perbandingan tpb

KAWASAN BERIKAT GUDANG BERIKAT TOKO BEBAS BEA ENTREPOT TUJUAN PAMERAN

DASAR

HUKUM

PP NO. 33 / 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat;

SK Menteri Keuangan RI No. 291 /KMK.05 /1997 yo. No. 547 /KMK.01/1997 yo No.292/KMK.01/1998 yo. No. 349 /KMK.01/ 1999 yo. No. 94 / KMK.05/ 2000 dan No 95/KMK.05/2000 tentang Kawasan Berikat berikut penyempurnaannya;

SK Dirjen BC No. 63/BC/1997 tentang Tatacara Pendirian dan Tatalaksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Berikat.


SK Menteri Keuangan RI No. 399/KMK.01/ 1997 tentang Gudang Berikat;

SK Dirjen BC No. 09/ BC/1997 tentang Tatacara Pendirian dan Tatalaksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Gudang Berikat.


SK Menkeu No. 128/ KMK.5/2000 tgl 11 April 2000 tentang Toko Bebas Bea;

SK Dirjen BC No. 74/BC/2001 tentang Tatacara Pengusahaan dan Tatalaksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ked an dari Toko Bebas Bea.

PP NO. 33 / 1996 tentang Tempat Penimbunan;

SK Menkeu No. 123/KMK.05/2000 tgl 11 April 2000 tentang Entrepot Tujuan Pameran;

SK Dirjen BC No. 02/BC/2003 tgl 15 Januari 2003 tentang Tatacara Pendirian dan Tatalaksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Entrepot Tujuan Pameran.

PENGERTIAN

Bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu , didalamnya dilakukan kegiatan industri pengolahan, rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir dan pengepakan atas barang atau bahan asal impor atau dari dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

Suatu bangunan atau tempat dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha penimbunan, pengemasan, penyortiran, pengepakan, pemberian merek/label, pemotonagn, atau kegiatan lain dalam rangka fungsinya sebagai pusat distribusi barang-barang asal impor untuk tujuan dimasukkan ke DPIL, Kawasan Berikat, atau direekspor tanpa adanya pengolahan.

Bangunan dgn batas-batas tertentu yang digunakan untuk kegiatan menjual barang asal impor dan atau barang asal Daerah Pabean;

kepada :warga negara asing tertentu yang bertugas di Indonesia , atau Orang yang berangkat keluar negeri ; atau orang yang tiba dari luar negeri;

dengan mendapat pembebasan BM, Cukai dan Pajak atau tidak mendapatkan pembebasan.

Suatu bangunan atau kawasan dengan batas-batas tertentu yg didalamnya dilakukan kegiatan usaha penyelenggaraan pameran barang hasil industri asal impor/atau barang hasil industri dalam Daerah Pabean yang penyelenggaraannya bersifat internasional.

PEN

PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT(PKB)Perseroan Terbatas atau koperasi

PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT (PGB) PT atau Koperasi yang memiliki,

PENYELENGGARA ETP (PETP)Badan Usaha yg memperoleh persetujuan untuk

YELENGGARA

&

PENGUSAHA

yang berbentukBadan Hukum atau Yayasan yang meimliki, mengelola dan menyediakan sarana dan prasarana guna keperluan pihak lain di KB. PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB)PT atau Koperasi yang melakukan kegiatan usaha Pngolahan di KB.

menguasai, mengelola dan menyediakan sarana dan prasarana guna keperluan pihak lain yang melakukan kegiatan usaha di GB.

PENGUSAHA PADA GUDANG BERIKAT (PPGB) PT atau Koperasi yang nyata-nyata melakukan kegiatan usaha penimbunan, pengemasan, penyortiran, pengepakan, pemberian merek/label, pemotongan atau kegiatan lain dalam rangka fungsinya sebagai pusat distribusi barang-barang asal impor di Gudang Berikat

PENGUSAHA TOKO BEBAS BEA (PTBB) PT yang khusus menjual barang-barang asal impor dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB.

menyelenggarakan ETP di suatu bangunan atau kawasan yg sekaligus dpt menjadi penyelenggara pameran dagang yang bersifat internasional.

PERIZINAN

Penetapan suatu bangunan atau kawasan sebagai KB dan persetujuan sebagai PKBdiberikan oleh Menkeu.

Setelah fisik bangunan berdiri. Melampirkan: Copy SIU, AMDAL atau

persetujuan lainnya dari instansi tehnis;

Copy Akte pendirian PT, Koperasi atau yayasan;

Copy bukti pemilikan /penguasaan lokasi;

Copy NPWP, PKP, SPT tahun terakhir;

Persetujuan penyelenggaraan GB (PGB) diberikan oleh Dirjen BC atas nama Menteri Keuangan. Permohonan sbg PGB, melampikan : Copy SIU di bidang jasa

pergudangan atau izin lainnya dari intsnasi tehnis;

Copy NPWP, PKP dan SPT PPh; Copy Bukti kepemilikan atau

penguasaan suatu bangunan, tempat atau kawasan;

Copy API / APIT; Copy Akta Pendirian PT atau

Koperasi; Peta lokasi / tempat dan layout; Berita Acara Pemeriksaan Lokasi

Persetujuan pengusahaan TBB (PTBB) diberikan oleh Dirjen BC a/n Menteri Keuangan.Pengusaha mengajukan permohonan kpd Dirjen BC, dgn melampirkan : Daftar isian kelengkapan

permohonan; Fotokopi izin usaha dan izin lain yg

diperlukan dari instansi tehnis terkait;

Fotokopi akte pendirian perusahaan; Fotokopi NPWP dan PKP & SPT; Fotokopi NPPBKC jika perusahaan

menjual BKC; Fotokopi bukti

kepemilikan/penguasaan suatu

Penetapan suatu bangunan atau kawasan sebagai ETP dan persetujuan sebagai PETP diberikan oleh Dirjen BC an. Menkeu. Setelah bangunan berdiri. Melampirkan: Daftar isian kelengkapan

permohonan; Fotokopi izin usaha dan izin lain yg

diperlukan dari instansi tehnis terkait;

Fotokopi akte pendirian perusahaan;

Fotokopi NPWP dan PKP & SPT; Fotokopi NPPBKC jika perusahaan

menjual BKC;

Peta lokasi/tempat yang mendapat izin dari PEMDA;

Peta lokasi yang akn diusahakan sendiri sbg PDKB;

BAP lokasi oleh KPBC.

Sebelum fisik bangunan berdiri. Melampirkan:

Sama dengan atas (1-4); Rencana Peta Lokasi yang

mendapat izin dari pemda; Rencan Peta Lokasi yang akan

diusahakan sendiri sbg PDKB; Ket. tertulis dari pemilik

Kawasan Industri; Daftar Isian.

PERSETUJUAN PDKBPengusaha memberitahukan kpd Dirjen BC dlm waktu 14 hari sebelum memulai kegiatannya.Melampirkan: Copy Bukti Pemilikan /

penguasaan lokasi; Copy SIU Industri; Copy Akte Pendirian PT atau

koperasi; Copy NPWP. PKP , SPT tahun

terakhir; Peta tempat / Lokasi; Saldo awal Bahan; Baku, BAHAN

DALAM PROSES, barang jadi, barang modal dan peralatan pabrik;

Copy rekomendasi PKB.

Persetujuan atau penolakan permohonan diberikan dlm jkwt 30 hari sejak permohonan diterima dgn

dari KPBC.

Izin Prinsip GB : Copy SIU di bidang jasa


Copy Akta Pendirian PT atau Koperasi;

Copy NPWP, PKP dan SPT PPh; Peta lokasi / tempat dan layout; Copy Bukti kepemilikan atau

penguasaan suatu bangunan, tempat atau kawasan.

PERSETUJUAN PPGBPengusaha mengajukan permohonan kpd Menkeu melalui Dirjen BC, dengan dilampiri : Copy SIU di bidang jasa

pergudangan / izin lainnya dari instansi tehnis;

Copy Akta Pendirian PT atau Koperas;i

Copy API/APIT; Copy NPWP, PKP, SPT Tahun

terakhir; Rekomendasi PGB dan bukti

penguasaan lokasi; Surat pernyataan sanggup

menyerahkan jaminan; Peta lokasi dan tata letak GB; Berita Acara Pemeriksaan Lokasi

yang dibuat KPBC.

Persetujuan atau penolakan permohonan diberikan dlm jkwt 60 hari sejak permohonan diterima dgn lengkap dan benar oleh Direktur

bangunan; Peta lokasi/tempat yg akan dijadikan

TBB; Peta letak gudang penimbunan,

ruang pemeriksaan, ruang penjualan, ruang pamer dan ruang penyerahan;

Daftar jenis brg yg akan dijual; Berita Acara; pemeriksaan lokasi yg

dibuat Ka KPBC .

Persetujuan atau penolakan permohonan diberikan dlm jkwt 30 hari sejak permohonan diterima dgn lengkap dan benar oleh Direktur Jenderal BC.

Surat bukti kepemilikan/penguasaan suatu bangunan;

Peta lokasi/tempat yg akan dijadikan TBB;

Peta letak gudang penimbunan, ruang pemeriksaan, ruang penjualan, ruang pamer dan ruang penyerahan;

Surat Pernyataan sanggup mempertaruhkan jaminan;

Berita Acara pemeriksaan lokasi yg dibuat Ka KPBC.

PERSETUJUAN PETPPengusaha mengajukan permohonan kpd Menkeu melalui Dirjen BC sebelum bangunan berdiri, dengan dilampiri : Daftar isian kelengkapan

permohonan; Surat bukti

kepemilikan/penguasaan suatu bangunan;

Fotokopi izin usaha dan izin lain yg diperlukan dari instansi tehnis terkait;

Fotokopi NPWP dan PKP & SPT; Peta lokasi/tempat yg akan

dijadikan TBB; Surat Pernyataan sanggup

mempertaruhkan jaminan; Peta letak gudang penimbunan,

ruang pemeriksaan, ruang penjualan, ruang pamer dan ruang penyerahan;

Rekomendasi PGB dan bukti penguasaan lokasi.

lengkap dan benar oleh Direktur Jenderal BC.

Jenderal BC. Persetujuan atau penolakan permohonan diberikan dlm jkwt 30 hari sejak permohonan diterima dgn lengkap dan benar oleh Direktur Jenderal BC.

SYARAT

Syarat Perusahaan sebagai PKB, dalam rangka:a. PMDN;b. PMA,

sebagian atau seluruh modalnya;c. Non

PMA/PMDN berbentuk PT;d. Koperasi

yang berbadan hukum;.e. Yayasan.

Syarat fisik KB: Dapat langsung dimasuki dari

jalan umum dan dpt dilalui kendaraan pengangkut;

Tdk boleh berhubungan langsung dengan bangunan lain;

Memiliki sistem satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang;

Memasang papan nama. Dikelilimgi pagar min 2,5 m. Tersedia ruangan yang

memadaiuntuk pejabat BC di KB dan pos jaga pintu utama.

Syarat fisik bangunan PDKB: Memiliki Tmp Penimbunan Bahan

Baku, Tmp Pengolahan, Tmp Penimbunan barang jadi dan barang sisa serta barang busuk;

Memasang papan nama yang dapat dibaca dan tampak jelas.

Syarat Perusahaan sebagai PGB, dlm rangka

a. PMDN;b. PMA, sebagian atau seluruh

modalnya;c. Non PMA/PMDN berbentuk PT;d. Koperasi sbg Badan hukum;e. Yayasan.

Syarat persetujuan sbg PBG.Persyaratan adminstrasi: Memiliki SIU di bidang jasa


NPWP, PKP dan SPT PPh; Memiliki Bukti kepemilikan atau

penguasaan suatu bangunan , tempat atau kawasan;

Memiliki API / APIT; Akta Pendirian PT atau Koperasi; Peta lokasi / tempat dan layout; Berita Acara Pemeriksaan Lokasi

dari KPBC; Memiliki sistem administrasi

pembukuan yg sesuai dengan Standar Akuntansi.

Persyaratan fisik GB: Lokasi diluar TPB , dpt langsung

dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui kendaraan barang;

Lokasi GB tidak berhubungan dengan bangunan lainnya;

TBB harus mempunyai : Gudang Penimbunan, yaitu ruang

yang dimiliki PTBB untuk menyimpan atau menimbun barang baik barang asal impor maupun barang asal Daerah Pabean.

Ruang Pemeriksaan, yaitu ruang yang dimiliki PTBB yang berada didalam gudang penimbunan untuk melakukan pemeriksaan barang.

Ruang Penjualan, yaitu yang dimiliki PTBB untyuk menjual barang asal impor dan barang asal Daerah Pabean.

TBB dapat berlokasi di: Terminal Keberangkatan Bandara

Internasional /Pelabuhan Utama (outgoing duty free shop) ; atau

Terminal Kedatangan Bandara Internasional/Pelabuhan Utana (incoming duty free shop) ; atau

Dalam kota (down-town duty free shop).

ETP harus memupnyai : Tempat penimbunan,

gudang/lap.penimbunan di ETP dipergunakan utk menyimpan brg asal impor yg akan dipamerkan dan/atau yg akan diekspor kembali setelah pameran.

Tempat pameran, tempat yg berlokasi di area ETP yg khusus digunakan untuk memamerkan brg.

Ruang pemeriksaan, ruang yg berada ditempat penimbunan untuk melakukan pemeriksaan brg.

Ruang kerja petugas Bea dan Cukai, adalah ruangan yug disediakan PETP yg dipergunakan utk pejabat BC dlm rangka pengawasan.

Syarat fisik Tempat Penimbunan ETP : Dapat langsung dimasuki dari

jalan umum dan dpt dilalui kendaraan pengangkut;

Tdk boleh berhubungan langsung dengan bangunan lain;

Memiliki sistem satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang;

Memasang papan nama.

Pemasukan dan pengeluaran brg impor ke dan dari KB hanya dpt dilakukan setelah mendpt persetujuan Pej. BC

Memiliki sistem satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke/dari GB;

Mempunyaii fasilitas atau dapat dijamin tersedianya fasilitas prasarana dan sarana.

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN PKB Membuat pembukuan sesuai

standar akuntansi, menyimpan buku, catatan selama 10 tahun;

Memberi rekomendasi kpd PDKB; Memasang tanda nama

perusahaan dan no/tgl persetujuan PKB;

Melaporkan kpd Ka. Kantor bila tdp PDKB yang tidak baeroperasi;

Menyediakan ruangan dan sarana kerja untuk Pej. BC;

Menyerahkan dok. Apabila diaudit.

KEWAJIBAN PDKB Membuat pembukuan sesuai

standar akuntansi, menyimpan buku, catatan selama 10 tahun;

Memasukan kembali barang sisa subkontrak;

Memberi kode untuk setiap jenis barang;

Menyediakan ruangan dan sarana kerja untuk Pej. BC;

Mebuat laporan 3 bulan sekali kepada Ka KPBC selamabt-lambatnya tgl. 10 bulan berikutnya tentang persediaan bahan baku, barang dalam proses dan barang

KEWAJIBAN PGB Menyeleng. pembukuan atau

catatan serta menyimpan selama 10 tahun;

Memberi rekomendasi kpd PPGB.

KEWAJIBAN PPGB Menyeleng. pembukuan atau

catatan serta menyimpan selama 10 tahun;

Menyimpan, mengatur dan menatausahakan barang secara tertib;

Memberi kode setiap jenis barang sesuai sistem pembukuan secara konsisten;

Menyediakan ruangan dan sarana kerja yang memadai untuk Pejabat BC;

Menyampaikan laporan setiap 2

(dua) bulan kpd KA KPBC meng. barang yang ditimbun didalam GB, serta pemasukan dan pengeluaran barang selama dua bulan terakhir;

Menyerahkan atau memperlihatkan dok. Impor dan reekspor kpd Pej BC.

KEWAJIBAN PTBB: Menyimpan, mengatur dan

menatausahakan barang yang ditimbun didalam TBB secara tertib;

Menyelanggarakan pembukuan pemasukan dan pengeluaran serta pemindahan brg sesuai SAK;

Menyimpan dan menatausahakn dengan baik dok. Yang berkaitan selama 10 tahun;

Membuat laporan bulanan tnt pemasukan, pemindahan, pengeluaran brg dan persediaan dan mengirimkan ke Ka. Kantor paling lambat tgl 10 bln berikut;

Menyerahkan dok. Yang berkaitan bila dilakukan audit;

Menyaediakan ruangan dan sarana kerja bagi Petugas BC;

Mencatat data pembeli brg; Memasang papan nama

perusahaan; Memasang pemberitahuan

ditempat yang dapat dilihatmengenai pembebasan thd brgyang dijualkhusus di TBB kedatangan;

BKC yang dijual dilekati “Duty and

KEWAJIBAN PETP : Mempertaruhkan jaminan yang

ditetapkan Dirjen; Menyaediakan ruangan dan

sarana kerja bagi Petugas BC; Menyimpan, mengatur dan

menatausahakan barang yang ditimbun didalam Tempat Penimbunan secara tertib;

Menyelanggarakan pembukuan pemasukan dan pengeluaran brg;

Menyimpan dan menatausahakn dengan baik dok. Yang berkaitan selama 10 tahun;

Menyerahkan dok. Yang

berkaitan bila dilakukan audit; Membuat laporan bulanan tnt

pemasukan, pengeluaran brg dan persediaan brg;

Memasang papan nama ETP; Memasukan kembali brg impor

setelah selesai dipamerkan; Memasukan kembali brg impor

yang didatangkan untuk diekspor kembali setelah dipamerkan;

Bertanggung jawab thd BM,

jadi; Menyerahkan dok. Apabila diaudit.

excise not paid”. cukai, dan PDRI yang terutang atas brg yang tdk diekspor kembali.

LARANGAN

PKB dilarang memindahkan brg modal atau peralatan asal impor yang digunakan utk membangun konstruksi serta peralatan perkantoran tanpa persetujuan Dirjen BC.

PDKB dilarang memindahkan brg modal atau peralatan asal impor yang berhubungaan langsung dng kegiatan produksi PDKB tanpa persetujuan Dirjen BC.Barang impor yang dilarang tidak boleh dimasukan ke KB.

PGB dilarang: Meminjam atau

memindahtangangkan barang atau peralatan asal impor tanpa persetujuan Dirjen BC;

Mempergunakan barang atau peralatan asal impor untuk kegiatan diluar GB

PPGB dilarang menimbun barang asal DPIL di dalam GB yang dikelolanya.

TBB dilarang menjual brg selain jenis brg yang tercantum dalam persetujuan pengusahaan TBB.

PETP dan /atau peserta pameran dilarang melakukan perubahan atas penggunaan barang impor untuk keperluan pameran tanpa persetujuan Dirjen.

TANGGUNG

JAWAB

PKB dan PDKB bertanggungjawab thd BM, cukai dan PDRI yang terutang atas brg yang dimasukan atau dikeluarkan dari KB.

PKB dan PDKB dibebaskan dari tanggungjawab dalam hal barang yang ada di KB:

Musnah tanpa sengaja, dan/atau

Diekspor, dan/atau Di reekspor, dan/atau Diimpor utk dipakai, dan atau Dimasukkan ke KB lainnya.

PPGB bertanggungjawab thd BM, cukai dan PDRI yang terutang atas brg yang dimasukan atau dikeluarkan dari GB.

PPGB dibebaskan dari tanggungjawab dalam hal barang yang ada di Perusahaan : Musnah tanpa sengaja; Dimusanhkan dng persetujuan

dan pengawasan Ka. Kantor yang mengawasi GB;

Telah di reekspor; Diimpor utk dipakai Dimasukkan ke KB, dipindahkan

ke GB lainnya, atau TPB.

PTBB bertanggungjawab thd BM, cukai dan PDRI yang terutang atas brg yang dimasukan atau dikeluarkan dari perusahaannya.

PTBB dibebaskan dari tanggungjawab dalam hal barang yang ada di Perusahaannya :

Musnah tanpa sengaja; Telah di reekspor, atau dijual

kpd yang berhak; Dipindahkan ke TPB.

PETP bertanggungjawab thd BM, cukai dan PDRI dan/atau denda administrasi yang terutang atas brg yang dimasukan untuk keperluan pameran ke ETP.

PETP dibebaskan dari tanggungjawab dalam hal barang yang ada di Perusahaannya :

Musnah tanpa sengaja; Telah di reekspor; Dimasukkan ke ETP lainnya; Dipindahkan ke TPP; Dimasukkan kembali ke KB.

F FASILITAS YANG DIBERIKAN FASILITAS BAGI PGB : FASILITAS KEPABEANAN DAN FASILITAS :

ASILITAS

Impor brg modal atau peralatan utk konstruksi, peralatan kantor KB, diberikan fas. Penangguhan pembayaran BM dan tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh ps 22;

Impor brg modal atau peralatan utk digunakan secara langsung dlm proses prod. di PDKB diberikan fas. Penangguhan pembayaran BM dan tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh ps 22;

Brng. atau bahan asal impor utk diolah di PDKB diberi fas. Penagguhan BM, pembebasan cukai dan tidak dipungut PPN, PPnBM dan Pph ps.22;

Atas pemasukan BKP dari DPIL ke KB diberi fas. tidak dipungut PPN dan PPnBM;

Atas pemasukan BKC yang berasal dari DPIL dibebaskan dari pengenaan cukai;

Pengiriman brg hasil prod. pDKB ke PDKB lainnya utk diolah lebih lanjut, tdk dipungut PPN dan PPnBM;

Pengeluaran brg/bahan dari PDKB ke DPIL atau PDKB lainutk subkontrak, tdk dipungut PPN dan PPnBM;

Penyerahan kembali BKP hasil subkontrak oleh perusahaan di DPIL atau PDKB lainnya tdk dipungut PPN dan PPnBM;

Peminjaman mesin/peraltn pabrik utk subkontrak dari PDKB ke perusahaan DPIL atau PDKB lain

Barang atau peralatan asal impor yang dipergunakan oleh PGB dalam rangka pembangunan/konstruksi dan kegiatan GB diberikan fasilitas penagguhan BM, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22;

Barang /bahan asal impor yang dimasukan oleh PPGB ke GB diberikan penagguhan BM, pembebasan cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22;

Barang dan bahan asal impor yang dimasukkan ke GB utk dikonsumsi did lm GB dikenakan BM, cukai, PPnBM, PPh pasl 22 Impor.

CUKAI :Brg impor yg dimasukkan ke TBB

utk diljual diberikan fasilitas berupa penangguhan BM, pembebasan Cukai dan tidak dipungut PPN, PPnBM, PPh; pasal 22 Impor ;

Atas penyerahan BKP asal Daerah Pabean ke TBB tidak dipungut PPN dan PPnBM;

Atas pemasukan BKC asal Daerah Pabean ke TBB diberikan pembebasan Cukai.

Dibebaskan BM, cukai dan tdk dipungut PDRI, kpd: Anggota Korps Diplomatik beserta

keluarganya yg berdomisili tetap di Indonesia yg membeli brg di TBB Dalam Kota dgn jumlah pembelian tidak dibatasi;

Tenaga ahli bangsa asing beserta keluarganya yg berdomisili dan bekerja di Indonesia pd lembaga internasional yg membeli brg di TBB Dalam Kota dgn jumlah pembelian tidak dibatasi , kecuali untuk BKC;

Orang yg bepergian ke luar negeri yg membeli brg di TBB keberangkatan dengan jumlah pembelian tidak dibatasi;

Orang yg bepergian ke luar negeri yg melakukan transaksi barang di ruang pamer milik pengusaha TBB Keberangkatan, dgn jumlah pembelian tidak dibatasi;

Orang yg baru tiba dari luar negeri yg membeli brg di TBB kedatangan diberlakukan sesuai ketentuan barang penumpang.

a. Utk PETP yg telah diberikan izin, dgn SK Direjn BC an Menkeu, dpt diberikan fasilitas penagguhan BM, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh ps.22 , terhadap impor brg modal dan / peralatan utk pembangunan atau kostruksi ETP.

b. Berdasarkan penetapan Dirjen BC atau Pej. Yg ditunjuk, brg–brg sbb diberikan fasilitas :

Pembebasan BM dan tidak dipungut PDRI, utk brg pameran Gol. A;

Pembebasan BM, Cukai dan tidak dipungut PDRI s/d batas jumlah maksimum FOB USD 1,000.- utk brg pameran gol. B, tuk setiap peserta pameran;

Pembebasan BM, Cukai dan tidak dipungut PDRI, utk brg pameran Gol. C sampai batas jumlah maksimum FOB USD 1,000.- utk setiap peserta pameran;

Pembebasan BM, Cukai dan tidak dipungut PDRI, utk brg pameran Gol.D dgn batas jumlah : Utk 1 (satu) peserta pameran

maksimum FOB USD 5,000.-; Utk kolektif lebih dari 5 (lima)

peserta maksimum FOB USD 25,000.-;

Pembebasan BM, Cukai dan tidak dipungut PDRI, utk brg pameran Gol. E;

Pembebasan BM, Cukai dan tidak dipungut PDRI, utk brg pameran Gol. F.

dan pengembaliannya, tdk dipungut PPN dan PPnBM;

Penyerahan hasil olahan KITE dari DPIL utk diolah lebih lanjut oleh PDKB, sama spt brg ekspor;

Pengeluaran bgr dari KB utk orang yang memproleh Pembebasan /penngguhan BM, cukai dan PDRI,tidak dipungut PPN, PPnBM dan Pph ps.22.

Pembebasan Cukai bagi orang yang baru tiba dari luar negeri yang membeli BKC di TBB : MMEA adalah 1 liter per orang

dewasa; Hasil tembakau adalah sigaret 300

bartang atau cerutu 100 batang atau tembakau iris/hasil tembakau lainnya 500 gram per orang dewasa atau dlm hal lebih dari satu jenis hasil tembakau, setara dgn perbandingan jumlah per jenis hasil tembakau tsb.

Penjualan brg asal impor kpd turis asing/WNA hanya diberikan sesuai kebutuhan / konsumsi dgn batasan USD 250.- per orang /hari atau USD 1.000.-per keluarga / hari.

PENGOLONGAN BARANG Golongan A , brg pameran yg

direncanakan akan diekspor kembali;

Golongan B, brg cetakan untuk keperluan promosi seperti famlet, leaflet, brosur, dan gambar yg bersifat reklame;

Golongan C, brg untuk keperluan stan pameran seperti dekorasi, poster, dan foto;

Golongan D, brg utk keperluan reklame atau soevenier yg diberikan secara cuma-cuma seperti pulprn, dompet yg telah dibubuhi tulisan/logo dari pabrik pembuatnya atau peserta pameran;

Golongan E, brg atau bahan yg habis dipakai utk melakukan peragaan, demonstrasi atau percobaan mesin;

Golongan F, makanan dan minuman yg habis dipakai utk kegiatan pembukaan dan penutupan pameran;

Golongan G, barang pameran yg akan dijual.

PEMASUKAN

Pemasukan barang modal atau peralatan yang dipergunakan untuk pembangunan / konstruksi /perluasan kantor KB : Dilakukan sesuai tatalaksana

kepabeanan di bidang impor; Dokumen yang wajib disiapkan :

PIB, dok. Pelengkap Pabean berupa : invoice, packing-list,

Pemasukan barang oleh PGB PGB yang tlh mendapt izin prinsip

dpt memasukan brg/peralatan utk konstruksi. Pemasukan nya dari TPS ke GB dengan PIB (BC 2.0) dng penngguhan BM, cukai dan PDRI,tidak dipungut PPN, PPnBM dan Pph ps.22 sesuai tatalaksana impor;

Pemasukan brg Ke TBB dapat dilakukan dari:

TPS; GB; TBB lainnya; DPIL.

Pemasukan barang impor dari TPS :

Pemasukan brg Ke ETP dapat dilakukan dari:

TPS; GB; KB; ETP lainnya.

Pemasukan barang impor dari TPS ke gudang penimbunan :

BARANG

Bl/AWB , persetujuan pendirian KB; Dokumen sda. diajukan di KPBC

tempat pemasukan barang.

Pemasukan barang modal /peralatan pabrik /barang /bahan dapat dilakukan dari :

TPS; GB; KB lainya; PDKB dalam satu KB; Produsen pengguna fas.

bapeksta keu./KITE; DPIL.

Dokumen pabean atas pemasukan barang impor dari TPS :

BC.2.3 rangkap 3 dan 3 cpy lbr I , dng peruntukan Lbr I, dok. Pelindung

pengangkutan II, utk Pej. BC di Pelabuhan

Pemasukan/TPS III, utk PDKB Copy lbr I, utk Pej BC

pengawas KB, BPS, BI; BL/AWB; Invoice; Packinglist; Dokumen pendukung.

Dari GB : BC.2.3 rangkap 3 dan 4 cpy lbr I ,

dng peruntukan Lbr I, dok. Pelindung

pengangkutan, II, utk Pej. BC di GB,

Pemasukan Barang impor brp makanan /minuman utk dikonsumsi, dengan BC 2.0 dengan melunasi BM, cukai, PPnBM, PPh pasl 22 Impor.

Pemasukan oleh PPGB:Pemasukan dari TPS ke GB dengan

BC 2.3 rangkap 3 dan Icopy lbr I, dng peruntukan: Lbr I, dok. Pelindung

pengangkutan, II, utk Pej. BC di Pelabuhan

Bongkar/TPS, III, utk PPGB, Copy lbr I, utk Pej BC pengawas

GB; BL/AWB; Invoice; Packinglist.

BC.2.3 rangkap 3 dan 3 cpy lbr I , dng peruntukan

Lbr I, dok. Pelindung pengangkutan

II, utk Pej. BC di Pelabuhan Bongkar/TPS

III, utk PTBB Copy lbr I, utk Pej BC

pengawas KB, BPS, BI; BL/AWB; Invoice; Packinglist.

Dari GB : BC.2.3 rangkap 3 dan 2 cpy lbr I ,


pengangkutan II, utk Pej. BC di GB III, utk PTBB Copy lbr I, utk Ka. Kantor dan

PTBB; Invoice; Packing list yang diterbitkan oleh

PPGB.

Dari TBB ke TBB lainnya: BC.2.3 rangkap 3 dan 2 cpy lbr I ,


pengangkutan, II, utk Ka Kantor TBB asal, III, utk PTBB asal, Copy lbr I, utk Ka Kantor PTBB

tujuan, PTBB tujuan.

Dari DPIL:

BC.2.3 rangkap 3 dan 3 copy lbr I , dng peruntukan Lbr I, dok. Pelindung

pengangkutan, II, utk Pej. BC di Pelabuhan

Bongkar/TPS, III, utk PETP, Copy lbr I, utk Pej BC di ETP,

BPS, BI; BL/AWB; Form PAM yang diisi lengkap dan

benar.

Dari GB : BC.2.3 rangkap 3 dan 2 copy lbr I

, dng peruntukan Lbr I, dok. Pelindung

pengangkutan, II, utk Pej. BC di GB, III, utk PETP, Copy lbr I, utk utk Pej BC di

ETP, dan PPGB; Form PAM yang diisi lengkap dan

benar.

Dari KB : BC.2.3 rangkap 3 dan 2 copy lbr I


pengangkutan, II, utk Pej. BC di KB, III, utk PETP, Copy lbr I, utk utk Pej BC di

ETP, dan PDKB; Form PAM yang diisi lengkap dan

benar.

Dari ETP lainnya : BC.2.3 rangkap 3 dan 2 copy lbr I

III, utk PPGB, Copy lbr I, utk Pej BC di KB,

PDKB, BPS, BI; Invoice; Packinglist; Dokumen pendukung lainnya.

Dari KB lainnya: BC.2.3 rangkap 3 dan 2 cpy lbr I ,


pengangkutan II, utk Pej. BC di KB asal III, utk PDKB asal Copy lbr I, utk Pej BC di KB

tujuan, PDKB; Kontrak.

Dari PDKB dlm 1 KB: BC.2.3 rangkap 3 dan 2 cpy lbr I ,


pengangkutan II, utk Pej. BC di PDKB asal III, utk PDKB asal Copy lbr I, utk Pej BC di PDKB

tujuan, PDKB tujuan; Kontrak.

Dari KITE: BC.2.4 rangkap 2 dan 2 cpy lbr I ,

dng peruntukan Lbr I utk Pej. BC di KB II, utk PDKB III, utk KITE;

Faktur pajak; Dok. Pendukung.

PPB-1 rangkap 2 dan 1 copy lbr I , dng peruntukan Lbr I utk Ka Kantor, II, utk PTBB, Copy lbr I, utk perusahaan

DPIL; Faktur pajak; Dok. Pendukung lain.


pengangkutan, II, utk Pej. BC di ETP asal, III, utk PETP asal, Copy lbr I, utk utk Pej BC di

ETP tujuan, dan PETP tujuan; Form PAM yang diisi lengkap dan

benar yang mencantumkan uraian jenis barang, harga, golongan berikut nilai pabeannya secara rinci dan benar.

Dari DPIL: BC.2.4 rangkap 2 dan 1 cpy lbr I ,

dng peruntukan Lbr I utk Pej. BC di KB II, utk PDKB III, utk perusahaan DPIL;

Faktur pajak; Dok. Pendukung lain.

PENGELUARAN

Pengeluaran brg hasil olahan dari PDKB dapat dilakukan untuk tujuan : EKSPOR : PEB/PEBT ;dan Dok BC

2.3 rangkap 3 serta 1 copylbr I, dengan peruntukan: Lbr I, dok. Pelindung

pengangkutan II, utk Pej. BC di KB III, utk PDKB Copy lbr I, utk Pej BC di TPS.

KB lainnya, utk diolah lebih lanjut dng: Dok. BC 2.3 rangkap 3 (lbr I

utk dok. Pelindung pengangkutan, II utk Pej. BC KB asal, III utk PDKB asal) dan 2 copy lbr I (PDKB tujuan dan Pej. BC KB tujuan);

Kontrak Pembelian. PDKB lain dalam satu KB utk

diolah lebih lanjut dengan: Dok. BC 2.3 rangkap 3 ( lbr I

dok. Pelindung pengangkutan, II Pej. BC KB asal, III PDKB asal) dan 2 copy lbr I (PDKB tujuan dan Pej. BC PDKB tujuan);

Kontrak pembelian.

Pengeluaran Barang Pengeluaran barang impor dari GB

ke DPIL utk dipakai dan ke perusahaan di DPIL yang mendapat pembebasan BM, penangguhan PPN dan PPnBM utk dipakai; dengan menggunakan dok. PIB, sesuai tata laksana impor.

Pengeluaran barang impor dari GB ke KB dgn:

Dok. BC 2.3 rangkap 3 (dok. Pelindung pengangkutan, Pej. BC di GB, PGB) dan 2 copy lbr I (PDKB, BPS)

Invoice dan Packinglist yang dikeluarkan oleh PPGB

Kontrak antara PPGB dng PDKB

Pengeluaran barang impor dari GB yg akan diekspor kembali dengan menggunakan: Dokumen PEB dan BC 2.3 rangkap 3 (dok. Pelindung pengangkutan, Ka. Kantor yang mengawasi, PPGB) dan copy lbr I utk Pej. BC di TPS; dan utk pelaksanaan reekspor dng PEBT BC 3.1

Pengeluaran brg impor selain utk dijual, dengan tujuan:

a. Ditimbun di TBB lainnya b. Diekspor kembali

Pengeluaran barang asal Daerah Pabean selain utk dijual, dng tujuan:

a. Ditimbun di TBB lainnya b. Dikembalikan ke DPIL

Pengeluaran brg asal impor dan Daerah Pabean utk ditimbun di TBB lainnya dengan Dok BC 2.3 dilampiri invoice, packing list, dok. pendukung lain.

Pengeluaran brg utk direkspor dengan: Dok. BC 2.3 rangkap 3 (lbr I dan

PEB utk dok. pelindung pengangkutan, II utk Ka. Kantor, III utk PTBB) dan Copy lbr I utk Pej. BC di Pelabuhan Muat.

Dilampiri dok. asal brg, dan dok. PEB.

PengeluaranPengeluaran brg asal DP utk dikembalikan ke DPIL

Maximal 30 hari setelah pameran brg impor harus dikeluarkan dari ETP, dng tujuan:

a. Reeksporb. KBc. Dipamerkan ke ETP lainnyad. DPIL

Pengeluaran utk reekspor, dengan : PEB dan Ekstra copty PEB,

serta BC 2.3 rangkap 3 (lbr I utk utk

dok. pelindung pengangkutan, II utk Pej. BC di ETP, III utk PETP) dan Copy lbr I utk Pej. BC di TPS.

dilampiri Form PAM dan formulir BC 2.3 pemasukan.

Tujuan KBatas brg pameran selain yang berasal dari KB, dengan: BC 2.3 rangkap 3 (lbr I utk utk

dok. pelindung pengangkutan, II utk Pej. BC di ETP, III utk PETP); dan 2 Copy lbr I utk Pej. BC di KB, dan utk KB

dilampiri Form PAM,

ETP dng:

Dok. BC 2.3 rangkap 3 ( lbr I dok. Pelindung pengangkutan, II Pej. BC di KB, III PDKB) dan 2 copy lbr I (PETP dan Pej. BC di PETP);

Dilampiri rincian dan Gol. Barang berikut nilai pabeannya. Harus kembali ke KB asal dalam 1 bln.

DPIL berupa brg yang telah diolah (dok. PIB; setelah tdpt realisasi ekspor dan/pengeluaran ke PDKB lain sebanyak-banyaknya 25%)

Rekspor brg impor yang tdk diolah

di KB dng: PEBT dan BC 2.3 rangkap 3 (lbr I dok.

Pelindung pengangkutan, II Pej. BC di KB, III PDKB) dan 1 copy lbr I (Pej. BC di Pelabuhan muat).

PENGELUARAN MESIN DARI KB Utk tujuan pekerjaan sub-kontrak

dapat dipinjamkan kepada PDKB lainnya atau Sub-Kontraktor dalam DPIL. Jangka waktu 12 bulan dan dapat diperpanjang 2 x 12 bulan, dng : BC 2.3 wajib mempertaruhkan jaminan

kpd Bendaharawan BC

dengan: Dok. PPB-2, dng ketentuan: Utk BKP dikenakan PPN dan

PPnBM Utk BKC dikenakan sesuai

ketentuan cukai.

PTBB dpt melakukan pemindahan brg dlm satu TBB, dari:

Gudang penimbunan ke ruang penjualan/pamer

Ruang penjualan/pamer ke gud. Penimbunan

R. Pamer ke ruang penyerahan R. penyerahan ke ruang pamer

BC 2.3 pemasukan, dan kontrak jual beli.

Tujuan ETP lainnya, dengan mengunakan: BC 2.3 rangkap 3 (lbr I utk utk

dok. pelindung pengangkutan, II utk Pej. BC di ETP asl, III utk PETP asl); dan 2 Copy lbr I utk Pej. BC di ETP tujuan, dan utk ETP tujuan

dilampiri form PAM , dan BC 2.3 Pemasukan

Tujuan DPIL, thd brg pameran golongan G setelah mendapatkan persetujuan Ka. Kantor a.n Dirjen BC. Dengan menggunakan PIB sesuai ketentuan impor

Tujuan DPIL, thd brg pameran gol. A yang tdk diekspor kembali setelah mendpt persetujuan Dirjen a.n Menteri. Persetujuan dng mengajukan permohonan dilampiri: BC 2.3 Pemasukan, Copy Form PAM, Copy B/L atau AWB, copy Packing list.

PDKB dapat mengeluarkan mesin/peralatan pabrik ke DPIL dengan tujuan untuk diperbaiki/reparasi.Jangka waktu 12 bulan, denan: BC 2.3 wajib mempertaruhkan

jaminan kpd Bendaharawan BC

Pengeluaran mesin /peralatan pabrik ke Luar Negeri dengan tujuan untuk diperbaiki/reparasi, dengan:

PEBT BC 2.3

PDKB dapat mensubkontrak sebagian dari kegiatan pengolahannya di KB lainnya, DPIL, serta PDKB lainnya dlm 1 KB;

• Penyerahan dengan: BC 2.3• Bukan pekerjaaan pemeriksaan

awal, Pem. Akhir, sortasi atau pengepakan

• Jangka waktu 60 hari• Kontrak memuat : Uraian

Pekerjaan, jk waktu, jumlah brg/bahan yang diterima dari PDKB, dan jml hasil pekerjaan yang dikembalikanke PDKB. Penyerahan kpd perusahaan

di DPIL , harus menyerahkan surat kesediaan audit dari subkontrktor dan jaminan.

o BARAN

Brg modal atau peralatan utk konstruksi, peralatan kantor KB.

Brg modal atau peralatan utk digunakan secara langsung dlm proses prod. di PDKB.

Barang atau peralatan asal impor yang dipergunakan oleh PGB dalam rangka pembangunan/konstruksi dan kegiatan GB.

Barang /bahan asal impor yang

Barang asal impor untuk dijual di dalam daerah pabean kepada orang- orang tertentu.

Barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang- orang tertentu.

Golongan A , brg pameran yg direncanakan akan diekspor kembali;

Golongan B, brg cetakan untuk keperluan promosi seperti famlet,

G Brng. atau bahan asal impor utk diolah di PDKB.

Barang impor berupa makanan atau minuman untuk dikonsumsi di Kawasan Berikat.

dimasukan oleh PPGB ke GB. Barang dan bahan asal impor yang

dimasukkan ke GB utk dikonsumsi di dlm GB.

Barang dan peralatan yang diimpor oleh PTBB untuk pembangunan dan kegiatan TBB.

leaflet, brosur, dan gambar yg bersifat reklame;

Golongan C, brg untuk keperluan stan pameran seperti dekorasi, poster, dan foto;

Golongan D, brg utk keperluan reklame atau soevenier yg diberikan secara cuma-cuma seperti pulprn, dompet yg telah dibubuhi tulisan/logo dari pabrik pembuatnya atau peserta pameran;

Golongan E, brg atau bahan yg habis dipakai utk melakukan peragaan, demonstrasi atau percobaan mesin;

Golongan F, makanan dan minuman yg habis dipakai utk kegiatan pembukaan dan penutupan pameran;

Golongan G, barang pameran yg akan dijual.

JAMINAN

Untuk kawasan berikat jaminan diserahkan ketika barang dikeluarkan dari KB dengan tujuan Sub Kontrak di DPIL.Jaminan diserahkan kepada bendaharawan BC atau pejabat BC yang ditunjuknya. Jaminan dapat berupa : Jaminan tunai; atau Jaminan bank; atau Customs bond yang dikeluarkan

oleh perusahaan asuransi yang disetujui oleh Menkeu; atau

Surat Sanggup Bayar (SSB) bagi

PPGB dan PGB yang bertindak sebagai PPGB wajib mempertaruhkan jaminan kepada bendaharawan BC.

Besarnya jaminan berdasar pada bea masuk, cukai, dan PDRI dari importasi yang akan dilakukan PPGB selama 3 bulan.

Dalam KEP-74/BC/2001 tidak disinggung adanya jaminan.

Pengusaha yang akan menyelenggarakan ETP mengajukan permohonan persetujuan PETP salah satunya melampirkan surat pernyataan sanggup mempertaruhkan jaminan sebesar BM, cukai, dan PDRI terutang atas barang impor yang dipamerkan.

Dalam mengusahakan ETP, PETP wajib mempertaruhkan jaminan yang jenis dan besarnya ditetapkan oleh Dirjen.

Pameran yang diselenggarakan di

perusahaan yang tergolong daftar putih yang ditetapkan menteri.

luar ETP sebelum pelaksanaan pameran wajib mempertaruhkan jaminan yang dapat berupa jaminan tunai, jaminan bank, customs bond, atau SSB. Untuk jaminan SSB harus dengan izin Dirjen.

PEMERIKSAAN

PEMBUKUAN

Untuk pengamanan hak keuangan Negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan kepabeanan dan cukai.Dilakukan audit atas; Pembukuan, Catatan, Dokumen PKB dan PDKB yg berkaitan dng:

1. Pemasukan dan pengeluaran brg ked an dari KB

2. Pemindahan brg dlm KB Serta Pencacahan sediaan brg

Jika hasil audit : Kedapatan selisih kurang

jumlah dan/atau jenis brg Adanya penggunaan yang tdk

sesuai dng peruntukanKonsekuansi hasil audit, PKB DAN PDKB wajib:

Melunasi BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPH psl 22 yang terutang

Sanksi administrasi denda 100% pungutan Negara terutang

Untuk pengamanan hak keuangan Negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan kepabeanan dan cukai.Dilakukan audit atas; Pembukuan, Catatan, Dokumen PGB dan PPGB yg berkaitan dng:

1) Pemasukan dan pengeluaran brg ked an dari GB

2) Pemindahan brg dlm GB; Serta Pencacahan sediaan brg



sesuai dng peruntukanKonsekuansi hasil audit, PGB DAN PPGB wajib:


Sanksi administrasi denda 100% pungutan Negara seharunya dibayar

Untuk pengamanan hak keuangan Negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan kepabeanan dan cukai.Dilakukan audit atas; Pembukuan, Catatan, Dokumen PTBB, serta Pencacahan sediaan brg



sesuai dng peruntukanKonsekuansi hasil audit, PTBB wajib:


Sanksi administrasi denda 100% pungutan Negara seharunya dibayar

Untuk pengamanan hak keuangan Negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan kepabeanan dan cukai.Dilakukan audit atas; Pembukuan, Catatan, Dokumen PETP yg berkaitan dng:

1) Pemasukan dan pengeluaran brg ke dan dari ETP

2) Pemindahan dan penggunaan brg dlm ETP

Serta Pencacahan sediaan brgJika hasil audit tdp selisih lebih jumlah dan /atau jenis brg, maka:

Dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan

Jika tdp selisih lebih jumlah dan /atau jenis brg, maka:

Dilakukan pemeriksaan l;ebih lanjut sesuai ketentuan

Jika tdp selisih lebih jumlah dan /atau jenis brg, maka:

Dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan

Jika tdp selisih lebih jumlah dan /atau jenis brg, maka:Dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan

Jika hasil audit kedapatan adanya pelanggaran atas ketentuan kepabeanan yg merugikan keuangan negara, maka:

Dirjen dpt membekukan persetujuan PETP a.n. MenKeu

LAPORAN

Membuat laporan setiap tiga bulan Membuat laporan setiap dua bulan Membuat laporan setiap bulan Membuat laporan setiap bulan

perbandingan tpb

Documents