laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah...
TRANSCRIPT
i
ii
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PEMASYARAKATAN STANDARDISASI
TAHUN ANGGARAN 2017
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
JAKARTA
2018
iii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas
rahmat dan ridhoNya, penyusunan LAKIP Pusat Pendidikan dan
Pemasyarakatan Standardisasi, Kedeputian Bidang Informasi
Pemasyarakatan Standardisasi Badan Standardisasi Nasional
Tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
Kewajiban menyusun LAKIP didasarkan pada Instruksi Presiden
Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. LAKIP Pusat ini sebagai bentuk laporan
pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan dalam
mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi.
Substansi LAKIP ini menginformasikan capaian kinerja Pusat Pendidikan dan
Pemasyarakatan Standardisasi dalam Tahun 2017, yang terkait dengan proses pencapaian
tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2017, yang
sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan
Standardisasi. Dengan diterbitkannya LAKIP Tahun 2017 ini, diharapkan Pusat Pendidikan
dan Pemasyarakatan Standardisasi BSN dapat memberikan informasi, gambaran dan
manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat, dan pihak-pihak
yang berkepentingan.
Jakarta, 19 Januari 2018
Kepala Pusat Pendidikan dan
Pemasyarakatan Standardisasi
Nasrudin Irawan
iv
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............................................................................................................. II
KATA PENGANTAR ........................................................................................................... III
DAFTAR ISI ...................................................................................................................... IV
RINGKASAN EKSEKUTIF..................................................................................................... 5
DAFTAR TABEL ................................................................................................................. 8
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................. 9
BABI PENDAHULUAN ................................................................................................... 1
1.1 KONDISI UMUM ORGANISASI .............................................................................................. 1
1.1.1 Tugas Pokok ..................................................................................................... 1
1.1.2 Fungsi ............................................................................................................... 1
1.1.3 Struktur Organisasi PUSDIKMAS ...................................................................... 2
1.1.4 Komposisi dan Kualifikasi Pendidikan Personel PUSDIKMAS .......................... 2
1.2 SISTEMATIKA DAN RUANG LINGKUP LAPORAN ........................................................................ 3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .......................................................... 5
2.1 PERENCANAAN STRATEGIS .................................................................................................. 5
2.2 PENETAPAN KINERJA PUSDIKMAS ..................................................................................... 9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................... 11
3.1 PENCAPAIAN KINERJA ...................................................................................................... 11
3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN .............................................................................................. 34
BAB IV PENUTUP .......................................................................................................... 35
LAMPIRAN..................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
v
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan aktivitas analisis, penilaian yang
sistemik, serta evaluasi pencapaian kinerja untuk tujuan peningkatan kinerja dan
akuntabilitas instansi pemerintah. LAKIP Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan
Standardisasi, Kedeputian Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi (IPS) - Badan
Standardisasi Nasional (BSN) Tahun Anggaran 2017 ini merupakan wujud akuntabilitas
pencapaian kinerja PUSDIKMAS, Kedeputian IPS – BSN selama Tahun Anggaran 2017.
Capaian kinerja tersebut adalah capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Rencana Kinerja Tahunan yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun Anggaran 2015-2019
Revisi 2016.
Penyusunan LAKIP Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi
(PUSDIKMAS) BSN Tahun Anggaran 2017 pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya
untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan
selama tahun 2017. PUSDIKMAS telah menetapkan 13 (tiga belas) indikator kinerja yaitu:
1) Pertumbuhan jumlah produsen produk unggulan nasional yang memperoleh
pembinaan (pendidikan, pelatihan, konsultansi, pemasyarakatan) dalam penerapan
SNI.
2) Pertumbuhan jumlah produsen produk retail dalam negeri yang memperoleh
pembinaan (pendidikan, pelatihan, konsultansi, pemasyarakatan) dalam penerapan
SNI.
3) Pertumbuhan jumlah industri yang memperoleh pembinaan (pendidikan, pelatihan,
konsultasi, pemasyarakatan) dalam penerapan SNI.
4) Pertumbuhan jumlah SNI yang digunakan sebagai dasar pembinaan (pendidikan,
pelatihan, konsultasi, pemasyarakatan) kepada masyarakat.
5) Pertumbuhan jumlah (pendidikan, pelatihan, konsultasi, pemasyarakatan) untuk
mendukung penerapan SNI oleh industry.
vi
6) Pertumbuhan jumlah produk retail dalam negeri ber-SNI yang dipromosikan kepada
masyarakat.
7) Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusdikmas yang meningkat kompetensinya.
8) Persentase realisasi anggaran pusdikmas.
9) Persentase pencapaian kinerja Pusdikmas.
10) Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal.
11) Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal.
12) Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi Pusdikmas.
13) Tingkat kepuasan pelanggan atas layanan pembinaan (pendidikan, pelatihan,
konsultasi) BSN (skala 1 – 100).
Capaian kinerja PUSDIKMAS pada tahun 2017 yaitu:
1) Pertumbuhan jumlah produsen produk unggulan nasional yang memperoleh
pembinaan (pendidikan, pelatihan, konsultansi dan pemasyarakatan) penerapan
SNI tercapai 237 dari target 200 (118 %).
2) Pertumbuhan jumlah produsen produk retail dalam negeri yang memperoleh
pembinaan (pendidikan, pelatihan dan konsultansi, pemasyarakatan) tercapai 450
dari target 100 (450%).
3) Pertumbuhan jumlah industri yang memperoleh pembinaan (pendidikan, pelatihan,
konsultasi dan pemasyarakatan) penerapan SNI tercapai 1315 dari target 1000 (131
%).
4) Pertumbuhan jumlah SNI yang digunakan sebagai dasar pembinaan (pendidikan,
pelatihan, konsultasi dan pemasyarakatan) kepada masyarakat tercapai 523 dari
target 500 (104%).
5) Pertumbuhan jumlah pembinaan (pendidikan, pelatihan, konsultasi,
pemasyarakatan) untuk mendukung penerapan SNI oleh industri tercapai 306 dari
300 pembinaan yang ditargetkan (102%).
6) Pertumbuhan jumlah produk retail dalam negeri ber-SNI yang dipromosikan kepada
masyarakat tercapai 123 dari target 100 (123%).
7) Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusdikmas yang meningkat kompetensinya
tercapai 100 % .
vii
8) Persentase realisasi anggaran pusdikmas tercapai 97,01 dari target 95 (102 %).
9) Persentase pencapaian kinerja Pusdikmas tercapai 125 % dari target 90 (138%).
10) Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal tercapai100 dari target
100
11) Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal tercapai 100 dari target 100
12) Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi Pusdikmas
tercapai 100 dari target 75 (133%).
13) Tingkat kepuasan pelanggan atas layanan pembinaan (pendidikan, pelatihan,
konsultasi) BSN (skala 1 – 100) tercapai 87,37 dari target 85 (102 %).
Penyerapan anggaran tahun 2017 adalah Rp. 13.476.165.270,- (97,01%) dari pagu
Rp. 13.892.016.000,-. Adapun penerimaan PNBP untuk layanan jasa diklat standardisasi
sebesar Rp. 1.070.387.239 (99,94%) dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 1.071.050.000,-.
Dengan dukungan sumberdaya Pusdikmas yang ada, perjanjian kinerja yang
ditetapkan semua dapat tercapai bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Tentu, hal ini
dengan harapan apa yang telah dilakukan oleh Pusdikmas sudah sesuai dengan harapan
masyarakat, keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah harus hadir ditengah-
tengah masyarakat, melayani dan mempermudah urusan masyarakat. Ke depan diharapkan
kinerja Pusdikmas semakin baik lagi, pelaku usaha semakin banyak yang menerapkan SNI
dan masyarakat semakin sadar akan pentingnya SNI.
viii
DAFTAR TABEL
TABEL 1 KOMPOSISI DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN ............................................................ 3
TABEL 2 SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN TARGET PENCAPAIAN
PUSDIKMAS TAHUN 2015 – 2019 ........................................................................... 8
TABEL 3 PENETAPAN TARGET KINERJA PUSDIKMAS TAHUN 2017 .................................... 10
TABEL 4 PENCAPAIAN KINERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN PEMASYARAKATAN
STANDARDISASI TAHUN 2017 ............................................................................... 11
TABEL 5 DAFTAR UMKM YANG SUDAH MENDAPATKAN SERTIFIKAT SNI .......................... 20
TABEL 6 DAFTAR UMKKM YANG SEDANG DALAM PROSES PENILAIAN OLEH LEMBAGA
SERTIFIKASI PRODUK ............................................................................................ 21
TABEL 7 REKAPITULASI LAYANAN PELATIHAN STANDARDISASI TAHUN 2017 ................... 23
TABEL 8 SEBARAN KOTA PENYELENGGARA PELATIHAN TAHUN 2017 ............................... 24
TABEL 9 PERBANDINGAN KINERJA ANGGARAN PUSDIKMAS TAHUN 2016 DAN 2017 PER
OUTPUT KEGIATAN ............................................................................................... 34
ix
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI PUSDIKMAS ................................................................. 2
GAMBAR 2 KEGIATAN PEMBINAAN PENERAPAN SNI KEPADA PRODUSEN PUN MELALUI
KEGIATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PROMOSI DAN BIMBINGAN PENERAPAN
SNI ................................................................................................................... 13
GAMBAR 3 KEGIATAN PEMBINAAN PENERAPAN SNI KEPADA PRODUSEN RETAIL BAIK
MELALUI KEGIATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PROMOSI DAN BIMBINGAN
PENERAPAN SNI ................................................................................................ 15
GAMBAR 4 KEGIATAN PEMBINAAN PENERAPAN SNI KEPADA INDUSTRI MELALUI
KEGIATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PROMOSI DAN BIMBINGAN PENERAPAN
SNI ................................................................................................................... 17
GAMBAR 5 INFOGRAFIS MENGENAI PROMOSI SNI YANG BARU DITETAPKAN OLEH BSN
KEPADA PUBLIK MELALUI MEDIA SOSIAL ........................................................ 19
GAMBAR 6 JUDUL SNI YANG DIJADIKAN MATERI UNTUK PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
STANDARDISASI ................................................................................................ 19
GAMBAR 7 SEBARAN JUMLAH PEMBINAAN PENERAPAN SNI MELALUI PEMBIMBINGAN
KEPADA PELAKU UMKM PER PROPINSI .......................................................... 20
GAMBAR 8 GRAFIK PERBANDINGAN JUMLAH UMKM YANG DIBINA DAN MENDAPAT
SERTIFIKASI SNI ................................................................................................. 22
GAMBAR 9 SEBARAN KOTA PENYELENGGARA PELATIHAN TAHUN 2017 .......................... 24
GAMBAR 10 TREND PELATIHAN 2013 – 2017 ....................................................................... 25
GAMBAR 11 KEGIATAN PEMBINAAN PENERAPAN SNI KEPADA INDUSTRI YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PUSDIKMAS MELALUI SOSIALISASI, WORKSHOP,
PENCETAKAN MAJALAH, PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENERAPAN SNI ...
................................................................................................................. 27
GAMBAR 12 KANTOR LAYANAN TEKNIS BSN ........................................................................ 27
GAMBAR 13 SURVEI PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI LAYANAN KLT BSN ..................... 28
GAMBAR 14 PRODUK RETAIL BER-SNI YANG TELAH DIPROMOSIKAN SELAMA TAHUN 2017 .
................................................................................................................. 30
GAMBAR 15 GRAFIK SKOR IKM TAHUN 2013-2017 .............................................................. 34
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum Organisasi
1.1.1 Tugas Pokok
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-
I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional Pasal 130,
Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi mempunya tugas melaksanakan
penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di
bidang pendidikan dan pelatihan serta pemasyarakatan di bidang standardisasi dan jaminan
mutu.
1.1.2 Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 113, Pusat
Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan, serta pemasyarakatan
standardisasi dan jaminan mutu.
b. Penyusunan rencana dan program, pembinaan dan koordinasi di bidang
pendidikan dan pelatihan serta pemasyarakatan di bidang standardisasi dan jaminan
mutu.
c. Pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan serta pemasyarakatan di
bidang standardisasi dan jaminan mutu.
d. Pelaksanaan dan pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan standardisasi dan jaminan
mutu.
e. Pelaksanaan pemasyarakatan standardisasi dan jaminan mutu.
f. Pelaksanaan evaluasi dalam pendidikan dan pelatihan serta pemasyarakatan di
bidang standardisasi dan jaminan mutu.
g. Pelaksanaan dan pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan standardisasi dan jaminan
mutu.
2
1.1.3 Struktur Organisasi PUSDIKMAS
Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, pada tahun 2017 Pusat
Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi memiliki personil sebanyak 34 orang, terdiri
dari 1 orang Eselon II, 2 orang Eselon III, 6 Orang Eselon IV dan 25 orang Staf dengan rincian
sesuai Struktur Organisasi berikut:
Gambar 1 Struktur Organisasi PUSDIKMAS
1.1.4 Komposisi dan Kualifikasi Pendidikan Personel PUSDIKMAS
Pada tahun 2017, jumlah personel Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan
Standardardisasi tidak mengalami penambahan dikarenakan adanya moratorium terhadap
penerimaan pegawai baru di lingkungan PNS. Terdapat 6 orang staf Pusdikmas yang
menjalankan tugas belajar. Komposisi dan kualifikasi pendidikan personel Pusat Pendidikan
dan Pemasyarakatan Standardisasi adalah sebagai berikut :
PUSAT PENDIDIKAN DAN PEMASYARAKATAN STANDARDISASI
(1 org Es II, 1 org sekretaris)
BIDANG DIKLAT STANDARDISASI
(1 org Es III)
BIDANG PEMASYARAKATAN STANDARDISASI
(1 org Es III)
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
(3 orang)
SUB BID SISTEM DAN EVALUASI DIKLAT
(1 org Es IV, 4 org staf)
SUB BID
PENYELENGGARAAN DIKLAT
(1 org Es IV, 6 org staf)
SUB BID PEMBINAAN PROFESI STANDARDISASI
(1 org Es IV, 3 org staf)
SUB BID SISTEM DAN PEMASYARAKATAN
STANDARDISASI
(1 org Es IV, 2 org staf)
SUB BID PROMOSI
(1 org Es IV, 5 org staf)
SUB BID PARTISIPASI MASYARAKAT
(1 org Es IV, 1 org staf)
3
Tabel 1 Komposisi dan Kualifikasi Pendidikan
No. JABATAN TINGKAT PENDIDIKAN
∑ Total S3 S2 S1 S0 SMA
1. Eselon II - 1 - - - 1
2. Eselon III - 1 1 - - 2
3. Eselon IV 2 3 - 1 6
4. Fungsional Widyaiswara
- 1 2 - - 3
5. Staf - 20 1 1 22
∑ Total 5 26 1 2 34
1.2 Sistematika Dan Ruang Lingkup Laporan
Sistematika laporan akuntabilitas Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan
Standardisasi terdiri dari:
1.2.1. Kata Pengantar, memuat dasar hukum kewajiban pembuatan laporan kinerja,
menguraikan tentang apa yang sedang dikerjakan organisasi, dan pengantar
terhadap keseluruhan isi laporan.
1.2.2. Ringkasan Eksekutif, secara integratif memberikan gambaran singkat tentang
seluruh isi laporan.
1.2.3. Daftar Isi.
1.2.4. Daftar Gambar.
1.2.5. Daftar Tabel.
1.2.6. Bab I- Pendahuluan, menyajikan tentang penjelasan umum organisasi, meliputi
tugas pokok dan fungsi, kewenangan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki
Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi (PUSDIKMAS), serta
permasalahan utama yang dihadapi dalam menjalankan organisasi.
1.2.7. Bab II- Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan tentang Rencana Strategis
Tahun 2015-2019 Revisi 2016 dan Penetapan Kinerja PUSDIKMAS Tahun 2017.
1.2.8. Bab III- Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan secara menyeluruh pencapaian kinerja
tahun 2017 beserta analisisnya dibandingkan dengan capaian satu tahun
sebelumnya, serta menjelaskan tentang evaluasi pencapaian rencana sasaran
strategis tahun 2015-2019. Selain itu menjelaskan analisis realisasi anggaran.
4
1.2.9. Bab IV- Penutup, menguraikan simpulan umum atas laporan kinerja tahun 2017 dan
rekomendasi bagi perbaikan kinerja dimasa datang.
5
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 Perencanaan Strategis
Visi PUSDIKMAS
“Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Berorientasi Standar ”
Untuk mencapai visi tersebut , Pusdikmas mempunyai misi yaitu:
Misi
Mengembangkan dan melaksanakan edukasi publik di bidang Standardisasi dan penilaian
kesesuaian.
Untuk mendukung Visi tersebut, Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan
Standardisasi mempunyai :
Tujuan
a. Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya standardisasi dan penilaian
kesesuaian.
b. Membangun partisipasi masyarakat dalam kegiatan standardisasi dan penialain
kesesuaian.
c. Mewujudkan kompetensi sumber daya manusia yang profesional di bidang
standardisasi dan penilaian kesesuaian.
Sasaran
Sasaran strategis Pusdikmas adalah meningkatnya masyarakat yang mendapat edukasi dan
berpartisipasi dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian serta meningkatnya
persepsi masyarakat terhadap standardisasi.
6
Kebijakan
1. Penetapan program Pengembangan sistem diklat yang berorientasi pada upaya
peningkatan infrastruktur mutu yang mengacu pada standar.
2. Penetapan program peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang
standardisasi dan penilaian kesesuaian.
3. Penetapan program pemasyarakatan standardisasi dan penilaian kesesuaian.
4. Penetapan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan standardisasi
dan penilaian kesesuaian.
Kegiatan
Untuk mendukung kegiatan di Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi, Kegiatan
Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi terdiri dari beberapa komponen kegiatan:
1. Membuat Materi Promosi.
2. Melakukan Promosi Substansi Standar Nasional Indonesia kepada Pelaku Usaha dan
Lembaga Penilaian Kesesuaian.
3. Melakukan Edukasi Publik di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Melalui
Media Massa.
4. Menyelenggarakan Unit Pelaksanaan Teknis Layanan Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian.
5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Promosi Standar Nasional Indonesia.
6. Melakukan Fasilitasi Pembinaan Partisipasi Dalam Pengembangan Standar Nasional
Indonesia.
7. Melakukan Pembimbingan Penerapan dan Fasilitasi Sertifikasi Standar Nasional
Indonesia Kepada Usaha Mikro Kecil.
8. Memberikan Apresiasi Kepada Penerap Standar Nasional Indonesia Yang Berkinerja
Baik.
9. Melakukan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Internasional.
10. Melaksanakan Pemberdayaan Jejaring Pendidikan Standardisasi.
a. Mengembangkan jejaring Pendidikan Tinggi.
i. Sosialisasi pendidikan standardisasi dan e-learning.
7
ii. TOT Standar Spesifik.
b. Penguatan Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat oleh PT melalui Diklat
Standardisasi.
i. Training Standar Spesifik bagi pelaku usaha.
ii. Training standar spesifik bagi pembina UMKM di Perguruan tinggi.
c. Mengembangkan Jejaring Pendidikan Menengah dan Dasar.
i. Kegiatan Kompetisi Standardisasi Nasional Tingkat SMA/SMK.
ii. Pengembangan jejaring Sekolah Dasar.
d. Membina dan mengembangkan jabatan fungsional widyaiswara.
i. Pembinaan jabatan fungsional widyaiswara.
ii. Pengembangan Widyaisyawa.
e. Memfasilitasi dan/atau berpartisipasi di Forum Pendidikan Standardisasi tingkat
Nasional, Internaional dan Regional.
f. Pertemuan Board Member Pendidikan Standardisasi di Forum Internasional dan
Pertemuan Forum Pendidikan Standardisasi (FORSTAND).
g. Mengembangkan Materi Diklat Standardisasi.
h. Memonitor, mengevaluasi dan mengusulkan tindakan perbaikan Tata Kelola
Diklat Standardisasi.
i. Penguatan SDM Internal.
j. Peningkatan dan pengembangan kompetensi Instruktur dan asisten instruktur
pelatihan.
11. Layanan Pelatihan Standardisasi (PNBP).
a. Layanan pelatihan publik.
b. Layanan In House Training.
Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BSN, maka PUSDIKMAS
sebagai salah satu Unit Kerja di BSN, berperan dalam mencapai sasaran strategis
“masyarakat yang mendapat edukasi dan berpartisipasi dalam kegiatan standardisasi dan
penilaian kesesuaian serta meningkatnya persepsi masyarakat terhadap standardisasi.”
Target pencapaian sasaran strategis PUSDIKMAS, dengan indikator kinerja, dan target
sampai tahun 2019 dapat dilihat di tabel 2.
8
Tabel 2 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kegiatan dan
Target Pencapaian PUSDIKMAS Tahun 2015 – 2019
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019
Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan.
Pertumbuhan jumlah produsen produk unggulan nasional yang memperoleh pembinaan (pendidikan, pelatihan, konsultansi, pemasyarakatan) penerapan SNI.
- - 200 (200)
100 (300)
225 (525)
Pertumbuhan jumlah produsen produk retail dalam negeri yang memperoleh pembinaan (pendidikan, pelatihan, konsultansi, pemasyarakatan) penerapan SNI.
- - 100 (100)
300 (400)
120 (520)
Pertumbuhan jumlah industri yang memperoleh pembinaan (pendidikan, pelatihan, konsultasi, pemasyarakatan) penerapan SNI.
- - 1000 (1000)
800 (1800)
800 (2600)
Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI.
Pertumbuhan jumlah SNI yang digunakan sebagai dasar pembinaan (pendidikan, pelatihan, konsultasi, pemasyarakatan) kepada masyarakat.
- - 500 (500)
300 (800)
400 (1200)
Meningkatnya budaya mutu.
Pertumbuhan jumlah pembinaan untuk mendukung penerapan SNI oleh industri.
- - 300 (300)
200 (500)
200 (700)
Persentase jumlah produk retail dalam negeri ber-SNI yang dipromosikan kepada masyarakat.
- - 100 (100)
110 (210)
120 (330)
Peningkatan jumlah peserta pendidikan dan pelatihan SPK.
7.715 11.571 - - -
Peningkatan jumlah materi promosi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang disebarluaskan .
20
24
- - -
Peningkatan jumlah materi Diklat Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang disebarluaskan.
4 2
- - -
Peningkatan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
30.150 2.072.092 - - -
Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Pusdikmas yang
Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusdikmas yang meningkat kompetensinya.
- - 100 100 100
Persesntase realisasi anggaran pusdikmas. - - >95 >95 >95
Persentase pencapaian kinerja Pusdikmas. - - 990 9 95 95
Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal.
- - 100 100 100
9
profesional. Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal.
- - 100 100 100
Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi Pusdikmas.
- - 75 75 80
Tingkat kepuasan pelanggan atas layanan pembinaan (pendidikan, pelatihan, konsultasi) BSN (skala 1 – 100).
80 82 83 84 85
Keterangan : (.....)= komulatif.
2.2 Penetapan Kinerja PUSDIKMAS
Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan
dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/
tanggungjawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggungjawab/ kinerja.
Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan
oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini
akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi
pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber
daya yang dikelolanya. Dengan demikian, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang
harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan padaa akhir
tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat
tersebut.
Adapun tujuan penetapan kinerja adalah:
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
4. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas kemajuan
kinerja.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
10
Sesuai dengan penetapan target kinerja 2017 yang tertuang dalam kontrak kerja
yang telah ditandatangani, indikator kinerja Kepala Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan
Standardisasi tertuang dalam tabel 3.
Tabel 3 Penetapan target kinerja PUSDIKMAS tahun 2017
No Indikator Kinerja Target 2017
Target s/d 2019
1 Pertumbuhan jumlah produsen produk unggulan nasional yang memperoleh pembinaan (pendidikan, pelatihan, konsultansi, pemasyarakatan).
200 525
2 Pertumbuhan jumlah produsen produk retail dalam negeri yang memperoleh pembinaan (pendidikan, pelatihan, konsultansi, pemasyarakatan).
100 520
3 Pertumbuhan jumlah industri yang memperoleh pembinaan (pendidikan, pelatihan, konsultasi, pemasyarakatan).
1000 2600
4 Pertumbuhan jumlah SNI yang digunakan sebagai dasar pembinaan (pendidikan, pelatihan, konsultasi, pemasyarakatan).
500 1200
5 Pertumbuhan jumlah (pendidikan, pelatihan, konsultasi, pemasyarakatan) untuk mendukung penerapan SNI oleh industry.
300 700
6 Pertumbuhan jumlah produk retail dalam negeri ber-SNI yang dipromosikan kepada masyarakat.
100 330
7 Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusdikmas yang meningkat kompetensinya.
100 100
8 Persesntase realisasi anggaran pusdikmas. >95 >95
9 Persentase pencapaian kinerja Pusdikmas. 90 125
10 Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal. 100 100
11 Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal. 100 100
12 Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi Pusdikmas.
75 80
13 Tingkat kepuasan pelanggan atas layanan pembinaan (pendidikan, pelatihan, konsultasi) BSN (skala 1 – 100).
83 85
11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Pencapaian Kinerja
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
melalui sistem pertenggungjawaban secara periodik. Pencapaian Indikator Kinerja Pusat
Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi didasarkan pada kontrak penetapan kinerja
tahun 2017 seperti dalam Tabel 4 berikut ini.
Tabel 4 Pencapaian Kinerja
Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi Tahun 2017
No Indikator Kinerja Tar-get
Capaian
% Capaian
thd target 2017
% Capaian
thd target 2019
1 Pertumbuhan jumlah produsen produk unggulan nasional yang memperoleh pembinaan (pendidikan, pelatihan, konsultansi, pemasyarakatan) dalam penerapan SNI.
200 237 118 % 45%
2 Pertumbuhan jumlah produsen produk retail dalam negeri yang memperoleh pembinaan (pendidikan, pelatihan, konsultansi, pemasyarakatan) dalam penerapan SNI.
100 450 450% 39%
3 Pertumbuhan jumlah industri yang memperoleh pembinaan (pendidikan, pelatihan, konsultasi, pemasyarakatan) dalam penerapan SNI.
1000 1315 131% 51%
4 Pertumbuhan jumlah SNI yang digunakan sebagai dasar pembinaan (pendidikan, pelatihan, konsultasi, pemasyarakatan) kepada masyarakat.
500 523 104 % 44%
5 Pertumbuhan jumlah pembinaan (pendidikan, pelatihan, konsultasi, pemasyarakatan) untuk mendukung penerapan SNI oleh industry.
300 306 102% 44%
6 Pertumbuhan jumlah produk retail dalam negeri ber-SNI yang dipromosikan kepada masyarakat.
100 123 123% 37%
7 Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) 100 100 100% 100%
12
Pusdikmas yang meningkat kompetensinya.
8 Persentase realisasi anggaran pusdikmas. >95 97 102% 100%
9 Persentase pencapaian kinerja Pusdikmas. 90 125 138% 100%
10 Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal.
100 100 100% 100%
11 Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal.
100 100 100% 100%
12 Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi Pusdikmas.
75 100 133 100%
13 Tingkat kepuasan pelanggan atas layanan pembinaan (pendidikan, pelatihan, konsultasi) BSN (skala 1 – 100).
83 87 105% 100%
Indikator 1 Pertumbuhan jumlah produsen produk unggulan nasional yang
memperoleh pembinaan dalam penerapan SNI
Pemerintah telah menetapkan 10 produk ekspor unggulan nasional dan turunannya
yang meliputi produk udang, kopi, minyak Kelapa Sawit, kakao, karet dan produk Karet,
tekstil dan produk tekstil, alas kaki, elektronika, komponen kendaraan bermotor dan
furniture. Untuk mendukung itu, pada tahun 2017, BSN melakukan kegiatan pembinaan
penerapan SNI kepada pelaku usaha produk unggulan nasional melalui kegiatan promosi,
pendidikan dan pelatihan serta pembimbingan penerapan SNI. Tahun 2017, dari 10 produk
PUN baru 7 produk yang menjadi target pembinaan yaitu produk kopi, olahan kakao, karet
dan produk karet, tektil dan produk tesktil, alas kaki, serta elektronika dan minyak kelapa
sawit.
Pada tahun 2017, capaian indikator kinerja untuk pertumbuhan jumlah produsen
produk unggulan nasional yang memperoleh pembinaan penerapan SNI 237 produsen dari
target 200 produsen PUN (118 %). Capaian indikator ini dilakukan melalui kegiatan
Penguatan Daya Saing Industri Lokal dan SDM SPK melalui Diklat Standardisasi, Sosialisasi
dan workshop SNI kepada produsen PUN, klinik SNI dan pendampingan penerapan SNI
kepada produsen PUN khususnya pelaku UMKM. Kegiatan pembinaan yang dilakukan mulai
dari sosialisasi, workshop, pelatihan dan pendampingan ssuai dalam Gambar 2 di bawah ini.
13
Gambar 2 Kegiatan Pembinaan penerapan SNI kepada produsen PUN
melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, promosi dan bimbingan penerapan SNI
Pembinaan penerapan SNI Kopi kepada UMKM. Workshop Penerapan SNI.
Pengenalan SNI pada Industri. Produk olahan coklat dari produsen di Palu yang menjadi target pembinaan penerapan SNI.
Produsen alas kaki dari Sidoarjo yang menjadi target pembinaan penerapan SNI.
Produsen Batik di Semarang yang menjadi target pembinaan penerapan SNI.
14
Indikator 2 Pertumbuhan jumlah produsen produk retail dalam negeri yang
memperoleh pembinaan penerapan SNI
Selain kepada produsen Produk Unggulan Nasional (PUN), BSN juga mempunyai
kewajiban untuk melakukan pembinaan penerapan SNI kepada produsen retail. Produk retail
adalah produk yang pemasarannya melalui aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara
langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis. Contoh jenis produk retail
yang menjadi target pembinaan penerapan SNI adalah produk pakaian bayi, mainan anak, kopi,
olahan cokelat, batik, produk olahan ikan seperti naget, pempek, bakso ikan, otak dll. Pembinaan
penerapan SNI kepada produsen retail dilakukan dari yang sifatnya awareness melalui seminar,
workshop kepada produsen retail, pendidikan dan pelatihan sampai dengan tahap pembimbingan
penerapan SNI kepada produsen retail khususnya pelaku UMKM.
Capaian indikator kinerja pertumbuhan jumlah produsen produk retail dalam negeri
yang memperoleh pembinaan penerapan SNI pada tahun 2017 sebanyak 450 produsen retail.
Capaian ini melebihi target yang diharapkan yaitu 100 produsen, sehingga capaian mencapai 450 %.
Melihat hasil ini perlu dievaluasi dari perencanaan target jumlah produsen retail yang ditetapkan,
mengingat pembinaan kepada produsen lebih banyak ke produsen retail, sehingga untuk penetapan
kinerja tahun 2018, rencana target perlu menjadi dievaluasi.
Pembinaan penerapan SNI kepada produsen retail pempek di Palembang.
Penguatan Daya Saing Industri Lokal dan SDM SPK melalui Diklat Standardisasi.
15
Talkshow diskusi manfaat penerapan SNI kepada produsen retail di Makassar.
Sosialisasi pentingnya penerapan SNI kepada produsen retail di Kupang.
Workshop SNI kepada produsen retail di Bekasi. Pembimbingan penerapan SNI kepada produsen batik.
Gambar 3 Kegiatan Pembinaan penerapan SNI kepada produsen retail baik melalui
kegiatan pendidikan, pelatihan, promosi dan bimbingan penerapan SNI
Indikator 3 Pertumbuhan jumlah industri yang memperoleh pembinaan penerapan
SNI
Standardisasi saat ini menjadi elemen penting dalam perdagangan. SNI menjadi
salah satu acuan industri untuk meningkatkan daya saing produknya. Untuk itu, menjadi
tugas BSN untuk melakukan pembinaan penerapan SNI kepada pelaku usaha. Pembinaan
penerapan SNI ini dilakukan melalui pemasyarakatan standardisasi, promosi SNI, pendidikan,
pelatihan, konsultansi dan pembimbingan penerapan SNI. Setiap tahun, BSN menetapkan
16
rata-rata 500 SNI yang harus disosialisasikan kepada pelaku usaha dan masyarakat.
Memahami dan menerapkan SNI tentu tidak mudah bagi pelaku usaha, untuk itu BSN juga
melakukan pembimbingan dalam penerapan SNI terutama kepada pelaku usaha mikro kecil
dan menengah. Target jumlah industri yang memperoleh pembinaan penerapan SNI pada
tahun 2017 adalah 1000 industri. Capaian untuk indikator kinerja ini melebihi dari target
yaitu 1.315 atau 132 %.
Capaian yang tinggi ini tentu karena BSN saat ini sudah ada kantor layanan teknis di
2 wilayah. Sehingga dengan adanya KLT ini pelaku industri di daerah semakin banyak yang
memperoleh pembinaan penerapan SNI. Disamping itu, saat ini standardisasi menjadi
kebutuhan bagi pelaku industri, sehingga semakin banyak permintaan dari beberapa
pemangku kepentingan untuk melakukan kegiatan sosialisasi, pelatihan maupun
pembimbingan penerapan SNI. Jangkauan kegiatan pembinaan penerapan SNI kepada
industri ini meliputi pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, NTB, Sulawesi dan NTT.
Kedepan jangkauan wilayah pembinaan penerapan SNI tidak hanya di Jawa namun lebih ke
luar Jawa khususnya wilayah Indonesia Timur. Gambar 4 di bawah ini adalah beberapa
contoh kegiatan pembinaan penerapan SNI kepada industri.
Pembinaan penerapan SNI kepada industri melalui sosialisasi SNI di bidang energi terbarukan di Jakarta.
Diklat Standardisasi.
17
Pembinaan penerapan SNI kepada industri melalui Sosialisasi SPK dan SNI Award di Jakarta.
Pembinaan penerapan SNI kepada industri melalui konsultansi di Surabaya .
Penguatan Daya Saing Industri Lokal dan SDM SPK melalui Diklat Standardisasi.
Pembinaan penerapan SNI melalui seminar kepada industri jasa pariwisata.
Gambar 4 Kegiatan Pembinaan penerapan SNI kepada industri melalui kegiatan
pendidikan, pelatihan, promosi dan bimbingan penerapan SNI
Indikator 4 Jumlah SNI yang digunakan sebagai dasar pembinaan kepada
masyarakat
Sampai dengan tahun 2017, BSN sudah menetapkan SNI sebanyak........SNI. Untuk
itu, BSN melalui Pusdikmas mempunyai tugas untuk mempromosikan SNI ini kepada
masyarakat dan memberikan pelatihan dan pembimbingan dalam penerapan SNI, termasuk
juga memberikan edukasi kepada pelaku usaha akan manfaat penerapan SNI. Dari SNI yang
18
telah ditetapkan pada tahun 2017, Pusdikmas ditargetkan sebanyak 500 SNI sebagai dasar
dalam pembinaan penerapan SNI kepada masyarakat. Capaian indikator kinerja untuk
Jumlah SNI yang digunakan sebagai dasar pembinaan kepada masyarakat di tahun 2017
mencapai 523 SNI atau 104 % dari target.
Pembinaan kepada masyarakat ini dilakukan melalui kegiatan promosi SNI dan
edukasi substansi SNI kepada pelaku usaha, pelatihan, konsultasi dan pembimbingan
penerapan SNI. SNI yang dijadikan acuan dalam pembinaan penerapan SNI melalui
pendampingan kepada pelaku usaha berjumlah 75 SNI baik SNI yang terkait pangan maupun
non pangan. 154 SNI sebagai acuan dalam pendidikan dan pelatihan standardisasi,
Sedangkan 317 SNI disebarluaskan kepada masyarakat melalui seminar, workshop,
konsultasi SNI, dan melalui media massa. Ada 46 SNI yang sama-sama juga jadi dasar/acuan
untuk promosi, pelatihan dan bimbingan penerapan SNI. SNI yang dijadikan pembinaan
penerapan SNI meliputi SNI baru maupun SNI lama. SNI baru disebarluaskan kepada
masyarakat melalui media sosial dan belum bersifat mendalam ke substansi SNI, namun
untuk beberapa SNI prioritas dilakukan melalui workshop atau pelatihan, seperti
ditetapkannya SNI ISO 17015:2017 sehingga harus segera dikomunikasikan kepada
penerap/laboratorium. Gambar 5 di bawah ini adalah contoh promosi SNI yang baru
ditetapkan yang disebarkan melalui media sosial.
19
Gambar 5 Infografis mengenai promosi SNI yang baru ditetapkan oleh BSN kepada
publik melalui media sosial
Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai substansi SNI, Pusdikmas juga
membuat buku substansi SNI yang diperuntukkan untuk pemangku kepentingan yaitu buku
mengenai SNI ISO 31000 tentang Manajemen Resiko, dan SNI ISO 15189 tentang Persyaratan
Khusus Kompetensi Laboratorium Medik.
Gambar 6 Judul SNI yang dijadikan materi untuk pendidikan dan pelatihan
standardisasi
20
Indikator 5 Jumlah pembinaan untuk mendukung penerapan SNI oleh industri
Capaian Indikator kinerja jumlah pembinaan untuk mendukung penerapan SNI oleh industri
tahun 2017 mencapai 306 pembinaan atau 102% dari target 300 yang ditetapkan. Capaian
ini hasil dari kegiatan pembinaan penerapan SNI melalui pendampingan kepada UMKM
sebanyak 109 kegiatan pembinaan melalui pendampingan SNI kepada UMKM, 105 melalui
edukasi dan promosi SNI dan 92 melalui diklat SPK. Pendampingan penerapan SNI kepada
109 UMKM terdiri dari pelaku usaha sektor pangan sebanyak 65 pelaku usaha dan 44 pelaku
usaha non pangan. Sebaran pembinaan kepada pelaku usaha melalui bimbingan dalam
penerapan SNI seperti dalam Gambar 7.
Gambar 7 Sebaran jumlah pembinaan penerapan SNI melalui pembimbingan kepada
pelaku UMKM per propinsi
Berdasarkan 109 pelaku usaha yang mendapat bimbingan penerapan SNI di tahun
2017, ada 10 pelaku usaha yang berhasil mendapat sertifikat SNI, atau 9 % (Tabel 5).
Tabel 5 Daftar UMKM yang sudah mendapatkan Sertifikat SNI
NO NAMA UMKM KOTA PRODUK
1. Tri Sakti (Larissa) Tegal Bola Bulu Tangkis
2. Kelompok Usaha Taman Griya
Tabanan Keripik Belut
3. CV. Abien Naya (Naya Slime)
Tangerang Mainan Anak
4. BDS Snack Balikpapan Amplang ikan
21
5. Mina Food Rembang Naget Ikan
6. CV. Alang-alang Tumbuh Subur
Boyolali Abon ikan
7. PT Marel Sukses Pratama (Lucky Cla)
Yogyakarta Pakaian Bayi
8. PT Arindo Gamentama (PinPen Pun)
Semarang Pakaian Bayi
9. PT Indomina Cipta Agung Kendal Abon dan kerupuk ikan
10. CV Eltisyah Makassar Otak2, Siomay
Sedangkan 19 pelaku UMKM masih dalam tahap penilaian oleh lembaga sertifikasi
SNI (17 %) seperti dalam Tabel 6. Sedangkan 5 UMKM tidak dilanjutkan pembimbingannya
oleh BSN, pembinaannnya dikembalikan kepada dinas pembina daerah mengingat
infrastruktur persyaratan dasar sesuai standar keamanan pangan yang harus dipenuhi
terlebih dahulu oleh UMKM. Terkait dengan belum adanya SNInya, Pusdikmas
mengusulkan ke Pusat Perumusan BSN untuk bisa diusulkan dalam PNPS. Sedangkan
UMKM yang SNI produknya belum ada LPKnya paralel dipersiapkan penambahan ruang
lingkupnya dibantu oleh Pusat Sistem Penerapan Standar, BSN. Sedangkan, sebanyak 54
UMKM akan dilanjutkan pembinaannya pada tahun 2018.
Tabel 6 Daftar UMKKM yang sedang dalam proses penilaian oleh lembaga
sertifikasi produk
No Nama UMKM Produk Kota
1. Rumah Tempe Indonesia (RTI Kopti Kab. Bogor)
Tempe Bogor
2. UD. Pendekar Tempe Sakti (Hienak)
Tempe Surabaya
3. Pempek Tince Pempek Palembang
4. Pempek Honey Pempek Palembang
5. Pempek Rizky Pempek Palembang
6. UMKM Biskuit Montis Biskuit Tangerang
7. Kopi PD Sahang Kopi Palembang
8. Kopi tunggu tubang Palembang Kopi Palembang
9. Mutiara Hasta Batik Semarang
10. Batik Semarang 16 Batik Semarang
11. Zie Batik Batik Semarang
12. UKM Sri Lestari - Allussan Batik Yogyakarta
13. Chipsy Siomay Siomay Jakarta
22
14. CV. Bagus Agriseta Mandiri Sari buah Malang
15. Hj. Mbok Sri Bawang Goreng Palu
16. Rumah Cobek Bandeng Presto Tangerang
17. CV. Tesena Inovindo (Tesena) Alkes Jakarta
18. CV. Carita Niaga (Mojo) Sepatu pengaman Mojokerto
19. Bintan Snack Millenium Kerupuk Ikan Tanjung Pinang
Perbandingan jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang mendapat sertifikasi SNI
seperti dalam Gambar 8 di bawah ini.
Perbandingan jumlah UMKM yang dibina dan mendapat sertifikasi SNI Tahun 2015-2017.
Gambar 8 Grafik perbandingan jumlah UMKM yang dibina dan mendapat sertifikasi
SNI
Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa prosentase UMKM yang mendapat
sertifikasi SNI mengalami penurunan dari 11 % ke 9 %. Tahun 2017, ditargetkan ada 12
UMKM yang mendapat sertifikasi SNI, namun UMKM batik di Semarang dan UMKM Kopi di
Palembang mundur untuk proses penilaian oleh lembaga sertifikasi, sehingga sertifikat SNI
diperoleh di awal 2018.
Kegiatan pembinaan penerapan SNI sebanyak 105 kegiatan dilakukan melalui
seminar, workshop, pelatihan, kampanye massal, promosi SNI melalui media sosial, digital,
media TV, Radio, media tercetak dan media cetak. Kegiatan ini bertujuan untuk
23
meningkatkan awareness masyarakat akan pentingnya SNI dan memberikan pemahaman
kepada aparat polda, pelaku usaha dan regulator tentang SPK.
Kegiatan pembinaan penerapan SNI melalui pendidikan dan pelatihan standardisasi
dilakukan sebanyak 92 pembinaan yang dilakukan melalui Penguatan Daya Saing Industri Lokal
dan SDM SPK Melalui Diklat Standardisasi. Salah satu upaya BSN untuk mendukung hal tersebut
adalah dengan program pengenalan standardisasi dan penilaian kesesuaian, diantaranya pengenalan
proses sertifikasi SNI dan pengenalan SNI CAC/RCP 1:2011 mengenai Prinsip Umum – Kode Praktis
Higiene Pangan. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan 4 Perguruan Tinggi Universitas
Hasanuddin (Makassar), Universitas Sam Ratulangi (Manado), Universitas Katolik Musi Charitas
(UKMC) dan Universitas Negeri Jember. Selain itu juga dilakukan kegiatan pelatihan standardisasi,
yang pada tahun 2017 terdapat 15 jenis pelatihan yang mendukung peningkatan SDM di bidang
standardisasi, seperti dalam Tabel 7.
Tabel 7 Rekapitulasi layanan pelatihan standardisasi tahun 2017
No.
JENIS PELATIHAN FREKUENSI
(kali) JUMLAH PESERTA
PUB IHT PUB IHT
1. Pelayaman Prima Laboratorium. - 1 - 25
2. Pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2008 . 2 13 47 285
3. Penyusunan Dokumentasi SNI ISO/IEC 17025:2008 . 1 3 25 66
4 Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2008 . 1 4 26 81
5. Penerapan Quality Control pada Laboratorium Medik.
- 2 - 50
6. Validasi Metode Pengujian Kimia . 1 - 25 -
7. Estimasi Ketidakpastian Pengukuran . 1 1 22 24
8. Sistem Manajemen Lembaga Sertifikasi Produk. - 1 - 24
9. Pemahaman SNI ISO 9001:2015 . 1 5 25 120
10. Audit Internal SNI ISO 9001:2015 . - 3 - 63
11. Pemahaman SNI ISO/IEC 17020:2012 . 1 7 22 171
12. Pemahaman SNI ISO/IEC 17021-1:2015 dan ISO/IEC TS 17021-3:2013.
- 7 - 161
13. Pemahaman SNI ISO/IEC 17065:2012 . - 1 - 13
14. Audit Internal Laboratorium Medik SNI ISO 15189:2012.
- 1 - 25
15. Pemahaman SNI ISO/IEC 17024:2012. - 2 - 43
JUMLAH 8 51 192 1151
Keterangan :
PUB = public training IHT = in-house training
24
Berdasarkan data di atas, pada tahun 2017 telah dilaksanakan public training
sebanyak 8 kali di Jakarta atau 14% dari jumlah keseluruhan pelatihan di tahun 2017,
sedangkan in-house training dilaksanakan sebanyak 51 kali atau 86% dari jumlah
keseluruhan pelatihan di tahun 2017. Jumlah peserta public training tahun 2017 adalah 192
orang atau sekitar 14%, sedangkan jumlah peserta in-house training tahun 2017 adalah 1151
orang atau sekitar 96%.
Gambar 9 Sebaran Kota Penyelenggara Pelatihan Tahun 2017
Tabel 8 Sebaran Kota Penyelenggara Pelatihan Tahun 2017
No. Kota Provinsi Pulau %Jawa dan
Luar Jawa
1 Jakarta DKI Jakarta Jawa 44 pelatihan
(75%) 2 Bandung Jawa Barat
3 Bogor
4 Depok
5 Bekasi
6 Serang Banten
7 Serpong
8 Semarang Jawa Tengah
9 Cepu
10 Kediri Jawa Timur
11 Gresik
12 Palembang Sumatera Selatan Sumatera 15 pelatihan
13 Baturaja
Keterangan:
Public Training
In-house Training
25
No. Kota Provinsi Pulau %Jawa dan
Luar Jawa
14 Padang Sumatera Barat (25%)
15 Banjarmasin Kalimantan Selatan Kalimantan
16 Tanjung Tabalong
17 Samarinda Kalimantan Timur
18 Makasar Sulawesi Selatan Sulawesi
Berdasarkan Gambar 9 dan Tabel 8 di atas, sebagian besar pelatihan standardisasi
dilakukan di Jawa, yaitu sebanyak 44 pelatihan atau 75% dari total 59 pelatihan yang
terlaksana di tahun 2017. Sedangkan 15 pelatihan atau 25% sisanya terselenggara di 5
provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur,
dan Sulawesi Selatan.
Selanjutnya, terkait trend penyelenggaraan pelatihan standardisasi dari tahun 2013
sampai 2017, trend penyelenggaraan in-house training cenderung mengalami peningkatan,
kecuali pada tahun 2015 yang sedikit mengalami penurunan sebesar 4% dari tahun 2014
sebagaimana terlihat pada Gambar 10 di bawah ini. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran
para stakeholder terhadap pentingnya pengetahuan dan pemahaman terhadap penerapan
standar dan penilaian kesesuaian semakin meningkat. Sedangkan pada tahun 2017 tidak
terjadi peningkatan jumlah penyelenggaraan pelatihan yang disebabkan lebih banyaknya
penyelenggaraan in-house training yang bersifat aplikasi di tahun 2017 (15 kali)
dibandingkan dengan tahun 2016 (12 kali), sehingga target penerimaan lebih cepat tercapai.
Gambar 10 Trend Pelatihan 2013 – 2017
26
Gambar 11 di bawah ini adalah beberapa kegiatan pembinaan yang diselanggarakan
pada Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi baik melalui pendidikan,
pelatihan, sosialisasi dan pendampingan penerapan SNI.
Pembinaan penerapan SNI kepada industri melalui pelatihan standardisasi atas
permintaan pelanggan (IHT).
Pembinaan penerapan SNI kepada industri melalui pelatihan standardisasi reguler.
Pembinaan penerapan SNI kepada industri melalui bimbingan penerapan SNI.
Pembinaan penerapan SNI kepada industri melalui bimbingan penerapan SNI.
27
Pembinaan penerapan SNI melalui Sosialisasi pentingnya SNI.
Pembinaan penerapan SNI kepada industri melalui media tercetak.
Gambar 11 Kegiatan Pembinaan penerapan SNI kepada industri yang
diselenggarakan oleh Pusdikmas melalui sosialisasi, workshop, pencetakan majalah,
pelatihan dan pendampingan penerapan SNI
Kegiatan pembinaan penerapan SNI kepada pelaku usaha dan masyarakat pada
tahun 2017 ini semakin luas dan meningkat dengan adanya dibukanya kantor layanan teknis
di 2 wilayah yaitu Sumatera Selatan yang berkantor di Palembang dan Sulawesi Utara yang
berkantor di Makassar. Banyak kegiatan pembinaan yang telah dilakukan oleh Tim KLT di dua
wilayah tersebut untuk menunjang kegiatan SPK baik berupa kegiatan edukasi, promosi,
pembinaan penerapan SNI kepada UMKM dan organisasi, pengembangan dan pembinaan
kepada LPK termasuk juga fasilitasi perumusan SNI.
Gambar 12 Kantor Layanan Teknis BSN
28
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Tim KLT Sumatera Selatan, keberadaan KLT
sangat dirasakan manfaatnya oleh stakeholder di Sumatera Selatan, berikut adalah hasil
survei layanan KLT di Sumatera Selatan.
Gambar 13 Survei Persepsi Masyarakat Mengenai Layanan KLT BSN
Berdasarkan survei yang disebarkan kepada stakeholder di wilayah Sumatera
Selatan, ada beberapa masukan dan saran yaitu:
• Jangan bosan memberikan pelatihan/workshop yang berkaitan dengan SNI dan
industri. Kami sangat membutuhkannya. makasih.
• Diadakan lagi pelatihan untuk SNI 3554:2015 untuk cara pemeriksaan parameter
kimia (bromate) air khususnya untuk AMDK.
• Lebih pro-aktif lagi terhadap isu-isu standardisasi yang terjadi dan di tingkatkan lagi
ragam layanan/ pembimbingan terhadap masyarakat.
•
Indikator 6 Pertumbuhan produk retail dalam negeri ber-SNI yang dipromosikan
kepada masyarakat
29
Masyarakat selaku konsumen harus diberikan pemahaman akan manfaat produk
berSNI. Tidak mudah untuk mencari produk berSNI di pasar, di samping itu konsumen juga
belum banyak yang tahu apa saja produk berSNI tersebut. Untuk itu, diperlukan upaya
promosi dan edukasi kepada masyarakat apa saja produk berSNI yang di pasar retail. Promosi
produk dalam negeri berSNI juga selain dalam upaya meningkatkan keberterimaan produk
tersebut di pasar pada akhirnya untuk meningkatkan daya saing produk berSNI tersebut di
pasar retail.
Promosi produk retail dalam negeri yang berSNI dilakukan melalui media sosial dan
pameran produk berSNI. Capaian indikator kinerja untuk pertumbuhan produk retail sebesar
123 produk (123%) dari target 100 produk. Dengan capaian ini diharapkan produk berSNI
dapat lebih diterima oleh pasar sehingga pelaku usaha mempunyai keuntungan yang
meningkat. Gambar 14 di bawah ini adalah produk retail dalam negeri berSNI yang sudah
dipromosikan kepada masyarakat.
Produk keripik belut berSNI
Produk makanan beku bola ikan
30
Gambar 14 Produk retail ber-SNI yang telah dipromosikan selama tahun 2017
Indikator 7 Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusdikmas yang meningkat
kompetensinya
Indikator kinerja untuk aparatur sipil negara di lingkungan Pusdikmas yang meningkat
kompetensinya tercapai 100 %. Total pegawai di Pusdikmas sebanyak 34 orang, semuanya
sudah diberikan pelatihan baik yang sifatnya pengenalan maupun keahlian.
Produk peralatan batik berSNI
Produk pakaian anak berSNI
Produk Mainan anak Naya Slime Produk Bakso Eltisyah
31
Indikator 8 Persentase realisasi anggaran Pusdikmas
Realisasi anggaran tahun 2017 adalah Rp. 13.476.165.270,- (97,01 %) dari pagu Rp.
13.892.016.000. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 95 %. Adapun
penerimaan PNBP untuk layanan jasa diklat standardisasi sebesar Rp. 1.070.387.239
(99,94%) dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 1.071.050.000,-.
Indikator 9 Persentase pencapaian kinerja Pusdikmas
Presentase pencapaian kinerja Pusdikmas mencapai 125 % dari target yang ditetapkan
sebanyak 90 %. Capaian ini diharapkan dirasakan manfaatnya oleh stakeholder standardisasi
dan keberadaan BSN sebagai besar peranannya di mata masyarakat. Dengan capaian ini juga
diharapkan pelaku usaha semakin banyak menyadari akan pentingnya penerapan SNI dan
konsumen semakin cerdas untuk memilih produk berSNI. Disamping itu daya saing pelaku
UMKM Indonesia semakin meningkat sehingga bisa berjaya di pasar nasional dan global.
Indikator 10 Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal
Dalam pengawasan birokrasi terdiri dari 2 bentuk pengawasan, yaitu pengawasan internal
dan pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal merupakan proses pengawasan yang
dilakukan oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK). Pada tahun anggaran 2017, tidak ada
temuan. Capaian 100%.
Indikator 11 Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal
Pengawasan internal merupakan proses pengawasan yang dilakukan oleh internal
pemerintah dalam hal ini adalah pihak inspektorat. Pada tahun 2017 ada 1 temuan internal
yang sudah tindaklanjuti, sehingga capaian tindaklanjut atas hasil pengawasan internal
adalah 100%.
32
Indikator 12 Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi
Pusdikmas
Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan
pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan
yang mencakup mindset dan cultural set, penataan dan penguatan organisasi, penataan
sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) aparatur, penataan tata laksana, penataan
peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan
pengawasan, dan akuntabilitas kinerja. Rencana aksi RB yang terkait dengan Pusdikmas
yaitu:
a. Memastikan dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala
dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (Stake holder dilibatkan dalam
perbaikan melalui survei).
b. Memastikan telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta
pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
dan sudah diimplementasikan.
Untuk rencana aksi ke-2 sistem sudah dirancang yaitu dengan memberikan kompensasi
kepada pelanggan apabila penerbitan sertifikat melebih waktu 5 hari kerja, namun
kebijakan ini masih bersifat internal dan belum diumumkan ke pelanggan.
c. Memastikan seluruh unit layanan melakukan survey eksternal kualitas pelayanan.
survei eksternal sudah dilaksanakan, dievaluasi setiap setiap 3 bulan dan hasilnya indeks
layanan masyarakat sudah sangat baik (dengan skore 87).
d. Melakukan perbaikan sistem layanan mengacu pada aduan masyarakat.
Aduan masyarakat dilakukan melalui media sosial dan WA Info SNI. Aduan dalam hal
pelayanan publik langsung ditindaklanjuti oleh unit teknis terkait.
e. Melakukan perbaikan sistem layanan mengacu pada hasil survey eksternal kualitas
pelayanan.
Telah dilakukan perbaikan layanan konsentrasi pada 3 nilai terrendah yaitu, kecepatan
layanan sekretariat, tarif dalam hal ini tidak bisa dirubah karena terkait PP Tarif, dan
33
yang ketiga materi, dalam hal ini diatasi dengan mengadakan kegiatan persamaan
persepsi terhadap materi dan bahan pelatihan disusun minimal oleh 2 orang.
Dari 5 rencana aksi 4 diantaranya telah dilaksanakan, 1 temuan sudah diambil
kebijakan namun belum disosialisasikan, sehingga dianggap tercapai 50%. Untuk itu capaian
RB Pusdikmas adalah 90% dari target 75 % (120% dari target).
Indikator 13 Tingkat kepuasan pelanggan atas layanan pembinaan
(pendidikan, pelatihan, konsultasi) BSN (skala 1 – 100)
Dalam upaya untuk dapat terus melakukan perbaikan berkelanjutan, maka dilakukan
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan adalah
melalui kuesioner yang diberikan kepada peserta yang berpartisipasi di masing-masing
kegiatan yang diadakan oleh Bidang Diklat Standardisasi. Hasil kuesioner digunakan sebagai
bahan evaluasi dan ditindaklanjuti untuk memperbaiki kinerja serta pelayanan Diklat
Standardisasi.
Untuk melihat keefektifan pelaksanaan pelatihan standardisasi telah dilakukan
monitoring dan evaluasi pada setiap triwulan. IKM Tahun 2017 adalah 87.37 (TW1=86,10
TW2=87,04 TW3=88,43 TW4= 86.81) atau masuk sebagai grade A (Sangat Baik). Capaian
102.43% dari target (85.30). naik 1,22% dari IKM tahun 2016 sebesar 86,32. Rincian Hasil
dari monitoring dan evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :
34
Gambar 15 Grafik Skor IKM Tahun 2013-2017
3.2 Akuntabilitas Keuangan
Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Pusat Pendidikan dan
Pemasyarakatan Standardisasi diberikan alokasi pendanaan dalam kurun waktu 2016 s.d
2017, adalah sebagaimana dijelaskan pada tabel 10.
Tabel 9 Perbandingan Kinerja anggaran Pusdikmas Tahun 2016 dan 2017 per
Output Kegiatan
No Bidang
2016 2017
PAGU DALAM DIPA (RP)
REALISASI (RP)
%% PAGU DALAM
DIPA (RP) REALISASI (RP) %%
11 Pemasyarakatan Standardisasi
3.938.033.000 3.928.723.224 997,6
10.449.361.000 10.246.759.066 998,
22 Diklat SPK 1,693,219,200 1,690,738,295 999,8 3,470,795,239 3,310,995,865 995,4
Total Anggaran Pusdikmas
5.631.252.200 5.619.461.519 999,7
13.892.016.000 13.476.165.270 97,01
Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa pagu anggaran PUSDIKMAS pada
tahun 2017 mengalami penambahan secara signifikan mengingat adanya tugas baru di
bidang pemasyarakatan standardisasi untuk menangani SNI Award dan pembinaan UMKM
beserta pengelolaan program Kantor Layanan Teknis di 2 wilayah yaitu Makassar dan
Palembang.
35
BAB IV PENUTUP
Sebagai penutup dari laporan akuntabilitas kinerja Pusat Pendidikan dan
Pemasyarakatan Standardisasi, Kedeputian IPS - Badan Standardisasi Nasional TA. 2017
dapat disimpulkan bahwa secara umum indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam
Rencana Kinerja TA. 2017 telah dapat dipenuhi oleh Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan
Standardisasi. Capaian kinerja PUSDIKMAS pada tahun 2017 :
1. Pertumbuhan jumlah produsen produk unggulan nasional yang memperoleh
pembinaan (pendidikan, pelatihan, konsultansi dan pemasyarakatan) penerapan SNI
tercapai 237 dari target 200 (118 %).
2. Pertumbuhan jumlah produsen produk retail dalam negeri yang memperoleh
pembinaan (pendidikan, pelatihan dan konsultansi, pemasyarakatan) tercapai 450
dari target 100 (450%).
3. Pertumbuhan jumlah industri yang memperoleh pembinaan (pendidikan, pelatihan,
konsultasi dan pemasyarakatan) penerapan SNI tercapai 1315 dari target 1000 (131
%).
4. Pertumbuhan jumlah SNI yang digunakan sebagai dasar pembinaan (pendidikan,
pelatihan, konsultasi dan pemasyarakatan) kepada masyarakat tercapai 523 dari
target 500 (104%).
5. Pertumbuhan jumlah pembinaan (pendidikan, pelatihan, konsultasi,
pemasyarakatan) untuk mendukung penerapan SNI oleh industri tercapai 306 dari
300 pembinaan yang ditargetkan (102%).
6. Pertumbuhan jumlah produk retail dalam negeri ber-SNI yang dipromosikan kepada
masyarakat tercapai 123 dari target 100 (123%).
7. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusdikmas yang meningkat kompetensinya
tercapai 100 % .
8. Persentase realisasi anggaran pusdikmas tercapai 97,01 dari target 95 (102 %).
9. Persentase pencapaian kinerja Pusdikmas tercapai 125 % dari target 90 (138%).
10. Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal tercapai100 dari target
100.
36
11. Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal tercapai 100 dari target
100.
12. Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi Pusdikmas
tercapai 100 dari target 75 (133%).
13. Tingkat kepuasan pelanggan atas layanan pembinaan (pendidikan, pelatihan,
konsultasi) BSN (skala 1 – 100) tercapai 87,37 dari target 85 (102 %).
Dari seluruh hasil capaian kinerja sasaran tersebut di atas, tetap diperlukan upaya
guna meningkatkan kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi di masa
mendatang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan program secara optimal
sehingga dapat mencapai target yang direncanakan.
Kiranya LAKIP Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi, Kedeputian IPS,
BSN Tahun 2017 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber
informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja BSN, khususnya Pusat
Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi di masa mendatang.
37