 1948. Dalam rangkamemperingati momen tersebut,Laporan Perdagangan Dunia(World Trade Report) pada 20089

yang dikeluarkan oleh World TradeOrganization (WTO) rnembahasdengan dalam mengenai GATT danWTO sebagai penerusnya.Petnbahasan mencakup antara Iainsejarah perabentukan, prestasi yangtelah dicapai, tantangan yang telahdilalui, dan harapao di niasaniendatang. Laporan tersebutdimaksudkan untukmenggambarkan perjalananpanjang organisasi GATT danWTO, berbagai perubahan, danadaptasi yang harus dilakukan olehsuatu sistem yang dimaksudkanuntuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat secara global di erapasca Perang Dunia H yang mana

sampai sekarang rnasih belumberhasil rnencapai tujuannya danbahkan rnengtiadapi tantangan yangsernakin berat.

Dalam melakukan refleksi atassistem perdagangan yang diaturoleh WTO ini, Direktur JenderalWTO, Pascal Lamy, rnenyatakanbahwa sistem perdagangan globaltelah menjadi sumber darikesejahteraan, stabilitas, danprediktabilitas selama enamdekade. Menunitnya, sistemperdagangan multilateral telahmenyokong suatu periode daripertumbuhan ekonorni yang sangattinggi yang belum pernah terjadtpada periode sebelurnnya di duniasehingga marnpu meningkatkanpembangunan di banyak negara danmengurangi kerniskinan. Narnundernikian, diakui oleh Lamy bahwaGATT dan WTO belummenunjukan segenap peran danfungsinya secara optimal, terutamabagi negarakarena itu,

berkembang. OlehLamy berharap

406 Indonesian Journal of International Law

International Law in News

beberapa bulan ke depan, WTOdapat memberikan manfaat yanglebih besar bagi negara anggotabeserta inasyarakatnya. Perkataanini merujuk pada proses negosiasiambisius dan berorientasi padapeinbangunan yang beroamaPutaran Pembangunan Doha (DohaDevelopment Round!) yangdiharapkan dapat memperkuatsistem WTO guna mewujudkandunia yang lebih sejahtera.

Laporan dimulai dengan latarbelakang sejarah lahimya GATT,tennasuk penjelasan oiengapanegara di dunia sepakat untuknienyatukan kepentinganperdagangannya ke dalam satuperjanjian, dilanjutkan denganprestasi GATT/WTO selaina enamdekade, dan diakhiri denganpekerjaan rumah WTO yang perlusegera diselesaikan.

Menurut laporan ini, periodspertengahan dekade 1990ansebenarnya tidak tnendukungkondisi untuk nienciptakan kerjasama internasional. Perang Duniayang baru saja berakhir membatasikemampuan pemerintah dalammengelola negara, menyulitkanterciptanya kerja samainternasional, terutama dalammencapai kebijakan perdaganganglobal. Sistem perdagangan saat itudidominasi oleh pendekatanproteksionisme, diskriniinasi, dantensi politik yang tinggi. Olehkarena itu, sistem GATT yang

dibentuk pada 1948 dianggapmampu menentang arus utamakebijakan pada saat itu karenaniengedepankan stabilitas danprediktabilitas.

Laporan ini juga menjabarkantantangan yang dihadapi olehsistem perdagangan intemasionalsaat ini, baik dalam jangka pendekmaupun jangka panjang. Tantanganterdekat adalah bagaimanamenutup perundingan perdaganganyang masih berlangsung sampatsaat ini agar mampunienguntungkan setiap pihak yangterlibat dan juga memastikan posisiWTO dalam pengelolaanperdagangan intemasional(international trade governance),Seiring dengan perubahankonstelasi kekuatan ekononii duniadan peralihan fokus darimasyarakat intemasional., penulisLaporan mengajak pemerintahnegara-negara anggota untuknierumuskan suatu alternatif yangmampu mengakomodasi seluruhkepentingan dalam sistemperdagangan intemasional. Masadepan perdagangan intemasionaldianggapnya tergantung padapenghargaan (respect) dari setiapnegara anggota terhadap WTO.

Dalam meninjau alasan yangmendorong negara anggota untukbekerja sama dalam WTO, laporanini mencantumkan perspektifpemikiran dari ahli ekonomi, ah Itekononii politik, ahli hubungan

Volume 5 Nornor 2 Januari 2008 407

JurnatHukum Int&masional

international, dan juga ahli hukum.Berbagai alasan dikeniukakan darisudut pandang yang berbedamemberikan perpesktif yang segardalam laporan mi. Ahli ekonomimisalnya, menekankan tnanfaatekonomis dari liberalisasiperdagangan. Ahli ekonoini politikdi sisi lain menekankan padakepentingan politik yangmempengaruhi kerja sarnainternasional dan bagaimanakomitmen internasional dapatmempengaruhi kekuatan padaekonomi domestik. Ahli hubunganinternasional lebih nieninjau sistemperdagangan internasional daripembagian kekuatan, konflik, dangagasan yang timbul padamasyarakat internasional. Tidaktertinggal ahli hukum yang melihatWTO dari aspek perjanjian yangmeinbentuknya yang dianggapsebagai "konstitusi internasionaPdalani melindungi kepentinganpublik dan membatasi perannegara. Kesirnpulan yangdidapatkan adalah bahwa motivasiuntuk terlibat dalani perdaganganinternasional adalah saling berbedadi antara negara-negara di dunia.

Kontribusi utama dari lembagasepertt WTO adalah mengurangiketidakpastian dalani perdaganganinternasional, memfasilitasinegosiasi, menyebarluaskaninformasi, mengurangi biayatransaksi dalam berbagai eara,mengelola kesepakatan

perdagangan,kebijakan.

dan memantau

Laporan Perdagangan Duniamenunjukan bahwa sejak 1950,volume perdagangan dunia telahmeningkat tujuh puluh lima kali,tiga kali lebih tinggi daripertumbuhan output dunia (worldoutput growth). GATT/WTOmemang berhasil melakukanliberalisasi di bidang perdagangan,namun kesuksesan yang dicapaihanya terjadi di heberapa bidangsaja. Liberalisasi pertanian diakuisebagai sektor yang palingmenantang dan hasil yang dicapaitnasih sangat minim. Hanibatanyang sama juga dicapai dalamliberalisasi atas produk yangtnenggunakan tenaga kerja intensifkarena mendapatkan banyakhambatan di pasar global.Instrunten lain seperti perjanjianregional ternyata mcrniliki andildalam mengurangi tarif danhambatan perdagangan lainnya.

sangatSatu hal yangberkembang dari sistemperdagangan multilateral adalahmekanisme penyelesaian sengketa.Mekanisnie penyelesaian sengketadalam WTO menjadi forum yangsering digunakan dalamrnenyelesaikan masalahperdagangan, terutama sejak negaraberkembang aktif berpartistpasidalam forum ini. Dalani PutaranUru^iay tercapai kesepakatanuntuk metnbentuk mekanisme



penyelesaian sengketa yang belumpemah ada dalam bukuminternasional sebelumnya, terutamadengan sistem adopsi kuasi-otomatik dari laporan panel danpembentukan lembaga banding(Appellate Body) untuk nielakukanlegal review. Prosedur pelaksanaanputusan juga dirumuskan sehinggatidak terhambat oleh pihak yangkalah. Meskipun sebagian kasusyang diselesaikan berjalan denganlancar, beberapa kasus yangmendapat perhatian (high-profilecases) niengaiami kesulitanimplementasi sehingga harusberujung pada tindakan retaliasi.Mekanisme baru ini pun dianggapmampu menyeiesaikan sengketadalam waktu yang singkat danefektif.

Masih banyak tantangan yangharus dihadapi oleh sistem

perdagangan multilateral selainmenyeiesaikan Putaran Doha, yakniyang berapa permasaiabansistematik yang telah menjadi isusejak GATT/WTO pertama kalidibentuk. Dari segi organisasi,mekanisme penganibilan keputusandi WTO dikritik agar mampumenyeimbangkan kepentingannegara maju dan negaraberkembang. Perdagangan dibidang jasa juga menjadi sorotandari berbagai pihak tenitama negaraberkembang. Selain itu, isulingkungan hidup danpembangunan berkelanjutanmenjadi tantangan jangka panjangyang menjadi perhatian besarWTO, tennasuk hubungan antarapemanasan global dan perdaganganinternasional, serta pengelolaanenergi di tingkat internasional.

(M. Ajisatria Suleiman)

Peran Putaran Doha daiam Menangani IsuPerdagangan Internasional dan Ancaman Pemanasan

Global

http://www. -wto, org/english/news_e/sppl_e/sppl83_e. htm

Akhir 2007 merupakanmomentum untuk meningkatkankesadaran global mengenai bahayapemanasan global yangmengancam dunia. KonferensiPerubahan (klim digelar di Bali,

pada 8-9 Desember 2007 dengandiarnati oleh selunih elemenmasyarakat guna memberikan hasilyang maksinial dan memberikansolusi yang optimal bagikesepakatan-kesepakatan yang

Volume 5 Nomor 2 Jamtari 2008 409

Jurnal Hukam Internasional

akaa tercapai. Perang nielawanpemanasan global menibutuhkaiiberbagai pendekatan, tennasuk dariaspek perdagangan internasional.Dari hal ini, organisasiperdagangan dunia, World TradeOrganization (WTO), dapatmenimjukan perannya.

Direktur-Jenderal WTO, PascalLamy, dalani pidatonya padaDialog Infonnal MenteriPerdagangan, KonferenstPerubaban Iklini di Bali, Desember2007, inenyatakan bahwaperundingan Putaran Dohamengenai perdagangan barang danjasa lingkungan hidup dapatmemberikan kemenangan ganda(double win) bagi negara anggotaWTO, kemenangan bagilingkungan hidup, dan kemenanganbagi perdagangan. Lamyinenyatakan bahwa regulasi WTOdapat membuktikan fungsinya yangnienentukan dalani nielawanpemanasan global, namundibutuhkan konsensus globaltentang bagaimana cam nielawanpermasalahan bersama tersebut.

Persinipangan isu antarapemanasan global dan perdaganganinternasional dapat timbul nielatuiberbagai maeam pendekatan.Meskipun WTO tidak meniilikiaturan yang seeara khususmengenai energi, lingkunganhidup, ataupun pemanasan globalper se, namun tidak dapatdipungkiri bahwa hukum

perdagangan internasional relevandalam nienibahas pemanasanglobal.

Sistem perdaganganmultilateral dianggap memilikiperan yang cukup signitlkan dalammenghadapi pemanasan global.Beberapa pihak berpendapat bahwasisteni ini dapat mengatur karbonyang dihasilkan oleh cmisi GasRumah Kaca (GRK) dalani prosesproduksi, transportasi internasional,dan konsumsi berbagai barang danjasa. Sementara itu, pihak yang lainberpendapat bahwa sistemperdagangan multilateral dapat'menyeimbangkarv kerugian yangdiderita akibat menanganipemanasan global. Secara lebihspesifik, ada gagasan untukmengenakan biaya ekonomi atasproduk yang diinipor ke suatunegara seimbang dengan biayayang dikeluarkan dalam mengaturemisi negara tersebut.

Tentu saja masih terdapatberagam ide lain mengenai caranienyeinibangkan langkah-langkahyang dilakukan dalam mengatasipemanasan global, tennasukdiskusi mengenai sektor ekonomiyang paling banyak volumeperdagangannya dan membutuhkanenergi yang besar, seperti produksibesi dan baja. Dalam membahas isuini, gagasan yang dilontarkanberkisar antara pengenaan pajakkarbon baik domestik niaupun yangterkait dengan perdagangan



internasional, seperti sistem cap-and-trade yang melibatkan jugaimportir. Gagasan lainnya jugaadalah dengan meningkatkanperdagangan 'barang dan jasaHngkungan hid up' yang relevandengan penianasan global nicialuiPutaran Doha. Mayoritas dari idetersebut adalah pengenaan pajakdatam transaksi transnasional,nanaun ada juga yang merumuskankonsep untuk menghmdaripemanasan global melalui regulasisubsidi dan bahkan hak kekayaanintelektual.

Namun demikian, untukmerumuskan konsep hukuniperdagangan internasional datamtnenangani penianasan globaltertebih dahutu dibutuhkankesaniaan paham dari negara-negara di dunia mengenai caramengatasi pemanasan global,termasuk negara-negara industriyang tergabung dalani Annex IKonvensi Perubahan Iklim. Tanpaadanya kesatuan pandangan dasarsecara konsensual dari negara-negara tersebut, akan sangat sulittercapai mekanisme perdaganganinternasional yang diteruna olehseluruh pihak.

Regulasi perdagangan tidakdimaksudkan untuk menggantikanregulasi tingkungan hidup. Olehkarena itu, regulasi dari PerjanjianWTO beserta lampirannyadimaksudkan hanya menjadi sal ahsatu solusi dari kerangka besar

upaya mengatasi penianasan global.Forum WTO bukanlah foruinutama dalam menyelesaikanpenianasan global, yang inanaforum yang tepat adalah forumHngkungan hidup seperti UnitedNations Framework Convention onClimate Change (UNFCCC), Dariperjanjian semacam itu barukemudian diberikan kerangka dasarpembangunan berkelanjutan yangkemudian menjadi acuan bagisistem perdagangan internasionalpada WTO.

Tanpa adanya kerangka yangdiberikan forum lingkungan hiduptersebut, maka akan timbulkebingungan dalam merumuskanrespon dari sistem perdaganganmultilateral. Kerangka dalamperjanjian lingkungan hidupmultilateral lah yang akanmeinandu perjanjian lain, sepcrtiWTO niaupun aktor-aktor ekononiilainnya dalani mengatasieksternalitas negatif yang timbuldari kcrusakan lingkungan bidup.Berdasarkan perjanjian tersebut,akan dinilai apakah suatu tindakanperdagangan atau langkah-langkahckonomi yang ditenipuh suatunegara dapat dijustifikasi dari sudutpan dang perlindungan lingkunganhidup.

Dalani mewujudkan sistemyang nienunjung kesepakatanmengenai perubahan ikiini, setiapnegara harus merefieksikan peranperdagangan internasional dalam

Volume 5 Nomor 2Januari 2008 411

Jtimalffttkum Internasionai

kesepakatan tersebut. Perdagangandapat niewujudkan keuntungankarena efisiensi, yakni menciptakanspesialisasi produksi di antaranegara-negara di dunia.Perdagangan internasionai jugadapat meningkatkan pertumbuhanekonomi. yang rnana dapatmeningkatkan kemungkinan suatunegara meningkatkan investasinyadalam pencegahan polusi, andaisaja terdapat kemauan politik darinegara tersebut Agar gagasantersebut dapat diwujudkan, harusdibangun terlebib dahuluparadigma perlindunganlingkungan hidup yang kemudianakan nienjadi pondasi bag! si stemperdagangan.

Dengan kata lain, regulasidalam WTO tidak dapat dipungkirimerupakan salah satu alat dalammengatasi peinanasan global.Regulasi dalam WTO ntengaturmengenai standar produk, yangmana terdapat suatu standarinternasionai mengenai suatuproduk. Selain itu, WTO jugamengatur substdi, pajak, hakkekayaan intelektual, dan aspek-aspek lainnya. Seluruh regulasitersebut dapat membantumengurangi pemanasan globalsepanjang terdapat suatu parameterlingkungan hidup atas pecaninstrunien tersebut.

Parameter demikian yang harusditentukan oleh masyarakatlingkungan hidup, bukan

masyarakat perdagangan. Tanpaadanya parameter tersebut,pengaturan yang terdapat dalamWTO akan menjadi tank ulurkepentingan politik dari negara-negara anggotanya karena setiapnegara dapat memiliki interpretasitertentu terhadap suatu tujuanperlindungan lingkungan hidup.Pada akhirnya, baik tujuanperlindungan lingkungan hidupniaupun tujuan perdagangan tidakakan tercapai.

Telah dijelaskan sebelumnyabahwa salah satu ide mengenaiperan WTO adalah mernbuka pasaratas produk ramah lingkungan danjasa perlindungan lingkunganhidup. Penmdingan Doha misalnyamenawarkan untuk meningkatkanakses terhadap produk sepertiscrubbers, air filter, atau jasapengelolaan energi. Namunsebagaimana sudab diduga, sangatsulit untuk menentukan kategoribarang dan jasa yang termasukdalam kategori bidang lingkunganhidup. Menunit ahli ekononii, pasarglobal mengenai barang dan jasabidang lingkungan hidupdiperkirakan berjumlah 550 miliardollar setiap tahunnya. OECDmempcrkirakan bahwa 65 persendari jumlah tersebut terkait denganjasa lingkungan hidup, sementarasisanya (35 persen) adalah produklingkungan. Berdasarkan jumlahtersebut, industri barang dan jasayang berkembang dalam rangkamengurangi efek pemanasan global



niemiliki proporsi yang cukupbesar.

Datam konteks PutaranPembangunan Doha bagianperlindungan lingkungan hidup,yang di dalamnya tercakup materisubsidi peitanian dan pencarianhubungan antara regulasi WTOdengan perjanjian lingkunganhidup multilateral., negosiasimengenai barang dan jasalingkungan, dapat berbuahkemenangan ganda bagiperdagangan niaupun lingkunganhidup. Sebagai contoh, liberalisasijasa ini dapat menguntungkanIndonesia dua kali lipat sebagaisalah satu eksporter steamcondensers terbesar di dunia.Sementara itu, keuntungan senipabisa didapatkan India yangmengekspor turbin hidrolik;Malaysia yang mengeksporphotovoltaic cells; atau Thailandyang mengekspor mesin penyaringdan penjernih gas.

Kesenipatan untuk membukasektor barang dan jasa lingkunganhidup sangat terbuka di PutaranDoha. Nanuin dalam melakukanhal ini, sebelumnya perlu terdapatsuatu perjanjian internasional yangmendorong permintaan atas barangdan jasa tersebut, misalnyakesepakatan untuk mengurangiemisi GRK dapat mendorongpemanfaatan teknologi ratnahlingkungan. Dengan deinikianperdagangan atas barang dan jasaramah lingkungan akan meningkatApabila akses pasar atas barangdan jasa tersebut dibuka, makamanfaatnya tentu akan semakinberlipat. Berdasarkan contoh di atasterlihat bahwa haras terdapatparameter atau kerangkalingkungan hidup yang jelas untukkemudian regulasi perdaganganinternasional akan rnendukungnya.(M. Ajisatria Suleiman)

Pengesahan DPR RI Terhadap Peraturan PeinerintahPenggantj Undang-undang Nonior 1 Tahun 2607

Tentang Perubahan atas Undang-undang Nonior 36Tahun 2660 tentang Perpu Noinor 1 Tahun 2006

tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas menjadi Undang-undang

www. depdag.go. idw\vw.kompas.co.id/kompas-cetak/0707/l2/politikhukum/3679293.htm

vtrww.kukamonline.com/detan.asp?id=l77907cl=Berita


Jurnal Hukum fnternasional

www.tempointerakttf.com/hg/ekbis/2Q08/Om5/brk,2QQ80U5-115515Kompas 18 September 2007

Koran Tempo 6 Oktober 2007Koran Tempo 10 Oktober 20Q7Koran Tempo 15 januari 2008

Setelah me la Ini penibahasanintensif pada 9 Oktober 2007,Pemerintah dan DPR RImengesahkan penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nonior 1 Tahun2007 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 36 Tahun2000 tentang Perpu Nornor 1Tahun 2000 tentang KawasanPerdagangan Bebas dan PelabuhanBebas menjadi Undang-undang.Tujuan dari Perpu ini adalahmenciptakan kepastian hukuin bagiiklim investasi agar investor gencarmenanamkan modalnya diIndonesia. Sebagaimana diketahui,Pemerintah Indonesia sedanggencar menarik investor luar negeriagar menanamkan modalnya diIndonesia. Pada saat ini, Indonesiamenghadapi persainganperdagangan yang ketat daribeberapa negara seperti RRC,Vietnam, India, Malaysia danThailand. Masing-masing negaratermasuk Indonesia percaya bahwakunci bagi pertumbuhan ekonomidan pcningk atari kesejahteraanmasyarakat adalah investasi. Olehkarenanya, penanaman modal luarnegeri sangat dibutuhkan Indonesiaagar dapat meningkatkanpertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan laporan BankPembangunan Asia, ekonomiIndonesia bertumbuh sebesar 6,2persen pada 2007. Pencapaianpertumbuhan ekonomi sebesar 6,2persen berada sedikit di ataspertumbuhan ekonomi ASEAN,sebesar 6,1 persen, namundeinikian berada dt bawah targetPemerintah sebesar 6,3 persen.Penopang dari pertumbuhanekonomi Indonesia tersebut adaiahkonsumsi swasta, ekspor, daninvestasi. Sementara pendorongkonsumsi swasta adalah rendahnyatingkat inflasi serta suku bungayang cenderung menurun selarna2007. Dari ketiga sektor penopangekonomi adalah sektor investasiyang belum dioptimalkan olehPemerintah RI dalammeningkatkan angkaperekonom iannya.

Perpu Nomor 1 Tahun 2007mengamandenien ketentuan lamayang diatur dalam Undang-undangNomor 36 Tahun 2000 tentangKawasan Perdagangan Bebas yangmewajibkan segala macamperaturan berkenaan dengankawasan perdagangan bebas danpelabuhan bebas diatur denganUndang-undang. Kini dengan


international Law in News

adanya Perpu Noinor 1 Tahun2007, pengaturan mengenaikawasan perdagangan bebas danpelabuhan bebas dapat diaturdengan peraturan pemerintah. Ha!ini akan meinpermudah pengaturanmengenai inve'stasi di kawasantertentu yang membutuhkanketepatan waktu. Sejalan denganpenciptaan kepastian hukum bagiiklim investasi, keberadaan PerpuNonior 1 Tahun 2007 jugabertujuan untuk meningkatkan dayasaing Indonesia agar dapat tnenarikinvestasi yang dibutuhkan dalampembangunan nasionai sertapenciptaan lapangan kerja. Selainitu, Perpu ini juga menipakanimplernentasi Pasai 3 i Undang-undang Noinor 25 Tahun 2007tentang Penanaman Modalberkenaan dengan kawasanekonomi khusus. Poin lain yangterdapat di dalam Perpu tersebutantara lain pengaturan terhadapkegiatan ekonomi seperti maritim,industri, perhubungan, perbankan,dan pariwisata. Barang yang masukke dalam kawasan pun dibebaskandari bea masuk, pajak pertambahannilai, serta pajak £snjualan atasbarang niewah dan cukai. Namundemikian, ketentuan nasional yangsudah ada sebelumnya di bidanglain lintas barang, karanttna,devisa, keimigrasian, sertapelayaran dan penerbangan tetapberlaku bagi kawasan ini.

Adapun perkembangan terakhirdari Perpu ini stagnan. MeskipunPemerintah telah menetapkankawasan perdagangan bebas danpelabuban bebas bagi daerahBatam, Btntan, dan Riau denganPeraturan Pemerintah Nomor 46Tahun 2007, Peraturan PemerintahNomor 47 Tahun 2007, danPeraturan Pemerintah Nonior 48Tahun 2007, Pemerintah beiumberhasil inernbentuk DewanKawasan Perdagangan Bebas.Dewan tersebut nantinya memilikikewenangan untuk niengeluarkanizin-izin usaha dan izin usahalainnya yang diperlukan bagi parapengusaha dalam menjalankanusahanya. Dalam hal ini, terdapatpelayanan satu atap dalarnpengelolaan kawasan perdaganganbebas. Data terakhir inenyebutkanbahwa pada 2007 terdapat 79investor asing yang berinvestasi diBatam. Angka tersebut nieningkat56 persen dibandingkan pada 2006.Hingga terbentuknya DewanKawasan Perdagangan Bebas,banyak investor yang menundabahkan mengai ihkan rencanainvestasinya. Para investor memilihrnenunggu hingga terdapatkejelasan mengenai keberadaanDewan tersebut. (WillyamSaroinsong)

Volume 5 Nomor 2Jamiari 2008 415

Jurnal Huhtm Internasional

Pengaturan Perdagangan Secara Elektronik oleh PBB

www. attt-law.com/page-5893www. uncitrai org/pdf/english/texts/e!ectcom/Q6-57452_EboolLpdf

daccessddsMn.org/doc/UNDOC/GEN/NQ5/488/8Q/PDF/N0548880.pdf?OpenEtement

www.uncitral.org/tincitraVen/imcitraljexts/electromc_commerce/2QQ5Comention.ktml

www. lawdit.co. uk/readmg_room/room/view_article. asp?name-Janicles/PreparatiorK+are+being+made+to+help+make+bzfsiness+contracts+electronically.ht

m

Tidak terdapat satu negara pundi dunia ini yang tidak terlibatdalam kegiatan perdagangan.Kegiatan perdagangan inteniasionalantarnegara dengan negara maupunnegara dengan subyek hukumperdata lainnya telah mencapai erabam di akhir abad 21. Era barutersebut lazim disebut denganistilah e-commerce atau transaksiperdagangan melalui mediaelektronik. Perkernbanganperdagangan internasional tidakterlepas dari perkembanganteknologi. Dalani hal ini, teknologimerupakan suatu sarana yang dapatdigunakan oleh negara maupunsubyek hukum perdata lainnyaguna mencapai hasil maksimumdalam kegiatan perdaganganinternasional.

Berkenaan dengan hal ini,lahirlah suatu konvensi yangdibentuk oleh Majelis Umum PBBguna mempermudah kegiatanperdagangan secara elektronik.Pada 23 November 2005, MajelisUmum PBB mengadopsi

Convention on the Use ofElectronic Communications inInternational Contract. Tujuanpembentukkan Konvensi ini adalahniemberikan kepastian hukum danmemberikan prediksi komersialterhadap suatu kontrak yang dibuatoleh subyek hukum di negaraberbeda melalui alat komunikasielektronik. Konvensi ini dapatdijadikan acuan dalam menentukanketentuan hukum yang berlaku atassuatu kontrak manakala kontraktersebut tidak menentukan hukumtertentu yang tnengatur kontrak itusendiri. Berdasarkan ketentuan didalam Konvensi ini keinginan parapihak dalam memberlakukan suatuhukum tertentu atas suatu kontrakdapat dilihat dari lokasi alatkomunikasi yang dipergunakanpada saat kontrak disepakati.Dalam hat ini, waktu dan tempatterjadinya kesepakatan dapat dilihatmelalui catatan (automatedmessage systems) elektronik yangdapat dilacak melalui mekanismetersendiri. Nantinya, catatanelektronik tersebut memiliki



kekuatan pembuktian yang sama negara-negara anggota PBB hinggadengan perjanjian tertuiis yang 16 Januari 2008. Hingga saat initelah disepakati. terdapat 16 negara yang sudah

menandatangani Konvensi ini.Konvensi ini masih terbuka Negara-negara tersebut antara lain

untuk penandatanganan oleh adalah:

Daftar Negara-Negara Penandatangan Convention on the Use ofElectronic Communications in International Contract

Peserta

Afhka Tengah

Senegal

Singapura

Sri Lanka

RRC

Sierra Leone

Paraguay

Rusia

Lebanon

Madagaskar

Filipina

Panama

Kolombia

Iran

Montenegro

Arab Saudi

Penandatanganan

27 Februari 2006

7 April 2006

6 Juli 2006

6 Juli 2006

6 Juli 2006

21 September 2006

26 Maret 2007

25 April 2007

22 Mei 2007

19 September 2007

25 September 2007

25 September 2x*07

26 September 2007

27 September 2007

27 September 2007

12 November 2007

Volume 5 Nomor 2 Januari 2008 417

Jurnal Hukum Internasionat

Mengacu pada ketentuan didalain Konvensi, masing-niasingpeserta dalain Konvensiberkewajiban untuk melakukanratifikasi. Setelaii diratifikasi olehnegara peserta, enain bulankeniudian Konvensi ini berlaku.Konvensi ini pun terbuka bagi

negara-negara lain untuk diaksesi.Dengan kehadiran Konvensi inikegiatan tranksaksi elektronikinternasional antarnegara pesertaKonvensi memiliki jam in ankepastian hukum yang lebihmemadai. (Willyam Saroinsong)

Kesepakatan RI-Australia Mengeaai Studi KelayakanPerjanjian Bilateral Bidang Perdagangan Bebas

www. depdag.go. idwww. dfat. gov. au/geo/indonesia/iorfta. html

http://www. dfat.gov. au/trade/Q5Q92 i_roos.htmlwww. dfat.gov. au/geo/mdonesla/ia-$a_background_paper. html

www.antara. co. id7arc/20Q7/5/8/asean-dan-Jxe-sepakati-pembentukan-fta/

Dalam kurun lima tahunterakhir pertumbuhan perdaganganAustralia dan negara-negara lain dikawasan Asia men gal ami Jonjakansignifjkan. Guna menindakianjutikeadaan tersebut Penierintah RIberinisiatif untuk melakukan studikelayakan bersania denganPemerintah Australia. Pada tanggal27 Juli 2007, Presiden RI SusiloBarnbang Yiidhoyono dan PerdanaMenteri Australia John Howardmenyetujui untuk memulai suatustudi kelayakan bersania (jointfeasibility study) guna me I i hatkemungkinan penciptaan perjanjianbilateral di bidang perdaganganbebas diantara kedua negara.Keberadaan studi kelayakan inisendiri juga merupakan hasilrekoniendasi dari anggota

Australia-Indonesia Trade andInvestment Framework ExpertsGroup yang dilaksanakan padatanggal 25 Juni 2007. Padapertemuan tersebut terdapatkesepakatan untuk rneningkatkannilai perdagangan dan in vesta si.Fokus dari studi banding bersaniaitu sendiri nantinya adalah untukniengeksarninasi dampak yangakan ditirnbulkan dari keberadaansuatu kawasan perdagangan bebasantara Indonesia dengan Australiadi bidang perturnbuhan ekonomi,perdagangan, investasi, kompetisi,dan hubungan komersial antarakedua negara. Rencananya studibanding bersama antara keduanegara akan berlangsung sejakAgustus 2007 dan diharapkanselesai pada peitengahan tahun



2008. Berdasarkan data yang adadalain kurun waktu 2002-2006 totalnilai perdagangan di antara keduanegara meminjukkan tren rata-ratasebesar 14,12 perseo. Pada tahun2007 sendiri nilai perdagangandiantara kedua negara mencapaiangka 8,8 milyar dolar amerika.Total ekspor Indonesia ke Australiapada 2007 mencapai nilai 4,6miiyar dolar amerika sementaranilai impor sebesar 4,2 milyar dolaramerika. Komoditas eksporIndonesia ke Australia berupaminyak mentah, etnas, barang-barang pertengkapan elektronik,kayu dan besi. Sementarakomoditas impor dari Australiaberupa gandum, hewan-hewanternak, minyak mentah, gula, kapasdan aluminium.

Pemerintah Indonesiaberkeinginan agar keberadaanperjanjian perdagangan bebasantara kedua negara dapatmeningkatkan perdagangan daninvestasi bilateral kedua negara.Hal ini mengingat letak geografisdi antara kedua negara yang satingberdekatan. Diharapkan pula bahwaekspor Indonesia ke Australiadengan struktur pasar yangfleksibel dapat meningkat karenaadanya penurunan bea rnasukbeserta bantuan dan kerja samateknis di berbagai bidang terutamadi bidang peitanian. Hal ini guname me nu hi standardisasi yangdiniiliki oleh Pemerintah Australia.

Selain itu dengan peneiptaanperjanjian bilateral perdaganganbebas kedua negara diharapkanterjadi peningkatan investasi dandiversifikasi produk ekspormaupun impor.

Hingga saat ini Australia barumemiiiki tiga perjanjianperdagangan bebas. Ketigaperjanjian tersebut diniilikiAustralia dengan Amerika Serikat,Singapura dan Thailand. Pada saatini pula selain bernegosiasi denganIndonesia, Australia juga sedangbernegosiasi dengan Jepang, RRC.Selandia baru, Cile, India, Korea,Malaysia, dan Gttlf CooperationCornell. Sementara Indonesiaselain sedang bernegosiasi denganAustralia, juga bernegosiasi denganJepang terkait masalah kerja samaekonomi (Economic PartnershipAgreement) berkaitan denganperdagangan bebas. Selain sebagaisalah satu anggota ASEAN,Indonesia juga turut seita dalamnegosiasi perdagangan bebas antaraASEAN dengan EU. Studikelayakan bersama antaraIndonesia dan Australia sendirididasarkan pada perjanjian serupayang telah berlangsung antaraAustralia dengan Selandia Baru.Studi kelayakan bersama ini sendirijuga akan mengkaji begaimanaperjanjian bilateral tetap konsistendengan sistem multilateral dibawah naungan WTO. (WOlyamSaroinsong)


Jurnai Hukum internasional

Simposium Internasional Mengenai Rule of Law danKaitannya dengan Pasar Bebas

http://www.tbanetorg.conferences/Ritlej}fJ.aw_Symposiitm_Smgapore/binary/Rttle%2Qaj%20law%20symposium%20flyer.pdf

http://www. asiademocracy. org/content_view.php?section_id=l&content_id= 752http://www. ibanet. org/

Pada 14-19 Oktober 2007 diSingapura, diadakan Rule of LawSymposium sebagai bagian dariKonferensi Tahunan InternationalBar Association (DBA), suatuorgan isasi praktisi \m\sxas\flawyerselunih dunia. IBA merupakansarana pertukaran infonnasi dandiskusi profesi hukum mengenaiperkeinbangan hukum di berbagatpenjuru dunia. Kali ini, teina yangdiangkat adalah defmisi danpraktek negara-negara mengenai""rule of law" yang kerapditerjeinahkan ke dalam BahasaIndonesia menjadi "negarahukum." Para pembicara antara lainadalah Justice Albie Sachs dariConstitutional Court of SouthAfrica, S Jayakunnar {Deputy PrimeMinister and Minister of LawSingapura), Ambiga Sreenevasandari Malaysia, Sylvia Lini dariTemasek Business SchoolSingapura, Judge Hisashi Owadadari International Court of JusticeBelanda, dan Simon Tay dariSingapore Institute of InternationalAffairs.

Berbagai isu dibahas da I amsiniposium ini, dengan tema besardefmisi dan signifikansi ''rule of

law, * berikut perkenibangankonsepnya di Asia sejak masapasca-kolonialisme hinggamemasuki era globalisasi. Secaraspesifik, isu yang dibahas antaralain adalah akses terhadap keadilan(access to justice), pennasalahanbantuan hukum di negaraberkembang, tanggung jawab sosialperusahaan, hingga profesi hukumdan independensi peradilan.

Salah satu perdebatan sentralyang dibahas dalam simposiurn iniadalah peran hukum dalampertumbuhan ekonomi, khususnyadalam peningkatkan investasi.Siniposium menghadirkan pelakubisnis, praktisi hukum, akademisi,hingga pejabat pemerintahan yangterlibat dalam kegiatan hukum,ekonomi, dan investasi. Isu tersebutsebenarnya bukan pennasalahanyang baru karena sudah menjadidiskursus sejak hukum dianggapmerupakan peran sentral dalampembangunan dan globalisasiekonomi. Diskusi yang sampai saatini niasih mengundang kontroversiadalah bahwa programpembangunan dan globalisasiekonomi yang dipromosikan olehmasyarakat internasional kerap

420 Indonesian Journal of international Law


identik dengan ideologi pasarbebas.

Paradigma Pcmbangunan danPasar Bebas dalam MasyarakatInternasional

Signifikansi peran hukuindalam pembangunan semakinmenguat setelah didukung olehpemikiran "institutional economist"yang berpendapat bahwa kesolidanpranata, terutarna pranata hukuni,tneraegang peran yang besar dalammenjamin pertumbuhan ekonomidan memperkuat kehidupandemokrasi di suaiu negara.Komitmen negara dalammenegakan hukuni menjadipenenta arah keberhasilanpembangunan. Berdasarkanparadigma demikian, agendapembangunan dari inasyarakatinternasional ditekankan padaasistensi hukum dan peradilan.

Hasilnya adalah meledaknyajumlah program asistensipembangunan dalam reformasihukum. Sebagai contoh, the UnitedStates Agency for InternationalDevelopment (USAID) Office ofDemocracy and Governance, pada2006, mengalokasikan lebih dari2,6 juta dollar setahun untukprogram pengenibangan Rule ofLaw. Aktor lain yang berperan aktifadalah Uni Eropa, Kanada, dannegara Skandinavia (terutamaSwedia). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UnitedNations Development Programme

(UNDP) juga turut berperan untukmengembangkan pranata hukuniberbasis paradigm hak asasimanusia. The World Bank danInternational Monetary Fund(IMF) tidak secara langsungterlibat, namun memberikanpersyaratan-persyaratan khusus dibidang pembaruan hukum dalambantuan pembangunan dan moneteryang diberikannya. Seluruh inisiatifini belum termasuk peran sektorswasta, seperti Ford Fotmdation,Soros Foundation, atau AmericanBar Association (ABA) yang jugamemberikan asistensi hukum,khususnya di bidang pendidikanhukum bagi negara berkeinbang.

Permasalahannya, definisipembangunan yang dimaksud olehniasyarakat internasional initidaklah bebas nilai, namun selaludiasosiakan dengan pengembangandemokrasi dan pasar bebas.Keberhasilan pembangunan disuatu negara diukur dari sejauhmana pranata demokrasi dan pasarbebas dapat di implements!kan.

Mengemukanya paham pasarbebas dalam konteks programpembangunan internasiona.'-dimulaidengan bangkitnya semangatekonomi neo-klasik yangditerapkan oleh Anierika Serikatdan Inggris pada tahun 1980an,menyusul stagflasi ekonomi yangmelanda negara tersebut.Argumentasi utama pasar bebasadalah bahwa pasar yang tidaksempurna (imperfect market) lebihbaik dibandingkan negara yang

Volume 5 Nomor 2 Januari 2008 421

Jurnal Hukum Internasional

tidak sempurna (imperfect state).Perbandingan antara kehilangankeiffitungan dan pasar tidaksempurna dan perolehankeuntungan dari upaya pemerintahuntuk mengoreksi pasarmenghasilkan nilai yang negatif.Intervensi pemerintah jugadianggap dapat mcndistorsi hargasehingga dapat sernakinmengacaukan pasar.

Perdebatan mengenai masuknyagagasan pasar bebas dalamkonsepsi 'rule of law' kerapditinjau dari konsep negara hukuinformal (thin conception of rule oflaw} dan negara hukum material{thick conception of rule of law).Dalam definisi formal, rule of lawdapat dinilai mclalui serangkaianfaktor pengukur, sepertiindependensi peradilan, hukumpublik yang bcrlaku, pemberlakuanasas retroaktif, dan judicial reviewatas tindakan administatif.Sementara itu, dalam pengertianmaterial, rule of law hams mengacukepada konsepsi 'keadilatv yangdianut oleh masing-niasing negara,sehingga tidak mungkindisainara^kao. Ketika konsepsirule of law sudah memasuki ranahsubstansi hukum, maka gagasanfree market dimasukan ke dalamsi stem hukum suatu negara.

Berdasarkan pandanganideologi ini, asistensi peinbangunaninternasional seakan terasa sangatmemiliki resep kebijakan yangsederhana: privatisasi, deregulasi,debirokratisasi, dan pengetatan

kebijakan fiskal. Oleb karena itu,seluruh pranata hukum di negaratersebut harus diarahkan untukmendukung, memfasilitasi, danmemperkuat tiga kebijakantersebut Menurut parapenentangnya, solusi kebijakandeniikian berikut regulasi yangmengiringinya tidak dapatditerapkan secara scrta nierta disuatu negara, melainkan harusdisesuaikan dengan permasalahanekonomi, politik, dan sosial budayadari negara tersebut Apabilakajian mendalani tidak dilakukansebelumnya, dapat terjadi suatu'transplants! hukum,9 ataupencangkokan sistern hukum darinegara inaju ke negara berkembangsecara sepenuhnya.

Dengan demikian, partisipasimasyarakat internasional datamkonsepsi rule of law dapat dilihatdari upaya praktisi pembangunaninternasional, akademisi, maupunlembaga donor dalammendetlnisikan rule of law secarauniversal, meskipun hat tersebutsangat sulit untuk dilakukan.Sebagai contoh, dikenal theInternational Country Risk Guidesebagai indeks internasional dalammengukur rule of law suatu negara.Narnun deniikian, indeks inidikritik karena dianggap tidakdisesuaikan dengan budaya hukumsettap negara, begitupula karenatidak memperhitungkan faktor non-hukuin dalam negara tersebut.Standar internasional demikianjuga dilakukan untuk mengukur



''governance' dari suatu negara,suatu ha! yang juga banyak dikritikkarena tidak memperhitungkanfaktor budaya negara-negara didunia,

Pengalaman Indonesia dalaramenghadapi pennintaan donorasing untuk niengubah sistemhukum inengalami peningkatanketika niemasuki era reformasi.Pada saat tersebut, ketergantunganIndonesia terhadap donor semakinmeningkat untuk mengatasi krisisfinansial, yang rnana dimanfaatkanoleh donor untuk metnberikanpersyaratan-persyaratan bagiIndonesia untuk melakukanperubahan di sektor hukuni menjadiberorientasi total kepada pasarbebas.

Sebagai contoh, pengadilanniaga merupakan salah satu proyekbesar dari lembaga keuanganinternasional yang dianggapmengalami kegagalan di Indonesia.Pengadilan yang rencananyamenjadi pengadilan percontohan initernyata tidak bertahan lama, baikdalani segi persepsi kualitas danintegritas. Kegagalan tersebutdianggap oleh berbagai pihak

karena implementasi pengadifanniaga tidak nienilai kesiapaninfrastruktur lain, sepertikeniampuan aparat fasilitas,mekanisme kode etik, pengawasan,pembinaan, budaya hukum, danberbagai permasalahan lainnya.

Berbagai perkembangan yangterjadi pada dunia internasional,terutania krisis finansial Asia pada1997, kericuhan di KonfereiisiTingkat Menteri (KTM) di Seattlepada 1999 yang diikuti denganpeluncuran Putaran Doha pada2001, Deklarasi PeinbangunanMileniuni 2015, ancainanpenianasan global, dan berbagaiperistiwa lainnya membuatmasyarakat internasional.khususnya praktisi pembangunanmulai meninjau ulang ideologipasar bebas yang diterapkan selamaini. Begitu pula perubahanorientasi tersebut akanmempengaruhi arah perkembangankonsepsi rule of law dalamperspektif masyarakatinternasional, dan dalam kontekske-Indonesiaan. (M. AjisatriaSuleiman)

Kerja Sama Ekonomi ASEAN

http://www.depdag.go.id/index.php?option=siaran_pers&task=detil&id=2982http://wmv.tempomteraktif.com/hg/ekbis/2007/n/l9/brk,2007in9-

U1886,id.htmlhttp://www.antara.co.id/arc/20Q7/ll/19/asean-jadi-contoh-kerjasama-dan-

integrasi-ekonomi-regional/http://www.pksi.depkeu.go.id/liptn.asp?id=37


Jurnal Hnkum Intemasional

http://kompas.com/kompas-cetak/Q3lQ/06/ln/607262.htmhttp://beritasore.com/2007/ll/23/menanti-ratifikasi-asean-charter/

ASEAN (Association of SouthEast Asian Nations} sebagai salahsatu asosiasi intemasional da lamlingkup regional di kawasan AsiaTenggara telah mengadakanKonferensi Tingkat Tingginya(KTT ASEAN ke-13) di Singapurapada waktu belum lama ini. Dalamacara ini, yang dihadiri olehsepuluh Kepala Negara/Penierintahdari negara-negara anggotaASEAN, telah berhasil disepakatiASEAN Charter atau PiagamASEAN yang, ditandatangani pada20 November 2007. Der.gandisepakatinya piagam ini, makalahirlah era baru da lam per] a Ian anberdirinya ASEAN dalam usahamewujudkan ASEAN Vision 2020.

KTT ASEAN tersebutberlangsung pada 18-22 November2007. Selain, penandatangananpiagam ASEAN, di dalam agendakonferensi ini juga terdapatpembahasan mengenai berbagaitopik serta isu yang berkaitandengan hal-hai kerja samaekonomi, seperti beberapa topikyang bersifat intra-ASEAN terkaitdengan kerja sama ekonomi diantara sesama negara anggotaASEAN serta isu-isu kerja samaekonomi antara ASEAN denganmitra-niitra eksternalnya, seperti

Korea, Jepang, RRC, India, UniEropa, dan Amerika SerikaL

Penandatanganan PiagamASEAN merupakan momen yangselama ini dinantikan. Karena,setelah 40 tahun lamanya ASEANtelah berdiri tanpa ada piagam yangmenjadi dasar pendiriannya.Melalui Piagam ini, ASEAN inginmengkodifikasikan kegiatandiplomasi ASEAN sertanienyetujui prinsip-prinsip dasardan maksud dari adanya kerja samaASEAN sebagai suatu asosiasiintemasional dalam tingkatregional di wilayah Asia Tenggara.Kemudian, di dalam piagam inipara negara anggota ASEAN punkembali rnempertegaskoniitmennya dalam pembangunanmasyarakatnya. Selain itu, piagamini juga member! jawaban ataspertanyaan tentang posisi ASEANdalani abad 21 dengan strukturnyayang baru.

Secara keseluruhan ASEANCharter memberikan legalpersonality bagi ASEAN sendiri,mendorong akuntabilitaskelembagaan dan kepatuhan yanglebih kuat, serta menegaskanpersepsi ASEAN sebagai aktordalam lingkup regional yang serius

424 Indonesian Journal of International La\v

International taw in News

dalam konteks Asia-Pasifik di masayang akan mendatang. Oleh karenaitu, ASEAN Charier merupakankesepakatan bersejarah bagiASEAN untuk rnembangunkerangka hukum dan kelembagaansehingga ASEAN menjadi lebihjelas sebagai organisasiantarpemerintah di kawasan AsiaTenggara.

Dengan teina "One ASEAN atthe Heart of Dynamic Asia", dalamPiagain ASEAN ini terdapatbeberapa hal penting yang menjadiperhatian, seperd menjaga danmeningkatkan perdamaian dankearnanan di kawasan ASEAN,membentuk pasar tunggal berbasisproduksi yang kompetitif danterintegrasi secara ekonomi,memperkuat demokrasi dan tatakelola pemerintahan yang baik,serta menegakkan aturan hukumdengan rnengedepankan Hak AsasiManusia (HAM). Piagam tersebutjuga menekankan prinsip tidakcampur tangan dalam rnasaiahinternal setiap anggota ASEAN.Sedangkan tcrkait dengan isulingkungan, piagam ininienyerukan pembangunanberkelanjutan untuk nielindungilingkungan, sumber daya alam, danwarisan budaya di wilayah AsiaTenggara.

Piagam ASEAN sebagai suatuproduk hukum yang nienjadiketentuan dasar dalam ASEANtidak dapat berfungsi sebagai mana

niestinya dengan begitu sajaberlaku. Ratifikasi niemangnienjadi syarat utama dalamimplenientasi Piagam ASEAN.Oleh karenanya, seluruh negaraanggota ASEAN diharapkan segerameratifikasinya sehingga dapatditerapkan untuk mengatasipermasalahan yang akan dihadapioleh ASEAN di masa yang akandatang. Piagam ASEAN ini jugamcmbawa perubahan terhadapfilosofi dan cara kerja ASEAN,yang seiama ini hanya dtdasarkanpada konsensus yang bukanmerupakan suatu bindingcommitment. Piagam ini diharapkanmenjadikan ASEAN sebagai suatulegal personality dan ASEAN rule-based organization. Piagam inijuga diharapkan manipumcnegaskan kembali tujuan danprinsip-prinsip ASEAN sertaadanya mekanisme penyelesaiansengketa (dispute-settlementmechanism) maupun kerangkahukum yang lebih kuat untukniencapai Komunitas ASEAN.

Selain Piagam ASEAN,terdapat juga dokumen pentinglainnya yang telah disahkan olehpara Kepala Negara/PemerintahASEAN pada 20 November 2007,yakni ASEAN EconomicCommunity Blueprint atau Cetak-Biru Masyarakat EkonomiASEAN. Dokumen penting inimerupakan pedoman bagi negaraanggota ASEAN untukmewujudkan ASEAN Economic

Volume 5 Nomor 2 Janitor! 2008 425

Jurnal Hxfoim Internasional

Community (AEC) sebagai sambagian dah tiga pilar dalamASEAN Vision 2020. Di dalamdokumen penting ini terdapatenipat kerangka perwujudan dariAEC, yakni Single Market andProduction Base,, CompetitiveEconomic Region, EquitableEconomic Development, dan FullIntegration into Global Economy.Jmplementasi dari dokumenpenting ini akan terbagi dalamempat tahap yang dijabarkan dalarnstrategic schedule, yakni pada2010-2011, 2012-2013, dan 2014-2015.

Tiga pilar dalam ASEANVision tersebut adalah ASEANEconomic Community, ASEANPolitical and Security Community,dan yang terakhir ASEAN Socio-Cultwal Community. ASEANVision ini kemudian dipercepatwaktu perwujudannya menjadi2015. Keinginan untukmernpercepat waktu pencapaianMasyarakat Ekononii ASEAN pada2015 ini didorong oleh adanyatekad dari negara-negara anggotaASEAN untuk meningkatkan dayasaing dan daya tarik ASEAN ditengah persaingan dari RRC danIndia sebagai aktor-aktor ekonomidunia, dan meningkatkan posisitawar dalam konteks perundinganASEAN plus (RRC, Korea, Jepang,Australia-Selandia Baru, India, UniEropa), serta sebagai respon ataskecenderungan terhadapregionalisme.

Di samping harapan yang besartersebut, masih terdapat masalahyang harus dihadapi oleh ASEANsendiri saat ini, yakni masih adanyaperbedaan tingkat ekonomi diantara negara-negara anggotaASEAN. Apabila dikelompokkandi antara kesepuluh negara-negaraanggota ASEAN, maka terdapatenam negara anggota berpredikatekonomi lebih besar. Selebihnya,Myanmar, Laos, Vietnam, danKamboja bepredikat ekonomi yanglebih kecil. Oleh karena itu, diantara negara-negara anggotanyaharus ada komitnien untukmembentuk special fund bag!negara yang ekonorninya lebihkecil. Hal ini seperti yang tetahdilakukan di Uni Eropa terhadapirlandia. Portugal, dan Yunani,yang masih lebih terbelakangperekonomiannya dibandingkanPeranc is, Jerman, Belanda, danInggris. Hal ini diharapkan dapatmendorong terjadinya kesetaraanantara negara-negara anggotaASEAN sehingga tidak sulit dalammengimplementasikan berbagaiide-ide cemeriang untukmentajukan ASEAN.

Di samping itu, integrasiekonomi ASEAN pun harusdiselesaikan dalam waktu beberapatahun ke depan guna mengejarkeunggulan Cina dan India, yangsudah cukup unggul sebagai aktordalam dunia ekonomi di wilayahAsia. ASEAN punya kesempatansekitar tiga hingga lima tahun ke



depan untuk mewujudkan integrasi bersaing dengan Cina dan India,ekonominya tersebut agar inampu (Anita Komala)

Pertemuan American Society of International LawMembahas Isu Globalisasi dan Posisi Perusahaan

Multinasional (MNCs)

se_of_the_ alien_tort_claims_act. html

Pertemuan tahunan ke 101 dariAmerican Society of InternationalLaw (ASIL) yang diadakan padabulan April 2007 men gli ad irk anekonom peraih Nobel yang jugamantan Vice President The WorldBank dan penasehat pemerintahanPresiden Bill Clinton, di AmerikaSerikat (AS), Joseph Si i glitz.Stiglitz menjadi pembicara kunci(keynote speaker} denganmengangkat topik globalisasi danperusahaan multinasional(A&ltinational Corporations-MNCs), terutama dalampenyaiahgunaan asaspertanggungjawaban terbatas yangdianut dalani hukum korporasi.Dalam kesempatan ini, Stiglitzmengatakan bahwa kekuatanMNCs sangat besar sehinggamereka cenderungmenggunakannya untukmendapatkan perlakuan khusus,rnisalnya dengan mengabaikanregulasi lingkungan hidup dankesehatan. la kemudianrnencetuskan ide mengenai

pembentukan PengadilanInternasional atas GugatanKomersil (the International Courtof Commercial Claims) dan jugaperluasan kewenangan the AlienTort Claims Act (ATCA), suatuundang-undang yang berlaku diAS. Sistem internasional yangberlaku saat ini tidak adil baginegara berkembang dalani jangkapendek dan tebih merugikan lagipada jangka panjang karena tidaknienghormati hukum (rule of law).

Stiglitz kembali menyuarakangagasannya yang telah iasosialisasikan sejak lama, terutamasejak mendapatkan perhatianinternasio.\<il ketika ia menulisGlobalization and Its Discontent(2001). Sejak lama ia niemberikanperhatiannya atas ketidakadilansi stem ekonomi dunia bagi negaraberkembang yang berakibat padadegradasi prinsip-prinsip hak asasimanusia, keseinibangan lingkunganhidup, dan meningkatnyakerniskinan. Pemikirannya dalam


Jurnal Hukam Internasionol

buku tersebut diterinia oleh banyakpemimpin dan pengambil kebijakandi seluruh dunia dan membantuproses refonnasi globalisasi. Dalamlanjutan pemikirannya yangdituangkan ke dalarn buku MakingGlobalization Work (2006), Stiglitzmemfokuskan pcmbahasan kepadasolusi-solusi yang dapatdiiniplementasikan. la jugamembahas permasalahan spesiflkscperti MNCs yang ia uraikan kedalain suatu bab khusus.

Korporasi dan Teori Pasar BcbasAdam Smith

Pembahasan mengenai pasarbebas tidak dapat diiepaskan dariide Adam Smith yang tertuangdalam buku legendarisnya, TheWealth of Nations. Ide ini pun yangkemudian mendasari segalatindakan yang dilakukan olehMNCs dan mernbentuk arah danpola globalisasi dewasa ini.Peinikiran Smith yang kerapdisalahpahami adalah ketika iaberpendapat bahwa individu yangmengejar kepentingan pribadinyasaja justru; akan menguntungkanmasyarakat secara umuni. Misalnyakorporasi yang saling bersaing dipasar akan menguntungkankonsumen secara urnum karenajustru akan rnenurunkan hargaproduk tersebut dan meningkatkanpilihan konsumen.

Ekonomi Smith! an dianggapmemisahkan moralitas dengan

pilihan ekonomi, meskipun Smithsendiri adalah seorang moral isketika ia menu! is The Theory ofMoral Sentiments, suatu karya yangmendahuJui Wealth of Nations.Individu tidak berbicara mengenaibenar atau salah karena yangterpenting adalah mengejarkeuntungan pribadi karena padaakhirnya masyarakat yang akandiuntungkan. Penyalahgunaanterjadi ketika korporasimengganggap akan lebihmenguntungkan untuk mencemarilingkungan atau bahkan menyuappejabat pernerintah daripada hamsrnernbayar biaya tebih untukkonservasi atau mengikuti proseduryang berlaku. Hal ini lah yangdisebut 'kegagalan pasar' ketikaterjadi ek sternal itas, yakni biayasosial yang dihasilkan lebih besardari biaya privat yang dikeluarkankorporasi.

Teori pertanggungjawabanterbatas yang menjadi dasarpemisahan antara pribadi kodratidengan korporasi sebagai badanhukum juga menyulitkan merekayang dimgikan oleh aksi korporasidalam mencari keadilan. Prinsippertanggungjawaban terbatasrnemang merniliki keuntungankarena dapat mengunipulkan modaldalam jumlah besar rnengingatpotensi kerugian investor hanyasebatas modal yang ditanamkan. Disisi lain, perbuatan korporasi yangmenimbulkan kerugian hanyasebatas aset yang dimilikinya.


International Law in Hews

Ketika suatu korporasi dimintauntuk raengganti kerugianlingkungan hidup yangditimbulkan, para pelakunya,direksi, komi saris, pemegangsaham, dapat berlindung di dalamtameng pertanggungjawabantcrbatas. Ketika korporasi tersebuttidak sanggup membayar ganti rugimaka akaa dinyatakan pail it,tanggung jawabnya habis.sementara lingkungan hidup sudahterlanjur tereemar. Lebih jauh lagi,Stiglitz menganggap teori Smithtidak dapat berlaku di era ekonomiglobal yang seniakin komplcksseperti dewasa ini.

Kasus Bhopal dapat dijadikancontoh yang tepat. Keceiakaan dipabrik Union Carbide yang terjadidi Bhopal, India pada 1984nienyebabkan 20,000 orangterbunuh dan 100,000 lainnya hamsmenderita sakit permanen sepertikerusakan pernapasan dan syaraf.Korban yang akhimya harusdikompensasi oleh Union Carbideberjumlah 600,000 orang, yangmana rata-rata kompensasi yangdiberikan kepada mereka hanyasekitar USS 500, tidak sebandingdengan kerugian yang diderita.Ketika petnehntah India ingtnrnenuntut Union Carbide, suatuperusahaan asal AS, negaratersebut roenolak untukbekerjasama. Bahkan ketikapenierintah India tnginmenghadirkan CEO Union Carbideyang berada dt Amerika Serikat

melalui perrnintaan ekstradisi, ASkembali rnenolak permintaantersebut. Kasus ini menjadi contohbagaunana suatu konstruksi hukurndornestik dan internasionalnienghambat proses peneariankeadilan.

Rekomendasi Stiglitz dalamPerspektif Hukiim Internasional

Fokus selanjutnya sekarangadalah bagairnana merumuskansolusi-solusi yang tepat dalamniemperbaiki globalisasi, pasarbebas. dan peran MNCs secaraspesifik. Stiglitz raenawarkanbeberapa solusi yang perlu dikajilebih jauh, terutama oleh ahlthukurn: pemberdayaan tanggungjawab sosial korporasi {corporatesocial responsibility), rnembatasikekuatan korporasi, nieningkatkantata kelola perusahaan yang baik{good corporate governance).,inengurangi tindakan korupsi yangdilakukan korporasi, danmenciptakan suatu hukum globaluntuk rnenangani ekonomi global.

Gagasan inilah yangdilontarkan dalam pertemuantahunan ASIL. Ketika pengadilandomestik dirnaksudkan untukmenjaga kepentingan ekonominasional, maka perlu dibentuk pulapengadilan internasional untukmelindungi ekonomi global. Satucontoh yang dapat diberikan adalahketika konsurnen di seluruh duniadirugikan akibat penetapan harga

Volume 5 Nomor 2Januari 2008 429

Jurnal Hakam Internasional

(price-fixing) yang dilakukan olehsuatu MNCs, maka seharusnyakonsurnen di seluruh dunia dapatbersatu untuk mengajukan gugatanperwakilan kelompok (classaction). Tanpa adanya suatu sistemperadilan internasional, garni rugiyang dapat diberikan oleh peradilandomestik hanya sebatas bagimereka yang berada di dalamyurisdiksi peradilan tersebut.Perhatian utama menyangkut hasilini, konsep class action global,rnenjadi alasan yang kerapdilontarkan Stiglitz untukmendukung ide pembenrukanlembaga yang dinamakannyaInternational Court of CommercialClaims).

Di sisi Iain, terdapat pula suatuundang-undang di AS bernamaAlien Tort Claims Act, yangmemperbolehkan warga negaraasing menggugat perbuatan subyekhukum AS -termasuk korporasiyang dibentuk di AS- atasperbuatan yang dilakukan di luarAS apabila dianggap melanggarhukum bangsa-bangsa (law ofnations) atau dapat juga dikatakanhukum internasional. Namunpraktek membuktikan bahwaundang-undang ini tidak berlakuefektif dalam mcnghukumkorporasi yang merugikanmasyarakat. Sebagai suatu undang-undang yang dibuat pada abad ke-18, konsep hukum yang terkandungpun belurn tentu marnpumengakomodasi kondisi ekonomi

global seperti saat ini. Oleh karenaitu, Stiglitz memperjuangkan agarcakupan dan undang-undang inidiperluas, atau setidaknyadiperbarui, untuk mengikutiperkembangan ekonomi dunia.

Pasar bebas sebenarnya adalahsuatu ideologi, pemikiran filosofis,dan gagasan abstrak mengenaiekonomi yang berbasis pilihanindividu. Penafsiran danimplernentasinya menjadi suatukonstruksi hukum dikembalikankepada konteks yang relevande wasa in i. Hukum memangseharusnya marnpu melindungi danmenyeirnbangkan segalakepentingan yang ada dalam eraglobalisasi ini. Oleh karena itu,sudah selayaknya ide-ide Stiglitzmengenai pengaturan pasar bebasharus direspons oleh para ahiihukum agar tercipta si stem pasaryang berbasis keadilan. (M.Ajisatria Suleiman)


refleksi 60 tahun perdagangan dunia dalam laporan …

Documents