pengalaman kerjasama pembangunan menuju...

PENGALAMAN KERJASAMA PEMBANGUNAN

LAPORAN PEMANTAUAN LAPANGAN KERJASAMA PEMBANGUNAN BILATERAL

MENUJU PEMBANGUNAN YANG LEBIH BAIK

DIREKTORAT PENDANAAN LUAR NEGERI BILATERALBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

2014

DIREKTORAT PENDANAAN LUAR NEGERI BILATERALBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

2014

PEN

GALA

MAN K

ERJA

SAM

A P

EMBANGUNAN M

ENUJU

PEM

BANGUNAN Y

ANG LEB

IH B

AIK

direktorat pendanaan luar negeri bilateral - bappenas iii

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : Wismana Adi Suryabrata

(Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan)

Tim Perumus : Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral

Kennedy Simanjutak

Ria Widati

Lusiana Murty

Kurniawan Ariadi

Deti Kusmalawati

Ahmad Fitriyadi

Mesi Purnamasari

Mohamad Firda Fauzan

Husnul Hayyah

Wiwit Widodo

Tim Pendukung : Dimas Hartanto

Meita Puspitasari

Alif Nugroho

Andrei Setiawan

iv direktorat pendanaan luar negeri bilateral - bappenas

direktorat pendanaan luar negeri bilateral - bappenas v

KATA PENGANTAR

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010 – 2014 antara lain

memberikan arahan kebijakan pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri

(PHLN). Dalam RPJMN tersebut dinyatakan bahwa pemanfaatan PHLN harus

dilihat tidak hanya dari sisi pendanaan tetapi juga sebagai sarana untuk

bertukar informasi dan pembelajaran dalam rangka memperkuat dan

menyempurnakan sistem perencanaan, anggaran, pengadaan, pemantauan

dan evaluasi nasional serta kapasitas kelembagaan dan sumber daya

manusia. RPJMN 2010 -2014 juga memberikan arahan bahwa untuk

meningkatkan kualitas pemanfaatan PHLN perlu dilakukan penguatan kualitas

pemantauan dan evaluasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2012,

Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral menjalankan beberapa fungsi,

salah satunya adalah pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja

pelaksanaan rencana kebijakan pendanaan luar negeri bilateral dan

kerjasama pembangunan bilateral. Fungsi pemantauan, evaluasi dan

penilaian kinerja tersebut dilaksanakan antara lain melalui (i) rapat rutin

triwulanan pemantauan PHLN untuk memantau perkembangan penyerapan

dana pinjaman/hibah dan pencapaian output proyek; (ii) rapat koordinasi

antara kementerian/lembaga/BUMN/ pemda untuk pemecahan permasalahan

khusus; dan (iii) pemantauan langsung ke lapangan (kunjungan ke lokasi

proyek) atau indepth monitoring.

Kegiatan indepth monitoring oleh Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral

mulai dilaksanakan sejak akhir tahun 2012 menyusul diterbitkanya Peraturan

Menteri PPN/ Kepala Bappenas No. 7 Tahun 2012. Indepth monitoring yang

dilaksanakan dimaksudkan untuk mengetahui secara riil capaian output dan

perkembangan pelaksanaan proyek dan untuk menemukan masalah serta

mencari solusi khususnya solusi jangka pendek sehingga pelaksanaan proyek

berjalan lancar. Dalam pelaksanaannya kegiatan indepth monitoring tersebut

juga mendapatkan beberapa temuan yaitu: (i) upaya yang dilakukan oleh

pelaksana proyek untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan

kegiatan sehingga proyek tetap dapat berjalan semaksimal mungkin sesuai

dengan rencana; (ii) hal-hal yang secara substansial merupakan sesuatu yang

baru yang dilaksanakan di Indonesia antara lain desain proyek dan substansi

proyek.

vi direktorat pendanaan luar negeri bilateral - bappenas

Temuan-temuan tersebut merupakan hal yang penting karena temuan-temuan

tersebut dapat (i) menjadi lessons learnt baik untuk kementerian/lembaga

executing agency yang bersangkutan atau untuk kementerian/lembaga/

BUMN/pemda lainnya; (ii) menjadi bahan rujukan untuk replikasi kegiatan di

waktu dan lokasi yang lain dengan dana sendiri (Rupiah murni atau dana

BUMN) atau dijadikan rujukan untuk perbaikan sistem (perencanaan,

penganggaran dan pelaksanaan proyek) baik dari aspek administrasi

keuangan dan kelembagaan; dan (iii) menjadi rujukan untuk menjamin

keberlanjutan atau sustainabilility proyek sehingga output proyek tersebut

dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Pada tahun 2014, Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral telah

mengadakan indepth monitoring pada 18 proyek. Kedelapan belas proyek

tersebut terdiri atas 6 proyek yang telah selesai dilaksanakan dan 12 proyek

yang dalam tahap pelaksanaan. Berdasarkan skema pendanannya, proyek-

proyek tersebut terdiri atas 13 proyek yang dibiayai pinjaman dan 5 proyek

dibiayai hibah. Buku ini pada dasarnya memuat laporan hasil indepth

monitoring tersebut. Buku laporan ini juga memuat catatan lessons learnt dari

pelaksanaan masing-masing proyek dan catatan secara umum atas lessons

learnt dari proyek-proyek tersebut. Lessons learnt yang diangkat dalam

laporan ini sudah barang tentu dipengaruhi oleh jenis kegiatan, pelaksana

kegiatan dan kinerja pelaksanaan proyek. Lessons learnt tersebut bukan saja

terkait dengan substansi melainkan juga terkait manajemen atau pengelolaan,

sesuatu yang amat penting dan sangat menentukan tercapai tidaknya tujuan

suatu kegiatan.

Sebelumnya pada tahun anggaran 2013, Direktorat Pendanaan Luar Negeri

Bilateral juga telah melaksanakan indepth monitoring. Dari kegiatan tahun

2013 tersebut didapat beberapa lessons learnt yaitu mengenai: (i) manajemen

proyek untuk mencapai titik efisiensi yang optimal dengan memanfaatkan

advantages pinjaman luar negeri (kepastian waktu dan ketersediaan dana); (ii)

pengembangan model kerjasama/linkage antara lembaga penelitian/

perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah dalam peningkatan produksi

peternakan dan hortikultura; dan (iii) pengelolaan hibah yang melibatkan

secara efektif pemerintah daerah. Hasill indepth monitoring beserta lessons

learnt tersebut telah dipaparkan dan dibahas dalam suatu seminar yang

diadakan pada tanggal 6 Februari 2014. Paparan pengantar pada seminar

tersebut disajikan dalam lampiran buku ini.

direktorat pendanaan luar negeri bilateral - bappenas vii

Pada ruang ini, kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih

kepada para pelaksana proyek khususnya yang berada di lapangan atas kerja

keras dan cerdas untuk melaksanakan dan menuntaskan proyek-proyek

tersebut termasuk mencari berbagai cara untuk mengatasi berbagai tantangan

dan hambatan yang muncul selama pelaksanaan proyek. Terima kasih juga

kami sampaikan kepada para project management unit di kementerian/

lembaga/BUMN terkait yang turut memberikan dukungan dan menyertai tim

Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral melaksanakan indepth monitoring.

Semoga buku laporan ini dapat bermanfaat setidaknya sebagai alat bantu

untuk untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan PHLN dan untuk terjadinya

proses pembelajaran dalam rangka memperkuat dan menyempurnakan

sistem perencanaan, anggaran, pengadaan, pemantauan dan evaluasi

nasional serta kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.

Jakarta, Desember 2014

Tim Penyusun

Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Bappenas

viii direktorat pendanaan luar negeri bilateral - bappenas

Halaman ini sengaja dikosongkan

direktorat pendanaan luar negeri bilateral - bappenas ix

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN ........................................................................................................... iii

KATA PENGANTAR ...................................................................................................... v

BAB I CATATAN DARI PEMANTAUAN: PENINGKATAN KUALITAS

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN UNTUK MENGOPTIMALKAN MANFAAT

KERJASAMA ................................................................................................................. 1

BAB II LAPORAN KUNJUNGAN PEMANTAUAN LAPANGAN ............................... 13

EINRIP PAKET ESS-05 dan ESS-06 ....................................................................... 15

Tayan Bridge Construction ....................................................................................... 21

Aceh Reconstruction Project: Sub-sektor Jalan ....................................................... 29

Komering Irrigation Project Stage II Phase 2 ........................................................... 35

Lower Solo River Improvement Project (LSRIP), Phase II ....................................... 45

Denpasar Sewerage Development Project (DSDP) II .............................................. 53

The Improvement of the Mohammad Hoesin Hospital Palembang .......................... 63

Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant Project (2x50 MW) ................................ 71

Keramasan Power Plant Extension Project .............................................................. 79

Strengthening West Kalimantan Power Grid ............................................................ 83

CLA-4 Rehabilitation and Modernization of Paiton Steam Power Plant 1 & 2 ......... 91

The Construction of Surabaya – Madura Bridge (Jembatan Suramadu) ................. 95

Rehabilitation of Drainage System of Banda Aceh and Lhokseumawe City dan

Aceh Reconstruction Project : Sub-sektor drainase ............................................... 105

Forest Climate Change Programme ....................................................................... 113

Regional Economic Development........................................................................... 123

Indonesia Cooperative Business Development Alliance (ICBDA) .......................... 131

Indonesia – Korea ICT Training Center .................................................................. 139

Banda Aceh to Calang Road Project ...................................................................... 145

LAMPIRAN .................................................................................................................... xi

Paparan Pengantar Seminar Pembelajaran (Lessons Learnt Sharing) Proyek-

Proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Bilateral .................................................... xi

x direktorat pendanaan luar negeri bilateral - bappenas


Administrator

Typewritten text

BAB 1 CATATAN DARI PEMANTAUAN

Bab I Catatan dari Pemantauan

direktorat pendanaan luar negeri bilateral - bappenas 1

BAB I

CATATAN DARI PEMANTAUAN:

PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

UNTUK MENGOPTIMALKAN MANFAAT KERJASAMA

Sebagaimana diuraikan dalam Kata Pengantar buku ini, sesuai arah kebijakan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010 – 2014

pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) harus dilihat tidak hanya

dari sisi pendanaan tetapi juga sebagai sarana untuk bertukar informasi dan

pembelajaran dalam rangka memperkuat dan menyempurnakan sistem

perencanaan, anggaran, pengadaan, pemantauan dan evaluasi nasional serta

kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Pemanfaatan PHLN

sebagai sarana pembelajaran merupakan salah satu pilar dari tiga pilar

pelaksanaan kerjasama pembangunan selama lima tahun terakhir. Dua pilar

lainnya adalah peningkatan investasi dan kerjasama internasional.

Pemantauan langsung ke lapangan (kunjungan ke lokasi proyek) atau indepth

monitoring dilakukan untuk menggali lebih banyak pembelajaran (lessons

learnt) dari pelaksanaan kerjasama pembangunan termasuk mengidentifikasi

permasalahan yang muncul yang dapat mengurangi potensi hasil

pembelajaran.


2 direktorat pendanaan luar negeri bilateral - bappenas

Pada tahun 2014, Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral mengelola dan

memantau kinerja dari sekitar 82 proyek pinjaman luar negeri dan beberapa

proyek hibah. Dari lebih dari 82 proyek PHLN tersebut, telah dilaksanakan

pemantauan langsung (indepth monitoring) atas 18 proyek. Dilihat dari skema

pendanaannya, ke-18 proyek tersebut terdiri dari 13 proyek pinjaman dan 5

proyek hibah. Dari status pelaksanaannya, terdiri atas 12 proyek sedang

berjalan dan 6 proyek telah selesai dilaksanakan. Sementaa dilihat dari

executing agency-nya, dari 18 proyek tersebut, 9 proyek di bawah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 1 proyek di bawah

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 1 proyek di bawah

Kementerian Kesehatan, 1 proyek di bawah Kementerian Komunikasi dan

Informatika, 2 proyek di bawah Bappenas, dan 4 proyek di bawah PT PLN

(Persero). Rincian ke-18 proyek tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 1 Proyek-Proyek PHLN Bilateral yang Dilakukan Indepth Monitoring pada Tahun

2014

Skema

Pendanaan Sedang Berjalan Telah Selesai

Pinjaman Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan

Rakyat

i. Komering Irrigation

Project Stage II

ii. Lower Solo River

Improvement Project

(LSRIP) Phase II

iii. East Indonesia National

Roads Improvement

Project (EINRIP) Paket

ESS-05 dan ESS-06

iv. Aceh Reconstruction

Project

v. Tayan Bridge

Construction

vi. Denpasar Sewerage

Development Project

(DSDP)

Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan

Rakyat

i. The Construction of

Surabaya-Madura Bridge

ii. Rehabilitation of Drainage

System of Banda Aceh and

Lhokseumawe City

PT PLN

i. Keramasan Power Plant

Extension Project

ii. CLA-4 Rehabilitation and

Modernization of Paiton

Steam Power Plant 1 & 2



Kementerian Kesehatan

i. The Improvement of the

Mohammad Hosein

Hospital Palembang

PT PLN

i. Parit Baru Coal Fired

Steam Power Plant

Project (2x50 MW)

ii. Strengthening West

Kalimantan Power Grid

Hibah Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan

i. Forest Climate Change

Program

Bappenas

i. Regional Economic

Development

ii. Indonesia Cooperative

Business Development

Alliance

Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan

Rakyat

i. Aceh-Calang Road

Kementerian Komunikasi

dan Informatika

i. Indonesia-Korea ICT

Training Center

Pelaksanaan pemantauan langsung atas 18 proyek PHLN pada tahun 2014

menghasilkan beberapa pembelajaran dan catatan yang dapat dijadikan

sebagai bahan masukan bagi proyek-proyek yang bersangkutan guna

perbaikan kinerja, serta sebagai referensi bagi pelaksanaan proyek sejenis di

masa yang akan datang. Laporan dari kegiatan pemantauan tersebut di atas

disajikan secara lengkap pada Bab II buku ini, sementara pembelajaran umum

dari kegiatan pemantauan dapat disarikan sebagai berikut.

1. Pemanfaatan Teknologi dan Proses Alih Teknologi

Salah satu yang diharapkan pemerintah dari pelaksanaan proyek-proyek

PHLN adalah terjadinya transfer pengetahuan/teknologi yang dapat

memperbaiki kapasitas sumber daya manusia dan berkontribusi kepada

peningkatan inovasi dalam negeri dan daya saing nasional. Dilihat dari sisi

pemanfaatan teknologi, proyek-proyek pinjaman dan hibah luar negeri yang



telah dipantau pada tahun 2014 menggunakan baik teknologi baru maupun

teknologi sederhana.

Proyek-proyek yang menggunakan teknologi baru terdapat antara lain pada

proyek Construction of Surabaya-Madura Bridge. Proyek ini merupakan salah

contoh dari proyek PHLN yang dianggap berhasil dari sisi pemanfaatan

teknologi. Proyek Jembatan Surabaya – Madura menerapkan teknologi yang

relatif baru di Indonesia pada saat itu yakni Structural Health Monitoring

System (SHMS). Teknologi ini dapat mendeteksi kerusakan pada jembatan

secara lebih dini sehingga biaya rehabilitasi atau perawatan yang dikeluarkan

menjadi lebih efisien serta umur jembatan dapat diperpanjang. Selain itu

Jembatan Surabaya – Madura (Suramadu) juga memperkenalkan desain

jembatan dengan jalur khusus untuk pengendara motor. Keberadaan

Jembatan Suramadu tidak hanya berhasil mencapai tujuan utama

pembangunannya yakni mendorong dan mempercepat pengembangan

infrastruktur dan pembangunan ekonomi terutama untuk wilayah Madura,

tetapi juga berhasil menjadi referensi ataupun direplikasi bagi penerapan

teknologi dalam pembangunan infrastruktur sejenis di wilayah lain di

Indonesia. Sebagai contoh pembangunan jalan tol Nusa Dua – Ngurah Rai –

Benoa di Provinsi Bali juga menambahkan jalur khusus untuk kendaraan

bermotor roda dua seperti yang ada pada Jembatan Suramadu.

Proyek CLA-4 Rehabilitation and Modernization of Paiton Steam Power Plant

1&2 , yang menerapkan metode life time assesment pada peralatan utama

pembangkit listrik tenaga uap, merupakan contoh yang lain. Proyek ini

dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja PLTU Paiton (2x400 MW) yang

mulai mengalami penurunan efisiensi karena usia. Metode life time

assesment yang diterapkan pada proyek ini mampu meningkatkan efisiensi,

mempertahankan daya mampu pembangkit dengan usia hampir 20 tahun,

serta memperpanjang life time peralatan. Dalam pelaksanaannya, meskipun

kontraktor proyek ini berasal dari Jepang, beberapa pekerjaan seperti design

review and approval drawing, supervisi konstruksi serta jasa sertifikasi dan

comissioning dilaksanakan oleh PT PLN. Pembagian kerja semacam ini

memerlukan komunikasi yang intensif antara PT PLN dan pihak konraktor

dari Jepang sehingga alih pengetahuan dan teknologi dapat berjalan dengan

baik. Penerapan metode life time assessment pada peralatan utama PLTU

serta implementasi scope of work proyek terbukti cukup efektif meningkatkan



efisiensi pembangkit Paiton 1 dan 2. Metode rehabilitasi dan modernisasi

yang digunakan pada proyek Paiton 1 dan 2 dapat menjadi referensi ataupun

direplikasi pada proyek rehabilitasi PLTU lainnya di Indonesia.

Sistem pembagian kerja antara pihak Indonesia dengan pihak kontraktor

asing yang diterapkan pada proyek CLA-4 Paiton Steam Power Plant juga

dilaksanakan pada Parit Baru Coald Fired Steam Power Plant Project dan

Tayan Bridge Construction. Pada proyek pembangkit listrik Parit Baru di

Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, pekerjaan review design dan

supervisi dilaksanakan oleh PT PLN Enjinering sedangkan pekerjaan

konstruksi dilaksanakan oleh perusahaan asing. Pada proyek pembangunan

Jembatan Tayan di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat, pekerjaan review

design dan supervisi dilaksanakan oleh perusahaan nasional yang

melibatkan akademisi dari Universitas Tanjungpura, sementara pekerjaan

konstruksi dilaksanakan oleh kontraktor dari RRT bekerjasama dengan

kontraktor nasional. Adanya pembagian kerja antara perusahaan nasional

dengan kontraktor asing mempermudah terjadinya alih pengetahuan dan

teknologi.

Alih pengetahuan dan teknologi juga terjadi dengan baik pada Proyek

Denpasar Sewerage Development Project II yang menggunakan teknik pipe

jacking dalam konstruksi dan pemasangan pipa pengelolaan air limbah di

kawasan padat.

Lessons learnt atau alih pengetahuan pada proyek-proyek PHLN bukan hanya

melibatkan teknologi tingkat tinggi atau hard knowledge melainkan juga terkait

manajemen atau pengelolaan, sesuatu yang amat penting dan sangat

menentukan tercapai tidaknya tujuan suatu kegiatan.

Proyek Lower Solo River Improvement Project Phase II dan proyek Komering

Irrigation Project Stage II Phase 2 merupakan proyek yang menerapkan

tekonogi yang sebenarnya sudah dikuasai tenaga-tenaga ahli nasional dan

menggunakan material yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri. Akan

tetapi melalui kedua proyek tersebut, pihak pelaksana proyek dapat belajar

dari cara kerja dan manajerial tenaga konsultan asing yang mengerjakan

sebagian besar paket pekerjaan jasa konsultansi baik engineering design

maupun manajemen. Penggunaan jasa konsultan asing dari Jepang pada



proyek ini memberikan manfaat pembelajaran dari segi kemampuan

manajemen proyek dan keterampilan koordinasi di lapangan sehingga

pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih efisien dan efektif. Pembelajaran

ini sangat penting dan relevan apalagi bila dikaitkan dengan salah satu

prioritas/program utama Pemerintahan Presiden Joko Widodo yaitu

swasembada yang di dalamnya melekat pembangunan irigasi.

Demikian pula halnya dengan proyek Indonesia Cooperative Business

Development Alliance. Metode yang diterapkan dalam proyek ini dan

pembelajaran yang diperoleh dari kerjasama dengan National Cooperative

Business Association dapat digunakan untuk mendukung program

swasembada pangan dan peningkatan peran koperasi Indonesia. Dengan

meningkatkan teknik paska produksi dan menjamin akses pasar dengan

memanfaatkan jaringan yang dimiliki NCBA, melalui proyek ini para petani

mampu meningkatkan produksi vanili dan singkong serta meningkatkan

pendapatan petani

2. Kurangnya Optimasi Peluang Alih Pengetahuan

Proyek-proyek PHLN pada dasarnya dirancang untuk memberikan nilai

tambah pada perekonomian nasional dan sekaligus sebagai sarana untuk

belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Akan tetapi,

dalam pelaksanaanya niatan tersebut tidak sepenuhnya dapat terwujud. Dari

kegiatan pemantauan yang dilaksanakan selama tahun 2014, dapat dicatat

beberapa hal yang menyebabkan kurang optimalnya atau tidak tercapainya

proses alih pengetahuan dan teknologi ataupun yang menyebabkan kurang

optimalnya pemanfaatan teknolgi yang didapat.

Indonesia-Korea Information and Communication Technology (ICT) Training

Center atau Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan

Komunikasi (BPPTIK) yang merupakan proyek hibah dari KOICA dibangun

dengan tujuan menjadi center of excellence yang menghasilkan tenaga kerja

terlatih di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). BPPTIK yang

berlokasi di kawasan industri Cikarang Bekasi, memiliki kemampuan untuk

memberikan pelatihan kepada sekitar 4000 peserta dalam setahun. Balai ini

diharapkan dapat berperan penting dalam memfasilitasi pertemuan antara

pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja di bidang TIK. Konsep yang



dikembangkan dalam proyek ini merupakan embrio dari suatu technopark.

Namun, sejak diresmikan pada tahun 2011 sampai dengan saat pemantauan

dilaksanakan, BPPTIK belum bisa berfungsi sebagaimana yang direncanakan.

Pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika masih menunggu

diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP) yang memungkinkan pihak Balai memungut biaya dan

menggunakan pemasukan tersebut untuk operasional dan pengembangan.

Hal ini menunjukan bahwa pada saat perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak

menyiapkan kelembagaan dan peraturan perundangan pendukung

pelaksanaan fungsi dan tujuan BPPTIK.

Pada Proyek Construction of Surabaya-Madura Bridge, alih teknologi

pembangunan jembatan tidak bisa terjadi secara maksimal karena pengaturan

kontrak yang membuat pihak kontraktor asing secara ekslusif mengerjakan

pembangunan approach bridge dan main bridge tanpa melibatkan kontraktor

lokal. Selain itu transfer dokumen terkait pemeliharaan teknis paska

konstruksi juga tidak diatur dengan jelas dalam kontrak sehingga pada saat

jembatan selesai dibangun, kontraktor asing tidak menyampaikan dokumen

spesifikasi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeliharaan jembatan

(komponen approach bridge dan main bridge) kepada Kementerian Pekerjaan

Umum. Pelajaran yang bisa diambil dari kasus ini adalah proses alih teknologi

harus dirancang dengan jelas baik pada saat perencanaan maupun pada saat

pengaturan kontrak pekerjaan (pekerjaan engineering design, konstruksi dan

supervisi maupun pada pekerjaan pemeliharaan). Dalam kerangka peraturan

perundangan dan prosedur yang berlaku, executing /implementing agency

perlu mengusahakan pembuatan kontrak yang memungkinkan adanya

interaksi riil dan teknis antara konsultan/kontraktor negara pemberi pinjaman

dengan konsultan/kontraktor Indonesia pada setiap tahapan proyek.

Pada proyek Improvement of the Mohammad Hosein Hospital Palembang

pemanfaatan teknologi peralatan medis yang diadakan dalam rangka proyek

ini menjadi kurang optimal karena berlarut-larutnya proses penyiapan dan

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Akibatnya, ketika peralatan

difungsikan, usia teknologi peralatan tersebut sudah mendekati end of life

milestone and date. Selain itu manajemen operasional pelayanan dan

kebersihan serta hygienity nampaknya belum mendapatkan perhatian lebih.



Kedua hal tersebut menyebabkan tidak maksimalnya fungsionalisasi sistem

dan peralatan yang diadakan dan berpotensi mengurangi kepercayaan publik

kepada rumah sakit meskipun rumah sakit telah dilengkapi dengan peralatan

dan sistem yang lebih canggih dan mutakhir.

Berkaitan dengan transfer pengetahuan dan teknologi dari sebuah proyek,

terdapat hal yang cukup penting untuk diperhatikan yaitu keberadaan laporan

proyek yang secara lengkap mendokumentasikan setiap tahap atau proses

implementasi proyek. Dengan demikian pembuatan laporan yang hanya

menekankan pada dokumen Project Completion Report (PCR) tidaklah

cukup. Laporan proyek yang mendokumentasikan proses implementasi

proyek diperlukan untuk membentuk knowledge management/ institutional

memory yang kuat yang dijadikan referensi bagi pelaksanaan proyek-proyek

sejenis di masa yang akan datang.

3. Ketepatan Waktu Pelaksanaan: Masalah Lahan dan Proses

Pengadaan

Kinerja proyek-proyek PHLN kerap disorot terutama karena rendahnya

penyerapan dan terlambat dari jadwal yang direncanakan. Dari pelaksanaan

pemantauan atas ke-18 proyek tersebut ternyata dapat diketahui bahwa

pelaksanaan proyek Keramasan Power Plant Extension Project dapat

diselesaikan sebelum berakhirnya batas waktu loan agreement. Hal ini

memang merupakan sesuatu yang sangat langka terjadi pada proyek-proyek

konstruksi khususnya proyek-proyek kelistrikan. Kunci keberhasilan ini adalah

ketersediaan dan kesiapan lahan sebelum efektifnya loan agreement.

Hal berbeda terjadi pada proyek Strengthening West Kalimantan Power Grid

yang mengahadapi kendala belum terbitnya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta masalah

pembebasan lahan milik masyarakat karena belum adanya kesepakatan

harga lahan. Kendala sulitnya pembebasan lahan milik masyarakat yang

kemudian mempengaruhi kelancaran pelaksanaan proyek juga terjadi pada

East Indonesia National Roads Improvement Project (EINRIP), Komering

Irrigation Project Stage II Phase 2 dan Lower Solo River Improvement Project

Phase II.



Sementara itu, pada proyek Improvement of the Mohammad Hoesin Hospital

Palembang, lahan untuk proyek tersebut masih dalam kawasan rumah sakit

sehingga pihak pelaksana proyek tidak perlu menyediakan atau menyiapkan

lagi lahan untuk pembangunan. Meskipun demikian, pelaksanaan proyek ini

melampaui batas waktu loan agreement. Proyek yang direncanakan selesai

tahun 2006 tersebut harus diperpanjang tiga kali sampai dengan awal tahun

2015. Lamanya proses pengadaan, akibat lemahnya koordinasi perencanaan

dan pengambilan kebijakan internal Kementerian Kesehatan (Kantor Pusat

dan Rumah Sakit), merupakan faktor penyebab berlarut-larutnya pelaksanaan

dan penyelesaian proyek.

Kasus proyek-proyek tersebut menunjukkan bahwa penyediaan lahan serta

proses pengadaan yang didukung oleh koordinasi kelembagaan dan

perencanaan yang baik merupakan kunci penyelesaian proyek secara tepat

waktu. Sudah barang tentu, hal ini bukan saja untuk proyek-proyek yang

dibiayai PHLN namun berlaku juga untuk proyek-proyek yang dibiayai dana

Rupiah murni APBN/APBD.

4. Kelembagaan dan Keberlanjutan

Pada bagian Kata Pengantar buku ini disebutkan bahwa temuan-temuan

selama indepth monitoring merupakan hal yang penting karena temuan-

temuan tersebut menjadi rujukan untuk menjamin keberlanjutan atau

sustainabilility proyek sehingga output proyek tersebut dapat dimanfaatkan

secara maksimal.

Masalah keberlanjutan proyek menjadi sorotan pelaksanaan indepth

monitoring. Dari pelaksanaan pemantauan lapangan ke-18 proyek tersebut,

dapat disimpulkan bahwa kelembagaan merupakan faktor kunci untuk

menjamin keberlanjutan proyek dan pemanfaatan output proyek secara

maksimal. Kelembagaan dalam konteks ini mencakup organisasi, manajemen

sumber daya manusia, pengelolaan pendanaan, dan peraturan perundangan

pendukungnya.

Isu kelembagaan yang berkaitan dengan retribusi terjadi pada Denpasar

Sewerage Development Project (DSDP) II. Pengelolaan DSDP di Bali

diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Bali melalui Unit Pelayanan Teknis

(UPT) Provinsi yang saat ini sedang dalam proses menjadi BLU Daerah.



Kebijakan kelembagaan dalam pengelolaan limbah ini berbeda dengan yang

dilaksanakan di Kota Bandung, Jawa Barat dan di kota-kota lainnya dimana

pengelolaan limbah diserahkan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Pemisahaan lembaga yang mengelola pasokan air minum dengan lembaga

yang mengelola limbah berpengaruh kepada enforcement pembayaran

retribusi. Pada lembaga yang mengelola air minum dan limbah sekaligus,

pembayaran retribusi air disatukan dengan limbah, sehingga keterlambatan

pembayaran retribusi limbah dapat menyebabkan dihentikannya pasokan air

oleh PDAM. Terpisahnya lembaga pengelola limbah dengan air minum pada

Proyek DSDP menyebabkan UPT Provinsi menghadapi permasalahan

banyaknya pelanggan yang menunggak retribusi pengolahan limbah dan tidak

memiliki kekuatan yang dapat menekan penunggak agar membayar retribusi

pengelolaan limbah tepat waktu. Pada kasus DSDP II penerapan pola

penggabungan pengelolaan retribusi air bersih dengan limbah menjadi lebih

kompleks karena melibatkan 3 pemerintahan (Pemerintah Provinsi Bali,

Pemerintah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar) dimana masing-masing

Pemerintah Kabupaten/Kota telah memiliki unit pelayanan air minum sendiri.

Pada proyek Indonesia-Korea ICT Training Center, sebagaimana telah

disinggung di atas, tujuan proyek dan pendirian BPPTIK tersebut belum

tercapai karena belum terbitnya Peraturan Presiden yang mengatur

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai dasar bagi pihak Balai

memungut biaya dan menggunakannya untuk operasional dan

pengembangan. Akibatnya BPPTIK juga menghadapi kendala terkait

pemeliharaan, pemutakhiran peralatan, pengembangan kurikulum serta

penyediaan tenaga pengajar profesional.

Kelembagaan yang belum efektif juga menjadi salah satu tantangan

pengembangan kawasan di sekitar Jembatan Suramadu. Badan

Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS) dibentuk setelah

jembatan selesai dibangun. Tugas BPWS adalah mengkoordinasikan

pengembangan kawasan di sekitar Jembatan Suramadu melalui kerjasama

dengan pemerintah daerah setempat. Pada pelaksanaannya Pemerintah

Kota Surabaya dan Kabupaten Bangkalan melihat adanya tumpang tindih

tugas dan kewenangan BPWS yang berpotensi mengambil alih kewenangan

otonomi di daerahnya masing-masing. Akibatnya komunikasi BPWS dengan

Pemkot Surabaya dan Pemkab Bangkalan menjadi tidak efektif.

Permasalahan hubungan kelembagaan antara BPWS dengan Pemkot



Surabaya dan Pemkab Bangkalan terjadi karena kedua pemerintah daerah

tersebut tidak dilibatkan sejak awal perencanaan proyek. Pada kasus

Jembatan Suramadu, komunikasi dan koordinasi yang terjadi hanya sampai

pada tingkat provinsi. Padahal keterlibatan pemerintah daerah (termasuk

kota/kabupaten) yang menjadi lokasi proyek pada proses perencanaan

diperlukan untuk meningkatkan ownership atas Jembatan Suramadu.

Hal yang hampir sama juga terjadi pada proyek Rehabilitation of Drainage

System of Banda Aceh and Lhokseumawe City dan Aceh Reconstruction

Project : Sub-sektor drainase. Kedua proyek ini pada awalnya merupakan

bagian dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami 26

Desember 2014 yang diusulkan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

(BRR). Meskipun demikian, sejak awal proyek ini didesain dengan melibatkan

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum sebagai

institusi penanggungjawab drainase dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Kementerian Pekerjaan Umum sebagai institusi penanggungjawab sungai.

Hal ini merupakan langkah untuk menjamin keberlanjutan proyek, mengingat

BRR merupakan lembaga ad-hoc yang beroperasi hanya sampai tahun 2009.

Proyek ini juga melibatkan Pemerintah Daerah yang akan bertanggung jawab

atas operasional dan perawatan. Pada proses persiapan proyek ini telah

terdapat kesepakatan tentang pembagian tugas dan tanggung jawab antara

BRR, Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi Aceh. Dengan

adanya perjanjian antar pihak ini, setelah BRR berakhir pada tahun 2009,

proses pemindahan executing agency ini berlangsung dengan lancar. Namun,

kesepakatan ini belum disertai pengaturan yang rinci tentang kewajiban dan

konsekuensi setiap pihak termasuk masalah alokasi pendanaan dan regulasi.

Rendahnya kualitas operasi dan pemeliharaan proyek ini menunjukkan belum

dikelolanya aspek kelembagaan paska proyek secara rinci dan menyeluruh.

Proyek Regional Economic Development (RED) yang merupakan proyek

pengembangan ekonomi regional di kawasan Kota Singkawang, Kabupaten

Bengkayang dan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat (Singbebas)

juga menghadapi permasalahan keberlanjutan kegiatan. Permasalahan timbul

karena belum adanya kelembagaan yang menjadi wadah untuk

mengkoordinasi program-program pembangunan di kawasan tersebut, dan

belum adanya regulasi pendukung kegiatan serta pembiayaan program ketika

pendanaan dari hibah luar negeri telah selesai.



Sementara itu, pada proyek Improvement of the Mohammad Hoesin Hospital

Palembang keberadaan dan kedudukan RS Moh. Hoesin sebagai Badan

Layanan Umum (BLU), yang memiliki wewenang untuk membelanjakan

sebagian pendapatan yang diperolehnya, justru tidak dimanfaatkan untuk

kelancaran dan keefektifan proyek. Pembiayaan perawatan dan pengadaan

suku cadang peralatan seharusnya langsung dapat diserahkan kepada BLUD

RS Moh. Hoesin. Pembiayaan perawatan dan pengadaan suku cadang masih

dikelola pelaksana proyek pinjaman KfW. Akibatnya hal terebut

memperlambat proses pengadaan suku cadang dan perawatan serta

fungsionalisasi peralatan yang dibiayai pinjaman.

5. Pengembangan Kerjasama Internasional

Salah satu pilar pelaksanaan kerjasama pembangunan adalah

pengembangan kerjasama internasional. Kerjasama ini diarahkan untuk

mendukung peran internasional Indonesia dan untuk merespon serta

melaksanakan komitmen atau agenda pembangunan global misalnya

perubahan iklim dan MDGs.

Proyek Forest Climate Change Program (FORCLIME) merupakan salah satu

contok proyek kerjasama pembangunan bilateral (Indonesia – Jerman) yang

mendukung pilar pengembangan kerjasama internasional. Kegiatan dari

proyek ini ditujukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor

kehutanan sekaligus meningkatkan mata pencaharian masyarakat desa.

Melalui kegiatan ini Indonesia turut berkontribusi pada kerjasama internasional

untuk mengurangi pemanasan global dengan cara memperbaiki manajemen

pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Administrator

Typewritten text

BAB 2 LAPORAN KUNJUNGAN LAPANGAN

Bab II Laporan Kunjungan Pemantauan Lapangan


BAB II

LAPORAN KUNJUNGAN PEMANTAUAN LAPANGAN

Selama tahun 2014, Direktorat Pendanaan Luar Negeri telah melakukan

pemantauan dan evaluasi terhadap 18 proyek yang dibiayai Pinjaman dan

Hibah Luar Negeri Bilateral. Bagian ini berisi laporan dari kunjungan lapangan

yang terdiri atas informasi kinerja proyek, langkah tindak lanjut, lesson learnt

dan foto kunjungan lapangan.

Laporan kunjungan lapangan kegiatan pinjaman disajikan dengan urutan:

I. Proyek-proyek yang sedang berjalan

1. East Indonesia National Roads Improvement Project (EINRIP) Paket

ESS-05 dan ESS-06

2. Tayan Bridge Construction

3. Aceh Reconstruction Project: Sub-sektor Jalan Raya

4. Komering Irrigation Project Stage II Phase 2

5. Lower Solo River Improvement Project (LSRIP) Phase II

6. Denpasar Sewerage Development Project (DSDP) I

7. The Improvement of the Mohammad Hoesin Hospital Palembang

8. Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant Project (2x50 MW)

9. Keramasan Power Plant Extension Project

10. Strengthening West Kalimantan Power Grid

II. Proyek-proyek yang selesai pelaksanaannya

11. CLA-4 Rehabilitation and Modernization of Paiton Steam Power Plant 1 &

2 (2x400 MW)

12. The Construction of Saurabaya-Madura Bridge (Jembatan Suramadu)

13. Rehabilitation of Drainage System of Banda Aceh and Lhokseumawe City

dan Aceh Reconstruction Project: Sub-sektor drainase

Selain itu, bagian ini juga akan menyajikan laporan kunjungan kegiatan hibah

dengan urutan:

I. Proyek-proyek yang sedang berjalan

1. Proyek Indonesia Cooperative Business Development Alliance

2. Regional Economic Development

3. Forest Climate Change Program

Bab II Laporan Kunjungan Pemantauan Lapangan


II. Proyek-proyek yang selesai pelaksanaannya

4. Indonesia-Korea ICT Training Center

5. Aceh-Calang Road

Pemilihan lokasi dan proyek tersebut didasarkan atas pertimbangan

persebaran wilayah Indonesia timur, tengah dan barat, persebaran jenis dan

tema proyek serta keragaman sumber pembiayaan.

EINRIP Paket ESS-05 dan ESS-06


Laporan Kunjungan Lapangan “EINRIP PAKET ESS-05 dan ESS-06”

Sinjai, Sulawesi Selatan, 9-10 September 2014

1. Informasi Proyek

a. Data Umum Proyek

b. Kinerja Proyek

2. Langkah Tindak Lanjut Percepatan Output

3. Lessons Learnt

4. Isu-Isu terkait Keberlanjutan Proyek

5. Foto

1. Informasi Umum Proyek

a. Data Umum Proyek EINRIP

Executing Agency Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Sumber Pembiayaan Pinjaman AUSAID (DFAT)

Nilai Pinjaman

Proyek

AUD 300 JUTA (untuk 20 Paket Proyek EINRIP)

Tujuan Meningkatkan dan merehabilitasi jalan dan jembatan di

Kawasan Timur Indonesia (KTI)

Lingkup Proyek 1. Civil Wors under Part 1 of the Project

2. Goods

3. Incremental Operating Cost under Part 2 of the

project

4. Consultant Services

Cakupan Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat,

Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi

Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa

Tenggara Timur

Masa laku loan Loan Agreement efektif tanggal 04 Maret 2014 s/d 31

Desember Desember 2014

Status pekerjaan On going



b. Kinerja Proyek

Proyek EINRIP sampai dengan akhir Juni 2014 dari keseluruhan 20

paket , 13 paket sudah selesai pelaksanaannya (EBL-01, EBL-02,

ENB-01AB, ENB-02, EKB-01, EKS-01, EKS-02, ESS-02, ESS-03,

ESR-01, ESR-02, ESH-01, ESU-01), 7 paket on-going dengan rincian:

- 4 paket selesai sebelum LCD 31 desember 2014 (ENB-01C, ENB-

03, ESS-01, dan ESS-04)

- 3 paket akan selesai pada tahun 2015 (ENT-01, ESS-05, dan

ESS-06)

Tabel 2 Rincian Kondisi 20 Paket Pekerjaan Konstruksi per Akhir Juni 2014

No Paket Nama paket Total

Output Kontrak

Tandatangan Kontrak

Completion Date

Progres Fisik (%)

Provinsi Bali

1 EBL-01 Topati-Kusamba 10.79 km 5 Des 2008 14 Sept 2012 Selesai

2 EBL-02 Tohpati-

Kusamba 8.21 km 10 Des 2009 29 Mei 2012 Selesai

Provinsi Kalimantan Barat

3 EKB-01 Pontianak-

Tayan 31.50 km 20 Apr 2009 14 Des 2013 Selesai

Provinsi Kalimantan Selatan

4 EKS-01 Martapura-

Ds.Tungkap 18.89 km 5 Nov 2010 2 Jan 2014 Selesai

5 EKS-02 Banjarmasin-

Bts.Kalteng 12.90 km 6 Okt 2010 15 Des 2013 Selesai

Provinsi Nusa Tenggara Barat

6 ENB-

01AB

Sumbawa Besar

Bypass 11.20 km 16 Mar 2009 8 Agus 2011 Selesai

7 ENB-

01C Pal IV-KM 70 31.79 km 9 Des 2009 9 Jul 2014 99.73

8 ENB-02 KM70-Cabdin.

Dompu 14.09 km 14 Des 2009 30 Jul 2014 Selesai

9 ENB-03 Cabdin. Dompu-

Banggo 23.62 km 10 Des 2009 16 Jun 2014 98.19

Provinsi Nusa Tenggara Timur

10 ENT-01 Ende-Aegela 15.60 km 17 Des 2010 13 Jul 2014 58.21

Provinsi Sulawesi Tengah

11 ESH-01 Lakea-Buol 16.23 km 25 Mei 2010 31 Jul 2013 Selesai



No Paket Nama paket Total

Output Kontrak

Tandatangan Kontrak

Completion Date

Progres Fisik (%)

Provinsi Sulawesi Tenggara

12 ESR-01 Tinanggea-

Kasipute 33.77 km 2 Apr 2009 3 Apr 2012 Selesai

13 ESR-02 Bambaea-Sp.

Kasipute 23.93 km 2 Des 2009 4 Okt 2013 Selesai

Provinsi Sulawesi Selatan

14 ESS-01

Sengkang-Impa

Impa-

Tarumpakkae

24.18 km 10 Des 2009 15 Okt 2014 99.94

15 ESS-02 Bantaeng-

Bulukumba 26.88 km 19 Mei 2009 12 Mar 2012 Selesai

16 ESS-03 Jeneponto-

Bantaeng 25.84 km 19 Mar 2010 15 Apr 2014 Selesai

17 ESS-04 Bulukumba-

Tondong 1 20.74 km 30 Mei 2011 30 Jun 2014 97.21

18 ESS-05 Bulukumba -

Tondong 2 19.96 km 2 Mei 2012 14 Sept 2014 58.77

19 ESS-06 Bulukumba -

Tondong - Sinjai 24.52 km 7 Mei 2012 25 Aug 2014 62.80

Provinsi Sulawesi Utara

20 ESU-01 Malibagu-

Taludaa 490 m 2 Des 2009 16 Feb 2014 Selesai

Sumber: Diolah dari laporan TW II Thn. 2014 Proyek EINRIP

Kementerian PU telah mengajukan usulan perpanjangan Loan Closing

Date sampai dengan 30 September 2015, dan telah direspon oleh

Bappenas agar dapat diproses lebih lanjut oleh Kementerian

Keuangan.

Khusus untuk Paket ESS-05 dan ESS-06 keterlambatan pelaksanaan

disebabkan oleh:

- Adanya tuntutan untuk melakukan penilaian kembali dari WTP.

Penyelesaian membutuhkan waktu panjang karena melibatkan

koordinasi dengan Pemda serta proses verivikasi dan administrasi

pembayaran kompensasi. Akibat dari penolakan WTP, lahan

proyek yang dapat diserahkan hanya sebagian kepada kontraktor.

Kontraktor melakukan re-design dengan menyesuaikan road



alignment terhadap lahan yang tersedia. Masalah dapat

diselesaikan pada Desember 2013.

- Proses sertifikasi lahan yang terkena proyek belum dilaksanakan.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan Sinjai tidak

menganggarkan dananya.

- Pelaksanaan relokasi utilitas umum di badan jalan yang dilakukan

oleh PLN dan Telkom berjalan lambat.

- Terlambatnya pelaksanaan konstruksi mengakibatkan kondisi

perkerasan mengalami kerusakan struktur. Hal ini menyebabkan

berubahnya penangan dari pelapisan ulang dengan campuran

aspal menjadi harus dilakukan full depth reconstruction.

Perubahan jenis metode mengakibatkan waktu penangana yang

lebih lama.

- Kondisi cuaca di musim hujan yang menyebabkan tanah menjadi

becek dan tergenang air sehingga menghambat proses

pengerjaan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dilakukan estimasi dan antisipasi

penyelesaian pekerjaan untuk paket ESS-05 dan ESS-06 sebagai

berikut:

- Paket ESS-05: Estimasi perpanjangan waktu pelaksanaan tanggal

30 April 2015 dengan antisipasi perpanjangan sampai 30 Juni

2015.

- Paket ESS-06: Estimasi perpanjangan waktu pelaksanaan tanggal

31 Maret 2015 dengan antisipasi perpanjangan sampai 30 Juni

2015.

2. Langkah Tindak Lanjut Percepatan Pencapaian Output

Pada pertemuan pemantauan tanggal 10 September 2014 di lokasi

proyek ESS-06, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Secara umum, saat ini tidak terdapat kendala yang signifikan untuk

proyek ESS-05 dan ESS-06. Kendala pembebasan lahan termasuk

road alignment design juga telah diselesaikan.

Terkait sertifikasi sisa lahan yang terkena proyek, diperlukan

koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan BPN setempat.



Kondisi cuaca saat ini dimusim kemarau akan dimanfaatkan untuk

menyelesaikan proyek sesuai target.

Bappenas telah memberikan rekomendasi perpanjangan Loan Closing

Date sehingga penyelesaian paket ESS-05 dan ESS-06 sudah dapat

dilaksanakan.

3. Lessons Learnt

1. Pemanfaatan Loan secara Maksimal. Pada proyek EINRIP, loan

yang berasal dari Pemerintah Australia (AUSAID) merupakan pinjaman

yang sangat lunak sehingga pemanfaatannya perlu dimaksimalkan.

Hal ini sejalan dengan pertimbangan ruas-ruas jalan proyek yang

ditingkatkan melalui EINRIP merupakan bagian dari target Prioritas

Nasional sepanjang 19.370 km yang harus diselesaikan tahun 2014

yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014.

2. Dukungan Pemerintah Daerah. Pembebasan lahan dan penolakan

dari warga yang terkena proyek merupakan masalah yang masih

ditemukan di proyek EINRIP. Dalam kasus Paket ESS-05 dan ESS-06,

masalah pembebasan lahan sudah mendapatkan dukungan dan

komitment dari Pemerintah Daerah, sehingga penyelesaian tidak

terlalu berlarut-larut.

4. Isu terkait Keberlanjutan Pasca Proyek

Isu yang perlu menjadi perhatian dan dicarikan pemecahan yang tepat

sekaligus dapat menjadi lessons learnt, yaitu:

Koordinasi dengan pihak terkait. Perlu dilakukan koordinasi yang lebih

baik dengan pihak PLN, Telkom, PDAM diawal perencanaan kegiatan

terkait relokasi utilitas umum (tiang listrik, kabel optik dan saluran air) di

badan jalan agar tidak menghambat pelaksanaan pengerjaan proyek.

Alasan yang sering disampaikan adalah keterbatasan anggaran untuk

melakukan relokasi utilitas umum tersebut. Diharapkan dengan koordinasi

yang lebih baik, pihak PLN, Telkom maupun PDAM dapat mengantisipasi

anggaran mereka untuk relokasi uitilitas umum.



5. Foto Kunjungan Lapangan

Gambar 1

Suasana Rapat Koordinasi Gambar 2

Fasilitas Penghancur Batu

Gambar 3 Kondisi Jalan di ESS-05

Gambar 4 Kondisi jalan di ESS-05 yang belum dilengkapi

marka jalan

Gambar 5

Proses Pengerjaan di ESS-06 Gambar 6

Kondisi Jalan di yang sudah selesai di ESS-03

-----oo0oo-----

Tayan Bridge Construction


Laporan Kunjungan Lapangan “Tayan Bridge Construction”

Tayan, 18 Juni 2014

1. Informasi Proyek

a. Data Umum Proyek

b. Kinerja Proyek


3. Lessons Learnt


a. Pengelolaan Jembatan

b. Pengembangan Pulau Tayan

5. Foto


a. Data Umum Proyek


Sumber Pembiayaan Pinjaman Pemerintah RRT melalui skema preferential

export buyer credit

Nilai Pinjaman Proyek USD 67.275.493

Tujuan Meningkatkan akses dan konektivitas dari Pontianak

menuju Palangkaraya untuk mengakselerasi

pembangunan regional di kawasan koridor utara

Kalimantan Barat

Ruang lingkup pekerjaan Konstruksi dan Supervisi

Lokasi Sungai Kapuas, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten

Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat

Masa laku loan Loan Agreement efektif tanggal 08/08/ 2012 s.d

08/08/2017


Pembagian Pekerjaan Konstruksi Jembatan dibiayai oleh dana pinjaman

Access Road menuju jembatan dibiayai rupiah murni

(APBN)



b. Kinerja Proyek

Proyek Tayan Bridge Construction merupakan proyek untuk

mengoptimalkan fungsi Lintas Selatan Kalimantan sebagai jalur ekonomi

utama Pulau Kalimantan dan bagian dari Masterplan Percepatan dan

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) serta dibiayai

pinjaman Pemerintah RRT melalui skema Preferential Buyer’s Export

Credit The Export Import Bank of China dengan nilai pinjaman USD

67.275.493. Loan efektif tanggal 8 Agustus 2012 s/d 8 Agustus 2017.

Dana pinjaman digunakan untuk membiayai konstruksi jembatan (main

bridge dan approach bridge). Sedangkan dana rupiah murni digunakan

untuk membiayai pembangunan access road dan pekerjaan supervisi.

Jembatan Tayan berjarak 112 km dari Kota Pontianak dan akan

menghubungkan Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah melalui

ruas jalan poros/Lintas Selatan Kalimantan. Jembatan yang

menghubungkan Tayan dengan Piasak, Kabupaten Sanggau ini

nantinya akan menjadi jembatan terpanjang di Kalimantan dan

diharapkan menjadi ikon Propinsi Kalimantan Barat. Jembatan ini

melintasi Sungai Kapuas melalui Pulau Tayan yang mempunyai luas

58,3 Ha dan dihuni sekitar 2.181 penduduk.

Pembangunan Jembatan Tayan akan menjadikan jalur lintas selatan

Kalimantan berfungsi secara optimal dalam melayani kinerja transportasi

darat. Saat ini, lalu lintas kendaraan dilayani kapal ferry yang

dioperasikan oleh PT ASDP. Proyek ini juga termasuk membuka jalan di

pulau Tayan.

Pemancangan tiang pertama pembangunan Jembatan Tayan dilakukan

secara simbolis oleh Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto.

Jembatan Tayan terdiri atas dua sisi karena di tengah Sungai Kapuas

terdapat satu pulau, yaitu Pulau Tayan. Jembatan akan

menghubungkan pulau dengan daratan di kedua sisi sungai. Spesifikasi

jembatan yang akan dibangun adalah sebagai berikut:

- Panjang Total Jembatan : 1.420 m (2 jembatan)

- Panjang Jembatan Utama : 350 m

- Panjang Approach Bridge : 1.070 m

- Access Road : 3.7 km (3 seksi)



Gambar 1 Peta Pembangunan Tayan Bridge Construction Sumber: Paparan Satker Pelaksanaan Jembatan Tayan pada rapat pemantauan tanggal 18 Juni 2014

Pelaksanaan proyek Tayan Bridge Construction telah menyerap dana

secara kumulatif sebesar 65,01% dari total pinjaman per Juni 2014.

Progress varian proyek negatif 13,62 menunjukkan penyerapan dana

proyek Tayan Bridge Construction lebih lambat dari target waktu yang

dijadwalkan.

Tabel 3 Progress Proyek Tayan Bridge Construction per 31 Mei 2014

Progres Agustus 2012 – Mei 2014

Rencana Realisasi

Fisik 73,32 70,33

Keuangan 73,32 65,01

Sumber: Paparan Satker Pelaksanaan Jembatan Tayan pada rapat pemantauan tanggal 18 Juni 2014

Pada saat kunjungan lapangan terlihat sebagian besar struktur bawah

jembatan (sub-structure) berupa bored pile telah terbangun. Seluruh

material yang didatangkan dari luar negeri, termasuk dari Tiongkok,

telah tiba di lokasi proyek dan siap untuk dipasang ketika struktur bawah

jembatan selesai dibangun. Ditargetkan seluruh material, termasuk



struktur pelengkung baja (arch continous steel truss) telah terpasang

pada tahun 2014, untuk selanjutnya dilakukan pengaspalan pada tahun

2015.

Secara umum pelaksanaan proyek berjalan baik. Tidak terdapat

kendala/masalah signifikan dalam pelaksanaan proyek (seperti masalah

lahan, ketersediaan dana).

Terdapat kendala teknis di lapangan yang menyebabkan pekerjaan fisik

jembatan mengalami sedikit keterlambatan. Hal ini disebabkan struktur

tanah di dasar merupakan bebatuan sehingga diperlukan peralatan bor

khusus yang saat ini hanya terdapat 1 buah di Indonesia. Bor khusus

tersebut didatangkan dari proyek lain di Pulau Jawa.

Disamping itu, Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

sedang mengajukan amandemen kontrak perubahan nilai dan

perubahan desain untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan.

Jalan akses menuju jembatan telah dibangun melalui proyek Eastern

Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP), yang dibiayai

dengan pinjaman Pemerintah Australia. Kondisi jalan dalam keadaan

baik.


Pada pertemuan pemantauan tanggal 18 Juni 2014 di Lokasi

Pembangunan Jembatan Tayan, telah dilakukan dan disepakati langkah-

langkah pencapaian ouput dan hal terkait lainnya sebagai berikut:

Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum segera melakukan

proses amandemen kontrak yang ketiga. Sebelumnya, amandemen

pertama dilakukan bulan Januari 2013 yang meliputi perubahan tata

cara pembayaran. Amandemen kedua dilakukan pada bulan Oktober

2013 untuk merubah nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Perubahan ketiga diperlukan untuk merubah nilai kontrak dan

perubahan desain agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi

lapangan. Oleh karena itu, perubahan kontrak yang ketiga ini

membutuhkan argumentasi teknis dari konsultan dan harus sudah

disetujui oleh pihak yang berwenang.

Secara umum, perubahan yang dilakukan pada amandemen ketiga

antara lain: (i) perubahan design timbunan menjadi pile slab, (ii)



perubahan design bore pile, (iii) perubahan design fender pier, (iv)

perubahan panjang bore pile, (v) penambahan pipa sonic logging, (vi)

perubahan pelaksanaan pekerjaan bor pile, dan (vii) perkuatan struktur

main bridge.

Mempercepat proses untuk mendatangkan bor khusus yang akan

digunakan untuk memecah bebatuan di dasar sungai kecil Tayan

(pada pembangunan jembatan pertama).

3. Lessons Learnt dari Pelaksanaan Proyek

a. Penguatan Kapasitas Lokal

Pelaksanaan proyek Tayan Bridge Construction sudah mengambil

lessons learnt dari proyek sebelumnya, dimana konsultan supervisi

sudah menggunakan perusahaan lokal, yaitu PT. Adiya Widyajasa &

Ass. Tenaga ahli konsultan juga memiliki pengalaman dalam tim yang

mengkaji standar pembangunan jembatan baru pasca kejadian

robohnya Jembatan Kutai Kartanegara.

Beberapa proyek yang dibiayai pinjaman dengan skema preferential

export buyer’s credit (PBC) memiliki perbedaan dalam pola

pelaksanaannya dengan skema pinjaman lain, misalnya yang didanai

oleh ADB, Bank Dunia, atau JICA. Pinjaman dari ADB, Bank Dunia,

ataupun JICA menyediakan alokasi pembiayaan dalam satu paket

komitmen pinjaman yang lengkap untuk desain sebelum pelaksanaan

konstruksi termasuk jasa supervisi. Sedangkan skema PBC hanya

mengalokasikan pekerjaan konstruksi saja berdasarkan desain yang

disusun oleh pihak Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, pihak kontraktor ikut melakukan review desain

untuk menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pada proyek

Jembatan Suramadu, pekerjaan detailed engineering design dilakukan

oleh pihak kontraktor dari RRT dengan pola sistem kontrak EPC

(engineering procurement and construction). Dengan pola semacam ini,

proses transfer of knowledge menjadi tidak optimal karena kurangnya

keterlibatan pihak Indonesia dalam melaksanakan pekerjaan.

Pada proyek Jembatan Tayan, pelaksana proyek mengontrak

perusahaan nasional untuk melakukan review atas detail technical



drawing yang dilakukan pihak kontraktor. Pihak pelaksana proyek juga

melibatkan akademisi dari Universitas Tanjungpura dalam proses review

design dan supervisi. Review design yang dilakukan oleh konsultan

nasional yang melibatkan perguruan tinggi dalam proses manajemen

teknis akan meningkatkan knowledge sharing dan pemberdayaan

kapasitas SDM lokal.

b. Komponen Impor

Salah satu yang menjadi perhatian dalam proyek pinjaman luar negeri

adalah besaran komposisi barang lokal dan barang impor. Semakin

besar komponen barang lokal yang digunakan, maka semakin besar

manfaat pinjaman luar negeri bagi perekonomian nasional, demikian

pula sebaliknya.

Pinjaman dengan skema PBC pada dasarnya hanya dapat

dimanfaatkan untuk memfasilitasi pengadaan barang atau jasa dari

RRT. Tidak ada pengaturan khusus mengenai besaran local content

dalam skema PBC. Namun, dalam jumlah tertentu, pihak pelaksana

proyek dapat memanfaatkan penggunaan produksi dalam negeri.

Pada proyek Tayan Bridge Construction komposisi barang yang diimpor

dari Tiongkok adalah sebesar 30%. Komposisi ini menguntungkan bagi

Indonesia, mengingat dalam banyak kasus, lender selalu menekankan

penggunaan produk miliknya kepada negera penerima.

4. Isu-Isu terkait Keberlanjutan Pasca Proyek

Proyek dan masa berlaku pinjaman Tayan Bridge Construction akan

berakhir pada tahun 2017. Oleh sebab itu, Pemerintah perlu memastikan

bahwa setelah proyek dapat selesai tepat waktu (on schedule) dan

berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, terdapat beberapa isu yang

perlu menjadi perhatian dan dicarikan pemecahan yang tepat se kaligus

dapat menjadi lessons learnt.

a. Pengembangan Pulau Tayan

Desain awal jembatan sebenarnya melintas langsung dari Kota Tayan

menuju Piasak dan tidak melewati pulau kecil di Kecamatan Tayan. Pada

proses perencanaan, ditetapkan bahwa posisi jembatan dirubah agar



dapat melalui pulau kecil di Tayan dan terus melewati Sungai Kapuas. Hal

ini dilakukan untuk menumbuhkan ekonomi dan memberikan akses

kepada masyarakat di Pulau Tayan.

Pengembangan wilayah Pulau Tayan perlu menjadi perhatian Pemerintah

Daerah setempat pasca dibangunnya Jembatan Tayan. Pulau Tayan

memiliki potensi dan dapat dimanfaatkan misalnya sebagai pusat

pariwisata di wilayah Kalimantan Barat.

b. Pemeliharaan jembatan

Runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara harus menjadi perhatian bagi

seluruh kalangan mengenai pentingnya proses pemeliharaan.

Pembangunan jembatan Tayan yang menggunakan kontraktor asing

harus dapat dimanfaatkan dalam proses knowledge sharing termasuk

bagaimana cara memelihara dan merawatnya.

Belajar pada proyek sebelumnya, pekerjaan detailed engineering design

proyek Jembatan Suramadu sepenuhnya dilaksanakan pihak kontraktor

dari RRT dengan pola EPC (engineering procurement and construction),

sehingga proses transfer of knowledge menjadi kurang maksimal karena

tidak pihak Indonesia tidak dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan,

terutama untuk komponen main bridge. Disamping itu, dokumen-dokumen

yang dibutuhkan untuk mendesain pekerjaan pemeliharaan Jembatan

Suramadu juga tidak diberikan oleh pihak Kontraktor. Akibatnya, pihak

pelaksana perawatan dan pemeliharaan Jembatan menemui kesulitan

untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan.

Menyadari pentingnya aspek pemeliharaan dalam proyek konstruksi,

maka sejak awal, dari mulai penyusunan klausul kontrak, pelaksanaan

pekerjaan, dan pemeliharaan, kontraktor harus diberi tanggung jawab

untuk mendukung keberlanjutan proyek termasuk dalam hal bagaimana

melakukan pemeliharaan terhadap jembatan yang sudah dibangun.




Foto 1

Proses pengerjaan Jembatan Tayan Foto 2

Road Acces menuju Jembatan Tayan

Foto 3 Material yang diimpor dari Tiongkok telah tiba di

lokasi

Foto 4 Pondasi Jembatan Tayan

Foto 5

Kondisi jalan proyek EINRIP dari Pontianak menuju Jembatan Tayan

Foto 6 Pemukiman Warga Pulau Tayan

(Jembatan Tayan terdiri dari dua bagian yang melintasi Pulau Tayan)

-----oo0oo-----

Aceh Reconstruction Project: Sub-sektor Jalan Raya


Laporan Kunjungan Lapangan “Aceh Reconstruction Project: Sub-sektor Jalan”

Takengon, Aceh, 4 - 6 Desember 2014

1. Informasi Proyek

i. Data Umum Proyek

ii. Kinerja Proyek

2. Kendala Pelaksanaan Proyek


4. Lessons Learnt

5. Foto


a. Data Umum Proyek

Executing Agency Ditjen Bina Marga (sub sektor jalan), Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sumber Pembiayaan Pinjaman Pemerintah Jepang/JICA (Loan IP-545)

Nilai Pinjaman Proyek JPY 11.593.000.000

Nilai Kontrak Sub Sektor Jalan: Ekivalen JPY 6.393

juta

Tujuan Meningkatkan akses jalan nasional di wilayah Aceh

Ruang lingkup

pekerjaan

1. Civil Works

2. Consulting Services

3. Contigencies

Lokasi Jalan Nasional Lintas Tengah Aceh

Masa berlaku loan Loan Agreement efektif tanggal 29 Maret 2007 s/d 26

Juli 2017

b. Kinerja Proyek

Ruang lingkup proyek IP-545 terdiri atas dua kegiatan yaitu sub sektor

jalan nasional dan sub sektor drainase.



Berdasarkan Minutes of Discussion antara JICA, Kementerian

Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan Bappenas tanggal 17

November 2009, ruas jalan yang akan dibangun yaitu antara Geumpang

dan Pameu. Pada pelaksanaannya terdapat perubahan ruas pada paket

pembangunan jalan karena ruas tersebut melalui hutan lindung dan

terdapat kebutuhan penambahan akses jalan nasional. Lokasi

pembangunan jalan tersebut diubah berdasarkan Rapat Pembahasan

Investment Action Plan (IAP) tanggal 20 September 2010 yaitu menjadi

ruas B. Keujeren - Sp. Kraft, Sp. Kraft - Kebayakan, dan Takengon -

Pameu. Pembangunan jalan pada ruas-ruas ini pada dasarnya

merupakan peningkatan status jalan dari jalan provinsi menjadi jalan

nasional.

Dengan demikian, paket pekerjaan sub-sektor yang ditangani Ditjen

Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini

meliputi: Paket 1: Ruas Sp. Kraft – Batas Aceh Tengah, Paket 2: Ruas

Batas Aceh Tengah – Blang Keujeren, dan Paket 3: Ruas Sp.

Kebayakan – Sp. Kraft.

Tabel 4 Paket Kontrak IP-545 Sub Sektor Pembangunan Jalan

No. Paket Kontrak

Nilai

(Miliar Rp)

Ekivalen

(Juta JPY)

1 Sub Sector Road

A. Consulting Services on Road Sub Sector (1

Paket) 85,9 826

B. Construction Service of Road Sub Sector (3

Paket):

1. Paket 1: Road Construction of Sp. Kraft –

Batas Aceh Tengah (39,5 km) 218,7 2.103

2. Paket 2: Road Construction of Batas Aceh

Tengah – Blang Keujeren (45,5 km) 183,7 1.766

3. Paket 3: Road Construction of Sp.

Kebayakan – Sp. Kraft (52,2 km) 176,6 1.698

Total 664,9 6.393

Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Proyek IP 545, Triwulan I Tahun 2014



Tabel 5 Progres Fisik dan Keuangan Sub Sektor Jalan per November 2014

No. Kategori

Periode Kontrak

Progres Fisik (%)

Progres Keuangan (%)

I Civil Works

Pac-1 Simpang Kraft -Batas Aceh Tengah (39.5 km)

Jun/13-Nov/15 23,27 34,48

Pac-2 Batas Aceh Tengah –Blangkejeren (45.5 km)

Jun/13-Nov/15 31,97 38,34

Pac-3 Kebayakan -Simpang Kraft (52.2 km) Dec/13-Jun/16 15,21 27,82

II Consulting Services Aug/09-Nov/15 82,66 55,67

Sumber: Laporan PMU 5 Desember 2014


Pada saat kunjungan lapangan tanggal 5 Desember 2014, disampaikan

beberapa kendala pelaksanaan proyek sebagai berikut:

a. Kondisi tanah/ longsor

Kondisi tanah dan tebing di sepanjang jalan Proyek IP-545 adalah

berupa tanah lempung yang mempunyai daya dukung rendah dan

batuan yang kerap mengalami longsor. Oleh karena itu, desain

konstruksi yang ada harus disesuaikan dengan kondisi tanah sekitar

lokasi.

Proyek IP-545 mengalami beberapa perubahan terutama pada desain

konstruksi jalan. Desain awal yang dibuat belum memperhatikan aspek

geologi tanah sehingga diperlukan penyesuaian agar konstruksi jalan

dapat lebih kokoh dan tahan lama.

b. Kinerja konsultan

Kinerja konsultan pada Proyek IP-545 tidak cukup responsif dalam

mengantisipasi kendala di lapangan seperti perubahan design untuk

mengantisipasi peristiwa longsor di beberapa titik.

Pihak pelaksana proyek (dalam hal ini PPK 7) telah memberikan

instruksi kepada konsultan untuk melakukan percepatan penyelesaian

technical drawing guna mengejar keterlambatan pelaksanaan proyek.




Pada pertemuan pemantauan khusus sub sektor Jalan Nasional Lintas

Tengah Proyek IP-545 tanggal 5 Desember 2014 di Takengon telah

dilakukan dan disepakati langkah-langkah pencapaian ouput dan hal terkait

lainnya sebagai berikut:

Pihak pelaksana proyek perlu mendesak pihak konsultan untuk segera

menyelesaikan desain/technical drawing untuk penanganan lokasi-

lokasi yang mengalami longsor, dan memantau pekerjaan pihak

konsultan.

Perlu segera diputuskan titik lokasi bangunan dan desain untuk

Jembatan Tangsaran. Untuk itu, pihak pelaksana proyek perlu

mendesak pihak Konsultan agar segera menyelesaikan tugasnya

meneliti struktur tanah dan batuan serta menyusun engineering design.

Pekerjaan konstruksi perlu dipercepat pelaksanaannya. Untuk lokasi-

lokasi yang tidak mengalami longsor, pekerjaan tersebut dapat

dilakukan tanpa perlu menunggu selesainya technical drawing pihak

Konsultan. Percepatan ini diperlukan karena selama musim hujan

dapat dipastikan pekerjaan fisik akan terganggu.

Perlunya dilakukan perbaikan mekanisme kerja antara kontraktor dan

konsultan sehingga pelaksanaan proyek dapat lebih efektif dan efisien.

Para team leader baik dari pihak kontraktor maupun konsultan

merupakan penanggung jawab tiap-tiap pekerjaan dan harus dapat

mengambil keputusan untuk penyelesaian masalah teknis.

4. Lesson Learnt

Ketersediaan kajian teknis dalam pembangunan infrastruktur

Dalam pelaksanaan pekerjaan fisik, pihak konsultan perlu melakukan

beberapa kali perubahan dan penambahan desain/technical drawing untuk

jalan, penguat tebing maupun jembatan. Perubahan dan penambahan

tersebut perlu dilakukan karena terjadinya longsoran tanah/bebatuan. Hal

ini selain merupakan respon atas kejadian alam juga menunjukkan bahwa

desain yang ada belum dapat mengantisipasi terjadinya longsor. Akibat

perubahan desain ini adalah bertambahnya waktu yang diperlukan untuk

penyelesaian proyek dan tambahan biaya baik untuk pekerjaan konstruksi

maupun jasa konsultansi.



Situasi tersebut muncul dalam proyek pembangunan jalan yang dibiayai IP-

545 karena proyek tersebut tidak didukung dengan adanya kajian atau

setidaknya informasi yang akurat mengenai geomorfologi kawasan. Studi

kelayakan juga secara teknis belum mencakup kajian mengenai kondisi

tanah dan batuan di kawasan.

Proyek-proyek infrastruktur pada prinsipnya harus memiliki kajian teknsi

dan studi kelayakan yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.

Kajian tersebut juga harus mencakup kajian geomorfologis. Hal yang terjadi

pada proyek jalan IP-545 menunjukkan bahwa ketiadaan kajian teknis

tersebut berdampak pada penambahan waktu dan biaya proyek serta

berpotensi besar mengurangi kualitas dan kehandalan output proyek.

Selain itu, proses alih ilmu pengetahuan dalam proyek-proyek pinjaman

luar negeri tidak bisa berlangsung efektif dan optimal.


Foto 1 Suasana pertemuan pemantauan dan

koordinasi percepatan pelaksanaan proyek di base camp proyek Paket 1

Foto 2 Lokasi Jembatan Tangsaran pada ruas Paket

2: Batas Aceh Tengah – Blangkejeren

Foto 3 Salah satu lokasi tebing longsor pada ruas

Paket 3: Kabayakan – Simpang Kraft

Foto 4 Kondisi batuan pada tebing di sekitar titik lokasi

Jembatan Tangsaran



Foto 5 Sebagian Tim Pemantau dan Pelaksana proyek

bergambar di salah satu sisi Simpang Kraft

Foto 6 Progress pembangunan salah satu box culvert

pada ruas Paket 1: Simpang Kraft – Batas Aceh Tengah

-----oo0oo-----

Komering Irrigation Project Stage II Phase 2


Laporan Kunjungan Lapangan “Komering Irrigation Project Stage II Phase 2”

Lempuing, 15 - 16 Oktober 2014

1. Informasi Proyek

a. Data Umum Proyek

b. Kinerja Proyek



4. Lessons Learnt


a. Pembangunan Saluran Tersier

b. Ketersediaan Sumber Air (Pembangunan Waduk)

6. Foto


a. Data Umum Proyek

Executing Agency Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum



Tujuan Meningkatkan produksi pertanian terutama padi melalui

penyediaan saluran irigasi di wilayah Sumatera Selatan

dan Lampung

Ruang lingkup

pekerjaan

1. Konstruksi jaringan utama dan tersier di wilayah

Bahuga, Muncak Kabau, dan Lempuing

2. Consulting Services

3. Contigencies

Lokasi Area Bahuga, Muncak Kabau, dan Lempuing

Masa berlaku loan Loan Agreement efektif tanggal 28 Juli 2005 s/d 27 Juli

2013 dan diperpanjang sampai 28 Januari 2016



b. Kinerja Proyek

Proyek Komering Irrigation Project Stage II Phase 2 (loan JICA IP-523)

merupakan kelanjutan dari proyek Komering Irrigation Project Stage II

Phase 1 (loan JICA IP-453 tahun 1995), dengan perluasan area

pekerjaan saluran induk dan tersier di wilayah Bahuga, Muncak Kabau,

dan Lempuing.

Proyek Komering Irrigation Project Stage II Phase 1 terdiri atas

pembangunan bendung gerak di Sungai Komering di wilayah Perjaya

dan pembangunan jaringan utama. Proyek Komering Irrigation Project

Stage II Phase 2 dilaksanakan untuk menyambung saluran irigasi

sampai ke area pertanian (saluran tersier).

Tabel 6 Luas Area Pekerjaan Keseluruhan Proyek Irigasi Komering (dalam Ha)

Area Stage I

Stage II

Future Total Phase 1 Phase 2

Completed On-going

Belitang 20.968 - - 20.968

Komering North (Ranting Komering, Macak)

- 16.640 - 16.640

Komering South (Bahuga)

- 7.384 3.135 4.991 15.510

Muncak Kabau

- - 6.021 6.021

Lempuing - - 5.000 8.500 13.500

Total 20.968 24.024 9.156 5.000 13.491 72.639

Accumulated 20.968 44.992 54.148 59.148 72.639

Sumber: paparan BBWS Sumatera VIII pada saat kunjungan lapangan

Area Bahuga dan Muncak Kabau telah selesai dikerjakan dan sisa

pekerjaan terutama di area Lempuing untuk saluran induk dan tersier.

Proyek Komering Irrigation Project Stage II Phase 2 memiliki kinerja

baik. Hal ini ditunjukkan dengan progres fisik yang mencapai 85,5%

per September 2014 dan progres keuangan sebesar 74,8% per

September 2014.



Tabel 7 Progres Pekerjaan Sipil per September 2014

Area Pekerjaan Bahuga Muncak Kabau Lempuing Total

Progress Fisik (%) 100,0 97,7 62,2 85,5

Progress Keuangan (%) 98,1 86,0 48,0 74,8

Sumber: paparan BBWS Sumatera VIII pada saat kunjungan lapangan

Berdasarkan tabel di atas, progres fisik yang mengalami kendala

adalah pekerjaan sipil pada area Lempuing (baru mencapai 62,2%).

Hal ini disebabkan adanya hambatan terutama masalah pembebasan

lahan.


Pada saat pertemuan tanggal 15 Oktober 2014 dan kunjungan

lapangan tanggal 16 Oktober 2014, disampaikan beberapa kendala

pelaksanaan proyek sebagai berikut:

a. Pembebasan lahan

Area yang masih terkendala masalah pembebasan lahan adalah

area Lempuing. Pada area ini, terdapat lahan seluas 1,1 Ha yang

belum dibebaskan. Masyarakat pemilik lahan meminta harga jual

lahan jauh diatas nilai jual objek pajak (NJOP). Proses negosiasi

pembebasan lahan masih berlanjut dan diharapkan dapat selesai

sebelum masa berlaku loan selesai.

b. Masalah sosial

Khusus area Muncak Kabau, terdapat pekerjaan yang tertunda

dan sulit untuk diselesaikan, yaitu pekerjaan pembangunan jalan

akses. Salah satu kelompok masyarakat setempat menolak

pekerjaan pembangunan jalan akses yang dilakukan oleh

kontraktor. Mereka meminta agar pekerjaan tersebut dikerjakan

oleh kelompok mereka. Permintaan tersebut tidak mungkin

diterima karena kontraktor tidak ingin menanggung resiko kualitas

pekerjaan yang kurang baik. Porsi pekerjaan jalan akses ini relatif

kecil, yaitu sekitar 2% dari total keseluruhan pekerjaan. Oleh

karena itu, secara kumulatif tidak berpengaruh terhadap

fungsionalisasi irigasi yang telah dibangun.



c. Lintasan jalan nasional

Pada pembangunan irigasi induk di area Lempuing, terdapat 3 titik

yang melintas jalan nasional lintas timur Sumatera Selatan. Oleh

karena itu, dibutuhkan koordinasi dengan Balai Besar

Pelaksanaan Jalan Nasional III untuk meminta izin pelaksanaan

pekerjaan. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III sebagai

institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan jalan nasional

lintas timur Sumatera Selatan meminta jaminan pelaksanaan

pekerjaan agar jalan nasional yang terdampak oleh pembangunan

irigasi Komering dapat difungsikan kembali seperti sedia kala.

Permintaan jaminan ini dipertanyakan oleh pihak proyek karena

kontraktor pelaksana pekerjaan telah menyerahkan jaminan

pelaksanaan yang didalamnya termasuk pekerjaan pemfungsian

kembali jalan nasional tersebut. Proses koordinasi masih terus

diupayakan dan diharapkan dapat selesai sesuai jadwal

pelaksanaan.

d. Musim penghujan

Pekerjaan pembangunan saluran irigasi sangat tergantung pada

cuaca. Beberapa pekerjaan hanya dapat dilakukan pada saat

cuaca kering/kemarau dan harus dihentikan pada saat musim

penghujan. Oleh karena itu, jadwal pelaksanaan konstruksi telah

diatur agar selesai di bulan November sebelum musim penghujan

datang. Apabila tidak selesai sebelum musim penghujan, maka

proyek berpotensi untuk mengalami keterlambatan.

e. Usulan realokasi

Sesuai dengan kontrak, pekerjaan konsultan akan berakhir pada

bulan Maret 2015. Padahal, beberapa pekerjaan fisik khususnya di

area Lempuing dijadwalkan akan memerlukan adendum kontrak

untuk perpanjangan dan berakhir pada bulan Desember 2014.

Oleh karena itu diperlukan perpanjangan kontrak pekerjaan

konsultan selama 8 bulan (sampai Desember 2014).

Sementara itu, dana loan dari kategori pekerjaan konsultan telah

habis dan tidak cukup untuk membiayai perpanjangan selama 8

bulan. Dengan demikian, diperlukan realokasi dana dari kategori

pekerjaan sipil untuk meng-cover perpanjangan kontrak pekerjaan

konsultan.




Pada pertemuan pemantauan tanggal 15 Oktober 2014 di Palembang

telah dilakukan dan disepakati langkah-langkah pencapaian ouput dan

hal terkait lainnya sebagai berikut:

Kementerian Pekerjaan Umum perlu melakukan pendekatan

kepada masyarakat pemilik lahan agar negosiasi pembebasan

lahan dapat selesai sebelum loan berakhir.

Kementerian Pekerjaan Umum perlu melakukan koordinasi

internal khususnya antar Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Bina

Marga agar pekerjaan proyek yang melintasi jalan nasional dapat

segera selesai.

Untuk antisipasi musim penghujan, pekerjaan sipil di area

Lempuing harus selesai pada bulan November 2014. Kementerian

Pekerjaan Umum dan pihak konsultan harus memonitor pekerjaan

sipil tersebut.

Kementerian Pekerjaan Umum segera memproses usulan relokasi

loan tersebut. Usulan disampaikan kepada Kementerian

Keuangan dan Bappenas.

4. Lessons Learnt

a. Teknologi

Secara umum, pekerjaan proyek Komering Irrigation Project Stage

II Phase 2 tidak membutuhkan teknologi yang tinggi. Teknologi

pekerjaan saluran irigasi induk dan tersier yang dikerjakan telah

dikembangkan dan tersedia di Indonesia. Kontraktor pelaksana

proyek-pun seluruhnya berasal dari dalam negeri, yaitu: PT.

Waskita Karya, PT. Brantas Abipraya, PT. Nindya Karya dan PT.

Hutama Karya, PT Pembangunan Perumahan.

Oleh karena itu, ke depan proyek-proyek semacam ini lebih cocok

apabila tidak menggunakan dana pinjaman luar negeri tetapi

menggunakan dana APBN. Saat ini salah satu keunggulan

membangun proyek infrastruktur besar menggunakan pinjaman

luar negeri adalah adanya kepastian ketersediaan pendanaan

sampai proyek selesai dengan kejelasan alokasi setiap tahunnya.

Hal inilah yang belum dapat dijamin oleh APBN. Kepastian alokasi



pendanaan proyek dari APBN merupakan faktor penting dalam

upaya mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri

dalam pembangunan proyek infrastruktur berskala besar.

b. Manajemen Proyek

Sejak awal, proyek ini didesain dengan menggunakan konsultan

asing. Keberadaan konsultan asing dalam menyusun desain dan

melaksanakan pengawasan pekerjaan cukup efektif dan dapat

menjadi pembelajaran bagi konsultan lokal ataupun pemilik

pekerjaan (dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum).

Yang menarik dalam manajemen proyek ini adalah pembagian

porsi konsultan Jepang dan konsultan lokal. Konsultan lokal

memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan konsultan

Jepang. Pihak Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan

analisa kebutuhan jumlah personil konsultan asing dan konsultan

lokal, sehingga pada saat penyusunan kontrak tidak dapat

dipengaruhi oleh kepentingan dari donor. Dengan demikian,

pekerjaan dapat terbagi dengan baik dan lebih efisien dalam hal

biaya.

Etos kerja dan tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan

tepat waktu merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki oleh

konsultan Jepang. Hal ini sangat membantu berjalannya

manajemen proyek dan interaksi antar pihak yang berkepentingan.

Pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang baik antara

kontraktor, konsultan, dan pemilik pekerjaan (Kementerian

Pekerjaan Umum) merupakan kunci suksesnya pekerjaan proyek

ini.

c. Knowledge Management/Institutional Memory

Hal penting yang juga perlu diperhatikan dalam pembuatan

laporan proyek adalah adanya kebutuhan untuk

mendokumentasikan setiap tahap dalam proses implementasi

proyek. Selama ini pembuatan laporan hanya ditekankan pada

dokumen Project Completion Report (PCR). Jika mengacu pada

salah satu tujuan dari penggunaan pinjaman luar negeri sebagai

sarana transfer teknologi/pengetahuan, maka diperlukan upaya



mendokumentasikan aktifitas implementasi proyek pada setiap

tahapan/proses. Hal ini penting untuk membentuk suatu

knowledge management/institutional memory yang kuat, yang

dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran bagi

pelaksanaan proyek-proyek sejenis di masa depan. Dalam

Komering Irrigation Project Stage II Phase 2 pendokumentasian

aktifitas implementasi proyek pada setiap tahap pelaksanaan

belum terlihat.

d. Cakupan Fungsional Lahan

Proyek irigasi Komering ini telah berjalan selama lebih dari 10

tahun. Total lahan yang dapat terairi (masuk dalam pekerjaan

tersier) apabila proyek selesai adalah sekitar 11.000 Ha, yang

terdiri dari area Bahuga (Komering Selatan) seluas 3.135 Ha,

Muncak Kabau seluas 6.021 Ha, dan Lempuing seluas 2.000 Ha

(sisa 3.000 Ha rencananya menggunakan APBN untuk

pembangunannya). Sementara itu, total area irigasi yang dibangun

(termasuk saluran induk dan tersier) adalah 59.148 Ha (proyek

Stage II phase 1 dan 2).

Proyek irigasi baru dapat berfungsi apabila saluran tersier

terbangun. Pada proyek Komering Irrigation Project Stage II Phase

2, saluran tersier yang telah terbangun adalah 11.000 Ha. Dengan

demikian, cakupan fungsional lahan proyek Komering Irrigation

Project Stage II Phase 2 adalah sekitar 20% dari total area yang

dibangun. Adanya saluran irigasi ini diharapkan dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat petani untuk meningkatkan

kapasitas produksinya.

Salah satu hal yang mendukung dalam proyek ini adalah sebagian

besar area di sekitar proyek Komering Irrigation Project Stage II

Phase 2 telah berbentuk lahan pertanian padi/sawah tadah hujan,

sehingga tidak diperlukan rekayasa ulang lahan. Para petani

hanya perlu merubah metode tanam dari sistem tadah hujan

menjadi sistem irigasi.

Cakupan fungsional lahan dapat menjadi pembelajaran bagi

proyek sejenis dimasa akan datang. Target utama (output) dari



pembangunan proyek irigasi idealnya adalah berapa jumlah luas

lahan yang terairi melalui saluran tersier karena berdampak

langsung terhadap masyarakat.


Proyek dan masa berlaku pinjaman proyek Komering Irrigation Project

Stage II Phase 2 akan berakhir pada tahun 2016. Dengan demikian

Pemerintah Indonesia (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)

perlu memastikan bahwa setelah proyek Komering Irrigation Project

Stage II Phase 2 selesai, prasarana yang dibangun dapat berfungsi

optimal dan berkelanjutan.

Terkait dengan hal tersebut, terdapat beberapa isu yang perlu menjadi

perhatian dan dicarikan pemecahan yang tepat sekaligus dapat

menjadi lessons learnt untuk proyek-proyek sejenis.

Isu-isu tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan Saluran Tersier

Saluran tersier merupakan saluran terakhir (hilir) yang terkoneksi

langsung dengan sawah-sawah masyarakat. Pada area Lempuing,

terdapat saluran tersier yang belum tercakup dalam proyek ini.

Total luas area Lempuing yang tidak termasuk dalam pekerjaan

proyek Komering Irrigation Project Stage II Phase 2 adalah 3.000

Ha dari total 5.000 Ha.

Oleh karena itu, Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementerian

Pekerjaan Umum) perlu memastikan dibangunnya saluran tersier

yang tersisa di area Lempuing seluas 3.000 Ha sehingga dapat

lebih meningkatkan fungsi proyek.

b. Ketersediaan Sumber Air (Pembangunan Waduk)

Salah satu isu penting dalam proyek irigasi adalah kapasitas air

terpasang yang mengalir di Sungai Komering yang berasal dari

Danau Ranau. Proyek irigasi Komering untuk area Lempuing

didesain untuk lahan seluas 8.500 Ha. Namun, dengan

keterbatasan sumber air dari Danau Ranau, maka lahan yang

dapat dialiri air hanya seluas 5.000 Ha.



Apabila ingin mencetak seluruh lahan (8.500 Ha), maka

dibutuhkan pembangunan satu waduk di hulu sungai Komering.

Keuntungan membangun waduk di kawasan tersebut tidak saja

sebagai sumber air, namun memiliki potensi untuk dimanfaatkan

menjadi pembangkit listrik tenaga air.


Foto 1 Lokasi jalan nasional lintas timur Sumatera

Selatan yang terlintasi proyek

Foto 2

Bendung Gerak Perjaya, yang dibangun pada Komering Irrigation Project Stage II Phase I

Foto 3 Saluran Tersier Area Muncak Kabau.

Foto 4

Konstruksi saluran yang melintasi sungai (ICB 10 Lempuing).



Foto 5 Suasana rapat pemantauan di Kantor BBWS

Sumatera VIII

Foto 6

Suasana rapat pemantauan di Kantor Pembangunan Perumahan

Foto 7 Lokasi tempat berdiri adalah sungai di musim

hujan

Foto 8 PerkembanganSaluran Irigasi Primer

-----oo0oo-----

Lower Solo River Improvement Project Phase II


Laporan Kunjungan Lapangan “Lower Solo River Improvement Project (LSRIP), Phase II

Loan IP-522”

Jawa Timur, 15 April 2014

1. Informasi Proyek

a. Data Umum Proyek

b. Kinerja Proyek


3. Lessons Learnt

4. Isu-isu terkait Keberlanjutan Proyek

a. Pemanfaatan Jabung Ring Dyke

b. Flood Forcasting and Warning System (FFWS)

5. Foto

1. Informasi Proyek

a. Data Umum Proyek

Executing Agency Ditjen Bina Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum


Nilai Pinjaman

Proyek

JPY 9.345.000.000

Tujuan Pengendalian banjir, penampungan air, dan irigasi

Ruang lingkup

pekerjaan

1. Engineering Services:

a. Detail design untuk pekerjaan-pekerjaan river

improvement dari Babat - Cepu, Sembayat barrage, Jero

swamp drainase, review desain FFWS.

b. Supervisi konstruksi untuk pekerjaan-pekerjaan :

pembangunan bendung gerak Bojonegoro, pembuatan

tanggul keliling Rawa Jabung dan FFWS.



2. Konstruksi :

Pembangunan bendung gerak Bojonego ( BJ - 1 dan BJ -

2 ), Pembuatan tanggul keliling Rawa Jabung (J - 2 (2)

dan J- 2(1)) dan FFWS.

Lokasi Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten

Lamongan, Propinsi Jawa Timur

Masa laku loan Loan Agreement efektif tanggal 28 Juli 2005 s/d 28 Juli 2015


b. Kinerja Proyek

Proyek LSRIP Phase II (loan JICA IP-522) merupakan kelanjutan dari

proyek LSRIP I (loan JICA IP-450 tahun 1995). Pada proyek LSRIP

Phase II, pekerjaannya meliputi pembangunan bendung gerak

Bojonegoro dan tanggul keliling Rawa Jabung, serta FFWS.

Berdasarkan hasil perhitungan progress variant (PV) tertanggal 31

Maret 2014, kinerja proyek LSRIP Phase II masuk dalam kategori at

risk, yaitu negatif 10,60%. Rendahnya kinerja proyek LSRIP terutama

disebabkan adanya konflik lahan pada pembangunan Jabung Ring

Dyke Paket J2 (1).

Paket Engineering Services telah selesai dilaksanakan dengan

progress fisik kumulatif mencapai 97,07% dan progres keuangan

kumulatif mencapai 96,15%. Tidak ada kendala yang berarti pada

paket Engineering Services.

Pembangunan Bojonegoro Barrage Paket BJ-1 dan BJ-2 telah selesai

dilaksanakan.

Pembangunan Jabung Ring Dyke Paket J2-2 telah selesai

dilaksanakan dengan progress fisik kumulatif mencapai 95,72% dan

progres keuangan kumulatif mencapai 88,09%. Meski demikian,

terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan Jabung

Ring Dyke Paket J2-2. Keterlambatan atas pelaksanaan proyek akan

dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Pembangunan Jabung Ring Dyke Paket (J2-1) memiliki progres fisik

yang lambat dibandingkan komponen lainnya. Progres fisik Jabung

Ring Dyke Paket (J2-1) baru mencapai 69,01% dan progres keuangan

kumulatif sebesar 67,25%, padahal proyek akan berakhir pada tanggal

28 Juli 2015. Progress fisik yang terhenti pada angka 69,01% sejak

Januari 2014 terjadi karena permasalahan pembebasan lahan. Warga

didampingi LSM lokal menuntut ganti rugi atas lahan yang dijadikan

lokasi proyek Jabung Ring Dyke Paket (J2-1). Padahal, status tanah

tersebut adalah milik negara (Tanah Negara Garap).

Paket Flood Forcasting and Warning System memiliki progress fisik

19,8% dan progres keuangan 21,5%. Rendahnya progress paket

FFWS karena harus menunggu selesainya pembangunan Jabung Ring

Dyke Paket J2-1.

Tabel 8 Realisasi Keuangan dan Fisik LSRIP Phase II (Loan IP-522) per Maret 2014

No Kegiatan Waktu Nilai

(Juta Rupiah)

Progress Keuangan

(%)

Progress Fisik (%)

1 Engineering Services LRIP Phase II

02/12/2013 s.d.

30/04/2015 178.472,12 96,15 97,07

2 Bojonegoro Barrage Paket BJ-1

11/01/2013 s.d.

31/08/2013 315.997,98 100,00 100,00

3 Bojonegoro Barrage Paket BJ-2

24/04/2013 s.d.

03/08/2013 14.595,92 100,00 100,00

4 Jabung Ring Dyke Paket J2-1

08/11/2013 s.d.

31/12/2014 120.155,04 67,25 69,01

5 Jabung Ring Dyke Paket J2-2

20/12/2013 s.d.

31/03/2014 206.408,91 88,09 95,72

6 Flood Forcasting and Warning System

17/09/2013 s.d.

06/01/2015 18.311,93 21,51 19,82


Kendala utama pencapaian output proyek LSRIP Phase II adalah adanya

konflik lahan tanah garapan. Pada awal Januari tahun 2014, masyarakat

yang menduduki dan atau menggarap lahan menuntut ganti rugi atas

tanah garapan yang sebenarnya adalah milik negara. Pemerintah Daerah

tidak dapat memenuhi tuntutan ganti rugi tersebut karena secara hukum

klaim masyarakat atas tanah milik negara tidak bisa dibayar ganti ruginya.



Solusi yang ditawarkan adalah melalui pemberian bantuan sosial yang

sebenarnya juga berpotensi memunculkan masalah baru seperti

bagaimana bentuk bantuan sosial, siapa yang berhak menerima,

argumentasi pemberian bantuan sosial, dan lain sebagainya.

Pada pertemuan pemantauan tanggal 15 April 2014 di Lamongan, Jawa

Timur telah dilakukan dan disepakati langkah-langkah pencapaian output

dan hal terkait lainnya sebagai berikut:

Pelaksanaan pekerjaan fisik akan difokuskan pada lokasi-lokasi yang

tidak terdapat permasalahan sosial.

Untuk lokasi yang mengalami permasalahan sosial, apabila

dimungkinkan pekerjaan fisik akan tetap dilakukan sambil menunggu

penyelesaian masalah tersebut.

Secara hukum, ganti rugi Tanah Negara Garap (tanah semangka) di

lokasi Jabung Ring Dyke tidak dapat dilakukan.

Akan diusulkan untuk pemberian bantuan sosial/hibah kepada warga

yang terkena dampak pembangunan Jabung Ring Dyke. Proses

pemberian santunan melalui bantuan sosial/hibah terus diupayakan

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain akan

dibahas pada Musrenbang.

Sosialisasi bersama kepada masyarakat yang terkena dampak

pembangunan Jabung Ring Dyke dengan melibatkan Pemerintah

Daerah, Kodim, Polres, Kejaksaan, BPN, dan BBWS Bengawan Solo.

Diperlukan intervensi kegiatan ekonomi produktif pada masyarakat

sekitar lokasi pembangunan Jabung Ring Dyke.

3. Lessons Learnt dari Pelaksanaan Proyek LSRIP Phase II

a. Penguasaan Teknologi dan Pembiayaan

Penguasaan teknologi pembangunan Bojonegoro Barrage dan

Jabung Ring Dyke telah dimiliki oleh Indonesia. Oleh karena itu,

proyek LSRIP Phase II dilaksanakan oleh kontraktor lokal, yaitu

Hutama – Brantas Jo., dan Wika – PP Jo.



Pada masa yang akan datang, proyek-proyek yang penguasaan

teknologinya sudah ada di Indonesia, harus diarahkan untuk tidak

menggunakan fasilitas pinjaman luar negeri dalam skema

pembiayaannya. Proyek-proyek dengan teknologi yang telah ada

tersebut lebih sesuai dibiayai oleh APBN atau APBD.

b. Pemetaan Konflik Lahan

Kasus konflik lahan pada proyek LSRIP Phase II terjadi karena

adanya tuntutan ganti rugi dari masyarakat setempat yang

melakukan klaim atas tanah yang sebelumnya digarap di atas tanah

negara.

Luas lokasi tanah yang bermasalah (berwarna kuning pada gambar

1 dibawah) mencapai 270 Ha. Protes dan tuntutan warga

sebenarnya baru berlangsung sejak bulan Januari 2014 dan belum

menemukan titik temu. Warga menuntut ganti rugi atas tanah yang

dijadikan lokasi Jabung Ring Dyke, sementara secara hukum, ganti

rugi tidak dapat diberikan mengingat status tanah milik negara dan

pengelolaan/penggarapan tanah tersebut yang tidak dilakukan terus

menerus (hanya 4 bulan dalam 1 tahun).

Poin pembelajaran yang bisa dipetik dari kasus Jabung Ring Dyke

adalah bahwa pemetaan konflik lahan mestinya menjadi fokus pada

tahap perencanaan proyek. Proses pengadaan tanah untuk

kepentingan umum harus dilakukan melalui musyawaran dengan

pemberian ganti rugi yang layak dan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Apabila potensi konflik lahan

sulit untuk diatasi, maka sebaiknya proyek ditunda untuk

dilaksanakan. Konflik lahan pada kasus Jabung Ring Dyke terjadi

pada saat proyek telah jalan dan sudah mencapai progress fisik

69%.



Gambar 2 Jabung Ring Dyke Plan of Land Acquisition

4. Isu-isu terkait Keberlanjutan Pasca Proyek LSRIP Phase II

Proyek dan masa berlaku pinjaman LSRIP Phase II akan berakhir pada

tanggal 28 Juli 2015. Dengan demikian, waktu untuk menyelesaikan

konflik lahan pada proyek pembangunan Jabung Ring Dyke semakin

terbatas. Apabila konflik lahan tidak kunjung selesai sampai batas waktu

berakhirnya masa berlaku pinjaman, alternatif pilihan yang dapat diambil

adalah memperpanjang masa berlaku pinjaman atau menghentikan masa

berlaku pinjaman.

Dengan asumsi proyek LSRIP Phase II selesai tepat waktu, maka

Pemerintah harus memastikan bahwa prasarana yang dibangun dapat

berfungsi optimal dan berkelanjutan. Beberapa isu yang terkait

keberlanjutan pasca proyek LSRIP Phase II yang perlu menjadi perhatian

untuk proyek-proyek peningkatan sungai, antara lain:

a. Pemanfaatan Jabung Ring Dyke

Secara umum, Jabung Ring Dyke yang memiliki kapasitas tampungan

air sebesar 30 juta m3 memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai

penampung hujan dan pengendali banjir di saat musim penghujan,

serta penampung suplai air baku pada saat musim kemarau.



Selain kedua fungsi tersebut, Jabung Ring Dyke sebenarnya bisa

dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk melakukan aktivitas

ekonomi, misalnya dengan melakukan budi daya ikan air tawar, atau

menjadikan Jabung Ring Dyke sebagai salah satu titik pariwisata.

Namun demikian, pemanfaatan Jabung Ring Dyke untuk budi daya

perikanan dan pariwisata masih membutuhkan kajian dan penelitian

lebih lanjut.

b. Flood Forecasting and Warning System (FFWS)

Banjir di sekitar sungai bengawan solo merupakan fenomena alam

yang tidak dapat dicegah, namun dapat dikurangi akibat yang

ditimbulkannya. Meskipun tidak dapat dicegah, banjir dapat

diusahakan untuk dikendalikan. Salah satu tools yang dapat digunakan

untuk mengendalikan banjir adalah dengan memanfaatkan Flood

Forecasting Warning System (FFWS).

FFWS pada proyek LSRIP Phase II perlu dioptimalkan untuk dapat

mengetahui dan meramalkan waktu dan intensitas banjir. Informasi ini

diperlukan penduduk di daerah rawan banjir untuk menyelamatkan diri,

harta benda, dan lain sebagainya.

Meski demikian, FFWS belum dapat dikerjakan apabila proyek Jabung

Ring Dyke belum selesai dilaksanakan. Pekerjaan FFWS sangat

tergantung pada selesainya proyek Jabung Ring Dyke.


Foto 1 Struktur Inlet pintu air yang menhubungkan

sungai bengawan solo ke Jabung Ring Dyke

Foto 2

Suasana Pertemuan Kunjungan Lapangan dalam rangka Pemantauan Proyek LSRIP

Phase II



Foto 3 Lokasi sekitar Barrage. Volume air sungai

Bengawan Solo pada titik ini mencapai 3,7 juta m3

Foto 4

Tanggul Sisi Kiri Jabung Ring Dyke.

Foto 5 Proses pengerjaan Jabung Ring Dyke

Foto 6 Proses pengerjaan Jabung Ring Dyke

-----oo0oo-----

Denpasar Sewerage Development Project


Laporan Kunjungan Lapangan “Denpasar Sewerage Development Project (DSDP) II”

Bali, 16 Mei 2014

1. Informasi Proyek

a. Data Umum Proyek

b. Kinerja Proyek


3. Lessons Learnt

4. Isu-Isu terkait Keberlanjutan Proyek (Beyond DSDP)

a. Optimalisasi Fungsi Prasarana

b. Kelembagaan dan Pengelolaan Keuangan

c. Pemilihan Teknologi

5. Foto


a. Data Umum Proyek

Executing Agency Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum



Tujuan Meningkatkan area pelayanan sistem pengelolaan air

limbah terpusat (sewerage system) di Denpasar, Kuta,

dan Sanur yang akan meningkatkan kualitas lingkungan

dan perairan (pantai, sungai dan air tanah).

Ruang lingkup

pekerjaan

1. Konstruksi jaringan pipa utama dan sekunder/tersier

2. Procurement dan instalasi equipment Instalasi

Pengolahan Air Limbah (IPAL); inflow pump, aerator,

generator, flow-meter dan water supply system, serta

equipment terkait lain; manhole dan wet pit

3. Jasa konsultansi



Lokasi Kota Denpasar, Kabupaten Badung (kawasan Sanur dan

Kuta)

Masa laku loan Loan Agreement efektif tanggal 25 Juli 2008 s/d 25 Juli

2016

Status pekerjaan 1. Jasa konsultansi DED selesai

2. Konstruksi jaringan pipa utama hingga tersier selesai

3. Procurement dan instalasi equipment selesai

4. Jasa konsultansi supervisi masih berlangsung s/d

tahun 2016

Pembagian pekerjaan 1. Porsi Pemerintah Pusat:

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Jaringan pipa utama hingga tersier

Public campaign

2. Porsi Pemda (Pemprov Bali, Pemkot Denpasar,

Pemkab Badung):

Sambungan rumah

3. Porsi Pemprov Bali:

Pengelolaan UPT

b. Kinerja Proyek

Proyek DSDP II (loan JICA IP-550) merupakan kelanjutan dari proyek

DSDP I (loan JICA IP-431 tahun 1994), dengan perluasan area

pelayanan sistem pengelolaan air limbah terpusat (sewerage system)

meliputi Kota Denpasar dan Kabupaten Badung (kawasan Sanur dan

Kuta), Provinsi Bali.

Proyek DSDP I terdiri atas pembangunan Instalasi Pengolahan Air

Limbah (IPAL) di Sanur, pembangunan jaringan utama, dan 2 (dua)

pumping station di Kuta dan Sanur serta sambungan rumah pada

kawasan tahap I. Hasil proyek DSDP I telah diresmikan oleh Bapak

Presiden Yudhoyono pada bulan Juni 2008.



Tabel 9 Area Pelayanan DSDP tahap I dan II

Kawasan

DSDP I DSDP II

Project

Area (ha)

Served

Population

(person)

Project

Area (ha)

Served

Population

(person)

Denpasar 520 32.200 280 21.100

Sanur 330 10.200 202 6.200

Kuta 295 8.700 489 12.300

Total 1.145 51.100 971 39.500

Kinerja proyek DSDP II sangat baik, hal ini ditunjukkan dengan progres

varian yang positif senilai 21,9% per 31 Maret 2014. Baiknya kinerja

tersebut disebabkan oleh 2 faktor, yaitu:

i. Proyek mengambil pelajaran (lessons learnt) dari pelaksanaan

proyek sebelumnya yaitu DSDP I (Loan IP-431) yang mengalami

keterlambatan dan perpanjangan loan sampai dengan 6 tahun

(dari tahun 2002 menjadi tahun 2008). Tahapan yang krusial pada

tahap I adalah proses penyusunan desain dan persiapan

pengadaan.

ii. Lingkup pekerjaan proyek ini lebih pada perluasan area layanan

yaitu pembangunan jaringan pipa (yang diintegrasikan dengan

sistem yang telah dibangun pada proyek DSDP I) dan

pemasangan sambungan rumah dengan target 8.700 Sambungan

Rumah (SR) s.d tahun 2016.

Seluruh pekerjaan konstruksi proyek DSDP II, terdiri dari pekerjaan

pembangunan jaringan pipa pengelolaan air limbah dengan panjang

total mencapai 104,6 kilometer, serta pengadaan dan instalasi

peralatan telah selesai dilaksanakan berdasarkan status per 30 April

2014. Dengan demikian pekerjaan yang tersisa adalah jasa supervisi

(untuk memastikan sambungan rumah dilakukan sesuai standar).

Pembangunan Sambungan Rumah (SR) dibiayai dengan dana APBD

ditargetkan selesai pada tahun 2016. Progres hingga akhir Desember



2013 telah mencapai 3.787 SR dari target 8.700 SR, atau telah

mencapai 43,5%.


Pada pertemuan pemantauan tanggal 16 Mei 2014 di Sanur telah

dilakukan dan disepakati langkah-langkah pencapaian ouput dan hal

terkait lainnya sbb:

Target sambungan rumah (SR) yang didanai melalui APBD Provinsi

dan APBD Kabupaten Badung dan APBD Kota Denpasar harus

dipastikan tercapai pada masa pinjaman DSDP II (IP-550) ada tahun

2016.

Perlunya antisipasi penanganan untuk daerah prioritas yaitu kawasan

wisata MP3EI dan kawasan yang masuk dalam Masterplan DSDP

(Kota Denpasar dan Kabupaten Badung) dengan mempertimbangkan

perkembangan penduduk di kawasan tersebut yang cepat yang

menyebabkan peningkatan pencemaran di Sungai Tukad Badung.

Tingkat pencemaran Sungai Tukad Badung masih cukup tinggi, terlihat

dari salah satu indikator pencemaran air yaitu COD (Chemical Oxygen

Demand) yang masih berada di atas baku mutu sumber air baku yang

ditetapkan melalui Pergub Bali. Sungai Badung merupakan sumber air

baku bagi PDAM Bali.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mengantisipasi

peningkatan kebutuhan, kapasitas IPAL yang telah terpasang juga

perlu ditingkatkan dengan penggunaan teknologi (mengatasi

keterbatasan lahan untuk IPAL).

Terdapat sisa Loan IP-550 yang memungkinkan untuk dimanfaatkan

untuk penyusunan DED Kawasan Prioritas dan Review Desain IPAL

sesuai dengan Minutes of Discussion appraisal bulan November 2007.

Proses re-alokasi Loan IP-550 ditindaklanjuti dengan menyiapkan

explanatory note berisi penjelasan mengenai signifikansi penyusunan

DED untuk optimalisasi layanan IPAL khususnya di Kawasan Kuta dan

Sanur, peningkatan teknologi pada IPAL karena keterbatasan lahan,

dan untuk menuju standar COD < 10 mg/ℓ serta penjelasan mengenai

aspek keuangan/penggunaan dana pinjaman.



3. Lessons Learnt dari Pelaksanaan Proyek DSDP II

a. Teknologi

Proses konstruksi/pemasangan jaringan pipa pengelolaan air limbah

dengan teknik pipe jacking, sehinga tidak mengganggu kawasan

yang sangat padat/ramai seperti Kuta.

b. Proses Pembentukan Kelembagaan

Pada awalnya, dibentuk BLU-PAL (Badan Layanan Umum

Pengelolaan Air Limbah) sebagai pengelola sewerage system

yang telah dibangun melalui proyek DSDP. Terdapat sharing untuk

operasional dan pemeliharaan melalui pengelolaan oleh BLU-PAL

yang ditanggung bersama oleh Pemprov Bali, Pemkot Denpasar,

dan Pemkab Badung (wilayah Kuta dan Sanur).

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,

kelembagaan pengelola tersebut harus berbentuk UPT (Unit

Pelayanan Teknis) terlebih dahulu dan pembiayaan untuk

operasional dan pemeliharaan merupakan tanggungjawab Provinsi

(peraturan perundangan tersebut terbit setelah pembentukan BLU-

PAL). Sehingga BLU-PAL yang telah terbentuk, diubah menjadi

UPT Provinsi (di bawah Dinas Pekerjaan Umum) dengan

pembiayaan dari Pemerintah Provinsi. Saat ini UPT Provinsi

tersebut sedang dalam proses untuk menjadi BLU Daerah.

Kebijakan kelembagaan pengelolaan limbah berbeda untuk setiap

daerah. Sebagai contoh di Bali dikelola oleh Pemerintah Provinsi

(melalui UPT Provinsi), sedangkan di Kota Bandung (Jawa Barat)

dikelola oleh PDAM yang meliputi air bersih dan air limbah

sedangkan di Bali pada lembaga yang terpisah.

c. Sharing Pemerintah Daerah

Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku,

tanggungjawab Pemerintah Pusat terkait sewerage system

meliputi IPAL dan jaringan pipa utama hingga tersier.



Pada proyek DSDP, pembangunan jaringan utama hingga tersier

menggunakan dana loan JICA (Pemerintah Pusat), sedangkan

untuerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Badung.

Sharing pembiayaan dengan Pemda tersebut menjadikan Pemda

memiliki kepemilikan (ownership) yang kuat atas proyek. Hal

tersebut juga menjadi insentif bagi masyarakat karena selama

pelaksanaan proyek pembiayaan pemasangan SR digratiskan

bagi masyarakat (dibiayai APBD). Biaya pemasangan SR sekitar

Rp 6 juta/rumah.

Terbatasnya APBD yang dimiliki Pemda menyebabkan alokasi

Pemda untuk biaya pemasangan SR tidak lebih dari Rp 15

miliar/tahun. Dengan alokasi tersebut, pemasangan SR

direncanakan akan selesai pada tahun 2016 sebelum masa laku

loan IP-550 berakhir.

d. Retribusi

Penentuan tarif dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan.

Pada penentuan tarif di Bali terdapat subsidi silang, dimana untuk

pelanggan dengan non rumah tangga/bisnis (hotel, restoran, dan

lainnya) dikenakan tarif lebih mahal dibanding untuk pelanggan

rumah tangga.

Biaya retribusi dari pelanggan tersebut sampai tahun 2014 cukup

untuk membiayai operasional dan pemeliharaan sewerage system.

Aspek kelembagaan juga berpengaruh terhadap enforcement

pembayaran retribusi. Sebagai contoh, di Kota Bandung (Jawa

Barat), di bawah kelembagaan yang sama untuk pengelolaan air

bersih dan air limbah, retribusi untuk air bersih dan air limbah

dilakukan dalam satu paket pembayaran yang sama. Dengan

sistem ini, jika masyarakat tidak membayar retribusi, maka

pelayanan untuk air bersih dapat dihentikan (aliran air bersih dapat

diputus dalam jaringan). Sebaliknya, jika kelembagaan

pengelolaan air bersih dan limbah dilakukan secara terpisah

(seperti yang berlaku di proyek DSDP), retribusi yang dilakukan

juga akan terpisah. Dengan sistem ini, jika pelanggan tidak

membayar retribusi untuk pengelolaan air limbah, tidak dapat



dilakukan penghentian pelayanan, baik untuk air bersih (karena

dibawah kelembagaan yang berbeda) maupun air limbah (aliran

air limbah secara teknis tidak dapat diputus dalam jaringan)

e. Aspek Sosial

Keberhasilan pembangunan jaringan pipa air limbah perlu mendapat

dukungan masyarakat. Proyek berhasil membangun kesadaran

masyarakat mengenai perlunya pembangunan jaringan air limbah

melalui public campaign yang dilakukan tidak saja dengan media

resmi (misal melalui koran, radio), namun juga sosialisasi langsung

ke masyarakat. Public campaign merupakan salah satu komponen

jasa konsulansi yang dibiayai loan DSDP tahap I (Loan IP-431).

4. Isu-Isu terkait Keberlanjutan Pasca Proyek (Beyond DSDP)

Proyek dan masa berlaku pinjaman DSDP II akan berakhir pada tahun

2016. Dengan demikian Pemerintah Indonesia (Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah

Kabupaten Badung) perlu memastikan bahwa setelah proyek DSDP II

selesai, prasarana yang dibangun dapat berfungsi optimal dan

berkelanjutan.


perhatian dan dicarikan pemecahan yang tepat sekaligus dapat menjadi

lessons learnt untuk proyek-proyek pengelolaan air bersih dan air limbah.


a. Optimalisasi Prasarana dan Biaya Operasional

Sampai dengan akhir bulan April 2014, IPAL yang dibangun proyek

DSDP (I) baru berfungsi mengelola air limbah sejumlah 20 ribu m3/hari

dari kapasitas 51 ribu m3/hari. Untuk mengoptimalkan fungsi IPAL

tersebut perlu dipercepat pembangunan Sambungan Rumah.

Optimalisasi fungsi tersebut juga berkonsekuensi meningkatnya

alokasi anggaran APBD untuk pemasangan SR dan meningkatnya

biaya operasional. Dengan tingkat pengelolaan saat ini sejumlah 20

ribu m3/hari, UPT/IPAL Denpasar harus membayar biaya listrik Rp 255

juta per bulan.



b. Kelembagaan dan Pengelolaan Keuangan

UPT pengelolaan air limbah yang ada saat ini merupakan unit yang

terpisah dari pengelolaan air minum. Salah satu masalah yang saat ini

mulai muncul adalah pembayaran tarif oleh pelanggan baik rumah

tangga maupun non rumah tangga (antara lain hotel dan rumah

makan). Pihak UPT masih belum menemukan cara enforcement aturan

tarif dan sanksi. Di daerah-daerah lain, pengelolaan keuangan air

limbah disatukan dengan pengelolaan air minum. Dengan demikian

apabila terjadi penunggakan pembayaran, pihak pengelola dapat

menutup aliran pasokan air minum.

Dalam kasus pengelolaan air limbah regional seperti di area DSDP, isu

untuk menerapkan pola penggabungan pengelolaan keuangan air

minum dan air limbah lebih kompleks karena melibatkan 3

pemerintahan (Pemerintah Provinsi dan 2 Pemerintah

Kota/Kabupaten) dan masing-masing Pemerintah Kota/Kabupaten

telah memiliki unit pelayanan/usaha air minum.

c. Pemilihan Teknologi

Sistem pengolahan limbah yang dibangun pada proyek DSDP

merupakan sistem yang konvensional dan relatif murah dari segi

pengoperasiannya. Sistem yang dibangun dalam proyek DSDP ini

adalah juga yang dibangun di daerah-daerah lain dengan dana bukan

pinjaman luar negeri. Sesuai dengan kesepakatan (Minutes of

Discussion) hasil appraisal tahun 2007 dan kesepakatan pada

pertemuan monitoring tanggal 16 Mei 2014, pelaksana proyek

merencanakan penyusunan Detailed Engineering Design untuk

perluasan cakupan area di kawasan Kuta, kawasan Sanur dan

Denpasar Barat. DED tersebut akan memuat pula rencana upgrading

teknologi yang telah digunakan. Penerapan teknologi baru tersebut

untuk menyiasati keterbatasan lahan yang tersedia untuk

penampungan dan pengolahan air limbah. Penerapan teknologi baru

tersebut juga akan berdampak pada meningkatnya biaya operasional

karena membutuhkan daya yang lebih besar. Meskipun demikian,

sistem teknologi baru yang akan diterapkan tersebut bukan merupakan

yang tercanggih saat ini karena sistem teknologi tersebut belum

mampu memisahkan lumpur dari limbah cair.




Foto 1

IPAL Suwung, diresmikan Presiden SBY pada bulan Juni 2008.

Foto 2 Tampak sampah padat di kolam penampungan

air limbah IPAL Suwung.

Foto 3

Maket pipe jacking method yang digunakan pada pemasangan jaringan pipa di kawasan padat untuk meminimalkan kemacetan lalu-lintas.

Foto 4 Jaringan pipa limbah yang melintasi sungai.

Foto 5

Manhole yang berfungsi sebagai akses pemeliharaan saluran dan pertemuan beberapa

cabang saluran

Foto 6 Proses pemasangan sambungan rumah.

Dengan pemasangan ini maka septic tank yang sudah ada ditutup. Pekerjaan ini perlu disupervisi

agar sesuai standar.

-----oo0oo-----

The Improvement of the Mohamad Hoesin Hospital Palembang


Laporan Kunjungan Lapangan “The Improvement of the Mohammad Hoesin Hospital

Palembang”

Palembang, 15 Oktober 2014

1. Informasi Proyek

a. Data Umum Proyek

b. Kinerja Proyek


3. Lessons Learnt


5. Foto


a. Data Umum Proyek

Executing Agency Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan

Sumber Pembiayaan Pinjaman Pemerintah Jerman melalui KfW (Loan 2002 66 353)

Nilai Pinjaman Proyek

EUR 11.282.297,00

Tujuan 1. Meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dibidang kesehatan

2. Meningkatkan prasarana dan sarana rumah sakit

Ruang lingkup pekerjaan

1. Pembangunan prasarana seperti sistem pembuangan limbah, generator, pengadaan air bersih dan fire hydrant system.

2. Pengadaan peralatan medis 3. Pengadaan dan pembangunan sistem informasi 4. Konsultasi dan pelatihan

Lokasi Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Masa laku loan Loan Agreement efektif tanggal 14 Mei 2003 s.d 31 Desember 2014



Status pekerjaan 1. Pengadaan barang seluruhnya telah terkirim dan terpasang, kecuali tube CT Scan yang tertahan di pabean pelabuhan

2. Pelaksanaan pemeliharaan 3. Jasa konsultansi supervisi dan pemeliharaan

sampai dengan Desember 2014 4. Pelatihan (komponen hibah)

b. Kinerja Proyek

Proyek The Improvement of Moh Hoesin Hospital Palembang (loan

KfW 2002 70 413) dimulai pada bulan Mei 2003 dengan ruang

lingkup proyek berupa perbaikan infrastruktur dasar, pengadaan

peralatan medis serta perbaikan sistem informasi untuk

meningkatkan pelayanan.

Sesuai rencana awal, proyek ini dijadwalkan selesai pada tahun

2006. Akan tetapi, adanya beberapa persoalan selama proyek

berlangsung menyebabkan proyek ini diperpanjang sebanyak tiga kali

hingga akhir tahun 2014. Penyebab utama perpanjangan proyek

adalah berlarut-larutnya proses tender khususnya penentuan

spesifikasi untuk Lot 1 Medical Equipment. Keterlambatan pada

proses ini lebih lanjut mengakibatkan terhambatnya pekerjaan untuk

Lot 2, Lot 3 dan Lot 4. Penandatanganan kontrak untuk Lot 1 Medical

Equpment baru terlaksana pada tahun 2010.

Pada bulan September 2014 penyerapan dana pinjaman mencapai

94,72%. Pada tahun 2014 proyek dalam tahapan pemeliharaan.

Pada tahap ini seluruh peralatan telah terpasang. Beberapa masalah

yang terjadi pada tahap ini adalah sebagai berikut:

o Kinerja perawatan yang dilaksanakan oleh pemasok tidak berjalan

sesuai rencana sehingga mempengaruhi penyerapan dana loan

tahun 2014. Hingga bulan September 2014, dari target lima

semester perawatan yang dijadwalkan, baru dua semester

perawatan yang dapat direalisasikan.

o Terdapat spareparts berupa tube untuk alat CT Scan yang perlu

diganti, namun impor barang tersebut tidak dapat masuk karena

Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan tidak memberikan

keringanan pembayaran pajak impor. Keterlambatan masuknya



tube CT Scan menyebabkan pekerjaan maintenance ikut

terhambat. Selain itu peralatan CT Scan yang tube-nya

memerlukan penggantian tidak dapat difungsikan untuk pelayanan

kesehatan..

o Pada tahun 2011 yang lalu, terjadi keterlambatan pengiriman

barang oleh supplier hingga melampaui batas akhir fase

pemeliharaan dari yang seharusnya berakhir pada Desember

2014 menjadi bulan Mei 2015. Akibatnya, loan agreement yang

akan berakhir pada Desember 2014 harus diperpanjang ke tahun

2015.


Kementerian Kesehatan perlu mengintensifkan koordinasi dengan

Kementerian Keuangan untuk revisi DIPA 2014 yang menampung

alokasi anggaran untuk pembayaran pajak dan bea masuk pengadaan

barang lot 2.

Kementerian Kesehatan perlu mempercepat proses pembayaran

pekerjaan-pekerjaan supervisi dan pemeliharaan semester 3 dan 4.

Untuk itu pihak Rumah Sakit Moh Hoesin perlu memanggil Konsultan

dalam rangka penandatanganan Certificate of Acceptance. Pihak

Rumah Sakit Moh. Hoesin dapat meminta bantuan pihak KfW Jakarta

untuk pemanggilan konsultan tersebut.

Kementerian Kesehatan perlu memastikan alokasi anggaran pada

tahun 2015 untuk pembayaran pekerjaan supervsisi dan pemeliharaan

semester 5 dan 6.

3. Lessons Learnt dari Pelaksanaan Proyek The Improvement

Moh Hoesin Palembang

a. Pemanfaatan Teknologi

Perlengkapan medis yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan RS.

Moh. Hoesin Palembang dapat dikategorikan sebagai peralatan yang

teknologinya mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Tertundanya pengadaan barang yang cukup lama pada proyek ini

akibat permasalahan pada proses tender menyebabkan pada saat

alat tersebut akan difungsikan, teknologinya menjadi relatif usang. Hal



ini berdampak pada kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan

oleh rumah sakit . Selain itu, transfer of knowledge yang diperoleh oleh

sumber daya manusia di RS Hoesin tidak terjadi pada tingkat yang

paling mutakhir.

Pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman ini adalah:

Ke depan, sebaiknya proyek-proyek yang dibiayai pinjaman luar

negeri lebih difokuskan pada pengembangan prasarana dan sarana

pendukung.

Pengadaan peralatan kesehatan yang tergolong cepat

perkembangan teknologinya dapat dilaksanakan dengan

menggunakan pembiayaan lain yang proses pengadaan

barang/jasanya lebih cepat atau apabila menggunakan pinjaman

luar negeri, diperlukan perhatian dan upaya yang lebih agar

pengadaan barang/jasanya tepat waktu.

b. Optimalisasi Fungsi Badan Layanan Umum

Pada tahun 2005, RS Moh. Hoesin telah memperoleh satus sebagai

Badan Layanan Umum (BLU). Dengan demikian, RS Moh. Hoesin

mempunyai kewenangan untuk menggunakan sebagian pendapatan

yang diperolehnya. Permasalahan yang terjadi pada pekerjaan

perawatan dan pengadaan suku cadang pada proyek ini memberikan

pelajaran bahwa pekerjaan perawatan dan pengadaan suku cadang

dapat diserahkan kepada rumah sakit.

Pihak rumah sakit dapat menggunakan sebagian pendapatannya

untuk membiayai pekerjaan perawatan dan membeli suku cadang.

Cara ini akan lebih cepat, ringkas dan murah.


a. Dukungan Manajemen dan Sumber Daya manusia

Peralatan yang diadakan dalam rangka proyek ini, baik peralatan medis,

non medis, maupun sistem informasi akan dapat difungsikan secara

maksimal untuk melayani publik apabila dioperasikan oleh sumber daya

manusia yang memiliki kualifikasi dan bekerja sesuai dengan aturan

yang ditetapkan. Oleh karena itu, pihak RS Moh. Hoesin Palembang



perlu memastikan personil yang mengoperasikan peralatan dan sistem

mempunyai kualifikasi dan bekerja menurut standar yang ditentukan.

Pada saat kunjungan lapangan dijumpai kondisi masih menumpuknya

pasien/keluarga pasien pada bagian pendaftaran dan pembayaran.

Situasi ini mencerminkan belum adanya sistem informasi/komputerisasi

pada pelayanan dan pendaftaran dan pembayaran. Hal ini ternyata

disebabkan pada saat jam istirahat/makan siang, loket pelayanan hanya

dilayani oleh satu orang petugas. Kejadian tersebut merupakan contoh

sistem yang dibangun belum didukung oleh pola kerja yang tepat

sehingga mengurangi fungsionalisasi dan manfaat sistem. Ke depan,

pihak RS. Moh. Hoesin perlu melakukan perbaikan perbaikan

pengaturan pelayanan administrasi dan keuangan.

b. Kebersihan

Pihak RS Moh. Hoesin Palembang diharapkan dapat meningkatkan

kebersihan, hygienity dan keindahan penampilan rumah sakit. Kondisi

fisik rumah sakit yang bersih tentunya sangat dibutuhkan karena

membantu daya pakai peralatan dan merupakan bagian dari pelayanan

prima kepada masyarakat pemakai jasa, serta membantu meningkatkan

kepercayaan publik kepada rumah sakit. Meskipun rumah sakit telah

dilengkapi dengan peralatan yang lebih canggih dan mutakhir, apabila

kondisi rumah sakit kotor, hal ini akan mempengaruhi tingkat

kepercayaan publik pada kualitas pelayanan dan kehandalan peralatan

rumah sakit.

5. Foto Kunjungan Lapangan (lihat halaman berikut)

-----oo0oo-----



Foto Kunjungan Lapangan The Improvement of the Moh

Hoesin Hospital Palembang

15 Oktober 2014

Foto 1 Rapat koordinasi di Rumah Sakit Moh. Hoesin

Foto 2

Tim pemantauan meninjau fasilitas medis di RS Moh. Hoesin

Foto 3 Ruang penyimpanan generator

Foto 4

Tempat penyimpanan air bersih (Pembangunan prasarana berupa generator dan pengadaan air bersih masuk dalam ruang lingkup

penggunaan pinjaman KfW)



Foto 5

Peralatan medis yang digunakan untuk keperluan layanan pemeriksaan radiologi

Foto 6

Peralatan CT Scan yang tidak dapat beroperasi akibat sparepart yang masih tertahan di pabean

Foto 6 Ruang Intensive Care Unit Anak

Foto 7 Ruang sterilisasi peralatan medis

Foto 8 Ruang yang digunakan untuk memonitor seluruh kegiatan rumah sakit menggunakan jaringan IT

(HMIS)

Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant


Laporan Kunjungan Lapangan “Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant Project

(2x50 MW)”

Parit Baru, 17 Juni 2014

1. Informasi Proyek

a. Data Umum Proyek

b. Kinerja Proyek


3. Lessons Learnt


a. Pasokan Batu Bara

b. Jaringan Listrik

5. Foto


a. Data Umum Proyek

Executing Agency PT. PLN

Sumber Pembiayaan Pinjaman Pemerintah RRT melalui skema

preferential buyer credit

Nilai Pinjaman Proyek USD 132.189.695

Tujuan Memenuhi kebutuhan listrik masyarakat melalui

peningkatan supply listrik di wilayah Kalimantan

Barat serta meningkatkan efisiensi biaya produksi

listrik,

Ruang lingkup pekerjaan 1. Engineering

2. Procurement

3. Construction

Lokasi Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat

Masa laku loan Loan Agreement efektif tanggal 12 September 2012

s/d 12 Februari 2017




Pembagian pendanaan 1. Loan (85%) : USD 132.189.695

2. APLN (15%) : USD 23.327.593

b. Kinerja Proyek

Proyek Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant (2x50MW)

merupakan proyek yang dibiayai oleh pinjaman Pemerintah RRT

melalui skema Preferential Buyer Credit The Export Import Bank of

China untuk membangun dua unit pembangkit listrik yang masing-

masing berkapasitas 50 MW di Parit Baru, Kabupaten Bengkayang,

Kalimantan Barat.

Proyek ini diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan listrik

yang belum merata di wilayah Kalimantan Barat, yang tersebar di

1.804 desa, terutama meliputi daerah terpencil dan terisolasi. Proyek

Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant (2x50MW) memiliki tujuan,

yaitu: (a) meningkatkan base-load unit; (b) meningkatkan electrification

ratio di wilayah Kalimantan Barat; dan (c) mengurangi biaya produksi.

Pembangkit listrik existing yang digunakan PT. PLN (Persero) Wilayah

Kalimantan Barat masih mengandalkan pembangkit listrik tenaga

diesel (PLTD) yang berbiaya tinggi dan berbahan bakar tidak

terbarukan.

Loan Agreement ditandatangani pada tanggal 12 September 2012 dan

berlaku hingga 12 Februari 2017. Proyek telah diteruspinjamkan oleh

Pemerintah kepada PT. PLN melalui Perjanjian Penerusan Pinjaman

tanggal 28 Februari 2013.

Proyek saat ini telah berjalan dan memasuki tahap pelaksanaan civil

works. Ground breaking pembangunan proyek ini diresmikan oleh

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sandjaya.

Pelaksanaan proyek Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant

(2x50MW) mengalami sedikit keterlambatan terutama pada proses

procurement yang disebabkan oleh keterlambatan engineering dari

kontraktor.



Tabel 10 Progress Proyek Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant (2x50MW)

No Pekerjaan

Bobot

terhadap

Proyek (%)

Mei 2014 (%)

Rencana Realisasi

1 Engineering 0,96 0,74 0,32

2 Procurement 65,74 23,11 11,09

3 Construction 33,30 3,38 2,66

Total 100,00 27,23 14,07

Sumber: Paparan PT. PLN pada rapat pemantauan tanggal 17 Juni 2014

Pelaksanaan proyek masih menghadapi masalah lahan dan perizinan.

Meskipun demikian, hal ini tidak menghambat pelaksanaan konstruksi

karena lahan yang belum bebas tersebut berada di luar area

konstruksi. Pada aspek perijinan, PT. PLN telah menyelesaikan Ijin

Penetapan Lokasi dan Ijin Kelayakan Lingkungan Hidup. Sedangkan

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Terminal Khusus/Jetty masih

dalam proses.

Tabel 11 Progress Perizinan Proyek Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant

(2x50MW)

No Jenis Perizinan Nomor dan Tanggal

Perizinan Keterangan

1 Izin Penetapan

Lokasi

SK Bupati Bengkayang

No. 315/BPMPPT/2013

Tanggal 18 Juni 2013

Valid

2 Izin Lingkungan SK Gubernur Kalbar No.

641/BLHD/2012 tanggal

14 November 2012

Valid

3 Izin Mendirikan

Bangunan

Dalam proses Melalui surat PLN No.

601/121/UIP.IX/2013

tanggal 25 Oktober

2013

4 Izin Terminal

Khusus/Jetty

Dalam proses (ditingkat

Kantor Kesyahbandaran

dan Otoritas Pelabuhan)

Melalui surat PLN No.

059/121/UIP.IX/2014

tanggal 8 Januari 2014

Sumber: Paparan PT. PLN pada rapat pemantauan tanggal 17 Juni 2014




Pada pertemuan pemantauan tanggal 17 Juni 2014 di Lokasi PLTU Parit

Baru, telah dilakukan dan disepakati langkah-langkah pencapaian ouput


PT. PLN akan melakukan berbagai langkah percepatan untuk

mengejar keterlambatan progress total yang diakibatkan oleh

keterlambatan penyelesaian Detailed Engineering Design. Langkah

percepatan tersebut dilakukan dengan menambah sumber daya,

terutama yaitu man power, alat berat, dan material, serta pengaturan

beberapa pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara serial

dijadikan paralel (dilakukan bersamaan).

PT. PLN akan menyelesaikan perijinan yang masih dalam proses

penerbitan, yaitu Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Terminal

Khusus/Jetty. PT. PLN telah menugaskan petugas untuk memantau

proses perijinan tersebut.

Perlu dilakukan pembenahan pada pola manajemen hubungan kerja

antara kontraktor Engineering, Procurement, Construction (EPC) dari

RRT dan mitra lokalnya, konsultan desain dan supervisi, serta

pelaksana. Permasalahan pola manajemen tersebut perlu diidentifikasi

dan dilaporkan kepada manajemen PLN Pusat sehingga pimpinan

PLN dapat memberikan peringatan kepada pihak kontraktor.

3. Lessons Learnt

Penguatan Kapasitas Nasional dan Lokal dalam Manajemen Proyek,

Penyusunan Desain dan Supervisi Konstruksi

Pelaksanaan proyek PLTU Parit Baru telah mengambil lessons learnt

dari proyek sebelumnya, yaitu proyek PLTU Labuhan Angin yang juga

dibiayai dengan dana pinjaman Pemerintah RR Tiongkok skema

Preferential Export Buyer’s Credit (PBC).

Proyek-proyek yang dibiayai pinjaman skema Preferential Export

Buyer’s Credit (PBC) berbeda pola pekerjaannya dengan pinjaman

dari pemberi pinjaman lainnya seperti ADB, Bank Dunia, dan JICA.



Pinjaman ketiga lender tersebut memberikan alokasi pendanaan

(dalam satu paket komitmen pinjaman) untuk jasa konsultansi

penyusunan dan/atau review desain/detailed engineering design

sebelum pelaksanaan konstruksi, dan alokasi pendanaan untuk jasa

supervisi. Sebaliknya pinjaman skema PBC hanya dialokasikan untuk

pekerjaan konstruksi berdasarkan desain yang disusun pihak

Indonesia (dalam hal ini PT PLN). Dalam pelaksanaannya, pihak

kontraktor melakukan detailed engineering design/technical drawing.

Pekerjaan ini antara lain dimaksudkan untuk penyesuaian desain

dalam kondisi fisik di lapangan. Hasil technical drawing tersebut perlu

di-review terutama bila terdapat perbedaan dengan desain awal.

Pada proyek-proyek skema PBC sebelumnya (PLTU Labuhan Angin),

pekerjaan detailed engineering design/technical drawing dilakukan

oleh pihak kontraktor RRT dan pihak konsultan RRT yang bekerjasama

dengan pihak kontraktor (dengan sistem kontrak EPC, engineering

procurement and construction). Dengan pola manajemen seperti ini,

pihak Indonesia tidak dapat memperoleh kesempatan mengetahui

lebih rinci mengenai penyusunan desain akhir yang digunakan sebagai

dasar konstruksi fisik.

Pada proyek PLTU Parit Baru, PT PLN telah mengontrak PT Prima

Layanan Nasional Enjinering untuk melaksanakan pekerjaan review

design dan pekerjaan supervisi. Pada proyek Jembatan Tayan,

pelaksana proyek mengontrak perusahaan nasional untuk melakukan

review atas detail technical drawing yang dilakukan pihak kontraktor.

Pihak pelaksana proyek juga melibatkan akademisi dari Universitas

Tanjungpura dalam proses review design dan supervisi.

Dengan pola manajemen proyek yang dilaksanakan pada proyek

Jembatan Tayan dan PLTU Parit Baru, pinjaman skema PBC dari

Pemerintah RRT telah memberikan peluang berlangsungnya transfer

of knowledge untuk mengembangkan kapasitas perusahaan dan

sumber daya nasional dan daerah. Dengan kata lain, pinjaman RRT

yang selama ini sering dikritik kinerja dan kualitas output-nya, dengan

pilihan manajemen proyek yang tepat, skema pinjaman PBC tersebut

dapat menjadi sarana yang efektif dalam knowledge transfer dan

knowledge sharing untuk memperkuat kapasitas nasional.




Proyek dan masa berlaku pinjaman Parit Baru Coal Fired Steam Power

Plant (2x50MW) akan berakhir pada tahun 2017. Oleh sebab itu, PT. PLN

perlu memastikan bahwa setelah proyek dapat selesai tepat waktu (on

schedule) dan berkelanjutan.



lessons learnt.


a. Pasokan Batu Bara

Kebutuhan bahan bakar batu bara untuk operasional suatu pembangkit

listrik tenaga uap adalah sekitar 4.000 ton per MW. PT. PLN harus

memastikan ketersediaan pasokan batu bara serta jalur distribusi yang

memadai untuk keberlanjutan proyek Parit Baru Coal Fired Steam Power

Plant (2x50MW).

Apabila PT. PLN mengalami kekurangan pasokan batu bara, operasi

pembangkit akan terganggu dan masyarakat akan menderita kerugian

melalui pemadaman listrik.

b. Jaringan Listrik

Jaringan listrik di wilayah Kalimantan Barat, terutama daerah-daerah yang

berbatasan langsung dengan Malaysia masih belum memadai. Jaringan

listrik merupakan sarana yang sangat penting untuk mendistribusikan

listrik dari pembangkit.

PT. PLN perlu memastikan jaringan listrik dapat tersedia (baik yang sudah

ada maupun yang baru dibuat) setelah proyek Parit Baru Coal Fired

Steam Power Plant (2x50MW) selesai dikerjakan.

Proyek pembangunan jaringan atau transmisi listrik di Kalimantan Barat

yang mendukung operasional proyek ini adalah proyek Streghtening West

Kalimantan Power Grid. Proyek tersebut akan menghubungkan daerah

Bengkayang, Ngabang, dan Tayan agar terkoneksi dengan listrik dan

diperkirakan akan selesai pada tahun 2016.




Foto 1 Pekerjaan Sipil Proyek Parit Baru Coal Fired

Steam Power

Foto 2

Pekerjaan Pilling Proyek Parit Baru Coal Fired Steam Power

Foto 3 Batching Plant

Foto 4 Site Office Proyek Parit Baru CFSP

Foto 5 Suasana Rapat Pertemuan

Foto 6 Pagar Keliling Proyek Parit Baru CFSP

-----oo0oo-----

Keramasan Power Plant Extension Project


Laporan Kunjungan Lapangan “Keramasan Power Plant Extension Project”

Palembang, 15 Oktober 2014

1. Informasi Proyek

a. Data Umum Proyek

b. Kinerja Proyek

2. Kendala dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Proyek Masalah

3. Lessons Learnt


5. Foto


a. Data Umum Proyek


Sumber

Pembiayaan

Pinjaman Pemerintah Jepang/JICA (Loan IP-527)

Nilai Pinjaman

Proyek

JPY 9.736.000.000

Tujuan Meningkatkan produksi dan stabilitas listrik melalui

perluasan wilayah produksi di PLTU Keramasan untuk

memenuhi permintaan listrik di Provinsi Sumatera Selatan

Ruang lingkup

pekerjaan

1. Construction works

2. Consulting services

Lokasi Kota Palembang, Sumatera Selatan

Masa berlaku loan Loan Agreement efektif tanggal 22 Oktober 2007 s/d 31

Desember 2015



b. Kinerja Proyek

PLTU Keramasan adalah salah satu bagian UIP Pembangkit Sumatera

II di wilayah Sumatera bagian Selatan. Proyek Keramasan Power Plant

Extension Project merupakan proyek pengembangan pembangkit

listrik di PLTU Keramasan dengan dibiayai pinjaman pemerintah

Jepang (loan JICA IP-527).

PLTU Keramasan menggunakan bahan bakar gas untuk menghasilkan

listrik. Untuk proyek Keramasan Power Plant Extension Project, gas

didapatkan dari PT. Pertamina dan PT. Medco.

Pekerjaan fisik proyek Keramasan Power Plant Extension Project

terdiri atas 2 unit yaitu Milestone Unit 1 (11,2 MW) dan Milestone Unit 2

(11,16 MW). Pekerjaan fisik meliputi pembangunan heat recovery

steam generator, gas turbine, steam turbine, main transformer, central

control building, cooling water, dan peralatan pendukung lainnya.

Pekerjaan fisik kedua unit tersebut sudah selesai dilaksanakan dan

sedang dalam masa pemeliharaan (guarantee period). Guarantee

period untuk unit 1 sampai tanggal 3 Desember 2014 dan unit 2

sampai tanggal 6 Desember 2014.

Tabel 12 Progres Pekerjaan Fisik per Juni 2014

No Indikator Output

Perkembangan Fisik Tahun Anggaran 2014 TOTAL

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1

Consulting Services

Kontrak No.262.PJ/061/DIR/2007

Tanggal 28 November 2007

7,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 87,50

2

System Development Planning

Kontrak No.256-1.PJ/061/DIR/2008

Tanggal 5 Maret 2008

100,00 100,00

3

Construction

Kontrak No. 133.PJ/041/DIR/2011

Tanggal 22 Maret 1011

0,07 0,00 4,94 0,00 0,00 0,00 94,00 88,95

Sumber: Laporan Pelaksanaan Kinerja Pinjaman Luar Negeri Triwulan II 2014



2. Kendala dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Proyek

Pada saat rapat koordinasi dan kunjungan lapangan tanggal 15 Oktober

2014, terdapat satu kendala pada pelaksanaan proyek yaitu kerusakan

yang terjadi pada Unit 2. Perbaikan Unit 2 tersebut akan ditanggung oleh

kontraktor karena masih dalam masa guarantee period.


Keramasan Power Plant Extension Project merupakan salah satu contoh

dari proyek yang pelaksanaannya berjalan sesuai rencana, baik dari sisi

waktu maupun pembiayaan. Salah satu faktor yang mendukung

keberhasilan proyek ini adalah lahan yang sudah tersedia sejak awal

dimulainya proyek. Ini dapat terjadi karena pembangunan Keramasan

Power Plant merupakan perluasan dari proyek sebelumnya, yang

pelaksanaannya berlokasi pada lahan milik PT PLN.

Pembelajaran yang dapat diambil dari proyek Keramasan Power Plant

Extension adalah bahwa ketersediaan/perijinan lahan merupakan hal

yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan proyek-proyek

infrastruktur. Pelaksana proyek-proyek infrastruktur (terutama untuk

pekerjaan yang membutuhkan lahan) perlu mempertimbangkan

ketersediaan lahan dan perijinannya sebelum penandatangan kontrak

karena akan berpengaruh pada kinerja proyek, proses pekerjaan fisik,

dan jangka waktu pekerjaan proyek.


Masa berlaku pinjaman proyek Keramasan Power Plant Extension Project

akan berakhir pada 31 Desember 2014. Pekerjaan fisik proyek telah

selesai dan masa pemeliharaanya juga akan selesai pada bulan

Desember 2014. PT. PLN sebagai executing agency perlu memastikan

sarana dan prasarana yang dibangun dapat berfungsi optimal dan

berkelanjutan sebelum masa pemerliharaannya berakhir terutama untuk

Unit 2 yang saat ini masih mengalami kerusakan.




Foto 1 Main Equipment CCPP Keramasan

Foto 2

Gas Turbine

Foto 3

Rapat koordinasi dan Pemantauan Lapangan di

PLTU Keramasan

Foto 4

Rapat koordinasi dan Pemantauan Lapangan di

PLTU Keramasan

Foto 5

Block Plant

Foto 6

Heat Recovery Steam Generator r

-----oo0oo-----

Strengthening West Kalimantan Power Grid


Laporan Kunjungan Lapangan “Strengthening West Kalimantan Power Grid”

Parit Baru, 17 Juni 2014

1. Informasi Proyek

a. Data Umum Proyek

b. Kinerja Proyek




a. Negosiasi Pembelian Listrik

b. Ketersediaan Pembangkit Listrik Baru

5. Foto


a. Data Umum Proyek


Sumber Pembiayaan ADB dan co financing AFD

Nilai Pinjaman Proyek 1. Co financing ADB = USD 49.500.000

AFD = USD 49.500.000 +

Total = USD 99.000.000

2. APLN = USD 18.800.000

Tujuan Memenuhi kebutuhan listrik masyarakat melalui

pembangunan saluran transmisi listrik di wilayah

Kalimantan Barat termasuk untuk jalur impor listrik dari

Sarawak, Malaysia

Ruang lingkup

pekerjaan

1. Civil works

2. Equipment

3. Environment and social mitigation

4. Consultants



Lokasi 1. Paket 1 SUTET 275 kV: Bengkayang – Jagoibabang

2. Paket 2 GITET 275/150 kV: Bengkayang

3. Paket 3 SUTT 150 kV: Bengkayang – Ngabang –

Tayan

4. Paket 4 GI 150 kV: Ngabang dan Extn. 150 kV: Tayan

Masa laku loan Loan Agreement (L/A) dengan AFD ditandatangani pada

tanggal 8 Februari 2013, dengan closing date loan

tanggal 31 Juli 2016 dan dengan ADB ditandatangani

pada tanggal 17 Oktober 2013, dengan closing date loan

tanggal 31 Januari 2016. Meski demikian, SLA belum

diterbitkan.


Pembagian pekerjaan 1. Paket 1 (SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoibabang)

: PT. Bukaka Teknik Utama

2. Paket 2 (GITET 275 kV Bengkayang) : CG

Consortium

3. Paket 3 (SUTT 150 kV Bengkayang – Ngabang –

Tayan) : Consortium of KEC and Mitsubishi Corp.

4. Paket 4 (GI 150 kV Ngabang dan Extn. 150 kV

Tayan) : PT. Siemens Indonesia

5. Konsultan : PLN Pusenlis Tractebel Eng.

b. Kinerja Proyek

Proyek Strengthening West Kalimantan Power Grid merupakan bagian

dari rencana nasional untuk menghubungkan sekitar 10 juta pelanggan

listrik baru antara tahun 2011 – 2015 dan untuk mendukung komitmen

pemerintah dalam pemasangan tenaga listrik 90% pada tahun 2020

dari 62% yang terealisasi pada tahun 2009.

Sistem kelistrikan di Kalimantan Barat yang ada saat ini dipandang

kurang efisien dan berbiaya tinggi. Di sisi lain, negara bagian Sarawak

(Malaysia) yang berbatasan dengan Kalimantan Barat memiliki supply

listrik yang besar dan berencana untuk melakukan ekspor ke negara

tetangga, termasuk Indonesia.

Sistem penyediaan listrik yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk

memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan menyediakan akses

kepada pelanggan baru, termasuk menyediakan saluran transmisi

listrik menuju Sarawak untuk kepentingan impor listrik pada jangka

pendek.



Dalam jangka panjang, saluran transmisi yang dibangun juga akan

memungkinkan ekspor listrik dari Indonesia ke Serawak apabila

terdapat kelebihan supply listrik di Kalimantan Barat.

Proyek ini terdiri atas pembangunan jalur transmisi listrik yang

melintasi dan menghubungkan wilayah Bengkayang, Ngabang, dan

Tayan di Provinsi Kalimantan Barat dengan pinjaman senilai total USD

99.000.000 yang bersumber dari Pemerintah Perancis (AFD) dan ADB,

masing-masing senilai USD 49.500.000.

Loan Agreement (L/A) dengan AFD ditandatangani pada tanggal 8

Februari 2013, dengan closing date loan tanggal 31 Juli 2016 dan dengan

ADB ditandatangani pada tanggal 17 Oktober 2013, dengan closing

date loan tanggal 31 Januari 2016.

Kinerja proyek dari sisi progress penyerapan keuangan sebenarnya

belum terekam karena belum ada penarikan dana dari PLN.

Terhambatnya disbursement untuk loan dari ADB disebabkan karena

dalam DIPA SLA masih dalam status blokir (menunggu terbitnya SLA).

Sedangkan, kendala penarikan pada loan AFD adalah karena terdapat

persyaratan dari AFD bahwa 14 bulan sejak board approval dan belum

ada aktifitas penarikan maka AFD akan mengganti term and condition

yang baru agar dapat efektif kembali. AFD juga mensyaratkan minimal

pencairan dana loan adalah eq. EUR 5.000.

Meskipun terdapat kesulitan dalam penarikan dana (disbursement),

PT. PLN telah melakukan inisiatif untuk memulai pekerjaan dengan

menggunakan anggaran sendiri atau APLN. PT. PLN telah melakukan

pembayaran uang muka dan pembayaran pekerjaan pada beberapa

paket pekerjaan.

Tabel 13 Pembayaran Proyek Strengthening West Kalimantan Power Grid

melalui APLN

Nama

Paket Nilai Kontrak (Rp)

Uang Muka yang

dibayar

Pembayaran s.d.

31 Mei 2014

Paket 1 191.821.037.431 18.247.394.377 42.183.302.119

Paket 2 59.993.759.276 4.641.634.718 -

Paket 3 87.854.357.557 11.980.139.666 -

Paket 4 27.355.374.037 2.393.488.344 -

Sumber: Paparan PT. PLN pada rapat pemantauan 17 Juni 2014



Berdasarkan tabel di atas, total pembayaran porsi pinjaman yang

sudah dilakukan oleh PT. PLN adalah sebesar Rp 61.198.537.847.

Pembayaran yang dilakukan dengan APLN yang sudah dibayarkan

PT. PLN kepada kontraktor nantinya akan digantikan melalui pinjaman.

Beberapa progress fisik yang dapat dicatat, antara lain:

a. Paket 1 (SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoibabang)

Tower yang akan dibangun pada paket 1 berjumlah 201 tower.

Tanah yang telah dibebaskan mencapai 188 lokasi (93,5%) dan

yang belum bebas dan masih dalam proses pembebasan sebanyak

13 lokasi. Dari 13 lokasi tanah yang belum bebas, terdapat 12 lokasi

yang termasuk kawasan hutan dan 1 lokasi di luar kawasan hutan.

Pembangunan pondasi yang telah selesai sebanyak 76 (ongoing

sebanyak 31) dan pekerjaan erection yang telah selesai sebanyak

53 (ongoing sebanyak 4). Waktu kontrak proyek selama 600 hari

sejak tanggal kontrak 12 April 2013.

Tabel 14 Progress Fisik Paket 1 SUTET 275 kV Bengkayang - Jagoibabang

No Jumlah

Tower

Tanah Bebas Pondasi Erection

Bebas Belum Selesai Ongoing Selesai Ongoing

1 201 188 13 76 31 53 4


b. Paket 2 (GITET 275/150 kV Bengkayang)

Paket 2 merupakan pekerjaan pembangunan GITET 275/150 kV di

Bengkayang yang terdiri dari civil works, elektro mekanikal, dan

comissioning. Progress pekerjaan baru mencapai 2,052% dari yang

direncanakan sebesar 42,44%. Waktu kontrak proyek selama 600

hari sejak tanggal kontrak 30 April 2013.

Tabel 15 Progress Fisik Paket 2 GITET 275/150 kV Bengkayang

No

Progress Pekerjaan (%)

Pekerjaan Sipil Pekerjaan

Elmek

Commisi

oning Rencana Realisasi

1 42,44 2,05 Pekerjaan Pondasi

di Area 150 kV

Approval

Drawing

-




c. Paket 3 (SUTT 150 kV Bengkayang – Ngabang – Tayan)

Paket 3 terdiri dari SUTT 150 kV jalur Bengkayang – Ngabang dan SUTT

150 kV jalur Tayan – Ngabang. Untuk jalur Bengkayang – Ngabang,

jumlah tower yang akan dibangun adalah sebanyak 275 tower. Tanah yang

telah dibebaskan mencapai 190 lokasi dan yang belum bebas dan masih

dalam proses pembebasan sebanyak 85 lokasi. Dari 85 lokasi tanah yang

belum bebas, terdapat 34 lokasi yang termasuk kawasan hutan dan 51

lokasi di luar kawasan hutan. Pembangunan pondasi yang telah selesai

baru 4 pondasi (ongoing sebanyak 2).

Jalur Tayan – Ngabang, jumlah tower yang dibangun sebanyak 116 tower.

Tanah yang telah dibebaskan sebanyak 38 lokasi dan yang belum bebas

dan masih dalam proses pembebasan sebanyak 78 lokasi. Dari 78 lokasi

tanah yang belum bebas, terdapat 15 lokasi yang termasuk kawasan hutan

dan 63 lokasi di luar kawasan hutan. Pembangunan pondasi dengan status

ongoing sebanyak 3. Waktu kontrak proyek paket ini selama 540 hari sejak

tanggal kontrak 30 April 2013.

Tabel 16 Progress Fisik Paket 3 SUTT 150 kV Bengkayang – Ngabang – Tayan

No

T/L 150

kV

Jumlah

Tower

Tanah Bebas Pondasi Erection

Bebas Belum Selesai Ongoing Selesai Ongoing

1 BKY-NGB 275 190 85 4 2 - -

2 TYN-NGB 116 38 78 - 3 - -


d. Paket 4 (GI 150 kV Ngabang dan Extn. 150 kV Tayan) : PT.

Siemens Indonesia

Paket 4 merupakan pembangunan GI 150 kV di Ngabang dan

Ekstension GI 150 kV di Tayan yang terdiri dari civil works, elektro

mekanikal, dan comissioning. Progress pekerjaan baru mencapai

2,79% dari yang direncanakan sebesar 24,24%.

Tabel 17 Progress Fisik Paket 2 GI 150 kV Ngabang dan Extn. 150 kV Tayan

No GI

150

kV

Progress Pekerjaan (%) Pekerjaan

Sipil

Pekerjaan

Elmek

Commisioning

Rencana Realisasi

1 NBG 24,24 2,79 Cut & Fill Approval Drawing

2 TYN Pekerjaan Pondasi

Approval Drawing

-





Secara umum, terdapat tiga kendala utama pelaksanaan proyek

Strengthening West Kalimantan Power Grid, yaitu:

a. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan belum terbit

Pembangunan transmisi listrik proyek Strengthening West Kalimantan

Power Grid melintasi beberapa zona kawasan hutan di wilayah

Kalimantan Barat. Oleh karena itu, PT. PLN perlu meminta izin pinjam

pakai kawasan hutan ke Kementerian Kehutanan.

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) adalah izin yang diberikan

untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan

di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan

kawasan hutan. Instalasi transmisi dan distribusi listrik proyek ini

termasuk dalam kategori pembangunan di luar kegiatan kehutanan

sehingga diperlukan IPPKH.

Sampai dengan pemantauan ini dilaksanakan, IPPKH masih dalam

proses penerbitan.

b. Row untuk Paket 1 terhambat masalah lahan

Row untuk Paket 1 proyek Strengthening West Kalimantan Power Grid

terkendala pada masalah pembebasan lahan, dimana beberapa pihak

masih belum sepakat mengenai harga untuk lahan yang ditanami

sawit, duren, jati dan petai.

Terkait hal ini, PT. PLN terus melakukan pendekatan kepada para

pemiliki lahan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah

setempat.

c. Terhambatnya disbursement

Terhambatnya disbursement untuk loan ADB dalam DIPA SLA masih

dalam status blokir, sedangkan untuk loan AFD terhambatnya

disbursement karena terdapat persyaratan dari AFD terkait penarikan.

Meskipun belum terdapat penarikan dana, proyek yang dibiayai

pinjaman AFD dan ADB sudah berjalan. Sementara ini pembiayaan

untuk proyek yang tengah berjalan tersebut ditalangi dengan Anggaran

PLN (APLN). Penggunaan dana dari APLN ini nantinya akan diganti

dengan dana pinjaman AFD dan ADB.




Pada pertemuan pemantauan tanggal 17 Juni 2014 di Lokasi PLTU Parit

Baru, telah dilakukan dan disepakati langkah-langkah pencapaian ouput


Manajemen PLN Pusat akan mempercepat proses pemenuhan

persyaratan untuk mengefektifkan loan agreement.

PT. PLN akan terus memonitor proses penerbitan Izin Pinjam Pakai

Kawasan Hutan (IPPKH) di Kementerian Kehutanan.

PT. PLN akan melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat

sebagai pemilik lahan dan melakukan koordinasi dengan pihak

pemerintah daerah untuk membantu proses negosiasi pembebasan

lahan.


Proyek dan masa berlaku pinjaman Strengthening West Kalimantan

Power Grid akan berakhir pada tahun 2016. Oleh sebab itu, PT. PLN

perlu memastikan bahwa setelah proyek dapat selesai tepat waktu (on

schedule) dan berkelanjutan. Di sisi lain,



lessons learnt.


a. Ketersediaan pembangkit listrik baru

Jaringan transmisi listrik yang baru tentunya membutuhkan

tersedianya sumber pembangkit tenaga listrik yang baru. PT. PLN

tidak bisa hanya mengandalkan impor listrik dari Sarawak, Malaysia

untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di wilayah Kalimantan

Barat.

Pembangunan pembangkit listrik yang baru harus diarahkan untuk

menggunakan bahan bakar yang lebih murah dan efisien ketimbang

yang dipakai saat ini, yaitu diesel atau bahan bakar minyak.

Salah satu proyek pembangunan pembangkit yang sedang ongoing

adalah proyek Parit Baru Coal Fired Steam Power Plant (2x50MW).

Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas listrik untuk

pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah Kalimantan Barat.



b. Negosiasi pembelian listrik

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

memberikan ruang untuk aktivitas ekspor dan impor listrik antar negara

di Indonesia. Jual beli tenaga listrik lintas negara secara lebih rinci

telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012.

Pelaksanaan proyek Strengthening West Kalimantan Power Grid

adalah dalam rangka menyediakan sambungan listrik untuk dapat

dimungkinkannya jual beli listrik antara pemerintah Indonesia dengan

Malaysia.

Negosiasi pembelian listrik dengan Malaysia perlu mendapat perhatian

agar keberlanjutan proyek dapat terus berlangsung. Negosiasi terus

diupayakan sepanjang tidak merugikan kepentingan negara dan

bangsa serta tidak menimbulkan ketergantungan pengadaan tenaga

listrik dari luar negeri.


Foto 1

Suasana Pertemuan Kunjungan Lapangan Proyek Strengthening West Kalimantan Power Grid

Foto 2

Pekerjaan Pondasi SUTET 275 kV T123

Foto 3

Pekerjaan Borepile T110 Foto 4

Proses Erection Instalasi SUTET 275 kV telah selesai

-----oo0oo-----

Rehabilitation and Modernization of Paiton SPP 1&2 (2x400MW)


Laporan Kunjungan Lapangan “CLA-4 Rehabilitation and Modernization of Paiton

Steam Power Plant 1 & 2 (2x400 MW)”



2. Pengelolaan dan Pemanfaatan Proyek

3. Lessons Learnt

4. Foto


Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton 1 & 2 yang beroperasi

sejak bulan Maret 1994 telah memiliki masa operasi selama 20 tahun.

Oleh karena itu, efisiensi kinerja PLTU Paiton 1 & 2 semakin menurun

seiring bertambahnya usia pembangkit. Dengan demikian, diperlukan

perbaikan, modifikasi dan life asessement peralatan untuk meningkatkan

kehandalan dan kinerja PLTU Paiton (2x400 MW) yang dikelola oleh PT.

Pembangkitan Jawa Bali (PJB).

Proyek CLA-4 Rehabilitation and Modernization of Paiton SPP 1&2

(2x400 MW) merupakan proyek yang dibiayai melalui pinjaman dari Japan

Bank of International Cooperation (JBIC). Pinjaman efektif per tanggal 3

Maret 2008 dan telah selesai pada tahun 2013. Lingkup pekerjaan proyek

ini berupa rehabilitasi PLTU Paiton Unit 1 dan 2 yang meliputi

engineering, procurement, special tools, training, dan erection &

commissioning.

Kegiatan pemantauan dilaksanakan pada tanggal 16 April 2014 dengan

melakukan pertemuan dengan PT. PLN dan PT. Pembangkit Jawa Bali

(PJB) serta mengunjungi lokasi PLTU Unit 1 dan 2 di wilayah Paiton.

Kegiatan pemantauan dilakukan untuk melihat perkembangan

pemanfaatan dan pengelolaan proyek CLA-4 Rehabilitation and

Modernization of Paiton SPP 1&2 (2x400 MW), serta mengidentifikasi

lessons learnt dari pelaksanaan pinjaman.




Sumber Pembiayaan Skema Fasilitas Kredit Ekspor dari Japan Bank of

International Cooperation (JBIC) melalui

No. & Tanggal Kontrak 1. 253.PJ/041/DIR/2008 tangggal 8 Maret 2008

2. Amandement No. 01/2011 tanggal 10 Mei 2011

3. Amandement No. 02/2013 tanggal 21 Mei 2013


Tujuan Perbaikan, modifikasi dan life assesment peralatan

untuk meningkatkan kehandalan dan kinerja PLTU

Paiton

Ruang lingkup

pekerjaan

1. Engineering

2. Procurement

3. Special Tools

4. Training

5. Erection & Commissioning

Lokasi PLTU Paiton, Probolinggo, Jawa Timur

Masa laku loan Loan Agreement efektif tanggal 5 Oktober 2004 s/d 13

September 2009

Kontraktor Sumitomo

Sharing Pendanaan 1. Loan JBIC JPY 3.735.258.946

2. APLN JPY 645.798.112

Status pekerjaan Selesai

2. Pemanfaatan dan Pengelolaan Proyek

Proyek CLA-4 Rehabilitation and Modernization of Paiton SPP 1&2

(2x400 MW) bertujuan untuk meningkatkan kehandalan dan kinerja

PLTU Paiton (2x400 MW) dalam menjaga pasokan listrik khususnya di

Pulau Jawa dan Bali melalui rehabilitasi/maintenance beberapa

peralatan yang digunakan di PLTU Paiton. Masa operasi PLTU Paiton

1 & 2 telah mencapai usia 20 tahun (sejak Maret 1994) sehingga telah

terjadi penurunan efisiensi kinerja pembangkit.



Pengelolaan PLTU Paiton 1 & 2 dilakukan oleh PT. Pembangkit Jawa

Bali (PJB).

Kontrak PLTU Paiton mengalami dua kali amandemen. Amandemen

pertama dilakukan untuk merubah mata uang nilai kontrak dan

amandemen kedua dilakukan untuk memperpanjang waktu

penyelesaian kontrak. Perpanjangan waktu penyelesaian kontrak

diperlukan karena pada pelaksanaan proyek terdapat trafo yang rusak

dan membutuhkan pergantian.

Meskipun kontraktor pelaksana adalah Sumitomo yang berasal dari

Jepang, beberapa pekerjaan tetap dipegang oleh PT. PLN, seperti:

design review & approval drawing, supervisi konstruksi, jasa sertifikasi

dan commisioning.

Outcome proyek CLA-4 Rehabilitation and Modernization of Paiton

SPP 1&2 (2x400 MW) antara lain:

a. Setelah dilakukan pergantian beberapa komponen turbin, terdapat

kenaikan nilai efisiensi turbin (turbine heat rate) sebesar 180

kcal/kWh. Efisiensi turbin ini berdampak pada penghematan biaya

bahan bakar yang mencapai 61 miliar per tahun.

b. Meningkatkan keandalan pembangkit

c. Mengetahui life time peralatan utama pembangkit sebagai acuan

untuk perencanaan konsep pemeliharaan selanjutnya.

d. Memperkuat sistem kelistrikan Jawa dan Bali.

e. Mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakan minyak.

Dari hasil pemantauan lapangan, kapasitas terpasang sebesar 2x400

MW terpakai sepenuhnya pada jam-jam sibuk menjelang sore hari.

3. Lessons Learnt dari Pelaksanaan CLA-4 Rehabilitation and

Modernization of Paiton SPP 1 & 2 (2x400 MW)

Secara umum proyek CLA-4 Rehabilitation and Modernization of

Paiton SPP 1&2 (2x400 MW) bermanfaat pada peningkatan kapasitas

dan efisiensi serta life time PLTU Unit 1 dan 2 Paiton.

Lessons learnt proyek CLA-4 Rehabilitation and Modernization of

Paiton SPP 1&2 (2x400 MW), antara lain:

a. Terdapat transfer of knowledge mengenai metode Life Time

Assesment beberapa peralatan Utama PLTU.



b. Scope of Work pada Project Rehabilitation PLTU Paiton 1&2 dapat

dijadikan salah satu acuan dalam proyek rehabilitasi PLTU – PLTU

lainnya karena telah berhasil meningkatkan efisiensi dan

mempertahankan daya mampu yang dihasilkan meskipun

pembangkit telah berusia hampir 20 tahun.

Sebagai ilustrasi bahwa untuk membangun suatu pembangkit baru

dengan kapasitas 2 x 400 MW dibutuhkan biaya sekitar Rp 8 - 12

Triliun, sementara melalui pekerjaan rehabilitasi hanya dibutuhkan

biaya sekitar Rp 500 – 600 Miliar. Dari sisi waktu pengerjaan, durasi

pelaksanaan rehabilitasi hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5-2

tahun sedangkan untuk membangun unit baru memakan waktu

sekitar 4-5 tahun.


Foto 1 Ruangan Boiler Control PLTU Paiton

Foto 2 Turbin Uap PLTU Paiton

Foto 3 Dynamic Classifier PLTU Paiton

Foto 4 Turbin PLTU Paiton yang telah di re-blading.

-----oo0oo-----

The Construction of Surabaya-Madura Bridge


Laporan Kunjungan Lapangan “The Construction of Surabaya – Madura Bridge

(Jembatan Suramadu)”



2. Pemanfaatan dan Pengelolaan Proyek Jembatan Suramadu

3. Isu-isu dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan

a. Alih Teknologi

b. Kelembagaan

4. Lessons Learnt

5. Foto


Proyek The Construction of Surabaya – Madura Bridge adalah proyek

pembangunan jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan

Pulau Jawa (di Surabaya) dan Pulau Madura (di Bangkalan), Indonesia.

Sampai saat ini, Jembatan Suramadu merupakan jembatan yang

terpanjang di Indonesia dengan panjang mencapai 5.438 m. Jembatan

Suramadu terdiri dari empat bagian yaitu jalan layang (causeway)

sepanjang 3.276 m, jalan penghubung (approach road) sepanjang 15.850

m, jembatan penghubung (approach bridge) sepanjang 1.344 m, dan

jembatan utama (main bridge) sepanjang 818 m.

Jembatan Suramadu dibangun dengan tujuan mempercepat

pembangunan ekonomi di Pulau Madura, mengingat Pulau Madura

secara sosial dan ekonomi relatif tertinggal dibandingkan kawasan lain di

Jawa Timur.

Proyek pembangunan Jembatan Suramadu menggunakan fasilitas

pinjaman dari Pemerintah RRT dengan skema Preferential Export Buyer’s

Credit dengan total nilai pinjaman sebesar USD 229,13 juta. Pinjaman

tersebut digunakan terutama untuk membangun approach bridge dan

main bridge yang memang membutuhkan teknologi tinggi dan saat ini

http://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Madura

http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Jawa

http://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya

http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Madura

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bangkalan

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_layang

http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur



belum tersedia di Indonesia. Proyek pembangunan Jembatan telah

selesai dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada

tanggal 10 Juni 2009.

Dengan selesainya proyek tersebut, dilakukan pemantauan untuk melihat

capaian outcome, serta pembelajaran (lessons learnt) dan rekomendasi

atas pelaksanaan proyek agar dapat dimanfaatkan untuk proyek sejenis

lainnya.


Sumber Pembiayaan Pinjaman Pemerintah RRT melalui China Eximbank

(Skema Preferential Export Buyer’s Credit)

Nilai Pinjaman

Proyek

1. USD 160.200.000 (Loan No. BLA 04082 tanggal

5 November 2004)

2. USD 68.930.000,- (additional loan melalui

Amandement Loan Agreement No. BLA 04082

tanggal 10 Desember 2008)

Masa laku loan 1. Loan Agreement No. BLA 04082 efektif tanggal

05 Oktober 2004 s/d 13 September 2009

2. Amandment Loan Agreement No. BLA 04082

efektif tanggal 10 Desember 2008 s/d 13

September 2009

Tujuan Mendorong dan mempercepat pengembangan

infrastruktur dan pembangunan ekonomi terutama

untuk wilayah Madura

Ruang Lingkup

Pekerjaan

(Pembiayaan

Pinjaman)

1. Approach Bridge (1.344 m)

Type Struktur: Balanced Cantilever Box Girder

Panjang : 672 m untuk tiap sisi

Panjang Tiap Segmen : 80 m

Pilar : Beton Bertulang Type Hollow

Pondasi : Bore Piles, kedalaman 60 m – 90 m

2. Main Bridge (818 m)

Type Struktur : Cable Stay

Panjang : 818 m

Tinggi Pilon : 140 m (dari Beton)



Panjang Tiap Segmen : 434 m (Main Span) dan

2x192m (Side Span)

Kabel Penggantung : PWS (Parallel Wire Strand)

Girder Jembatan : Steel Box Girder

Pondasi: Bore Piles, kedalaman 90 m – 100 m

Lokasi Kota Surabaya, dan Kabupaten Bangkalan Madura,

Propinsi Jawa Timur

Status pekerjaan Selesai

Pembagian

pekerjaan

1. Approach dan Main Bridge (porsi Pemerintah

Pusat melalui Loan RRT + APBN)

2. Causeway (porsi Pemerintah Pusat dan Pemprov

Jatim)

3. Approaching Road (porsi Pemerintah Pusat dan

Pemprov Jatim)

2. Pemanfaatan dan Pengelolaan Proyek

Target output yaitu pembangunan fisik Jembatan Suramadu telah

tercapai 100 persen dan telah resmi digunakan sejak tahun 2009.

Jembatan Suramadu telah menghasilkan penerimaan negara bukan

pajak melalui tarif tol Suramadu yang mencapai Rp 160 miliar per

tahun.

Pemanfaatan dan pengelolaan Proyek Jembatan Suramadu dilakukan

Pemerintah melalui:

a. Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum selaku pemilik

aset Jembatan Suramadu (owner) yang bertanggung jawab atas

pemeliharaan utama dan sistem monitoring jembatan.

b. PT. Jasa Marga selaku operator jalan tol suramadu yang

bertanggung jawab atas pengoperasian jalan tol suramadu.

c. Pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura

(selanjutnya disingkat BPWS). BPWS bertanggung jawab atas

pengembangan kawasan di sekitar Jembatan Suramadu, terutama

dalam rangka mempercepat tercapainya target outcome, yaitu

meningkatnya pembangunan ekonomi dan infrastruktur terutama di

wilayah Madura.



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang

Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura, BPWS memiliki

tugas yaitu:

a. Menyusun Rencana Induk dan rencana kegiatan pengembangan

sarana dan prasarana serta kegiatan pengembangan wilayah

Suramadu;

b. Melaksanakan pengusahaan Jembatan Tol Suramadu dan Jalan

Tol Lingkar Timur (Simpang Juanda – Tanjung Perak) melalui

kerjasama dengan badan usaha pemenang pelelangan

pengusahaan jembatan tol dan jalan tol dimaksud;

c. Melaksanakan pengusahaan pelabuhan peti kemas di Pulau

Madura;

d. Membangun dan Mengelola:

(1) Wilayah Kaki Jembatan Suramadu, yang meliputi:

- Wilayah di Sisi Surabaya (±600 ha);

- Wilayah di Sisi Madura (±600 ha).

(2) Kawasan Khusus di Pulau Madura (±600 ha) dalam satu

kesatuan dengan wilayah Pelabuhan Peti Kemas dengan

perumahan dan industri termasuk jalan aksesnya.

e. Menerima dan melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang dari

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

f. Menyelenggarakan pelayanan satu atap untuk urusan perizinan di

wilayah Suramadu;

g. Melakukan Fasilitasi dan stimulasi percepatan pertumbuhan

ekonomi masyarakat Jawa Timur, antara lain dalam:

(1) Fasilitasi pembangunan jalan akses menuju Jembatan Tol

Suramadu, baik di wilayah sisi Surabaya maupun di wilayah sisi

Madura,

(2) Fasilitasi pembangunan jalan pantai utara Madura (Bangkalan

– Sumenep),

(3) Fasilitasi pembangunan jalan lintas selatan Madura (Bangkalan

– Sumenep),

(4) Fasilitasi pembangunan jalan penghubung pantai utara Madura

dengan lintas selatan Madura,

(5) Fasilitasi pembangunan infrastruktur perhubungan antar

wilayah kepulauan,



(6) Fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dalam rangka

industrialisasi di Pulau Madura, dan

(7) Fasilitasi penyediaan infrastruktur air baku, air minum, sanitasi,

energi, dan telekomunikasi di wilayah Madura.

h. Melaksanakan tugas lain sesuai penugasan dari Dewan Pengarah

BPWS didesain oleh Pemerintah untuk memiliki peran sentral atas

pembangunan kawasan di sekitar Jembatan Suramadu, yaitu di

wilayah Surabaya dan wilayah Madura, melalui koordinasi dengan

pemerintah daerah setempat.

3. Isu-isu dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan

Proyek

a. Alih Teknologi yang Tidak Optimal

Teknologi pembangunan jembatan utama (main bridge)

menggunakan teknologi terkini yang belum tersedia dan belum

pernah dilakukan sebelumnya di Indonesia. Oleh karena itu, salah

satu tujuan pembangunan proyek jembatan suramadu juga

mengharapkan terjadinya transfer of knowledge and technology dari

RRT kepada Indonesia.

Kontraktor pembangunan jembatan utama (main bridge dan

approach bridge) adalah Consortium of Chinese Contractor (CCC)

dengan sub kontraktor Consortium of Indonesian Contractor (CIC).

Pada pelaksanaannya, terdapat pembagian tugas dimana CCC

mengerjakan seluruh approach bridge sepanjang 1.344 m dan main

bridge sepanjang 818 m, sedangkan CIC yang terdiri dari JO -

Hutama Karya, Wijaya Karya, Agrabudi mengerjakan cause way sisi

Surabaya sepanjang 1.458 m, dan JO – Adhi Karya, Waskita Utama

mengerjakan cause way sisi Madura sepanjang 1.818 m.

Akibat dari adanya pembagian tugas tersebut, tidak terjadi transfer of

knowledge and technology pada pembangunan approach bridge dan

main bridge dari CCC kepada CIC. CCC dan CIC mengerjakan

proyek dengan porsinya masing-masing.



Selain itu, pada saat selesainya pembangunan approach bridge dan

main bridge, CCC selaku kontraktor tidak menyampaikan dokumen

spesifikasi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeliharaan

approach bridge dan main bridge kepada Kementerian Pekerjaan

Umum. Hal ini menimbulkan kendala terutama ketika melakukan

pemeliharaan pada komponen approach bridge dan main bridge.

b. Kelembagaan yang Belum Efektif

Dibentuknya BPWS oleh Pemerintah ternyata belum efektif dalam

mengembangkan kawasan di sekitar Jembatan Suramadu.

Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan

menilai tugas dan kewenangan BPWS tumpang tindih dan

mengambil alih kewenangan otonomi daerahnya masing-masing.

Oleh karena itu, kinerja BPWS sejak dibentuk sampai saat ini belum

menunjukkan hasil yang diharapkan. Komunikasi dan koordinasi

antara BPWS dan Pemkot Surabaya serta Pemkab Bangkalan tidak

berjalan efektif.

Rencana pembentukan Dewan Koordinasi Pelaksanaan

Pembangunan Suramadu yang terdiri dari satu walikota dan empat

bupati yang digagas BPWS ditolak oleh Walikota Surabaya dan

Bupati Bangkalan.

BPWS juga mengalami kesulitan untuk melakukan kerjasama dengan

BUMN karena BPWS bukan merupakan suatu badan layanan usaha.

Akibatnya, BPWS kesulitan untuk menarik investor yang akan

mengembangkan kawasan Surabaya dan Madura. Untuk dapat

melakukan kerjasama, perlu pengaturan khusus melalui revisi

Perpres yang ada.

4. Lessons Learnt

Proyek Jembatan Suramadu telah selesai dibangun sejak tahun 2009.

Keberadaan Jembatan Suramadu tentunya banyak mendatangkan

manfaat bagi masyarakat terutama pada masyarakat wilayah Madura dan

wilayah Surabaya, dimana arus orang, barang, dan atau jasa menjadi

lebih mudah.



Tantangan ke depan adalah bagaimana mengelola dan memanfaatkan

Jembatan Suramadu untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan

infrastruktur wilayah Madura sehingga kesenjangan antara Madura

dengan wilayah lain di Propinsi Jawa Timur semakin berkurang dan

bahkan menjadi tidak ada.

Beberapa isu yang perlu menjadi perhatian sekaligus dapat menjadi

lessons learnt untuk proyek-proyek pembangunan jembatan lintas pulau

antara lain:

a. Desain Jembatan

Salah satu ciri khas Jembatan Suramadu adalah dibangunnya jalur

untuk kendaraan bermotor roda dua dan Structural Health

Monitoring System (SHMS).

i. Jalur untuk kendaraan bermotor roda dua

Penambahan ruas jalan tol untuk kendaraan roda dua diperlukan

untuk mendukung aktivitas dan mobilitas terutama bagi kalangan

masyarakat kelas menengah ke bawah karena moda transportasi

massal yang nyaman, cepat, dan terintegrasi belum tersedia.

Keberadaan jalur kendaraan roda dua pada ruas tol Suramadu

dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat, terutama kelas

menengah ke bawah. Kemampuan mobilitas masyarakat kelas

menengah ke bawah akan menjadi relatif sama dengan masyarakat

kelas menengah atas.

Dari aspek regulasi, penambahan jalur tol untuk kendaraan roda

dua telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun

2005 tentang Jalan Tol, dimana dinyatakan bahwa jalan tol dapat

dilengkapi dengan jalur jalan tol khusus bagi kendaraan bermotor

roda dua yang secara fisik terpisah dari jalur jalan tol yang

diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

Fasilitas jalur kendaraan roda dua di jalan tol tersebut kemudian

diterapkan juga pada pembangunan jalan tol Nusa Dua – Ngurah

Rai – Benoa di Provinsi Bali.



ii.Structural Health Monitoring System (SHMS)

SHMS merupakan teknologi monitoring yang digunakan untuk

mendeteksi kerusakan atau kondisi jembatan yang terintegrasi.

Teknologi ini dapat memperpanjang umur pelayanan jembatan

karena dapat mengidentifikasi lebih awal (peringatan dini) sebelum

terjadinya kerusakan sehingga biaya rehabilitasi atau perawatan

bisa semakin efisien.

Tujuan penggunaan SHMS di Jembatan Suramadu antara lain:

a. Menyediakan data dinamis dari struktur jembatan seperti

kecepatan angin, beban jembatan, dan lain-lain, yang digunakan

untuk analisa dan evaluasi kesehatan struktur jembatan.

b. Membuat sistem monitoring yang handal dan memiliki fungsi

pengecekan sendiri untuk memonitor adanya anomali dalam

sistem.

c. Menyediakan data untuk menentukan tingkat keamanan lalu

lintas kendaraan.

b. Alih Teknologi

Salah satu maksud kerjasama pembangunan dan diadakannya

pinjaman luar negeri adalah terjadinya transfer of knowledge and

technology dari negara lain (pemberi pinjaman) kepada Indonesia.

Dalam kasus proyek Jembatan Suramadu, transfer of knowledge and

technology tidak dapat berlangsung secara efektif. Hal ini disebabkan

pengaturan kontrak yang membuat pihak kontraktor Tiongkok secara

eksklusif mengerjakan pembangunan approach bridge dan main

bridge. Demikian pula transfer dokumen dan sistem yang terkait

dengan pemeliharaan teknis paska konstruksi juga tidak diatur dengan

jelas dalam kontrak.

Berdasarkan pengalaman pembangunan Jembatan Suramadu,

pengaturan kontrak pekerjaan (baik engineering design, konstruksi dan

supervisi serta pemeliharaan) merupakan hal yang sangat penting

untuk memastikan terjadinya proses transfer of knowledge and

technology. Dalam kerangka peraturan perundangan dan prosedur

yang berlaku, executing/implementing agency perlu semaksimal



mungkin mencari peluang yang dapat mengatur skema kontrak

sehingga memungkinkan terjadinya interaksi riil dan teknis dalam

setiap tahapan pelaksanaan proyek antara konsultan/kontraktor

negara pemberi pinjaman dengan konsultan/kontraktor Indonesia.

c. Pengembangan Kawasan dan Ownership

Megaproyek seperti pembangunan Jembatan Suramadu yang

menghubungkan dua pulau seharusnya dilakukan dengan pendekatan

program pengembangan kawasan. Pembangunan sarana fisik

jembatan adalah salah satu kegiatan dari program pengembangan

kawasan. Dengan demikian, seluruh proyek akan lebih terintegrasi dan

terencana sejak awal dilaksanakan.

Dalam kasus pembangunan Jembatan Suramadu, pola yang

diterapkan adalah membangun jembatan terlebih dahulu, baru

kemudian membentuk lembaga yang mengkoordinasi pembangunan

kawasan (dalam hal ini BPWS). Akibatnya, BPWS mengalami kesulitan

dalam memerankan tugas pokok dan fungsinya.

Pendekatan pembangunan infrastruktur dengan pendekatan

pembangunan kawasan diterapkan pada rencana pembangunan

jembatan Selat Sunda.

Pendekatan pembangunan kawasan juga dapat meningkatkan

ownership. Dalam kasus pembangunan jembatan Suramadu,

permasalahan hubungan kelembagaan antara BPWS dengan

Pemerintah Daerah, terutama Kota Surabaya dan Kabupaten

Bangkalan sebenarnya dapat direduksi apabila sejak awal proyek

direncanakan telah melibatkan unsur pemerintah daerah.

Keterlibatan pemerintah daerah di era otonomi daerah mutlak

dilakukan untuk meningkatkan ownership pada sisi pemerintah daerah.

Pola komunikasi dan koordinasi pada kasus Jembatan Suramadu

seakan berhenti pada tingkatan propinsi saja. Pemerintah Kota

Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan tidak mendapat porsi

yang sama (dalam hal komunikasi dan koordinasi) dalam menyusun

rencana pembangunan proyek Jembatan Suramadu.




Foto 1 Jembatan Suramadu yang telah diresmikan Presiden SBY pada tanggal 10 Juni 2009.

Foto 2

Tampak sepeda motor melintas di Jembatan Suramadu.

Selain kendaraan roda empat, Jembatan Suramadu juga memfasilitasi para pengendara

kendaraan roda dua.

Foto 3 Cable Stayed Jembatan Suramadu.

Teknologi cable stayed digunakan karena berbagai keunggulan: tahan angin, mampu

menahan beban, konstruksi lebih ringan dan murah perawatan.

Foto 4 Ruang Structural Health Monitoring System (SHMS) yang digunakan untuk memonitor kondisi jembatan dan lingkungan sekitar.

Teknologi SHMS dilengkapi 514 sensor yang bekerja secara real time 24 jam.

-----oo0oo-----

Rehabilitation of Drainage System of Banda Aceh and Lhokseumawe City


Laporan Kunjungan Lapangan “Rehabilitation of Drainage System of Banda Aceh and

Lhokseumawe City dan Aceh Reconstruction Project : Sub-sektor drainase”

Banda Aceh, 3 Desember 2014

1. Informasi Proyek

a. Data Umum Proyek

b. Kinerja Proyek

2. Kendala dan Solusi selama Pelaksanaan Proyek


4. Rencana Keberlanjutan Proyek

5. Foto


a. Data Umum Proyek

Executing

Agency

Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

Sumber

Pembiayaan

Pinjaman AFD Perancis

Pinjaman Pemerintah Jepang/JICA (Loan IP-545)

Nilai Pinjaman

Proyek

Pinjaman AFD senilai EUR 36.800.000

Total pinjaman proyek dalam IP-545: JPY 11.593 juta

Nilai kontrak Sub Sektor Drainase: JPY 2.872 juta

Tujuan Rehabilitasi, rekonstruksi dan pengembangan sistem

drainase Banda Aceh yang rusak akibat tsunami untuk

menjamin sistem drainase yang efisien

Ruang lingkup

pekerjaan

1. Konstruksi Drainase

2. Jasa Konsultan

Lokasi Kota Banda Aceh Zona 4,5,6,7, Lhokseumawe dan

Meulaboh



Masa berlaku

loan

AFD: Loan Agreement ditandatangani tanggal 24

september 2008, efektif mulai tanggal 9 September 2009

dan loan tutup pada 31 Maret 2014

JICA: Loan Agreement efektif tanggal 29 Maret 2007 s/d

26 Juli 2017

b. Kinerja Proyek

1. Rehabilitation of Drainage System of Banda Aceh and

Lhokseumawe City (Pinjaman AFD)

Proyek Rehabilitation of Drainage System of Banda Aceh and

Lhokseumawe City yang dirancang sebagai bagian dari program

rehabilitasi dan rekonstruksi sistem drainase di kota Banda Aceh

yang mengalami kerusakan akibat bencana gempa bumi dan

tsunami pada tahun 2004. Proyek ini terdiri atas pekerjaan

konstruksi saluran drainase primer dan sekunder di zona 4,5,6,7

kota Banda Aceh dan Lhokseumawe dan kegiatan supervisi dan

pengadaan peralatan agar sistem drainase berjalan dengan baik.

Proyek ini efektif sejak 9 Septermber 2009 dan telah selesai 100%

pada 31 Maret 2014. Selama masa pelaksanaan, proyek ini telah

dilakukan 2 kali perpanjangan masa berlaku loan agreement. Loan

closing date original dari proyek ini adalah 31 Desember 2011.

Perpanjangan pertama sampai dengan 30 April 2013 dan

perpanjangan kedua sampai dengan 31 Maret 2014.

Perpanjangan pertama disebabkan adanya masalah pembebasan

lahan. Perpanjangan kedua karena konsultan supervisi perlu

melakukan Defect Liability Period sehingga perlu perpanjangan

sampai dengan 31 Maret 2014.

2. Aceh Reconstruction Project (Sub Sektor Drainase) (Pinjaman

JICA)

Proyek Aceh Reconstruction Project (loan JICA IP-545) juga

merupakan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi sistem

drainase di kota Banda Aceh yang mengalami kerusakan akibat

bencana gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004.



Ruang lingkup proyek IP-545 terdiri atas dua kegiatan yaitu sub

sektor jalan nasional dan sub sektor drainase.

Tabel 18 Paket Kontrak IP-545 Sub Sektor Drainase

No. Paket Kontrak

Nilai

(Miliar Rp)

Ekivalen

(Juta JPY)

1 Sub Sector Drainage

A. Consulting Services on Drainage Sub Sector

(1 Paket) 24,9 239

B. Construction Service on Drainage Sub

Sector (3 Paket):

1. Paket 1: Retention Basin of Kr. Neng and

Drainage Rehabilitation of Zone 1 in Banda Aceh

122,5 1.178

2. Paket 2: Rehabilitation and Drainage

Enhancement in Meulaboh 61,5 591

3. Paket 3: Rehabilitation and Enhancement of Kr. Neng River, Construction of Kr. Cangkoy dan Kr. Meurebo

89,9 864

Total 298,8 2.872

Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Proyek IP 545, Triwulan I Tahun

2014

Kinerja proyek pada sub-sektor ini baik, seluruh paket pekerjaan

telah selesai dikerjakan tahun 2013 dan telah diserahterimakan ke

Pemerintah Kota setempat.


a. Aspek Kelembagaan Proyek

Proyek ini pada awalnya merupakan bagian dari kegiatan rehabilitasi

dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami 26 Desember 2014 yang

diusulkan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) yang

merupakan institusi Ad-hoc untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh

pasca tsunami. Meskipun demikian, sejak awal proyek ini didesain

dengan melibatkan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian

Pekerjaan Umum sebagai institusi penanggungjawab drainase dan

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum

sebagai institusi penanggungjawab sungai. Hal ini merupakan langkah

untuk menjamin keberlanjutan proyek, mengingat BRR merupakan

lembaga ad-hoc yang beroperasi hanya sampai tahun 2009. Proyek ini



juga sudah melibatkan Pemerintah Daerah yang akan bertanggung

jawab atas operasional dan perawatan peralatan. Pada proses

persiapan proyek ini sudah terdapat kesepakatan tentang pembagian

tugas dan tanggung jawab antara BRR, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen

Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah NAD.

Dengan adanya perjanjian antar pihak ini, setelah BRR berakhir pada

tahun 2009, proses pemindahan executing agency ini berlangsung

dengan lancar tanpa adanya kendala.

Hal ini sangat penting sebagai bahan pembelajaran di masa depan

terutama apabila proyek dilaksanakan oleh lembaga Ad-hoc.

Perjanjian yang mengatur tugas dan tanggung jawab antar instansi

penanggung jawab sangat diperlukan untuk menjamin pelaksanaan

proyek dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

b. Regulasi: Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Stakeholders

Proyek ini sejak awal telah didesain dengan melibatkan Pemerintah

Daerah sebagai institusi penanggung jawab operasional dan

perawatan sehingga setelah pekerjaan fisik proyek selesai Direktorat

Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum langsung

menyerahterimakan fisik pekerjaan kepada Pemerintah Daerah.

Dengan adanya perjanjian antar pihak saat perencanaan proyek,

Pemerintah Daerah juga sudah menyiapkan alokasi anggaran untuk

operasional dan perawatan saluran dan sistem drainase dan dapat

melakukan pengerukan terhadap endapan yang terjadi pada saluran

drainase. Akan tetapi dilain sisi, kerusakan pada pintu air kolam retensi

menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah belum secara optimal

melakukan kewajiban nya untuk melakukan operasional dan

perawatan keseluruhan sistem drainase.

Hal ini juga sebagai bahan pembelajaran tentang pentingnya perjanjian

antar pihak yang diatur secara rinci tentang kewajiban setiap pihak

yang terlibat agar dapat menjamin outcome yang optimal dari suatu

pekerjaan. Hal ini juga menekankan perlu adanya komitmen antara

pihak yang melakukan perjanjian dan adanya sanksi bagi pihak-pihak

yang tidak memenuhi kewajibannya.



3. Rencana Keberlanjutan Proyek

Proyek Rehabilitation of Drainage System of Banda Aceh, Lhokseumawe

City and Meulaboh City baik yang dikerjakan JICA maupun AFD telah

selesai dilaksanakan. Akan tetapi berdasarkan hasil pemantauan di

lapangan terdapat beberapa isu yang perlu menjadi perhatian dan

dicarikan pemecahan yang tepat untuk proyek-proyek sejenis.

a. Operasi dan Pemeliharaan

Setelah proyek selesai dan sesuai dengan rencana awal, skema

operasi dan pemeliharaan proyek IP-545 pada sub sektor drainase

dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pemerintah Kota

Meulaboh. Sesuai tugas pokok dan fungsi Ditjen Cipta Karya

Kementerian Pekerjaan Umum bertanggungjawab terhadap

pembangunan fisik drainase di suatu wilayah sedangkan operasi dan

pemeliharaan drainase tersebut diharapkan menjadi tanggung jawab

atau diserahkan kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan (lokasi Banda Aceh di

wilayah sungai Kr. Neng) pada kolam retensi terdapat kerusakan pada

pintu air antara kolam retensi dan sungai sehingga saat ini kolam

retensi tidak dapat berfungsi dengan optimal jika terjadi hujan deras

dan air laut pasang. Kerusakan tersebut diantaranya pintu air yang

berkarat dan patah di bagian-bagian tertentu. Kondisi tersebut

seharusnya tidak terjadi karena usia pakai peralatan tersebut sejak

serah terima baru sekitar 3 tahun. Oleh karena itu diperlukan adanya

komitmen dalam perawatan dan pemeliharaan agar sistem drainase

dapat berfungsi secara optimal sesuai yang direncanakan

b. Penanganan Warga Sekitar Sistem Drainase

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan didapatkan informasi

bahwa permasalahan pada rumah pompa disebabkan karena sampah

warga di saluran drainase yang masuk ke dalam pompa retensi.

Karena itu diperlukan penyuluhan kepada warga agar tidak membuang

sampah di salurah drainase.

Pada sumur retensi besar yang berlokasi dekat dengan muara laut

terlihat adanya usaha warga untuk membuka pintu air kolam retensi



dengan melakukan pembukaan secara paksa dan permanen katup

kolam retensi. Hal tersebut dilakukan agar pada saat air laut pasang,

air laut dapat masuk ke dalam kolam retensi dan menyisakan sisa

endapan termasuk didalamnya kerang laut di sekitar pintu air yang

dapat dimanfaatkan sebagai mata pencaharian oleh warga.

Akibat kegiatan tersebut, kolam retensi tidak bisa berfungsi secara

optimal terutama saat air laut pasang dan hujan deras. Karena itu

diperlukan usaha untuk memberikan alternatif sumber mata pencarian

warga yang bergantung pada kolam retensi tersebut.


Foto 1

Pintu air kolam retensi yang berfungsi mengendalikan debit air yang ada di kolam

retensi dan sungai Kr. Neng (IP-545)

Foto 2 Tuas pengunci pintu air kolam retensi yang sudah

mulai berkarat dan kurang berfungsi (IP-545)

Foto 3

Stasiun Pompa kolam retensi kecil (AFD)

Foto 4

Pintu air yang rusak (proyek AFD)



Foto5

Kolam retensi AFD

Foto 6

Kolam retensi IP-545 (JICA)

Foto 7

Pintu air yang dibuka paksa (proyek AFD)

FoFoto 8

Aktivitas warga mencari kerang di kolam retensi proyek AFD

-----oo0oo-----

Forest Climate Change Programme


Laporan Kunjungan Lapangan “Forest Climate Change Programme”

District Program Manangement Unit /DPMU - Berau

Kabupaten Berau, 26-30 September 2014

1. Informasi Proyek

a. Data Umum Proyek

b. Pendahuluan

c. Kinerja Proyek

2. Isu Pelaksanaan Proyek

3. Langkah Tindak Lanjut

4. Lessons Learnt


a. Data Umum Proyek

Executing Agency Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah

Kabupaten Berau, Kapuas Hulu dan Malinau

Sumber Pembiayaan Pemerintah Jerman (BMZ-GIZ) – PN 2007 66 087

Nilai Proyek 1. Porsi Pemerintah Indonesia: Rp 3.705.499.2000,-

(eq. EUR 2.315.937)

2. Porsi Pemerintah Jerman: EUR 20.000.000,

(hibah)

Tujuan 1. Mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor

kehutanan seraya meningkatkan mata pencaharian

masyarakat desa.

2. Membantu pemerintah merancang dan

mengimplementasikan reformasi hukum, kebijakan

dan kelembagaan dalam rangka pelestarian dan

pengelolaan hutan pada tingkat lokal, provinsi dan

nasional.



Ruang lingkup 1. Pemberian arahan bagi pengembangan strategi

REDD+, dan pembangunan hutan di tingkat

nasional, provinsi dan kabupaten.

2. Pemberian arahan teknis terkait dengan kerangka

kerja pelaksanaan kegiatan demonstrasi REDD di

berbagai tingkatan, termasuk perencanaan

partisipatif penggunaan lahan dan zonasi hutan.

3. Desain inovatif terkait dengan mekanisme dan

peraturan bagi inisiatif REDD+ berbasis kabupaten.

4. Fasilitasi pengawasan, pelaporan dan verifikasi.

5. Dukungan bagi proses reformasi administrasi

kehutanan seperti pembentukan unit-unit

pengelolaan hutan dan sistem-sistem terkait

dengan pengawasan dan pemeriksaan.

6. Dukungan untuk pelestarian alam dan pembagian

keuntungan dalam inisiatif Heart of Borneo (HoB).

7. Pengembangan skema pembayaran jasa

lingkungan untuk mendukung mata pencaharian

lestari di pedesaan.

8. Membangun kapasitas untuk pengelolaan hutan

lestari dan pelestarian alam.

9. Konsultan dalam mendukung pelaksanaan

manajemen keuangan, pengadaan barang dan

jasa, dll.

Lokasi 1. Kabupaten Berau, Kalimantan Timur

2. Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara

3. Kabupaten Kapaus Hulu, Kalimantan Barat

Masa berlaku grant 2011 – 2017


b. Pendahuluan

Program Forclime dibiayai dari Hibah Pemerintah Jerman dalam rangka

kerjasama teknik (Technical Cooperation) yang dilaksanakan oleh GIZ

dan kerjasama keuangan (Financial Cooperation) yang dilaksanakan

oleh KfW.



Kerjasama Teknik (Technical Cooperation)

GIZ bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan mengawal

penyusunan kebijakan nasional dan sektor strategi agar sesuai dengan

kebutuhan untuk mengurangi emisi. Partisipasi efektif para pihak

merupakan faktor penting dari kesuksesan proses penyusunan

perencanaan dan strategi.

Tim ini bekerja membantu menyusun dan mengadaptasikan peraturan-

peraturan dalam rangka reformasi administrasi hutan dan mekanisme

REDD di masa depan serta mendukung skema-skema uji coba yang

inovatif dalam pengurangan emisi di kabupaten-kabupaten terpilih di

Kalimantan. Diskusi dan pengembangan strategi nasional, regional dan

internasional diharapkan akan memperoleh manfaat umpan balik dari

kesuksesan dan tantangan "di lapangan".

Program FORCLIME difokuskan pada hubungan antara pemerintah

pusat, provinsi dan kabupaten dalam membuat keputusan-keputusan

pemanfaatan lahan dan sumber daya. Suatu tim konsultan internasional

dan nasional membantu memperkuat kapasitas kelembagaan dalam

mengelola dan memonitor hutan. Proses desentralisasi telah

menyebabkan ketidakpastian wewenang antara tingkat lembaga dan

administratif. Pendirian unit-unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH),

untuk pengelolaan hutan dengan kategori-kategori yang berbeda, dari

"hutan lindung" sampai "hutan produksi" dibawah satu atap, merupakan

hal yang penting dalam reformasi ini. Pendirian KPH tersebut mencakup

divisi pengawasan dan tugas pemeriksaan dari tugas pelaksanaan, dan

dengan demikian akan meletakkan tanggung jawab pengelolaan lebih

dekat ke lapangan.

FORCLIME terdiri dari lima Area Strategis, yaitu:

Area Strategis1: Kebijakan kehutanan, perencanaan strategis dan

pengembangan kelembagaan

Area Strategis 2: Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Area Strategis 3: Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Area Strategis 4: Integration of concervation and development/Green

Economy

Area Strategis 5: Pengembangan Sumber Daya Manusia



Gambar 3 Struktur Organisasi Forclime

Kerjasama Keuangan (Financial Cooperation)

KfW berkontribusi dalam pelaksanaan strategi untuk konservasi hutan

dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan yang menghasilkan

pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan, serta

memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat desa yang miskin. Melalui

komitmennya dalam program FORCLIME, KfW berupaya

mendemonstrasikan kesinambungan mekanisme REDD yang berpihak

pada masyarakat miskin di Kalimantan.

Oleh karena itu, KfW menggunakan pendekatan berbasis kabupaten

dalam rangka persiapan pemilihan area percontohan untuk pasar

karbon nasional dan internasional. KfW membiayai kegiatan-kegiatan di

tiga kabupaten di Kalimantan (Kapuas Hulu, Malinau, Berau), agar siap

dijadikan sebagai kegiatan percontohan program REDD dalam

mengembangkan suatu program investasi dan mengembangkan skema

pembayaran insentif yang inovatif dan adil. Semua upaya KfW

diselaraskan dengan mitra proyek yang berbeda, seperti lembaga-

lembaga pemerintah, masyarakat, LSM, pihak swasta dan pemegang

konsesi.



Gambar 4 Mekanisme Kerja Organisasi Forclime

Modul FC melakukan kegiatan untuk mencapai output berikut:

output 1: langkah- langkah untuk mencapai kesiapan (readiness)

terdanai

output 2: program investasi dalam DA REDD+ terealisir

output 3: pembayaran isentif yang inovatif dan adil serta skema

kompensasi dikembangkan dan diuji

Investasi dalam Kegiatan Percontohan:

Membiayai kegiatan Demonstrasi REDD "di lapangan" di 3

kabupaten di Kalimantan; dan menangani pendorong utama

deforestasi/degradasi hutan. Kegiatan ini terpusat pada

jenis-jenis lahan hutan yang berbeda (misalnya hutan

produksi, hutan lindung, hutan konservasi);



Menghubungkan skema-skema percontohan dengan pasar

karbon

c. Kinerja Proyek

Perkembangan capaian kinerja pelaksanaan proyek hingga bulan

Agustus 2014 secara umum adalah sebagai berikut:

1. Concept Paper untuk 3 Demonstration Activities (DA) telah

disiapkan sesuai dengan spesifikasi yang disiapkan misi KfW pada

bulan September dan November 2013. Outline strategi dan

kegiatan Tahun 2014 telah mendapatkan persetujuan KfW (NOL

bulan April 214) dan pelatihan /sosialisasi mengenai concept

paper tersebut telah dilaksanakan di tingkat Kabupaten.

2. Program Manual untuk pelaksaan tahun 2014 – 2017 telah

mengalami revisi dan perbaikan;

3. Petunjuk Teknis (Juknis) telah disiapkan oleh National Programme

Management Unit (NPMU) untuk PLUP, community nursery and

planting practice, Measurement, Reporting and Verification (MRV)

dan carbon look-up table;

4. Untuk meningkatkan akurasi dan hasil Remote Sensing Solutions

(RSS) carbon study di kabupaten dan tingkat DA, inventarisasi

karbon sedang dilaksanakan dengan menggunakan pencitraan

Rapid Eye yang dibeli pada tahun 2013 untuk membuat peta stok

karbon dan penggunaan lahan sebagai referensi untuk masing-

masing DA;

5. Reference Emission Level (REL) telah disiapkan oleh konsultan

dan telah dipresentasikan dalam workshop yang melibatkan

pemerintah kabupaten dan stake holder di tingkat kabupaten;

6. Melaksanakan koordinasi dengan Kantor Perencanaan

Pemanfaatan Lahan Kabupaten untuk menjamin output

pelaksanaan kegiatan program Forclime yang akan diitegrasikan

dengan sistem perencanaan tata ruang;

7. Proposal Pengurangan Dampak Pembalakan Liar (Reduce Impact

Logging – RIL) telah didiskusikan dengan Tropical Forest Fund

(TFF) untuk menggali kemungkinan melaksanakan kontrak

kerjasama antara Program Forclime- Komponen FC dan TFF

untuk melaksanakan percontohan kegiatan RIL di Berau. Saat ini

TFF telah dikontrak oleh Program Forclime - komponen TC untuk

mengerjakan kegiatan percontohan 200 ha di Malinau dengan



ruang lingkup pekerjaan adalah mengevaluasi lingkungan,

keuangan dan manfaat ekologi dari pengurangan dampak

pembalakan liar. Kontrak tersebut diharapkan dapat terlaksana

pada tahun 2014 ini;

8. Mekanisme keuangan untuk investasi mitigasi berbasis kegiatan

(activity-based mitigation investation) telah dibuat pada tahun 2012

dan diuji coba pada Tahun 2013 dengan investasi cepat (quick

star investment) sebesar Rp. 50 juta per desa, telah dilaksanan di

3 area DA. Sedangkan mekanisme keuangan investasi berbasis

kinerja (performance/incentive-based investment) sedang dalam

proses;

9. Audit keuangan Tahun 2013 telah dilaksanakan oleh auditor

independen yang dikontrak oleh NPMU pada bulan Mei-Juni 2014.

NPMU akan menyerahkan hasil audit tersebut secara resmi

kepada KfW bersamaan dengan Laporan Tahunan yang sudah

lengkap;

10. NPMU dan District Programme Management Unit (DPMU) telah

melaksanakan perampingan struktur dan kebutuhan staf yang

bekerja dan berakhir pada Desember 2013 yang bertujuan untuk

meningkatkan pengelolaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien

serta untuk pengurangan biaya;

11. Amandemen kontrak konsultan telah disampaikan kepada Biro

Perencanaan Kementerian Kehutanan dan telah disetujui dan

ditandatangani pada tanggal 23 Juli 2014.

2. Isu Pelaksanaan Proyek

Kunjungan lapangan hanya dilaksanakan di salah satu DPMU, yaitu

Kabupaten Berau. Beberapa isu yang kami peroleh selama

pelaksanaan kunjungan lapangan adalah sebagai berikut:

a. Penyerapan/Realisasi Anggaran

Program Forclime merupakan kegiatan yang didanai dari hibah. Untuk

Modul FC merupakan hibah terencana dimana pelaksanaan dan

administrasi anggaran dilakukan dengan mekanisme APBN (on

budget) melalui KPPN. Sedangkan untuk modul TC merupakan hibah

langsung berupa barang dan Jasa yang administrasi dan anggarannya

dilaksanakan langsung oleh GIZ (off budget). Realisasi penyerapan

anggaran untuk program Forclime-Module TC relatif lambat di awal-



awal tahun kegiatan, namun mengalami peningkatan di tahun

berikutnya. Hal ini karena Kementerian Kehutanan baru pertama kali

melaksanakan anggaran dengan hibah terencana. Disamping itu,

beberapa kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat kerap kali

mengalami keterlambatan karena kapasitas masyarakat dalam

merencanakan suatu kegiatan masih terbatas. Sebagai contoh dalam

penyampaian proposal usulan kegiatan di masyarakat yang terlambat

disampaikan, yang berakibat keterlambatan pelaksanaan proses

kegiatan selanjutnya.

b. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan

Petunjuk Teknis kegiatan lapangan sebagai panduan tim lapangan

bekerja sangat diperlukan agar tidak terjadi keraguan dalam

menyampaikan kegiatan program kepada masyarakat. Saat ini, juknis

tersebut masih dalam tahap finalisasi di Kementerian Kehutanan dan

perlu segera diselesaikan untuk dapat disosialisasikan dan pelatihan

bagi tim lapangan.

c. Dukungan untuk Kegiatan lapangan

Daerah cakupan kegiatan program Forclime sangat luas sehingga

perlu dukungan yang lebih baik termasuk dukungan dengan

meningkatkan frekuesi kunjungan lapangan dalam memobilisasi

tenaga lapangan untuk melakukan monitoring, patroli atau koordinasi

dengan stakeholder lainnya.

d. Pemanfaatan Lahan oleh Masyarakat di Hutan Milik Negara

Salah satu program Forclime adalah untuk meningkatkan pendapatan

masyarakat sekitar hutan agar memiliki taraf hidup yang lebih baik

dengan cara memberikan bibit-bibit pohon tertentu yang memiliki nilai

ekonomi tinggi (contoh karet, gaharu dan buah-buahan). Hasilnya

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang menanamnya. Beberapa

masyarakat menggunakan lahan penanaman pohon tersebut dengan

memanfaatkan hutan milik negara sebagai lahan untuk bekerja.

Dengan demikian, mengingat pekerjaan tersebut dilakukan di hutan

negara, perlu kajian apakah hasil dari penanaman bibit tersebut dapat

sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat yang menanam bibit tersebut

ataukah perlu ada aturan bagi hasil dengan pemerintah. Dengan kata

lain, secara hukum apakah masyarakat dapat menikmati seluruhnya

hasil dari hutan milik negara.




Mempercepat penyusunan petunjuk teknis lapangan agar dapat

disosialisasikan dan pelatihan bagi tim lapangan;

Memberikan dukungan yang lebih bagi tenaga lapangan untuk

mempercepat mobilisasi dan frekuensi kunjungan lapangan;

Melakukan studi/kajian pemanfaatan lahan oleh masyarakat di

hutan milik negara;

4. Lessons Learnt

Pemberdayaan anggota keluarga (istri/anak) di masyarakat dalam

upaya pelestarian hutan dengan melibatkan mereka dalam progran

Forclime sehingga pendapatan keluarga lebih baik

Melibatkan masyarakat setempat dalam melaksanakan patroli

hutan dalam rangka monitoring dan pengawasan hutan yang

memilik area luas

Melibatkan perwakilan masyarakat yang dipilih sendiri oleh warga

desa/kampung sebagai fasilitator kampung untuk program Forclime

Kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah,

swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Forclime.


Foto 1

Pembukaan lahan oleh penduduk dengan cara membakar hutan, Berau

Foto 2

Proses penyusunan F/S usulan kegiatan oleh masyarakat di Kec. Segah, Berau



Foto 3

Penyemaian bibit gaharu dan karet untuk dibagikan kepada masyarakat

Foto 4

Peternakan entok/mentok oleh masyarakat yang merupakan bagian program Forclime

Foto 5

Penyemaian bibit durian oleh masyarakat

Foto 6

Peternakan entok/mentok oleh masyarakat yang merupakan bagian program Forclime

-----oo0oo-----

Regional Economic Development


Laporan Kunjungan Lapangan “Regional Economic Development”

Pontianak, 30 September 2014 - 2 Oktober 2014

1. Informasi Proyek

a. Data Umum Proyek

b. Kinerja Proyek



4. Foto


a. Data Umum Proyek

Executing Agency Bappenas

Sumber

Pembiayaan

Pemerintah Jerman (BMZ-GIZ) – PN 2007.2069.8

Nilai Proyek 1. Porsi Pemerintah Indonesia: Rp 11.400.000.000,-

(eq. EUR 950.000)

2. Porsi Pemerintah Jerman: 12.800.000 EUR,

termasuk AusAID co-financing EUR 391.000

Tujuan Mengatasi disparitas dan mengembangkan

perekonomian regional (termasuk aspek green

economy) di wilayah Kalimantan Barat

Ruang lingkup Program regional economic development terdiri dari

beberapa kegiatan:

1. Penyusunan regional strategy singbebas;

2. White pepper value chain development;

3. District competitiveness survey;

4. Learning platform one stop services;

5. Regulatory impact assesment (RIA);

6. Tourism value chain development.

7. Promotion of Local Unique Specialities (PLUS)



Lokasi Wilayah Kalimantan Barat, khususnya kawasan

Singbebas (Kota Singkawang, Kab. Bengkayang, dan

Kab. Sambas)

Masa berlaku

grant

01/2007 – 12/2014


b. Kinerja Proyek

Proyek Regional Economic Development (RED) merupakan proyek

hibah yang didukung oleh German Federal Ministry for Economic

Cooperation and Development melalui GIZ. Fokus dari proyek ini

adalah membangun dan meningkatkan kapasitas sumber daya

manusia dan kelembagaan untuk mendukung pembangungan ekonomi

regional berbasis green economy.

Stakeholders baik di tingkat nasional maupun lokal diharapkan mampu

menerapkan strategi pembangunan yang konsisten dan komprehensif

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Program RED terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain:

1. Penyusunan regional strategy “singbebas”;

2. White pepper value chain development;

3. District competitiveness survey;


5. Regulatory impact assesment (RIA);

6. Tourism value chain development;

7. Promotion of Local Unique Specialities (PLUS).

Capaian program RED antara lain:

1. Penyusunan regional strategy Singbebas

Strategi regional kawasan Kota Singkawang, Kab. Bengkayang dan

Kab. Sambas telah selesai disusun. GIZ telah memfasilitasi dan

melakukan pendampingan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di

Singkawang, Bengkayang dan Sambas.

Fokus dari strategi regional kawasan Singbebas adalah

pengembangan ekowisata oleh masyarakat setempat. Strategi

regional yang disusun juga telah mengidentifikasi program-program



yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan wilayah

Singbebas termasuk porsi pembagian pembiayaannya antara

pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi masing-masing.

Strategi regional ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi tiga

wilayah singbebas dalam menerapkan model pembangunan

bersama di masing-masing daerah.

2. White pepper value chain development

Fokus intervensi yang telah dilakukan adalah dengan memberi

dukungan bagi kelompok-kelompok petani lada putih serta pihak

swasta untuk meningkatkan rantai nilai produksi lada agar menjadi

lebih kompetitif.

Dukungan tersebut telah dilakukan dalam bentuk pelatihan bagi

petani lada putih di Kab. Sambas dan Kab. Bengkayang. Pelatihan

tersebut meliputi:

c. Penerapan budi daya lada putih yang baik dan lestari sehingga

mutu dan produktivitas meningkat.

d. Fasilitasi sertifikasi lada putih untuk meningkatkan nilai tawar

petani kepada pembeli nasional dan internasional.

e. Kunjungan perusahaan internasional (dalam hal ini OLAM dan

Q-Spiclng) ke kebun lada Singbebas yang kemudian

menyatakan minat untuk membeli lada dari petani.

3. District Competitiveness Survey (DCS)

Survei daya saing wilayah telah selesai dilaksanakan tahun 2010

dan 2013. Survey ini dilakukan untuk memetakan tingkat daya saing

di bidang pembangunan ekonomi Kabupaten/Kota di Propinsi

Kalimantan Barat.

Survey daya saing ini mereplikasi survey daya saing yang telah

dilaksanakan sebelumnya di Jawa Tengah sejak tahun 2005

(proyek yang juga difasilitasi GIZ). Survey DCS terdiri dari 48

indikator yang mencakup sektor swasta dan pemerintah. Survey

DCS tahun 2010 meliputi 854 responden dari 812 perusahaan dan

42 sektor publik di 14 Kabupaten/Kota. Survey DCS tahun 2013

didukung oleh Bank Kalbar, Bappeda, dan BPMB Kalbar, serta

melibatkan akademisi dari Universitas Tanjung Pura.




Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung layanan

terpadu adalah pelatihan manajemen kantor pelayanan terpadu dan

pendampingan bagi pemerintah kabupaten/kota. Hal ini diperlukan

untuk mengubah mindset aparatur pemerintah yang bekerja di area

pelayanan agar memiliki budaya pelayanan. Selain itu, terdapat seri

pelatihan dan pendampingan di lembaga Pelayanan Terpadu Satu

Pintu serta dinas dan instansi yang terkait pelayanan perizinan di

Singbebas.

5. Regulatory impact assesment (RIA)

Metode assesment yang dilakukan adalah dengan membentuk

kelompok kerja yang terdiri dari biro hukum, unit yang membidangi

investasi dan perijinan, dan Bappeda dari pemerintah daerah di tiga

wilayah Singbebas. Kelompok kerja ini melakukan review terhadap

regulasi yang terkait dengan investasi serta usaha mikro kecil dan

menengah.

6. Tourism value chain development.

Sektor pariwisata merupakan sektor utama yang akan

dikembangkan dalam strategi pembangunan regional Singbebas.

Capaian kegiatan ini antara lain terbentuknya kelompok kerja

bersama yang terdiri dari pemerintah daerah dan sektor swasta di

tiga wilayah Singbebas. Kelompok kerja bersama ini bertugas

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pariwisata di wilayah

Singbebas.

7. Promotion of Local Unique Specialities (PLUS)

Salah satu produk unggulan lokal di wilayah Singbebas adalah kain

tenun yang mencerminkan kearifan lokal budaya Kalimantan Barat.

Kain tenun Sambas memiliki berbagai keunggulan baik dari sisi

motif, simpul tenun maupun bahan yang digunakan.

Bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan adalah membentuk

kelompok kerja tenun yang terdiri dari rumah tangga pengrajin

tenun. Kelompok kerja tenun diberikan pelatihan dan

pengembangan keragaman produk tenun agar dapat meningkatkan

mutu, produktifitas serta kerajinan khas daerah.

Pemerintah Kabupaten Sambas telah mendirikan weaving center

(pusat kerajinan tenun) sebagai sarana bagi pengrajin tenun untuk

dapat mengembangkan serta mengorganisir industri rumah tangga

tenun agar dapat bersaing dengan produk lain sejenis.




Secara umum seluruh kegiatan RED telah terlaksana dengan baik.

Meskipun demikian, dalam rapat pemantauan yang dilaksanakan di

Kantor Gubernur Propinsi Kalimantan Barat tanggal 1 Oktober 2014,

disampaikan beberapa isu dalam konteks pengembangan ekonomi

regional kawasan Singbebas, yaitu:

a. Penetapan dokumen strategi wilayah Singbebas

Kerjasama antar wilayah Singbebas sebenarnya sudah berjalan

sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing daerah. Bahkan,

untuk mempererat kerjasama tersebut telah ditandatangani MoU

bersama antara Walikota Singkawang, Bupati Bengkayang dan

Bupati Sambas.

Dalam perkembangannya, MoU kerjasama pengembangan wilayah

yang telah ditandatangani bersama tersebut tidak cukup untuk

mendukung pelaksanaan kerjasama tiga wilayah Singbebas. Hal ini

disebabkan karena MoU tersebut tidak bisa digunakan sebagai

payung hukum dalam melaksanakan program atau kegiatan

termasuk aspek pembiayaannya.

Oleh sebab itu, dokumen strategi wilayah Singbebas yang telah

disusun melalui program RED perlu ditetapkan menjadi sebuah

produk hukum yang mengikat satu sama lain. Ide yang muncul

adalah dengan menetapkan dokumen strategi wilayah Singbebas

menjadi SK Gubernur Kalimantan Barat.

Pada saat pemantauan ini dilaksanakan, penetapan SK Gubernur

mengenai strategi wilayah Singbebas masih dalam proses dan

diharapkan dapat selesai sebelum proyek hibah RED berakhir.

b. Kelembagaan Singbebas

Singbebas merupakan bentuk kerjasama ekonomi regional antar

pemerintah daerah. Keberadaan Singbebas diharapkan mampu

menjadi penggerak ekonomi masyarakat melewati batas

administratif wilayah. Permasalahan yang krusial dalam

pelaksanaan kerjasama Singbebas adalah belum adanya bentuk

kelembagaan yang disepakati bersama menjadi wadah

terorganisirnya program-program pembangunan kawasan

Singbebas.



Selama ini, pemerintah daerah wilayah Singbebas membentuk

Kelompok Kerja dengan koordinator yang bergantian setiap tahun

(tahun 2014 yang menjadi koordinator adalah Kota Singkawang).

Keberadaan kelompok kerja ini ternyata belum cukup mendukung

pelaksanaan kerjasama kewilayahan terutama dari aspek

pembiayaan program dan kegiatan.

Dalam kerangka kerjasama antar daerah, Kementerian

Pembangunan Daerah Tertinggal telah menggagas konsep

pembentukan badan kerjasama antar daerah. Badan ini akan

menjadi lembaga yang mengkoordinasi segala bentuk kerjasama

antar daerah.

Pengembangan kawasan Singbebas membutuhkan model

kelembagaan yang disepakati oleh masing-masing pemerintah

daerah terkait. Model kelembagaan dan bentuk kerjasama yang

akan dilakukan mengacu pada strategi wilayah Singbebas yang

telah disusun.

c. Pembiayaan dan keberlanjutan program

Isu penting yang perlu mendapat perhatian setelah selesainya suatu

program atau kegiatan yang dibiayai melalui hibah adalah

keberlanjutan program. RED pada dasarnya fokus pada

pemberdayaan masyarakat, pemerintah dan swasta di kawasan

Singbebas untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Berbagai kegiatan telah dilakukan dari mulai penyusunan strategi

wilayah bersama yang akan menjadi master plan pembangunan

kawasan Singbebas, sampai kegiatan-kegiatan yang berkaitan

dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah

setempat. Model RED seperti ini seharusnya dapat terus didukung

dan dikembangkan oleh masyarat lokal dengan inisiatif dan fasilitasi

dari pemerintah daerah.

Isu keberlanjutan akan sangat erat kaitannya dengan pembiayaan.

Pembiayaan dibutuhkan untuk mengembangkan dan

menyempurnakan program yang sudah dijalankan. Namun

demikian, pembiayaan juga memiliki keterkaitan dengan

ketersediaan payung hukum (kerangka regulasi) dan kelembagaan

kerjasama antar daerah. Pembiayaan sulit untuk dialokasikan



apabila tidak ada dasar hukum yang mengatur kerjasama antar

wilayah.

Oleh karena itu, ke depan perlu koordinasi yang lebih intensif antar

pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mendukung

keberlanjutan program pengembangan ekonomi regional.

d. Sertifikasi lada putih

Salah satu usaha yang mendukung keberlanjutan budi daya lada

putih di Kalimantan Barat adalah melalui sertifikasi lada putih.

Sertifikasi dilakukan untuk menjamin kualitas dari proses rantai

produksi lada putih yang meliputi pembibitan, penanaman,

penggunaan pestisida, dan pemasaran.

Sampai dengan pemantauan ini dilakukan, proses sertifikasi lada

putih belum selesai dilaksanakan. Hal ini perlu menjadi perhatian

bagi dinas terkait untuk terus melakukan pembinaan kepada petani

agar sertifikasi lada dapat terlaksana.


Pada pertemuan pemantauan tanggal 2 Oktober 2014 di Singkawang,

telah dilakukan dan disepakati langkah-langkah sebagai berikut:

GIZ akan membantu memfasilitasi terbitnya SK Gubernur

Kalimantan Barat mengenai strategi wilayah Singbebas yang akan

menjadi payung hukum pelaksanan kerjasama antar wilayah.

Pemerintah daerah kawasan Singbebas akan terus melakukan

koordinasi untuk pembentukan suatu lembaga yang disepakati

bersama menjadi wadah pengembangan kawasan Singbebas.

Masing-masing pemerintah daerah mendukung keberlanjutan

program pengembangan wilayah untuk meningkatkan

perekonomian masyarakat secara bersama-sama.

Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral akan melakukan

koordinasi dengan Direktorat Perkotaan dan Perdesaan serta

Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal untuk

membantu menyelesaikan permasalahan khususnya terkait

penerbitan SK Gubernur Kalimantan Barat sebagai payung hukum

pelaksanaan kerjasama kawasan Singbebas.




Foto 1 Pertemuan dengan Bappeda Propinsi Kalimantan

Barat

Foto 2

Pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Singbebas (Singkawang, Bengkayang dan

Sambas)

Foto 3 Pembuatan Mi Panjang Singkawang

Foto 4 Pertemuan dengan Pengrajin Tenun di Tenun

Center Kabupaten Sambas

-----oo0oo-----

Indonesia Cooperative Business Development Alliance (ICBDA)


Laporan Kunjungan Lapangan Proyek “Indonesia Cooperative Business Development Alliance

(ICBDA)”

Jayapura, 30 September – 2 Oktober 2014

1. Informasi Proyek

a. Data Umum Proyek

b. Kegiatan Kunjungan Lapangan

2. Permasalahan dan Kendala Pelaksanaan Proyek


4. Lessons Learnt

5. Foto


a. Data Umum Proyek

Executing Agency Bappenas dan Kementerian Koperasi & UKM

Mitra Kerja National Cooperative Business Association (NCBA)

Sumber Pembiayaan Hibah Pemerintah Amerika Serikat (USAID)

Nilai Proyek USD 2 juta

Tujuan Secara khusus proyek ICBDA berfokus pada

pengembangan petani kecil dan bisnis koperasi

di Kawasan Timur Indonesia.

Proyek ICBDA berupaya membangun

mekanisme produksi, penanganan dan

pengolahan pasca panen, serta peningkatan nilai

produk melalu pemasaran tanaman bernilai tinggi

seperti singkong dan rempah-rempah (vanilli dan

lada hitam) melalui penguatan koperasi pertanian

dan pembangunan jalur pemasaran yang layak.



Lokasi Sulawesi Selatan (Luwu dan Bulukumba); NTT (Timor

tengah Selatan) dan Papua (Jayapura)

Masa berlaku grant 2012 - 2014


b. Latar Belakang Proyek

ICBDA adalah bagian dari proyek kerjasama USAID-Indonesia dibawah

Assistance Agreement program Economic Growth yang dijalankan oleh

NCBA (National Cooperative Business Association). NCBA yang didirikan

pada tahun 1916 awalnya bernama Cooperative League of the USA

(CLUSA) atau Liga Koperasi dari Amerika Serikat. Dukungan NCBA untuk

masyarakat internasional sudah dimulai sejak tahun 1945, dan di

Indonesia dimulai sejak tahun 1976.

Petani-petani yang terlibat dalam proyek ini diharapkan memperoleh tiga

keuntungan sebagai berikut:

1. Memperoleh paket bantuan teknis yang terintegrasi yang dirancang

untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman.

2. Mitra koperasi akan memperoleh bimbingan dari NCBA dalam bidang

pengolahan pertanian dan kerjasama dengan perusahaan

perdagangan Amerika Serikat mitra NCBA.

3. Menawarkan harga yang lebih tinggi bagi komoditas yang dijual oleh

petani.

Lokasi pelaksanaan proyek ICBDA yaitu di derah Sulawesi Selatan (Luwu

dan Bulukumba); NTT ( Timor Tengah Selatan) dan Papua (Jayapura).

NCBA membantu mengembangkan komoditas singkong dan vanili, dan

kopi arabica. NCBA memperkenalkan dan menyediakan bibit varietas

singkong UJ-5 yang memiliki nilai jual yang tinggi di pasar ekspor. Untuk

pengembangan vanilla dan kopi, NCBA memberikan pelatihan mengenai

proses produksi, pengolahan serta manajemen pemasaran hasil produksi.

Sasaran yang diharapkan dapat tercapai melalui proyek ini adalah:

Memperkuat setidaknya 5 kelompok tani dalam hal produksi hasil

perkebunan yang dan pengadaan barang.



Membangun distribusi komersial, pengadaan barang, perluasan

lahan tanam, pemrosesan pasca panen dan pemasaran hasil

produksi yang optimal.

Sekurangnya 5.000 keluarga tani dapat menikmati hasil produksi

yang lebih tinggi dengan menerapkan metode tanam yang lebih

baik sehingga mampu meningkatkan pendapatan mereka.

Menyediakan lapangan kerja baru.

Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di Indonesia, NCBA telah

membantu perbaikan strategi pemberdayaan petani skala kecil. Saat ini

NCBA berupaya menghasilkan usaha dengan konsep farmer-based yang

berkelanjutan dan diharapkan dengan berjalannya waktu akan mampu

berkompetisi secara penuh di pasar dunia. Berikut adalah unsur utama

dari strategi yang digunakan oleh NCBA:

Semua aktivitas projek didasarkan atas perspektif market-based

Semua komponen projek melibatkan unsur peningkatan kapasitas

dan pengembangan keterampilan

Kunci untuk bertahan di pasar adalah efisiensi dan konsistensi

mempertahan kualitas untuk semua aktivitas produksi,

pemprosesan,dan pemasaran

Konsisten menggunakan ahli yang profesional di bidangnya, yaitu

memanfaatkan orang-orang yang memiliki pengetahuan yang

intensif ats produk atau komoditas tertentu

Pelatihan NCBA didorong oleh permintaan, berdasarkan kebutuhan

khusus dari petani.

2. Progres Pelaksanaan Proyek

Berikut adalah progres pelaksanaan proyek pada saat kunjungan

lapangan sampai dengan bulan Agustus 2014:

Budidaya Singkong

Jenis singkong yang dibudidayakan dalam proyek ini adalah jenis UJ-

5. Panen perdana dilaksanakan pada bulan oktober tahun 2013.

Berikut adalah perkembangan kegiatan Budidaya Singkong:



Tabel 19 Perkembangan Kegiatan Budidaya Singkong

No. Uraian Periode sampai dengan

31 Okt 13 31 Mar 14 30 Jun 14 30 Aug 2014

1 Jumlah Distrik 5 distrik 6 distrik 6 distrik 6 distrik

2 Jumlah Kampung 24 kampung 35 kampung 36 kampung 37 kampung

3 Jumlah Petani 340 orang 444 orang 534 orang 585 orang

4 Luas Areal Tanaman

(Tahun I)

43.3 Ha - - -

5 Luas Area Tanam

Baru (Tahun II)

- 18,34 Ha 52,45 Ha 75,39 Ha

6 Produksi Gaplek - 12,14 ton 22,75 ton 29,33 ton

Budidaya Vanila

Tabel 20 Perkembangan Kegiatan Budidaya Vanilla

No. Uraian

Periode sampai dengan

31 Okt 13 31 Mar 14 30 Jun 14 30 Aug

2014

1 Jumlah Distrik 5 distrik 5 distrik 7 distrik 7 distrik

2 Jumlah Kampung 31 kampung 31 kampung 50 kampung 50 kampung

3 Jumlah Petani 288 orang 306 orang 421 orang 568 orang

4 Luas Areal Petani

Belum Rehab

85,75 Ha 85,75 Ha 97,8 Ha 100,95 Ha

5 Luas Area Sudah Rehab 4,71 Ha 5,07 Ha 11,82 Ha 18,72 Ha

6 Produksi Petani Jual

Basah

- - 105 kg 190 kg

7 Produksi Jual Kering - - 21 kg 126 kg

8 Processing Vanili KSU-

NK/NCBA (Kering)

- - 11,95 kg 56,7 kg

Pabrik Pengolahan Singkong dan Vanili

Pabrik ini dibangun sebagai bentuk komitmen mereka dalam

mendukung petani lokal untuk terus membeli dan memasarkan dasil

produksi mereka. NCBA menyewa tanah milik anggota masyarakat

seluas 1 Ha untuk jangka waktu 25 tahun terhitung September 2012.

Perkembangan pembangunan processing facility sebagai berikut:

1. Pembangunan tempat pembibitan komiditi unggulan (Nursery)

berukuran 20 x 25 m2 sudah selesai dan sudah difungsikan.

2. Gudang Konstruksi baja sebanyak 3 (tiga) unit, yaitu: Gudang

pembelian berukuran 6x18 m2; Gudang processing berkuran 20x18

m2; Gudang Penyimpanan berukuran 20x18 m2



3. Pagar keliling berukuran panjang 400 m dan tinggi 2,5 m (tahap

penyelesaian).

4. Saluran air sepanjang 400m (tahap penyelesaian).

5. Mess karyawan berukuran 20x21 m2 (tahap penyelesaian).

3. Permasalahan dan Kendala Pelaksanaan Proyek

Beberapa permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan proyek antara

lain:

1. Curah hujan yang cukup tinggi menghambat panen singkong dan

proses pengeringan gaplek.

2. Keterbatasan sarana dan prasaran pendukung panen.

3. Sebagian besar petani masih merasa trauma untuk

mengembangkan komoditi unggulan. Berdasarkan pengalaman

masa lalu saat panen dengan hasil melimpah, justru petani

kesulitan memasakan hasilnya

4. Sebagian besar petani masih memilih untuk menjual hasil panen

dalam bentuk basah yang memiliki nilai jual yang lebih rendah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, langkah tindak lanjut yang perlu

dilaksanakan yaitu:

1. Membuka peluang usaha pengelolaan singkong basah kepada

kelompok tani dan petani perorangan.

2. Membantu kelompok tani dan petani perorangan berupa peralatan

pasca panen seperti terpal, pisau krokot (alat iris singkong), dan

mesin perajang singkong kapasitas 500kg/jam dalam bentuk

pinjaman sebanyak 2 unit.

3. Membeli singkong kering (gaplek) di lokasi kelompok tani /petani

perorangan / tempat pelayanan koperasi.

4. Mengintensifkan koordinasi, sosialisasi program dan penyuluhan

teknis kepada masyarakat bahwa bentuk kerjasama NCBA

dengan KSU dan Pemerintah setempat memberikan kepastian

pasar terhadap komoditas yang dikembangkan.



4. Lessons Learnt

Kunci keberhasilan pelaksanaan proyek ICBDA adalah ketepatan metode

dan strategi yang digunakan NCBA dalam melaksanakan proyek ini yaitu

dengan menjalin kerja sama dengan koperasi dan pendekatan yang baik

kepada komunitas lokal. Selain itu pemilihan komoditas yang tepat untuk

dikembangkan, serta luasnya jaringan pemasaran yang dimiliki oleh

NCBA sehingga komoditas yang dikembangkan dapat mengakses pasar

dunia dengan nilai jual yang tinggi.

Pemerintah Indonesia dapat belajar dari kesuksesan NCBA dalam

mengelola jaringan koperasi di tingkat nasional bahkan internasional,

serta memberikan pelatihan yang tepat dimulai sejak proses pembibitan,

panen, pasca panen, hingga jaminan pemasaran produk. Dilihat dari

statusnya maka sebagai asosiasi bisnis koperasi di Amerika Serikat,

NCBA seperti Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang mewadahi

koperasi nasional. Kedepan, diharapkan Kementerian Koperasi dan UKM

bersama dengan Dekopin dapat mereplikasi dan menerapkan pola kerja

NCBA dalam mengembangkan koperasi serta meningkatkan kualitas

hidup petani komoditas di Indonesia.


Foto 1 Kebun singkong UJ-5 milik petani

Foto 2 Gaplek kering



Foto 3 Mesin pemotong singkong menjadi gaplek

Foto 4 Contoh vanili yang sudah dikeringkan

dengan kualitas baik

Foto 5 Bagian dalam Gedung Processing Facility

Foto 6

Suasana diskusi dengan petani singkong dan vanili

-----oo0oo-----

Indonesia-Korea ICT Training Center


Laporan Kunjungan Lapangan

“Balai Pelatihan dan Pengembangan

Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK)/ Indonesia – Korea ICT Training Center”

Cikarang, Bekasi, 9 Mei 2014

1. Informasi Proyek

2. Temuan Kunjungan Lapangan: Belum Optimalnya Fungsi

3. Alternatif Pengembangan Kerjasama sebagai Upaya Optimalisasi

Fungsi

4. Lessons Learnt


6. Foto


Executing Agency Kementerian Komunikasi dan Informatika

Sumber

Pembiayaan

Hibah Pemerintah Korea/KOICA

Nilai Proyek USD 8.900.000

Ruang lingkup

pekerjaan

1. Gedung (training center, auditorium & gymnasium,

dormitory)

2. Sarana dan sistem Teknologi Informasi dan

Komunikasi (komputer, program, network, security)

Sasaran 1. Tersedianya fasilitas vocational ICT training center

untuk pekerja ICT

2. Tersedianya model program pelatihan TIK sesuai

standar internasional

3. Tersedianya SDM TIK yang tersertifikasi

Lokasi Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Jawa Barat



Waktu

Pelaksanaan

2007 – 2009 (diresmikan pada tahun 2011)

Daya Tampung - Balai mampu menampung hingga 4.000 peserta

pelatihan setiap tahun

- Asrama dapat menampung 300 orang dalam sehari

2. Temuan Kunjungan Lapangan: Belum Optimalnya Fungsi

Tujuan pembangunan ICT Training Center adalah sebagai center of

excellence untuk menghasilkan supply tenaga kerja terlatih di bidang

TIK. Akan tetapi sejak diresmikan penggunanaannya sampai dengan

pelaksanaan kunjungan lapangan, tujuan tersebut belum dapat

diwujudkan. Dengan demikian, ICT Training Center tersebut belu

berfungsi secara optimal.

Salah satu penyebab Balai Pelatihan dan Pengembangan belum dapat

berfungsi sebagaimana yang diharapkan adalah belum terbitnya

Peraturan Presiden mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

yang memungkinkan pihak Balai memungut biaya dan menggunaan

pemasukan untuk operasional dan pengembangan. Berdasarkan

informasi yang disampaikan pada saat kunjungan lapangan, rancangan

Peraturan Presiden yang mengatur PNBP di lingkungan Kementerian

Komunikasi dan Informatika masih dalam tahap harmonisasi di

Kementerian Hukum dan HAM.

Selama ini sumber pembiayaan untuk operasional dan pemeliharaan

hanya bersumber dari APBN. Dengan belum keluarnya ijin PNBP, pihak

Balai memiliki keterbatasan dalam mengadakan pelatihan untuk

menghasilkan tenaga kerja terlatih di bidang TIK (tidak dapat memungut

biaya untuk pelatihan).

Dengan pembiayaan yang hanya berasal dari APBN, sejak TA 2011 s.d.

TA 2014 Balai hanya mampu melaksanakan pelatihan terutama untuk

siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) dan beberapa pegawai

pemerintah daerah dengan materi yang sifatnya umum tanpa pungutan

biaya. Penyelenggaraan pelatihan tersebut sepenuhnya dibiayai APBN

(DIPA Kementerian Kominfo).



Pada tahun 2013 telah dilatih sebanyak 540 peserta, sedangkan target

tahun 2014 adalah 1.789 peserta.

Selain melaksanakan pelatihan untuk siswa SMK, BPPTIK juga

menyelenggarakan pelatihan IT untuk komponen pelatihan IT proyek-

proyek hibah dari KOICA, antara lain proyek “Information Technology

Capacity Building for Central and Local Government” (Januari 2014 –

Desember 2015).

3. Alternatif Pengembangan Kerjasama sebagai Upaya

Optimalisasi Fungsi

Selama kunjungan lapangan telah dilakukan pembahasan mengenai arah

pengembangan BPPTIK Cikarang. Berdasarkan pembahasan tersebut,

terdapat beberapa langkah alternatif untuk mengoptimalkan fungsi

BPPTIK/Indonesia – Korea ICT Training Center.

Sambil menunggu diterbitkan dan efektifnya peraturan mengenai

PNBP, perlu dilakukan langkah-langkah pengembangan kerjasama

untuk optimalisasi fungsi training center. Kerjasama dilakukan sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengembangan kerjasama dapat dilakukan dengan lembaga

pendidikan/pelatihan dan swasta yang terkait dengan TIK. Langkah

awal yang dapat dilakukan adalah dengan demand survey di

perusahaan-perusahaan sekitar. Di kawasan industri Jababeka

terdapat lebih dari 1.400 perusahaan baik lokal maupun multinasional.

Hasil dari demand survey tersebut diatas, dapat dijadikan dasar

pengembangan pelatihan dan bentuk kerjasama.

Pengembangan kurikulum pelatihan TIK perlu dilakukan secara

spesifik untuk dapat memenuhi kebutuhan industri, karena selama ini

pelatihan TIK di training center masih bersifat umum.

Untuk pengembangan bentuk kerjasama, sebagai contoh dapat

dilakukan melalui kesepakatan kerjasama antara pihak Kementerian

Kominfo/BPPTIK dan pihak swasta yang dibuat dalam bentuk nota

kesepahaman mengenai pembagian tugas dan tanggungjawab

masing-masing pihak. Kerjasama tersebut misalnya dapat dilakukan

atas dasar sharing. Kementerian Kominfo bertanggung jawab atas

penyediaan sarana dan prasarana pelatihan (termasuk penyediaan



tenaga pengajar), sedangkan sharing pihak swasta contohnya dalam

bentuk pemeliharaan atas peralatan pelatihan yang digunakan secara

langsung, dan tambahan tenaga pengajar profesional (yang dapat juga

diberikan dalam rangka program Corporate Social Responsibility/CSR).

Melalui pola kerjasama semacam ini, pihak BPPTIK sekaligus dapat

melakukan up-grading software dan program yang ada.

4. Lessons Learnt

a. Tujuan dan Fungsi Proyek

Pembangunan ICT Training Center memiliki tujuan yang sangat baik

yaitu untuk menghasilkan tenaga kerja terlatih di bidang ICT yang

dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Pemilihan lokasi yang

ada Kawasan Industri Cikarang sangat tepat. Pusat pelatihan dapat

lebih responsif dalam menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil dari

perusahaan-perusahaan, sementara perusahaan-perusahaan dapat

dengan lebih mudah memperoleh tenaga kerja yang diperlukan.

Proyek ini memberikan keuntungan baik dari sisi pencari kerja maupun

pengguna tenaga kerja. Proyek-proyek dengan konsep memfasilitasi

pertemuan antara pencarai kerja dengan pengguna jasa tenega kerja

seperti ICT Training Center berpotensi untuk dikembangkan lebih

lanjut didaerah-daerah lain di Indonesia, terutama dilokasi-lokasi yang

memiliki kawasan industri.

b. Kelembagaan dan Peraturan

Hal yang cukup disayangkan dalam pengoperasian proyek ini adalah

belum optimalnya utilisasi dari ICT Training Center. Ini terjadi karena

hambatan kelembagaan dan peraturan dimana BPPTIK belum

memiliki kewenangan memungut biaya dan menggunakan pemasukan

tersebut untuk mendanai kegiatan operasional dan pengembangan.

Selama ini sumber pembiayaan dari ICT Training Center hanya berasal

dari APBN dengan jumlah terbatas sehingga pelatihan yang

diselenggarakan juga sangat sedikit. Saat pemantauan dilaksanakan

diketahui bahwa rancangan Peraturan Presiden terkait Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Komunikasi

dan Informatika belum ditandatangani.



Pembelajaran yang dapat diambil adalah perencanaan sebuah proyek

harus memperhitungkan pula kendala-kendala kelembagaan dan

peraturan yang memiliki potensi menghambat operasional proyek

untuk kemudian dicarikan solusi baik secara kelembagaan maupun

peraturan. Pada saat proyek selesai dan beroperasi diharapkan

hambatan kelembagaan/peraturan tersebut telah diatasi sehingga tidak

memberikan gangguan yang berarti bagi kegiatan operasional proyek.

c. Sumber Daya Manusia

Untuk memenuhi kebutuhan industri akan tenaga kerja yang terampil

dan terlatih, ICT Training Center selayaknya memiliki kemampuan

membuat dan mengembangkan kurikulum pelatihan spesifik yang

diperlukan oleh industri, menyediakan tenaga pengajar yang

profesional, prasarana dan sarana pelatihan yang memadai serta

manajemen yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan

sumber daya manusia yang tepat yang memiliki kemampuan

manajemen untuk mengelola training center, maupun tenaga pengajar

yang terampil yang dapat membantu pengembangan keterampilan

peserta.

Pada saat pemantauan dilaksanakan diketahui bahwa kurikulum

pelatihan ICT di BPPTIK masih bersifat umum. Di masa yang akan

datang diharapkan adanya pengembangan kurikulum yang lebih

khusus sesuai dengan keterampilan yang diperlukan oleh industri.

Kemampuan BPPTIK dalam mengembangkan kurikulum memerlukan

dukungan dari perusahaan-perusahaan/pihak swasta salah satunya

dalam bentuk sharing keterampilan atau bantuan berupa tenaga

pengajar profesional.


Pihak Korea (KOICA) yang juga turut serta dalam kunjungan lapangan

tersebut menyampaikan bahwa pihaknya merasa masih belum puas

dengan belum berfungsinya training center sesuai dengan target yang

diharapkan. Untuk itu pihak KOICA akan terus memantau dan

berusaha membantu agar training center dapat berfungsi optimal,

salah satunya melalui program “IT Capacity Building for Central and

Local Government” yang saat ini sedang berlangsung.



Bappenas (dikoordinasikan oleh Direktorat Energi, Telekomunikasi dan

Informatika) perlu melakukan koordinasi lebih lanjut dengan

Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyusun

pengembangan kerjasama dengan institusi/pihak swasta yang terkait

dengan TIK sambil menunggu proses keluarnya ijin PNBP.


Gambar 1 dan 2

Gedung utama BPPTIK dan lingkungan sekitarnya

Gambar 3 dan 4

Ruang Kelas.Diperlukan sumber pendanaan baru untuk melakukan update software.

Gambar 5

Ruang Perpustakaan

Gambar 6

Ruang Makan Bersama

-----oo0oo-----


Laporan Kunjungan Lapangan “Banda Aceh to Calang Road Project”

Banda Aceh, 5 Desember 2014

1. Informasi Proyek

a. Data Umum Proyek

b. Kinerja Proyek

c. Kondisi Proyek

2. Isu-Isu dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan

3. Lessons Learnt

4. Foto


a. Data Umum Proyek

Executing Agency BRR,Bappenas, Kementerian PU

Sumber Pembiayaan Hibah USAID

Nilai Proyek USD 280 juta

Ruang lingkup

pekerjaan

desain, supervisi, termasuk pelaksanaan

pembangunan dan pengawasan

Tujuan Merekonstruksi jalan raya dari Banda Aceh ke Calang

yang rusak karena bencana tsunami

Lokasi Jalan lintas barat ruas Banda Aceh - Calang

Status Pekerjaan Kegiatan pembangunan telah selesai di tahun 2011,

dilanjutkan dengan special agreement sd 30 Sept 2013

b. Kinerja Proyek

Proyek pembangunan jalan Aceh-Calang adalah proyek bantuan hibah

Pemerintah Amerika Serikat (USAID) yang merupakan bagian dari

bantuan penanganan bencana gempa dan tsunami di Aceh pada tahun

2004. Kesepakatan hibah USAID bagi rekonstruksi Aceh dituangkan

Banda Aceh to Calang Road Project


melalui dokumen Strategic Objective Grant Agreement (SOAG) No. 498-

045 yang ditandatangani oleh Direktur USAID dan Kepala BRR NAD-Nias

pada tanggal 7 Juli 2005. Nilai total bantuan hibah yang disalurkan adalah

USD 371 juta, adapun proyek jalan Aceh-Calang menelan biaya sebesar

USD 282 juta

Proyek jalan Aceh-Calang merupakan bagian dari pembangunan ruas

jalan nasional Banda Aceh-Meulaboh yang merupakan jalur strategis

karena merupakan penghubung Banda Aceh dengan 7 kabupaten/kota di

wilayah Pantai Barat Aceh yaitu Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat

Daya, Nagan Raya, Aceh Selatan, Kota Subulussalam, dan Kabupaten

Singkil. Jalur ini terputus akibat gempa dan tsunami pada tahun 2004,

sehingga melumpuhkan ekonomi masyarakat di wilayah Pantai Barat

Aceh. Poros Banda Aceh – Meulaboh juga menjadi salah

satu penghubung utama dengan Provinsi Sumatera Utara.

Pembangunan Poros Jalan Banda Aceh - Meulaboh terbagi atas

dua.Segmen pertama adalah: Banda Aceh – Calang sepanjang 145 km

dibangun oleh USAID. Infrastruktur yang dibangun di antaranya jalan

sepanjang 145 km dengan lebar 11 meter (7 meter jalan dua arah dan 4

meter bahu jalan), 27 jembatan, 50 Box calver (kotak pengganti jembatan)

dan 300 gorong-gorong. Pembangunan jalan Aceh-Calang dilaksanakan

sepenuhnya oleh USAID melalui pihak ketiga yaitu Parsons Co,

sementara pembangunan proyek dilaksanakan oleh PT Hutama Karya,

PT Wijaya Karya dan PT Ssangyong dengan menyerap 15.000 tenaga

kerja. Pembangunan jalan Aceh-Calang dilaksanakan mulai tahun 2005

dan dijadwalkan selesai tahun 2010, akan tetapi adanya beberapa

masalah seperti pembebasan lahan dan keterlambatan pada proses

tender pada section IV, khususnya pembangunan jembatan Lambusoe,

membuat proyek tersebut baru dapat diselesaikan dan diresmikan pada

bulan September tahun 2011.

Segmen kedua yakni Jalur Calang-Meulaboh sepanjang 100 km dibangun

oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP)

Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Aceh dan Bank Dunia (MDF)

dengan sumber dana dari APBN, APBD dan Bank Dunia



c. Kondisi Proyek

Secara umum jalan Aceh-Calang berada dalam kondisi baik namun di

beberapa ruas jalan sudah mengalami kerusakan, seperti jalan

berlubang, retak, bergelombang dan longsor. Karena musim penghujan

terdapat beberapa lokasi jalan yang rawan longsor yakni kawasan

Gunung Geurute, Kecamatan Aceh Jaya, Kecamatan Indra Jaya, yakni

di kawasan Gunung Gle Ue kilometer 89-98 dan kawasan Gunung Sa

kilometer 100-105. Kawasan rawan longsor lainnya adalah di kilometer

109-112 atau tepat di kawasan Gunung Keumala, Kecamatan

Sampoinit, serta kilometer 129-133 atau di kawasan Gunung Malem,

Kecamatan Setia Bakti. Pada saat pemantauan dilaksanakan di daerah

Gunung Geurute, terlihat pengerjaan perbaikan jalan di beberapa lokasi.

Ruas jalan banda Aceh – Calang merupakan merupakan jalan nasional,

maka pemeliharaan jalan ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja

Negara (APBN).

2. Isu-Isu dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan

a. Kendala Pelaksanaan

Jalan Aceh-Calang pada awalnya direncanakan selesai pada bulan

Maret 2010, namun dalam pelaksanaannya baru dapat diselesaikan pada

pertengahan tahun 2011 dan diresmikan pada bulan September 2012.

Beberapa faktor yang menyebabkan terlambatnya pembangunan jalan

tersebut adalah (1) masalah pembebasan lahan di beberapa wilayah, (2)

keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh

(APBA) yang didalamnya terdapat alokasi anggaran untuk membayara

pembebasan lahan, (3) belum stabilnya kondisi politik dan keamanan di

Aceh, (4) persoalan teknis terkait ketidaksesuaian antara rancangan

teknis konsultan dengan kondisi bentangan alam dan kondisi lapangan

sehingga memerlukan penyesuaian, (5) terjadinya pemutusan kontrak

secara sepihak pada section IV (khususnya pembangunan jalan Lamno-

Calang sepanjang 13 km termasuk pembangunan jembatan Lambeuso)

oleh USAID kepada PT Wijaya Karya. Pemutusan kontrak ini terjadi pada

bulan Maret 2008 dan pekerjaan baru diteruskan kembali pada bulan

September 2010 oleh PT Ssangyong (kontraktor Korea).



b. Keterlibatan Pihak Pemerintah Indonesia

Pembangunan Proyek Hibah Jalan Aceh-Calang sepenuhnya

dikerjakan oleh USAID melalui pihak ketiga yakni Parsons Co dan

kontraktor yang berasal dari Korea (PT Ssangyong) serta kontraktor

Indonesia (PT Hutama Karya dan PT Wijaya Karya). Keterlibatan pihak

pemerintah Indonesia (dalam hal ini Kementerian PU dan Pemda Aceh)

baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan proyek tidak

banyak. Minimnya keterlibatan pemerintah pusat dan daerah dalam

perencanaan dan pelaksanaan dapat dipahami karena pada saat itu

yakni tahun 2005 baik pemerintah pusat maupun Pemda Aceh sedang

berkonsentrasi untuk memulihkan kondisi Aceh pasca Tsunami 2004,

sehingga proyek jalan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada USAID.

Ketika proyek tersebut dilaksanakan, Project Management Unit (PMU)

dari proyek tersebut tidak berada di bawah Kementerian PU melainkan

di bawah BRR Aceh dan Nias, dan ketika BRR Aceh-Nias berakhir

pada bulan April 2009, PMU proyek Aceh Calang dilanjutkan di bawah

pengawasan Badan Kesinambungan Rekonstruksi (BKR) yang pada

tingkat pusat dikoordinasikan oleh Bappenas.

c. Berita Acara Serah Terima (BAST)

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 3 tahun 2009, Bappenas

mempunyai tugas untuk melanjutkan fungsi koordinasi kelanjutan

rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias, sementara Kementerian

PU ditunjuk sebagai Implementing Agency melalui Project Implementing

Letter No. 09 tanggal 26 Juli 2011. Hal ini berdasarkan pertimbangan

Kementerian PU cq. Dirjen Bina Marga merupakan institusi teknis yang

berwenang dalam rangka penanganan jalan nasional.

Berdasarkan special agreement proyek ini telah selesai pada 30

September 2013, namun proyek ini masih menyisakan masalah

penyelesaian BAST dari USAID kepada Pemerintah Indonesia sehingga

saat ini ruas jalan Banda Aceh – Calang masih belum terdaftar sebagai

aset kekayaan negara. Terkendalanya proses BAST antara USAID

dengan pemerintah Indonesia (dalam hal ini Bappenas yang kemudian

diserahkan kepada Kementerian PU) disebabkan adanya perbedaan

mengenai nilai jalan Aceh-Calang akan yang diserahterimakan, dimana

nilai jalan yang akan diserahkan oleh USAID lebih tinggi dari taksiran

nilai barang yang telah dilaksanakan oleh Dirjen Kekayaan Negara

Kementerian Keuangan. Perbedaan nilai ini membuat Kementerian PU



sebagai pihak yang akan menerima jalan tersebut belum mau

menandatangani dokumen BAST.

3. Lessons Learnt

Berikut adalah lessons learnt yang dapat diambil dari proyek rehabilitasi

jalan Banda Aceh – Calang yaitu:

a. Dalam melaksanakan proyek-proyek bantuan AS, USAID selalu

menunjuk pihak ketiga (kontraktor) sebagai pelaksana proyek.

Pemerintah Indonesia baik pemerintah pusat maupun daerah biasanya

bertindak sebagai penerima manfaat proyek. Seringkali terjadi kondisi

dimana dalam pelaksanaan proyek USAID, pemerintah kurang

dilibatkan secara aktif sehingga ownership terhadap proyek menjadi

berkurang. Hal yang sama ditemui pada proyek rehabilitasi jalan

Banda Aceh – Calang. Pengerjaan keseluruhan proyek ditangani

langsung oleh USAID dan kontraktor dengan keterlibatan minimal dari

Kementerian PU selaku lembaga teknis Pemerintah Indonesia yang

menangani pembangunan jalan. Pihak PU baru dilibatkan secara resmi

sebagai implementing agency proyek pada tahun 2011, disaat proyek

hampir berakhir. Akibatnya ownership Kementerian PU terhadap proyek

tersebut cenderung lemah.

Terdapat dua pembelajaran yang dapat ditarik dari pengalaman proyek

Jalan Aceh-Calang. Pertama, pelaksanaan suatu proyek harus

melibatkan secara aktif institusi-institusi pemerintah yang tugas dan

fungsinya terkait langsung dengan proyek, baik dalam tahap

perencanaan maupun pelaksanaan, hal ini penting untuk meningkatkan

ownership institusi-institusi tersebut terhadap proyek. Kedua, khusus

bagi hibah USAID (dimana proyek dilaksanakan oleh pihak ketiga dan

pemerintah hanya dipopsisikan sebagai penerima manfaat) Pemerintah

Indonesia sebaiknya melibatkan diri secara lebih aktif sejak

perencanaan dan persiapan proyek. Hal ini penting agar pemerintah

dapat mengarahkan proyek sesuai dengan prioritas dan kebutuhan

pembangunan yang telah disusun. Penyusunan SOP yang menjelaskan

mengenai tugas dan tangung jawab masing-masing pihak (Pemerintah

Indonesia, USAID, kontraktor) sebaiknya dapat disepakati lebih dulu

sebelum suatu proyek dilaksanakan.



b. Dalam penyusunan BAST, ditemukan kendala regulasi antara

Pemerintah Indonesia dengan USAID. Berdasarkan regulasi

Pemerintah Amerika Serikat dokumen-dokumen yang menjadi

persyaratan penyusunan BAST tidak dapat diserahkan kepada

pemerintah Indonesia. Hal ini menjadi kendala Kementerian PU dalam

memfinalisasi BAST karena terdapat perbedaan mengenai nilai akhir

aset jalan Aceh-Calang akan yang diserahterimakan antara USAID

dengan Ditjen Kekayaan Negara. Berlarut-larutnya proses BAST

dikhawatirkan akan menghambat kegiatan operation & maintenance

(OM) jalan Banda Aceh – Calang. Pemerintah Indonesia dalam hal ini

Kementerian Keuangan diharapkan dapat mencarikan jalan keluar dari

perbedaan penghitungan nilai aset ini sehingga dokumen BAST dapat

segera ditandatangani dan dana untuk melaksanakan OM dapat

dialokasikan dengan lebih optimal.


Foto 1

Ruas jalan Banda Aceh – Calang merupakan contoh jalan nasional dengan kualitas terbaik

karena dibangun menggunakan teknologi terbaik.

Foto 2 Salah satu ruas jalan Banda Aceh – Calang di

Kecamatan Lamno.

Foto 3 Ruas jalan Banda Aceh - Calang yang

dibangun melewati bebatuan

Foto 4 Suasana diskusi antara Kasatker Wilayah 2

Aceh dengan Direktur Pendanaan LN Bilateral Bappenas

-----oo0oo-----

Administrator

Typewritten text

LAMPIRAN

direktorat pendanaan luar negeri bilateral - bappenas xi

xii direktorat pendanaan luar negeri bilateral - bappenas

direktorat pendanaan luar negeri bilateral - bappenas xiii

xiv direktorat pendanaan luar negeri bilateral - bappenas

direktorat pendanaan luar negeri bilateral - bappenas xv

xvi direktorat pendanaan luar negeri bilateral - bappenas

direktorat pendanaan luar negeri bilateral - bappenas xvii

xviii direktorat pendanaan luar negeri bilateral - bappenas

direktorat pendanaan luar negeri bilateral - bappenas xix

xx direktorat pendanaan luar negeri bilateral - bappenas

direktorat pendanaan luar negeri bilateral - bappenas xxi

xxii direktorat pendanaan luar negeri bilateral - bappenas

pengalaman kerjasama pembangunan menuju...

Documents