laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah …...tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja...

72

Upload: others

Post on 23-Jan-2020

16 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003
Page 2: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Ringkasan Eksekutif

RINGKASAN EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa dengan segala

Rahmat dan izin Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Tebo Tahun 2018 telah selesai disusun. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi,

dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tebo Tahun

Anggaran 2018. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak

yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan

kepercayaan terhadap pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam

menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya kepemerintahan yang baik

(good governance).

Penyusunan LAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo Tahun 2018 ini, disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo yaitu “Mewujudkan

Rumah Layak Huni 2022”., Dengan 4 (empat) misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan sumber daya aparatur yang

profesional.

2. Meningkatkan Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum dalam mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.yang

berkelanjutan di Kabupaten Tebo.

3. Meningkatkan kualitas visual kota melalui peningkatan kualitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengelolaan pemakaman dan Penerangan Jalan Umum yang professional menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman.

4. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan tanah dan penatagunaan tanah, pengolahan data serta informasi pertanahan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam Tahun 2018, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo telah merencanakan dan melaksanakan 39 kegiatan dalam 12 program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD Tahun Anggaran 2018 untuk

mendukung pencapaian 7 sasaran dan 4 tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, dengan hasil capaian indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian seperti dalam tabel berikut:

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN (OUTPUT)

SANGAT BAIK

(100%)

BAIK

(85% - < 100%)

SEDANG

(70% - <85%)

KURANG BAIK

(0 - <70%)

1 2 3 4 5 6 7

1. MENINGKATNYA KUALITAS DAN RASIO PRASARANA DAN SARANA

RASIO PRASARANA DAN SARANA DENGAN JUMLAH PEGAWAI 85,76

2. MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN SKILL PEGAWAI

PERSENTASE PEGAWAI YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS.

64,27

Page 3: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Ringkasan Eksekutif

3. MENINGKATNYA EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN.

PERSENTASE REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

100,00

4. MENINGKATKAN KAPASITAS DAN KUALITAS PELAYANAN PRASARANA JALAN DAN SALURAN DRAINASE PEMUKIMAN

JUMLAHPERSENTASE JALAN DAN SALURAN DRAINASE PEMUKIMAN YANG DALAM KONDISI BAIK

98,62

TERSEDIANYA JALAN DAN SALURAN DRAINASE PEMUKIMAN

97,74

5. MENINGKATNYA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH), PJU DAN ESTETIKA WILAYAH MENUJU TEBO TERTATA, INDAH, BERSIH DAN NYAMAN.

JUMLAH PEMBANGUNAN PAGAR MAKAM. 90,35

RATIO LUAS TAMAN DI KABUPATEN TEBO.

100,00

PERSENTASE TAMAN YANG SUDAH TERTATA BAIK. 95,39

JUMLAH PENERANGAN JALAN UMUM. 88.12

6. MENINGKATKAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEMANFAATAN TANAH DAN PENATAGUNAAN TANAH, PENGOLAHAN DATA SERTA INFORMASI PERTANAHAN

JUMLAH PEMANFAATAN TANAH 100,00 55,02

RATIO LUAS TANAH PEMERINTAH DI KABUPATEN TEBO.

100,00

PERSENTASE PERTANAHAN YANG SUDAH TERTATA BAIK.

100,00

TERSEDIANYA INFORMASI PERTANAHAN

76,06

JUMLAH PEMANFAATAN TANAH 36,74

RATIO LUAS TANAH PEMERINTAH DI KABUPATEN TEBO.

36,74

7. MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA/SWASTA DAN PEMERINTAH DALAM BIDANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN

CAKUPAN WILAYAH YANG TERTANGANI PENGELOLAAN KEBERSIHAN

52,69

Berdasarkan tabel tersebut dapat diartikan bahwa dari target rencana kerja (performance

Plan) sebanyak 16 indikator sasaran: o Terlaksana dengan “Sangat baik” sebanyak 9 indikator sasaran strategis. o Terlaksana dengan “Baik” sebanyak 6 indikator sasaran strategis.

o Terlaksana dengan “Sedang” sebanyak 1 indikator sasaran strategis. o Terlaksana dengan “kurang baik” sebanyak 0 indikator sasaran strategis.

Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran dan hambatan-hambatan/ permasalahan-permasalahan diungkapkan di dalam bab-bab LAKIP ini.

Berbagai keberhasilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo tersebut diatas akan tetap dipertahankan, dan terhadap kelemahan-kelemahan/hambatan-hambatan yang terjadi akandiperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan

aturan yang berlaku.

Muara Tebo, Januari 2018

KEPALA DINAS

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TEBO

Drs. ERWANTO, ME

PEMBINA NIP. 19671206 200012 1 002

Page 4: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Peermukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Kata Pengantar

- i -

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT akhirnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018 telah dapat diselesaikan.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas aparatur, Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Tebo selama Tahun 2018 telah mendorong ditingkatkannya kualitas pelayanan aparatur secara umum. Peningkatan kualitas pelayanan ini diawali dengan adanya peningkatan kesejahteraan pegawai yang tampak pada adanya kenaikan gaji secara bertahap pada setiap tahunnya dan dengan diberikannya tambahan penghasilan PNS serta penyelesaian masalah pegawai honorer dan tidak tetap lainnya. Peningkatan kesejahtareaan ini diyakini merupakan pemicu bagi peningkatan kinerja pegawai secara umum. Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan ini, telah dilakukan berbagai penyempurnaan terhadap kelembagaan yang ada serta sistem ketatalaksanaan yang dianut. Berbagai langkah tersebut pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Setelah berbagai upaya penyempurnaan tersebut dilaksanakan, kini saatnya seluruh

aparatur diharapkan mampu menunjukkan kinerjanya secara nyata sesuai dengan peran dan mandat yang diberikan kepadanya. Sudah saatnya diterapkan berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan kinerja aparatur. Tuntutan akan adanya peningkatan kinerja ini juga berarti adanya tuntutan perubahan pola pikir dari aparatur itu sendiri. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo menyadari benar bahwa kinerja pemerintahan ini akan sulit berubah apabila kita tidak mampu melakukan transformasi sistem pemerintahan dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirausahakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa yang lain, transformasi sektor pemerintahan berarti merubah fokus akuntabilitas dari orientasi kepada masukan-masukan (Inputs Oriented Accountability) dan proses ke arah akuntabilitas kepada hasil (Results Oriented Accountability), baik berupa output maupun outcomes. Oleh karena itu, kami akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan kami untuk mendorong agar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tebo dapat dilaksanakan dengan berprinsip pada tata kepemerintahan yang baik yang menuju kepada kepemerintahan yang berorientasi kepada hasil (Result Oriented Government).

Kita tidak ingin lagi ada instansi-instansi pemerintah yang tidak jelas kinerja dan

pelayanannya kepada masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo untuk menyusun suatu laporan kinerja pemerintah sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kita tentu mengharapkan kinerja pemerintah tampak dalam laporan tersebut, tidak sekedar kinerja penggunaan anggaran semata.

Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2018 berarti Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun Pertama dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2017-2022 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo dalam upaya memenuhi visi dan misinya. Selama Tahun 2018 sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai dengan cukup baik. Capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo untuk Tahun 2018 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo

Page 5: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Peermukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Kata Pengantar

- ii -

Tahun 2018. Sebagai bentuk pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para stakeholders kami.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi

media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh Pegawai di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo.

Terima Kasih

Muara Tebo, Januari 2019

PENYUSUN

Page 6: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Daftar Isi

- iii -

DAFTAR ISI

hal

IKHTISAR EKSEKUTIF

KATA PENGANTAR..................................................................................................... i

DAFTAR ISI.............................................................................................................. iii

DAFTAR TABEL ........................................................................................................ iv

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................. v

BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................................... 1

1.1. Tugas Pokok Dan Fungsi ..................................................................... 1

1.2. Struktur Organisasi.............................................................................. 1

1.3. Sumber Daya Aparatur ..................................................................... . 2

1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP................................................. 3

1.5. Sistematika Penyajian ......................................................................... 3

BAB II. RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA .......................................... 4

2.1. Rencana Strategis ............................................................................... 4

2.2. Rencana Kinerja.................................................................................. 9

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA............................................................................. 10

3.1. Indikator Kinerja ................................................................................ 10

3.2. Metodologi Pengukuran Kinerja .......................................................... 11

3.3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis........ .......................................... 11

3.4. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja ............................................ 15

3.5. Hambatan dan Kendala ……………………….............................................. 20

3.6. Akuntabilitas Keuangan ……………………….............................................. 21

BAB VI. PENUTUP..................................................................................................... 29

4.1. Kesimpulan ....... ................................................................................ 29

4.2. Strategi Pemecahan Masalah ............................................................... 29

Page 7: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Daftar Lampiran

- vi -

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanKab.

Tebo Tahun 2018

Lampiran 2. Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanKab.

Tebo

Lampiran 3. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan

PermukimanKab. Tebo Tahun 2018

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Lampiran 5. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Page 8: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Daftar Tabel

- iv -

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran dalam pencapaian Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2017-2022 ................... 6

Tabel 2.2. Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018 berdasarkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam pencapaian Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2017-2022 ............................................ 7

Tabel 3.1. Komposisi Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun Anggaran 2018................................................................ 22

Tabel 3.2 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Kelompok Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun Anggaran 2018.................................................................................. 23

Tabel 3.3. Realisasi Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Berdasarkan Program dan Kegiatan, 2018............................................ 24

Tabel 3.4. Realisasi Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Berdasarkan Sasaran Strategis, 2018................................................... 28

Page 9: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2017

Daftar Grafik

- v -

DAFTAR GRAFIK

Hal

Grafik 3.1. Anggaran Belanja Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo sebelum dan sesudah perubahan tahun 2018. 22

Grafik 3.2. Komposisi Realisasi Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Berdasarkan Kelompok Belanja TA. 2018....... 23

Grafik 3.3. Komposisi Realisasi Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Berdasarkan Jenis Belanja TA. 2018.............. 24

Page 10: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Pendahuluan

- 1 -

I. PENDAHULUAN

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pcokok Dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo. Tugas Pokok dan fungsi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo diuraikan sebagai berikut: 1. Tugas Pokok.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman..

2. Fungsi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo menyelenggarakan fungsi: a. Merumuskan kebijakan teknis dan informasi program dibidang Perumahan

dan Kawasan Permukiman. b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang

Perumahan dan Kawasan Permukiman. c. Melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan hubungan kerja dengan

instansi terkait dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. d. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah

atasan.

1.2. Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo, sesuai Peraturan Bupati Tebo Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tebo, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

□ Plt. Kepala Dinas : Drs. ERWANTO, ME

□ Sekretaris : Drs. ERWANTO, ME □ Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi : SYAFRIADI, S.Pd

□ Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset : SURYANI, SE

□ Kabid Perumahan : RUSDI, ST □ Kasi Pembangunan dan Pengembangan

Perumahan

: -

□ Kasi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan : AHMAD IKHSAN, SE

Page 11: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Pendahuluan

- 2 -

□ Kabid Kawasan Permukiman : MAKARIMUL AHCLAK, SE,MM □ Kasi Pembangunan Infrastruktur Kawasan

Permukiman : -

□ Kasi Penataan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

: -

□ Kabid Pertanahan : HENDRA GUNAWAN, ST □ Kasi Perencanaan dan Pengadaan Tanah : EDI PENI DIAH SULISTYORINI,SH

□ Kasi Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian Tanah

: -

1.3. Sumber Daya Aparatur.

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo keadaan 01 Januari 2018 adalah sebanyak 27 orang, dan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebanyak 27 orang berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan yang tergambar pada tabel 1.1. dan 1.2. berikut ini:

Tabel 1.1. Jumlah Sumber Daya Aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo berdasarkan Golongan dan Tenaga Honorer per 01 Januari dan per 31 Desember 2018.

No Golongan

(PNS/Honor)

Keadaan 01 Januari 2018

(Orang)

Keadaan 31 Desember 2018

(Orang)

1 2 3 4

1 IV 4 3

2 III 7 6

3 II 16 15

4 Honorer 191 191

Jumlah 218 216

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo berdasarkan Tingkat Pendidikan per 01 Januari dan per 31 Desember 2018.

No Pendidikan Keadaan 01 Februari 2018

(Orang) Keadaan 31 Desember 2018

(Orang)

1 2 3 4

1 S 2 4 3

2 S 1 7 7

3 D.III 1 1

3 SLTA 16 14

Jumlah 28 25

Page 12: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Pendahuluan

- 3 -

1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP.

Penyusunan LAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo Tahun 2018 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018 yang ditujukan kepada Bupati Tebo dan sebagai bahan dukungan untuk penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018.

Tujuan penyusunan LAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo Tahun 2018 secara umum adalah sebagai perwujudan sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi. Tujuan akhir dari penyusunan LAKIP yaitu diharapkan dapat terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance).

1.5. Sistematika Penyajian

LAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo ini pada dasarnya adalah pengkomunikasian pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo selama tahun 2018. Penyusunan LAKIP dimulai dengan menjelaskan Rencana Strategis (Renstra) yang terdiri atas visi, misi dan tujuan/sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan. Dan selanjutnya dilakukan sistem pengukuran kinerja antara realisasi sasaran/program/kegiatan dengan rencananya. Yaitu capaian kinerja (performance results) 2018 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (performance plan) 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan menghasilkan keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja. Ataupun menghasilkan ketidaksesuaian/kegagalan berupa sejumlah celah kinerja (performance gap), kinerja yang merupakan umpan balik untuk perbaikan atas kekurangan/kelemahan pada masa yang akan datang.

Dengan demikian penyajian LAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Menjelaskan secara ringkas Tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi,

dan maksud dan tujuan penyusunan LAKIP.

BAB II RENCANA STRATEGIS Menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran, dan rencana kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Menyajikan indikator kinerja, metodologi yang digunakan dalam

pengukuran kinerja, analisis pencapaian sasaran strategis, dan akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP Menyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta strategi

pemecahan masalah untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

Page 13: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Rencana Strategis & Penetapan Kinerja

- 4 -

II. RENCANA STRATEGIS 2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo 2017-2022 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang kehutanan termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan. Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan, dengan menetapkan rencana strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo yang berorientasi pada keluaran (output) dan hasil (outcome) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2017-2022 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada peride tahun 2017-2022.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo yang dijiwai oleh semangat dan komitmen dalam mewujudkan pembaharuan dan perbaikan sehingga tercipta koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Tebo, yang merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis dan berkelanjutan guna meningkatkan efisiensi dalam pembangunan daerah.

VISI

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo adalah

MISI

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo ditetapkan sebanyak 3 (tiga) misi sebagai berikut:“Mewujudkan Rumah Layak Huni 2022”. 1. Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan dan sumber daya aparatur yang

profesional.

Page 14: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Rencana Strategis & Penetapan Kinerja

- 5 -

2. Meningkatkan kualitas perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi layak huni (sehat, aman, serasi dan teratur).

3. Meningkatkan pendataan, pencatatan dan sertifikasi aset tanah pemerintah Kabupaten Tebo.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu (Apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan.

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut: (1) Idealistik – yaitu mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil, (2) Jangkauan kedepan – yaitu dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu organisasi, (3) Abstrak – belum tergambar dalam angka sebagai upaya pencapaian tujuan dapat berlangsung terus-menerus.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian dari integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman . Fokus utama sasaran adalah tindakan atau alokasi sumber daya dalam organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1 sampai 5 tahun kedepan.

Berdasarkan visi dan misi diatas, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran strategis pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo seperti pada tabel 2.1. berikut ini:

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran dalam pencapaian Visi dan Misi Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022.

NO TUJUAN SASARAN

1 2 3

1.

Terlayaninya Masyarakat Dan Terkelolanya Penggunaan Keuangan secara Efisien,

Akuntable

Meningkatnya Kemampuan Dan Skill Pegawai.

Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan.

Meningkatnya Kemampuan Dan Skill Pegawai.

2. Menurunkan Kawasan Lingkungan Yang

Tidak Layak Huni

Meningkatkan Kualitas Perumahan Dan Kawasan

Permukiman Menjadi Layak Huni (Sehat, Aman, Serasi Dan Teratur)

3. Terserfikasinya Dan Terdaftarnya Aset Tanah Pamerintah Kabupaten Tebo.

Meningkatkan Pendataan, Pencatatan Dan Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Tebo.

4. Meningkatnya Peran Masyakat, Dunia

Usaha/Swasta Dalam Pembangunan di Kabupaten Tebo

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat, Dunia

Usaha/Swasta Dan Pemerintah Dalam Pembangunan Di Kabupaten Tebo

Page 15: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Rencana Strategis & Penetapan Kinerja

- 6 -

STRATEGI ATAU CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap dilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran. Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo tahun 2017-2022 terdiri atas 13 kebijakan, pada tahun 2018 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan 11 program yang didukung dengan kegiatan yang merupakan tindakan nyata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebanyak 36 kegiatan untuk mencapai 7 sasaran strategis dan 4 tujuan strategis, dapat dijabarkan seperti dalam tabel 2.2. berikut ini:

Tabel 2.2. Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018 berdasarkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam pencapaian Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022.

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Meningkatkan

penataan kelembagaan dan

kapabilitas sumber daya

aparatur.

Meningkatnya

kualitas dan rasio prasarana

dan sarana

Rasio prasarana

dan sarana dengan jumlah

pegawai

Meningkatkan

kompetensi dan kemampu

an sumber daya

aparatur

Pemenuhan sarana dan

prasarana kerja secara

optimal untuk mendukung

operasional penataan ruang kota, pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau dan

kebersihan.

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Penyediaan

Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air Dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan

Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan

Barang

Page 16: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Rencana Strategis & Penetapan Kinerja

- 7 -

Cetakan Dan Penggandaan

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan Bahan Bacaan

Dan Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan Makanan Dan

Minuman

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Penyediaan

Jasa Penunjang Administrasi/T

eknis Pemda

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur.

Pengadaan Kendaraan Dinas/operasio

nal

Pengadaan

Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan

Meubeleir

Pemeliharaan

rutin/ berkala gedung kantor.

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

Program Peningkatan

Disiplin

Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta

Page 17: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Rencana Strategis & Penetapan Kinerja

- 8 -

Aparatur Kelengkapannya.

Pengadaan Pakaian Kerja

Lapangan

Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu

Meningkatnya kemampu

an dan skill pegawai

Persentase pegawai yang

mengikuti pendidikan dan

pelatihan teknis.

Peningkatan kapasitas dan

kemampuan aparatur dalam

pengelolaan administrasi umum,

pengelolaan keuangan, manajemen

penataan kota dan pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH) dan

pengelolaan kebersihan.

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Meningkatnya efektifitas

dan efisiensi pengelola

an dan penatausahaan

keuangan.

Persentase Realisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja

Program Peningkatan Pengembang

an Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan.

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD.

Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan

Prognosis Realisasi Kinerja SKPD.

Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Penyusunan

Renjana Kerja Tahunan

Penyusunan Laporan Tahunan

Program Pembanguna

n Jalan dan Jembatan

Pembangunan Jalan dan

Jembatan

Program Penigkatan

Promosi dan Keerjasaama

Penyelengaraan Pameran

Investasi

Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong Gorong

Pembangunan Saluran Drainase/goron

g Gorong

Rehabilitaasi

/Pemeliharaan Saluran

Page 18: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Rencana Strategis & Penetapan Kinerja

- 9 -

Drainaase/Gorong Gorong

Program Penataan

Penguasaan, Pemilikan Pengunaan

dan Pemanfaatan Tanah

Penataan Penguasaan,

Pemilikan Pengunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Program

Pengelolaan Areal Pemakaman

2. Meningkatkan keserasia

n pemanfaatan ruang

dan pengendalian pemanfaa

tan ruang serta terwujudn

ya kualitas pengemb

angan kawasan perkotaan

, perdesaan dan

pengembangan kawasan

khusus (sejarah).

Terkendalinya pemanfaa

tan ruang perkotaan dan

perdesaan sesuai peruntukan dan

ketentuan yang ditetapka

n dalam rangka perwujud

an meningkatnya

manajemen penataan

ruang yang efektif

Jumlah pelaksanaan

penyuluhan pembinaan dan

sosialisasi peraturan perundang-undangan

dalam penataan dan

pengembangan kota.

Perencanaan dan pengenda

lian pemanfaatan

ruang.

pemberian adviceplan pendirian

bangunan mengenai peraturan

penataan ruang dan ketentuan teknis

bangunan gedung.

Program Pemanfaatan Ruang

Penerapan hukum tata

ruang, serta sistem penghargaan dan

hukuman (reward and punishment).

Program Pengendalian

Pemanfaatan ruang

Sosialisasi Kebijakan,

Norma, Standar, Prosedur dan Manual

Pemanfaatan Ruang Pengawasan

Pemanfaatan Ruang

Persentase jalan

lingkungan dan drainase wilayah

perkotaan dengan kondisi baik

Pengembangan

kawasan-kawasan cepat tumbuh,

strategis dan potensial.

Persentase

kawasan strategis dan cepat

tumbuh yang berkembang sesuai

ketetapan penataan ruang dan

tertata rapi.

Page 19: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Rencana Strategis & Penetapan Kinerja

- 10 -

3. Meningkat

kan kualitas lingkunga

n dengan terpenuhinya sarana

dan prasarana dalam

pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau (RTH) dan

estetika wilayah di Kabupate

n Tebo.

Meningkat

nya Ruang Terbuka

Hijau (RTH), PJU dan estetika

wilayah menuju Tebo

Tertata, Indah, Bersih

dan Nyaman.

Jumlah

pembangunan pagar makam.

Optimalis

asi peranan Ruang

Terbuka Hijau (RTH) di Kabupate

n Tebo

Penyusunan

kebijakan pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH).

Program

Pengelolaan Areal Pemakaman.

Pembangunan

Sarana Prasarana Pemakaman.

Ratio luas taman di Kabupaten

Tebo.

Penghijauan kota dengan

peningkatan kuantitas

taman dan Ruang Terbuka

Hijau (RTH) di Kabupate

n Tebo

Pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau (RTH) secara intensifikasi

dan ekstensifikasi.

Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Persentase taman yang

sudah tertata baik.

Peningkatan

kerjasama antara pemerintah

dengan pihak non-pemerintah

dalam tugas pengelolaan RTH.

Pemeliharaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

Jumlah

Penerangan Jalan Umum.

Penerang

an kota yang indah dan

berwawasan lingkungan pada

waktu malam hari.

Pemenuhan

Penerangan Jalan Umum

sebanyak 10 titik per desa.

4. Meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat melalui

peningkatan pengelola

an sampah dan air

limbah di Kabupaten Tebo.

Tertanganinya

pengelolaan sampah dan air

limbah di Kabupaten Tebo.

Volume sampah

yang terangkut ke Tempat Pembuanga

n Akhir Sampah.

Optimalisasi

pengelolaan sampah dan air

limbah secara terpadu

Penyediaan sarana dan

prasarana sampah dan air limbah.

Program Pengembang

an Kinerja Pengelolaan Persampahan

Penyediaan Prasarana dan

Sarana Pengelolaan Persampahan

Page 20: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Rencana Strategis & Penetapan Kinerja

- 11 -

Persentase sampah yang tertangani

di Kabupaten Tebo.

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi

tepat guna yang ramah lingkungan

dalam pengelolaan sampah

dan air limbah.

Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan

Sarana Persampahan

Jumlah

sarana dan prasarana persampah

an.

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Tersedianya

Tempat Pemrosesan Akhir

Sampah (TPA).

Program Perencanaan Pengembang

an Kota-Kota Menengah Dan Besar

Koordinasi

Perencanaan Air Minum, Drainase dan

Sanitasi Perkotaan

Jumlah sarana dan prasarana

air limbah

Tersedianya

Instalasi Pengolahan Lumpur

Tinja (IPLT).

Meningkatnya peran

serta masyarakat, dunia usaha/swas

ta dan pemerintah dalam

bidang pengelolaan kebersihan

lingkungan

Cakupan wilayah

yang tertangani pengelolaan kebersihan

Pengembangan

kemitraan dan partisipasi masyarakat

Program Peningkatan

Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah

Pameran Investasi

Pembinaan,

sosialisasi dan edukasi pengelolaan

sanitasi terhadap masyarakat

2.2. Rencana Kinerja.

Pada dasarnya rencana kinerja (performance plan) tahun 2018 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo selama tahun 2018, target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2017 dari semua indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi. Rencana kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo tahun 2018 secara lengkap disajikan pada lampiran Rencana Kinerja Tahunan (Lampiran 2: formulir RKT).

Page 21: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Akuntabilitas Kinerja

- 10 -

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan sasaran strategis. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

3.1. Indikator Kinerja.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi:

1. Indikator masukan (input) adalah menunjukkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.

2. Indikator Proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.

3. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik ataupun non fisik.

4. Indikator hasil (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.

5. Indikator Manfaat (Benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

6. Indikator Dampak (Impact) adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

Oleh karena belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang baik dalam organisasi, maka pengukuran kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo tahun 2018 ini baru bisa dilaksanakan pada tingkat indikator keluaran (Output)/indikator hasil (Outcome).

Page 22: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Akuntabilitas Kinerja

- 11 -

3.2. Metodologi Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan sasaran strategis instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (performance result) dengan rencana kinerja (Performance plan) tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja, berdasarkan sasaran dan program dalam Rencana Strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

3.3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Tebo tahun 2018 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi atas sebanyak 17 indikator kinerja dengan 6 sasaran strategis, dan menentukan presentase hasil pencapaiannnya. Presentase hasil capaian dikelompokkan dalam 4 klasifikasi penilaian yaitu:

o Pencapaian indikator kinerja sasaran 100% predikatnya “Sangat Baik”. o Pencapaian indikator kinerja sasaran 85% sampai dengan dibawah 100%

predikatnya “Baik”. o Pencapaian indikator kinerja sasaran 70% sampai dengan dibawah 85%

predikatnya “sedang”. o Pencapaian indikator kinerja sasaran 0% sampai dengan dibawah 70%

predikatnya “Kurang Baik”.

SASARAN 1

Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran nomor 1 yaitu Meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana dalam 3 program adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 RASIO PRASARANA DAN SARANA DENGAN JUMLAH PEGAWAI 90% 90% 100,00

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari 1 indikator sasaran strategis nomor 1 yaitu Meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana adalah sebagai berikut:

Page 23: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Akuntabilitas Kinerja

- 12 -

NO KLASIFIKASI PENILAIAN PREDIKAT JUMLAH

INDIKATOR SASARAN

1 100% SANGAT BAIK 1

2 85% S.D < 100% BAIK

3 70% S.D < 85% SEDANG

4 0 S.D < 70% KURANG BAIK

JUMLAH 1

Dengan demikian pencapaian sasaran Terwujudnya kelembagaan dinas yang mendukung pelaksanaan program kerja dengan predikat sangat baik sebanyak 1 indikator.

SASARAN 2

Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran nomor 2 yaitu Meningkatnya kemampuan dan skill pegawai dalam 1 program adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 PERSENTASE PEGAWAI YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS

90% 90% 100%

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari indikator sasaran strategis nomor 2 yaitu Meningkatnya kemampuan dan skill pegawai adalah sebagai berikut:

NO KLASIFIKASI PENILAIAN PREDIKAT JUMLAH

INDIKATOR SASARAN

1 100% SANGAT BAIK 1

2 85% S.D < 100% BAIK

3 70% S.D < 85% SEDANG

4 0 S.D < 70% KURANG BAIK

JUMLAH 1

Dengan demikian pencapaian sasaran Meningkatnya kemampuan dan skill pegawai dengan predikat sangat baik sebanyak 1 indikator.

SASARAN 3

Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran nomor 3 yaitu Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penatausahaan keuangan dalam 1 program adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 PERSENTASE REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 100% 89,23% 89,23

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari 1 indikator sasaran strategis nomor 3 yaitu Meningkatnya

Page 24: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Akuntabilitas Kinerja

- 13 -

efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penatausahaan keuangan adalah sebagai berikut:

NO KLASIFIKASI PENILAIAN PREDIKAT JUMLAH

INDIKATOR SASARAN

1 100% SANGAT BAIK

2 85% S.D < 100% BAIK 1

3 70% S.D < 85% SEDANG

4 0 S.D < 70% KURANG BAIK

JUMLAH 1

Dengan demikian pencapaian sasaran Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penatausahaan keuangan dengan predikat baik sebanyak 1 indikator.

SASARAN 4

Analisis pencapaian target 3 indikator kinerja pada sasaran nomor 4 yaitu Terkendalinya pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif dalam 2 program adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 JUMLAH PELAKSANAAN PENYULUHAN PEMBINAAN DAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KOTA.

6 Kec 4 Kec 66,7

2 PERSENTASE JALAN LINGKUNGAN DAN DRAINASE WILAYAH PERKOTAAN DENGAN KONDISI BAIK

80% 60% 75,00

3 PERSENTASE KAWASAN STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH YANG BERKEMBANG SESUAI KETETAPAN PENATAAN RUANG DAN

TERTATA RAPI.

80% 60% 75,00

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari 3 indikator sasaran strategis nomor 4 yaitu Terkendalinya pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif adalah sebagai berikut:

NO KLASIFIKASI PENILAIAN PREDIKAT JUMLAH

INDIKATOR SASARAN

1 100% SANGAT BAIK

2 85% S.D < 100% BAIK

3 70% S.D < 85% SEDANG 2

4 0 S.D < 70% KURANG BAIK 1

JUMLAH 3

Dengan demikian pencapaian sasaran Terkendalinya pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif dengan predikat sedang sebanyak 2 indikator dan predikat kurang baik sebanyak 1 indikator.

Page 25: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Akuntabilitas Kinerja

- 14 -

SASARAN 5

Analisis pencapaian target 4 indikator kinerja pada sasaran nomor 5 yaitu Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), PJU dan estetika wilayah menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman dalam 2 program adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA Target Realisasi %

1 JUMLAH PEMBANGUNAN PAGAR MAKAM. 1 LOKASI 1 LOKASI 100

2 RATIO LUAS TAMAN DI KABUPATEN TEBO. 0,066% 0,066% 100

3 PERSENTASE TAMAN YANG SUDAH TERTATA BAIK. 90% 90% 100

4 JUMLAH PENERANGAN JALAN UMUM. 692 TITIK 692 TITIK 100,00

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari 1 indikator sasaran strategis nomor 5 yaitu Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), PJU dan estetika wilayah menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman daerah dapat tepat guna adalah sebagai berikut:

NO KLASIFIKASI PENILAIAN PREDIKAT JUMLAH

INDIKATOR SASARAN

1 100% SANGAT BAIK 4

2 85% S.D < 100% BAIK -

3 70% S.D < 85% SEDANG -

4 0 S.D < 70% KURANG BAIK -

JUMLAH 4

Dengan demikian pencapaian sasaran Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), PJU dan estetika wilayah menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman dengan predikat sangat baik sebanyak 4 indikator,predikat baik sebanyak 0 indikator dan Predikat Kurang baik sebanyak 0 indikator.

SASARAN 5

Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran nomor 7 yaitu Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan dalam 1 program adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 CAKUPAN WILAYAH YANG TERTANGANI PENGELOLAAN KEBERSIHAN 60% 60% 100,00

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari 1 indikator sasaran strategis nomor 7 yaitu Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan adalah sebagai berikut:

Page 26: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Akuntabilitas Kinerja

- 15 -

NO KLASIFIKASI PENILAIAN PREDIKAT JUMLAH

INDIKATOR SASARAN

1 100% SANGAT BAIK 1

2 85% S.D < 100% BAIK

3 70% S.D < 85% SEDANG

4 0 S.D < 70% KURANG BAIK

JUMLAH 1

Dengan demikian pencapaian sasaran Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan dengan predikat sangat baik sebanyak 1 indikator.

3.4. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian, terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2018 ini. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada bagian berikut ini.

3.4.1. Keberhasilan dan Kegagalan.

Berdasarkan tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) pada lampiran 5 sebagaimana terlampir, analisis yang dapat dilakukan atas akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selama Tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut: I. Sasaran meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana mencapai

100,00%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 781.001.561- atau 94,51%

. (1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, realisasi anggaran sebesar

Rp 4.995.000,- atau 99,90 % dengan pengelolaan surat masuk dan surat keluar selama 12 bulan.

(2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik, realisasi anggaran sebesar Rp 45.369.149,- atau 81,02 % dengan jasa yang tersedia selama 12 bulan.

(3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, realisasi anggaran sebesar Rp 4.652.900,- atau 15,51% dengan pembayaran pajak kendaraan sebanyak 8 (delapan) unit.

(4) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp 157.040.000,- atau 94, 44 % dengan penatausahaan keuangan selama 12 bulan.

(5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp 25.000.000,- atau 100% dengan jasa pelayanan selama 1 tahun.

Page 27: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Akuntabilitas Kinerja

- 16 -

(6) Kegiatan Jasa perbaikan peralatan kerja, realisasi anggaran sebesar Rp 20.000.000 atau 100 % dengan peralatan dan perlengkapan yang tersedia sebanyak 10 unit.

(7) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, realisasi anggaran sebesar Rp 29.996.000- atau 99,99 % dengan alat tulis kantor yang tersedia selama 1 tahun.

(8) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan, realisasi anggaran sebesar Rp 21.095,000,- atau 99,98 % dengan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia selama 1 tahun.

(9) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, realisasi anggaran sebesar Rp 20.000.000 atau 100 % dengan komponen listrik yang tersedia selama 1 tahun.

(10) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, realisasi anggaran sebesar Rp 24.970.000,- atau 99,88 % dengan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia selama 1 Tahun.

(11) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan, realisasi anggaran sebesar Rp 30.000.000 atau 100 % dengan surat kabar yang tersedia sebanyak 2 jenis (harian dan mingguan).

(12) Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman, realisasi anggaran sebesar Rp 32.000.000 atau 100 % dengan makanan dan minuman yang tersedia selama 1 tahun.

(13) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp 149.883.512,- atau 99,92 % dengan pelaksanaan selama 12 bulan.

(14) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi/Teknis Pemda, realisasi anggaran sebesar Rp 216.000.000 atau 100,00% dengan tenaga penunjang administrasi/teknis yang tersedia sebanyak 201 orang.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rp 195.801.597 atau

85.76%

(1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, realisasi anggaran sebesar Rp 14.500.000,- atau 100,00% dengan tersedianya 1 unit AC (1 PK),1 unit AC (1½ PK) dan 10 Set Gorden.

(2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, realisasi anggaran sebesar Rp 30.000.000 atau 100,00% dengan tersedianya 5 unit printer.

(3) Kegiatan Pengadaan Mebeleur, realisasi anggaran sebesar Rp 11.500.000,- atau 100% dengan tersedianya 1 unit rak buku dan 20 unit kursi rapat.

(4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor, realisasi anggaran sebesar Rp 74.868.000,- atau 99,82 %

(5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, realisasi anggaran sebesar Rp 33.433.597,- atau 50,80 % dengan kendaraan selama 1 tahun.

(6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor realisasi anggaran sebesar Rp 9.975.000,- atau 95,75 % dengan Gedung terpelihara 1 (satu) unit.

(7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor realisasi anggaran sebesar Rp 0 atau 0,00% dengan Gedung terpelihara 0 (nol) unit.

Page 28: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Akuntabilitas Kinerja

- 17 -

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 56.893.200,- atau 81,98%

(1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, realisasi anggaran sebesar Rp 21.500.000 atau 100 % dengan jumlah pakaian yang tersedia sebanyak 43 stel.

(2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, realisasi anggaran sebesar Rp 34.400.000 atau 100 % dengan jumlah pakaian yang tersedia sebanyak 43 stel pakaian olah raga dan 43 stel pakaian batik tradisional.

2. Sasaran meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penatausahaan keuangan mencapai 100,00%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain:

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp

60,320,000,- atau 64,27%

(1) Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal, realisasi anggaran sebesar Rp 22.493.500,- atau 64,27 % dengan jumlah pendidikan dan pelatihan formal selama 1 tahun.

3. Sasaran meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penatausahaan

keuangan mencapai 100,00%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain:

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan sebesar Rp 17.950.000 atau 100%. 6.

(1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, realisasi sebesar Rp 2.500.000 atau 100% dengan jumlah buku sebanyak 10 buku.

(2) Kegiatan Penyusunan laporan Pognosis Realisasi Anggaran, realisasi anggaran sebesar Rp 2.500.000,- atau 100%

(3) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, realisasi sebesar Rp2.500.000 atau 100 % dengan jumlah buku sebanyak 10 buku.

(4) Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) realisasi sebesar Rp 6.000.000 atau 100 % dengan jumlah buku sebanyak 10 buku.

(5) Kegiatan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan/RKT realisasi sebesar Rp 4.450.000.00 atau 100 % dengan jumlah buku sebanyak 10 buku.

7. Sasaran meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan

lingkungan dan saluran drainase mencapai 100%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain:

6. Program Pembangunan Pengembangan Perumahan Rp 145.639.350 - atau 99,41 %.

(1) Kegiatan, Koordinasi Penyelengaraan Pengembangan Perumahan

realisasi sebesar Rp 69.311.350,- atau 99.02 %. (2) Kegiatan, Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Di Bidang

Perumahan realisasi sebesar Rp 46.500.000,- atau 100 %.

Page 29: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Akuntabilitas Kinerja

- 18 -

(3) Kegiatan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan realisasi sebesar Rp 29.828.000,- atau 99,43 %.

7. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan sebesar Rp

7.781.584.650,- atau 97,74 %. (1) Kegiatan Pembangunan Pembangunan jalan lingkungan, realisasi

sebesar Rp 7.781.584.650 - atau 97.74 % dengan pelaksanaan pembangunan jalan Rabat beton sebanyak 47 paket.

8. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong dan

Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-gorong sebesar Rp 2.569.015.855- atau 98,62%.

(1) Kegiatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, realisasi sebesar Rp 2.347.325.855,- atau 99.32 % dengan pelaksanaan pembangunan saluran drainase sebanyak 14 paket.

(2) Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong,

realisasi sebesar Rp 221.690.000,- atau 99.37% dengan pelaksanaan pembangunan saluran drainase sebanyak 2 paket.

5. Sasaran meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), PJU dan estetika wilayah

menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih, Nyaman dan tertanganinya sampah di Kabupaten Tebo mencapai 100,00%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain:

9. Program Pengelolaan Areal Permakaman sebesar Rp 201.289.000

atau 90,35 %. (1) Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemakaman, realisasi

sebesar Rp 201.289.000 atau 90.35 % dengan pelaksanaan pembangunan pagar makam sebanyak 1 paket pekerjaan.

10. Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Perluasan Utilitas Umum sebesar Rp 664.225.850 atau 88,12%. (1) Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan LPJU, realisasi sebesar Rp

664.225.850 atau 88.12 %.

11. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Berbasis Kawasan Rp 56.085.300 atau 36,40 %. (1) Kegiatan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman,

realisasi sebesar Rp 56.085.300 atau 36.40 %.

12. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Rp 2.995.387.800 atau 52,69%. (1) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan, realisasi

sebesar Rp 283.700.000 atau 94.57 %. (2) Operasi dan Pemeliharaan Prasaranan dan Sarana Persampahan,

realisasi sebesar Rp 2.711.687.800 atau 95.40 %.

Page 30: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Akuntabilitas Kinerja

- 19 -

13. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebesar Rp

6.504.706.966 atau 77,82%. (1) Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau, realisasi sebesar Rp

3.858.321.270,- atau 98,72% dengan pembangunan pagar taman tango rajo 1 paket, taman depan komplek perkantoran seentak galah serengkuh dayung 1 paket, pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum 33 paket dan pengadaan lampu LED Tugu Sulthan thaha syaifuddin 1 paket.

(2) Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau, realisasi sebesar Rp 3.793.019.166,- atau 85,24 % dengan pemeliharaan LPJU dan Lampu Hias Dalam Kabupaten Tebo, Tugu Batas Batang Hari, Gapura dan Taman Median komplek Perkantoran, Pengecatan Median Jalur Dua, TPU, Tugu dan Taman Dalam Kabupaten Tebo.

6. Sasaran terfasilitasinya penyelesian konflik-konflik pertanahan dan terdata serta

tersefikasinya aset tanah pemerintah Kabupaten Tebo dalam bidang Pertanahan mencapai 100%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain: 14. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah sebesar Rp 115.822.000,- atau 55,02 % (1) Kegiatan Hukum Pertanahan realisasi sebesar Rp 57.042.000,- atau

76,06 % (2) Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah realisasi sebesar Rp 58.780.000,- atau 36,74 % .

7. Sasaran meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan mencapai 100%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain:

15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

sebesar Rp 20.000.000,- atau 100 %.

(1) Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi, realisasi sebesar Rp 20.000.000,- atau 100 % dengan keikutsertaan dalam pameran pembangunan dalam rangka HUT Kabupaten Tebo ke 19.

3.4.2. Pencapaian Kinerja. Sistem penilaian kinerja yang lebih komprehensif tercermin dalam “balanced scorecard”, suatu metode yang mengungkapkan betapa pentingnya untuk melihat kinerja aspek keuangan ataupun non keuangan guna tercapainya keseimbangan dalam pengukuran kinerja (FE-Universitas Ahmad Dahlan, BPK Perwakilan III Yogyakarta dan Partnership for Governance Reform in Indonesia). Dasar pengukurannya terdiri dari 3 (tiga) aspek atau yang lebih di kenal dengan pengukuran 3E (ekonomi, efisiensi dan efektivitas).

1. Rasio Ekonomi Dihitung dengan cara membandingkan antara masukan realisasian (realisasi anggaran belanja) dengan masukan yang direncanakan (anggaran belanja),

Page 31: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Akuntabilitas Kinerja

- 20 -

sehingga semakin kecil rasionya, maka makin baik tingkat ke-ekonomisan suatu aktivitas pada tingkat kualitas produk tertentu dan standar biaya yang wajar.

2. Pencapaian kinerja efisiensi Dihitung dengan cara membandingkan antara rasio efisiensi realisasi dengan rasio efisiensi rencana, sehingga semakin kecil rasio efisiensi, makin efisien suatu aktivitas, karena realisasi biaya per unit output menurut rencana pada tingkat kualitas output tertentu.

3. Pencapaian kinerja efektivitas. Dihitung dengan cara membandingkan antara output realisasi dengan target kinerja, sehingga semakin besar rasio efektivitas, makin efektif suatu aktivitas.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dan pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo pada tahun 2018 dapat diilustrasikan dalam Lampiran 6, Lampiran 7 dan Lampiran 8.

3.5. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah

ditetapkan Secara keseluruhan kendala yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo selain keterbatasan jumlah pegawai dan dalam penganggaran program dan kegiatannya belum seluruhnya memiliki indikator kinerja yang terukur dengan metode SMART sehingga dalam pengukuran capaian kinerja menemui beberapa kendala. Metode SMART yaitu:

o Specific (terfokus targetnya, kegiatannya, cara mencapainya dan cara

mengendalikannya) o Measurable (Input, Proses, Output dan Outcome harus dapat diukur

secara obyektif, alat ukurnya dan kriterianya harus ada dan valid)

o Attainable (Harus dapat dicapai, tidak terlalu muluk dan tidak terlalu sederhana)

o Reality Based (Berbasis pada kenyataan, kemampuan dan harapan masyarakat)

o Time Bound (Batasan waktu harus jelas dan dikendalikan secara ketat)

3.6. Akuntabilitas Keuangan

Selain penjelasan capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo sebagaimana tersebut diatas, juga dapat dilihat bagaimana gambaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada tahun 2018 kebijakan keuangan yang diambil Pemerintah Kabupaten Tebo dengan melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo, demikian pula halnya dengan Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo, dimana secara umum untuk Pendapatan Daerah sebesar Rp 120.000.000,- untuk Belanja Daerah terjadi perubahan yang semula sebesar Rp 22.904.150.215,- menjadi Rp 26.446.782.612,- mengalami kenaikan sebesar Rp 3.542.632.397,- atau 15,47 persen.

Page 32: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Akuntabilitas Kinerja

- 21 -

Bila dilihat dari Kelompok Belanja, Belanja Tidak Langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang semula sebesar Rp 1.964.070.215,- menjadi Rp 1.723.626.342,- mengalami penurunan sebesar Rp 240.443.873,- atau 12,24 persen. Sedangkan untuk Belanja Langsung yang semula sebesar Rp 20.940.080.000,- menjadi Rp 24.723.156.270,- mengalami kenaikan sebesar Rp 3.783.076.270,- atau 18,07 persen yang tergambar dalam Tabel 3.1 dan Grafik 3.1.

Tabel 3.1. Komposisi Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun Anggaran 2018.

No Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Tambah(Kurang)

Rp. Rp. Rp %

I PENDAPATAN DAERAH

1 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00

0,00

Jumlah 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00

II BELANJA DAERAH

1 Belanja Tidak Langsung 1.964.070.215,00 1.723.626.342,00 (240.443.873,00) (12,24)

2 Belanja Langsung 20.040.080.000,00 24.723.156.270,00 (3.783.076.270) 18,07

Jumlah 22.904.150.215,00

26.446.782.612,00

3.542.632.397,00 15,47

SURPLUS (DEFISIT) (22.784.150.215,00) (26.326.782.612,00) (3.542.632.397,00) 15,55

3.6.1. Belanja Daerah Pendapatan Asli Daerah Pada TA 2018 adalah sebesar Rp102.056.000,- dimana target Pendapatan Asli sebesar 120.000.000,- atau 85,05 persen dari target pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sendiri didapatkan dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Di kabupaten Tebo retribusi kebersihan sampah merupakan suatu pendapatan tersendiri. Pada retribusi kebersihan sampah dengan adanya tarif yang dikenakan, merupakan suatu pendapatan asli daerah sendiri dan harus disetorkan ke kas / rekening Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Tebo selanjutnya disetor ke kas pemerintah daerah Tebo.

3.6.2. Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah pada TA 2018 adalah sebesar Rp24.940.871.862,60 atau 94,27 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp26.457.400.743,72,- dengan Sisa Anggaran Belanja Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2018 sebesar Rp1.516.528.881,12 atau 5,73 persen.

Tabel 3.2. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan

Kelompok Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018.

Page 33: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Akuntabilitas Kinerja

- 22 -

KELOMPOK BELANJA

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

REALISASI

SISA ANGGARAN (RP)

(RP) KOMPOSISI

% (RP)

KOMPOSISI %

%

1 2 3 4 5 6 7

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.723.626.342,00

100,00 1,688,860,263,00 6,77 2,62

45.384.210,72

BELANJA LANGSUNG

24.723.156.270,00

100,00

23.252.011.599,00

93,23 6.77

1.688.860.263,00

Jumlah

26.326.782.612,00

100,00 24.940.871.862,00

93,45 6,50

1.734.244.473,72

Tabel 3.3. Realisasi Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo Berdasarkan Program dan Kegiatan, 2018.

NO URAIAN ANGGARAN

(RP) REALISASI

(RP) SISA ANGGARAN

(RP) %

1 2 3 4 5 6

I PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN 826.380.000 781.001.561 45.378.439 94,51

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 4.995.000 5.000 99,90

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik 56.000.000 45.369.149 10.630.851 81,02

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 30.000.000 4.652.900 25.347.100 15,51

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 166.280.000 157.040.000 9.240.000 94,44

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 25.000.000 25.000.000 - 100,00

6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 20.000.000 20.000.000 - 100,00

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 30.000.000 29.996.000 4.000 99,99

8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.100.000 21.095.000 5.000 99,98

9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000 20.000.000 - 100,00

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000 24.970.000 30.000 99,88

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 30.000.000 30.000.000 - 100,00

12 Belanja Makanan dan Minuman 32.000.000 32.000.000 - 100,00

13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 150.000.000 149.883.512 116.488 99,92

14 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 216.000.000 216.000.000 - 100,00

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

206,820,000 134,701,597 32.518.403 85,76

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 14.500.000 14.500.000 - 100,00

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 30.000.000 30.000.000 - 100,00

3 Pengadaan Meubeler 11.500.000 11.500.000 - 100,00

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor 75.000.000 74.868.000 132.000 99,82

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 65.820.000 33.433.597 32.386.403 50,80

6

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000 10.000.000 - 100,00

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - - - 0

Page 34: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Akuntabilitas Kinerja

- 23 -

1 2 3 4 5 6

III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

55,900,000,00 55,900,000

- 100,00

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

21,500,000,00 21,500,000,00 -

100,00

2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

34,400,000,00

34,400,000,00

-

100,00

IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

35,000,000.00 22,493,000.00 12,507,000- 64,27

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 35,000,000.00 22,493,000.00 12,507,000- 64,27

V

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

17,950,000.00 17,950,000.00 96.19

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.500.000 2.500.000 - 100

2 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi

Anggaran 2.500.000 2.500.000 - 100

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2.500.000 2.500.000 - 100

4 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 6.000.000 6.000.000 - 100

5 Penyusunan Laporan Tahunan 4.450.000 4.450.000 - 100

VI PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN

DAN JEMBATAN

7.961.900.000,00 7.781.584.650,00 180.315.350,00 97,74

1 Pembangunan Jalan Lingkungan

7.961.900.000,00

7.781.584.650,00

180.315.350,00 97,74

VII

PROGRAM PENGEMBANGAN

KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3,142,330,000 2,995,387,800 146.942.200 95,32

1 Penyediaan Prasarana da Sarana

Pengelolaan Persampahan 300.000.000 283.700.000 16.300.000 94,57

2 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Sarana Persampahan 2.842.330.000 2.711.687.800 130.642.200 95,40

VIII PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

146.500.000

145.639.350

860.650 99,41

1 Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan

70.000.000

69.311.350

688.650 99,02

2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perumahan

46.500.000

46.500.000

- 100,00

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

30.000.000

29.828.000

172.000 99,43

IX PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

20,000,000.00 20,000,000.00 - 100,00

1 Penyelenggaraan Pameran Investasi 20,000,000.00 20,000,000.00 - 100,00

X PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 2.586.400.000,00 2.569.015.855 17.384.145 99,33

1 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 2.363.300.000,00 2.347.325.855,00 15.974.145,00 99,32

2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong 223.100.000,00 221.690.000,00 1.410.000,00 99,37

XI PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

235.000.000,00

115.822.000,00

119.178.000,00 49,29

1 Penyuluhan Hukum Pertanahan

75.000.000,00

57.042.000,00 712,715,900.00 87.20

2 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

160.000.000

58.780.000

154,961,100.00 80.80

XII PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN 222.800.000,00 201.289.000,00 21.511.000,00 90,35

1 Pembangunan Sarana dan Prasana Pemakaman 222.800.000,00 201.289.000,00 21.511.000,00 90,35

XIII PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN DAN PERLUASAN UTILITAS UMUM 753.800.000

664.225.850

89.574.150

88,12

1 Peningkatan dan Pemeliharaan LPJU

753.800.000

664.225.850

89.574.150

88,12

XIV PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 8,358,276,270,00

6.504.706.966 953,569,304,00 87,21

Page 35: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Akuntabilitas Kinerja

- 24 -

1 Penataan RTH 3,908,276270,00

2.711.687.800 ,00 1,196,588,470,00 69,38

2 Pemeliharaan RTH 4.450.000.000,00 3.793.019.166,00 656.980.834,00

85,24

XV PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERUMAHAN BERBASIS KAWASAN

154.100.000

56,085,300,00

98.014.700,00

36,40

1 Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

154.100.000,00

56,085,300,00

98.014.700,00

36,40

JUMLAH 24,723,156,270,00 22.085.403.129,00 1.863.953.141,00 92,22

3.6.1.1. Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 adalah sebesar Rp3.154.748.263,00 atau 94,54 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp3.336.849.620,00, dengan sisa anggaran sebesar Rp182.101.357,00. Rincian realisasi Belanja Pegawai TA 2015 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

NO URAIAN ANGGARAN

(RP) REALISASI

(RP) SISA ANGGARAN

(RP) %

1 2 3 4 5 6

1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 1,453,199,000.00 1,337,240,458 115,958,542.00 92.02

2 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 353,596,000.00 349,596,000 4,000,000.00 98.87

3 Belanja Honorarium PNS 333,710,000.00 332,010,000 1,700,000.00 99.49

4 Belanja Honorarium Non PNS 2,500,650,000.00 2,497,450,000 3,200,000.00 99.87

5 Belanja Uang Lembur 55,000,000.00 54,837,500 162,500.00 99.70

JUMLAH 4,696,155,000.00 4,571,133,958.00 125,021,042.00 97.34

Belanja Tidak Langsung Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 adalah sebesar Rp1.253.738.263,00 atau 89,63 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp1.398.799.620,00, dengan sisa anggaran sebesar Rp145.061.357,00. Rincian realisasi Belanja Pegawai TA 2018 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

NO URAIAN ANGGARAN

(RP) REALISASI

(RP) SISA ANGGARAN

(RP) %

1 2 3 4 5 6

1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 1,453,199,000.00 1,337,240,458 115,958,542.00 92.02

2 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 353,596,000.00 349,596,000 4,000,000.00 98.87

JUMLAH 1,806,795,000.00 1,686,836,458.00 119,958,542.00 93.36

Belanja Langsung Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 adalah sebesar Rp1.901.010.000,00 atau 98,09 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp1.938.050.000,00, dengan sisa anggaran sebesar Rp37.040.000,00. Rincian realisasi Belanja Pegawai TA 2018 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Page 36: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Akuntabilitas Kinerja

- 25 -

NO URAIAN ANGGARAN

(RP) REALISASI

(RP) SISA ANGGARAN

(RP) %

1 2 3 4 5 6

1 Belanja Honorarium PNS 333,710,000.00 332,010,000 1,700,000.00 99.49

2 Belanja Honorarium Non PNS 2,500,650,000.00 2,497,450,000 3,200,000.00 99.87

3 Belanja Uang Lembur 55,000,000.00 54,837,500 162,500.00 99.70

JUMLAH 2,889,360,000.00 2,884,297,500.00 5,062,500.00 99.82

3.6.1.2. Belanja Barang Dan Jasa Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2018 adalah sebesar Rp2.324.341.927,00 atau 68,19 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp3.408.700.638,00, dengan sisa anggaran sebesar Rp1.084.358.711,00. Rincian realisasi Belanja Barang TA 2018 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

NO URAIAN ANGGARAN

(RP) REALISASI

(RP) SISA ANGGARAN

(RP) %

1 2 3 4 5 6

1 Belanja Bahan Pakai Habis 240,070,000 210,790,000 29,280,000 87,80

2 Belanja Bahan/Material 121,000,000 120,785,000 215,000 99,82

3 Belanja Jasa Kantor 86,000,000 75,369,149 10,630,851 87.64

4 Belanja Premi Asuransi 44,512,500 27,816,000 16,696,500 62,49

5 Belanja Perawatan kendaraan bermotor 374,357,500 221,115,447 153,242,053 5907

6 Belanja Cetak dan Penggandaan 39,450,000 39,444,400 5,600 99,99

7 Belanja Makanan dan Minuman 149,000,000 147,270,000 1,730,000 98,84

8 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya 21,500,000 21,500,000 - 100

9 Belanja Pakaian Kerja 167,460,000 166,449,000 1,011,000 99,40

10 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosial dan Bimbingan Teknis PNS 55.000.000,00 30.493.200,00

24.506.800,00

55,44

11 Belanja Pemeliharaan 305,000,000 304,815,675 184,325 99,94

12 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari

Tertentu 34,400,000

34,400,000 - 100

13 Belanja Perjalanan Dinas 458,950,000 450,264,312 8,685,688 98,11

14 Belanja Jasa Pengelolaan Persampahan

15 Belanja Jasa Transportasi/Akomodasi 21,600,000 3,600,000 18,000,000 16,67

JUMLAH 4,227,195,000.00 3,602,342,651.00 624,852,349.00 85.22

3.6.1.3. Belanja Modal Realisasi Belanja Modal TA 2018 adalah sebesar Rp3.604.281.800,00 atau 95,83 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp3.761.245.000,00, dengan sisa anggaran sebesar Rp156.963.200,00. Rincian Belanja Modal adalah sebagai berikut (dalam Rp):

NO URAIAN ANGGARAN

(RP) REALISASI

(RP) SISA ANGGARAN

(RP) %

1 2 3 4 5 6

1 Belanja Modal dan Pengadaan Tanah 100,000,000,00 - - -

Page 37: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Akuntabilitas Kinerja

- 26 -

2 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

267,000,000,00 247,800,000.00 12,200,000,00 95.31

3 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor

- - - -

4 Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel - - - -

5 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

6 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan

Kantor 25,000,000,00 24,970,000,00 30,000,00 97,50

7 Belanja Modal Pengadaan Komputer 30,000,000,00 30,000,000,00 - 100

8 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 11,500,000,00 11,500,000,00 - 100,00

9 Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur - - - 100.00

10 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Tangga

11 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

12 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota

13 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan telephone

14 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

15 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga

4,135,976,270,00 4,085,942,270,00 50,034,000,00 98,79

JUMLAH 7,509,248,850.00 6,488,793,950 1,020,454,900.00 86.41

Sedangkan anggaran yang tersedia untuk mendukung secara langsung dalam pencapaian kegiatan/program/sasaran strategis akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo tahun 2018 adalah sebesar Rp24.107.995.638,00 dengan realisasi sebesar Rp7.829.633.727,00 atau 85,96 persen, dengan rincian anggaran dan realisasi per sasaran strategis tergambar pada tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4. Realisasi Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo Berdasarkan Sasaran Strategis, 2018.

NO SASARAN STRATEGIS ANGGARAN

(RP) REALISASI

(RP) %

1 2 3 4 5

1 Meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana 6,487,048,850 6,006,670,601 92.59

2 Meningkatnya kemampuan dan skill pegawai 70,000,000 60,320,000 86.17

3 Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penatausahaan keuangan 10,500,000 10,100,000 96.19

4

Terkendalinya pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif

231,475,000 230,157,000 99.43

5

Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), PJU dan estetika wilayah menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman.

6,749,860,000 5,905,524,000 87.49

6 Tertanganinya pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo. 1,061,820,000 747,632,500 70.41

7

Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan

15,100,000 15,030,000 99.54

Page 38: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Akuntabilitas Kinerja

- 10 -

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan sasaran strategis. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

3.1. Indikator Kinerja.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi:

1. Indikator masukan (input) adalah menunjukkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.

2. Indikator Proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.

3. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik ataupun non fisik.

4. Indikator hasil (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.

5. Indikator Manfaat (Benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

6. Indikator Dampak (Impact) adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

Oleh karena belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang baik dalam organisasi, maka pengukuran kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo tahun 2018 ini baru bisa dilaksanakan pada tingkat indikator keluaran (Output)/indikator hasil (Outcome).

Page 39: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Akuntabilitas Kinerja

- 11 -

3.2. Metodologi Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan sasaran strategis instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (performance result) dengan rencana kinerja (Performance plan) tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja, berdasarkan sasaran dan program dalam Rencana Strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

3.3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Tebo tahun 2018 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi atas sebanyak 17 indikator kinerja dengan 6 sasaran strategis, dan menentukan presentase hasil pencapaiannnya. Presentase hasil capaian dikelompokkan dalam 4 klasifikasi penilaian yaitu:

o Pencapaian indikator kinerja sasaran 100% predikatnya “Sangat Baik”. o Pencapaian indikator kinerja sasaran 85% sampai dengan dibawah 100%

predikatnya “Baik”. o Pencapaian indikator kinerja sasaran 70% sampai dengan dibawah 85%

predikatnya “sedang”. o Pencapaian indikator kinerja sasaran 0% sampai dengan dibawah 70%

predikatnya “Kurang Baik”.

SASARAN 1

Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran nomor 1 yaitu Meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana dalam 3 program adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 RASIO PRASARANA DAN SARANA DENGAN JUMLAH PEGAWAI 90% 90% 100,00

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari 1 indikator sasaran strategis nomor 1 yaitu Meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana adalah sebagai berikut:

Page 40: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Akuntabilitas Kinerja

- 12 -

NO KLASIFIKASI PENILAIAN PREDIKAT JUMLAH

INDIKATOR SASARAN

1 100% SANGAT BAIK 1

2 85% S.D < 100% BAIK

3 70% S.D < 85% SEDANG

4 0 S.D < 70% KURANG BAIK

JUMLAH 1

Dengan demikian pencapaian sasaran Terwujudnya kelembagaan dinas yang mendukung pelaksanaan program kerja dengan predikat sangat baik sebanyak 1 indikator.

SASARAN 2

Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran nomor 2 yaitu Meningkatnya kemampuan dan skill pegawai dalam 1 program adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 PERSENTASE PEGAWAI YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS

90% 90% 100%

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari indikator sasaran strategis nomor 2 yaitu Meningkatnya kemampuan dan skill pegawai adalah sebagai berikut:

NO KLASIFIKASI PENILAIAN PREDIKAT JUMLAH

INDIKATOR SASARAN

1 100% SANGAT BAIK 1

2 85% S.D < 100% BAIK

3 70% S.D < 85% SEDANG

4 0 S.D < 70% KURANG BAIK

JUMLAH 1

Dengan demikian pencapaian sasaran Meningkatnya kemampuan dan skill pegawai dengan predikat sangat baik sebanyak 1 indikator.

SASARAN 3

Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran nomor 3 yaitu Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penatausahaan keuangan dalam 1 program adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 PERSENTASE REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 100% 100% 100

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari 1 indikator sasaran strategis nomor 3 yaitu Meningkatnya

Page 41: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Akuntabilitas Kinerja

- 13 -

efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penatausahaan keuangan adalah sebagai berikut:

NO KLASIFIKASI PENILAIAN PREDIKAT JUMLAH

INDIKATOR SASARAN

1 100% SANGAT BAIK 1

2 85% S.D < 100% BAIK

3 70% S.D < 85% SEDANG

4 0 S.D < 70% KURANG BAIK

JUMLAH 1

Dengan demikian pencapaian sasaran Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penatausahaan keuangan dengan predikat baik sebanyak 1 indikator.

SASARAN 4

Analisis pencapaian target 3 indikator kinerja pada sasaran nomor 4 yaitu Terkendalinya pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif dalam 2 program adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 JUMLAH PELAKSANAAN PENYULUHAN PEMBINAAN DAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN.

2 Kec 2 Kec 100

2 PERSENTASE JALAN LINGKUNGAN DAN DRAINASE WILAYAH PERKOTAAN DENGAN KONDISI BAIK

80% 60% 75,00

3 PERSENTASE KAWASAN STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH YANG BERKEMBANG SESUAI KETETAPAN PENATAAN RUANG DAN

TERTATA RAPI.

80% 60% 75,00

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari 3 indikator sasaran strategis nomor 4 yaitu Terkendalinya pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif adalah sebagai berikut:

NO KLASIFIKASI PENILAIAN PREDIKAT JUMLAH

INDIKATOR SASARAN

1 100% SANGAT BAIK

2 85% S.D < 100% BAIK

3 70% S.D < 85% SEDANG 2

4 0 S.D < 70% KURANG BAIK 1

JUMLAH 3

Dengan demikian pencapaian sasaran Terkendalinya pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif dengan predikat sedang sebanyak 2 indikator dan predikat kurang baik sebanyak 1 indikator.

Page 42: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Akuntabilitas Kinerja

- 14 -

SASARAN 5

Analisis pencapaian target 4 indikator kinerja pada sasaran nomor 5 yaitu Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), PJU dan estetika wilayah menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman dalam 2 program adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA Target Realisasi %

1 JUMLAH PEMBANGUNAN PAGAR MAKAM. 1 LOKASI 1 LOKASI 100

2 RATIO LUAS TAMAN DI KABUPATEN TEBO. 0,066% 0,066% 100

3 PERSENTASE TAMAN YANG SUDAH TERTATA BAIK. 90% 90% 100

4 JUMLAH PENERANGAN JALAN UMUM. 692 TITIK 692 TITIK 100,00

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari 1 indikator sasaran strategis nomor 5 yaitu Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), PJU dan estetika wilayah menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman daerah dapat tepat guna adalah sebagai berikut:

NO KLASIFIKASI PENILAIAN PREDIKAT JUMLAH

INDIKATOR SASARAN

1 100% SANGAT BAIK 4

2 85% S.D < 100% BAIK -

3 70% S.D < 85% SEDANG -

4 0 S.D < 70% KURANG BAIK -

JUMLAH 4

Dengan demikian pencapaian sasaran Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), PJU dan estetika wilayah menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman dengan predikat sangat baik sebanyak 4 indikator,predikat baik sebanyak 0 indikator dan Predikat Kurang baik sebanyak 0 indikator.

SASARAN 5

Analisis pencapaian target 1 indikator kinerja pada sasaran nomor 7 yaitu Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan dalam 1 program adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 CAKUPAN WILAYAH YANG TERTANGANI PENGELOLAAN KEBERSIHAN 60% 60% 100,00

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output) dari 1 indikator sasaran strategis nomor 7 yaitu Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan adalah sebagai berikut:

Page 43: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Akuntabilitas Kinerja

- 15 -

NO KLASIFIKASI PENILAIAN PREDIKAT JUMLAH

INDIKATOR SASARAN

1 100% SANGAT BAIK 1

2 85% S.D < 100% BAIK

3 70% S.D < 85% SEDANG

4 0 S.D < 70% KURANG BAIK

JUMLAH 1

Dengan demikian pencapaian sasaran Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan dengan predikat sangat baik sebanyak 1 indikator.

3.4. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian, terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2018 ini. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada bagian berikut ini.

3.4.1. Keberhasilan dan Kegagalan.

Berdasarkan tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) pada lampiran 5 sebagaimana terlampir, analisis yang dapat dilakukan atas akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selama Tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut: I. Sasaran meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana mencapai

100,00%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 781.001.561- atau 94,51%

. (1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, realisasi anggaran sebesar

Rp 4.995.000,- atau 99,90 % dengan pengelolaan surat masuk dan surat keluar selama 12 bulan.

(2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik, realisasi anggaran sebesar Rp 45.369.149,- atau 81,02 % dengan jasa yang tersedia selama 12 bulan.

(3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, realisasi anggaran sebesar Rp 4.652.900,- atau 15,51% dengan pembayaran pajak kendaraan sebanyak 8 (delapan) unit.

(4) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp 157.040.000,- atau 94, 44 % dengan penatausahaan keuangan selama 12 bulan.

(5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp 25.000.000,- atau 100% dengan jasa pelayanan selama 1 tahun.

Page 44: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Akuntabilitas Kinerja

- 16 -

(6) Kegiatan Jasa perbaikan peralatan kerja, realisasi anggaran sebesar Rp 20.000.000 atau 100 % dengan peralatan dan perlengkapan yang tersedia sebanyak 10 unit.

(7) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, realisasi anggaran sebesar Rp 29.996.000- atau 99,99 % dengan alat tulis kantor yang tersedia selama 1 tahun.

(8) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan, realisasi anggaran sebesar Rp 21.095,000,- atau 99,98 % dengan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia selama 1 tahun.

(9) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, realisasi anggaran sebesar Rp 20.000.000 atau 100 % dengan komponen listrik yang tersedia selama 1 tahun.

(10) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, realisasi anggaran sebesar Rp 24.970.000,- atau 99,88 % dengan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia selama 1 Tahun.

(11) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan, realisasi anggaran sebesar Rp 30.000.000 atau 100 % dengan surat kabar yang tersedia sebanyak 2 jenis (harian dan mingguan).

(12) Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman, realisasi anggaran sebesar Rp 32.000.000 atau 100 % dengan makanan dan minuman yang tersedia selama 1 tahun.

(13) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp 149.883.512,- atau 99,92 % dengan pelaksanaan selama 12 bulan.

(14) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi/Teknis Pemda, realisasi anggaran sebesar Rp 216.000.000 atau 100,00% dengan tenaga penunjang administrasi/teknis yang tersedia sebanyak 201 orang.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rp 195.801.597 atau

85.76%

(1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, realisasi anggaran sebesar Rp 14.500.000,- atau 100,00% dengan tersedianya 1 unit AC (1 PK),1 unit AC (1½ PK) dan 10 Set Gorden.

(2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, realisasi anggaran sebesar Rp 30.000.000 atau 100,00% dengan tersedianya 5 unit printer.

(3) Kegiatan Pengadaan Mebeleur, realisasi anggaran sebesar Rp 11.500.000,- atau 100% dengan tersedianya 1 unit rak buku dan 20 unit kursi rapat.

(4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor, realisasi anggaran sebesar Rp 74.868.000,- atau 99,82 %

(5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, realisasi anggaran sebesar Rp 33.433.597,- atau 50,80 % dengan kendaraan selama 1 tahun.

(6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor realisasi anggaran sebesar Rp 9.975.000,- atau 95,75 % dengan Gedung terpelihara 1 (satu) unit.

(7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor realisasi anggaran sebesar Rp 0 atau 0,00% dengan Gedung terpelihara 0 (nol) unit.

Page 45: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Akuntabilitas Kinerja

- 17 -

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 56.893.200,- atau 81,98%

(1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, realisasi anggaran sebesar Rp 21.500.000 atau 100 % dengan jumlah pakaian yang tersedia sebanyak 43 stel.

(2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, realisasi anggaran sebesar Rp 34.400.000 atau 100 % dengan jumlah pakaian yang tersedia sebanyak 43 stel pakaian olah raga dan 43 stel pakaian batik tradisional.

2. Sasaran meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penatausahaan keuangan mencapai 100,00%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain:

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp

60,320,000,- atau 64,27%

(1) Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal, realisasi anggaran sebesar Rp 22.493.500,- atau 64,27 % dengan jumlah pendidikan dan pelatihan formal selama 1 tahun.

3. Sasaran meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penatausahaan

keuangan mencapai 100,00%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain:

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan sebesar Rp 17.950.000 atau 100%. 6.

(1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, realisasi sebesar Rp 2.500.000 atau 100% dengan jumlah buku sebanyak 10 buku.

(2) Kegiatan Penyusunan laporan Pognosis Realisasi Anggaran, realisasi anggaran sebesar Rp 2.500.000,- atau 100%

(3) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, realisasi sebesar Rp2.500.000 atau 100 % dengan jumlah buku sebanyak 10 buku.

(4) Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) realisasi sebesar Rp 6.000.000 atau 100 % dengan jumlah buku sebanyak 10 buku.

(5) Kegiatan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan/RKT realisasi sebesar Rp 4.450.000.00 atau 100 % dengan jumlah buku sebanyak 10 buku.

7. Sasaran meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan

lingkungan dan saluran drainase mencapai 100%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain:

6. Program Pembangunan Pengembangan Perumahan Rp 145.639.350 - atau 99,41 %.

(1) Kegiatan, Koordinasi Penyelengaraan Pengembangan Perumahan

realisasi sebesar Rp 69.311.350,- atau 99.02 %. (2) Kegiatan, Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Di Bidang

Perumahan realisasi sebesar Rp 46.500.000,- atau 100 %.

Page 46: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Akuntabilitas Kinerja

- 18 -

(3) Kegiatan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan realisasi sebesar Rp 29.828.000,- atau 99,43 %.

7. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan sebesar Rp

7.781.584.650,- atau 97,74 %. (1) Kegiatan Pembangunan Pembangunan jalan lingkungan, realisasi

sebesar Rp 7.781.584.650 - atau 97.74 % dengan pelaksanaan pembangunan jalan Rabat beton sebanyak 47 paket.

8. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong dan

Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-gorong sebesar Rp 2.569.015.855- atau 98,62%.

(1) Kegiatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, realisasi sebesar Rp 2.347.325.855,- atau 99.32 % dengan pelaksanaan pembangunan saluran drainase sebanyak 14 paket.

(2) Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong,

realisasi sebesar Rp 221.690.000,- atau 99.37% dengan pelaksanaan pembangunan saluran drainase sebanyak 2 paket.

5. Sasaran meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), PJU dan estetika wilayah

menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih, Nyaman dan tertanganinya sampah di Kabupaten Tebo mencapai 100,00%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain:

9. Program Pengelolaan Areal Permakaman sebesar Rp 201.289.000

atau 90,35 %. (1) Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemakaman, realisasi

sebesar Rp 201.289.000 atau 90.35 % dengan pelaksanaan pembangunan pagar makam sebanyak 1 paket pekerjaan.

10. Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Perluasan Utilitas Umum sebesar Rp 664.225.850 atau 88,12%. (1) Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan LPJU, realisasi sebesar Rp

664.225.850 atau 88.12 %.

11. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Berbasis Kawasan Rp 56.085.300 atau 36,40 %. (1) Kegiatan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman,

realisasi sebesar Rp 56.085.300 atau 36.40 %.

12. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Rp 2.995.387.800 atau 52,69%. (1) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan, realisasi

sebesar Rp 283.700.000 atau 94.57 %. (2) Operasi dan Pemeliharaan Prasaranan dan Sarana Persampahan,

realisasi sebesar Rp 2.711.687.800 atau 95.40 %.

Page 47: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Akuntabilitas Kinerja

- 19 -

13. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebesar Rp

6.504.706.966 atau 77,82%. (1) Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau, realisasi sebesar Rp

3.858.321.270,- atau 98,72% dengan pembangunan pagar taman tango rajo 1 paket, taman depan komplek perkantoran seentak galah serengkuh dayung 1 paket, pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum 33 paket dan pengadaan lampu LED Tugu Sulthan thaha syaifuddin 1 paket.

(2) Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau, realisasi sebesar Rp 3.793.019.166,- atau 85,24 % dengan pemeliharaan LPJU dan Lampu Hias Dalam Kabupaten Tebo, Tugu Batas Batang Hari, Gapura dan Taman Median komplek Perkantoran, Pengecatan Median Jalur Dua, TPU, Tugu dan Taman Dalam Kabupaten Tebo.

6. Sasaran terfasilitasinya penyelesian konflik-konflik pertanahan dan terdata serta

tersefikasinya aset tanah pemerintah Kabupaten Tebo dalam bidang Pertanahan mencapai 100%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain: 14. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah sebesar Rp 115.822.000,- atau 55,02 % (1) Kegiatan Hukum Pertanahan realisasi sebesar Rp 57.042.000,- atau

76,06 % (2) Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah realisasi sebesar Rp 58.780.000,- atau 36,74 % .

7. Sasaran meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan mencapai 100%, hal ini terjadi karena telah didukung dengan pencapaian melalui Program dan kegiatan antara lain:

15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

sebesar Rp 20.000.000,- atau 100 %.

(1) Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi, realisasi sebesar Rp 20.000.000,- atau 100 % dengan keikutsertaan dalam pameran pembangunan dalam rangka HUT Kabupaten Tebo ke 19.

3.4.2. Pencapaian Kinerja. Sistem penilaian kinerja yang lebih komprehensif tercermin dalam “balanced scorecard”, suatu metode yang mengungkapkan betapa pentingnya untuk melihat kinerja aspek keuangan ataupun non keuangan guna tercapainya keseimbangan dalam pengukuran kinerja (FE-Universitas Ahmad Dahlan, BPK Perwakilan III Yogyakarta dan Partnership for Governance Reform in Indonesia). Dasar pengukurannya terdiri dari 3 (tiga) aspek atau yang lebih di kenal dengan pengukuran 3E (ekonomi, efisiensi dan efektivitas).

1. Rasio Ekonomi Dihitung dengan cara membandingkan antara masukan realisasian (realisasi anggaran belanja) dengan masukan yang direncanakan (anggaran belanja),

Page 48: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Akuntabilitas Kinerja

- 20 -

sehingga semakin kecil rasionya, maka makin baik tingkat ke-ekonomisan suatu aktivitas pada tingkat kualitas produk tertentu dan standar biaya yang wajar.

2. Pencapaian kinerja efisiensi Dihitung dengan cara membandingkan antara rasio efisiensi realisasi dengan rasio efisiensi rencana, sehingga semakin kecil rasio efisiensi, makin efisien suatu aktivitas, karena realisasi biaya per unit output menurut rencana pada tingkat kualitas output tertentu.

3. Pencapaian kinerja efektivitas. Dihitung dengan cara membandingkan antara output realisasi dengan target kinerja, sehingga semakin besar rasio efektivitas, makin efektif suatu aktivitas.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dan pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo pada tahun 2018 dapat diilustrasikan dalam Lampiran 6, Lampiran 7 dan Lampiran 8.

3.5. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah

ditetapkan Secara keseluruhan kendala yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo selain keterbatasan jumlah pegawai dan dalam penganggaran program dan kegiatannya belum seluruhnya memiliki indikator kinerja yang terukur dengan metode SMART sehingga dalam pengukuran capaian kinerja menemui beberapa kendala. Metode SMART yaitu:

o Specific (terfokus targetnya, kegiatannya, cara mencapainya dan cara

mengendalikannya) o Measurable (Input, Proses, Output dan Outcome harus dapat diukur

secara obyektif, alat ukurnya dan kriterianya harus ada dan valid)

o Attainable (Harus dapat dicapai, tidak terlalu muluk dan tidak terlalu sederhana)

o Reality Based (Berbasis pada kenyataan, kemampuan dan harapan masyarakat)

o Time Bound (Batasan waktu harus jelas dan dikendalikan secara ketat)

3.6. Akuntabilitas Keuangan

Selain penjelasan capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo sebagaimana tersebut diatas, juga dapat dilihat bagaimana gambaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada tahun 2018 kebijakan keuangan yang diambil Pemerintah Kabupaten Tebo dengan melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo, demikian pula halnya dengan Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo, dimana secara umum untuk Pendapatan Daerah sebesar Rp 120.000.000,- untuk Belanja Daerah terjadi perubahan yang semula sebesar Rp22.904.150.215,00,- menjadi Rp 26.446.782.612,- mengalami kenaikan sebesar Rp3.542.632.397,- atau 15,47 persen.

Page 49: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Akuntabilitas Kinerja

- 21 -

Bila dilihat dari Kelompok Belanja, Belanja Tidak Langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang semula sebesar Rp 1.964.070.215,- menjadi Rp 1.723.626.342,- mengalami penurunan sebesar Rp 240.443.873,- atau 12,24 persen. Sedangkan untuk Belanja Langsung yang semula sebesar Rp 20.040.080.000,- menjadi Rp 24.723.156.270,- mengalami kenaikan sebesar Rp 3.783.076.270,- atau 18,07 persen yang tergambar dalam Tabel 3.1 dan Grafik 3.1.

Tabel 3.1. Komposisi Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun Anggaran 2018.

No Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Tambah(Kurang)

Rp. Rp. Rp %

I PENDAPATAN DAERAH

1 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00

0,00

Jumlah 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00

II BELANJA DAERAH

1 Belanja Tidak Langsung 1.964.070.215,00 1.723.626.342,00 (240.443.873,00) (12,24)

2 Belanja Langsung 20.040.080.000,00 24.723.156.270,00 3.783.076.270 18,07

Jumlah 22.904.150.215,00

26.446.782.612,00

3.542.632.397,00 15,47

SURPLUS (DEFISIT) (22.784.150.215,00) (26.326.782.512,00) (3.542.632.397,00) 15,55

3.6.1. Belanja Daerah Pendapatan Asli Daerah Pada TA 2018 adalah sebesar Rp102.056.000,- dimana target Pendapatan Asli sebesar Rp.120.000.000,- atau 85,05 persen dari target pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sendiri didapatkan dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Di kabupaten Tebo retribusi kebersihan sampah merupakan suatu pendapatan tersendiri. Pada retribusi kebersihan sampah dengan adanya tarif yang dikenakan, merupakan suatu pendapatan asli daerah sendiri dan harus disetorkan ke kas/rekening Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Tebo selanjutnya disetor ke kas pemerintah daerah Tebo.

3.6.2. Belanja Daerah Realisasi Belanja Daerah pada TA 2018 adalah sebesar Rp24.940.871.862,60 atau 94,27 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp26.457.400.743,72,- dengan Sisa Anggaran Belanja Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2018 sebesar Rp1.516.528.881,12 atau 5,73 persen. Tabel 3.2. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan

Kelompok Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018.

Page 50: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Akuntabilitas Kinerja

- 22 -

KELOMPOK BELANJA

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

REALISASI SISA ANGGARAN

(RP)

(RP) KOMPOSISI

% (RP)

KOMPOSISI % %

1 2 3 4 5 6 7

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.723.626.342,00

100,00 1.688.860263,00 6,7 2,62

45.384.210,72

BELANJA LANGSUNG 24.723.156.342,00

100,00

23.252.011.599,00

93,23 6.77

1.688.860.263,00

Jumlah 26.446.782.612

100,00

24.940.871.862,00

93,45 6,50

1.734.244.473,72

Tabel 3.3. Realisasi Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo Berdasarkan Program dan Kegiatan, 2018.

NO URAIAN ANGGARAN

(RP) REALISASI

(RP) SISA ANGGARAN

(RP) %

1 2 3 4 5 6

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

826.380.000 781.001.561 45.378.439 94,51

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 4.995.000 5.000 99,90

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 56.000.000 45.369.149 10.630.851 81,02

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 30.000.000 4.652.900 25.347.100 15,51

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 166.280.000 157.040.000 9.240.000 94,44

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 25.000.000 25.000.000 - 100,00

6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 20.000.000 20.000.000 - 100,00

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 30.000.000 29.996.000 4.000 99,99

8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.100.000 21.095.000 5.000 99,98

9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000 20.000.000 - 100,00

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000 24.970.000 30.000 99,88

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 30.000.000 30.000.000 - 100,00

12 Belanja Makanan dan Minuman 32.000.000 32.000.000 - 100,00

13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 150.000.000 149.883.512 116.488 99,92

14 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 216.000.000 216.000.000 - 100,00

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

228.320.000 195.801.597 32.518.403 85,76

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 14.500.000 14.500.000 - 100,00

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 30.000.000 30.000.000 - 100,00

3 Pengadaan Meubeler 11.500.000 11.500.000 - 100,00

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 75.000.000 74.868.000 132.000 99,82

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 65.820.000 33.433.597 32.386.403 50,80

6

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000 10.000.000 - 100,00

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 21.500.000 21.500.000 - 100,00

1 2 3 4 5 6

Page 51: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Akuntabilitas Kinerja

- 23 -

III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

55.900.000 55.900.000

- 100,00

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

21,500,000 21,500,000 -

100,00

2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

34,400,000

34,400,000

-

100,00

IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

35.000.000.00 22.493.000.00 12.507.000 64,27

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 35.000.000.00 22.493.000.00 12.507.000 64,27

V

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

17.950.000.00 17.950.000.00 - 96.19

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.500.000 2.500.000 - 100

2 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 2.500.000 2.500.000 - 100

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun 2.500.000 2.500.000 - 100

4 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 6.000.000 6.000.000 - 100

5 Penyusunan Laporan Tahunan 4.450.000 4.450.000 - 100

VI PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

7.961.900.000

7.781.584.650

180.315.350 97,74

1 Pembangunan Jalan Lingkungan

7.961.900.000

7.781.584.650

180.315.350 97,74

VII

PROGRAM PENGEMBANGAN

KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3.142.330.000 2.995.387.800 146.942.200 95,32

1 Penyediaan Prasarana da Sarana Pengelolaan Persampahan 300.000.000 283.700.000 16.300.000 94,57

2 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 2.842.330.000 2.711.687.800 130.642.200 95,40

VIII PROGRAM PENGEMBANGAN

PERUMAHAN

146.500.000

145.639.350

860.650 99,41

1 Koordinasi Penyelenggaraan

Pengembangan Perumahan

70.000.000

69.311.350

688.650 99,02

2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

di Bidang Perumahan

46.500.000

46.500.000

- 100,00

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

30.000.000

29.828.000

172.000 99,43

IX PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

20,000,000.00 20,000,000.00 - 100,00

1 Penyelenggaraan Pameran Investasi 20,000,000.00 20,000,000.00 - 100,00

X PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN

DRAINASE/GORONG-GORONG 2.586.400.000 2.569.015.855 17.384.145 99,33

1 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 2.363.300.000 2.347.325.855 15.974.145 99,32

2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong 223.100.000 221.690.000 1.410.000 99,37

XI PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN

PEMANFAATAN TANAH

235.000.000

115.822.000

119.178.000 49,29

1 Penyuluhan Hukum Pertanahan

75.000.000

57.042.000 712,715,900.00 87.20

2 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

160.000.000

58.780.000

154,961,100.00 80.80

XII PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN 222.800.000 201.289.000 21.511.000 90,35

1 Pembangunan Sarana dan Prasana Pemakaman 222.800.000 201.289.000 21.511.000 90,35

XIII PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN DAN PERLUASAN UTILITAS UMUM

753.800.000

664.225.850

89.574.150

88,12

1 Peningkatan dan Pemeliharaan LPJU

753.800.000

664.225.850

89.574.150

88,12

XIV PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

8.358.276.270 7.651.340.436 706.935.834

77,82

1 Penataan RTH

3.908.276.270 3.858.321.270 49.955.000 98,72

Page 52: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Akuntabilitas Kinerja

- 24 -

2 Pemeliharaan RTH

4.450.000.000

3.793.019.166

656.980.834

85,24

XV PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERUMAHAN BERBASIS KAWASAN

154.100.000

56.085.300

98.014.700

36,40

1 Penyelenggaraan Perumahan dan

Kawasan Permukiman

154.100.000

56.085.300

98.014.700

36,40

JUMLAH 24.727.606.270 23.253.536.399 1.474.069.871 92,22

3.6.1.1. Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 adalah sebesar Rp.4,461,825,263,00 atau 96,18 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp4.638.806.342,00, dengan sisa anggaran sebesar Rp176.981.079,00. Rincian realisasi Belanja Pegawai TA 2015 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

NO URAIAN ANGGARAN

(RP) REALISASI

(RP) SISA ANGGARAN

(RP) %

1 2 3 4 5 6

1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 1.386.460.702.00 1.364.954.741,00 21.505.961,00 98,45

2 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 337.165.640.00 323.905.522,00 13.260.118,00 96,07

3 Belanja Honorarium PNS 571.180.000.00 428.965.000,00 142.215.000,00 75,100

4 Belanja Honorarium Non PNS 2.344.000.000,00 2.344.000.000,00 0,00 100,00

5 Belanja Uang Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00

JUMLAH 4.638.806.342.00 4.461.825.263.00 176.981.079,00 96,18

Belanja Tidak Langsung Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 adalah sebesar Rp1.688.860.263,00 atau 93,18 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp1.723.626.342,00, dengan sisa anggaran sebesar Rp34.766.079,00. Rincian realisasi Belanja Pegawai TA 2018 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

NO URAIAN ANGGARAN

(RP) REALISASI

(RP) SISA ANGGARAN

(RP) %

1 2 3 4 5 6

1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 1,386,460,702,00 1,364,954,741,00 21,505,961,00 98,45

2 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 337,165,640,00 323,905,522,00 13,260,118,00 96,07

JUMLAH 1,723,626,342,00 1,688,860,263,00 34,766,079,00 96,18

,

Belanja Langsung 3.6.1.1. Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 adalah sebesar Rp2.772.965.000,00 atau 95,12 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp2.915.180.000,00, dengan sisa anggaran sebesar Rp142.215.000,00. Rincian realisasi Belanja Pegawai TA 2018 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Page 53: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Akuntabilitas Kinerja

- 25 -

NO URAIAN ANGGARAN

(RP) REALISASI

(RP) SISA ANGGARAN

(RP) %

1 2 3 4 5 6

1 Belanja Honorarium PNS 571,180,000,00 428,965,000,00 142,215,000,00 75,100

2 Belanja Honorarium Non PNS 2,344,000,000,00 2,344,000,000,00 0,00 100,00

3 Belanja Uang Lembur 0.00 0,00 0,00 0,00

JUMLAH 2,915,180,000,00 2,772,965,000,00 142,215,000,00 95,12

3.6.1.2. Belanja Barang Dan Jasa Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2018 adalah sebesar Rp6.048.676.136,00 atau 92,21 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp6.559.350.000,00, dengan sisa anggaran sebesar Rp510.673.864,00. Rincian realisasi Belanja Barang TA 2018 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

NO URAIAN ANGGARAN

(RP) REALISASI

(RP) SISA ANGGARAN

(RP) %

1 2 3 4 5 6

1 Belanja Bahan Pakai Habis 160.500.000 156.970.000 3.530.000 97.80

2 Belanja Bahan/Material 121.000.000 120.785.000 215.000 99.82

3 Belanja Jasa Kantor 4.186.000.000 3.518.730.640 667.269.360 84.06

4 Belanja Premi Asuransi 44.512.500 27.816.000 16.696.500 62.49

5 Belanja Perawatan kendaraan bermotor 446.620.000 361.204.250 85.415.750 80.88

6 Belanja Cetak dan Penggandaan 39,450,000 39,444,400 5,600 99,99

7 Belanja Makanan dan Minuman 149.000.000 147.270.000 1.730.000 98,84

8 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya 21,500,000 21,500,000 - 100

9 Belanja Pakaian Kerja 181.960.000 180.949.000 1.011.000 99,44

10 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosial dan Bimbingan Teknis PNS 44.500.000 17.800.000

26.700.000

40.00

11 Belanja Pemeliharaan 649.357.500 521.278.222 128.079.278

80.28

12 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari

Tertentu 34,400,000

34,400,000 - 100

13 Belanja Perjalanan Dinas 403.200.000 396.074.312 7.125.688 98,23

14 Belanja Jasa Pengelolaan Persampahan

15 Belanja Jasa Transportasi/Akomodasi 21,600,000 3,600,000 18,000,000 16,67

JUMLAH 6.559.350.000 6.048.676.136 510.673.864 92.21

3.6.1.3. Belanja Modal Realisasi Belanja Modal TA 2018 adalah sebesar Rp 14.877.034.775,60 atau 97,56 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp15.248.026.271,00, dengan sisa anggaran sebesar Rp371.591.494,40. Rincian Belanja Modal adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Page 54: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Akuntabilitas Kinerja

- 26 -

NO URAIAN ANGGARAN

(RP) REALISASI

(RP) SISA ANGGARAN

(RP) %

1 2 3 4 5 6

1 Belanja Modal dan Pengadaan Tanah 100,000,000,00 - - -

2 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

260,000,000,00 247,800,000.00 12,200,000,00 95.31

3 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pembersih Pertanian

38,950,000,00 35,500,000,00 500,000,00 98,61

4 Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel - - - -

5 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 14,500,000,00 14,500,000,00 - 100,00

6 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

25,000,000,00 24,970,000,00 30,000,00 99,88

7 Belanja Modal Pengadaan Komputer 30,000,000,00 30,000,000,00 - 100,00

8 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 11,500,000,00 11,500,000,00 - 100,00

9 Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur - - - -

10 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Tangga

- - - -

11 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio - - - -

12 Belanja Modal Pengadaan Penerangan

Jalan, Taman dan Hutan Kota 4,121,476,270,00 4,071,442,270,00 50,034,000,00 98,79

13 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik

dan telephone - - - -

14 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

10,646,600,000,00 3,441,272,515,60 7,205,327,484,40 32,32

15 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga

- - - -

JUMLAH 15,248,026,270,00 14,877,034,775,60 371,591,494,40 97,56

Sedangkan anggaran yang tersedia untuk mendukung secara langsung dalam pencapaian kegiatan/program/sasaran strategis akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo tahun 2018 adalah sebesar Rp24.107.995.638,00 dengan realisasi sebesar Rp7.829.633.727,00 atau 85,96 persen, dengan rincian anggaran dan realisasi per sasaran strategis tergambar pada tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4. Realisasi Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo Berdasarkan Sasaran Strategis, 2018.

NO SASARAN STRATEGIS ANGGARAN

(RP) REALISASI

(RP) %

1 2 3 4 5

1 Meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana 6,487,048,850 6,006,670,601 92.59

2 Meningkatnya kemampuan dan skill pegawai 70,000,000 60,320,000 86.17

3 Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penatausahaan keuangan 10,500,000 10,100,000 96.19

4

Terkendalinya pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif

231,475,000 230,157,000 99.43

5

Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), PJU dan estetika wilayah menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman.

6,749,860,000 5,905,524,000 87.49

6 Tertanganinya pengelolaan sampah dan air limbah di Kabupaten Tebo. 1,061,820,000 747,632,500 70.41

7

Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan

15,100,000 15,030,000 99.54

Page 55: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Penutup

- 29 -

IV. PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan manifestasi dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan pertanggungjawaban yang berisikan informasi mengenai kinerja yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo selama tahun 2018.

4.1. Kesimpulan

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2018 Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo telah merencanakan dan melaksanakan 36 kegiatan dalam 11 program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD Tahun Anggaran 2018 untuk mendukung pencapaian 6 sasaran 17 indikator kinerja (output) dan 4 tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

2. Hasil capaian atas 16 indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi

pengukuran/penilaian adalah sebagai berikut: o Terlaksananya dengan ”sangat baik” sebanyak 7 indikator sasaran strategis

3. Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya (100%) disebabkan terdapatnya beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahan yang saling berkaitan, yaitu akibat lemahnya instrumen otonomi daerah itu sendiri dan terjadinya misintepretasi dari masing-masing elemen pelaksana otonomi daerah misalnya antara lain muncul eforia lemahnya kapasitas politik dan ekonomi serta disharmoni antara pelaksana otonomi daerah itu sendiri. Hal ini sangat mempengaruhi kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain adalah masih lemahnya kemampuan aparatur pemerintah daerah terutama dibidang perencanaan pembangunan serta beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dilapangan.

4.2. Strategi Pemecahan Masalah Untuk meningkatkan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo pada masa yang akan datang, dan guna mengurangi permasalahan yang ada perlu dilakukan berbagai upaya dan strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kemampuan aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman melalui berbagai kegiatan Diklat teknis fungsional, kursus-kursus, work shop dan seminar-seminar baik nasional maupun regional terutama yang berkaitan dengan bidang perencanaan pembangunan.

2. Terus menerus melakukan koordinasi dengan dinas instansi terkait melalui

rapat-rapat terjadwal atau tidak terjadwal, maupun koordinasi dengan Pemerintah provinsi dan Pemerintah pusat untuk mencari solusi berbagai permasalahan pengelolaan pemerintahan daerah serta melakukan pendekatan dalam rangka menghimpun sinergisitas dibidang penataan ruang kota, pertamanan dan kebersihan antara Pemerintah Provinsi atau Pemerintah pusat.

Page 56: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tebo Tahun 2018

Penutup

- 30 -

3. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah berjalan baik, serta melakukan evaluasi sebagai bahan kajian untuk kegiatan selanjutnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 merupakan produk Pertama dalam masa kepemimpinan Bupati Tebo Bapak H. SUKANDAR, S.Kom, M.Si dan SYAHLAN, SH (2017-2022). Yang tentu saja LAKIP ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan, terutama dalam menentukan indikator capaian keberhasilan dari sasaran yang telah ditetapkan maupun dalam menganalisis kinerja organisasi.

Oleh karena itu masukan-masukan positif bagi penyempurnaan dan pengembangan sistem Akuntabilitas publik di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sangat diperlukan, sehingga implementasi sistem LAKIP diharapkan akan lebih baik dimasa–masa mendatang.

Muara Tebo, Januari 2018

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TEBO Drs. ERWANTO, ME PEMBINA NIP. 19671206 200012 1 002

Page 57: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

Lampiran 1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TEBO

SEKSI PEMANFAATAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TANAH

-

SEKSI PEMBANGUNAN DAN

PENGEMBANGAN PERUMAHAN

-

SEKSI PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN PERUMAHAN

AHMAD IKHSAN, SE

NIP. 19810421 201101 1 003

SEKSI PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN

- NIP. 19591004 198712 1 001

SEKSI PENATAAN DAN

PENGEMBANGAN KAWASAN

PERMUKIMAN -

BIDANG PERTANAHAN

HENDRA GUNAWAN, ST NIP. 19770208 200501 1 008

BIDANG PERUMAHAN

RUSDI, ST

NIP. 19780805 200604 1 006

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

MAKARIMUL ACHLAK, SE.MM NIP. 19720618 199403 1 006

SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN

DAN ASET

SURYANI, SE

NIP.19821105 200212 2 002

NIP. 19591004 198712 1 001

-

SUB BAGIAN PERENCANAAN,

KEUANGAN & EVALUASI

SYAFRIADI, S.Pd

NIP. 19750730 200012 1 001

SEKRETARIS

Drs. ERWANTO, ME NIP. 19671206 200012 1 002

Plt. KEPALA

Drs. ERWANTO,ME

NIP. 19671206 200012 1 002

UPTD

1. KASUBBAG TATA USAHA

2. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI PERENCANAAN DAN PENGADAAN

TANAH

EDI PENI DIAH SULISTYORINI, SH

NIP. 19681012 199212 1 002

Page 58: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003
Page 59: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN TEBO Instansi : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN

TEBO

Visi : MEWUJUDKAN RUMAH LAYAK HUNI 2022

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Meningkatkan penataan kelembagaan dan kapabilitas sumber daya aparatur.

Meningkatnya kualitas dan rasio prasarana dan sarana

Rasio prasarana dan sarana dengan jumlah pegawai

Meningkatkan kompetensi dan kemampuan sumber daya aparatur

Pemenuhan sarana dan prasarana kerja secara optimal untuk mendukung operasional penataan ruang kota, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan kebersihan.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan

Listrik

Penyedia Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan Makanan Dan Minuman

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi/Teknis Pemda

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Meubeleir

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya.

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu

1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatnya kemampuan dan skill pegawai

Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis.

Peningkatan kapasitas dan kemampuan aparatur dalam pengelolaan administrasi umum, pengelolaan keuangan, manajemen penataan kota dan pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau (RTH) dan pengelolaan kebersihan.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan penatausahaan keuangan.

Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Penyusunan Renjana Kerja Tahunan

Penyusunan Laporan Tahunan

2. Meningkatkan keserasian

Terkendalinya pemanfaatan

Jumlah pelaksanaan

Perencanaan dan

pemberian adviceplan

Program Pemanfaatan

Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang

FORMULIR RS

Lampiran 2 Formulir RS

Page 60: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta terwujudnya kualitas pengembangan kawasan perkotaan, perdesaan dan pengembangan kawasan khusus (sejarah).

ruang perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif

penyuluhan pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam penataan dan pengembangan kota.

pengendalian pemanfaatan ruang.

pendirian bangunan mengenai peraturan penataan ruang dan ketentuan teknis bangunan gedung.

Ruang

Penerapan hukum tata ruang, serta sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment).

Program Pengendalian Pemanfaatan ruang

Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Persentase jalan lingkungan dan drainase wilayah perkotaan dengan kondisi baik

Pengembangan kawasan-kawasan cepat tumbuh, strategis dan potensial.

Persentase kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berkembang sesuai ketetapan penataan ruang dan tertata rapi.

3. Meningkatkan

kualitas lingkungan dengan terpenuhinya sarana dan prasarana dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan estetika wilayah di Kabupaten Tebo.

Meningkatnya

Ruang Terbuka Hijau (RTH), PJU dan estetika wilayah menuju Tebo Tertata, Indah, Bersih dan Nyaman.

Jumlah

pembangunan pagar makam.

Optimalisasi

peranan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tebo

Penyusunan

kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Program

Pengelolaan Areal Pemakaman.

Pembangunan Sarana Prasarana Pemakaman.

Ratio luas taman di Kabupaten Tebo.

Penghijauan kota dengan peningkatan kuantitas taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tebo

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara intensifikasi dan ekstensifikasi.

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Persentase taman yang sudah tertata baik.

Peningkatan kerjasama antara pemerintah dengan pihak non-pemerintah dalam tugas pengelolaan RTH.

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Jumlah Penerangan Jalan Umum.

Penerangan kota yang indah dan berwawasan lingkungan pada waktu malam hari.

Pemenuhan Penerangan Jalan Umum sebanyak 10 titik per desa.

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase sampah yang tertangani di Kabupaten Tebo.

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan

dalam pengelolaan sampah dan air limbah.

Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan

Jumlah sarana dan prasarana persampahan.

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota

Menengah Dan Besar

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah dalam bidang pengelolaan kebersihan lingkungan

Cakupan wilayah yang tertangani pengelolaan kebersihan

Pengembangan kemitraan dan partisipasi masyarakat

Program Peningkatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah

Pameran Investasi

Pembinaan,

sosialisasi dan edukasi pengelolaan sanitasi terhadap masyarakat.

Page 61: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2018

KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)

LOKASI TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

(RP)

SUMBER DANA

1 2 3 4 5 6 7

1 URUSAN WAJIB

1 04 PERUMAHAN

1 04 1 04 01 01 Program pelayanan Adm Perkantoran

PERKIM 826,380,000

1 04 1 04 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Output : Pengelolaan surat menyurat dinas

Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran

PERKIM 1 tahun 5,000,000 APBD

1 04 1 04 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik

Output : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia

Outcome : Kelancaran kerja dinas

PERKIM 12 Bulan 30,000,000

APBD

1 04 1 04 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Output : Pajak kendaran dinas/operasional yang dibayarkan

Outcome : Terjaminnya Izin Operasional

Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perkim Kab. Tebo Selama 1 Tahun.

PERKIM 1 Tahun 80,000,000 APBD

1 04 1 04 01 01 07 Penyediaan jasa ADM Keuangan Output : Jasa Administrasi Keuangan Dinas Perkim yang dibayarkan

Outcome : Lancarnya Administrasi Keuangan

Dinas Perkim Kab. Tebo Selama 1 Tahun

PERKIM 1.Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan. 2.Honorarium Tim

Pengadaan Barang dan Jasa 3.Honorarium tim Pemeriksa/Penerima

Barang. 4.Honorarium Tim Penghapus Aset. 5.Honorarium

Operator/Entry

177,880,000

APBD

Lampiran 3 FORMULIR RKT

Page 62: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

1 2 3 4 5 6 7

1 04 1 04 01 01 08

Penyediaan jasa kebersihan Kantor

Output : Jasa kebersihan kantor yang tersedia

Outcome : Terwujudnya keindahan dan kebersihan serta kenyamanan lingkungan kerja selama 1 tahun

PERKIM 1 Tahun 20,000,000 APBD

1 04 1 04 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Kerja

Output : Jasa perbaikan peralatan kerja (peralatan dan perlengkapan kantor serta alat studio)

Outcome : Kelancaran dan kenyaman kerja selama 1 tahun

PERKIM 1 Tahun 15,000,000 APBD

1 04 1 04 01 01 10 Penyediaan alat tulis Kantor Output : Alat tulis kantor yang tersedia Outcome : Kelancaran kerja selama 1 Tahun

PERKIM 1 Tahun 30,000,000 APBD

1 04 1 04 01 01 11 penyediaan barang cetakan dan

pengandaan

Output : Barang cetakan kantor yang

tersedia dan penggadaan Outcome : Kelancaran Kerja Dinas Perkim

Kab. Tebo Selama 1 Tahun

PERKIM 1 Tahun 21,000,000 APBD

1 04 1 04 01 01 12 Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor

Output : Komponen instalansi listrik/penerangan kantor yang tersedia

Outcome : Terjaganya Kondisi Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor Selama 1 Tahun

PERKIM 1 Tahun 15,000,000 APBD

1 04 1 04 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

Output : Surat kabar (harian, mingguan dan bulanan) yang tersedia

Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan

Informasi di Lingkungan Dinas Perkim Kab. Tebo Selama 1 Tahun

PERKIM 1 Tahun 25,000,000 APBD

1 04 1 04 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

Output : Makanan dan minuman(tamu dan rapat) yang tersedia

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan

makanan dan minuman selama 1 tahun

PERKIM 1 Tahun 22,000,000 APBD

1 04 1 04 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

Output : Keikutsertaan mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi

Outcome : Perolehan informasi dan peraturan perundang-undangan

selama 1 tahun

PERKIM 1 Tahun 150,000,000 APBD

1 04 1 04 01 01 20 Penyediaan jasa penunjang

tenaga administrasi/teknis Perkantoran

Output : Tenaga pendukung

administasi/teknis yang tersedia Outcome : kelancaran administrasi dan

teknis selama 1 Tahun

PERKIM 201 Orang 216,000,000 APBD

Page 63: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

1

1 04 1 04 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

206,820,000

1 04 1 04 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Output : Perlengkapan rumah tangga yang tersedia (ac,dan piring/gelas) Yang Tersedia

Outcome : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur di Lingkungan Dinas Perkim Kab. Tebo

PERKIM 1. AC 1 PK 1 unit,

4,500,000 APBD

1 04 1 04 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Output : Peralatan Kantor (Komputer PC, Printer) Yang Tersedia

Outcome : Meningkatnya Sarana dan

Prasarana Aparatur di Lingkungan Dinas Perkim Kab. Tebo

PERKIM 1. 1 Unit PC 2. 1 Unit

Priter

10,000,000 APBD

1 04 1 04 01 02 10 Pengadaan meubeleir Output : Meubeleur (Rak Buku, Kursi Kerja) Yang Tersedia

Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dilingkungan

dinas

PERKIM 1. 1 unit Rak Buku

2. 1 Unit Kursi

Rapat

11,500,000 APBD

1 04 1 04 01 02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala

gedung kantor.

Output : Gedung Kantor Yang Terpelihara

Outcome : Memperindah dan Memberikan Kenyamanan di Lingkungan Dinas Perkim Kab. Tebo

PERKIM 1 Tahun 25,000,000 APBD

1 04 1 04 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Output : Kendaraan Dinas/Operasional (R.4 dan R.2) Dinas Perkim Kab. Tebo

Yang Terpelihara Outcome : Terawatnya Kendaraan

Dinas/Operasional dan Lancarnya Kegiatan Operasional Dinas Perkim

Kab. Tebo

PERKIM 1. 2 unit R.4 2. 6 unit R.2

65,820,000 APBD

1 04 1 04 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Output : Pemeliharaan Gedung Kantor

Yang Tersedia Outcome : Meningkatnya Sarana dan

Prasarana Aparatur di Lingkungan Dinas Perkim Kab. Tebo

PERKIM 1 Tahun 10,000,000 APBD

1 04 1 04 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Output : Peralatan Kantor (Peralatan Kerja Kantor/Laboratorium/Lapangan) Yang Tersedia

Outcome : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur di Lingkungan Dinas Perkim Kab. Tebo

PERKIM 1 Tahun 10,000,000 APBD

Page 64: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

1 04 1 04 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

55,900,000

1 04 1 04 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.

Output : Pakaian dinas (PDH) yang tersedia Outcome : Terwujudnya kedisiplinan aparatur

dilingkungan Dinas Perkim Kab. Tebo

PERKIM 43 Stel 21,500,000 APBD

1 04 1 04 01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Output : Pakaian (olah raga dan Baju Batik) yang tersedia

Outcome : Mewujudkan Kedisiplinan Aparatur Dalam Pelaksanaan Tugasnya

PERKIM 1. 43 Stel Baju

Olahraga 2.

21,500,000 APBD

1 04 1 04 01 05 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

35,000,000

1 04 1 04 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Output : Keikut sertaan staf dinas dalam diklat dan bintek

Outcome : Meningkatnya kapasitas dan kompetensi Sumber daya aparatur

Luar Daerah 1 Tahun 25,000,000 APBD

1 04 1 04 01 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

17,950,000

1 04 1 04 01 06 01 penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar rialisasi kinerja SKPD.

Output : LAKIP Dinas Perkim Kab. Tebo Outcome : Prosentase Peningkatan

Akuntabilitas Kinerja Pegawai Di

Lingkungan Dinas perkim Kab. Tebo

PERKIM 1 Tahun 2.500.000 APBD

1 04 1 04 01 06 03 Penyusunan laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Output : Laporan Prognosis Dinas Perkim Kab. Tebo Outcome : Prosentase kebutuhan Dana 6

(enam) bulan kedepan.

PERKIM 2 Buku 2,500,000 APBD

1 04 1 04 01 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

Output : Laporan Keuangan (Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

serta Asset) Dinas Perkim Kab. Tebo

Outcome : Prosentase Realisasi Anggaran dalam Pelaksanaan Program dan

Kegiatan Dinas Perkim Kab. Tebo

PERKIM 10 Buku 2.500.000 APBD

1 04 1 04 01 06 05 Penyusunan Rencana Strategis Output : Rencana Strategis Dinas Perkim

Kab. Tebo Outcome : Prosentase Rencana Strategis

Dinas Perkim Kab. Tebo selama 5 Tahun Kedepan

PERKIM 10 Buku 6,000,000 APBD

Page 65: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

1 04 1 04 01 06 07 Penyusunan Rencana kerja tahunan

Output : Rencana Kerja Tahunan Dinas Perkim Kab. Tebo

Outcome : Acuan Kerja Dinas Perkim Kab. Tebo selama 1 tahun

PERKIM 4 Buku 4,450,000 APBD

1 04 1 04 01 24 Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Berbasis

Kawasan

150,000,000 APBD

1 04 1 04 01 24 01 Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Output : Tertatanya kawasanperumahan di Kab. Tebo.

Outcome : Terciptanya kawasan permukiman

yang huni.

PERKIM 1 Tahun 150,000,000 APBD

1 04 1 04 01 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

PERKIM 7,961,900,000 APBD

1 04 1 04 01 15 09 Pembangunan Jalan Lingkungan Output : Pembangunan jalan rabat beton

(Lorong Ponpes Analiyah, Rt.3 sumber sari

muara tebo, gang jeruk, kompi b Yonif 142

Muara Tebo, pematang kemiri pancuran

gading, jl. Mandiri Rt.03 RW.05 lorong STIT

kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo tengah, gang

nangka, muara danau sungai bengkal, air

panas sungai bengkal, desa pulau panjang,

kel. Pulau temiang, Rt. 07 dan 07 sungai

abang, ponpes babussalam simp. Niam,

lanjutan rt.07 rejosari, Jl. KCC. Muara kilis,

jln. Pintas tuo, Rt. 1 Tugurejo Bedoro

Rampak, Dusun Sengalan Balairajo, Rt. 04

Tebing Tinggi, SD Sumber Anom, jln setapak

desa jati belarik, jln. Madrasah desa baru

muara tebo, pasar unit XI, gang belimbing,

jln. Jeruk karang dadi, jln. Kurma karang

dadi, jln. Duku karang dadi, jln. Dusun tanah

genting, gang nanas, BTN Jln 7, Gg. Manggis

jl.sulthan Thaha wirotho Agung, GG. Mangga

Jl. Sulthan thaha wirotho agung, gg. Dewi jl.

Sulthan thaha wirotho agung,gg.duku

jl.sulthan thaha wirotho agung, jl. Puskesmas

teluk lancang kec.VII koto, gg. Garuda

sulthan hasanuddin wirotho agung, gg.kenari

jl. Hasanuddin wirotho agung, gg. Kutilang jl.

Hasanuddin wirotho agung, rabat beton dan

drainase gg. Kantil wirotho agung, gg. Cinta

Pembangunan jalan rabat beton (Lorong Ponpes Analiyah, Rt.3 sumber sari muara tebo, gang jeruk, kompi b Yonif 142 Muara

Tebo, pematang kemiri pancuran gading, jl. Mandiri Rt.03 RW.05 lorong STIT kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo tengah, gang nangka,

muara danau sungai bengkal, air panas sungai bengkal, desa pulau panjang, kel. Pulau temiang, Rt. 07 dan 07 sungai abang, ponpes

babussalam simp. Niam, lanjutan rt.07 rejosari, Jl. KCC. Muara kilis, jln. Pintas tuo, Rt. 1 Tugurejo Bedoro Rampak, Dusun Sengalan

Balairajo, Rt. 04 Tebing Tinggi, SD Sumber Anom, jln setapak desa jati belarik, jln. Madrasah desa baru muara tebo, pasar unit XI,

gang belimbing, jln. Jeruk karang dadi, jln. Kurma karang dadi, jln. Duku karang dadi, jln. Dusun tanah genting, gang nanas, BTN

Jln 7, Gg. Manggis jl.sulthan Thaha wirotho Agung, GG. Mangga Jl. Sulthan thaha wirotho agung, gg. Dewi jl. Sulthan thaha

wirotho agung,gg.duku jl.sulthan thaha wirotho agung, jl. Puskesmas teluk lancang kec.VII koto, gg. Garuda sulthan

hasanuddin wirotho agung,

44 Paket 7,961,900,000 APBD

Page 66: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

wirotho agung, jl. Setapak wo alim dan

lorong macang sekubu muara tebo.

Outcome: Tertata dan lancarnya akses

transportasi masyarakat.

gg.kenari jl. Hasanuddin wirotho agung, gg. Kutilang jl. Hasanuddin wirotho agung, rabat beton dan drainase gg. Kantil wirotho agung,

gg. Cinta wirotho agung, jl. Setapak wo alim dan lorong macang sekubu muara tebo

2 12 1 04 01 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi

PERKIM 20,000,000 APBD

2 12 1 04 01 15 10 Penyelenggaraan Pameran Investasi

Output : Keikutsertaan dalam pameran

pembangunan

Outcome: Meningkatnya promosi dan

kerjasama investasi

PERKIM Ok/Paket 20,000,000 APBD

1 03 1 04 01 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

PERKIM 2,575,600,000

1 03 1 04 01 16 03 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Output: Pembangunan Drainase (tanjung

sari sungai bengkal, perumahan abatang tebo

permai, jln. H.ismail tebing tinggi,Rt. 3

kelompok tani tebing tinggi, kel. Sungai

bengkal Rt. 10, Kel. Sungai bengkal Rt. 9, jln.

1 purwoharjo, jl. Wirotho Purwoharjo, desa

perintis, gg. Apel jl.sulthan thaha wirotho

agung, jl. Gajah mada tegal arum, drainase

jl. Kulim tirta kencana, muara danau sungai

bengkal, jl. Benteng simpang V muara tebo).

Outcome: Berfungsinya drainase Dinas

Perkim Kab. Tebo.

Pembangunan Drainase (tanjung sari sungai bengkal, perumahan abatang tebo permai, jln. H.ismail

tebing tinggi,Rt. 3 kelompok tani tebing tinggi, kel. Sungai bengkal Rt. 10, Kel. Sungai bengkal Rt. 9, jln. 1 purwoharjo, jl. Wirotho

Purwoharjo, desa perintis, gg. Apel jl.sulthan thaha wirotho agung, jl. Gajah mada tegal arum, drainase jl. Kulim tirta kencana,

muara danau sungai bengkal, jl. Benteng simpang V muara tebo)

14 Paket 2,352,500,000 APBD

1 03 1 04 01 16 05 Rehabilitasi/Pemeliharaan

Saluran Drainase/ Gorong-Gorong

Output: Rehabilitasi Drainase primer (SMPN

1 Kab. Tebo Koramil Tebo Tengah, Depan

Masjid Jamik Muara Tebo Kec. Teno Tengah).

Outcome: Berfungsinya drainase Dinas

erkim Kab. Tebo.

Rehabilitasi Drainase primer

(SMPN 1 Kab. Tebo Koramil Tebo Tengah, Depan Masjid Jamik Muara Tebo Kec. Teno Tengah)

2 Paket 223,100,000 APBD

1 03 1 04 01 15 Program Pengembangan Perumahan

150,000,000 APBD

Page 67: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

1 03 1 04 01 15 03 Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan

Output : Meningkatnya Koordinasi

penyelenggaraan pengembangan perumahan.

Outcome : Tetatanya Pengembangan

Perumahan penyelenggaraan pengembangan

perumahan.

PERKIM 1 Tahun 70,000,000 APBD

1 03 1 04 01 15 04 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perumahan

Output : Terlaksananya kegiatan sosialisas

bidang perumahan.

Outcome : Meningkatnya pengetahuan

masyarakat tentang peraturan perundang-

undangan di Bidang Perumahan.

PERKIM 2 Kali 50,000,000 APBD

1 03 1 04 01 15 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Output : Monev program kegiatan dinas

perkim kab. tebo

Outcome : Terlaksananya Monev program

kegiatan dinas perkim kab. tebo

PERKIM 1 Tahun 30,000,000 APBD

1 03 1 04 01 20 Program Pengelolaan Areal

Pemakaman

122,800,000 APBD

1 03 1 04 01 20 06 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

Output : Pembangunan Pagar Makam

(Bogorejo jl. Lintas km.5 kel. Tebing tinggi

dan turap Makam jl.6 wirotho Agung)

Outcome : Tertatanya dan Terlindunginya

dari Hewan maupun orang yang tidak

bertanggung jawab dan menciptakan

keindahan

PERKIM 1 Paket 122,800,000 APBD

1 03 1 04 01 23 Program Pembangunan,

Pemeliharaan Dan Perluasan Utilitas Umum

753,800,000

Page 68: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

1 03 1 04 01 23 01 Peningkatan dan Pemiliharaan LPJU

Output : Pakaian Keraja Lapangan,

Perawatan Kendraan Dinas, Pegawai Honorer

26 (orang) Belanja Tanda Nomor Kendaraan,

Premi Asuransi, Bahan Bakar/Gas, Pengadaan

LPJU(Dusun Bano Rejo Desa Puni Kalo Kec.

Sumay, Poros Rimbo Mulyo Kec. Rimbo

bujang.

Outcome : Tersedianya LPJU dalam kab.

Tebo dalam keadaan baik.

PERKIM 1 TAHUN 753,800,000 APBD

1 03 1 04 01 16 Program Penataan

Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

125,000,000

1 03 1 04 01 16 02 Penyuluhan Hukum Pertanahan

Output : Terlaksananya penyuluhan hukum

pertanahan di kab. tebo

Outcome : Masyarakat memahami hukum

pertanahan.

PERKIM 1 Tahun 75,000,000 APBD

2 04 1 04 01 16 16 Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan

Pemanfaatan Tanah

Output : Terfasilitasinya penyelesaianya

konflik pertanahan.

Outcome: Terselesaikanya permasalahan-

permasalahan pertanahan.

PERKIM 1 Tahun 50,000,000 APBD

2 04 1 04 01 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

2,531,330,000 APBD

2 04 1 04 01 15 02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan

Persampahan

Output : Kendaraan R3. 4 unit, mobil pemotong rumput 1 (satu) unit,

Keep/Penyemprot 5 (lima) unit, Tong sampah dorong 1 Paket dan mesin rumput gendong 9 (sembilan) unit. Outcome : Meningkatnya kebersihan

perkotaan

PERKIM Unit 300,000,000 APBD

2 05 1 04 01 15 04 Peningkatan Operasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Output : Tersedianya Petugas kebersihan

dan peralatan kebersihaan. Outcome : Lancarnya pelaksanaan kegiatan

persampahan.

PERKIM OB/UNIT 2,231,330,000 APBD

2 05 1 04 01 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

5,535,000,000

Page 69: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

2 05 1 04 01 24 05 Penataan RTH Output : LPJU (jl.anggrek, telcanai pura, jl. Plangko, jl, solok selasih, dusun tanggo batu ulak banjir, teluk pandan, aur cino, bangun

seranten, tanjung jaya paseban, rantau kembang, pagar puding, pagar puding sebrang, dusun tebing tinggi pasar rajo, air

mancur tlk kayu putih, pulau temiang, lubuk benteng, bungo tanjung, perintis, jl.rotan, kayu manis, pala desa sumber agung,

blok d giri purno, giriwinangun, jl. Bengkoang pulung rejo, sungai aro, betung timur,dusun dalam sungai keruh, jl. Sulthan

hasanuddin wirotho agung, jl. Pandan wanareja rimbo ulu, desa sungai rambai, kumpul rejo muara kilis, RT.5 simpang penapalan,

desa kemanten tebo ilir, jl. 10 unit 2 rimbo bujang, jl. 17 unit 5 rimbo bujang, kel. Wirotho agung kec. Rimbo bujang, desa pasir mayang,

desa sungai niro VII koto, desa teluk kayu putih, unit 1 desa perintis rimbo bujang, desa sari mulya kec. Rimbo ilir, jl. Iskandar

dinata unit 8 kec. Rimbo ulu) Outcome : Tertata rapi dan terciptanya

keindahan dan kenyaman kota

LPJU (jl.anggrek, telcanai pura, jl. Plangko, jl, solok selasih,

dusun tanggo batu ulak banjir, teluk pandan, aur cino, bangun

seranten, tanjung jaya paseban, rantau kembang, pagar puding, pagar puding sebrang, dusun tebing tinggi pasar rajo, air

mancur tlk kayu putih, pulau temiang, lubuk benteng, bungo tanjung, perintis, jl.rotan, kayu

manis, pala desa sumber agung,

blok d giri purno, giriwinangun, jl. Bengkoang pulung rejo,

sungai aro, betung timur,dusun dalam sungai keruh, jl. Sulthan

hasanuddin wirotho agung, jl. Pandan wanareja rimbo ulu,

desa sungai rambai, kumpul rejo muara kilis, RT.5 simpang

penapalan, desa kemanten tebo ilir, jl. 10 unit 2 rimbo bujang, jl.

17 unit 5 rimbo bujang, kel. Wirotho agung kec. Rimbo

bujang, desa pasir mayang, desa sungai niro VII koto, desa teluk kayu putih, unit 1 desa perintis rimbo bujang, desa sari mulya

kec. Rimbo ilir, jl. Iskandar dinata unit 8 kec. Rimbo ulu)

31Paket 3,385,000,000 APBD

2 05 1 04 01 24 06 Pemeliharaan RTH Output : LPJU, Lampu Hias Taman, Taman dan Drainase Wilayah Perkotaan Dalam Kabupaten Tebo Yang

Tersedia. Outcome : Tertata rapi dan terciptanya keindahan dan kenyaman kota

PERKIM 1 Tahun 2,150,000,000 APBD

JUMLAH

20,940,080,000

Muara Tebo, Januari 2018

Pengguna Anggaran

Drs. ERWANTO, ME

NIP. 19671206 200012 1 002

Page 70: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003
Page 71: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

TAHUN 2018

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN RENCANA REALISASI %

TINGKAT CAPAIAN

1 2 3 4 5 6

1 MENINGKATNYA KUALITAS DAN RASIO PRASARANA DAN SARANA RASIO PRASARANA DAN SARANA DENGAN JUMLAH PEGAWAI 90% 90% 100,00

2 MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN SKILL PEGAWAI

PERSENTASE PEGAWAI YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS.

90% 90% 100,00

3 MENINGKATNYA EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN

PERSENTASE REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 100% 89,23% 89,23

4 MENINGKATKAN KAPASITAS DAN KUALITAS PELAYANAN PRASARANA JALAN DAN SALURAN DRAINASE PEMUKIMAN

JUMLAHPERSENTASE JALAN DAN SALURAN DRAINASE PEMUKIMAN YANG DALAM KONDISI BAIK

44 44 100,00

TERSEDIANYA JALAN DAN SALURAN DRAINASE PEMUKIMAN 80% 80% 100,00

5 MENINGKATNYA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH), PJU DAN ESTETIKA WILAYAH MENUJU TEBO TERTATA, INDAH, BERSIH DAN NYAMAN

JUMLAH PEMBANGUNAN PAGAR MAKAM. 1 LOKASI 1 LOKASI 9,50

RATIO LUAS TAMAN DI KABUPATEN TEBO. 0,066% 0,066% 100,00

PERSENTASE TAMAN YANG SUDAH TERTATA BAIK. 90% 90% 100,00

JUMLAH PENERANGAN JALAN UMUM. 692 TITIK 692 TITIK 100,00

6 MENINGKATKAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEMANFAATAN

TANAH DAN PENATAGUNAAN TANAH, PENGOLAHAN DATA SERTA INFORMASI PERTANAHAN

MENINGKATKAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEMANFAATAN

TANAH DAN PENATAGUNAAN TANAH, PENGOLAHAN DATA SERTA INFORMASI PERTANAHAN

75 % 276,75 % 100,00

MENINGKATKAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEMANFAATAN TANAH DAN PENATAGUNAAN TANAH, PENGOLAHAN DATA SERTA

INFORMASI PERTANAHAN 65% 65% 100,00

MENINGKATKAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEMANFAATAN

TANAH DAN PENATAGUNAAN TANAH, PENGOLAHAN DATA SERTA INFORMASI PERTANAHAN

227 227 100,00

MENINGKATKAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEMANFAATAN TANAH DAN PENATAGUNAAN TANAH, PENGOLAHAN DATA SERTA

INFORMASI PERTANAHAN 1 LOKASI 1 LOKASI 100,00

MENINGKATKAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEMANFAATAN TANAH DAN PENATAGUNAAN TANAH, PENGOLAHAN DATA SERTA INFORMASI PERTANAHAN

- - -

MENINGKATKAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEMANFAATAN

TANAH DAN PENATAGUNAAN TANAH, PENGOLAHAN DATA SERTA INFORMASI PERTANAHAN

1 LOKASI 1 LOKASI 100,00

7 MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA/SWASTA DAN PEMERINTAH DALAM BIDANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN

CAKUPAN WILAYAH YANG TERTANGANI PENGELOLAAN KEBERSIHAN 60% 60% 100,00

Lampiran 5 FORMULIR PPS

Page 72: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah …...Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003