tentang rencana pembangunan jangka menengah...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa pemerintahan daerah berwenang mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan, yang diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran

serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,

keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

daerah disusun perencanaan pembangunan daerah

sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan

pembangunan nasional;

c. bahwa untuk menjabarkan visi, misi dan program kepala

daerah, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, dengan memperhatikan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3)

huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah yang memuat arah kebijakan keuangan

daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum,

dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan

kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai

dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan

kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Sumedang Tahun 2014-2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten

Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2851);


Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);


Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Rebublik Nomor 4286);


Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang




9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025



Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik



Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang

Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik




Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik




Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan




15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional



Nomor 4664);


Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah



Nomor 4817);

18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-

2014;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 310);


tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);


Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun

2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun

2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa

Barat Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Barat Tahun 2010 Nomor 22);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 tahun

2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran

Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah

Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 1);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun

2008 tentang Rencana Pembanggunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008

Nomor 2);


2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang


Nomor 7);


2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah


Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang

Nomor 7);


2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Sumedang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah

Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);


2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah


Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Sumedang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

SUMEDANG

dan

BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN 2014- 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.

2. Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Sumedang.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam perencanaan pembangunan.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah

unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah,

lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya

yang tersedia.

8. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam

aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks

pembangunan manusia.

9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan

tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku

kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber

daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam

suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat

RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh)

tahun.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5

(lima) tahun.

12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah

dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk

periode 5 (lima) tahun.

14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD

adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk

periode 1 (satu) tahun.

15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan.

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif

untuk mewujudkan visi dan misi.

18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah

untuk mencapai tujuan.

19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan

yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai

sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

20. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun

berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan

kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan

kegiatan.

21. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan

pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat

Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka

menyusun rencana pembangunan daerah.

23. Pemangku kepentingan atau disebut dengan stakeholders adalah pihak-

pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau

dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) RPJMD diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip

kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta

kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan

Nasional.

(2) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan

tanggap terhadap perubahan.

Pasal 3

Tujuan Penyusunan RPJMD adalah tersedianya dokumen RPJMD sebagai:

a. penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dengan

berpedoman kepada RPJPD dan memperhatikan kepada RPJM Nasional

dan Provinsi;

b. pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD;

c. pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah

yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan

d. pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 4

RPJMD memuat kebijakan, sasaran, indikator dan target pencapaian kinerja

tahunan satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah,

dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka

regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB IV

TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 5

RPJMD Tahun 2014-2018 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. persiapan penyusunan RPJMD;

b. penyusunan rancangan awal RPJMD;

c. penyusunan rancangan RPJMD;

d. pelaksanaan musrenbang RPJMD;

e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan

f. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

BAB V

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 6

RPJMD Tahun 2014-2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB III Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan

BAB IV Analisis Isu-isu Strategis

BAB V Visi , Misi, Tujuan dan Sasaran

BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

BAB VIII Indikasi Rencana Proram Prioritas disertai Kerangka Pendanaan

BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah

BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Pasal 7

Isi uraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam lampiran

yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 8

RPJMD dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKPD setiap tahun sebagai dasar:

a. penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara oleh Kepala Daerah; dan

b. penyusunan Rencana Kerja SKPD yang ditetapkan oleh kepala SKPD.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Kepala Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi setiap tahun

terhadap pelaksanaan RPJMD.

(2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Bappeda.

(3) Mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(4) Apabila terjadi kebijakan strategis dari pemerintah pusat yang berdampak

terhadap capaian target dan sasaran yang telah ditetapkan, dokumen

RPJMD akan dievaluasi dengan tetap menyesuaikan dengan kondisi fiskal daerah.

BAB VII

KELEMBAGAAN

Pasal 10

(1) Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas

perencanaan pembangunan daerah.

(2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Kepala

Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda dan Kepala SKPD lainnya dengan

mempertimbangkan aspirasi berbagai stakeholders daerah.

(3) Kepala SKPD menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah

sebagai penjabaran dari RPJPD dan RPJMD sesuai dengan tugas dan

kewenangannya.

BAB VIII

MASA TRANSISI

Pasal 11

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi

kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, RPJMD tahun 2014–2018

menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD pada masa transisi di

tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah pada periode berikutnya.

(2) RPJMD tahun 2014–2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan

untuk memenuhi target pembangunan yang belum tercapai sampai

dengan akhir periode RPJMD dan target pembangunan yang akan dicapai

pada tahun pertama masa pemerintahan baru.

(3) RKPD pada masa transisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

RPJMD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan

kepala daerah pada periode berikutnya.

(4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disesuaikan dengan

RPJMD baru.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

(1) Dokumen Peraturan Daerah dan atau peraturan lainnya mengenai

perencanaan pembangunan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan

RPJMD masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan

Daerah ini.

(2) RKPD yang berdasarkan pada Renstra 2009-2013 setelah di tetapkannya

peraturan daerah ini harus dilakukan perubahan dan penyesuaian.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah

Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 - 2013,

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang

pada tanggal 3 Januari 2014

BUPATI SUMEDANG

WAKIL,

Ttd.

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang

pada tanggal 3 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd.

ZAENAL ALIMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014 NOMOR 1

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDAG NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014-2018

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional mewajibkan daerah untuk menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Panjang yang berdurasi waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berdurasi

waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang

berdurasi waktu tahunan. RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 merupakan

penjabaran visi dan misi Kepala Daerah yang bersinergi dengan visi, misi

Provinsi Jawa Barat dan Nasional serta hasil evaluasi terhadap

pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dengan tetap memperhatikan dinamika kondisi daerah. Secara umum materi RPJMD berisi tentang visi,

misi, tujuan, sasaran, dan program kepala daerah. Adapun aspek

pembangunan yang dijabarkan meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan RPJMD ini dilakukan dengan memperhatikan RPJMN

Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RTRW Kabupaten lainnya.

RPJMD digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra SKPD dan Penyusunan RKPD serta digunakan sebaga instrumen evaluasi

penyelenggaraan pemerintah daerah.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sumedang

Tahun 2014-2018 sangat tergantung dari komitmen bersama antara

Pemerintah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan

Pemerintah Pusat, serta pemangku kepentingan di Kabupaten Sumedang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. Pasal 6

Cukup jelas.


Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.


Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.


Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN 2014 NOMOR 1

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal - i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat

rahmat dan hidayah-Nya pula dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 telah

selesai kami susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Latar belakang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 adalah untuk

menjabarkan visi, misi dan kebijakan Kepala Daerah terpilih yang ditawarkan

pada saat kampanye dalam bentuk dokumen perencanaan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan bagian tahapan

pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

2005-2025. RPJMD merumuskan tantangan serta strategi kebijakan dan target

yang akan diambil untuk menjawab permasalahan dalam lima tahun ke depan.

Dengan demikian, RPJMD merupakan pedoman bagi seluruh komponen baik

itu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan

tujuan secara sinergis.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten

Sumedang Tahun 2014-2018. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan

hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Sumedang, 3 Januari 2014

BUPATI SUMEDANG

WAKIL,

Ttd.

ADE IRAWAN

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal - ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ......................................................................... i

DAFTAR ISI ...................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ............................................................................... iv

DAFTAR GAMBAR ........................................................................... ix

BAB I PENDAHULUAN ................................................................ I - 1

1.1. Latar Belakang .......................................................... I - 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan ....................................... I - 4

1.3. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan

Lainnya .................................................................... I - 8

1.4. Sistematika Penulisan .............................................. I - 10

1.5. Maksud dan Tujuan ................................................... I - 12

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ........................... II - 1

2.1. Aspek Geografi dan Demografi ................................. II - 1

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ........................... II - 11

2.3. Aspek Pelayanan Umum ......................................... II - 37

2.4. Aspek Daya Saing Daerah ........................................ II - 50

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SERTA KERANGKA PENDANAAN ................................... III - 1

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu ................................... III - 1

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu .......... III - 32

3.3. Kerangka Pendanaan ............................................... III - 33

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS ....................................... IV - 1

4.1. Permasalahan Pembangunan .................................. IV - 1

4.2. Isu Strategis ............................................................. IV - 9

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ................................ V - 1

5.1. Visi ............................................................................ V - 1

5.2. Misi ........................................................................... V - 2

5.3. Tujuan ...................................................................... V - 3

5.4. Sasaran .................................................................... V - 4

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal - iii

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

DAERAH ............................................................................ VI - 1

6.1. Strategi Umum .......................................................... VI - 1

6.2. Arah Kebijakan ......................................................... VI - 5

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

DAERAH ............................................................................ VII - 1

7.1. Kebijakan Umum ...................................................... VII - 1

7.2. Kebijakan Kewilayahan ............................................ VII - 2

7.3. Program Pembangunan Daerah ............................... VII - 4

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN

PENDANAAN ..................................................................... VIII - 1

8.1. Program Unggulan Kepala Daerah ........................... VIII - 1

8.2. Program Strategis Kabupaten .................................. VIII - 2

8.3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah ....... VIII - 2

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ................. IX - 1

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN ..... X - 1

10.1. Pedoman Transisi .................................................... X - 1

10.2. Kaidah Pelaksanaan ................................................ X - 1

BAB XI PENUTUP .......................................................................... XI - 1

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal - iv

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten

Sumedang ...................................................................... II - 1

Tabel 2.2 Curah Hujan (mm) Per Kecamatan Tahun 2012 ............. II - 4

Tabel 2.3 Fluktuasi Curah Hujan Bulanan (mm) Tahun 2012 ........ II - 4

Tabel 2.4 Potensi Unggulan Tiap Kecamatan ................................ II - 6

Tabel 2.5 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Kabupaten Sumedang Tahun 2010-2012 ....................... II - 9

Tabel 2.6 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Per

Kecamatan Tahun 2011-2012 ........................................ II - 10

Tabel 2.7 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumedang

Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012 ................. II - 12

Tabel 2.8 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang Menurut

Sektor dan Kelompok Sektor Tahun 2008-2012 ........... II - 13

Tabel 2.9 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten

Sumedang dengan Daerah Sekitarnya Tahun

2008-2012 ....................................................................... II - 16

Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan di Kabupaten

Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008-2012 ....... II - 17

Tabel 2.11 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terhadap PDRB

Kabupaten Sumedang Tahun 2000 dan 2012 ............... II - 18

Tabel 2.12 Peranana Setiap Sektor Terhadap PDRB Kabupaten

Sumedang Tahun 2008-2012 ........................................ II - 19

Tabel 2.13 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Sumedang Tahun

2008-2012 ...................................................................... II - 20

Tabel 2.14 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Per

Kecamatan Tahun 2011-2012 ....................................... II - 21

Tabel 2.15 Indeks Harga Implisit dan Laju Inflasi PDRB Kabupaten


Tabel 2.16 Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2012 ...................... II - 27

Tabel 2.17 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Sumedang

Tahun 2009-2012 .......................................................... II - 28

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal - v

Tabel 2.18 Jumlah Penduduk Kategori Miskin di Kabupaten

Sumedang Tahun 2008 dan 2011 ................................. II - 29

Tabel 2.19 Jumlah Penduduk Kategori Sangat Miskin di Kabupaten


Tabel 2.20 Jumlah Penduduk Kategori Miskin di Kabupaten


Tabel 2.21 Jumlah Pencari Kerja di Kabupaten Sumedang Tahun

2012 ............................................................................... II - 32

Tabel 2.22 Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan di

Kabupaten Sumedang Tahun 2012 ................................ II - 33

Tabel 2.23 Jumlah Penganggur di Kabupaten Sumedang Tahun

2009-2012 ....................................................................... II - 34

Tabel 2.24 Jumlah Sertifikat yang telah Diterbitkan di Kabupaten

Sumedang Tahun 2013 .................................................. II - 35

Tabel 2.25 Persentase Penduduk Bekerja di Kabupaten Sumedang

Tahun 2009-2012 ........................................................... II - 35

Tabel 2.26 Jumlah Kriminalitas di Kabupaten Sumedang Tahun

2009-2012 ....................................................................... II - 36

Tabel 2.27 Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga di

Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 ....................... II - 37

Tabel 2.28 Perkembangan Pendidikan SD/MI di Kabupaten

Sumedang Tahun 2009-2012 ......................................... II - 38

Tabel 2.29 Rasio Murid terhadap Ruang Kelas SD/MI di Kabupaten


Tabel 2.30 Perkembangan Pendidikan SMP/MTs di Kabupaten


Tabel 2.31 Perkembangan Pendidikan SMA/SMK/MA di Kabupaten


Tabel 2.32 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

SD/MI/Paket A, SMP/MTs, SMA/SMK/MA di Kabupaten


Tabel 2.33 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesehatan

Tahun 2009-2012 .......................................................... II - 43

Tabel 2.34 Perkembangan Penanganan Lahan Kritis di Kabupaten


RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal - vi

Tabel 2.35 Panjang Jalan di Kabupaten Sumedang

Tahun 2009-2012 .......................................................... II - 47

Tabel 2.36 Kondisi Ruas Jalan Kabupaten Sumedang Tahun 2012 II - 47

Tabel 2.37 Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga

Berlaku di Kabupaten Sumedang dan Sekitarnya Tahun

2011-2012 ...................................................................... II - 51

Tabel 2.38 Panjang Jalan Menurut Status dan Fungsi Jalan di

Kabupaten Sumedang Tahun 2012 ............................... II - 51

Tabel 2.39 Data Panjang Jalan dan Jumlah Kendaraan di

Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 ...................... II - 52

Tabel 2.40 Data Infrastruktur Perumahan di Kabupaten Sumedang

Tahun 2009-2012 .......................................................... II - 54

Tabel 2.41 Data Jenis, Kelas dan Jumlah Usaha Jasa dan

Akomodasi (UJA) di Kabupaten Sumedang Tahun

2009-2012 ...................................................................... II - 56

Tabel 2.42 Jumlah Wisatawan di Kabupaten Sumedang Tahun

2009-2012 ...................................................................... II - 56

Tabel 2.43 Jumlah Investor di Kabupaten Sumedang Tahun

2009- 2012 ..................................................................... II - 57

Tabel 2.44 Rasio Ketergantungan ................................................... II - 58

Tabel 3.1 Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun

2009-2012 ...................................................................... III - 1

Tabel 3.2 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

Tahun 2009-2012 .......................................................... III - 2

Tabel 3.3 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

Tahun 2009-2012 .......................................................... III - 2

Tabel 3.4 Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten

Sumedang Tahun 2009-2012 ........................................ III - 3

Tabel 3.5 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

Tahun 2009-2012 .......................................................... III - 4

Tabel 3.6 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang Tahun

2009-2012 ...................................................................... III - 5

Tabel 3.7 Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang

Tahun 2009-2012 .......................................................... III - 5

Tabel 3.8 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten


RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal - vii

Tabel 3.9 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten


Tabel 3.10 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten


Tabel 3.11 Dana Perimbangan Kabupaten Sumedang Tahun

2009-2012 ...................................................................... III - 9

Tabel 3.12 Struktur Dana Perimbangan Kabupaten Sumedang

Tahun 2009-2012 .......................................................... III - 9

Tabel 3.13 Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Sumedang

Tahun 2009-2012 .......................................................... III - 10

Tabel 3.14 Pertumbuhan Dana Perimbangan Kabupaten


Tabel 3.15 Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Sumedang

Tahun 2009-2012 .......................................................... III - 11

Tabel 3.16 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten


Tabel 3.17 Struktur Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 ...................... III - 13

Tabel 3.18 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah


Tabel 3.19 Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah


Tabel 3.20 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah


Tabel 3.21 Total Belanja Kabupaten Sumedang Tahun

2009-2012 ...................................................................... III - 17

Tabel 3.22 Struktur Belanja Kabupaten Sumedang Tahun

2009-2012 ...................................................................... III - 18

Tabel 3.23 Realisasi Belanja Kabupaten Sumedang Tahun

2009-2012 ...................................................................... III - 19

Tabel 3.24 Pertumbuhan Belanja Kabupaten Sumedang Tahun

2009-2012 ...................................................................... III - 19

Tabel 3.25 Rincian Pertumbuhan Belanja Kabupaten Sumedang

Tahun 2009-2012 .......................................................... III - 19

Tabel 3.26 Belanja Urusan Wajib dan Pilihan Kabupaten


RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal - viii

Tabel 3.27 Rincian Realisasi Belanja Daerah Kabupaten


Tabel 3.28 Realisasi Belanja Menurut Urusan Kabupaten


Tabel 3.29 Asset Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 ............. III - 25

Tabel 3.30 Kewajiban Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 ..... III - 27

Tabel 3.31 Ekuitas Dana Kabupaten Sumedang Tahun

2009-2012 ....................................................................... III - 28

Tabel 3.32 Neraca Keuangan Dana Kabupaten Sumedang Tahun

2009-2012 ...................................................................... III - 29

Tabel 3.33 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Sumedang Tahun

2011-2012 ...................................................................... III - 30

Tabel 3.34 Rasio Solvabilitas Kabupaten Sumedang Tahun

2011-2012 ...................................................................... III - 31

Tabel 3.35 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan

Aparatur Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2012 ....... III - 32

Tabel 3.36 Surplus Anggaran Kabupaten Sumedang Tahun

2009-2012 ...................................................................... III - 32

Tabel 3.37 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

Tahun 2014-2018 .......................................................... III - 41

Tabel 3.38 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk

Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten


Tabel 5.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ..................... V - 6

Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan .......................................... VI - 6

Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah .. VII - 15

Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program dan Pendanaan .................. VIII - 4

Tabel 9.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten

Sumedang Tahun 2014-2018 ........................................ IX - 2

Tabel 9.2 Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten

Sumedang Tahun 2014-2018 ........................................ IX - 6

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal - ix

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan Menurut UU

Nomor 25 Tahun 2014 ................................................ I - 8

Gambar 1.2 Hubungan antara Perencanaan Makro dan Sektoral .. I - 9

Gambar 1.3 Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Sumedang dalam Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional ............................................. I - 10

Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Sumedang ................... II - 2

Gambar 2.2 Peta Kerawanan Bencana di Kabupaten Sumedang . II - 9

Gambar 2.3 Nilai PDRB Kabupaten Sumedang Tahun

2008-2012 .................................................................. II - 11

Gambar 2.4 LPE Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang Tahun

2008-2012 ................................................................... II - 13

Gambar 2.5 PDRB Per Kapita dan LPE Per Kecamatan terhadap

PDRB Per Kapita dan LPE Kabupaten Sumedang

Tahun 2012 ................................................................ II - 22

Gambar 2.6 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten

Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun

2009-2012 .................................................................. II - 28

Gambar 2.7 Perkembangan Tingkat Pengangguran di Kabupaten

Sumedang Tahun 2009-2012 .................................... II - 33

Gambar 2.8 Jumlah Sarana Ibadah di Kabupaten Sumedang

Tahun 2012 ................................................................ II - 50

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu

kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan

rencana-rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh unsur

penyelenggara pemerintahan dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan

jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Sumedang yang telah disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah

Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang

Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang

memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Sumedang

selama 20 tahun yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi

Jawa Barat. RPJPD Kabupaten Sumedang 2005-2025 memiliki empat tahap

rencana pembangunan jangka menengah. Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2008

merupakan tahapan pertama RPJPD Kabupaten Sumedang, dan tahap

kedua tahun 2009-2013.

Dengan telah terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Sumedang masa

jabatan 2013-2018, maka Bupati Sumedang alm. Endang Sukandar dan

Wakil Bupati Sumedang Ade Irawan yang telah dilantik pada tanggal 5 Juli

2013 berkewajiban menyusun RPJMD Kabupaten Sumedang sebagai

penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah untuk kurun waktu

lima tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan

memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJM Nasional. RPJMD

Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan analisis permasalahan

pembangunan dan isu-isu strategis daerah, tujuan dan sasaran

pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah,


indikator sasaran dan target pencapaian pembangunan daerah yang

bertumpu pada program pembangunan daerah lengkap dengan kerangka

pendanaan serta kaidah pelaksanaannya.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014–2018

dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan penyusunan RPJMD

Persiapan penyusunan dilakukan dengan membentuk tim, menyusun

jadwal/agenda pelaksanaan, dan menetapkan narasumber sebagai tim

ahli untuk membantu dalam penyusunan RPJMD.

b. Penyusunan rancangan awal RPJMD

Penyusunan rancangan awal dilakukan melalui tahap-tahap

penelaahan dokumen-dokumen terkait, analisis gambaran umum,

analisis pengelolaan keuangan, perumusan permasalahan dan isu-isu

strategis, perumusan visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran,

perumusan strategi dan arah kebijakan, hingga penyusunan program

SKPD dan lintas SKPD dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka

pendanaan indikatif.

c. Penyusunan rancangan RPJMD

Penyusunan rancangan dilakukan berdasarkan verifikasi dan integrasi

seluruh Renstra SKPD dengan rancangan awal RPJMD menjadi

rancangan RPJMD.

d. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

RPJMD

Musrenbang RPJMD merupakan forum musyawarah antara para

pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan

RPJMD Kabupaten Sumedang. Tujuan Musrenbang RPJMD untuk

mendapatkan masukan dan komitmen para pemangku kepentingan

pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan

RPJMD Kabupaten Sumedang menjadi rancangan akhir RPJMD

Kabupaten Sumedang.

e. Perumusan rancangan akhir RPJMD

Perumusan rancangan akhir dilakukan berdasarkan berita acara

kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD yang

telah disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang

RPJMD, selanjutnya dibahas dengan seluruh kepala SKPD untuk

memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah terkait


dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing telah disempurnakan

dengan kesepakatan hasil Musrenbang dan ditampung dalam

rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD Kabupaten

Sumedang diajukan dan dikonsultasikan kepada Gubernur Provinsi

Jawa Barat.

f. Penetapan peraturan daerah tentang RPJMD

Penetapan peraturan daerah tentang RPJMD melalui Mekanisme

pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014–2018 dengan DPRD

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menjadi peraturan

daerah tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014–2018.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014–2018

dilakukan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut :

a. Pendekatan Teknokratis

Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah

menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai

tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metode ini merupakan

proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis

berdasarkan data dan informasi yang akurat, serta dapat

dipertanggungjawabkan dengan kerangka manajemen strategis dan

berbasis kinerja.

b. Pendekatan Politis

Pendekatan politis merupakan pendekatan yang ditawarkan oleh calon

kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye

melalui penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan

program pembangunan serta pembahasan dengan DPRD dalam

penetapan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Sumedang

Tahun 2014–2018.

c. Pendekatan Top Down dan Bottom Up

Hasil dari pendekatan bottom up melalui penjaringan aspirasi

masyarakat bersama stakeholder dan Musrenbang RPJMD serta

pendekatan top down dengan penyelarasan pada dokumen

perencanaan provinsi dan nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan

sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan

provinsi dengan rencana pembangunan daerah Kabupaten Sumedang.


RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 disusun sebagai

acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018

mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai rujukan, yakni

antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan


3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara


Tambahan Lembaran Negara Rebublik Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,


6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran




7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah



9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran



10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik



11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik


12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah




15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran


16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran


17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 310);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 517);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang

Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam

Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);


23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009–2029

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 tahun 2007 tentang

Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten

Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007

Nomor 1);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembanggunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);


Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah

Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);


Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor

13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);


Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);


Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Sumedang Nomor 2).


pedoman

pedoman

20 Tahun

20 Tahun

diperhatikan

5 Tahun

5 Tahun

diperhatikan

1 Tahun

diperhatikan

1 Tahun

5 Tahun

5 Tahun

pedoman

pedoman

1 Tahun

1 Tahun

diperhatikan

dijabarkan

pedoman

Pedoman Penyusunan

RAPBD Propinsi

Pedoman Penyusunan

RAPBD Kab/Kota

pedoman

UU SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL UU KEUANGAN NEGARA

pedoman

pedoman

dijabarkan

pedoman

diperhatikan

1.3. HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN

LAINNYA

Hubungan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014–2018 dengan

dokumen perencanaan lainnya memiliki keterkaitan secara vertikal maupun

secara horisontal sebagai berikut :

Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan Menurut UU

Nomor 25 Tahun 2004

Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

1. RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014–2018 merupakan satu

kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan

mengacu kepada RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJPD Provinsi

Jawa Barat Tahun 2005–2025 dan RPJPD Kabupaten Sumedang

Tahun 2005–2025. Selain itu mengacu pula pada RPJMN Tahun 2010-

2014 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013–2018;

2. RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014–2018 menjadi pedoman

dalam penyusunan Renstra SKPD untuk jangka waktu lima tahun dan

RKPD Kabupaten Sumedang yang merupakan rencana kerja tahunan;

3. Dalam kaitannya dengan Sistem Keuangan Negara sebagaimana yang

telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003,

maka penjabaran RPJM Daerah ke dalam RKPD, Kebijakan Umum

RPJP NASIONAL

RPJP DAERAH

PROPINSI

RPJM NASIONAL

RKP

diacu

diacu

RPJP DAERAH KAB/KOTA

RPJM DAERAH

PROPINSI

RKP DAERAH

PROPINSI

RPJM DAERAH KAB/KOTA

RKP DAERAH

KAB/KOTA

diperhatikan

RENSTRA SKPD

PROPINSI

RENSTRA SKPD

KAB/KOTA

RENJA SKPD

PROPINSI

RENJA SKPD KAB/KOTA


Anggaran dan Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (PPAS)

Kabupaten Sumedang untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman

bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumedang.

4. Sebagai perencanaan makro, RPJMD selanjutnya diterjemahkan ke

dalam perencanaan sektoral yang dikaitkan dengan perencanaan

regional dan spasial. Berikut ini diagram alur yang memperlihatkan

hubungan antara perencanaan makro, perencanaan regional, dan

spasial. Hubungan antara perencanaan makro dan sektoral dapat

dilihat pada gambar 1.2 dibawah ini.

Gambar 1.2

Hubungan antara Perencanaan Makro dan Sektoral

Sumber : PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

5. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 juga

harus memperhatikan perencanaan tata ruang Kabupaten. Visi dan Misi

Bupati terpilih akan diterjemahkan ke dalam perencanaan spasial. Oleh

karena itu, penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun

2014-2018 harus diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kabupaten Sumedang. Hal ini dimaksudkan agar keselarasan

perencanaan pembangunan lima tahun mendatang sesuai dengan

rencana penataan ruang wilayah. Berikut ini diagram alur yang

memperlihatkan kedudukan RTRW Kabupaten Sumedang dalam

sistem perencanaan pembangunan nasional. Kedudukan Rencana Tata

PERENCANAAN MAKRO

PERENCANAAN

SEKTORAL

(Keterkaitan antar

Wilayah)

PERENCANAAN

REGIONAL

(Keterkaitan antar

Sektor)

KESEJAHTERAAN,

PELAYANAN, DAN

DAYA SAING

Regulasi Pembiayaan SKPD Sumberdaya Lokal Keperluan

Wilayah

Spasial, Efektivitas Kebijakan,

Efisiensi Sumberdaya, dan

Kapasitas Kelembagaan


Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang dalam Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dapat dilihat pada gambar 1.3 di bawah ini.

Gambar 1.3

Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang

dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 disusun dengan

sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan,

hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika penulisan,

serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjabarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum

kondisi daerah pada tahap perumusan. Gambaran umum ini

meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan

masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing

daerah.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan hasil pengolahan data dan analisis terhadap

pengelolaan keuangan daerah, meliputi kinerja keuangan masa

TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL

RPJP

NASIONAL

RPJPD

PROV. JABAR

RPJPD

KAB. SUMEDANG

RTRW

NASIONAL

RTRW

PROV. JABAR

RTRW

KAB. SUMEDANG

RPJM

NASIONAL

RPJMD

PROV. JABAR

RPJMD

KAB. SUMEDANG


lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka

pendanaan.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini merupakan bagian terpenting yang menjadi dasar utama

visi dan misi pembangunan jangka menengah. Penyajian isu-isu

strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu

strategis.

BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Berisikan tentang visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode

2014-2018 yang memuat strategi, kebijakan dan sasaran

pembangunan yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan

yang merupakan penjabaran dari visi dan misi daerah yang

tertuang dalam RPJPD Kabupaten Sumedang 2005-2025.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan

dan sasaran serta arah kebijakan.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang

berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang

dipilih dengan target capaian indikator kinerja serta penjelasan

tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan

indikator kinerja yang dipilih.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAAN

Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD

terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD serta

pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode

perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator

kinerja pada awal periode perencanaan.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bab ini memuat indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk

memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi

dan misi Bupati dan Wakil Bupati dari sisi keberhasilan

penyelenggaraan pemerintahan pada akhir periode masa jabatan.

Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja

setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir

periode RPJMD dapat dicapai.


BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Bab ini menguraikan bahwa RPJMD menjadi pedoman

penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah

kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan

umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya. Hal

ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan

mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. Pedoman

transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-

masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai

dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah

pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa

pemerintahan baru.

BAB XI PENUTUP

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJMD Kabupaten Sumedang 2014-2018 adalah dokumen

perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun disusun dengan maksud

memberikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan

daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah serta sasaran-

sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan. Dengan

demikian, RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 menjadi

landasan bagi semua dokumen perencanaan, baik rencana pembanguan

tahunan Pemerintah Daerah maupun dokumen perencanaan Satuan Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018

adalah tersedianya dokumen RPJM Daerah Kabupaten Sumedang Tahun

2014-2018 sebagai :

1. Penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dengan

berpedoman kepada RPJPD dan memperhatikan kepada RPJM

Nasional dan Provinsi;

2. Pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD;

3. Pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah

yang tertuang dalam RKPD;

4. Pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal II - 1

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Secara geografis, Kabupaten Sumedang berada pada posisi koordinat

06º34’46,18’’-7º00’56,25’’ Lintang Selatan dan antara 107º01’45,63’’-

108º21’59,04’’ Bujur Timur, menurut Peraturan Daerah Kabupaten

Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 luas wilayah Kabupaten Sumedang

adalah 155.872 Ha yang terdiri dari 26 kecamatan dengan 276 desa dan 7

kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan

Buahdua yaitu 10.768,28 Ha dan yang paling kecil luas wilayahnya adalah

Kecamatan Cisarua yaitu 1.770,74 Ha.

Tabel 2.1

Luas Wilayah Menurut Kecamatan

Kabupaten Sumedang

No. Kecamatan Luas Wilayah

(Ha) Jumlah

Desa/Kelurahan

1 Jatinangor 3.160,35 12

2 Cimanggung 5.555,18 11

3 Tanjungsari 4.486,04 12

4 Sukasari 4.181,77 7

5 Pamulihan 5.069,83 11

6 Rancakalong 5.506,87 10

7 Sumedang Selatan 9.251,27 10/4

8 Sumedang Utara 3.040,17 10/3

9 Ganeas 2.289,70 8

10 Situraja 4.323,37 14

11 Cisitu 6.502,82 10

12 Darmaraja 4.937,64 16

13 Cibugel 5.951,82 7

14 Wado 8.426,83 11

15 Jatinunggal 7.212,00 9

16 Jatigede 10.624,03 12

17 Tomo 8.474,29 10

18 Ujungjaya 8.622,62 9

19 Conggeang 10.697,52 12

20 Paseh 3.162,36 10

21 Cimalaka 4.328,85 14

22 Cisarua 1.770,74 7


No. Kecamatan Luas Wilayah

(Ha) Jumlah

Desa/Kelurahan

23 Tanjungkerta 4.372,13 12

24 Tanjungmedar 6.067,27 9

25 Buahdua 10.768,28 14

26 Surian 7.088,23 9

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031

Gambar 2.1

Peta Administratif Kabupaten Sumedang


Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Sumedang adalah

sebagai berikut :

a) Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu

b) Sebelah Selatan : Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung

c) Sebelah Barat : Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat

: dan Kabupaten Subang

d) Sebelah Timur : Kabupaten Majalengka

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan

pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan pola ruang wilayah Kabupaten Sumedang didominasi oleh

kawasan budidaya seluas 82.009,23 Ha (52,61 persen) serta sisanya

dijadikan sebagai kawasan lindung seluas 73.862,75 Ha (47,39 persen).

Kemudian dataran terendah ketinggiannya mencapai 26 meter di atas

permukaan Laut dan yang tertinggi adalah puncak gunung Tampomas

dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut.

Kec.Wado

Kec.Jatinunggal

Kec.Jatigede

Kec.Tomo

Kec.Ujungjaya

Kec.Conggeang

Kec.Buahdua

Kec.Suriah

Kec.Tanjungmedar

Kec.Rancakalong

Kec.Tanjungsari

Kec.Sukasari

Kec.Jatinangor

Kec.Cimanggung

Kec.Pamulihan

Kec.Sumedang

Selatan

Kec.Cibugel

Kec.Darmaraja

Kec.Paseh

Kec.Cimalaka

Kec.Sumedang

Utara

Kec.Ganeas

Kec.Cisarua Kec.

Situraja

Kec.Cisitu

Kec.Tanjungkerta

Kabupaten Majalengka

Kabupaten Indramayu

Kabupaten Subang

Kabupaten Bandung

Kabupaten Garut


Kondisi topografi kemiringan lahan wilayah Kabupaten Sumedang

dapat diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu :

1. 0–8 persen, merupakan daerah datar hingga berombak dengan luas

area sekitar 12,24 persen. Kemiringan wilayah dominan di bagian timur

laut, barat laut, barat daya serta kawasan perkabupatenan.

2. 8–15 persen, merupakan daerah berombak sampai bergelombang

dengan area sekitar 5,37 persen. Kemiringan wilayah dominan di bagian

tengah ke utara, barat laut dan bagian barat daya.

3. 15–25 persen, merupakan daerah bergelombang sampai berbukit

dengan komposisi area mencakup 51,68 persen. Kemiringan lereng tipe

ini paling dominan di wilayah Kabupaten Sumedang. Persebarannya

berada di bagian tengah sampai ke tenggara, bagian selatan sampai

barat daya dan bagian barat.

4. 25–40 persen, merupakan daerah berbukit sampai bergunung dengan

luas area sekitar 31,58 persen. Kemiringan lereng tipe ini dominan di

wilayah Kabupaten Sumedang bagian tengah, bagian selatan dan bagian

timur.

5. Lebih dari kemiringan 40 persen, merupakan daerah bergunung dengan

luas area mencakup sekitar 11,36 persen. Kemiringan lereng tipe ini

dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian selatan, bagian timur

dan bagian barat daya.

Aspek hidrologi suatu wilayah sangat diperlukan didalam

pengendalian dan pengaturan tata air wilayah tersebut. Berdasarkan

hidrogeologinya, aliran-aliran sungai besar di wilayah Kabupaten Sumedang

bersama anak-anak sungainya membentuk pola Daerah Aliran Sungai (DAS)

yang terdiri dari 4 DAS dengan 6 Sub DAS yaitu :

1. DAS Cimanuk meliputi Sub DAS Cimanuk Hulu, Sub DAS Cipeles, Sub

DAS Cimanuk Hilir, dan Sub DAS Cilutung;

2. DAS Citarum meliputi Sub DAS Citarik;

3. DAS Cipunegara meliputi Sub DAS Cikandung; dan

4. DAS Cipanas.

Tahun 2012 curah hujan paling tinggi terjadi di Kecamatan Wado

sebanyak 5.182 mm/Tahun dan paling rendah di Kecamatan Sumedang

Selatan dan Sumedang Utara sebanyak 1.427 mm/Tahun sedangkan Curah

hujan secara ekstrim terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 10.606 Mm.


Curah hujan per kecamatan dan fluktuasi curah hujan dapat dilihat pada

tabel 2.2 dan tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.2

Curah Hujan (mm) Per Kecamatan Tahun 2012

No. Kecamatan 2012

Mm Hh

1 Jatinangor 1,890 178

2 Cimanggung 1,886 184

3 Tanjungsari 1,577 130

4 Sukasari - -

5 Pamulihan - -

6 Rancakalong 2,085 129

7 Sumedang Selatan 1,427 91

8 Sumedang Utara 1,427 91

9 Ganeas - -

10 Situraja 2,135 109

11 Cisitu - -

12 Darmaraja 2,352 116

13 Cibugel 2,029 116

14 Wado 5,182 171

15 Jatinunggal - -

16 Jatigede 3,481 129

17 Tomo 2,216 98

18 Ujungjaya 2,216 98

19 Conggeang 3,051 149

20 Paseh 2,066 143

21 Cimalaka 1,870 97

22 Cisarua - -

23 Tanjungkerta 1,462 117

24 Tanjungmedar - -

25 Buahdua 2,966 149

26 Surian - -

Sumedang 41,318 2,295

Rata-rata 2,295 128

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Sumedang

Tabel 2.3

Fluktuasi Curah Hujan Bulanan (mm) Tahun 2012

No. Bulan 2012

Mm Hh

1 Januari 5,869 351

2 Februari 6,971 387

3 Maret 5,857 287

4 April 3,681 220

5 Mei 1,969 139

6 Juni 913 77

7 Juli - -

8 Agustus - -

9 September 148 11


No. Bulan 2012

Mm Hh

10 Oktober 697 81

11 Nopember 4,607 271

12 Desember 10,606 471

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Sumedang

Berdasarkan data curah hujan Tahun 2012 diatas, kondisi iklim mikro

sangat berpengaruh pada produksi pertanian di Kabupaten Sumedang

namun perubahan iklim tersebut tidak dapat diprediksi karena suatu hal yang

alami tapi hal tersebut dapat diantisipasi dengan mencermati kondisi siklus

iklim sebelumnya dan juga memperhatikan informasi cuaca dari Badan

Meteorologi Nasional. Sehingga dengan demikian dapat mencegah

terjadinya kegagalan panen produk pertanian di Kabupaten Sumedang.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031,

potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Sumedang meliputi Kawasan

Strategis Kabupaten (KSK), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan

Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

1. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

a. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Sumedang dari sudut

kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi :

1) Kawasan Perkotaan Sumedang;

2) Rintisan Kawasan Industri Ujungjaya;

3) Kawasan Waduk Jatigede;

4) Kawasan Tanjungsari dan sekitarnya;

5) Kawasan DI Sentig;

6) Kawasan DI Ujungjaya.

b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Sumedang dari sudut

kepentingan sosial dan budaya berupa Kawasan Kampung Sunda

yang terletak di kawasan Jatigede.

c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Sumedang dari sudut

kepentingan sumberdaya alam dan Iptek berupa Kawasan Gunung

Tampomas dan sekitarnya serta Kawasan Agroteknobisnis

Sumedang (KAS).


2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) perkotaan Sumedang sebagai pusat

pemerintahan kabupaten, pusat bisnis regional, pusat jasa, pusat

pendidikan menengah, jasa pariwisata dan pertanian. Terdapat dua

pusat kegiatan lokal yaitu PKL Sumedang Utara dan PKL Sumedang

Selatan.

3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi :

a. PPK Tanjungsari sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat

perdagangan lokal, pusat industri, pertanian, jasa wisata, dan pusat

pendidikan tinggi;

b. PPK Tanjungkerta sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian,

peternakan, pariwisata, perkebunan, dan pusat perdagangan lokal;

c. PPK Conggeang sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian,

peternakan, pariwisata, perkebunan, dan pusat perdagangan lokal;

d. PPK Wado sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian,

peternakan, dan pusat perdagangan lokal;

e. PPK Tomo sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri,

pertanian, pusat perdagangan regional, dan pariwisata.

4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat Pelayanan Lingkungan terdiri dari Hegarmanah, Sindang

pakuwon, Sukarapih, Pamulihan, Nagara Wangi, Ganeas, Linggajaya,

Situraja, Darmajaya, Tarikolot, Cijeungjing, Ujungjaya, Buahdua, Legok

Kidul, Surian, Jingkang, Cimalaka, Cisarua dan Cibugel sebagai pusat

pemerintahan desa, pusat permukiman, pusat pengolahan pertanian,

pusat koleksi dan distribusi, jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala

lingkungan.

Potensi unggulan yang dimiliki oleh setiap kecamatan sesuai potensi

daerah yang ada dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4

Potensi Unggulan Tiap Kecamatan

No. Kecamatan Jenis Potensi Unggulan

1. Jatinangor Jagung, Sapi Potong, Domba, Ukiran Kayu, Senapan Angin, Tekstil, Padang Golf, Kawasan Perguruan Tinggi serta Perkemahan Kiara Payung

2. Cimanggung Jagung, Ikan Nila, sapi Perah, Domba, Opak Ketan, serta Curug Sindulang



3. Tanjungsari Jagung, Ikan Lele, Sapi Perah, Domba, Tembakau Rajangan serta Perkemahan Cijambu

4. Sukasari Tomat, Sapi Perah, Domba Gaut, Tembakau Rajangan, serta Perkemahan Baru Beureum

5. Pamulihan Ubi Cilembu, Sapi Perah, Domba, Kerajinan Wayang Golek, Tape Singkong serta Cadas Pangeran

6. Rancakalong Ubi Cilembu, Talas semir, Jagung, Sapi Potong, Sapi Perah, Domba, serta Desa Wisata Ngalaksa

7. Sumedang Selatan

Padi Sawah, Talas semir, Jeruk Cikoneng, Teh Margawindu, Ikan Nila, Ikan Mas, Ikan Lele, Sapi Potong, Tahu Sumedang, Wisata alam Cibingbin, Alun-Alun Sumedang, Kampung Toga, Museum Prabu Geusan Ulun, Makam Cut Nyak Dien, dan Taman Hutan Rakyat Inten Dewata

8. Sumedang Utara

Talas Semir, Jeruk Cikoneng, Ikan Nila, Ikan Mas, Ikan Lele, Ikan Hias, Sapi Potong, Sapi Perah, Domba, Tahu Sumedang, Sale Pisang, serta Lapangan Pacuan Kuda

9. Ganeas Kacang Tanah, Sawo Sukatali, Kayu Mahoni, Ikan Nila, Udang Galah, Sapi Potong, Sapi Perah, Domba, Kolam

9. Situraja Kacang Tanah, Sawo Sukatali, Kayu Mahoni, Ikan Nila, Udang Galah, sapi Potong, Sapi Perah, Domba, Kolam serta Kolam Renang

10. Cisitu Kacang Tanah, Sawo Sukatali, Kayu Mahoni, Ikan Mas, Sapi Potong, Sapi Perah, Domba, Gula Aren serta Gunung Lingga

11. Darmaraja Kacang Tanah, Padi Sawah,Kedelai, Sawo Sukatali, Tembakau, Ikan Nila, Sapi Potong, Domba, serta Kolam Renang

12. Cibugel Jagung, Tomat, Kayu Manglid, Kayu Suren, Sapi Potong, Domba, Serta Sapi Perah

13. Wado Jagung, Kayu Mahoni, Ikan Mas, Udang galah, Sapi Potong, Domba, Serta Sapi Perah

14. Jatinunggal Kedelai, Kayu Jati, Udang Galah dan Gula Aren

15. Jatigede Mangga, Pisang, Kayu Jati, Sapi Potong, Domba, serta Perkemahan Parakankondang dan Proyek Waduk Jatigede

16. Tomo Padi Sawah, Kacang Tanah, Mangga, Tembakau, Domba, Meubeul, serta Situ Sari

17. Ujungjaya Kedelai, Mangga, Tembakau, Kayu jati, Ikan Lele, Sapi Potong, serta Domba

18. Conggeang Padi Sawah, Salak Bongkok, Mangga, Ikan Nila, Ikan Mas, Ikan Hias, Sapi Potong, Domba,, Meubel, Opak Ketan, Emping Melinjo, Wana wisata Gunung Tampomas, atraksi Kuda Renggong serta Air Panas Conggeang



19. Paseh Salak Bongkok, Kayu Tisuk, Bambu, Sapi Potong, Oncom Pasir Reungit, serta Pemandian

20. Paseh Salak Bongkok, Kayu Tisuk, Bambu, Sapi Potong, Oncom Pasir Reungit, serta Pemandian

21. Cimalaka Ikan Mas, Ikan Nila, Sapi Potong, Domba, serta Kolam Renang Cipanteneun

22. Cisarua Padi Sawah, Jeruk Cikoneng, serta Ikan Mas

23. Tanjungkerta Padi Sawah, Kencur, Jeruk Cikoneng, Ikan Mas, Ikan Nila, Sapi Potong, serta Domba

24. Tanjungmedar Jagung, Pisang, Kayu Sengon, Sapi Potong, dan Domba

25. Buahdua Padi Sawah, Pisang, Kayu Jati, Udang Galah, sapi Potong, Kolam renang Cigireng, serta Air Panas Cileungsing

26. Surian Kencur, Pisang, Kayu Jati, Kayu Sengon, Sapi Potong, Sapi Perah, Domba dan Gula Aren

Sumber : Masterplan Pertanian, Bappeda.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Potensi bencana alam yang banyak dijumpai di Kabupaten Sumedang

pada umumnya berupa gerakan tanah, erosi dan banjir setempat. Kejadian

gerakan tanah disamping akibat kegempaan, sering terjadi akibat hujan yang

terus menerus dan cukup besar. Begitu pula erosi yang terjadi pada sungai-

sungai setempat sedangkan banjir sering terjadi disebabkan drainase yang

kurang memadai dan banyaknya tutupan lahan, seperti di sekitar Jalan Raya

Rancaekek (sekitar Kecamatan Cimanggung) dan Jatinangor.

Gerakan tanah yang terjadi di daerah Kabupaten Sumedang pada

umumnya banyak dipengaruhi oleh sifat fisik batuan dasar dan tanah

pelapukan pembentuk lereng terutama pada daerah-daerah yang dibentuk

oleh batuan dasar batu lempung ataupun terdapatnya lapisan batu lempung

dalam batuan dasar pembentuk lereng. Sifat fisik batuan/tanah pelapukan

merupakan salah satu faktor alam penyebab terjadinya gerakan tanah

disamping faktor-faktor alam lainnya seperti curah hujan, struktur geologi

(perlipatan, sesar dan kekar), stratigrafi (kedudukan bidang perlapisan

terhadap kemiringan lerengnya), Tataguna Lahan, Morfologi dan

kegempaan. Untuk gerakan tanah sering terjadi di bagian utara terutama di

sekitar Surian, Buahdua, Tanjungkerta, Cimalaka, Conggeang dan

Rancakalong sedangkan yang di bagian timur terutama yang berada pada

jalur sesar berada di Tomo, Jatigede, Darmaraja dan Jatinunggal. Secara


umum mengenai daerah rawan bencana di Kabupaten Sumedang dapat

dilihat pada gambar 2.2 di bawah ini.

Gambar 2.2

Peta Kerawanan Bencana di Kabupaten Sumedang

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Sumedang Tahun 2011-2031

2.1.4. Demografi

Penduduk Kabupaten Sumedang pada Tahun 2012 tercatat sebanyak

1.121.787 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 1.23 persen dari

tahun 2011. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumedang dari

tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 menunjukan penurunan walaupun

penurunannya tidak signifikan. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten

Sumedang masih terkendali hal ini dikarenakan keberhasilan dari program-

program keluarga berencana yang selama ini dilakukan dan tingkat migrasi

penduduk ke wilayah sumedang secara umum masih rendah.

Tabel 2.5

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Kabupaten Sumedang Tahun 2010-2012

No. Tahun Jumlah LPP

1 2010 1,093,602 -

2 2011 1,108,169 1.33

3 2012 1,121,787 1.23

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang


Selanjutnya jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk (LPP)

per Kecamatan di wilayah Kabupaten Sumedang tahun 2011-2012 dapat

dilihat pada tabel 2.6 dibawah ini :

Tabel 2.6

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Per Kecamatan


No. Kecamatan Jumlah Penduduk

LPP 2011 2012

1 Jatinangor 110,727 113,586 2.6

2 Cimanggung 82.406 84,320 2.3

3 Tanjungsari 78,451 80,505 2.6

4 Sukasari 31,615 32,092 1.5

5 Pamulihan 55,340 56,308 1.7

6 Rancakalong 37,796 38,074 0.7

7 Sumedang Selatan 74,570 75,203 0.8

8 Sumedang Utara 89,989 97,702 1.9

9 Ganeas 23,609 23,804 0.8

10 Situraja 36,195 36,459 0.7

11 Cisitu 26,330 26,463 0.5

12 Darmaraja 37,113 37,189 0.2

13 Cibugel 20,896 20,997 0.5

14 Wado 43,221 43,461 0.6

15 Jatinunggal 41,512 41,801 0.7

16 Jatigede 23,737 23,769 0.1

17 Tomo 23,707 23,842 0.6

18 Ujungjaya 29,122 29,205 0.3

19 Conggeang 28,854 28,851 0

20 Paseh 36,004 36,148 0.4

21 Cimalaka 57,041 57,573 0.9

22 Cisarua 19,068 19,105 0.2

23 Tanjungkerta 33,696 33,934 0.7

24 Tanjungmedar 24,301 24,491 0.8

25 Buahdua 32,014 32,098 0.3

26 Surian 10,855 10,861 0.1

Jumlah 1,108,169 1,121,787 1.2


Berdasarkan tabel diatas, laju pertumbuhan penduduk yang cukup

tinggi tercatat di wilayah cepat tumbuh yaitu di kecamatan Jatinangor dan

Tanjungsari sebesar 2.6 persen serta di kecamatan Cimanggung sebesar 2.3

persen. Laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini dikarenakan

wilayah ini merupakan daerah industri dan pusat pendidikan sehingga

banyak penduduk pendatang yang menjadi warga di wilayah tersebut.


2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat

merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama

periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup

kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya

dan olahraga. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada aspek

kesejahteraan masyarakat selama periode 2009-2012 diuraikan sebagai

berikut :

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten

Sumedang atas dasar harga berlaku tahun 2012 mencapai Rp.14.923,72

milyar mengalami peningkatan sebesar Rp.1.391,94 milyar jika dibanding

tahun 2011 dengan nilai PDRB sebesar Rp.13.531,78 milyar. Sedangkan

pencapain nilai PDRB atas dasar harga konstan 2000 mengalami

peningkatan 4,69 persen yaitu dari Rp.5.879,09 milyar tahun 2011 naik

menjadi Rp.6.154,59 milyar pada tahun 2012. Perkembangan nilai PDRB

Kabupaten Sumedang lima tahun terakhir dapat diamati pada gambar 2.3

dibawah ini.

Gambar 2.3

Nilai PDRB Kabupaten Sumedang

Tahun 2008-2012 (Triliyun Rupiah)

Sumber : PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2012

Jika sembilan sektor ekonomi dikelompokkan menjadi 3 sektor yaitu

sektor primer, sekunder dan tersier tampak bahwa kelompok sektor tersier

-

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

2008 2009 2010 2011 2012

10.30 11.19

12.27 13.53

14.92

5.14 5.38 5.61 5.88 6.15

Triliyun Rp

Berlaku Konstan


merupakan kelompok sektor paling dominan yaitu sekitar 44 persen dari total

PDRB Kabupaten Sumedang. Total nilai tambah bruto atas dasar harga

berlaku dari kelompok sektor tersier di tahun 2011 mencapai Rp.6.567,35

milyar atau meningkat 11,86 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kelompok sektor primer mengalami peningkatan 8,53 persen yaitu

dari Rp.3.915,66 milyar tahun 2011 menjadi Rp.4.249,83 milyar di tahun

2012 sedangkan kelompok sekunder meningkat 9,65 persen atau dari

Rp.3.745,30 milyar tahun 2011 menjadi Rp.4.106,54 milyar tahun 2012.

Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.7 di bawah ini.

Tabel 2.7

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sumedang

Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012 (Milyar Rupiah)

Kelompok Sektor

2008 2009 2010 2011* 2012**

PRIMER 2.999,02 3.261,94 3.544,01 3.915,66 4.249,83

Pertanian 2.984,42 3.247,57 3.528,78 3.899,62 4.232,98

Pertambangan & Penggalian

14,60 14,37 15,23 16,04 16,85

SEKUNDER 2.895,41 3.141,98 3.430,91 3.745,30 4.106,54

Industri Pengolahan

2.399,35 2.604,46 2.815,68 3.045,08 3.307,88

Listrik Gas & Air Bersih

273,61 290,43 333,52 386,02 449,81

Bangunan 222,45 247,09 281,71 314,19 348,84

TERSIER 4.406,51 4.784,25 5.290,76 5.870,82 6.567,35

Perdagangan Hotel & Restoran

2.676,18 2.916,63 3.261,15 3.654,86 4.123,62

Pengangkutan & Komunikasi

448,05 482,50 525,68 575,43 633,03

Keuangan, Persewaan & JP

434,49 478,66 527,25 582,48 649,21

Jasa - Jasa 847,79 906,46 976,68 1.058,05 1.161,49

P D R B 10.300,94

11.188,17

12.265,68

13.531,78

14.923,72


Ket : *) Angka perbaikan **) Angka Sementara

2.2.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja perekonomian Kabupaten Sumedang dari sisi sektoral pada

tahun 2012 menunjukan pertumbuhan yang moderat. Jika dibandingkan


dengan kinerja perekonomian pada tahun sebelumnya pertumbuhan ini

menunjukan sedikit perlambatan dimana pada tahun 2011 tumbuh sebesar

4,82 persen sedangkan pada tahun 2012 tumbuh sebesar 4,69 persen.

Perlambatan ini di sebabkan oleh melambatnya kinerja tiga sektor dominan

yang menjadi engine growth perekonomian Kabupaten Sumedang.

Gambar 2.4

LPE Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang

Tahun 2008-2012


Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat selama kurun waktu

tiga tahun yaitu 2010-2012 mampu tumbuh diatas 6 persen sedangkan LPE

Kabupaten Sumedang selama kurun waktu ini mampu tumbuh stabil yaitu

pada kisaran 4 persen.

Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang pada

tahun 2012 mengalami sedikit perlambatan, perlambatan ini hampir terjadi di

semua sektor ekonomi, kecuali sektor angkutan, keuangan dan jasa-jasa.

Begitupun perekonomian Jawa Barat secara umum juga mengalami

perlambatan, melambatnya perekonomian Jawa Barat pada tahun 2012

disebabkan oleh melambatnya kinerja sektor industri yang merupakan sektor

dominan bagi perekonomian Jawa Barat.

Tabel 2.8

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang

Menurut Sektor dan Kelompok Sektor Tahun 2009-2012 (Persen)

Kelompok Sektor 2009 2010 2011* 2012**

PRIMER 4,85 0,66 1,26 1,11

Pertanian 4,89 0,65 1,25 1,11

6.21

4.19

6.20

6.48

6.21

4.58 4.76

4.22

4.82 4.69

2008 2009 2010 2011 2012

Per

sen

Jabar Sumedang


Kelompok Sektor 2009 2010 2011* 2012**

Pertambangan & Penggalian (3,94) 3,21 2,82 2,79

SEKUNDER 4,51 5,18 5,33 4,77

Industri Pengolahan 4,08 4,48 4,92 4,35

Listrik Gas & Air Bersih 4,81 5,73 5,90 6,44

Bangunan 8,56 11,40 8,61 7,04

TERSIER 4,90 5,80 6,61 6,68

Perdagangan Hotel & Restoran

4,99 6,25 7,33 6,99

Pengangkutan & Komunikasi 6,36 6,34 6,66 7,23

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

5,59 5,97 6,20 7,50

Jasa – Jasa 3,50 3,87 4,20 4,79

P D R B 4,76 4,22 4,82 4,69



Berdasarkan tabel 2.8 diatas dapat diperhatikan bahwa pada tahun

2012 petumbuhan sektor keuangan dan angkutan mampu menjadi leading

sektor dimana selama empat tahun terakhir sektor bangunan selalu menjadi

sektor dengan pertumbuhan tertinggi. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh

sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang mampu tumbuh

7,50 persen pada tahun 2012.

LPE tertinggi kedua dan ketiga diikuti oleh sektor angkutan dan

komunikasi serta sektor bangunan masing-masing tumbuh sebesar 7,23 dan

7,04 persen. Namun demikian sektor pertanian yang merupakan kontributor

terbesar dalam pembentukan PDRB Sumedang pada tahun 2012 ini hanya

mampu tumbuh sebesar 1,11 persen.

Pertumbuhan sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian serta

pertambangan dan penggalian menunjukkan pertumbuhan positif selama

empat tahun terakhir dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2009

mencapai 4,85 persen dan terendah terjadi pada tahun 2010 yang tumbuh

0,66 persen.

Melemahnya kinerja sektor primer lebih dipengaruhi oleh

rendahnya kinerja sektor pertanian yang merupakan pendukung sektor

primer cukup dominan dibandingkan dengan sektor pertambangan dan

penggalian. Hal ini dapat dilihat dari tren tumbuhnya sektor primer

mengikuti trennya sektor pertanian. Pada tahun 2012 sektor primer

tumbuh 1,11 persen. Naik turunnya laju pertumbuhan sektor pertanian


sangat dipengaruhi oleh tumbuhnya sub sektor tabama terutama sangat

tergantung dari produktivitas komoditi padi yang cukup dominan dalam

sektor ini. Dan yang tidak bisa diabaikan dari tumbuhnya sektor pertanian

adalah faktor iklim atau perubahan cuaca yang sangat berpengaruh dan

tidak dapat dihindari terhadap kinerja sektor pertanian.

Pertumbuhan sektor sekunder dalam periode 2009-2012 relatif

stabil yaitu dengan pertumbuhan berada pada kisaran 4-5 persen dimana

pada tahun 2012 mampu tumbuh sebesar 4,77 persen. Sektor sekunder

yang yang meliputi sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih

serta sektor bangunan, lebih didominasi oleh tumbuhnya sektor industri

pengolahan sehingga tren pertumbuhan sektor sekunder pun mengikuti

pola yang terjadi pada pertumbuhan sektor industri pengolahan. Dari tabel

2.8 diatas tampak bahwa pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam

kurun waktu 2009-2012 relatif stabil dengan pertumbuhan tiap tahunnya

mencapai 4 persen.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara umum di

Kabupaten Sumedang juga berpengaruh terhadap kinerja sektor industri

pengolahan. Jika kita amati dari LPE sektor industri pengolahan

kabupaten Sumedang, faktor-faktor eksternal yang sangat mempengaruhi

sektor ini secara umum di Jawa Barat ternyata tidak terlalu berdampak

terhadap kinerja sektor industri pengolahan dimana pada tahun 2012

tumbuh sebesar 4,35 persen sedangkan pada tahun 2011 tumbuh

sebesar 4,92 persen. Sementara sektor listrik, gas dan air bersih mampu

tumbuh sebesar 6,44 persen karena sektor ini sangat tergantung dari pola

permintaan dalam hal ini konsumen listrik dan air baik rumah tangga

maupun swasta.

Sektor pendukung lainnya yaitu sektor bangunan/kontruksi selama

periode 2009-2012 sektor ini mampu tumbuh stabil yaitu pada kisaran 8

persen kecuali pada tahun 2012. Sama halnya seperti sektor lainnya

sektor ini juga mengalami sedikit perlambatan pertumbuhan jika dibanding

tahun 2011.

Kelompok sektor terakhir adalah sektor tersier yang merupakan

kegiatan sektor penghasil jasa meliputi sektor perdagangan, hotel dan

restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan kemudian sektor jasa-jasa yang meliputi

jasa pemerintahan dan jasa swasta. Pada tahun 2012 sektor tersier


tumbuh 6,68 persen yang didukung oleh pertumbuhan sektor-sektor di

dalamnya yaitu pada sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh 6,99

persen, sektor pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh 7,23 persen,

sektor keuangan, persewaan dan jasa tumbuh sebesar 7,50 persen dan

jasa-jasa tumbuh sebesar 4,79 persen.

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah dapat dilihat dengan cara

melakukan perbandingan antara wilayah tersebut dengan daerah sekitarnya.

Melihat letak geografisnya, wilayah Kabupaten Sumedang berbatasan

langsung dengan Kabupaten Bandung, Garut, Majalengka, Indramayu dan

Subang. Oleh karena itu, akan diamati kinerja perekonomian Kabupaten

Sumedang dengan kabupaten-kabupaten tersebut melalui perkembangan

laju pertumbuhan ekonomi. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Sumedang dengan daerah sekitarnya dapat dilihat pada tabel 2.9

dibawah ini.

Tabel 2.9

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang

dengan Daerah Sekitarnya Tahun 2008-2012 (persen)

Kabupaten 2008 2009 2010 2011* 2012**

Garut 4,69 5,57 5,34 5,48 4,61

Bandung *** 5,31 4,32 5,90 5,99 6,26

Majalengka *** 4,57 4,92 4,66 4,69 4,69

Sumedang 4,58 4,76 4,22 4,82 4,69

Indramayu *** 2,66 7,33 6,47 6,48 6,52

Subang *** 4,24 4,86 4,48 5,02 4,21

Rata-rata 4,34 5,36 5,18 5,41 5,16

Jawa Barat 6,21 4,19 6,20 6,48 6,21


Ket : *) AngkaPerbaikan **) Angka Sementara ***) Tanpa Migas

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang dengan daerah

sekitarnya dari tahun 2008-2012 seperti pada tabel 2.9 diatas

menggambarkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang

berada pada posisi yang cukup baik kecuali pada tahun 2010 berada pada

posisi terendah. Namun demikian selama tahun 2008-2012 laju pertumbuhan

ekonomi kabupaten sumedang selalu dibawah rata-rata dan dibawah Jawa

Barat.


Laju pertumbuhan ekonomi suatu kecamatan menggambarkan

tumbuh tidaknya perekonomian kecamatan tersebut. Pertumbuhan tersebut

merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai sektor ekonomi

yang dimiliki kecamatan tersebut. Bagi daerah indikator ini penting untuk

mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna

untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang.

Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 dari 26 kecamatan di

Kabupaten Sumedang, 6 kecamatan memiliki laju pertumbuhan lebih tinggi

dari pertumbuhan kabupaten yaitu Kecamatan Sumedang Utara 6,25 persen,

Sumedang Selatan 5,85 persen, Jatinangor 5,63 persen, Tanjungsari 5,35

persen, Cimanggung 4,77 persen dan Cimalaka 4,74 persen. Enam

kecamatan ini memiliki laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari

pertumbuhan Kabupaten dikarenakan wilayah ini merupakan wilayah

perkotaan yang perekonomiannya ditopang oleh sektor persewaan dan jasa,

dan sektor keuangan. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi 20 kecamatan

lainnya berada di bawah pertumbuhan ekonomi kabupaten yang merupakan

wilayah basis pertanian. Laju pertumbuhan ekonomi kecamatan-kecamatan

di Kabupaten Sumedang tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel 2.10

dibawah ini.

Tabel 2.10

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan di Kabupaten Sumedang

Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008-2012(Persen)

No. Kecamatan 2008 2009 2010 2011* 2012**

1 Jatinangor 5,22 5,19 5,33 5,97 5,63

2 Cimanggung 4,72 4,54 4,79 5,20 4,77

3 Tanjungsari 5,09 5,11 5,01 5,46 5,35

4 Rancakalong 4,59 4,68 3,69 4,13 4,05

5 Sumedang Selatan 5,04 5,07 5,27 5,90 5,85

6 Sumedang Utara 5,16 5,18 5,58 6,41 6,25

7 Situraja 4,04 4,61 3,01 3,63 3,68

8 Darmaraja 3,99 4,56 3,10 3,72 3,68

9 Wado 4,18 4,45 3,55 4,01 3,97

10 Jatigede 3,86 4,04 2,70 3,08 3,00

11 Tomo 4,03 4,46 3,25 3,86 3,64

12 Ujungjaya 3,93 4,77 2,57 3,20 3,10

13 Conggeang 4,22 4,72 3,34 3,93 3,87

14 Paseh 4,29 4,79 3,97 4,64 4,46

15 Cimalaka 4,60 4,80 4,29 4,84 4,74

16 Tanjungkerta 4,01 4,48 3,03 3,69 3,74

17 Buahdua 4,50 4,92 2,73 3,30 3,30

18 Cibugel 3,78 4,11 2,54 2,75 2,71


No. Kecamatan 2008 2009 2010 2011* 2012**

19 Tanjungmedar 3,96 4,02 3,13 3,56 3,68

20 Cisitu 3,91 4,26 3,23 3,82 3,88

21 Pamulihan 4,08 4,49 3,84 4,61 4,48

22 Ganeas 3,98 4,05 3,64 4,05 4,09

23 Jatinunggal 4,02 4,06 3,33 3,88 3,86

24 Sukasari 3,97 4,03 3,31 3,91 3,89

25 Cisarua 3,83 4,12 3,63 4,23 4,24

26 Surian 3,71 4,01 2,19 2,82 2,81

Kabupaten 4,58 4,76 4,22 4,82 4,69

Sumber : PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2012 Ket : *) Angka diperbaiki **) Angka sementara

2.2.1.3. Struktur Ekonomi

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan

struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase sektoral.

Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan

masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara

keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor semakin besar pula

pengaruh sektor tersebut didalam perkembangan ekonomi suatu daerah.

Disamping itu, distribusi persentase dapat memperlihatkan kontribusi nilai

tambah setiap sektor dalam pembentukan PDRB sehingga akan tampak

sektor-sektor yang menjadi mesin penggerak pertumbuhan (sektor

andalan) di wilayah yang bersangkutan.

Tabel 2.11

Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB

Kabupaten Sumedang Tahun 2000 dan 2012

No. Sektor Lapangan Usaha

Kotribusi Terhadap PDRB (%)

2000 2012**

1 Pertanian 30.2 28.36

2 Pertambangan & Penggalian 0.09 0.11

3 Industri Pengolahan 25.4 22.17

4 Listrik Gas & Air Bersih 1.99 3.01

5 Bangunan 2.16 2.34

6 Perdagangan Hotel & Restoran 26.05 27.63

7 Pengangkutan & Komunikasi 3.07 4.24

8 Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

3.37 4.35

9 Jasa – Jasa 7.67 7.78




Tabel 2.11 diatas memperlihatkan struktur ekonomi Kabupaten

Sumedang pada tahun 2000 dan 2012 menurut sektor. Dalam kurun

waktu 13 tahun ini terjadi sedikit pergeseran kontribusi dari sektor dominan

yaitu sektor pertanian dari 30,20 persen tahun 2000 menjadi 28,36 persen

di tahun 2012.

Menyusutnya peranan sektor pertanian lebih disebabkan kinerja

sektor pertanian yang sedikit tertinggal perkembangannya dari sektor-

sektor lainnya. Penurunan sektor pertanian juga lebih disebabkan karena

semakin susutnya areal pertanian dikarenakan alih fungsi lahan yang

semakin tidak terelakan sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk

serta masih rendahnya pengetahuan dan teknologi yang digunakan dalam

pengelolaannya. Disamping itu sektor pertanian sangat tergantung pada

keadaan alam dimana faktor musim sangat menentukan kualitas dan

kuantitas produksinya.

Walaupun telah terjadi sedikit pergeseran besaran peranan sektor

pertanian dari tahun 2000 sampai dengan 2012, sektor ini masih

merupakan sektor dominan dalam pembentukan nilai tambah di

Kabupaten Sumedang yang diikuti sektor perdagangan dan industri

pengolahan. Ketiga sektor tersebut masih merupakan tiga sektor yang

peranannya cukup besar dalam menggerakkan perekonomian Sumedang.

Tabel 2.12

Peranan Setiap Sektor Terhadap PDRB

Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2012 (Persen)

Sektor 2008 2009 2010 2011* 2012**

Pertanian 28,97 29,03 28,77 28,82 28,36

Pertambangan & Penggalian 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11

Industri Pengolahan 23,29 23,28 22,96 22,50 22,17

Listrik, Gas & Air Bersih 2,66 2,60 2,72 2,85 3,01

Bangunan 2,16 2,21 2,30 2,32 2,34

Perdagangan, Hotel & Restoran

25,98 26,07 26,59 27,01 27,63

Pengangkutan dan Komunikasi

4,35 4,31 4,29 4,25 4,24

Keuangan, Persewaan & JP 4,22 4,28 4,30 4,30 4,35

Jasa-jasa 8,23 8,10 7,96 7,82 7,78

P D R B 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00




2.2.1.4. Pendapatan Per Kapita

Indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan tingkat

kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan per kapita

atau Percapita Income. Semakin tinggi pendapatan yang diterima

penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang

bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik.

Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer

yang mengalir keluar (transfer out) sama dengan pendapatan faktor

produksi dan transfer yang masuk (transfer in) maka pendapatan regional

sama besar dengan PDRB perkapita. Asumsi ini digunakan karena

sulitnya untuk mendapatkan data pendapatan faktor produksi dan transfer

yang masuk maupun keluar. Angka PDRB per kapita diperoleh dengan

cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Secara rinci pendapatan per kapita Kabupaten Sumedang dapat dilihat

pada tabel 2.13 berikut ini.

Tabel 2.13

Pendapatan Perkapita Kabupaten Sumedang

Tahun 2008-2012

Tahun ADH Berlaku

(Rp.) Pertb. (%)

ADH Konstan 2000 (Rp.)

Pertb. (%)

2008 9.622.444,63 12,72 4.798.470,01 3,39

2009 10.334.391,76 7,40 4.970.910,24 3,59

2010 11.215.856,87 8,53 5.128.683,52 4,17

2011* 12.326.291,57 9,90 5.355.350,09 4,42

2012** 13,405,685.19 8.76 5,528.546,34 3.23

Sumber : PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2012 Ket : *) Angka perbaikan **) Angka Sementara

Tabel 2.13 diatas menunjukkan pendapatan per kapita Kabupaten

Sumedang terus mengalami peningkatan selama periode tahun

2008-2012. Tahun 2008 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku

masyarakat Kabupaten Sumedang mencapai Rp.9.622.444,63 terus

mengalami peningkatan sampai tahun 2012 mencapai Rp.13.405.685,19

atau rata-rata naik 9,46 persen per tahun selama lima tahun terakhir.

Walaupun demikian, peningkatan PDRB perkapita di atas masih

belum menggambarkan secara riil peningkatan daya beli masyarakat

Sumedang secara umum. Hal ini disebabkan pada PDRB per kapita yang


dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku masih terkandung

faktor inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

Untuk memantau perkembangan daya beli masyarakat secara riil

bisa digunakan PDRB per kapita yang dihitung dari PDRB atas dasar

harga konstan. Dari tabel 2.13 diatas dapat pula diamati bahwa PDRB per

kapita yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan pada tahun

2008 sebesar Rp.4.798.470,01 dan pada tahun 2012 menjadi

Rp.5.528.546,34. Dari dua kondisi diatas memberi gambaran bahwa

secara riil daya beli masyarakat sebenarnya hanya meningkat rata-rata

3,56 persen setiap tahunnya.

Ketersediaan data PDRB per kapita menurut daerah kecamatan

pada suatu kurun waktu yang relatif panjang akan membantu para pemakai

data dalam melakukan perbandingan baik antar wilayah maupun antar tahun.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tiap Kecamatan dapat dilihat pada

tabel 2.14 dibawah ini.

Tabel 2.14

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Per Kecamatan

Tahun 2011-2012

No. Kecamatan PDRB Per Kapita Pertb

(%) 2011 2012

1 Buahdua 18.203.652 19.916.822 9,41

2 Sumedang Utara 17.317.861 19.020.648 9,83

3 Cimanggung 16.484.439 17.898.909 8,58

4 Conggeang 16.296.929 17.644.650 8,27

5 Situraja 15.437.304 16.829.828 9,02

6 Tomo 15.202.504 16.529.801 8,73

7 Ujungjaya 15.067.632 16.421.082 8,98

8 Jatinangor 14.562.647 16.062.076 10,30

9 Sumedang Selatan 14.405.003 15.515.805 7,71

10 Darmaraja 12.910.889 14.112.803 9,31

11 Tanjungkerta 12.622.912 13.721.215 8,70

12 Wado 12.379.143 13.527.145 9,27

13 Cimalaka 12.302.140 13.416.347 9,06

14 Paseh 11.898.649 13.012.528 9,36

15 Rancakalong 10.243.061 11.149.934 8,85

16 Tanjungsari 10.130.788 10.991.847 8,50

17 Cibugel 9.997.592 10.788.961 7,92

18 Jatigede 9.805.766 10.681.204 8,93

19 Cisarua 8.025.233 8.775.308 9,35

20 Cisitu 7.535.858 8.189.600 8,68

21 Surian 7.115.735 7.700.726 8,22

22 Ganeas 6.298.167 6.830.214 8,45

23 Tanjungmedar 5.208.049 5.625.632 8,02


No. Kecamatan PDRB Per Kapita Pertb

(%) 2011 2012

24 Sukasari 5.070.645 5.449.636 7,47

25 Pamulihan 4.886.511 5.260.575 7,66

26 Jatinunggal 4.745.228 5.141.642 8,35

Kabupaten Sumedang 12.326.292 13.405.685 8,76

Sumber : PDRB Kabupaten Sumedang 2008-2012 Keterangan : * ) AngkaPerbaikan **) Angka Sementara

Tabel 2.14 diatas menunjukkan PDRB per kapita atas dasar harga

berlaku setiap kecamatan dan perbandingannya dengan PDRB per kapita

kabupaten pada tahun 2011-2012. Dari tabel tersebut pada tahun 2012

tampak bahwa 13 kecamatan mempunyai nilai PDRB per kapita atas dasar

harga berlaku di atas rata-rata PDRB per kapita Kabupaten Sumedang yaitu

Kecamatan Buahdua, Sumedang Utara, Cimanggung, Conggeang, Situraja,

Tomo, Ujungjaya, Jatinangor, Sumedang Selatan, Darmaraja, Tanjungkerta,

Wado dan Cimalaka sedangkan 13 kecamatan lainnya berada di bawah

rata-rata PDRB per kapita Kabupaten Sumedang yaitu Kecamatan Paseh,

Rancakalong, Tanjungsari, Cibugel, Jatigede, Cisarua, Cisitu, Surian,

Ganeas, Tanjungmedar, Sukasari, Pamulihan dan Jatinunggal.

Gambar 2.5

PDRB Per Kapita dan LPE Per Kecamatan terhadap

PDRB Per Kapita dan LPE Kabupaten Sumedang Tahun 2012

1. Buahdua 2. Conggeang 3. Situraja 4. Tomo 5. Ujungjaya 6. Darmaraja 7. Tanjungkerta 8. Wado

II

1. Jatinangor 2. Sumedang Utara 3. Sumedang Selatan 4. Cimanggung 5. Cimalaka

I

PDRB per Kapita Kab. Sumedang Rp. 13.405.685

III

1. Paseh 7. Surian 2. Rancakalong 8. Ganeas 3. Cibugel 9. Tanjungmedar 4. Jatigede 10.Sukasari 5. Cisarua 11.Pamulihan 6. Cisitu 12. Jatinunggal

IV

1. Tanjungsari



Kinerja pembangunan masing-masing wilayah dilihat dari aspek

ekonomi dapat dilakukan dengan membandingkan posisi suatu kecamatan

terhadap Kabupaten Sumedang. Disamping itu dengan mengetahui

posisinya dapat pula dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten

Sumedang. Dengan demikian diharapkan masing-masing kecamatan dapat

mengevaluasi serta menggali potensi sumber daya alam dan sumber daya

manusia yang dimilikinya agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi sampai

pada tingkat yang optimum. Hal tersebut dapat digambarkan dalam tabel

kuadran perbandingan laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita

seluruh Kecamatan dibandingkan dengan Kabupaten Sumedang seperti

terihat gambar 2.5 diatas.

Kuadran I mengandung arti bahwa kecamatan yang berada di

daerah ini memiliki LPE yang lebih tinggi dan PDRB per kapita lebih besar

dari angka kabupaten. Bila diasumsikan terdapat pemerataan pendapatan

maka masyarakat di kecamatan yang berada di kuadran ini relatif paling

sejahtera dibandingkan yang berada pada kuadran lainnya.

Kuadran II menunjukkan kecamatan yang memiliki PDRB per kapita

lebih besar namun LPE-nya lebih rendah dibandingkan dengan angka

kabupaten. Masyarakat kecamatan pada kuadran II relatif lebih sejahtera

namun pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan rata-rata

kecamatan lainnya.

Kuadran III menunjukkan rendahnya pertumbuhan ekonomi juga

rendahnya tingkat kesejahteraan penduduknya dibandingkan daerah lainnya

di Kabupaten Sumedang sedangkan Kuadran IV ditempati oleh kecamatan

yang tingkat kesejahteraan penduduknya lebih rendah dibandingkan angka

kabupaten, namun memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih pesat.

Dengan memperhatikan data kecamatan pada masing-masing

kuadran, kecamatan yang berada di Kuadran I merupakan kecamatan

perkotaan sebaliknya Kuadran III didominasi oleh kecamatan yang berbasis

sektor pertanian. Dengan demikian kecamatan-kecamatan yang berada di

Kuadran III perlu lebih didorong pertumbuhan ekonominya dengan

menerapkan program-program yang berbasis pertanian yang dapat

meningkatkan nilai tambah produk pertanian antara lain program

peningkatan SDM petani dan program penanganan pasca panen produk

pertanian.


2.2.1.5. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang sangat

diperlukan untuk memantau perubahan harga. Yang dimaksud dengan

inflasi adalah proses kenaikan harga secara terus-menerus. Kenaikan

harga ini diukur dengan menggunakan indeks harga. Beberapa indeks

harga yang sering digunakan antara lain :

1. Indeks Harga Konsumen/IHK (Consumer Price Indeks);

2. Indeks Harga Perdagangan Besar/IHPB (Wholesale Price Indeks);

3. Indeks Harga Implisit (Implisit Price Indeks;)

IHK merupakan indeks yang dihitung dengan mencatat

perkembangan harga komoditas yang dikonsumsi penduduk secara rutin

dan IHPB merupakan indeks yang dihitung berdasarkan perkembangan

harga beberapa komoditas yang diperdagangkan di pedagang besar

bukan di pedagang eceran. Indeks Implisit merupakan indeks yang

dihitung dari nilai tambah (NTB) seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah

dalam periode tertentu. Indeks Implisit merupakan perbandingan NTB

yang dihitung atas dasar harga berlaku dan NTB yang dihitung atas dasar

harga konstan (riil). Dengan demikian, inflasi sangat berhubungan dengan

daya beli masyarakat. Tingginya tingkat inflasi yang terjadi di suatu region,

dengan asumsi pendapatan masyarakat tetap, maka akan menurunkan

daya beli masyarakat secara umum.

Untuk mengukur tingkat inflasi di Kabupaten Sumedang digunakan

indeks harga implisit, sehubungan dengan kesinambungan data yang

tersedia. Tabel 2.15 dibawah menunjukkan perkembangan indeks harga

implisit dan perkembangan laju inflasi PDRB di Kabupaten Sumedang

tahun 2008-2012. Perkembangan indeks harga implisit akan

menggambarkan laju inflasi PDRB dari tahun ke tahun.

Tabel 2.15

Indeks Harga Implisit dan Laju Inflasi PDRB


Tahun Indeks Implisit Inflasi PDRB ( persen)

2008 200,53 9,02 2009 207,90 3,67

2010 218,69 5,19

2011* 230,17 5,25

2012** 242,48 5,35

Sumber : PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2012 Ket : * ) Angka Perbaikan **) Angka Sementara


Dari tabel 2.15 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat inflasi yang

terjadi di Kabupaten Sumedang selama lima tahun terakhir terjadi fluktuatif

tetapi masih terjaga. Tingkat inflasi yang terjadi di Kabupaten Sumedang

tidak bisa terlepas dari pengaruh ekternal yaitu kebijakan pemerintah

pusat dan terjadinya perubahan harga di luar wilayah Sumedang. Pada

tahun 2008 tingkat inflasi PDRB sebesar 9,02 persen dan pada tahun

2012 berada pada level 5,35. Tingkat inflasi terendah ada pada tahun

2009 dengan tingkat inflasi sebesar 3,67 persen.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial erat kaitannya dengan

upaya meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Kabupaten

Sumedang yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM

menggambarkan kualitas pembangunan manusia suatu wilayah pada satu

kurun waktu tertentu. Menurut kepentingannya yang diperlukan saat ini,

maka komponen Indeks Pembangunan Manusia ditentukan mencakup 3

(tiga) dimensi pembangunan manusia, yakni Indeks Pendidikan, Indeks

Kesehatan dan Indeks Daya Beli Masyarakat.

2.2.2.1. Pendidikan

Indeks Pendidikan sebagai salah satu komponen utama dalam IPM

merupakan nilai rata-rata dari variabel Angka Melek Huruf (AMH) dan

Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Indeks Pendidikan Kabupaten Sumedang

pada tahun 2011 sebesar 82,81 poin dan pada tahun 2012 meningkat

menjadi 82,90 poin.

Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15

tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah

kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. AMH dapat digunakan untuk

mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf,

terutama di wilayah perdesaan menunjukkan masih banyak penduduk yang

tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD. Selain itu AMH juga

menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap

informasi dari berbagai media serta kemampuan untuk berkomunikasi secara

lisan dan tertulis. AMH di Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan dari

tahun 2011 sebesar 97,75 persen menjadi 97,82 persen pada tahun 2012.


Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun

yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas untuk menempuh

semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Hasil evaluasi pada dua

tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan rata-rata lama sekolah

(RLS) di Kabupaten Sumedang, yaitu dari 7,94 pada tahun 2011 menjadi

7,96 pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten

Sumedang rata-rata sudah menempuh pendidikan formal selama 8 (delapan)

Tahun atau setingkat SMP kelas dua. Keberhasilan pembangunan bidang

pendidikan selain tergantung pada kemampuan daerah untuk menggunakan

dan memanfaatkan segala sumberdaya termasuk alokasi anggaran juga

sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat baik secara langsung

maupun tidak langsung dalam penyelenggaraaan dan pengelolaan

pendidikan.

2.2.2.2. Kesehatan

Indeks Kesehatan mempresentasikan derajat kesehatan masyarakat

suatu wilayah pada periode waktu tertentu yang diukur melalui Angka

Harapan Hidup (AHH). Pada tahun 2011 Indeks Kesehatan Kabupaten

Sumedang mencapai 70,87 poin dan pada tahun 2012 menjadi 71,05 poin.

Angka tersebut merupakan gambaran kinerja pembangunan kesehatan yang

dilihat dari meningkatnya AHH masyarakat Sumedang dari 67,52 tahun

pada tahun 2011 menjadi 67,53 tahun pada Tahun 2012.

2.2.2.3. Ekonomi

Indeks Daya Beli Masyarakat sebagai komponen utama IPM

mengalami peningkatan dari 64,33 poin pada tahun 2011 menjadi 64,90 poin

pada tahun 2012. Angka ini dipengaruhi oleh nilai Paritas Daya Beli

(Purchasing Power Parity) masyarakat Sumedang yang pada tahun 2011

mencapai Rp.638.360,00 dan pada tahun 2012 mencapai Rp.640.620,00.

Indeks daya beli sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti

pendapatan dan inflasi (peningkatan harga barang dan jasa).

Hasil penghitungan ketiga komponen tersebut diatas diketahui

bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development

Index (HDI) Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan dari 72,67 poin

pada tahun 2011 menjadi 72,95 poin pada tahun 2012. Adapun


perkembangan data dari tahun 2011-2012 besaran IPM beserta

komponennya sebagaimana disajikan pada tabel 2.16 berikut ini.

Tabel 2.16

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


No. Komponen Utama 2011 2012 Ket.

1 Indeks Pendidikan 82.81 82.90 Meningkat 0,09

2 Indeks Kesehatan 70.87 71.05 Meningkat 0,18

3 Indeks Daya Beli 64.33 64.90 Meningkat 0,57

Realisasi IPM 72.67 72.95 Meningkat 0,28

Sumber : BPS Kabupaten Sumedang

Capaian IPM pada tahun 2012 tidak terlepas dari kontribusi capaian

ketiga komponen yaitu indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya

beli. Oleh karena itu masih diperlukan upaya maksimal untuk meningkatkan

derajat pendidikan melalui peningkatan angka partisipasi sekolah penduduk

usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun, derajat kesehatan masyarakat melalui

peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan, serta peningkatan daya

beli masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja bagi penduduk,

peningkatan kompetensi kerja dan peningkatan daya saing.

Selanjutnya dengan memperhatikan capaian dari ketiga komponen

IPM sebagaimana data diatas ternyata Indeks Daya Beli memberikan

kontribusi yang paling rendah dibandingkan 2 agregat pembentuk IPM

lainnya. Pencapaian indeks pendidikan dan indeks kesehatan yang cukup

tinggi menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan pada bidang-bidang

tersebut selama ini telah berhasil dengan baik. Tingkat kesadaran

masyarakat Kabupaten Sumedang akan kebutuhan dasar pendidikan dan

kesehatan memberikan pengaruh besar terhadap capaian indikator tersebut.

Kemudian untuk meningkatkan daya beli masyarakat dalam pemenuhan

kebutuhan pokok erat kaitannya dengan peningkatan pendapatan

masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya dalam

menciptakan iklim usaha yang kompetitif dengan ditopang upaya

menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha sehingga daya

beli masyarakat akan meningkat serta angka pengangguran dan jumlah

masyarakat yang berkategori miskin secara bertahap akan berkurang.


2.2.2.4. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumedang selama periode

tahun 2009-2012 cenderung menurun. Berdasarkan hasil rekapitulasi Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten

Sumedang pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin sebanyak 145.300

orang menurun menjadi sebanyak 132.483 orang pada tahun 2012.

Tabel 2.17

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sumedang

Tahun 2009-2012

Uraian Tahun

2009 2010 2011 2012

Jumlah Penduduk Miskin

145,300 141,400 139,400 132,483

Jumlah Penduduk 1,061,669 1,093,602 1,132,238 1,121,787

Persentase 13.69 12.94 12.48 11.81


Berdasarkan tabel 2.17 diatas persentase penduduk miskin pada

tahun 2009 sebesar 13,69 persen dan pada tahun 2012 sebesar 12,8

persen. Hal ini menunjukkan adanya penurunan persentase penduduk miskin

sebesar 1,88 persen. Penurunan dimaksud karena adanya berbagai

intervensi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang

yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat yang didukung pola

identifikasi dan verifikasi penduduk miskin yang mendekati kondisi riil.

Gambar 2.6

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin

Sumedang, Jabar dan Nasional Tahun 2009-2012

Sumber : Data diolah, Bappeda Kab. Sumedang

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2009 2010 2011 2012

14.2 13.3

12.5 12 11.96 11.27

10.57 9.89

13.69 12.94 12.48

11.81

Nasional Jawa Barat Sumedang


Untuk melihat status tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumedang

perlu dilakukan perbandingan dengan jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa

Barat dan Nasional. Berdasarkan gambar 2.6 diatas, pada tahun 2012

jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumedang masih berada diatas

jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Barat dan mendekati jumlah

penduduk miskin Nasional. Kondisi ini harus menjadi perhatian walaupun

penduduk miskin di Kabupaten Sumedang terus mengalami penurunan

namun secara jumlah masih cukup tinggi oleh sebab itu program-program

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang harus terus

ditingkatkan dan diefektifkan.

Strategi yang diperlukan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin

adalah perlu diketahuinya perkembangan jumlah penduduk miskin di setiap

kecamatan sehingga program-program penanggulangan kemiskinan bisa

difokuskan ke kecamatan-kecamatan yang perkembangan jumlah penduduk

miskinnya cukup tinggi.

Terdapat perbedaan jumlah penduduk miskin di Kabupaten

Sumedang antara data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

dan Data hasil pendataan Program Perlindungan Sosial. Hal ini dikarenakan

perbedaan indikator dalam penentuan status miskin. Berdasarkan data

Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2008 dan tahun 2011

penduduk miskin dibagi dalam tiga kategori yaitu penduduk miskin, hampir

miskin dan sangat miskin.

Jumlah penduduk kategori miskin di setiap kecamatan rata-rata

mengalami penurunan seperti terlihat pada tabel 2.18 dibawah. Dari 26

Kecamatan, 24 Kecamatan mengalami penurunan jumlah penduduk kategori

miskin diatas 100 persen kecuali Kecamatan Pamulihan (86,93 persen) dan

Kecamatan Wado (59,45 persen).

Tabel 2.18

Jumlah Penduduk Kategori Miskin di Kabupaten Sumedang

Tahun 2008 dan 2011

Kecamatan Jumlah Penduduk Kategori Miskin

2011 2008 % Pengurangan

Jatinangor 1,422 7,525 429,18

Cimanggung 3,563 8,440 136,88

Tanjungsari 2,233 8,606 285,40

Sukasari 1,379 4,617 234,81

Pamulihan 3,565 6,664 86,93

Rancakalong 1,180 4,507 281,95


Kecamatan Jumlah Penduduk Kategori Miskin


Sumedang Selatan 1,492 6,888 361,66

Sumedang Utara 1,673 9,646 476,57

Ganeas 684 2,751 302,19

Situraja 1,357 4,446 227,63

Cisitu 899 3,703 311,90

Darmaraja 1,420 4,164 193,24

Cibugel 868 1,957 125,46

Wado 2,636 4,203 59,45

Jatinunggal 2,234 5,443 143,64

Jatigede 965 2,037 111,09

Tomo 717 1,582 120,64

Ujungjaya 1,437 4,665 224,63

Conggeang 701 1,924 174,47

Paseh 373 1,604 330,03

Cimalaka 683 5,170 656,95

Cisarua 418 1,589 280,14

Tanjungkerta 905 3,184 251,82

Tanjungmedar 882 2,742 210,88

Buahdua 696 1,750 151,44

Surian 431 1,605 272,39

Kabupaten 34,813 111,412 220,03

Sumber : PPLS Tahun 2008 dan 2011

Jumlah penduduk kategori sangat miskin di Kabupaten Sumedang

mengalami penurunan walaupun penurunannya tidak signifikan. Dari tahun

2008 sampai dengan tahun 2011 jumlah penduduk sangat miskin hanya

mengalami penurunan sebesar 10,23 persen. Kecamatan yang mengalami

peningkatan jumlah penduduk sangat miskin adalah Kecamatan

Cimanggung, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, Rancakalong, Cisitu, Wado,

Jatinunggal, Jatigede, Tomo, Conggeang,Tanjungkerta, Buahdua dan

Surian.

Tabel 2.19

Jumlah Penuduk Kategori Sangat Miskin di Kabupaten Sumedang

Tahun 2008 dan 2011

Kecamatan Jumlah Penduduk Kategori Sangat Miskin


Jatinangor 2,164 6,556 202,96

Cimanggung 7,060 6,611 -6,36

Tanjungsari 5,055 4,982 -1,44

Sukasari 3,462 2,231 -35,56

Pamulihan 5,784 3,118 -46,09

Rancakalong 1,407 1,363 -3,13


Kecamatan Jumlah Penduduk Kategori Sangat Miskin


Sumedang Selatan 2,595 6,806 162,27

Sumedang Utara 2,615 5,689 117,55

Ganeas 674 1,345 99,55

Situraja 1,613 1,805 11,90

Cisitu 2,029 1,822 -10,20

Darmaraja 2,039 3,190 56,45

Cibugel 813 877 7,87

Wado 3,488 2,230 -36,07

Jatinunggal 4,322 2,889 -33,16

Jatigede 2,070 791 -61,79

Tomo 1,414 717 -49,29

Ujungjaya 1,864 2,095 12,39

Conggeang 1,287 695 -46,00

Paseh 411 551 34,06

Cimalaka 841 2,358 180,38

Cisarua 607 1,596 162,93

Tanjungkerta 1,388 1,280 -7,78

Tanjungmedar 1,280 1,285 0,39

Buahdua 981 607 -38,12

Surian 986 720 -26,98

Kabupaten 58,249 64,209 10,23


Jumlah penduduk hampir miskin dari tahun 2008-2011 mengalami

peningkatan sebesar 43,30 persen. Kecamatan Paseh merupakah

satu-satunya yang jumlah penduduk kategori hampir miskinnya berkurang.

Sementara itu Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Pamulihan, Sumedang

Selatan, Ganeas, Wado, Ujung Jaya, Cisarua dan Surian merupakan

kecamatan-kecamatan yang mengalami peningkatan jumlah penduduk

kategori hampir miskin diatas 50 persen.

Tabel 2.20

Jumlah Penduduk Kategori Hampir Miskin di Kabupaten Sumedang

Tahun 2008 dan 2011

Kecamatan Jumlah Penduduk Kategori Hampir Miskin


Jatinangor 5,928 2,570 -56,65

Cimanggung 10,691 3,908 -63,45

Tanjungsari 5,885 3,698 -37,16

Sukasari 3,926 2,320 -40,91

Pamulihan 8,953 3,754 -58,07

Rancakalong 4,362 3,139 -28,04

Sumedang Selatan 5,671 2,712 -52,18

Sumedang Utara 6,950 5,097 -26,66


Kecamatan Jumlah Penduduk Kategori Hampir Miskin


Ganeas 2,910 1,411 -51,51

Situraja 4,234 3,143 -25,77

Cisitu 4,144 2,445 -41,00

Darmaraja 4,182 2,438 -41,70

Cibugel 2,750 1,465 -46,73

Wado 6,729 2,547 -62,15

Jatinunggal 6,062 3,256 -46,29

Jatigede 2,585 1,837 -28,94

Tomo 2,270 1,417 -37,58

Ujungjaya 4,632 2,302 -50,30

Conggeang 2,650 1,821 -31,28

Paseh 2,010 2,220 10,45

Cimalaka 3,568 3,505 -1,77

Cisarua 1,896 888 -53,16

Tanjungkerta 3,575 2,251 -37,03

Tanjungmedar 2,674 1,915 -28,38

Buahdua 3,265 1,875 -42,57

Surian 1,301 596 -54,19

Kabupaten 113,803 64,530 -43,30


2.2.2.5. Ketenagakerjaan

Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Sosial Tenaga Kerja

Kabupaten Sumedang pada tahun 2012 sebanyak 9.636 orang yang terdiri

dari 4.909 berjenis kelamin laki-laki dan 4.727 berjenis kelamin perempuan.

Jumlah pencari kerja yang terdaftar tersebut berlatar belakang pendidikan

yang berbeda-beda dimana pencari kerja terbanyak berpendidikan SMK

sebanyak 3.587 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.21

dibawah ini.

Tabel 2.21

Jumlah Pencari Kerja di Kabupaten Sumedang

Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2012

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Pencari Kerja

L P L+P

1 SD 109 105 214

2 SMP 642 699 1,341

3 SMA 1,228 1,011 2,239

4 MAN 215 84 299

5 SMK 1,792 1,795 3,587

6 DI 25 33 58

7 DII 9 10 19

8 DIII 215 259 474


No. Tingkat Pendidikan Jumlah Pencari Kerja

L P L+P

9 DIV 3 5 8

10 S1 671 726 1,397

Jumlah 4,909 4,727 9,636

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang

Lapangan pekerjaan yang banyak menyerap tenaga kerja di

Kabupaten Sumedang tahun 2012 adalah sektor pertanian, kehutanan,

pemburuan dan perikanan yaitu sebanyak 117.502 orang dan yang terendah

dari sektor industri pengolahan yaitu sebanyak 59.607 orang.

Tabel 2.22

Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan

di Kabupaten Sumedang Tahun 2012

No. Lapangan Pekerjaan Jumlah Tenaga

Kerja

1 Pertanian, Kehutanan, Pemburuan dan Perikanan 117.502

2 Industri Pengolahan 59.607

3 Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, Hotel, dan Restoran

87.931

4 Jasa Kemasyarakatan 79.686

5 Lainnya (Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air)

82.913


Gambar 2.7

Perkembangan Tingkat Pengangguran

di Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 (%)


Berdasarkan gambar 2.7 diatas, tingkat pengangguran di Kabupaten

Sumedang dari tahun 2009-2012 mengalami perkembangan yang fluktuatif.

9.76

7.90 8.04

7.42

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

9.50

10.00

2009 2010 2011 2012


Tahun 2012 tingkat pengangguran mengalami penurunan sebesar 0,62

persen dari tahun sebelumnya. Dilihat dari perkembangannya tingkat

pengangguran di Kabupaten Sumedang mengalami perubahan yang kurang

signifikan hal ini menandakan bahwa program-program pemerintah belum

efektif dalam menyerap tenaga kerja.

Pada tahun 2012 Kecamatan-kecamatan yang memiliki jumlah

penganggur cukup besar yaitu diatas 2000 orang adalah Kecamatan

Darmaraja, Situraja, Conggeang, Buahdua, Tanjungsari, Cimanggung,

Jatinangor, Sumedang Utara dan Sumedang Selatan. Sembilan Kecamatan

ini merupakan Kecamatan dengan jumlah angkatan kerja cukup besar

sedangkan tingkat penyerapan tenaga kerja rendah akibatnya jumlah

penganggur di Kecamatan ini cukup tinggi.

Tabel 2.23

Jumlah Penganggur

di Kabupaten SumedangTahun 2009-2012

Kecamatan 2009 2010 2011 2012

Wado 1,889 1,899 1,848 1,829

Jatinunggal 1,950 1,960 1,716 1,698

Darmaraja 2,307 2,325 2,269 2,246

Cibugel 1,891 1,892 1,694 1,677

Cisitu 796 800 1,047 1,036

Situraja 2,374 2,387 2,506 2,480

Conggeang 2,247 2,262 2,046 2,025

Paseh 1,072 1,077 1,323 1,309

Surian 408 410 505 500

Buahdua 2,783 2,793 2,311 2,287

Tanjungsari 2,492 2,504 2,412 2,388

Sukasari 797 800 912 902

Pamulihan 2,265 2,276 2,031 2,011

Cimanggung 3,403 3,420 3,325 3,290

Jatinangor 3,855 3,881 3,850 3,810

Rancakalong 1,826 1,839 1,863 1,844

Sumedang Selatan 3,612 3,629 3,690 3,653

Sumedang Utara 5,007 5,047 4,547 4,500

Ganeas 1,802 1,810 1,589 1,573

Tanjungkerta 1,200 1,206 1,168 1,156

Tanjungmedar 663 667 727 720

Cimalak 3,020 3,020 3,005 2,975

Cisarua 1,213 1,219 1,183 1,171

Tomo 3,139 3,152 2,327 2,303

Ujungjaya 2,988 3,003 2,722 2,694

Jatigede 1,105 1,110 1,086 1,075

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Sumedang


2.2.2.6. Kepemilikan Tanah

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumedang sampai

dengan bulan Mei tahun 2013 telah menerbitkan 117.930 sertifikat yang

terdiri dari sertifikat hak milik sebanyak 105.049 sertifikat atau sekitar 89,08

persen dari keseluruhan sertifikat yang diterbitkan. Sementara sertifikat hak

guna bangunan yang diterbitkan sebanyak 1.008 sertifikat dan 845 sertifikat

hak pakai.

Tabel 2.24

Jumlah Sertifikat yang Telah Diterbitkan


No Jenis Hak Jumlah *

1 Hak Milik 105,049

2 Hak Guna Bangunan 11,008

3 Hak Pakai 845

4 Hak Guna Usaha 4

5 Hak Wakaf 19

6 Hak Pengelolaan 2

7 Hak Milik Satuan Rumah Susun 1,003

Jumlah 117,930

Sumber : Badan Pertanahan Kabupaten Sumedang Ket : *) Data sampai bulan Mei 2013

2.2.2.7. Kesempatan Kerja

Angka kesempatan kerja dapat dihitung dari jumlah penduduk yang

bekerja dibanding dengan angkatan kerja dalam satu wilayah. Persentase

penduduk yang bekerja mengalami kenaikan dari 90,24 persen pada tahun

2009 menjadi 92,58 persen pada tahun 2012 seperti terlihat pada tabel 2.25

berikut.

Tabel 2.25

Persentase Penduduk Bekerja


Uraian Tahun

2009 2010 2011 2012

Jumlah Penduduk yang Bekerja 470.557 483.406 457.222 487.639

Angkatan Kerja 521.423 524.856 497.177 451.456

Persentase 90.24 92.1 91.96 92.58



Dari tabel 2.25 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang

bekerja dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif. Pada tahun 2009 persentase

penduduk yang bekerja sebesar 90,24 persen meningkat 1,86 persen

menjadi 92,10 persen pada tahun 2010. Kemudian dari tahun 2010 ke tahun

2011 mengalami penurunan sebesar 0,14 persen menjadi 91,96 persen dan

tahun 2011 mengalami peningkatan kembali dari 91,96 persen menjadi 92,58

persen pada tahun 2012. Rata-rata persentase kenaikan jumlah penduduk

yang bekerja dari tahun 2009-2011 hanya sebesar 0,86 persen. Hal ini

tentunya tidak terlalu berpengaruh pada penurunan tingkat pengangguran di

Kabupaten Sumedang.

2.2.2.8. Angka Kriminalitas

Kondisi keamanan suatu wilayah dapat dilihat dari angka kriminalitas

yang terjadi. Jumlah tindak kriminalitas di Kabupaten Sumedang mengalami

penurunan dari tahun 2009 sebanyak 417 tindak kriminal menjadi 376 tindak

kriminal pada tahun 2012. Tindak kriminal yang sering terjadi adalah tindak

kriminal pencurian. Namun jumlah kasusnya menurun dari tahun ke tahun.

Berikut disajikan data angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten

Sumedang Tahun 2009 hingga tahun 2012.

Tabel 2.26

Jumlah Kriminalitas

di Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012

No. Jenis Tindakan Kriminal Tahun

2009 2010 2011 2012

1 Jumlah kasus Narkoba 2 - - -

2 Jumlah kasus Pembunuhan 2 2 2 1

3 Jumlah Kejahatan Seksual (Kesusilaan/Cabul)

7 5 6 7

4 Jumlah kasus Penganiayaan 31 26 32 22

5 Jumlah kasus Pencurian 312 266 278 254

6 Jumlah kasus Penipuan 61 83 80 90

7 Jumlah kasus Pemalsuan Uang

2 3 2 2

8 Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun

417 385 400 376

Sumber : BKBPMPB Kabupaten Sumedang


2.2.3. Fokus Seni, Budaya dan Olah Raga

Perkembangan Seni, Budaya, dan Olah Raga di Kabupaten

Sumedang tahun 2009-2012 dapat dilihat pada tabel 2.27 berikut.

Tabel 2.27

Perkembangan Seni Budaya dan Olah Raga


No. Capaian Pembangunan Tahun

2009 2010 2011 2012

1 Jumlah Grup Kesenian 56 69 48 75

2 Jumlah Gedung Kesenian 0 0 0 0

3 Jumlah Klub Olah Raga 233 326 466 510

4 Jumlah Gedung Olah Raga 312 316 318 500

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang

Perkembangan seni dan budaya di Kabupaten Sumedang baru bisa

ditunjukan dengan jumlah grup kesenian. Tahun 2009 jumlah grup kesenian

sebanyak 56 grup dan bertambah menjadi 75 grup pada tahun 2012

sedangkan jumlah gedung kesenian belum terbangun dari tahun ke tahun

selama tahun 2009-2012.

Perkembangan Olahraga di Kabupaten Sumedang bisa dinilai cukup

pesat. Hal ini terlihat dari jumlah klub olahraga yang bertambah cukup

signifikan. Jika pada tahun 2009 hanya terdapat 233 klub maka pada tahun

2012 terdapat 510 klub. Kenaikan jumlah klub Olahraga ini mencapai 118,90

persen selama periode 2009-2012. Begitupun jumlah gedung olahraga

meningkat sebesar 60,30 persen. Jika pada tahun 2009 terdapat 312 Unit

maka pada tahun 2012 terdapat 500 Unit gedung olahraga.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Pendidikan

2.3.1.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2012

menunjukan peningkatan kuantitas dan kualitas yang berarti dibanding

tahun-tahun sebelumnya, baik melalui jalur pendidikan formal maupun jalur

pendidikan non formal. Jumlah lembaga PAUD pada tahun 2012 sebanyak

674 lembaga terdiri dari PAUD Non Formal 463 lembaga dan PAUD Formal

211 lembaga yang tersebar di 26 kecamatan.


Jumlah penduduk usia 4-6 tahun sasaran PAUD di Kabupaten

Sumedang sebanyak 47.935 orang yang tertampung pada lembaga yang

ada saat ini baru sebesar 52,90 persen (25.358 orang) dan yang tidak

tertampung masih cukup banyak yaitu sebesar 47,10 persen (22.577 orang).

2.3.1.2. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

Perkembangan pendidikan dasar tahun 2009-2012 dapat dilihat pada

tabel 2.28 berikut ini:

Tabel 2.28

Perkembangan Pendidikan SD/MI di Kabupaten Sumedang

Tahun 2009-2012

No. Indikator 2009 2010 2011 2012

1. Penduduk Usia 7-12 Tahun

106.480 107.660 100.436 104.467

2.

Jumlah SD/MI

- Sekolah Dasar

- Madrasah Ibtidaiyah

657 606

51

657 606

51

657 606

51

667 609

58

3. Jumlah Ruang Kelas

- Sekolah Dasar


4.244

3.996

248

4.261

3.996

265

4.292

4.018

274

4.328

4.042

286

4. Jumlah Murid SD/MI

- SD(Negeri /Swasta)


116.624

110.875

5.619

119.394

113.363

6.031

121.492

114.478

7.014

119.148

112.189

6.959

5. Jumlah Lulusan 16.073 17.352 17.345 19.486

- Lulusan SD

- Lulusan MI

13.615 2.458

14.640 2.712

16.471 874

18.184 894

6. Jumlah Yang mengulang SD/MI

800 8 7 3

7. Angka Melanjutkan SD/MI

70,91 84,51 85,71 97,91

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

Berdasarkan tabel 2.28 diatas ruang kelas SD/MI telah mengalami

peningkatan sebanyak 36 ruang kelas dimana pada tahun 2012 sebanyak

4.328 ruang kelas dibanding tahun 2011 berjumlah 4.292 ruang kelas.

Sementara untuk jumlah murid SD Negeri/Swasta mengalami penurunan dari

berjumlah 114.478 pada tahun 2011menurun menjadi sebanyak 112.189

pada tahun 2012, kemudian untuk jumlah murid Madrasah Ibtidaiyah


mengalami penurunan dari 7.014 pada tahun 2011 menjadi 6.959 orang

pada tahun 2012.

Tabel 2.29

Rasio Murid Terhadap Ruang Kelas di Kabupaten Sumedang

Tahun 2009-2012

No. Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012

1. Sekolah Dasar 27,74 28,37 28,50 28,63

2. Madrasah Ibtidaiyah 22,65 22,76 25,59 25,62


Berdasarkan tabel 2.29 diatas rasio murid terhadap ruang kelas

sekolah dasar meningkat dari 27,74 pada tahun 2009 menjadi 28,63 pada

tahun 2012, begitupun untuk Madrasah Ibtidaiyah mengalami peningkatan

dari sebelumnya 22,65 pada tahun 2009 menjadi 25,62 pada tahun 2012.

Dengan memperhatikan rasio murid terhadap ruang kelas menurut standar

Pelayanan Minimal yang dikeluarkan Kementrian Pendidikan Nasional

maksimal 32 siswa/ruang kelas SD/MI maka di Kabupaten Sumedang siswa

kemungkinan besar dapat belajar secara nyaman.

2.3.1.3. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

Perkembangan Pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Sumedang

selama tahun 2009-2012 dapat dilihat pada tabel 2.30 dibawah ini.

Tabel 2.30

Perkembangan Pendidikan SMP/MTS di Kabupaten Sumedang

Tahun 2009-2012

No. Indikator 2009 2010 2011 2012


58.293 58.428 53.842 52.126

2. Jumlah SMP Jumlah MTs

93 49

94 50

94 50

96 63

3. Ruang kelas SMP Ruang Kelas MTs

1.301 286

1.426 308

1.446 328

1.456 335

4. Jumlah Murid SMP Jumlah Murid MTs

45.947 8.866

47.023 9.124

43.646 9.971

53.617 10.689

5. Jumlah Guru SMP Jumlah Guru MTs

2.603 896

2.671 962

2.718 982

2.658 1.020

6. Jumlah Lulusan SMP Jumlah Lulusan MTs

13.615 2.458

14.640 2.712

14.850 2.936

14.337 2.868

7. Jumlah Yang mengulang

7 6 4 2

8. Angka Melanjutkan SMP/MTs

70.90 86,22 86,35 72,94



Pada tahun 2012 jumlah SMP dan Jumlah MTs mengalami

perubahan dari tahun sebelumnya begitupun jumlah ruang kelas SMP

meningkat sebesar 10 ruang kelas. Jumlah murid SMP meningkat sebanyak

9.971 orang karena sebagian lulusan Sekolah Dasar (SD) banyak yang

melanjutkan ke SMP hal ini dapat dilihat dari angka melanjutkan SD/MI pada

tahun 2012 yang cukup tinggi.

Jumlah Guru SMP mengalami penurunan, tahun 2011 yang

berjumlah 2.718 orang menjadi 2.658 orang pada tahun 2012 atau 60 orang

dan jumlah guru untuk MTs meningkat 38 orang pada tahun 2012 dimana

tahun sebelumnya hanya berjumlah 982 orang. Selanjutnya jumlah lulusan

SMP mengalami penurunan dimana tahun 2011 jumlah lulusan sebesar

14.850 orang menjadi 14.337 pada tahun 2012 atau turun sebesar 513 orang

lulusan, begitupun jumlah lulusan MTs pada tahun 2012 mengalami

penurunan sebanyak 68 orang dari 2.936 orang pada tahun 2011 menjadi

2.868 orang pada tahun 2012.

2.3.1.4. SMA/SMK/MA

Perkembangan Pendidikan SMA/SMK/MA di Kabupaten Sumedang

selama tahun 2009-2012 dapat dilihat pada tabel 2.31 dibawah ini.

Tabel 2.31

Perkembangan Pendidikan SMA/SMK/MA di Kabupaten Sumedang

Tahun 2009-2012

No. Indikator 2009 2010 2011 2012


56.178 49.158 47.564 47.729

2.

Jumlah Sekolah a. SMA b. SMK c. MA

25 41 14

26 54 14

26 54 14

26 60 18

3.

Jumlah Ruang kelas a. SMA b. SMK c. MA

381 370 65

394 386 65

427 502 65

538 506 69

4.

Jumlah Murid a. SMA b. SMK c. MA

13.754 15.199 1.269

13.920 18.150 1.465

13.194 18.820

536

12.925 19.402 1.774

5.

Jumlah Guru a. SMA b. SMK c. MA

1.022 1.186 259

1.073 1.288 265

1.094 1.349 269

945

1740 279


No. Indikator 2009 2010 2011 2012

6. Jumlah Lulusan

a. SMA 4518 4.518 4.205 4305

b. SMK 2795 3.633 4.331 4933

c. MA 395 410 416 212

7. Jumlah Mengulang SMA/SMK/MA

10 9 5 9

8. % Angka Putus Sekolah

0,93 0,60 0,57% 0,53


Berdasarkan tabel 2.31 diatas secara umum perkembangan

pendidikan menengah memperlihatkan capaian peningkatan yang sangat

signifikan terutama jumlah ruang kelas sekolah dan jumlah guru. Pada tahun

2012 jumlah ruang kelas untuk SMA mengalami peningkatan 111 ruang

kelas sedangkan jumlah guru SMK meningkat sebanyak 391guru.

Jumlah murid SMA mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi

12.925 murid, untuk SMK meningkat menjadi 19.402 murid dan MA

meningkat menjadi 279 murid. Jumlah Murid SMA mengalami penurunan

dikarenakan banyak siswa yang melanjutkan ke Sekolah Kejuruan karena

SMK lebih siap untuk memasuki Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

Jumlah guru SMA mengalami penurunan dimana pada tahun 2011

berjumlah 1.094 guru sementara pada tahun 2012 menjadi 945 guru. Selain

itu guru SMK mengalami peningkatan menjadi 1.749 orang pada tahun 2012

dari tahun 2011 yang berjumlah 1.349 orang, sementara guru MA pun

mengalami peningkatan dari 269 orang pada tahun 2011 menjadi 279 orang

pada tahun 2012.

Prestasi bidang pendidikan jika diperhatikan dari jumlah murid

SMA/SMK/MA yang mengulang dimana pada tahun 2011 berjumlah 5 orang

pada tahun 2012 meningkat menjadi hanya 9 orang. Dengan meningkatnya

angka mengulang siswa terlihat bahwa daya serap siswa menurun, hal ini

dimungkinkan dikarenakan kurang efektifnya teknis pembelajaran dan media

pembelajaran yang kurang memadai.

Selanjutnya untuk prosentase angka putus sekolah menunjukan

perkembangan yang cukup signifikan dimana angka mengulang pada tahun

2011 sebesar 0,57 persen sedangkan pada tahun 2012 menurun menjadi

hanya sebesar 0,53 persen. Berkurangnya angka putus sekolah ini antara


lain disebabkan status sosial ekonomi masyarakat Sumedang yang terus

meningkat.

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi

Murni (APM) dari setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Sumedang tahun

2009-2012 dapat diamati pada tabel 2.32 dibawah ini.

Tabel 2.32

Angka Partisipasi Kasar dan Angkat Partisipasi Murni

SD/MI/Paket A, SMP/MTs, SMA/SMK/MA di Kabupaten Sumedang

Tahun 2009-2012

No. Indikator 2009 2010 2011 2012

1. Angka Partisipasi Kasar

(APK) SD/MI/Paket A 109,53 110,90 111,02 114,05

2. Angka Partisipasi Murni

(APM) SD/MI/Paket A 96,87 96,90 98,34 99,84


(APK) SMP/MTs 96,30 96,40 98,58 101,02


(APM) SMP/MTs 80,82 81,96 88,56 97,87


(APK) SMA/SMK/MA 55,29 68,22 68,43 78,90


(APM) SMA/SMK/MA 41,38 67,47 67,54 70,69


2.3.2. Kesehatan

Pencapaian indikator derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari

angka kematian bayi dan kematian ibu. Jumlah kematian bayi di Kabupaten

Sumedang mengalami kenaikan dari 297 bayi per 21.557 kelahiran hidup

pada tahun 2011 menjadi 282 bayi per 21.210 kelahiran hidup pada tahun

2012 sedangkan kematian ibu mengalami penurunan dari 15 orang per

21.557 kelahiran hidup pada tahun 2011 menjadi 14 per 21.210 kelahiran

hidup pada tahun 2012.

Gambaran tentang kondisi status gizi balita di Kabupaten Sumedang

pada tahun 2012 menunjukkan adanya perbaikan. Hal ini ditunjukkan dengan

adanya penurunan persentase gizi buruk dari 0,72 persen pada tahun 2011

menjadi 0,69 persen pada tahun 2012.

Capaian sasaran cakupan imunisasi, perkembangan kegiatan

imunisasi untuk mencapai UCI (Universal Children Imunization) desa di

Kabupaten Sumedang selama kurun waktu dua tahun terlihat bahwa

kegiatan imunisasi untuk setiap jenisnya menunjukkan adanya peningkatan.


Kenaikan cakupan imunisasi tersebut juga berpengaruh terhadap kenaikan

cakupan UCI Desa sehingga diharapkan target UCI Desa sesuai SPM 100

persen dapat tercapai. Cakupan UCI Desa pada tahun 2011 sudah mencapai

88,50 persen, dan pada tahun 2012 sebesar 97,50 persen.

Upaya meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat telah

dikembangkan penciptaan dan pengelolaan sanitasi yang bersih dan sehat

dengan metode Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang meliputi 5

(lima) pilar yaitu stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), cuci tangan

pakai sabun, pengembangan air minum rumah tangga, pengelolaan sampah

dan pengelolaan limbah cair rumah tangga. Hasil dari pelaksanaan STBM

yang dicapai hingga tahun 2012, antara lain sebanyak 114 desa dan 4

kecamatan telah dinyatakan stop BABS, dan telah dikembangkan 4 (empat)

pilar STBM lainnya melalui keterpaduan SKPD-SKPD terkait, Pokja AMPL

dan unsur masyarakat lainnya.

Pencapaian program kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah

Sakit Umum (RSU) Unit Swadana Daerah Kabupaten Sumedang,

merupakan bagian integral dari pembangunan kesehatan daerah dalam

memberikan pelayanan kesehatan menyeluruh melalui upaya penyembuhan

(kuratif) dan rehabilitasi (pemulihan) di samping upaya promotif dan preventif

(pencegahan penyakit). Pelayanan prima yang merupakan prioritas

peningkatan mutu pelayanan yang dilaksanakan RSU untuk mencapai

sasarannya dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas dan

profesionalisme SDM. Upaya lain adalah meningkatkan kualitas pelayanan

melalui pengembangan fasilitas dan instalasi, mendorong dan memfasilitasi

peran serta masyarakat khususnya dalam mobilisasi dana untuk alternatif

pembayaran serta meningkatkan dan menyempurnakan manajemen dalam

rangka otonomi pengelolaan rumah sakit.

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kesehatan lainnya di

Kabupaten Sumedang selama periode tahun 2009-2012 dapat dilihat pada

tabel 2.33 berikut ini:

Tabel 2.33

Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Kesehatan

Tahun 2009-2012

No. Indikator Tahun

2009 2010 2011 2012

1 Rasio Puskesmas per satuan penduduk

1:35.446 1:35.943 1:34.104 1:34.820


No. Indikator Tahun

2009 2010 2011 2012

2 Rasio Tenaga Medis 1:18.295 1:18.257 1:20.210 1:21.421

3 Rasio Tenaga Keperawatan

1:2.278 1:1.820 1:1.614 1:2.162

4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

100 76,51 89,88 122,25

5 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

70,75 105,92 82,92 89,83

6 Cakupan UCI 88,45 88,3 88,5 97,5

7 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

100 100 100 100

8 Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

427 466 586 764

9

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

77.24 89.16 86.42 81.24

10 Cakupan kunjungan bayi

70,00 94,24 85,16 90,42

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang

Berdasarkan tabel 2.33 diatas, ada beberapa indikator perlu

ditingkatkan antara lain rasio puskesmas per satuan penduduk yang masih

kurang optimal sehingga perlu ada penambahan puskesmas di beberapa

wilayah. Kondisi ideal satu puskesmas melayani 30.000 penduduk. Pada

tahun 2012 rasio puskesmas per satuan penduduk baru mencapai 1:34.820.

Indikator lain yang masih perlu ditingkatkan adalah cakupan

pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. Pada tahun 2011

cakupan pelayanan mencapai angka 86,42 persen dan pada tahun 2012

menurun menjadi 81,24 persen.

2.3.3. Lingkungan Hidup

Pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya dalam

penanganan lahan kritis serta pencemaran lingkungan sebagai dampak

berkembangnya sektor industri. Kondisi Eksisting lahan kritis di luar kawasan

hutan di Kabupaten Sumedang awal tahun 2009 yang perlu ditangani seluas

10.445,50 Ha. Penanganan lahan kritis selama tahun 2009-2012 dilakukan

melalui program DAK Sektor Kehutanan, kegiatan Gerakan Rehabilitasi Lahan


Kritis (GRLK), kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) DAS Prioritas

Pola Agroforestry, kegiatan RHL (APBN) dan melalui kegiatan Kebun Bibit

Rakyat. Sisa lahan kritis yang belum tertangani sampai dengan tahun 2012

seluas 2.327,05 Ha.

Tabel 2.34

Perkembangan Penanganan Lahan Kritis

di Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012

Uraian Kondisi

Awal

Penanganan Lahan Kritis Kondisi Akhir 2009 2010 2011 2012

Luas Lahan Kritis (Ha)

10.445,50 162,5 3.961 2.745 1.250 2.327,05

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang

Lahan kritis memiliki sifat yang dinamis, di satu sisi dilakukan

penanganan namun di sisi lain akibat aktifitas pertanian yang melebihi daya

dukung lahannya dan kurang memperhatikan kaidah konservasi tanah,

lahan kritis tersebut bertambah pula.

Dalam penanganan dan pengendalian erosi pada tahun 2012 sudah

dilaksanakan dengan membangun bangunan sipil teknis pengendali erosi

dan aliran permukaan berupa DAM Penahan Erosi sebanyak 25 unit, Gully

Plug sebanyak 89 unit dan Sumur Resapan sebanyak 129 unit. Kemudian

upaya reklamasi galian C, peran dan tanggungjawab para pengusaha

senantiasa terus ditingkatkan sehingga diharapkan luasan lahan bekas

galian C yang direklamasi oleh para pengusaha lebih meningkat lagi. Upaya

tersebut bukan hanya langsung melalui bimbingan pengawasan dan

pengendalian dari pihak dinas, namun dicoba pula dengan memfasilitasi

kelompok lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat sekitar galian yang

mempunyai perhatian besar terhadap lingkungan untuk berperan serta

mendorong kesadaran para pengusaha sehingga mereka merasa

berkewajiban untuk melakukan reklamasi.

Dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan diperlukannya

penetapan kawasan yang berfungsi melindungi kelestarian lingkungan hidup

yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan serta nilai

sejarah dan budaya bangsa yang berupa kawasan lindung. Kawasan lindung

yang terdapat di Kabupaten Sumedang adalah berupa kawasan lindung

hutan dan kawasan lindung non hutan. Kawasan lindung hutan terdiri atas

hutan lindung dengan luas kurang lebih 9.277 ha, cagar alam berupa Cagar


Alam Gunung Jagat dengan luas kurang lebih 127 ha, taman wisata alam

berupa Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tampomas dengan luas kurang

lebih 1.250 ha, taman hutan raya berupa Taman Hutan Raya (Tahura)

Gunung Palasari dengan luas 34,8875 ha dan taman buru berupa Kawasan

Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi dengan luas kurang lebih 7.453 ha.

Adapun kawasan lindung non hutan adalah terdiri dari kawasan gerakan

tanah yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan luas kurang lebih

34.338 ha, kawasan resapan air dengan luas kurang lebih 18.080 Ha,

sempadan sungai tersebar diseluruh wilayah kabupaten dengan luas kurang

lebih 2.338 Ha, dan perlu dialokasikan juga sempadan waduk untuk waduk

Jatigede dan waduk Sadawarna.

2.3.4. Pariwisata

Salah satu tujuan mendasar yang ingin dicapai negara berkembang

seperti Indonesia saat ini adalah tercapainya suatu pertumbuhan ekonomi

yang kuat dan mantap di semua sektor. Usaha kepariwisataan merupakan

salah satu sektor pembangunan yang secara terus menerus diupayakan

pengembangannya agar dapat didayagunakan sebagai salah satu andalan

kegiatan perekonomian nasional dan daerah.

Penerimaan devisa dan pendapatan daerah dari sektor pariwisata

masih belum memenuhi jumlah yang diharapkan sehingga peran serta

pemerintah, dunia usaha dan masyarakat masih terus dituntut peran aktifnya.

Berkembangnya kegiatan pariwisata di suatu daerah akan memberikan

pengaruh dan mendorong pembangunan sektor-sektor lain khususnya dalam

hal memperluas lapangan pekerjaan dan peluang untuk berusaha.

Sehubungan dengan pembangunan dan pengembangan pariwisata

maka diperlukan perencanaan secara komprehensif dan terpadu dalam satu

sistem Masterplan Pariwisata sehingga pemerintah mempunyai acuan dalam

pembangunan sektor pariwisata maupun program investasi dimasa depan.

Adapun beberapa obyek dan daya tarik wisata yang ada dan sudah

dikenal di Kabupaten Sumedang, yaitu :

1. Alun-alun Kabupaten Sumedang;

2. Wisata Alam Cipanas Sekarwangi;

3. Wisata Alam Cipanas Cileungsing;

4. Wisata Alam Cadas Pangeran;

5. Wisata Alam Curug Sindulang;


6. Lapangan Golf Giri Gahana;

7. Tahura Palasari – Kunci;

8. Bumi Perkemahan Kiara Payung;

9. Wisata Alam Cipanteneun;

10. Kawasan Wisata Kampung Toga.

2.3.5. Jaringan Prasarana Jalan

Panjang jalan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2012 sepanjang

1.901,240 Km yang terdiri atas jalan negara 80,435 Km, jalan provinsi

115,638 Km, jalan kabupaten 796,056 Km, jalan desa sepanjang 909,111

Km. Kualitas Infrastruktur jalan menjadi perhatian utama dalam

pembangunan, oleh sebab itu ke depan perlu dilakukan perubahan status

jalan terutama status jalan Kabupaten menjadi Jalan Provinsi agar

pembiayaan untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan bisa lebih maksimal.

Tabel 2.35

Panjang Jalan di Kabupaten Sumedang (Km)

Tahun 2009-2012

No Status 2009 2010 2011 2012

1 Nasional 60.724 62.130 62.130 80.435

2 Provinsi 139.840 111.140 111.140 115.638

3 Kabupaten 756.480 796.057 796.057 796.056

4 Desa 941.220 909.111 909.111 909.111**

Jumlah 1.898,27 1.878,438 1.878,438 1,901.240

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang Keterangan : **) Angka Sementara

Tabel 2.36 Kondisi Ruas Jalan di Kabupaten Sumedang

Tahun 2012

No. Kondisi Panjang Jalan (Km) Persen

1 Baik 203.870 25.61

2 Sedang 311.019 39.07

3 Rusak Ringan 118.851 14.93

4 Rusak Berat 162.316 20.39

Jumlah 796,056 100.00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang

Kondisi ruas jalan Kabupaten Sumedang pada tahun 2012 hanya

25,61 persen berada pada kondisi baik sedangkan sekitar 35,32 persen


dalam kondisi rusak, baik rusak berat maupun rusak ringan. Tingginya

kerusakan jalan ini diakibatkan kurangnya pemeliharaan jalan. Selain itu juga

pembangunan jalan tidak diikuti dengan pembangunan drainase yang

memadai.

2.3.6. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan menjadi hal yang

mutlak harus dilakukan karena dengan pemberdayaan masyarakat di wilayah

maka ketergantungan masyarakat akan semakin berkurang sekaligus akan

langsung memberikan dampak signifikan dalam pelaksanaan pembangunan

di Kabupaten Sumedang karena 80,00 persen masyarakat di Kabupaten

Sumedang berada di wilayah pedesaan.

Program-program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di

Kabupaten Sumedang adalah Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa,

Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Membangun Desa, Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa

Peradaban, dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Mandiri Perdesaan, Pasca Krisis, Generasi Sehat dan Cerdas, P2SPP/

Sauyunan.

2.3.7. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah secara faktual dihadapkan

pada problematika dan tantangan yang mendasar baik di bidang idiologi,

politik, ekonomi, sosial, budaya maupun kerukunan umat beragama serta

gangguan ketentraman dan ketertiban. Berdasarkan kondisi umum tersebut

dapat melumpuhkan keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk

mengatasi hal tersebut perlu adanya perencanaan program dan kegiatan

yang terpadu dalam suatu kebijakan pemerintahan secara terus-menerus

dan berkesinambungan yaitu dengan mewujudkan prinsip-prinsip good

governance baik secara rutin, berkala maupun berjenjang dan

pertangungjawaban kinerja yang berakumulasi serta perencanaan yang

jelas, terarah, efektif disertai dengan pengendalian yang teruji dan terukur

sehingga program-program pembangunan di Kabupaten Sumedang dapat

dicapai secara optimal.

Berkaitan dengan pembangunan keamanan dan ketertiban dapat

dikemukakan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat


merupakan prasyarat utama untuk mendukung keberhasilan berbagai

agenda penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Situasi

dan kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sumedang relatif

kondusif sehingga memberikan dukungan konstruktif bagi stabilitas daerah.

Kondisi tersebut terwujud antara lain disebabkan oleh meningkatnya

kesadaran masyarakat terhadap peran dan partisipasi masyarakat itu sendiri.

Kesadaran tersebut didorong oleh kebutuhan rasa aman dan nyaman serta

oleh meningkatnya kualitas kesadaran politik rakyat yang lebih matang.

Operasionalisasi kegiatan di bidang keamanan dan ketertiban, serta

perlindungan masyarakat sebagai komponen dasar dalam sistem pertahanan

dan keamanan nasional.

2.3.8. Pemuda dan Olahraga

Dalam bidang olahraga, prestasi para atlet dari Kabupaten

Sumedang cukup membanggakan dari mulai tingkat provinsi, nasional, Asia

Tenggara, bahkan Internasional. Hal ini tentunya tidak terlepas dari

dukungan berbagai pihak baik itu pemerintah, masyarakat khususnya

masyarakat olah raga di Kabupaten Sumedang. Dukungan dari masyarakat

selama ini tidak terlepas dari meningkatnya pemahaman masyarakat

terhadap dunia olahraga sebagai sarana kesehatan, rekreasi, dan prestasi.

Dengan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat ini diharapkan ke depan

dapat menunjang peningkatan kapasitas SDM generasi muda dalam

berbagai aspek kehidupan.

2.3.9. Tempat Ibadah

Kehidupan beragama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam

kehidupan sosial sehari-hari. Kehidupan beragama akan semakin baik bila

ditunjang oleh tersedianya sarana dan prasarana keagamaan yang baik pula.

Pada tahun 2012 jumlah sarana peribadatan secara keseluruhan di

Kabupaten Sumedang tercatat sebanyak 5.514 buah. Jumlah sarana ibadah

Agama Islam yang terdiri dari mesjid, langgar dan mushola berjumlah 5.501.

buah sedangkan untuk sarana ibadah agama lainnya terdiri dari 9 buah

Gereja, 2 Kuil/Pura dan 2 buah Vihara. Sarana peribadatan mesjid, langgar

dan mushola tersebar hampir merata di seluruh kecamatan kecuali untuk

Gereja hanya ada di kecamatan Sumedang Selatan dan Jatinangor, Vihara

di Kecamatan Jatinangor dan Kuil/Pura berada di Kecamatan Cimanggung


dan Jatinangor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.8 berikut

ini.

Gambar 2.8

Jumlah Sarana Ibadah


Sumber : Kemenag Kabupaten Sumedang

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4 .1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah ditunjukkan oleh nilai tambah yang

dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam bentuk Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB). PDRB Kabupaten Sumedang berdasarkan harga

berlaku tahun 2012 mencapai Rp.14.923,72 milyar atau meningkat 10,29

persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp.13.531,78 milyar.

Kemampuan ekonomi daerah juga dapat ditunjukkan oleh

pendapatan per kapita Kabupaten Sumedang yang berada diatas rata-rata

pendapatan per kapita Jawa Barat selain Kabupaten Bandung dan

Indramayu, sedangkan tiga kabupaten lainnya yaitu Majalengka, Subang,

dan Garut memiliki pendapatan per kapita di bawah rata-rata. Dari keenam

Kabupaten tersebut, Kabupaten Bandung menempati urutan pertama

sebagai kabupaten yang memiliki pendapatan per kapita terbesar bila

dibandingkan dengan lima kabupaten lainnya. Hal ini sangat didukung oleh

luas wilayah yang dimiliki juga potensinya yang cukup banyak untuk

mendukung perolehan nilai tambah.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Mesjid Langgar Mushola Gereja Pura Vihara

2665

1683

1153

9 2 2


Tabel 2.37

Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

di Kabupaten Sumedang dan Sekitarnya Tahun 2011-2012

Kabupaten Tahun

2011* 2012**

Garut 11.233.513 12,150,454

Bandung*** 15.680.185 17,078,143

Majalengka*** 9.136.411 9,932,212

Sumedang 12.326.292 13,405,685

Indramayu*** 12.238.773 13,732,631

Subang*** 10.672.137 11,483,200

Rata-rata 11.852.725 12,940,554

Jawa Barat 19.645.670 20,392,402

Sumber : PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2012 Keterangan : * Angka Perbaikan ** Angka Sementara ***) Tanpa migas

2.4.2 Fokus FasilitasWilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. Infrastruktur Transportasi

Jaringan jalan merupakan salah satu infrastruktur penunjang

kegiatan sosial, ekonomi, politik, budaya dan aktivitas manusia yang lainnya.

Dengan adanya jaringan jalan maka kegiatan manusia yang

menghubungkan antara satu lokasi dengan lokasi yang lainnya dapat

terhubung dengan baik. Panjang jalan Kabupaten Sumedang dapat dilihat

pada tabel 2.38 berikut ini.

Tabel 2.38

Panjang Jalan Menurut Status dan Fungsi Jalan

Kabupaten Sumedang Tahun 2012

No Status Jalan Panjang (KM)

1 Jalan Nasional 80,435

- Jalan arteri 80,435

2 Jalan Provinsi 115,638

- Jalan kolektor 2 115,638

3 Jalan Kabupaten 796,056

- Jalan Kolektor 4 133,698

- Jalan Kolektor Sekunder 43,771

- Jalan Lokal 618,587



Berdasarkan status, panjang jalan di KabupatenSumedang meliputi

jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten. Sedangkan berdasarkan

fungsinya terdiri dari jalan arteri, jalan kolektor sekunder dan jalan lokal.

Jalan Nasional hanya berfungsi sebagai jalan arteri dengan panjang 80,435

KM. Sama halnya dengan jalan Nasional, jalan provinsi hanya sebagai jalan

kolektor 2 dengan panjang jalan 115,638 KM. Jalan Kabupaten memiliki tiga

fungsi yaitu jalan kolektor 4 sepanjang 133,698 KM, jalan kolektor sekunder

sepanjang 43,771 KM dan panjang jalan lokal sepanjang 618,587 KM.

Panjang jalan kabupaten dari tahun 2009-2012 tidak banyak

mengalami perubahan sedangkan volume kendaraan di Kabupaten

Sumedang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Jumlah kendaraaan roda

empat pada tahun 2009 mencapai 13.480 Unit dan pada tahun 2012

mencapai 17.468 Unit. Data jumlah kendaraan dan panjang jalan dapat

dilihat pada tabel 2.39 di bawah ini.

Tabel 2.39

Data Panjang Jalan dan jumlah kendaraan

di KabupatenSumedang Tahun 2009-2012

Uraian Tahun

2009 2010 2011 2012

Panjang Jalan (KM) 756,48 796,06 796,06 796,06

Jumlah Kendaraan Roda 4 (Unit) 13.480 14.355 15.498 17.468

Rasio Panjang Jalan Kabupaten terhadap Jumlah Kendaraan

17,82 18,03 19,47 21,94

Sumber : Dinas PU Kab. Sumedang dan Kantor Bersama SAMSAT Kab.Sumedang

Dari tabel 2.39 diatas dapat dilihat kepadatan kendaraan dari tahun

ke tahun meningkat. Pada tahun 2009 kepadatan kendaraan mencapai 17,82

yang artinya bahwa setiap panjang jalan satu KM kepadatan kendaraan

mencapai 17,82 kendaraan per KM sedangkan pada tahun 2012 meningkat

menjadi 21,94 kendaraan per KM.

2.4.2.2. Infrastruktur Irigasi

Fungsi irigasi memegang peranan sangat penting dalam

meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,

kehutanan, peternakan dan perikanan. Pengelolaan irigasi adalah salah satu

faktor pendukung utama bagi keberhasilan pembangunan pertanian terutama

dalam rangka peningkatan serta perluasan tujuan pembangunan pertanian


dari program swasembada beras menjadi swasembada pangan. Penyediaan

air irigasi dalam kuantitas dan kualitas yang memadai merupakan salah satu

faktor penting untuk menunjang ketahanan pangan tersebut.

Pembangunan sarana irigasi sebagai salah satu faktor penunjang

kearah upaya mempertahankan dan meningkatkan swasembada pangan

membutuhkan persyaratan sosial yang pada dasarnya merekam dan

mengkaji secara seksama keinginan, harapan dan kemajuan para petani.

Sehingga ketersediaan sarana irigasi yang hendak dibangun sebagai

perwujudan dari petani dan bersifat buttom up yang nantinya diharapkan

dapat menghasilkan manfaat yang optimal dari suatu kegiatan yang

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani. Daerah Irigasi ini

adalah merupakan daerah yang cukup subur sehingga perlu mendapat

perhatian dalam rangka peningkatan maupun pembangunan fisik sarana

irigasinya. Jumlah maupun mutu pembangunan sarana irigasi di Kabupaten

Sumedang sampai saat ini belum mencapai target yang dikehendaki. Hal ini

terlihat dari masih banyaknya lahan pertanian yang belum memperoleh air

secara proporsional. Luas Areal Irigasi di Kabupaten Sumedang adalah

52.393 Ha dengan rincian Daerah Irigasi Kabupaten berjumlah 1.035 dengan

luas areal 46.157 Ha dan Daerah Irigasi Tadah Hujan berjumlah 107 dengan

luas 6.236 Ha. Dari total luas areal tersebut masih banyak yang mengalami

kerusakan baik disebabkan oleh umur bangunan maupun akibat bencana

alam.

2.4.2.3. Infrastruktur Perumahan

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam

pemenuhan kebutuhan hidupnya untuk minum, memasak, mandi, mencuci

dan keperluan lainnya. Masyarakat di Kabupaten Sumedang dalam

memanfaatkan prasarana air bersih, diperoleh dari mata air, air tanah

(sumur) dan air permukaan dengan sistem pengelolaan air perdesaan.

Sementara sistem air bersih perpipaan masih terbatas diperkotaan yang

dipasok oleh PDAM Tirta Medal. Untuk lingkup pelayanan perpipaan ini

meliputi Kecamatan Jatinangor, Tanjungsari, Sumedang Selatan, Sumedang

Utara, Situraja, Darmaraja, Cimalaka, Tanjungkerta dan Paseh. Khusus

untuk air bersih skala Kecamatan dikelola oleh SPAB IKK yang secara

kelembagaan terkait dengan PDAM dan skala desa oleh Mitra Air

Pedesaan.


PDAM Kabupaten Sumedang sebagai penyelenggara Sistem

Penyediaan Air Bersih (SPAB) baru dapat melayani penduduk keseluruhan

yang ada di Kabupaten Sumedang sebesar kurang lebih 11 persen saja dan

baru 14 Kecamatan yang dapat dilayani oleh PDAM Sumedang. Dari seluruh

pelanggan tersebut hanya 60,00 persen saja yang dapat menerima air

selama 24 jam sedangkan sisanya dilakukan secara bergiliran bahkan pada

kondisi musim kemarau panjang ada yang tidak dapat dilayani melalui

jaringan pipa sehingga harus disuplai dengan menggunakan tangki air.

Dengan adanya kondisi tersebut diatas terlihat bahwa kinerja pelayanan air

bersih PDAM Sumedang belum optimal

Selain air bersih yang menyangkut dengan infrastruktur perumahan

adalah mengenai rumah tidak layak huni. Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang

memiliki rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Sumedang tahun 2011

sebanyak 10.428 KK. Layanan rumah tidak layak huni salah satunya berasal

dari bantuan Kementeriaan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

(Kemenpera RI). Pada tahun 2011 Kabupaten Sumedang mendapatkan

bantuan perbaikan RTLH untuk 375 KK dan pada tahun 2012 sebanyak

1.207 KK sehingga sisa jumlah KK yang memiliki RTLH sebanyak 8.846 KK.

Perbaikan rumah tidak layak huni sampai dengan tahun 2012 baru mencapai

12.1 persen.

Tabel 2.40

Data Infrastruktur Perumahan Kabupaten Sumedang

Tahun 2009-2012

No. Uraian Tahun

2009 2010 2011 2012

1 Jumlah rumah tidak layak huni n/a n/a 10.428 10.053

2 Layanan rumah tidak layak huni n/a n/a 375 1.207

3 Cakupan layanan rumah tidak layak huni

n/a n/a 3,59 12,01

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang Keterangan : n/a (Data tidak tersedia)

2.4.2.4. Infrastruktur Pariwisata

Objek wisata di Kabupaten Sumedang diantaranya Bumi Girigahana

Golf dan Resort, Barubeureum, Bumi Perkemahan Kiarapayung, Curug

Sindulang, Desa Wisata Rancakalong, Museum Petani, Museum Geusan

Ulun, Gunung Kunci, Gunung Palasari, Makam Cut Nyak Dien, Makam


Pasarean Gede, Kampung Toga, Curug Cigorobog, Cibingbin, Curug

Cipongkor, Makam Dayeuh luhur, Gunung Lingga, Parakakondang, Makam

Marongge, Situ sari, Cipanas Sekarwangi, Cipanas Cileungsi, Bumi

Perkemahan Cijambu dan Cipanteuneun sedangkan yang akan

direncanakan kedepan terkait dengan Sumedang Puseur Budaya Sunda

adalah rencana Kawasan Wisata Kampung Sunda di Pasirreungit

Kecamatan Sumedang Selatan, rencana Kawasan Wisata Jatigede yang

didalamnya terdapat wisata modern, semi modern dan tradisional serta ada

kawasan relokasi untuk situs-situs yang akan terendam dialokasikan pada

Kampung Munjul di Desa Sukamenak, Kecamatan Darmaraja, diperkirakan

akan menjadi perkampungan tersendiri di tengah Waduk Jatigede (berupa

tanah perbukitan/pulau).

Selain itu Tim Satgas Penanganan dan Percepatan Relokasi Situs

dan Cagar Budaya di Jatigede akan menempatkan situs-situs lainnya di

dekat Situs Tajimalela yang berada di Desa Lingga Kecamatan Cisitu

Kabupaten Sumedang yang selama ini dikenal sebagai Bukit Taji Malela

seluas 3 (tiga) Ha. Dari 94 objek di 42 situs, ditargetkan 5 situs di Kecamatan

Darmaraja yang dapat direlokasi. Situs tersebut adalah Situs Karamat

Babuy, Kp. Babuy Desa Sukamenak, Situs Nangewer Kp. Nangewer Desa

Leuwihideung, Situs Betok Kp. Betok Desa Sukamenak, Situs Leuwiloa Kp.

Leuwiloa Desa Leuwihideung, dan Situs Sawah Jambe Kp. Leuwiloa Desa

Leuwihideung.

Selain itu, situs lain yang juga secara bertahap akan dipindahkan

saat ini ada 15 situs yaitu Situs Nangewer Kp. Nangewer Desa

Leuwihideung, Situs Leuwiloa dan Sawah Jambe Kp. Leuwiloa, Situs

Marongpong Kp. Marongpong Desa Leuwihideung Kecamatan Darmaraja,

Situs Gunung Penuh Kp. Bantar Awi Desa Padajaya Kecamatan Wado, Situs

Gagak Sangkur Kp. Sundulan Desa Padajaya Kecamatan Wado. Kemudian

Situs Pasir Leutik Dalem Wangsadipa atau Tulanggintung Kp. Cisurat Desa

Cisurat Kecamatan Wado, Situs Ciwangi Kp. Ciwangi Desa Cibogo

Kecamatan Darmaraja, Situs Munjul I dan Munjul II Kp. Munjul Desa

Sukamenak Kecamatan Darmaraja, Situs Makam Keramat Nangkod Kp.

Nangkod Desa Leuwihideung Kecamatan Darmaraja, Situs Cadas Ngampar

Kp. Cadas Ngampar Desa Sukakersa Kecamatan Jatigede, dan Situs Curug

Mas Kp. Cadas Ngampar Desa Sukakersa Kecamatan Jatigede.


Sehubungan dengan banyaknya potensi wisata di Kabupaten

Sumedan maka harus siap dengan segala infrastruktur pendukung kegiatan

pariwisatanya. Infrastruktur pendukung pariwisata tersebut antara lain hotel,

rumah makan, tempat parkir dan lain sebagainya. Berikut disajikan data

usaha jasa akomodasi sebagai berikut :

Tabel 2.41

Data Jenis, Kelas dan Jumlah Usaha Jasa dan Akomodasi (UJA)


No. Uraian Tahun

2009 2010 2011 2012

1 Hotel Bintang 5 0 0 0 0





6 Hotel Non Bintang/Melati 17 17 17 18


Berikut disajikan data jumlah wisatawan yang berkunjung ke

Kabupaten Sumedang dari tahun 2009-2012. Jumlah wisatawan baik yang

berasal dari mancanegara maupun nusantara mengalami kenaikan. Pada

tahun 2009 jumlah wisatawan mancanegara mencapai 1.953 orang

sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 2.274 orang. Begitu juga dengan

wisatawan asal Nusantara. Pada tahun 2009 mencapai 115.643 orang

sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 134.534 orang.

Tabel 2.42

Jumlah Wisatawan di Kabupaten Sumedang

Tahun 2009-2012

No. Jumlah Wisatawan Tahun

2009 2010 2011 2012

1 Mancanegara 1.953 2.056 2.165 2.274

2 Nusantara 115.643 121.72 128.127 134.534

Jumlah 117.596 123.776 130.292 136.808


2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Penanaman modal (investasi) menjadi faktor yang sangat penting

dalam pembangunan perekonomian yang dinamis baik di tingkat nasional

maupun di tingkat regional dan lokal. Hal ini terjadi karena investasi sangat


signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan

lapangan kerja, pengembangan sumber daya strategis, implementasi dan

transfer keahlian dan teknologi, pertumbuhan ekspor dan meningkatkan

neraca pembayaran.

Kondisi umum Investasi di Kabupaten Sumedang didominasi oleh

investor lokal. Pertumbuhan jumlah investor di Kabupaten Sumedang dapat

dilihat dari banyaknya jumlah yang mengajukan perijinan usaha ke

Kabupaten Sumedang. Dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 jumlah

yang mengajukan ijin usaha terus meningkat namun pada tahun 2012

mengalami penurunan. Pada tahun 2009 jumlah yang mangajukan ijin usaha

sebanyak 4.384 orang dan pada tahun 2012 sebanyak 5.110 orang dengan

49 jenis perijinan.

Tabel 2.43

Jumlah Investor Kabupaten Sumedang

Tahun 2009-2012

Tahun Jumlah yang mengajukan ijin Jenis Perijinan

2009 4384 49 Ijin

2010 4843 49 Ijin

2011 5228 49 Ijin

2012 5110 49 Ijin

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sumedang

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia merupakan modal utama dalam

pembangunan. Kualitas SDM ini berkaitan erat1dengan kualitas tenaga kerja

yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Kualitas tenaga kerja sangat

ditentukan oleh tingkat pendidikan yang artinya semakin tinggi tingkat

pendidikan yang ditamatkan maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

Kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang

telah menyelesaiakan pendidikan S1, S2, dan S3.

Pada tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Sumedang sebanyak

1.093.602 orang dengan jumlah lulusan S1/S2/S3 sebanyak 25.101 orang.

Nilai rasio lulusan S1/S2/S3 pada tahun 2010 sebesar 0,023. Pada tahun

2012 jumlah penduduk sebanyak 1.121.787 orang dengan jumlah lulusan

S1/S2/S3 sebanyak 31.943. Nilai rasio lulusan S1/S2/S3 pada tahun 2012

sebesar 0,028. Nilai rasio lulusan S1/S2/S3 mengalami kenaikan ini artinya


bahwa masyarakat mulai menyadari bahwa akan pentingnya pendidikan

tinggi dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk

umur 0-14 tahun1ditambah dengan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas

dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Semakin tingginya

rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus

ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang

belum produktif dan tidak produktif demikian pula sebaliknya.

Tabel 2.44

Rasio Ketergantungan

No Uraian 2010 2011 2012

1 Jumlah Penduduk Usia <15 Tahun (Belum Produktif)

286,957 298,906 302,554

2 Jumlah Penduduk Usia >64 Tahun (Tidak Produktif Lagi)

89,578 81,108 102,855

3 Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun

717,067 728,155 716,378

4 Rasio Ketergantungan ((1+2)/3) 0.53 0.52 0.57

Sumber : Profil Daerah Kabupaten Sumedang, Bappeda.

Dari tabel 2.44 diatas menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan

kabupaten Sumedang mengalami kenaikan, hal ini terlihat dari nilai rasio

ketergantungan pada tahun 2010 sebesar 0,53 meningkat menjadi 0,57 pada

tahun 2012. Nilai rasio ketergantungan sebesar 0,57 pada tahun 2012

menunjukkan bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja mempunyai

tanggungan sebanyak 57 orang yang belum produktif dan dianggap tidak

produktif lagi.

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal III - 1

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

3.1.1.1. Sumber Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan

bahwa dalam melaksanakan pemerintahan, Pemerintah Daerah dilengkapi

dengan seperangkat kemampuan pembiayaan yang bersumber dari

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan

Daerah Yang Sah.

Dalam perencanaan APBD ditetapkan target pendapatan daerah

yang merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai

untuk setiap sumber pendapatan dengan mempertimbangkan potensi yang

dimiliki serta tingkat pertumbuhan ekonomi sedangkan pada akhir tahun

anggaran diketahui realisasi penerimaan atas pendapatan daerah yang

merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pengelolaan

pendapatan.

Tabel 3.1

Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

Tahun 2009-2012 (Juta Rupiah)

Uraian 2009 2010 2011 2012

Pendapatan Asli Daerah

104.172,7 108.658,0 139.823,3 161.995,6

Dana Perimbangan 736.447,4 816.535,9 974.499,2 1.239.295,3

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

128.089,2 161.374,6 234.876,6 93.161,9

Pendapatan Daerah 968.709,3 1.086.568,5 1.349.199,0 1.494.452,8

Sumber : Data Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang T.A 2009-2012

Berdasarkan tabel 3.1 diatas Pendapatan Daerah dari tahun

2009-2012 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 pendapatan

daerah mencapai Rp.968.709,3 juta dan pada tahun 2012 mencapai

Rp.1.494.452,8 juta. Penyumbang terbesar pendapatan daerah berasal dari

dana perimbangan kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah dan


terakhir bersumber dari pendapatan asli daerah. Struktur masing-masing

sumber pendapat daerah dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2

Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

Tahun 2009-2012

Uraian Struktur (%)

2009 2010 2011 2012

Pendapatan Asli Daerah 10.75 10.00 10.36 10.84

Dana Perimbangan 76.02 75.15 72.23 82.93

Lain-lain pendapatan yang sah 13.22 14.85 17.41 6.23

Pendapatan Daerah 100.00 100.00 100.00 100.00


Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2009-2012 secara keseluruhan

melebihi target yang telah ditetapkan hal ini dapat dilihat dari nilai realisasi di

setiap tahunnya yang melebihi 100 persen. Pada tahun 2009 realisasi

pendapatan daerah mencapai 101,46 persen sedangkan pada tahun 2012

mencapai 101,35 persen.

Tabel 3.3

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

Tahun 2009-2012 (Persen)

Uraian 2009 2010 2011 2012




105.46 103.35 99.39 94.01

Pendapatan Daerah 101.46 100.19 101.08 101.35


Pertumbuhan pendapatan daerah mengalami fluktuatif selama tahun

2009-2012. Hal ini terlihat dari tabel 3.4 dibawah dimana pertumbuhan

pendapatan mencapai 12,17 persen pada tahun 2009-2010 kemudian naik

menjadi 24,17 persen pada tahun 2011-2010 dan turun kembali pada tahun

2011-2012 menjadi 10,77 persen.


Tabel 3.4

Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang


Uraian 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Pendapatan Asli Daerah 4.31 28.68 15.86

Dana Perimbangan 10.67 19.35 27.17


25.99 45.55 (60.34)

Pendapatan Daerah 12.17 24.17 10.77


Realisasi Pendapatan Daerah selengkapnya dapat dilihat pada

tabel 3.5 dibawah ini.


Tabel 3.5

Realisasi Pendapatan Daerah


Uraian

Tahun 2009 Tahun 2010

Target Realisasi Capaian

(%) Target Realisasi

Capaian (%)

Pendapatan Asli Daerah 109.731.802.606,96 104.172.660.220,71 94,93 120.039.975.404,25 108.658.025.581,20 90,52

Dana Perimbangan 723.597.060.576,85 736.447.411.403 101,78 808.302.239.978,06 772.268.823.082 101,02

Lain-lain pendapatan yang sah 121.455.293.487 128.089.213.461,20 105,46 156.140.009.865,69 185.276.024.389 103,35

Pendapatan Daerah 954.784.156.670,81 968.709.285.084,71 101,46 1.084.482.225.248 1.086.567.521.812,20 100,19

Uraian




Capaian (%)


Dana Perimbangan 953.583.162.485,63 974.499.179.692 102,19 1.225.044.738.566 1.239.295.317.936 101,16

Lain-lain pendapatan yang sah 236.324.479.032,67 234.876.557.580 99,39 99.095.985.483 93.161.896.978 94,01

Pendapatan Asli Daerah 1.334.831.322.701,58 1.349.199.014.838,34 101,08 1.474.584.763.348,86 1.494.452.792.261,89 101,35



3.1.1.2. Pendapatan Daerah

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1)

dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 22 ayat (1), ada 4

(empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting

dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi

Daerah; (iii) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (iv)

Lain-lain PAD yang sah.

Tabel 3.6

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang


Uraian 2009 2010 2011 2012

Pajak Daerah 28.195,9 34.117,7 51.419,7 60.701,2

Retribusi Daerah 13.669,7 6.663,8 10.537,4 12.774,2

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

3.418,8

3.579,3

3.111,7

2.876,3

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

58.888,2

64.297,3

74.754,5

85.643,9

Pendapatan Asli Daerah

104.172,7 108.658,0 139.823,3 161.995,6


Berdasarkan tabel 3.6 diatas, realisasi pendapatan asli daerah dari

tahun 2009-2012 cenderung meningkat walaupun tidak signifikan. Pada

tahun 2009 pendapatan asli daerah mencapai Rp.104.172,7 juta dan pada

tahun 2012 mencapai Rp.161.995,6 juta.

Tabel 3.7

Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang


Uraian Struktur (%)

2009 2010 2011 2012

Pajak Daerah 27.07 31.40 36.77 37.47

Retribusi Daerah 13.12 6.13 7.54 7.89

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

3.28 3.29 2.23 1.78

Lain lain PAD 56.53 59.17 53.46 52.87

Pendapatan Asli Daerah 100,00 100,00 100,00 100,00



Berdasarkan tabel 3.7 diatas, penyumbang terbesar pendapatan asli

daerah berasal dari lain-lain PAD yang sah dan pajak daerah. Hal tersebut

mencerminkan hasil dari upaya-upaya yang dilakukan dalam optimalisasi

peningkatan pendapatan baik intensifikasi maupun ekstensifikasi

pendapatan.

Berdasarkan tabel 3.8 dibawah pendapatan asli daerah tidak

terealisasi sempurna dari tahun 2009-2011. Pada tahun 2009-2011 realisasi

pendapatan asli daerah hanya sekitar 93,98 persen. Realisasi pendapatan

asli daerah yang berasal dari pajak daerah tahun 2009-2012 melebihi target

yang telah ditetapkan kecuali pada tahun 2010 yang hanya terealisasi

sebesar 94,01 persen, hal tersebut dikarenakan tidak tercapainya target

pajak hiburan dan pajak penerangan jalan.

Tabel 3.8

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang


Uraian 2009 2010 2011 2012

Pajak Daerah 100.68 94.01 109.97 116.59

Retribusi Daerah 21.61 79.22 97.90 111.44


100.00 101.36 100.00 101.87


391.31 89.54 88.69 101.84



Realisasi retribusi daerah pada tahun 2009 hanya sebesar 21,61

persen, hal tersebut disebabkan oleh terdapatnya pergeseran pencatatan

pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah

yang semula dicatat pada pendapatan retribusi daerah menjadi lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah sesuai amanat Permendagri Nomor 61

Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD

sedangkan realisasi pada tahun 2012 melebihi target yang ditetapkan yaitu

sebesar 107,68 persen. Hal tersebut disebabkan oleh bertambahnya

pengguna jasa umum diantaranya dari pengendalian menara telekomunikasi

dan jasa pelayanan tertentu salah satunya dari Ijin Mendirikan Bangunan

(IMB).


Tabel 3.9

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang


Uraian 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Pajak Daerah 21.00 50.71 18.05

Retribusi Daerah (51.25) 58.13 21.23


4.69 (13.06) (7.56)


9.17 16.28 14.57

Pendapatan Asli Daerah 4.29 28.70 15.86


Pertumbuhan pendapatan daerah mengalami fluktuatif selama tahun

2009-2012. Hal ini terlihat dari tabel 3.9 diatas dimana pertumbuhan

pendapatan mencapai 4,29 persen pada tahun 2009-2010 kemudian naik

menjadi 28,70 persen pada tahun 2010-2011 dan turun kembali pada tahun

2011-2012 menjadi 15.86 persen. Data realisasi pendapatan asli daerah

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.10 dibawah ini.


Tabel 3.10

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang

Tahun 2009-2012

Uraian




Capaian (%)

Pajak Daerah 28.006.018.959,00 28.195.858.941,00 100,68 36.291.886.724,00 34.117.673.936,00 94,01

Retribusi Daerah 63.257.875.369,00 13.669.715.540,00 21,61 8.411.765.379,83 6.663.756.297,00 79,22


3.418.832.959,52

3.418.835.883,00

100,00

3.531.360.704,42

3.579.260.493,00

101,36

Lain lain PAD 15.049.075.319,44 58.888.249.856,71 391,31 71.804.962.596,00 64.297.334.855,20 89,54


Uraian Tahun 2011 Tahun 2012



Capaian (%)

Pajak Daerah 46.759.162.767,00 51.419.720.898,00 109,97 52.062.696.000,00 60.701.249.763,00 116,59

Retribusi Daerah 10.763.611.940,51 10.537.414.701,00 97,90 11.462.536.214,86 12.774.157.243,00 111,44


3.111.672.648,00 3.111.672.649,00 100,00 2.823.578.676,27 2.876.307.235,00 101,87

Lain lain PAD 84.289.233.827,77 74.754.469.318,34 88,69 84.095.228.408,73 85.643.863.106,89 101,84




B. Dana Perimbangan

Dalam penjelasan UU Nomor 33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa

Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas Dana

Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus

(DAK). Dana perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari

Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Proporsi dana

perimbangan terhadap APBD relatif besar dimana pada tahun 2012

mencapai 82,93 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sumedang

dalam pendanaan daerah masih relatif bergantung pada pemerintah pusat.

Tabel 3.11

Dana Perimbangan Kabupaten Sumedang


Uraian 2009 2010 2011 2012

Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

66.670,5 71.928,2 83.374,2 96.904,7

Dana Alokasi Umum (DAU)

629.006,9 634.169,8 730.821,1 923.623,9

Dana Alokasi Khusus (DAK)

40.770,0 66.170,9 72.069,9 77.202,5

Dana Tunjanga Profesi

- 44.267,1 88.234.0 141.564,3

Dana Perimbangan 736.447,4 816.535,9 974.499,2 1.239.295,3


Berdasarkan tabel 3.11 diatas dana perimbangan dari tahun

2009-2012 terus meningkat cukup signifikan. Pada tahun 2009 dana

perimbangan mencapai Rp.736.447,4 juta dan pada tahun 2012 mencapai

Rp.1.239.295,3 juta. Penyumbang terbesar dana perimbangan berasal Dana

Alokasi Umum (DAU). Struktur dana perimbangan dapat dilihat pada tabel

3.12 di bawah ini.

Tabel 3.12

Strukutur Dana Perimbangan Kabupaten Sumedang


Uraian Struktur (%)

2009 2010 2011 2012

Dana bagi hasil pajak & Bukan Pajak

9.05 8.81 8.56 7.82

Dana Alokasi Umum (DAU) 85.41 77.67 74.99 74.53


Uraian Struktur (%)

2009 2010 2011 2012

Dana Alokasi Khusus(DAK) 5.54 8.10 7.40 6.23

Dana Tunjangan Profesi - 5.42 9.05 11.42



Berdasarkan tabel 3.13 dibawah dari tahun 2009-2012 dana

perimbangan terealisasi dengan sempurna artinya selalu melebihi target.

Dari tahun 2009-2012 realisasi dana perimbangan terealisasi dengan

rata-rata capaian realisasi sebesar 101,54 persen.

Tabel 3.13

Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Sumedang


Uraian 2009 2010 2011 2012


123.88 112.93 133.52 117.24

Dana Alokasi Umum (DAU) 100.00 100.00 100.00 100.00

Dana Alokasi Khusus (DAK) 100.00 100.00 99.98 100.00

Dana Tunjanga Profesi - 100.00 100.00 100.00



Pertumbuhan dana perimbangan mengalami kenaikan selama tahun

2009-2012. Hal ini terlihat dari tabel 3.14 dibawah dimana pertumbuhan

pendapatan pada tahun 2009-2010 mencapai 10,87 persen pada tahun

2011-2012 menjadi 27,17 persen. Data mengenai realisasi dana

perimbangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.15.

Tabel 3.14

Pertumbuhan Dana Perimbangan Kabupaten Sumedang


Uraian 2009-2010 2010-2011 2011-2012


7.89 15.91 16.23

Dana Alokasi Umum (DAU) 0.82 15.24 26.38

Dana Alokasi Khusus (DAK) 62.30 8.91 7.21

Dana Tunjanga Profesi - 99.32 60.44

Dana Perimbangan 10.87 19.35 27.17



Tabel 3.15

Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Sumedang

Tahun 2009-2012

Uraian




Capaian (%)

Dana bagi hasil pajak & bukan Pajak 53.820.147.576,85 66.670.498.403,00 123,88 63.694.457.378,06 71.928.156.082,00 112,93

Dana Alokasi Umum (DAU) 629.006.913.000,00 629.006.913.000,00 100,00 634.169.767.000,00 634.169.767.000,00 100,00

Dana Alokasi Khusus(DAK) 40.770.000.000,00 40.770.000.000,00 100,00 66.170.900.000,00 66.170.900.000,00 100,00

Dana Tunjangan Profesi

44.267.115.600,00 44.267.115.600,00 100,00

Dana Perimbangan 723.597.060.576,85 736.447.411.403,00 101,78 808.302.239.978,06 816.535.938.682,00 101,02

Uraian




Capaian (%)

Dana bagi hasil pajak & bukan Pajak 62.443.846.765,63 83.374.163.972,00 133,52 82.654.116.566,00 96.904.695.936,00 117,24

Dana Alokasi Umum (DAU) 730.821.109.000,00 730.821.109.000,00 100,00 923.623.866.000,00 923.623.866.000,00 100,00

Dana Alokasi Khusus(DAK) 72.084.200.000,00 72.069.900.000,00 100,00 77.202.460.000,00 77.202.460.000,00 100,00

Dana Tunjangan Profesi 88.234.006.720,00 88.234.006.720,00 99,98 141.564.296.000,00 141.564.296.000,00 100,00

Dana Perimbangan 953.583.162.485,63 974.499.179.692,00 102,19 1.225.044.738.566,00 1.239.295.317.936,00 101,16



C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pos lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam APBD di

Kabupaten Sumedang terdiri dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan

pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan

keuangan dari provinsi atau pemda lainnya, dan bagi hasil bukan pajak dari

propinsi atau pemda lainnya.

Tabel 3.16

Lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Sumedang


Uraian 2009 2010 2011 2012

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

33.200,9 34.388,7 41.048 42.173,5

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

22.501,5 33.691,0 122.135 11.523,0

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

72.386,8 93.218,9 71.694 39.411,3

Bagi Hasil Bukan Pajak dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

- 75,9 (1,2) 54,2

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

128.089,2 161.374 234.876,6 93.161,9


Berdasarkan tabel 3.16 diatas sumber pendapatan daerah dari

lain-lain pendapatan daerah yang sah bersifat fluktuatif. Tahun 2009-2011

mengalami peningkatan namun pada tahun 2012 mengalami penurunan

yang sangat signifikan. Tahun 2011 lain-lain pendapatan yang sah mencapai

Rp.234.876,6 juta menurun tajam menjadi Rp.93.161,9 juta pada tahun

2012. Hal tersebut disebabkan oleh fluktuatifnya besaran penerimaan dari

dana penyesuaian dan otonomi khusus dimana mulai tahun 2012 pencatatan

penerimaan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) tidak lagi dicatat

sebagai penerimaan dalam APBD Kabupaten.


Tabel 3.17

Struktur Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah


Uraian Struktur (%)

2009 2010 2011 2012

Dana bagi hasil Pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya

25.92 21.31 17.48 45.27

Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus

17.57 20.88 52.00 12.37

Bantuan Keuangan dari propinsi/pemerintah daerah lainnya

56.51 57.77 30.52 42.30

Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi atau pemerintah

- 0.05 - 0.06

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

100.00 100.00 100.00 100.00


Berdasarkan tabel 3.17 diatas penyumbang terbesar lain-lain

pendapatan daerah yang sah setiap tahunnya bervariasi. Pada tahun 2009

dan 2010 penyumbang terbesar lain-lain pendapatan yang sah berasal dari

bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnnya sebesar

56,51 persen dan 57,77 persen sedangkan pada tahun 2011 berasal dari

dana penyesuaian dan otonomi khusus yaitu sebesar 52,00 persen. Pada

tahun 2012 dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah

lainnya serta bantuan keuangan dari propinsi/pemerintah daerah lainnya

memberikan sumbangan cukup besar yaitu 45,27 persen dan 42,30 persen.

Tabel 3.18

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah


Uraian 2009 2010 2011 2012


100.08 92.78 96.42 95.11


63.74 100.00 100.19 100.00


136.63 111.36 99.78 91.22


Uraian 2009 2010 2011 2012


- 602.36 100.00 213.04


105.46 103.35 99.39 94.01


Berdasarkan tabel 3.18 diatas, tahun 2009-2010 realisasi lain-lain

pendapatan daerah yang sah mencapi 100 persen lebih sedangkan pada

tahun 2011-2012 realisasinya dibawah 100 persen yaitu 99,39 persen pada

tahun 2011 dan 94,01 persen pada tahun 2012. Hal tersebut dikarenakan

tidak terealisasinya pendapatan dari dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan

bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan tabel 3.19 dibawah dapat dilihat bahwa Pertumbuhan

lain-lain pendapatan daerah yang sah bersifat fluktuatif. Pada tahun

2009-2010 pertumbuhan lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai

32,87 persen sedangkan pada tahun 2010-2011 mencapai 45,55 persen.

Tabel 3.19

Pertumbuhan Lain-lain pendapatan yang sah


Uraian 2009-2010 2010-2011 2011-2012


3.58 19.37 2.74


49.73 262.52 (90.57)


28.78 (23.09) (45.03)


- (101.62) -


32.87 45.55 (60.34)


Data mengenai realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat

dilihat pada tabel 3.20 dibawah ini.


Tabel 3.20




Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (persen)

Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (persen)

Dana bagi hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya

33.175.311.987,00 33.200.870.861,00 100,08 37.064.796.355,69 34.388.687.987,00 92,78

Dana bagi hasil pajak dari Propinsi : 33.175.311.987,00 33.200.870.861,00 100,08 37.064.796.355,69 34.388.687.987,00 92,78

- BH PKB 6.434.678.850,00 6.434.678.850,00 100,00 7.127.445.103,50 7.060.732.837,85 99,06

- BH BBNKB 6.628.549.473,00 6.628.549.473,00 100,00 8.526.444.252,19 8.526.444.252,19 100,00

- BH Pajak BBKB 18.174.682.338,00 18.174.682.338,00 100,00 19.550.447.000,00 17.142.638.052,66 87,68

- BH Pajak pengambilan dan pemanfaatan A B T 1.643.760.200,00 1.643.760.200,00 100,00 1.575.280.000,00 1.373.692.844,30 87,20

- Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan

293.641.126,00 319.200.000,00 108,70 285.180.000,00 285.180.000,00 100,00

Dana Penyesuaian & otonomi kusus 35.300.000.000,00 22.501.500.000,00 63,74 35.352.175.000,00 35.352.175.000,00 100,00

- Dana Penyesuaian 35.300.000.000,00 22.501.500.000,00 63,74 35.352.175.000,00 35.352.175.000,00 100,00

- Dana Otonomi Khusus - - - - - -

Bantuan Keuangan dr Prop/ Pemda Lainya 52.979.981.500,00 72.386.842.600,00 136,63 83.710.437.040,00 93.218.963.840,00 111,36

- Bantuan keuangan dari Propinsi 52.979.981.500,00 72.386.842.600,00 136,63 83.710.437.040,00 93.218.963.840,00 111,36

Bagi hasil bukan pajak dari Propinsi atau pemda lainnya

12.601.470,00 75.905.722,00 602,36

- Bagi hasil bukan pajak dari provinsi 12.601.470,00 75.905.722,00 602,36

Lain-lain pendapatan daerah yang sah 121.455.293.487,00 128.089.213.461,00 105,46 156.140.009.865,69 161.374.557.549,00 103,35



Tabel 3.20




Target Realisasi Capaian (Persen)

Target Realisasi Capaian (Persen)

Dana bagi hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya

42.572.708.382,67 41.048.126.930,00 96,42 44.343.974.195,00 42.173.475.945,00 95,11

Dana bagi hasil pajak dari Propinsi : 42.572.708.382,67 41.048.126.930,00 96,42 44.343.974.195,00 42.173.475.945,00 95,11

- BH PKB 8.409.246.674,26 8.202.739.918,00 97,54 12.095.748.349,00 11.934.173.194,00 98,66

- BH BBNKB 12.318.814.954,41 12.129.940.795,00 98,47 9.590.838.050,00 9.590.838.050,00 100,00

- BH Pajak BBKB 21.480.376.458,00 20.415.483.196,00 95,04 22.096.908.771,00 20.087.985.676,00 90,91

- BH Pajak pengambilan dan pemanfaatan A B T (70.066.371,00) (70.066.371,00) 100,00 - - -

- Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

434.336.667,00 299.963.021,00 69,06 560.479.025,00 560.479.025,00 100,00

Dana Penyesuaian & otonomi kusus 121.902.295.000,00 122.135.334.000,00 100,19 11.523.000.000,00 11.523.000.000,00 100,00

- Dana Penyesuaian 50.955.914.000,00 50.955.914.000,00 100,00 11.523.000.000,00 11.523.000.000,00 100,00

- Dana Otonomi Khusus 70.946.381.000,00 71.179.420.000,00 100,33 - - -

Bantuan Keuangan dr Prop/ Pemda Lainya 71.850.707.500,00 71.694.328.500,00 99,78 43.203.590.860,00 39.411.265.440,00 91,22

- Bantuan keuangan dari Propinsi 71.850.707.500,00 71.694.328.500,00 99,78 43.203.590.860,00 39.411.265.440,00 91,22

Bagi hasil bukan pajak dari Propinsi atau pemda lainnya

(1.231.850,00) (1.231.850,00) 100,00 25.420.428,00 54.155.593,00 213,04

- Bagi hasil bukan pajak dari provinsi (1.231.850,00) (1.231.850,00) 100,00 25.420.428,00 54.155.593,00 213,04

Lain-lain pendapatan daerah yang sah 236.324,479.032,67 234.876.557.580,00 99,39 99.095.985.483,00 93.161.896.978,00 94,01



3.1.1.3. Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari

program/kegiatan pada setiap SKPD baik urusan wajib maupun urusan

pilihan.

Penggunaan anggaran untuk mendanai program/kegiatan urusan

wajib dilakukan dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing

SKPD sedangkan penggunaan anggaran untuk mendanai program/kegiatan

urusan pilihan dilakukan melalui pendekatan kinerja dengan memperhatikan

keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan

dari kegiatan dan program terrnasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran

dan hasil tersebut.

Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan dari kelompok

belanja aparatur dan belanja pelayanan publik berdasar Kepmendagri Nomor

29 Tahun 2002 menjadi kelompok belanja tidak langsung dan belanja

langsung berdasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri

dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja bunga, (c) Belanja

Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi

Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari

jenis belanja (a) Belanja pegawai, (b) Belanja barang dan jasa, dan (c)

Belanja modal.

Tabel 3.21

Total Belanja Kabupaten Sumedang


Uraian 2009 2010 2011 2012

Belanja Langsung 679.382,8 822.804,0 831.956,9 965.617,1

Belanja Tidak Langsung

272.308,6 297.482,1 447.122,8 501.934,1

Total Belanja 951.691,4 1.120.286,2 1.279.079,8 1.467.551,2



Berdasarkan tabel 3.21 diatas total belanja Kabupaten Sumedang

tiap tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2009 total belanja mencapai

Rp.951.691,4 juta dan pada tahun 2012 mencapai Rp.1.467.551,2 juta.

Dari tahun 2009-2012 belanja terbesar merupakan belanja tidak

langsung. Pada tahun 2012 belanja tidak langsung mencapai Rp.965.617,1

juta sedangkan belanja langsung mencapai Rp.501.934,1 juta. Hal tersebut

dikarenakan didalam belanja tidak langsung terdapat belanja untuk pegawai.

Pada tahun 2012 proporsi belanja pegawai mencapai 90,06 persen dari total

belanja tidak langsung sedangkan belanja langsung sebagian besar

digunakan untuk belanja modal dan barang jasa. Struktur belanja beserta

rinciannya dapat dilihat pada tabel 3.22 dibawah ini.

Tabel 3.22

Struktur Belanja Kabupaten Sumedang

Tahun 2009-2012

Uraian Struktur (persen)

2009 2010 2011 2012

BelanjaTidak Langsung 71.39 73.45 65.04 65.80

- Pegawai 84.68 81.71 90.85 90.06

- Bunga 0.00 0.28 0.20 0.10

- Hibah 0.86 6.04 1.56 4.72

- Bantuan Sosial 8.28 6.94 2.65 0.50

- Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa

0.00 0.00 0.38 0.38

- Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa

0.00 4.73 3.99 4.08

- Belanja Tidak Terduga 0.15 0.30 0.26 0.16

- Belanja Bantuan Keuangan - - 0.11 -

Belanja Langsung 28.61 26.55 34.96 34.20

- Pegawai 22.31 18.24 20.16 20.00

- Barang dan Jasa 42.15 47.27 45.18 39.28

- Modal 35.54 34.49 34.66 40.72

Total Belanja 100.00 100.00 100.00 100.00


Realisasi belanja daerah dari tahun 2009-2012 bila dibandingkan

dengan anggaran belanja selalu dibawah target. Pada tahun 2009 realiasi

total belanja daerah mencapai 95,01 persen sedangkan tahun 2012 hanya


mencapai 94,95 persen. Realisasi belanja yang lebih kecil dari anggaran

secara umum disebabkan oleh adanya efisiensi belanja serta adanya

kegiatan-kegiatan yang tidak diserap tetapi diluncurkan kembali pada tahun

berikutnya. Realisasi belanja baik belanja langsung maupun belanja tidak

langsung dapat dilihat pada tabel 3.23 dibawah ini.

Tabel 3.23

Realisasi Belanja Kabupaten Sumedang


Uraian 2009 2010 2011 2012

Belanja Langsung 95.00 98.92 98.27 96.41

Belanja Tidak Langsung 95.04 96.36 88.87 92.26

Total Belanja 95.01 98.22 94.76 94.95


Berdasarkan tabel 3.24 dibawah pertumbuhan belanja selama tahun

2009-2012 cenderung stabil. Pertumbuhan tahun 2010-2011 hanya 14.17

persen sedangkan pada tahun 2011-2012 hanya 14,73 persen. Perbedaan

pertumbuhan tahun 2010-2011 dengan tahun 2011-2012 hanya 0.56 persen.

Tabel 3.24

Pertumbuhan Belanja Kabupaten Sumedang


Uraian 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Belanja Langsung 21.11 1.11 16.07

Belanja Tidak Langsung 9.24 50.30 12.26

Total Belanja 17.72 14.17 14.73


Rincian pertumbuhan belanja tidak langsung dan belanja langsung

dapat dilihat pada tabel 3.25 dibawah ini.

Tabel 3.25

Rincian Pertumbuhan Belanja Kabupaten Sumedang

Tahun 2009-2012

Uraian Pertumbuhan (persen)

2009-2010 2010-2011 2011-2012

BelanjaTidak Langsung 21.11 1.11 16.07

- Pegawai 16.86 12.43 15.05

- Bunga 158.61 -29.41 -37.97

- Hibah 745.72 -73.84 250.68


Uraian Pertumbuhan (persen)

2009-2010 2010-2011 2011-2012

- Bantuan Sosial 1.51 -61.37 -78.02

- Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa

10.23 9.300,31 15.60

- Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa

-4.86 -14.72 18.57

- Belanja Tidak Terduga 147.30 -12.63 -29.02

- Belanja Bantuan Keuangan - - (1.00)

Belanja Langsung 9.24 50.30 12.26

- Pegawai -10.67 66.09 11.38

- Barang dan Jasa 22.50 43.66 -2.39

- Modal 6.02 51.06 31.86

Total Belanja 17.72 14.17 14.73


Bila dilihat berdasarkan urusan maka belanja dapat dibagi menjadi

belanja untuk Urusan Wajib dan belanja untuk Urusan Pilihan. Proporsi yang

terbesar adalah untuk Urusan Wajib karena terkait dengan hak dan

pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh

pemerintah daerah.

Tabel 3.26

Belanja Urusan Wajib dan Pilihan

Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012 (Juta Rupiah)

Uraian 2009 2010 2011 2012

Urusan Wajib 915.759,9 1.073.990,7 1.234.284,4 1.413.187,3

Urusan Pilihan 35.931,5 46.295,5 44.795,3 54.363,9


Berdasarkan tabel 3.26 diatas, belanja wajib dari tahun 2009-2012

terus meningkat sedangkan belanja pilihan cenderung stabil. Pada tahun

2009 belanja wajib sebesar Rp.915.759,9 juta dan tahun 2012 sebesar

Rp.1.413.187,3 juta sedangkan belanja urusan pilihan pada tahun 2009

sebesar Rp.35.931,5 juta dan pada tahun 2012 sebesar Rp.54.363,9 juta.

Rincian realisasi belanja daerah dan belanja menurut urusan dapat

dilihat pada tabel 3.27 dan tabel 3.28 dibawah ini.


Tabel 3.27

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumedang

Tahun 2009-2012


Target Realisasi Persen Target Realisasi Persen

BelanjaTidak Langsung 715.156.750.428,41 679.382.785.259,00 95,00 831.829.597.221,81 822.804.030.104,00 98,92

- Pegawai 614.898.556.537,16 575.305.625.125,00 93,56 680.743.240.664,65 672.287.350.377,00 98,76

- Bunga 300.067.099,06 14.424.584,00 4,81 2.307.220.734,16 2.291.138.529,00 99,30

- Subsidi

- Hibah 5.929.000.000,00 5.876.660.000,00 99,12 49.695.984.540,00 49.700.087.690,00 100,01

- Bantuan Sosial 51.316.243.681,00 56.241.887.117,00 109,60 55.584.989.140,00 57.093.464.882,00 102,71

- Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa

32.000.000,00 30.600.500,00 95,63 32.000.000,00 33.731.700,00 105,41

- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa

41.680.883.111,19 40.914.487.933,00 98,16 55.584.989.140,00 38.927.506.926,00 99,08

- Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 999.100.000,00 99,91 4.175.750.000,00 2.470.750.000,00 59,17

Belanja Langsung 286.513.740.123,43 272.308.623.866,00 95,04 308.733.356.204,58 297.482.129.207,00 96,36

- Pegawai 64.669.733.898,95 60.739.947.020,00 93,92 54.022.444.082,34 54.261.707.850,00 100,44

- Barang dan Jasa 121.834.582.855,75 114.791.553.345,00 94,22 146.413.077.018,24 140.617.529.075,00 96,04

- Modal 100.009.423.368,73 96.777.123.501,00 96,77 108.297.835.104,00 102.602.892.282,00 94,74

Total Belanja 1.001.670.490.551,84 951.691.409.125,00 95,01 1.140.562.953.426,39 1.120.297.380.981,00 98,22



Tabel 3.27

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumedang

Tahun 2009-2012


Target Realisasi Persen Target Realisasi Persen

1. BelanjaTidak Langsung 846.631.325.025,70 831.956.992.301,00 98,27 1.001.581.432.085,42 965.617.069.061,00 96,41

- Pegawai 765.931.506.474,70 755.840.387.480,00 98,68 891.056.770.422,17 869.600.569.913,00 97,59

- Bunga 1.991.846.469,00 1.625.271.909,00 81,60 1.312.935.419,00 1.008.080.045,00 76,78

- Subsidi

- Hibah 13.794.444.500,00 13.002.386.500,00 94,26 48.418.661.768,00 45.597.368.368,00 94,17

- Bantuan Sosial 23.653.335.169,00 22.054.689.629,00 93,24 5.187.715.919,25 4.847.941.250,00 93,45

- Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa

3.187.989,500,00 3.170.884.380,00 99,46 3.717.919.500,00 3.665.518.900,00 98,59

- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa

41.680.883.111,19 33.198.746.045,00 96,13 40.623.825.032,00 39.365.394.169,00 96,90

- Belanja Tidak Terduga 2.622.497.262,00 2.158.747.262,00 82,32 11.263.604.025,00 1.532.196.416,00 13,60

2. Belanja Langsung 503.126.253.876,65 447.122.769.909,00 88,87 544.048.768.536,07 501.934.138.901,00 92,26

- Pegawai 95.060.527.352,20 90.125.974.217,00 94,81 107.803.144.299,00 100.380.716.899,00 93,11

- Barang dan Jasa 216.228.301.189,65 202.009.751.341,00 93,42 212.986.620.654,07 197.182.415.019,00 92,58

- Modal 191.837.425.334,80 154.987.044.351,00 80,79 223.259.003.583,00 204.371.006.983,00 91,54

Total Belanja 1.349.757.578.902,35 1.279.079.762.210,00 94,76 1.545.630.200.621,49 1.467.551.207.962,00 94,95



Tabel 3.28 Realisasi Belanja Menurut Urusan Kabupaten Sumedang

Tahun 2009-2012


Realisasi (Rp) Capaian (%) Struktur (%) Realisasi (Rp) Capaian (%) Struktur (%)

I. URUSAN WAJIB 915.759.935.439,00 95,11 1.073.990.660.263,00 98,44

1. Pendidikan; 370.434.250.736,00 90,85 40,45 490.318.567.058,00 100,04 45,65

2. Kesehatan; 110.169.474.690,00 94,99 12,03 147.501.616.918,00 93,84 13,73

3. Lingkungan hidup 7.821.000.055,00 93,98 0,85 10.750.328.587,00 98,57 1,00

4. Pekerjaan umum; 41.870.150.694,00 97,08 4,57 63.322.999.266,00 98,84 5,90

5. Penataan ruang;

6. Perencanaan pembangunan; 7.622.833.000,00 92,50 0,83 8.753.894.395,00 97,58 0,82

7. Perumahan;

8. Kepemudaan dan olahraga;

9. Penataan modal; 2.586.658.442,00 97,25 0,28 5.481.610.615,00 99,06 0,51

10. Koperasi dan usaha kecil dan menengah; 3.309.730.832,00 98,38 0,36 4.193.361.138,00 99,71 0,39

11. Kependudukan dan Casip; 5.167.704.542,00 99,79 0,56 5.071.823.545,00 99,31 0,47

12. Ketenagakerjaan;

13. Ketahanan pangan; 9.261.576.355,00 98,53 1,01 12.449.177.609,00 101,11 1,16

14. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anank;

15. KB dan keluarga sejahtera; 7.686.139.840,00 98,90 0,84 8.296.687.138,00 97,94 0,77

16. Perhubungan; 5.489.064.349,00 96,16 0,60 6.031.658.388,00 98,91 0,56

17. Komunikasi dan informatika;

18. Pertanahan;

19. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 5.201.505.735,00 93,78 0,57 4.629.270.782,00 102,78 0,43

20. Otda, pemerintahan umum, adm. keuangan daerah, perangkat daerah,kepegawaian, dan persandian

323.569.825.826,00 99,92 35,33 287.692.963.625,00 97,76 26,79

21. Pemberdayaan masyarakat dan desa; 4.211.094.853,00 97,71 0,46 4.629.270.782,00 102,78 0,43

22. Sosial; 5.866.086.761,00 97,91 0,64 6.631.969.856,00 99,20 0,62

23. Kebudayaan; 3.728.501.620,00 97,97 0,41 7.713.352.733,00 105,02 0.72

24. Statistik;

25. Kearsipan; 901.628.709,00 97,54 0,10 951.133.066,00 98,58 0,09

26. Perpustakaan 862.708.400,00 99,24 0,09 1.180.700.344,00 99,49 0,11

II. URUSAN PILIHAN 35.931.473.686,00 92,42 46.295.499.048,00 93,38

1. Pertanian; 20.250.655.429,00 88,00 56,36 20.578.260.867,00 89,21 4,45

2. Kehutanan; 5.436.656.645,00 103,03 15,13 9.957.950.981,00 98,52 21,51

3. Energi dan sumber daya mineral; 5.575.633.632,00 96,36 15,52 8.611.338.864,00 95,24 18,60

4. Pariwisata;

5. Industri; 4.668.527.980,00 97,27 12,99 7.147.948.336,00 97,09 15,44

6. Perdagangan; dan

7. Ketransmigrasian.


Tabel 3.28


Realisasi Belanja Menurut Urusan Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2012


Realisasi (Rp) Capaian (%) Struktur (%) Realisasi (Rp) Capaian (%) Struktur (%)

I. URUSAN WAJIB 1.234.284.420.955,00 94,68 1.413.187.330.371,00 94,99

1. Pendidikan; 657.353.980.788,00 98,84 53.36. 723.470.955.821,00 97,82 51.19

2. Kesehatan; 174.014.239.583,00 90,09 14.1 173.923.045.239,00 94,08 12.31

3. Lingkungan hidup 10.518.605.883,00 98,69 0.85 13.904.725.321,00 97,01 0.98

4. Pekerjaan umum; 74.824.236.202,00 97,34 6.06 125.642.640.432,00 94,93 8.89

5. Penataan ruang;

6. Perencanaan pembangunan; 12.229.626.992,00 98,23 0.99 14.990.448.759,00 90,91 1.06

7. Perumahan;

8. Kepemudaan dan olahraga;

9. Penataan modal; 4.055.283.374,00 98,94 0.33 6.412.021.879,00 90,44 0.45

10. Koperasi dan usaha kecil dan menengah; 4.253.263.138,00 99,79 0.34 5.739.194.688,00 97,64 0.41

11. Kependudukan dan Casip; 6.165.839.316,00 99,21 0.5 6.966.959.880,00 97,54 0.49

12. Ketenagakerjaan;

13. Ketahanan pangan; 12.892.765.299,00 99,46 1.04 15.495.662.289,00 96,17 1.1

14. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anank;

15. KB dan keluarga sejahtera; 9.220.353.487,00 93,11 0.75 11.729.054.440,00 96,24 0.83

16. Perhubungan; 10.719.740.802,00 91,51 0.87 9.648.673.753,00 93,73 0.68

17. Komunikasi dan informatika;

18. Pertanahan;

19. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 5.502.932.656,00 99,14 0.45 12.523.266.158,00 68,21 0.89

20. Otda, pemerintahan umum, adm. keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian

232.004.285.801,00 95,92 18.8 264.263.157.452,00 18.7

21. Pemberdayaan masyarakat dan desa; 3.880.463.417,00 99,52 0.31 6.289.406.657,00 96,33 0.45

22. Sosial; 7.434.098.953,00 99,40 0.6 9.746.260.632,00 98,68 0.69

23. Kebudayaan; 6.461.337.202,00 97,95 0.52 7.475.789.404,00 93,92 0.53

24. Statistik;

25. Kearsipan; 1.351.807.389,00 98,87 0.1 3.118.922.585,00 98,75 0.22

II. URUSAN PILIHAN 44.795.341.255,00 97,07 54.363.877.591,00 93,88

1. Pertanian; 19.630.942.831,00 95,28 43.82 23.800.904.900,00 93,94 43.78

2. Kehutanan; 11.055.426.579,00 98,24 24.68 9.562.774.080,00 97,70 17.59

3. Energi dan sumber daya mineral; 7.438.688.283,00 98,52 16.61 9.570.915.419,00 97,94 17.61

4. Pariwisata;

5. Industri; 6.670.283.562,00 98,95 14.89 11.429.283.192,00 87,83 21.02

6. Perdagangan; dan

7. Ketransmigrasian.



3.1.2. Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang mengtabelkan posisi keuangan suatu

entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi

aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca

daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen

pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Biro/Bagian

Keuangan serta Kepala dinas), pihak legislatif daerah maupun para

Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya

tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya

serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca Pemerintah

Daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama

neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

3.1.2.1. Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan

dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi

dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat dimasa datang

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan

moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset

tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya.

Tabel 3.29

Jumlah Asset Kabupaten Sumedang


Uraian 2009 2010 2011 2012

Asset 1.652.459,6 1.725.016,5 1.980.791,2 2.266.087,1

Asset Lancar 70.766,5 32.541,9 100.932,5 126.803,7

Investasi Jangka Panjang

29.113,5 34.617,9 37.366,4 44.314,7

Asset Tetap 1.551.540,5 1.656.840,9 1.841.320,7 2.087.309,2

Dana Cadangan - - - 6.407,7

Asset Lainnya 1.039,1 1.015,8 1.171,6 1.251,8


Berdasarkan tabel 3.29 diatas jumlah asset Kabupaten Sumedang

terus meningkat. Pada tahun 2009 jumlah asset senilai Rp.1.652.459,6 juta

dan pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp.2.266.087,1 juta.


Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan

dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode

akuntansi. Aset lancar Kabupaten Sumedang pada tahun 2009 senilai

Rp.70.766,5 juta dan pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp.126.803,7 juta.

Bagian terbesar dari aset lancar berupa kas di kas daerah yang merupakan

saldo kas di Bank Jabar Cabang Sumedang, Bank BNI 46, Bank Mandiri,

Bank BRI dan Bank BTN yang merupakan Bank Persepsi Kas Daerah.

Investasi jangka panjang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat

ekonomi atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode

akuntansi. Pada tahun 2009 investasi jangka panjang baru sebesar

Rp.29.113,5 juta meningkat menjadi Rp.44.314,7 juta pada tahun 2012.

Investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Sumedang terdiri dari

Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi Non Permanen

merupakan dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan

masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok

masyarakat yaitu berupa Dana Bergulir Paket Kredit Petani, Usaha Kecil dan

Koperasi (PAKEPUK). Investasi Permanen merupakan penyertaan modal

Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Badan Usaha Milik Daerah yang

dinilai berdasarkan Metode equitas dan metode biaya.

Aset Tetap adalah adalah aset berwujud yang mempunyai masa

manfaat lebih dari satu tahun anggaran yang digunakan dalam kegiatan

pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pada tahun 2009

aset tetap senilai Rp.1.551.540,5 juta dan pada tahun 2012 meningkat

menjadi Rp.2.087.309,2 juta. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya

kenaikan pada Tanah Kantor, Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas, Tanah

Sarana Pendidikan Sekolah Dasar, Tanah Sarana Pendidikan Menengah

Umum Lanjutan dan Kejuruan, Tanah Sarana Umum Pasar, Tanah Sarana

Umum Tempat Ibadah, Tanah Pertanian dan Tanah Perkampungan.

3.1.2.2. Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas

atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan

informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim

pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat

diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban

Jangka Panjang.


Tabel 3.30

Kewajiban Kabupaten Sumedang


Uraian 2009 2010 2011 2012

Kewajiban Jangka Pendek 13.458,7 25.816,8 35.762,7 49.416,1

Kewajiban Jangka Panjang 18.362,7 12.241,8 6.120,9 -

Kewajiban 31.821,4 38.058,6 41.883,6 49.416,1


Berdasarkan tabel 3.30 diatas jumlah kewajiban yang harus

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang setiap tahunnya

meningkat. Pada tahun 2009 jumlah kewajiban sebesar Rp.31.821,4 juta

meningkat menjadi Rp.49.416,1 juta. Kewajiban jangka pendek yang

diharapkan harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal

pelaporan tumbuh rata-rata 56,17 persen per tahun. Peningkatan utang

jangka pendek ini didorong adanya peningkatan Utang Perhitungan Pihak

Ketiga yaitu utang pada PT. ASKES, Utang bunga pada Bank, Utang Pajak

PPh pasal 21 dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. Sementara itu,

kewajiban jangka panjang yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu lebih

dari 12 bulan mengalami penurunan rata-rata 61,11 persen per tahun.

Kewajiban jangka panjang yang harus diselesaikan berupa Utang Dalam

Negeri sektor perbankkan yaitu utang jangka panjang Pemerintah Kabupaten

Sumedang kepada Bank Jabar Cabang Sumedang tahun 2009 sampai

dengan tahun 2011.

3.1.2.3. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban

pemerintah daerah. Ekuitas dana meliputi (i) Ekuitas Dana Lancar, (ii)

Ekuitas Dana Investasi, dan (iii) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas dana

lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.

Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi

permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan)

dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan

merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana

cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang.


Tabel 3.31

Ekuitas Dana Kabupaten Sumedang


Uraian 2009 2010 2011 2012

Ekuitas Dana Lancar

57.307,8 6.725,1 65.169,8 77.387,7

Ekuitas Dana Investasi

1.563.330,4 1.680.232,8 1.873.737,9 2.132.875,7

Ekuitas Dana Cadangan

- - - 6.407,7

Ekuitas Dana 1.620.638,2 1.686.957,9 1.938.907,6 2.216.671,1


Berdasarkan tabel 3.31 diatas nilai ekuitas dana Kabupaten

Sumedang pada tahun 2012 mencapai Rp.2.216.671,1 juta. Nilai ekuitas

dana yang terbesar adalah berupa ekuitas dana investasi. Pada tahun 2012

ekuitas dana investasi mencapai Rp.2.132.875,7 juta. Neraca keuangan

daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.32 dibawah ini.


Tabel 3.32 Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang

Tahun 2009-2012

No. Uraian Tahun

2009 2010 2011 2012

1 ASSET 1.652.459.629.746,65 1.725.016.542.158,50 1.980.791.232.980,94 2.266.087.127.353,24

1.1 ASSET LANCAR 70.766.533.401,26 32.541.921.200,21 100.932.455.663,81 126.803.739.172,65

1 Kas 63.904.209.841,09 22.547.167.246,52 84.976.131.460,63 97.948.410.994,52

2 Piutang 2.208.288.760,67 1.823.418.382,00 4.712.976.878,17 15.776.793.556,00

3 Piutang lain-lain 108.604.483,00 10.850.003,00 21.375.003,00 45.275.007,00

4 Persediaan 4.545.430.316,50 8.160.485.568,69 11.160.534.655,34 12.937.113.081,80

5 Belanja dibayar dimuka - - 61.437.666,67 96.146.533,33

1.2. Investasi Jangka Panjang 29.113.543.319,50 34.617.985.434,75 37.366.428.806,87 44.314.712.505,22

1 Investasi Non Permanen

647.547.733,00

2 Investasi Permanen 29.113.543.319,50 34.617.985.434,75 37.366.428.806,87 43.667.164.772,22

1.3 ASSET TETAP 1.551.540.463.533,89 1.656.840.869.411,54 1.841.320.700.576,26 2.087.309.193.483,56

1 Tanah 261.408.223.034,00 280.412.539.061,00 288.492.590.394,00 293.010.288.545,05

2 Peralatan dan Mesin 182.818.690.690,70 183.398.022.188,35 253.692.459.976,97 313.081.809.013,81

3 Gedung dan Bangunan 272.982.298.473,22 323.158.095.967,22 364.974.230.956,72 483.933.477.301,30

4 Jalan, Jaringan dan Instalasi 814.215.277.305,97 851.864.208.578,97 903.641.696.882,50 947.617.859.436,64

5 Aset Tetap Lainnya 14.684.400.030,00 13.911.373.616,00 30.519.722.366,07 46.687.501.131,76

6 Konstruksi dalam pengerjaan 5.431.574.000,00 4.096.630.000,00 - 2.978.258.055,00

1.4 DANA CADANGAN

- 6.407.662.402,00

1.5 ASSET LAINNYA 1.039.089.492,00 1.015.766.112,00 1.171.647.934,00 1.251.819.789,81

TOTAL AKTIVA 1.652.459.629.746,65 1.725.016.542.158,50 1.980.791.232.980,94 2.266.087.127.353,24

2 KEWAJIBAN 31.821.446.362,85 38.058.580.427,65 41.883.590.663,65 49.416.068.231,65

2.1. Kewajiban Jangka Pendek 13.458.713.225,60 25.816.758.336,15 35.762.679.617,90 49.416.068.231,65

2.2. Kewajiban Jangka Panjang 18.362.733.137,25 12.241.822.091,50 6.120.911.045,75 -

3 EKUITAS DANA 1.620.638.183.383,80 1.686.957.961.730,85 1.938.907.642.317,29 2.216.671.059.121,59

3.1 Ekuitas Dana Lancar 57.307.820.175,66 6.725.162.864,06 65.169.776.045,91 77.387.670.941,00

3.2. Ekuitas Dana Investasi 1.563.330.363.208,14 1.680.232.798.866,79 1.873.737.866.271,38 2.132.875.725.778,59

3.3. Ekuitas Dana Cadangan - - - 6.407.662.402,00

TOTAL PASIVA 1.652.459.629.746,65 1.725.016.542.158,50 1.980.791.232.980,94 2.266.087.127.353,24



3.1.2.4. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah

Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk neraca

keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar

(current ratio) dan Quick Ratio. Rasio lancar adalah aset lancar dibagi

dengan kewajiban jangka pendek sedangkan Quick Ratio adalah aset lancar

dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek.

Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah

Kabupaten Sumedang dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin

besar rasio yang diperoleh semakin lancar hutang pembayaran jangka

pendeknya.

Tabel 3.33

Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Sumedang

Tahun 2011-2012

No. Uraian Tahun

2011 2012

1 Rasio lancar (current ratio) 2.82 2.57

2 Rasio quick (quick ratio) 2.51 2.30

3 Rasio total hutang terhadap total aset 0.02 0.02

4 Rasio hutang terhadap modal 0.02 0.02

5 Rata-rata umur piutang - -

6 Rata-rata umur persediaan - -

Sumber : DPPKAD Kabupaten Sumedang

Berdasarkan tabel 3.33 diatas, nilai rasio lancar Neraca Keuangan

Pemerintah Kabupaten Sumedang tahun 2011 sebesar 2,82 dan tahun 2012

sebesar 2,57. Nilai yang diperoleh ini mengindikasikan bahwa Pemerintah

dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh

hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Walaupun begitu perlu

diperhatikan nilai rasio lancar yang semakin menurun. Nilai rasio yang

semakin kecil dapat menunjukkan semakin berkurangnya kemampuan

pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya. Jika ditelurusi

penyebabnya, hal ini dapat disebabkan oleh semakin berkurangnya jumlah

asset lancar akibat semakin berkurangnya kas, namun di sisi lain utang

jangka pendek juga semakin meningkat. Quick Ratio lebih akurat

dibandingkan rasio lancar (Current Ratio) karena Quick Ratio telah


mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Sebaiknya rasio ini

tidak kurang dari 1.

Pada tahun 2011 nilai quick ratio neraca keuangan Pemerintah

Kabupaten Sumedang sebesar 2,51 dan pada tahun 2012 sebesar 2,30.

Nilai dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar

Pemerintah Kabupaten Sumedang setelah dikurangi persediaan mempunyai

kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

3.1.2.4. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan

Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka

panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvablitas yang

digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban

terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi

dengan aset sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban

dibagi dengan ekuitas.

Tabel 3.34

Rasio Solvabilitas Kabupaten Sumedang

Tahun 2011-2012

No. Rasio Solvabilitas Tahun

2011 2012

1 Rasio Kewajiban Terhadap Aset 0.02 0.02

2 Rasio Kewajiban Terhadap Ekuitas 0.02 0.02


Berdasarkan tabel 3.34 diatas, nilai rasio kewajiban terhadap aset

tahun 2011 dan tahun 2012 sama yaitu sebesar 0,02. Semakin kecil nilai

rasio ini maka semakin baik rasio rasio kewajiban terhadap asset. Jika dilihat

dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah

Kabupaten Sumedang selama tahun 2011-2012 cukup kuat untuk membayar

jika Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan pinjaman ke kreditor dan

kemampuan membayar tersebut cenderung meningkat.

Rasio kewajiban terhadap ekuitas secara langsung membandingkan

kewajiban dibagi dengan ekuitas. Nilai rasio kewajiban tahun 2011 dan tahun

2012 sama yaitu sebesar 0,02. Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin

baik rasio kewajiban terhadap ekuitas karena menunjukkan kemampuan

Pemerintah Daerah untuk membayar kewajibannya.


3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang

selama 2009-2012 menunjukkan proporsi pengeluaran yang digunakan

untuk belanja aparatur bersifat fluktuatif, cenderung meningkat.

Tabel 3.35

Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur


No. Tahun

Anggaran

Total Belanja untuk Pemenuhan

Kebutuhan Aparatur

Total Pengeluaran (Belanja+Pembiaya

an Pengeluaran) (Rp)

Persen

1 2011 755.840.387.480 1.286.700.673.255 58,74

2 2012 869.600.569.913 1.481.472.119.008 58,70


Berdasarkan tabel 3.35 diatas, tahun 2011 proporsi belanja aparatur

terhadap total pengeluaran mencapai 58,74 persen dan mengalami

penurunan sebesar 0,04 persen menjadi 58,70 persen pada tahun 2012.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa APBD Kabupaten Sumedang meskipun

sebagian besar masih dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja

pegawai akan tetapi secara bertahap mengalami pergeseran sehingga

diharapkan akan mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi

publik.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Selama kurun waktu 2009-2012 APBD Kabupaten Sumedang selalu

mengalami surplus. Pada awal pelaksanaan RPJMD 2009-2013, APBD

Kabupaten Sumedang mengalami surplus anggaran sebesar Rp.63.787,1

juta dan pada tahun 2012 mengalami surplus sebesar Rp.97.947,0 juta.

Tabel 3.36

Surplus Anggaran Kabupaten Sumedang


No Uraian Tahun

2009 2010 2011 2012

1. Realisasi Pendapatan Daerah

968.709,3

1.086.568,5

1.349.199,0

1.494.452,8


No Uraian Tahun

2009 2010 2011 2012

Dikurangi realisasi :

2. Belanja Daerah

951.691,5 1.120.297,4 1.279.07,8 1.467.551,2

Ditambah Pembiayaan Netto

3. Pembiayaan Netto

46.769,2 56.196,9 14.847,1 71.045,4

Surplus 63.787,1 22.468,0 84.966,3 97.947,0


Berdasarkan tabel 3.36 diatas, tahun 2009 surplus anggaran

mencapai Rp.63.787,1 juta kemudian tahun 2010 surplus sebesar

Rp.22.468,0 juta. Selanjutnya pada tahun 2011, APBD Kabupaten

Sumedang surplus sebesar Rp.84.966,3 juta dan pada tahun 2012 sebesar

Rp.97.947,0 juta. Terjadinya Surplus anggaran pada pelaksanaan RPJMD

2009-2012 setiap tahunnya disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan

daerah lebih besar bila dibandingkan dengan belanja daerah dan

pembiayaan.

Pendapatan daerah tahun 2009 sebesar Rp.968.709,3 juta

meningkat menjadi Rp.1.494.452,8 juta pada tahun 2012 atau terjadi

pertumbuhan sebesar 54,27 persen sedangkan pertumbuhan belanja daerah

selama pelaksanaan RPJMD 2009-2012 adalah sebesar 54,20 persen

dimana pada tahun 2009 belanja daerah sebesar Rp.951.691,5 juta

meningkat menjadi Rp.1.467.551,2 juta pada tahun 2012.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

3.3.1 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2014-2018

3.3.1.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada upaya meningkatkan

kemampuan penerimaan daerah khususnya penerimaan dari pendapatan

asli daerah. Pendapatan asli daerah harus secara terus menerus

diupayakan peningkatannya sehingga diharapkan akan dapat memperkecil


ketergantungan terhadap penerimaan dari pemerintah pusat. Upaya

meningkatkan pendapatan asli daerah pada dasarnya ditempuh melalui

upaya intensifikasi dan eksentifikasi.

A. Intensifikasi

Intensifikasi pendapatan asli daerah adalah suatu tindakan atau

usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan

pemungutan dengan lebih giat, ketat, dan teliti. Upaya intensifikasi

mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek

personalia. Aspek-aspek tersebut dilakukan melalui kegiatan sebagai

berikut :

1. Penyesuaian aspek kelembagaan/organisasi pengelola pendapatan

asli daerah sesuai dengan kebutuhan yang berkembang dengan

berorientasi fungsi-fungsi (by function) sehingga diharapkan dapat

memberikan informasi yang cepat dan akurat yang mengarah pada

pola koordinasi yang lebih terarah, sistem pengawasan menjadi lebih

baik dan akan memberikan dampak pada peningkatan pendapatan

asli daerah karena dapat mendorong terciptanya :

- peningkatan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi daerah;

- peningkatan cara-cara penetapan pajak dan retribusi daerah;

- peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam

jumlah yang benar dan tepat pada waktunya;

- peningkatan sistem pembukuan yang akan memudahkan dalam

hal pencarian data tunggakan pajak maupun retribusi yang pada

akhirnya dapat mempermudah penagihannya.

2. Penyesuaian aspek ketatalaksanaan baik administrasi maupun

operasional yang meliputi penyesuaian/penyempurnaan administrasi

pungutan, penyesuaian tarif, dan penyesuaian sistem pelaksanaan

pungutan;

3. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian;

Sebaik apapun perencanaan jika tidak disertai dengan pengawasan

dan pengendalian yang efektif bisa saja terjadi penyimpangan dari

rencana. Penyimpangan dari prosedur yang ditentukan atau

penyimpangan-penyimpangan lainnya yang dapat merugikan

pemerintah daerah, untuk itu diperlukan pengawasan dan

pengendalian yang meliputi :


- Pengawasan dan Pengendalian Yuridis

Pengawasan dan pengendalian yuridis diarahkan pada proses

pemungutan pendapatan asli daerah (pajak dan retribusi) agar

mengacu pada undang-undang atau peraturan daerah serta

tidak bertentangan dengan peraturan yang ada;

- Pengawasan dan Pengendalian Teknis

Pengawasan dan pengendalian teknis menitikberatkan pada

pelaksanaan pemugutan dengan sasaran menyempurnakan

sistem dan prosedur pungutan dan pembayaran serta

peningkatan pelayanan yang cepat dan cermat kepada para

wajib pajak/wajib retribusi.

- Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan

Pengawasan dan pengendalian ini lebih ditujukan pada kegiatan

para pelaksana dan ketertiban administrasi.

4. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Pendapatan;

Peningkatan sumber daya manusia merupakan fungsi yang sangat

penting dalam pengelolaan pendapatan daerah dalam

menggerakkan dan mengerahkan sumber daya pegawai dalam

organisasi agar berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini

antara lain dengan mengikutsertakan aparat dalam Kursus

Keuangan Daerah (KKD) sert program-program pendidikan dan

latihan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah.

5. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dalam

rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar

pajak daerah dan retribusi daerah;

6. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya

meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan

daerah;

7. Meningkatkan pemanfaatan barang milik daerah;

8. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan para

stakeholder pendapatan daerah;

9. Fasilitasi peningkatan kinerja pengelola pendapatan daerah.

B....Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali

sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru. Dalam upaya


ekstensifikasi ini tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pokok

nasional yakni pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang

dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah

berupa sumber penerimaan yang memadai tetapi juga untuk

melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan masyarakat.

Upaya ekstensifikasi pajak tidak cukup hanya mengandalkan

kondisi sarana prasarana daerah yang ada seperti saat ini. Prioritas

pembangunan daerah harus benar-benar fokus pada sektor-sektor yang

mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi

daerah dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat serta tetap

memperhatikan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan

masyarakat Kabupaten Sumedang.

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang

dominan dalam struktur APBD. Untuk lebih mengoptimalkan penerimaan

dari dana perimbangan kebijakan yang menjadi prioritas untuk

dilaksanakan adalah :

1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan

Pajak Orang Pribadi (PPh OPDN) dan PPh Pasal 21;

2. Meningkatkan akurasi data potensi sumber-sumber pendapatan

sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan;

3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Provinsi.

3.3.1.2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan

efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas melalui penetapan

prioritas alokasi anggaran. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk

mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka memperbaiki

kualitas dan kuantitas pelayanan publik dengan berlandaskan pada azas

pengelolaan keuangan yang meliputi efisien, efektif, ekonomis dan taat pada

aturan perundangan yang berlaku (3E1T).

Belanja daerah dikelompokan ke dalam belanja langsung dan tidak

langsung yang masing-masing kelompok dirinci kedalam jenis belanja. Untuk

belanja tidak langsung, jenis belanjanya terdiri atas belanja pegawai, belanja

bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja


bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan belanja tidak terduga. Sementara itu,

untuk belanja langsung jenis belanjanya terdiri atas belanja pegawai, belanja

barang dan jasa, serta belanja modal. Prinsip efisiensi dan efektifitas harus

diterapkan pada semua pos belanja daerah tersebut di atas.

A. Belanja Tidak Langsung

Arah kebijakan belanja tidak langsung tahun 2014-2018

diperkirakan akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih

merupakan proporsi terbesar. Namun demikian diharapkan pada tahun

tahun kedepan proporsi belanja pegawai terhadap total APBD akan turun

secara bertahap. Proporsi pengeluaran belanja tidak langsung terbesar

kedua adalah pada belanja bantuan hibah dengan presentasi sebesar

3 persen.

Belanja yang signifikan pada kelompok belanja tidak langsung

adalah belanja bantuan sosial. Alokasi bantuan sosial diarahkan kepada

masyarakat dan berbagai organisasi baik profesi maupun

kemasyarakatan. Tujuan alokasi belanja bantuan sosial merupakan

manifestasi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat. Mekanisme

anggaran yang dilaksanakan adalah bersifat block grant artinya

masyarakat dapat merencanakan sendiri sesuai dengan kebutuhan

sepanjang tidak keluar dari koridor peraturan yang berlaku. Selain itu,

komitmen Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk memperbaiki kualitas

pendidikan, kesehatan, infrastuktur, dan pemberdayaan masyarakat

melalui pengembangan ekonomi kreatif dengan memfasilitasi usaha kecil

dan menengah dalam bantuan permodalan juga berimplikasi pada

meningkatnya belanja tidak lagsung dalam lima tahun kedepan.

Alokasi belanja tidak langsung antara lain diprioritaskan untuk:

a) Pemenuhan kewajiban mutlak yang bersifat tetap (fixed cost) dalam

kerangka peningkatan kinerja pemerintahan;

b) Pemberian insentif yang berbasis kompetensi kinerja dalam

penyelenggaraan pelayanan publik;

c) Pemberian penghargaan atas capaian kinerja pendapatan asli

daerah;

d) Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial secara proporsional sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;


e) Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dalam

rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan

desa;

f) Pemberian Bantuan Keuangan secara proporsional kepada Partai

Politik yang mendapatkan Kursi di DPRD Kabupaten Sumedang;

g) Penganggaran Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat,

keadaan darurat, keperluan mendesak, dan pengembalian atas

kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah

ditutup.

B. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja pemerintah daerah yang

berhubungan langsung dengan program dan kegiatan. Program dan

kegiatan yang diusulkan pada belanja langsung disesuaikan dengan

kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran, dan Rencana

Strategis SKPD serta harus mendukung kepada pencapaian target

Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Hal ini ditujukan agar tercipta suatu sistem penganggaran yang berbasis

perencanaan. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja

barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja pegawai dalam belanja

langsung ini berbeda dengan belanja pegawai pada belanja tidak

langsung. Belanja pegawai pada belanja langsung antara lain untuk

honorarium, uang lembur, belanja beasiswa pendidikan, dan belanja

kursus.

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan

diarahkan pada pencapaian visi dan misi lima tahun, antara lain untuk

pembinaan akhlak/ moral masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan

dan mengentaskan kemiskinan, pendidikan gratis sampai dengan SLTA

dan jaminan pelayanan kesehatan gratis, memperbaiki jalan-jalan yang

rusak dan jaringan irigasi, meningkatkan kesejahteraan petani dan

memberikan bantuan modal untuk usaha kecil, koperasi serta

perlindungan kepada pasar tradisional dan peningkatan anggaran untuk

pembangunan pedesaan.

Besarnya dana yang dikeluarkan untuk masing–masing kegiatan

juga diperkirakan akan meningkat. Sementara itu, khusus untuk belanja

modal pada lima tahun mendatang diprioritaskan untuk membangun


prasarana dan sarana yang mendukung tercapainya Visi Pembangunan

Kabupaten Sumedang yaitu Sumedang “SENYUM MANIS” (sejahtera,

nyunda, maju, mandiri, dan agamis).

3.3.1.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja maka dalam penyusunan

APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Pembiayaan defisit

anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan

anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Pemerintah daerah juga

berhak melakukan pinjaman daerah yang harus dilakukan secara hati-hati

dan tepat sasaran. Alokasi pinjaman daerah selain diharapkan memberikan

pemasukan pada PAD juga mampu untuk meningkatkan laju pertumbuhan

ekonomi dengan berkembangnya sektor perdagangan dan jasa.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada

pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok

yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi maka

pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD

yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat. Dengan penyertaan modal yang dilakukan diharapkan

dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan

daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam

melayani masyarakat.

Kebijakan pembiayaan daerah 2014-2018 diarahkan untuk :

1) Pembayaran utang yang jatuh tempo;

2) Pembentukan dana cadangan dalam rangka membiayai kegiatan yang

tidak dapat dianggarkan dalam satu tahun anggaran;

3) Pemenuhan kebutuhan Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik

Daerah;

4) Investasi non-permanen dalam rangka pemberdayaan ekonomi

masyarakat;

5) Penerimaan pinjaman daerah.


3.3.2. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2014-2018

3.3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah

Proyeksi keuangan daerah merupakan kelengkapan dokumen

perencanaan untuk melakukan analisis keuangan daerah yang akan

digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan daerah yang tidak

terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan

dengan menekankan pada prinsip money follow function sebagai

konsekuensi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan

pemerintah daerah. Dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 32

tahun 2004, pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada upaya

peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan

keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Pendapatan daerah dalam struktur APBD merupakan elemen

penting bagi kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan kontrol

terhadap alokasi sumber daya.

Dengan mempertimbangkan kecenderungan pencapaian

pendapatan daerah, kondisi ekonomi serta kapasitas SKPD penghasil maka

proyeksi pendapatan daerah tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 3.37

dibawah ini.


Tabel 3.37

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018

No Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

1 Pendapatan Asli Daerah 206.684.380.078,54 225.575.793.418,09 244.727.815.372,18 264.143.657.562,01 283.826.901.097,93

2 Dana Perimbangan 1.535.048.418.197,18 1.675.355.267.478,01 1.830.102.458.599,83 1.988.956.161.645,78 2.151.406.276.831,90

3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

96.970.156.723,02 105.833.445.335,15 116.398.878.535,05 127.371.150.129,55 138.234.729.445,04

Jumlah Pendapatan Daerah* 1.838.702.954.998,74 2.006.764.506.231,25 2.191.229.152.507,06 2.380.470.969.337,33 2.573.467.907.374,86

Sumber : DPPKAD Kabupaten Sumedang Ket : *) Perhitungan berdasarkan asumsi rata-rata rasio pendapatan daerah terhadap PDRB Kabupaten Sumedang dan PBB P2 menjadi Pajak Daerah


3.3.2.2. Kerangka Pendanaan Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi daerah untuk

memihak kepentingan dan kebutuhan masyarakat disamping tetap menjaga

eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja

daerah diarahkan agar tetap mengedepankan efisiensi maupun efektivitas

sesuai dengan prioritas untuk memberikan dukungan pada strategi

pembangunan daerah.

Penentuan pendanaan setiap program/kegiatan didasarkan pada

prinsip prioritas yang diartikan bahwa pendanaan selalu mengacu pada

prioritas utama pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan kapasitas riil

kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan yang terbatas.

Proyeksi Kemampuan riil keuangan daerah Kabupaten Sumedang dihitung

berdasarkan Pendapatan Daerah ditambah dengan sisa lebih riil perhitungan

anggaran dikurangi Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan

mengikat serta prioritas utama. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan

daerah untuk mendanai pembangunan selengkapnya dapat dilihat pada tabel

3.38 dibawah ini.


Tabel 3.38

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah


No. Uraian Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

1 Pendapatan Daerah 1.838.702.954.998,74 2.006.764.506.231,25 2.191.229.152.507,06 2.380.470.969.337,33 2.573.467.907.374,86

2 Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) - - - - -

3 Sisa lebih riil perhitungan anggaran 2.263.671.549,84 2.263.671.549,84 2.263.671.549,84 2.263.671.549,84 2.263.671.549,84

Total Penerimaan 1.840.966.626.548,58 2.009.028.177.781,09 2.193.492.824.056,90 2.382.734.640.887,17 2.575.731.578.924,70

Dikurangi :

4 Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama

1.014.698.840.734,00 1.123.068.676.924,00 1.243.012.411.620,00 1.375.766.137.181,00 1.522.697.960.631,00

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan 826.267.785.814,58 885.959.500.857,09 950.480.412.436,90 1.006.968.503.706,17 1.053.033.618.293,70


RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal IV - 1

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. PERMSALAHAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SUMEDANG

Pembangunan daerah yang baik harus didasarkan pada

permasalahan yang terjadi di masyarakat agar pembangunan yang dilakukan

tepat sasaran. Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Sumedang

yang harus diselesaikan 5 (lima) tahun ke depan dapat diidentifikasi sebagai

berikut :

1) Masih tingginya tingkat kemiskinan khususnya kategori sangat miskin

dan hampir miskin.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumedang masih cukup tinggi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik angka kemiskinan di

Kabupaten Sumedang pada tahun 2012 hampir mendekati angka

kemiskinan nasional dan masih diatas angka kemiskinan provinsi Jawa

Barat yaitu sebesar 11,81 persen.

Perkembangan penduduk miskin berdasarkan pendataan Program

Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2008 dan tahun 2011, penduduk

kategori miskin mengalami penurunan sedangkan kategori hampir

miskin dan sangat miskin terus meningkat. Oleh sebab itu

penanggulangan kemiskinan harus memprioritaskan kecamatan-

kecamatan yang memiliki kenaikan jumlah penduduk sangat miskin dan

hampir miskin paling besar.

2) Masih tingginya angka pengangguran.

Dilihat dari perkembangannya angka pengangguran di Kabupaten

Sumedang terus mengalami penurunan namun angka ini masih

dirasakan cukup tinggi. Tahun 2012 angka pengangguran di Kabupaten

sebesar 7,42 persen. Jumlah penduduk menganggur banyak berada di

wilayah perkotaan dikarenakan jumlah angkatan kerja yang cukup

tinggi sedangkan tingkat penyerapan tenaga kerja yang rendah.

Berbeda halnya di wilayah perdesaan, dimana angkatan kerja banyak

diserap oleh sektor pertanian.

3) Rekruitmen dan promosi Pegawai Negeri Sipil yang belum sesuai

aturan.


Idealnya formasi pegawai ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan

dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan macam-

macam pekerjaan, rutinitas pekerjaan, keahlian yang diperlukan untuk

melaksanakan tugas dan hal-hal lain yang mempengaruhi jumlah dan

sumber daya manusia yang diperlukan, maka formasi pegawai harus

disusun berdasarkan analisis kebutuhan beban kerja, jenis pekerjaan,

sifat pekerjaan. Selain itu, formasi pegawai harus memprioritaskan

jabatan yang bersifat teknis strategis. Namun hingga saat ini

Pemerintah Kabupaten Sumedang belum secara konsisten

menggunakan standar kompetensi jabatan, analisis beban kerja dan

lain-lain dalam melakukan proses rekruitmen, mutasi, promosi dan

demosi pegawai.

4) Profesionalisme dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil yang masih

rendah.

Profesionalisme erat kaitannya dengan kompetensi. Pejabat struktural

di Kabupaten Sumedang yang telah mengikuti assesment sampai

dengan tahun 2013, esselon II sebanyak 33 orang dari 33 formasi yang

terisi, esselon III sebanyak 160 orang dari 176 formasi yang terisi,

esselon IV sebanyak 34 orang dari 849 formasi yang terisi dan dari 65

orang yang menduduki esselon V semuanya belum mengikuti

assesment. Sedangkan untuk pejabat struktural yang telah mengikuti

pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim), dari 33 orang yang

menempati esselon II baru 29 orang yang telah mengikuti diklatpim II,

dari 176 orang yang menduduki esselon III baru 140 orang yang telah

mengikuti diklatpim III dan dari 849 orang yang menduduki esselon III

baru 369 orang yang telah mengikuti diklatpim IV dan dari 65 orang

yang menduduki esselon V semuanya belum mengikuti diklatpim.

Terkait dengan kesejahteraan pegawai sampai saat ini Pemerintah

Kabupaten Sumedang belum menerapkan insentif berbasis kinerja

sehingga kondisi ini tidak mampu memberikan motivasi kepada

pegawai untuk melaksanakan pelayanan publik secara optimal.

5) Biaya pendidikan cenderung masih dirasakan tinggi oleh orang tua

siswa.

Biaya pendidikan untuk setiap tingkatan pendidikan masih dirasakan

tinggi oleh masyarakat walaupun pemerintah telah memberikan dana


Bantuan Opersional Siswa (BOS). Biaya pendidikan yang dirasakan

mahal terutama di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Sebetulnya

Pemerintah pusat telah menetapkan standar biaya operasional non

personal pendidikan melalui Permendiknas Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pembiayaan Pendidikan. Berdasarkan

Permendiknas tersebut ditetapkan biaya operasional untuk jenjang

pendidikan SMA biaya operasional non personal bulanan per siswa

Rp.76.760,00 untuk jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan

Rp.72.960,00 untuk jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Namun

faktanya sebagian besar SMA menetapkan biaya melampaui ketetapan

biaya standar tersebut.

6) Beratnya tekanan lingkungan hidup dan kebencanaan.

Masalah di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup secara umum yaitu beratnya tekanan lingkungan hidup di hampir

seluruh wilayah Kabupaten Sumedang. Penyebab tekanan lingkungan

hidup di Kabupaten Sumedang diantaranya adalah:

- Laju pertumbuhan penduduk.

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumedang tahun 2012

adalah 1,23 persen. Jika dilihat per Kecamatan, Kecamatan

Jatinangor, Cimanggung dan Tanjungsari merupakan Kecamatan

dengan LPP tertinggi yaitu 2,6 persen, 2,3 persen dan 2,6 persen.

Oleh karenanya diperlukan pengendalian LPP khususnya di ketiga

kecamatan tersebut.

- Berkembanganya area permukiman.

Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan

atas perumahanpun semakin meningkat. Saat ini banyak tumbuh

perumahan baru di Kabupaten Sumedang. Tumbuhnya perumahan

baru ini berdampak pada adanya alih fungsi lahan, khususnya dari

lahan sawah menjadi lahan permukiman. Dampak lainnya dari

tumbuhnya perumahan baru adalah bertambahnya produksi volume

sampah dan limbah domestik. Volume timbunan sampah pada tahun

2012 diproyeksikan sebanyak 3.207,6 m3/hari.

- Pencemaran lingkungan dari kegiatan industri.

Terdapat 59 perusahaan industri besar dan 5.751 perusahaan

industri kecil dan menengah di Kabupaten Sumedang. Dari sejumlah


perusahaan industri besar tersebut, 52,54 persen berupa industri

tekstil. Pencemaran yang diakibatkan oleh limbah Bahan Berbahaya

dan Beracun (B3) merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi

tekanan terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan Laporan Survey

Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2012,

terdapat setidaknya 14 perusahaan penghasil limbah B3 di

Kabupaten Sumedang.

- Semakin bertambahnya luasan kegiatan pertambangan.

Kegiatan pertambangan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2012

mencapai luasan 195,21 hektar atau meningkat 136,16 hektar

dibandingkan tahun 2011. Kegiatan pertambangan di Kabupaten

Sumedang terdapat di beberapa wilayah kecamatan yaitu

Kecamatan Tanjungsari, Cimalaka, Paseh, Jatigede, Cisitu, Tomo,

Ujungjaya dan Surian dengan potensi bahan tambang terdiri dari

Pasir Darat, Pasir Sungai, Batu Andesit dan Tanah Urug. Semakin

luasnya kegiatan pertambangan ini mengakibatknya terjadi alih

fungsi lahan dan degradasi kualitas lahan. Lebih jauh kegiatan

pertambangan ini dapat menjadi penyebab terjadinya bencana

pergeseran lahan/longsor.

7) Kualitas infrastruktur jalan yang rendah.

Secara umum fokus utama pembangunan pemerintah Kabupaten

Sumedang lima Tahun ke depan adalah peningkatan kualitas

infrastruktur jalan. Berdasarkan data identifikasi Jalan Kabupaten

Tahun 2013, panjang jalan kabupaten adalah 796,056 KM dimana

kondisi jalan dalam kondisi baik hanya 25,5 persen, 39,07 persen

dalam kondisi sedang, 14,93 persen dalam kondisi rusak ringan dan

20,39 persen dalam kondisi rusak berat. Oleh sebab itu, perbaikan

kondisi infrastruktur jalan menjadi fokus utama mengingat bahwa

infrastruktur jalan merupakan salah satu faktor penting untuk

mendongkrak perekonomian wilayah.

8) Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan yang masih terbatas.

Masyarakat Kabupaten Sumedang yang telah menjadi peserta jaminan

pemeliharaan kesehatan pra bayar pada tahun 2012 hanya mencakup

31,20 persen dari seluruh jumlah penduduk Kabupaten Sumedang.

Secara rinci, jumlah peserta jaminan pemeliharaan kesehatan di


Kabupaten Sumedang tahun 2012 menurut penyelenggaranya adalah

Askeskin/Jamkesmas sebanyak 260.830 orang, Askes sebanyak

58.566 orang, dan Jamkesda sebanyak 34.451 orang. Sementara itu,

hanya 93,00 persen penduduk miskin di Kabupaten Sumedang yang

sudah mendapatkan fasilitas jaminan pemeliharaan kesehatan

masyarakat.

Cakupan kepesertaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat

belum mencapai seluruh penduduk di Kabupaten Sumedang, termasuk

penduduk miskin. Hanya Kecamatan Jatinangor, Tanjungsari,

Rancakalong, Sumedang Selatan, Sumedang Utara dan Tanjungkerta

yang seluruh penduduk miskin di kecamatan tersebut sudah terlindung

jaminan pemeliharaan kesehatan. Oleh karena itu, program jaminan

pemeliharaan kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan untuk wilayah-

wilayah yang penduduk miskinnya belum menjadi peserta jaminan

kesehatan.

9) Rendahnya perlindungan serta pemberdayaan petani.

Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor pertanian memberikan kontribusi

terkecil terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, jika dilihat dari

besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut

Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku sektor pertanian

memberikan kontribusi terbesar terhadap total PDRB yaitu 28,36

persen. Besarnya kontribusi sektor pertanian tersebut berbanding

terbalik dengan rendahnya perlindungan dan pemberdayaan pelaku

pertanian.

Berdasarkan hasil sementara sensus pertanian tahun 2013, Jumlah

rumah tangga pertanian di tahun 2013 menurun sebanyak 39,5 ribu

rumah tangga dibandingkan tahun 2003. Demikian halnya dengan

perusahaan pertanian yang mengalami penurunan juga yaitu jika tahun

2003 ada 6 perusahaan pada tahun 2013 hanya ada 5 perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa faktor yang diindikasikan

turut mempengaruhi rendahnya perlindungan dan pemberdayaan

pelaku pertanian, antara lain:

- Tidak memiliki faktor produksi apapun kecuali tenaga kerja;

- Terbatasnya lahan pertanian yang semakin berkurang karena

tekanan konversi lahan;


- Terbatasnya akses terhadap bantuan pembiayaan;

- Tidak adanya atau terbatasnya akses terhadap informasi dan

teknologi yang lebih baik;

- Tidak memadainya infrastruktur produksi (air, listrik, jalan,

telekomunikasi);

- Struktur pasar yang tidak adil dan eksploitatif akibat posisi rebut-

tawar (Bargaining Position) yang sangat lemah; dan

- Keterbatasan kapasitas petani sendiri.

10) Lemahnya kelembagaan dan aturan perundang-undangan tentang

pengelolaan sumber daya air.

Kabupaten Sumedang termasuk daerah yang memiliki potensi sumber

daya air cukup besar, baik yang berasal dari air permukaan, air tanah

ataupun mata air. Namun demikian, potensi sumber daya air ini belum

termanfaatkan dengan optimal. Jika potensi ini tidak dimanfaatkan

secara optimal ditambah dengan semakin tingginya alih fungsi lahan

dan pencemaran serta lemahnya kelembagaan dan penegakan aturan

perundang-undangan terkait maka tidak terhindarkan akan terjadi

penyusutan debit air setiap tahunnya.

11) Terabaikannya sistem irigasi lahan pertanian.

Infrastruktur utama selain jalan yang terabaikan di Kabupaten

Sumedang adalah jaringan irigasi lahan pertanian. Saat ini jaringan

irigasi dalam kondisi baik sebesar 34,70 persen, 41,60 persen dalam

kondisi sedang dan 23,70 persen dalam kondiri rusak berat.

Kerusakan-kerusakan yang terjadi mulai dari rusak ringan sampai berat

disebabkan kelongsoran pada tebing saluran, kebocoran saluran,

kerusakan pondasi tanggul, dan longsor pada badan saluran.

Perbaikan-perbaikan jaringan irigasi menjadi program prioritas untuk

mendukung ketahanan pangan Kabupaten Sumedang. Saat ini lahan

produktif yang memerlukan pengairan irigasi adalah seluas 31.000

hektar.

12) Pengelolaan infrastruktur pasar yang kurang proporsional.

Kabupaten Sumedang pada tahun 2012 memiliki 12 pasar milik

Pemerintah Daerah dengan 2.201 kios dan 456 los serta 1.353

pedagang kaki lima yang berjualan di luar pasar dan di pinggir jalan.


Selain itu, terdapat pula pasar desa sebanyak 30 pasar desa dengan

813 kios dan 442 los serta 35 pedagang kaki lima.

Mengacu pada data diatas, terdapat beberapa permasalahan terkait

infrastruktur pasar dan pengelolaannya di Kabupaten Sumedang yaitu

meliputi :

- Terbatasnya dan tidak teraturnya ruang untuk lapak serta banyaknya

pedagang yang beroperasi di luar pasar dan di pinggir jalan. Kondisi

ini diperburuk dengan semakin tingginya aktivitas pasar sehingga

penampilan pasar semakin semrawut, kumuh, dan tidak higienis.

Selain itu, sirkulasi orang dan barang di dalam pasar pun menjadi

sulit dan kurang nyaman;

- Rendahnya kualitas pengelolaan sampah karena tidak tersedianya

tempat sampah dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang

memadai;

- Tidak tersedianya sarana prasarana yang memadai, termasuk

fasilitas penyimpanan, penerangan, jalan, dan air bersih.

Ketidaktersediaan air bersih yang memadai menyebabkan tidak

adanya proses pembersihan komoditas yang dijual secara layak;

- Lemahnya pengelolaan pasar.

- Semakin bertambahnya jumlah minimarket (54 buah) dan

supermarket (8 buah) yang menjadi pesaing pedagang pasar

tradisional.

13) Kurang tertib dan berkembangnya sistem jaringan transportasi.

Sistem jaringan trasnportasi memang telah membawa dampak yang

cukup berarti dalam kehidupan manusia dari waktu ke waktu, namun

tidak dapat dipungkiri bahwa seiring perkembangannya, transportasi

juga membawa dampak negatif tersendiri. Volume pergerakan yang

tinggi tidak diimbangi dengan kualitas dan kuantitas jalan yang

memadai serta pengaturan pergerakan yang efektif menimbulkan

masalah-masalah seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Selain

itu, pergerakan yang tidak efisien juga menimbulkan masalah lain

seperti polusi udara dan tingginya tingkat konsumsi energi.

14) Sikap pelayan publik yang belum mencerminkan pelayanan prima.

Beberapa permasalahan yang masih dirasakan masyarakat terkait

sikap pelayan publik antara lain:


a. Kurang responsif;

Kondisi ini terjadi pada unsur pelayanan dimana respon terhadap

berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat masih

dirasa lambat.

b. Kurang informatif;

Banyak Informasi yang lambat tersampaikan kepada masyarakat,

bahkan tidak sampai kepada masyarakat.

c. Jangkauan pelayanan yang terbatas;

Berbagai unit pelaksana pelayanan terletak jauh dari jangkauan

masyarakat sehingga menyulitkan bagi masyarakat yang

memerlukan pelayanan tersebut.

d. Kurang koordinatif.

Berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan lainnya kurang

berkoordinasi, akibatnya sering terjadi tumpang tindih ataupun

pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan

instansi pelayanan lain yang terkait.

e. Birokratis;

Pelayanan khususnya pelayanan perijinan pada umumnya dilakukan

dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level sehingga

penyelesaian pelayanan memakan waktu yang cukup lama.

f. Kurang mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat;

Pada umumnya pelayanan kurang mendengar keluhan/saran/

aspirasi dari masyarakat, akibatnya pelayanan dilaksanakan dengan

kurang optimal.

g. Inefisien;

Berbagai persyaratan yang diperlukan khususnya dalam pelayanan

perijinan seringkali kurang relevan dengan pelayanan yang

diberikan.

15) Belum terselesaikannya permasalahan warga genangan proyek

Jatigede.

Permasalahan sosial yang muncul sebagai dampak pembangunan

Waduk Jatigede ini adalah tuntutan ganti rugi atas bangunan tumbuh,

bangunan baru, relokasi penduduk, dan relokasi situs/cagar budaya.

Tuntutan ganti rugi diantaranya dikarenakan oleh pembebasan tanah

pada periode tahun 1982-1986. Proses tersebut belum sepenuhnya


terselesaikan karena kasus terlewat, salah klasifikasi, kurang luasan,

atau tertukar kepemilikan. Permasalahan lain adalah relokasi situs

cagar budaya di mana terdapat 42 situs atau 97 obyek yang harus

dipindahkan. Sementara itu, penduduk yang berada di lokasi genangan

berjumlah 10.447 KK dan yang berhak mendapat relokasi sebanyak

4.590 KK.

4.2. ISU STRATEGIS

Berangkat dari identifikasi permasalahan yang dihadapi Kabupaten

Sumedang, isu-isu strategis yang harus diangkat dalam perencanaan

pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018

adalah sebagai berikut :

1) Perluasan dan peningkatan kualitas infrastruktur.

Hal-hal yang termasuk dalam isu ini adalah keterbatasan akses

terutama jalan ke pedalaman dan perbukitan. Selain itu, kualitas jalan

yang berkualitas buruk (rusak ringan dan rusak berat) menjadi sorotan.

Kondisi ini menghambat perekonomian, serta menghambat mobilitas

barang dan jasa. Hal lain yang menjadi isu adalah kurang tertib dan

berkembangnya sistem jaringan transportasi sehingga kurang

terintegrasi.

2) Pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan

pemberdayaan dalam perekonomian.

Hal ini meliputi tingginya angka pengangguran dan pengentasan

kemiskinan yang kurang efektif dan optimal terutama di pedesaan. Hal

lainnya yang berkaitan dengan hal ini adalah rendahnya produktivitas

petani serta rendahnya pemberdayaan petani sehingga banyak

ditemukan buruh tani yang secara ekonomi tidak cukup dan tidak

berdaya serta rentan masuk dalam kategori orang miskin.

3) Reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja pelayanan publik.

Isu ini berkaitan dengan keluhan mengenai rumitnya perijinan. Hal

selanjutnya mengenai kualitas pelayanan yang belum optimal meliputi

lamanya waktu pelayanan, sistem pelayanan yang tidak rapi, dan

sebagainya. Hal-hal menyangkut Miss-Match antara keahlian aparatur

pemerintahan dengan penempatannya juga menjadi bagian dari isu ini.


4) Keterjangkauan, kualitas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan

IPTEK, dan daya saing SDM.

Isu ini berkaitan dengan meningkatnya biaya operasional yang

dibebankan kepada orang tua siswa dan aksesibilitas yang cukup

rendah untuk beberapa wilayah. Selain itu, hadirnya beberapa

perguruan tinggi di Kabupaten Sumedang masih belum berdampak

optimal pada kemajuan kerjasama antara pemerintah dengan

perguruan tinggi dalam menyelesaikan masalah-masalah

pembangunan.

5) Kemudahan akses pelayanan kesehatan, perilaku hidup sehat, dan

lingkungan yang bersih.

Hal-hal yang menjadi isu utama di dalam pelayanan kesehatan adalah

kurangnya rumah sakit besar di Kabupaten Sumedang. Hal ini krusial

mengingat terbatasnya pelayanan yang dapat diberikan puskesmas

atau posyandu setempat.

6) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan dan

menjadi motor kemajuan ekonomi.

Hal yang menjadi fokus dalam isu ini adalah pengelolaan sumber daya

alam yang kurang proporsional dalam arti masih kurangnya rehabilitasi

dibandingkan eksploitasi terhadap lingkungan. Kemudian, masalah

kelangkaan sumber air dan pengairan juga menjadi isu yang

mengemuka terutama di musim kemarau.

7) Ketahanan pangan dan energi daerah.

Hal yang tercakup dalam isu strategis ini adalah rendahnya

produktivitas serta pemberdayaan petani. Isu mengenai maraknya alih

fungsi lahan pertanian menjadi kawasan penduduk di daerah perkotaan

juga menjadi isu yang harus disikapi secara serius.

8) Pengembangan ekonomi kreatif masyarakat.

Kebijakan pemerintah pusat untuk mengembangkan ekonomi kreatif

memberikan peluang besar bagi masyarakat mengembangkan

ekonomi. Isu yang mengemuka adalah belum berkembangnya ekonomi

kreatif di Kabupaten Sumedang akibat dari akses pasar yang kurang

mendukung.


9) Kelestarian budaya dan kemajuan pariwisata.

Hal yang menjadi isu adalah semakin meningkatnya tradisi dan produk-

produk seni dari luar Kabupaten Sumedang. Hal ini membawa dampak

berpeluang terancamnya kelestarian budaya Sunda di Kabupaten

Sumedang. Hal lain yang menjadi perhatian adalah potensi Pariwisata

di Kabupaten Sumedang yang sangat besar belum bisa dioptimalkan

baik dari sisi akses, pengelolaan, dan promosi pariwisata.

10) Dampak sosial ekonomi pembangunan Waduk Jatigede dan Tol

Cisumdawu.

Dampak lingkungan Pembangunan Waduk Jaditege harus menjadi

perhatian dan perlu diantisipasi, terutama warga yang bertempat tinggal

di lokasi yang terkena genangan. Selain itu, dampak negatif mega

proyek nasional lain seperti pembangunan Tol Cisumdawu pun perlu

diantisipasi dan diminimalkan, sementara dampak positifnya dapat

dimanfaatkan sebagai peluang untuk perkembangan ekonomi

Kabupaten Sumedang.

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal V - 1

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

RPJMD Kabupaten Sumedang merupakan tahap ketiga dari RPJPD

Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025. Sesuai dengan RPJPD Kabupaten

Sumedang Tahun 2005-2025, RPJMD tahap ketiga ini ditujukan untuk lebih

memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan

menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan

keunggulan sumber daya alam yang tetap mengandalkan potensi agrobisnis

dan kepariwisataan daerah yang dikembangkan pada sumber daya air

terbangun (bendungan Jatigede) dan sumber daya manusia berkualitas serta

kemampuan ilmu dan teknologi terapan yang terus meningkat.

5.1. VISI

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan,

tantangan, peluang, dan isu-isu strategis serta budaya hidup dalam

masyarakat maka visi Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 ini adalah:

“PADA TAHUN 2018 SUMEDANG SENYUM MANIS”

Senyum manis merupakan singkatan dari Sejahtera, Nyunda, Maju,

Mandiri, dan Agamis. Penjelasan dari kata-kata kuncinya adalah sebagai

berikut :

SEJAHTERA adalah kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang

secara lahir batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam

menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya IPM,

rendahnya kemiskinan (persentase), meningkatnya indeks pemerataan

(Gini Coefficient), dan berkurangnya kasus kejahatan.

NYUNDA adalah karakter masyarakat Kabupaten Sumedang yang

dilandasi filosofi dan nilai-nilai kesundaan sebagai pengungkit

Pembangunan. Ditandai dengan banyaknya kegiatan-kegiatan

kebudayaan, partisipasi dalam kegiatan kebudayaan dan

kepariwisataan.

MAJU adalah kondisi terwujudnya akselerasi pembangunan ke arah

yang lebih baik dengan semakin meningkatnya kualitas sumberdaya


manusia dan hasil-hasil pembangunan, ditandai dengan meningkatnya

PDRB (pertumbuhan ekonomi).

MANDIRI adalah kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang

dalam mengelola potensi sumberdaya yang berbasis ilmu pengetahuan

dan teknologi, serta kearifan lokal sehingga memiliki daya saing untuk

mencapai kesejahteraan. Ditandai dengan meningkatnya Pendapatam

Asli Daerah (Kapasitas Fiskal), meningkatnya kerja sama pemerintah-

swasta-akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

pembangunan dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi.

AGAMIS adalah sikap dan prilaku hidup masyarakat Kab. Sumedang

yang mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai agama yang

diyakininya. Ditandai dengan banyaknya kegiatan keagamaaan,

meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan

keagamanaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal

dan eksternal).

5.2. MISI

Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan Visi

pada tahun 2018 Sumedang Senyum Manis maka disusunlah lima misi. Misi

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan

reformasi birokrasi dan kualitas demokrasi.

Peningkatan efektivitas pemerintahan daerah akan berkontribusi dalam

mewujudkan reformasi birokrasi yang mendukung pelayanan

masyarakat yang berkualitas.

2. Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Sumedang

yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif yang dilandasi dengan

nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.

Dengan sumber daya manusia Kabupaten Sumedang yang sehat,

cerdas, terampil dan produktif dalam 5 (lima) tahun ke depan,

diharapkan Kabupaten Sumedang dapat mengembangkan potensi lokal

melalui kemampuan pemanfaatan ilmu dan teknologi.

3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah.

Infrastruktur wilayah yang memadai dan berkualitas merupakan elemen

penting untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi Kabupaten


Sumedang berbasis potensi agrobisnis dan pariwisata, khususnya

dalam hal peningkatan aksesibilitas ke sentra-sentra ekonomi dan

pariwisata melalui infrastruktur jalan dan jembatan serta peningkatan

cakupan irigasi untuk mendukung kegiatan pertanian.

4. Mengembangkan perekonomian Kabupaten Sumedang yang

berdaya saing dan berkeadilan, serta memberdayakan dan

melindungi kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah.

Perekonomian yang kokoh adalah perekonomian yang berbasis pada

kapasitas lokal. Oleh karena itu, pencapaian misi keempat ini akan

mewujudkan perekonomian Kabupaten Sumedang yang berpilarkan

usaha mikro, kecil, dan menengah yang mampu mengolah dan

memberikan nilai tambah bagi sumber daya alam dan potensi lokal

serta memperkuat informasi pasar dan infrastruktur ekonomi.

5. Mengembangkan lingkungan Kabupaten Sumedang yang aman,

nyaman, dan lestari berbasis budaya dan nilai-nilai kesundaan

sebagai daya ungkit pembangunan.

Misi kelima ini bermaksud untuk mewujudkan lingkungan Kabupaten

Sumedang yang berkelanjutan sehingga masyarakatnya dapat hidup

dengan aman dan nyaman. Selain lingkungan yang lestari, Kabupaten

Sumedang pun akan berkembang tanpa kehilangan jati diri budayanya.

Oleh karena itu, melalui pencapaian misi kelima ini, Kabupaten

Sumedang akan menjadi wilayah yang memanfaatkan lingkungan dan

budayanya sebagai daya ungkit pembangunan dengan pendekatan-

pendekatan yang berkelanjutan.

5.3. TUJUAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu

strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dari

setiap misi adalah sebagai berikut :

1. Misi pertama : Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam

mewujudkan pelayanan publik dan kualitas demokrasi.

Tujuan Misi pertama adalah :

a. Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan

sistem pelayanan publik.


b. Meningkatkan kualitas demokrasi.

2. Misi kedua : Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten

Sumedang yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif dilandasi dengan

nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.

Tujuan Misi kedua adalah Meningkatkan kualitas kehidupan


3. Misi ketiga : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur

wilayah.

Tujuan Misi ketiga adalah Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan

infrastruktur wilayah yang berkualitas.

4. Misi keempat : Mengembangkan perekonomian Kabupaten Sumedang

yang berdaya saing dan berkeadilan, serta memberdayakan dan

melindungi kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah.

Tujuan Misi keempat adalah Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Misi kelima : Mengembangkan lingkungan Kabupaten Sumedang yang

aman, nyaman, dan lestari berbasis budaya dan nilai-nilai kesundaan

sebagai daya ungkit pembangunan.

Tujuan Misi kelima adalah Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup

dan nilai-nilai kesundaan di Kabupaten Sumedang.

5.4. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berikut penjabaran masing-masing sasaran dari setiap tujuan.

1. Tujuan 1 : Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM,

dan sistem pelayanan publik.

Sasaran pencapaian tujuan 1 ini antara lain :

1) Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif;

2) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur

pemerintah;

3) Meningkatnya kualitas pelayanan publik;

4) Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan

daerah yang akuntabel.


2. Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas demokrasi

Sasaran pencapaian tujuan 2 ini adalah meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3. Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten

Sumedang

Sasaran pencapaian tujuan 3 ini antara lain:

1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan.

2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

3) Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan

masyarakat.

4. Tujuan 4 : Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur

wilayah yang berkualitas.

Sasaran pencapaian tujuan 4 ini adalah

1) Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah dalam mendorong

pengembangan wilayah.

2) Terwujudnya infrastruktur di kawasan pengembangan ekonomi

baru.

5. Tujuan 5 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran pencapaian tujuan 5 ini antara lain:

1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang.

2) Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat.

3) Meningkatnya ketahanan pangan daerah.

6. Tujuan 6 : Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan nilai-nilai

kesundaan di Kabupaten Sumedang.

Sasaran pencapaian tujuan 6 ini adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan.

2) Lestarinya nilai-nilai kesundaan.

Tabel 5.1 dibawah ini menunjukkan hubungan logis antara visi, misi,

tujuan, dan sasaran yang telah dijabarkan sebelumnya.


TABEL 5.1

HUBUNGAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

VISI : PADA TAHUN 2018 SUMEDANG SEJAHTERA, NYUNDA, MAJU, MANDIRI DAN AGAMIS

MISI TUJUAN SASARAN

1.

Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan pelayanan publik dan kualitas demokrasi

1.1.

Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik

1.1.1. Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif

1.1.2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah

1.1.3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

1.1.4. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel

1.2. Meningkatkan kualitas demokrasi 1.2.1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan

2.

Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Sumedang yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif dilandasi dengan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan

2.1.

Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang

2.1.1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan

2.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

2.1.3. Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat

3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah

3.1.

Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur wilayah yang berkualitas

3.1.1.

3.1.2

Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah dalam mendorong pengembangan wilayah Terwujudnya infrastrukur di kawasan pengembangan ekonomi baru


MISI TUJUAN SASARAN

4.

Mengembangkan perekonomian Kabupaten Sumedang yang berdaya saing dan berkeadilan, serta memberdayakan dan melindungi kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah

4.1.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.1.1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang

4.1.2. Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat

4.1.3. Meningkatnya ketahanan pangan daerah

5.

Mengembangkan lingkungan Kabupaten Sumedang yang aman, nyaman, dan lestari berbasis budaya dan nilai-nilai kesundaan sebagai daya ungkit pembangunan

5.1.

Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan nilai-nilai kesundaan di Kabupaten Sumedang

5.1.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan

5.1.2. Lestarinya nilai-nilai kesundaan

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal VI - 1

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan upaya untuk

mencapai tujuan dan sasaran setiap misi dalam rangka mewujudkan visi.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dijelaskan

sebelumnya, berikut ini strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten

Sumedang Tahun 2014-2018.

6.1. STRATEGI UMUM

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Sumedang tahun 2014-2018,

maka strategi yang dilakukan harus mampu mendorong pencapaian Visi dan

Misi tersebut. Secara umum strategi yang akan dilakukan adalah melalui

peningkatan akuntabilitas pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan

hak-hak dasar masyarakat, dan peningkatan tingkat perekonomian daerah.

1. Misi pertama meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam

mewujudkan pelayanan publik dan kualitas demokrasi. Untuk mencapai

misi tersebut terdapat beberapa strategi yang dilakukan antara lain

melalui :

1) Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah.

Strategi ini dilakukan untuk mengevaluasi struktur SKPD yang ada

selama ini, sehingga mampu mendorong sistem pemerintahan

yang efektif dan efisien.

2) Peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah.

Strategi ini dilakukan untuk menciptakan kinerja aparatur

pemerintah yang jujur, transparan dan memiliki etos kerja serta

budaya kerja yang tinggi, sehingga mampu mengurangi tingkat

atau peluang korupsi di lingkungan pemerintahan serta

meningkatkan efektifitas kerja.

3) Standarisasi sistem penyelenggaraan pelayanan publik.

Adanya standarisasi sistem penyelenggaraan pelayanan publik

akan menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai

dengan standar yang seharusnya (tidak dibeda-bedakan).


4) Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian

pembangunan.

Kualitas perencanaan pembangunan sangat menentukan arah

pembangunan ke depan dan pengendalian pembangunan akan

memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan sesuai dengan

target-target yang ingin dicapai.

5) Pengakuan hak-hak partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

Pengakuan hak-hak partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan pemerintahan akan mampu mendorong

tercapainya akuntabilitas sistem pemerintahan dan peningkatan

kualitas pelayanan publik.

6) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam hukum dan HAM.

Strategi ini dilakukan untuk memberikan akses informasi yang

lebih terbuka terkait hak dan perlindungan hukum masyarakat.

2. Misi kedua mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten

Sumedang yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif dilandasi dengan

nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan. Untuk mencapai misi tersebut

dilakukan melalui :

1) Peningkatan akses, mutu, dan pemerataan penyelenggaraan

pendidikan.

Kurangnya cakupan layanan pendidikan di sebagian besar

kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang perlu menjadi

perhatian utama khususnya bagi siswa yang kurang mampu.

Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan cakupan layanan

pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten

Sumedang.

2) Peningkatan akses, mutu dan layanan kesehatan.

Kesehatan selalu menjadi perhatian utama di tingkat nasional

maupun dunia. Untuk mendorong pencapaian target kesehatan

dunia, maka perlu ditingkatkan akses, mutu, dan pelayanan

kesehatan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Sumedang.

3) Peningkatan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan

bermasyarakat.


Kehidupan masyarakat yang agamis telah menjadi ciri khas

Kabupaten Sumedang selama ini. Untuk melestarikan dan

menjaga ciri khas tersebut, strategi ini dilakukan untuk

meningkatkan ketakwaan dan kesalehan sosial dalam kehidupan


3. Misi ketiga meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur

wilayah. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Sumedang, perlu diciptakan aksesibilitas jalan yang memiliki kualitas

baik. Untuk mendorong tujuan tersebut, strategi yang dilakukan

difokuskan pada :

1) Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah di perdesaan dan

perkotaan.

Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan dan memelihara

infrastruktur yang memadai sehingga mampu mendukung aktifitas

masyarakat di segala bidang.

2) Peningkatan kualitas infrastruktur di kawasan pengembangan

ekonomi baru.

Strategi ini dilakukan untuk membangun infrastruktur di kawasan

pengembangan ekonomi baru sebagai upaya untuk

memanfaatkan peluang-peluang ekonomi akibat dari berbagai

pembangunan yang akan menjadi pusat aktifitas masyarakat.

4. Misi keempat mengembangkan perekonomian Kabupaten Sumedang

yang berdaya saing dan berkeadilan, serta memberdayakan dan

melindungi kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah. Untuk

mencapai misi tersebut, ditetapkan 4 strategi, yaitu:

1) Peningkatan daya saing daerah.

Peningkatan daya saing daerah menjadi hal sangat penting untuk

mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat. Oleh karena itu melalui peningkatan daya saing

daerah diharapkan mempu meningkatkan pemerataan ekonomi

dan kesejahteraan masyarakatnya.

2) Pengembangan koridor ekonomi Kabupaten Sumedang.


Kabupaten Sumedang memiliki posisi strategis dengan adanya

rencana pembangunan Tol Cisumdawu dan Bandara Udara

Kartajati. Untuk mengimbangi pertumbuhan tersebut, perlu

pengembangan kawasan ekonomi disekitar wilayah

pembangunan.

3) Peningkatan kelembagaan dan kapasitas ekonomi usaha mikro,

kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi.

Struktur perekonomian daerah kabupaten Sumedang mayoritas

bertumpu pada UMKM. Oleh karena itu perlu penguatan

kelembagaan dan peningkatan kapasitas ekonomi UMKM dan

koperasi agar mampu berkembang dan bersaing serta menjalin

kerjasama dengan sektor industri.

4) Peningkatan produktivitas sektor pertanian.

Kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang mayoritas

mengandalkan perekonomiannya dari sektor pertanian.

Sementara itu tingkat konversi lahan dan tekanan penduduk

terhadap lahan semakin tinggi yang berdampak pada menurunnya

tingkat produksi pertanian dan tingginya tingkat konsumsi. Oleh

karena itu, upaya yang dilakukan adalah peningkatan produksi

pertanian melalui intensifikasi, ekstensifikasi lahan pertanian dan

diversifikasi komoditi pertanian.

5. Misi kelima mengembangkan lingkungan Kabupaten Sumedang yang

aman, nyaman, dan lestari berbasis budaya dan nilai-nilai kesundaan

sebagai daya ungkit pembangunan. Strategi yang harus dilakukan

untuk mencapai misi tersebut antara lain:

1) Peningkatan fungsi kawasan lindung dan ruang terbuka hijau.

Strategi ini dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan

kawasan lindung yang sudah ada serta memanfaatkan sesuai

dengan fungsinya.

2) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup.

Strategi ini dilakukan untuk mengendalikan penggunaan ruang

sesuai dengan fungsinya, sehingga dapat menjamin kelestarian

lingkungan hidup.

3) Penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.


Strategi ini merupakan upaya untuk meminimalkan dampak yang

ditimbulkan oleh bencana dan penanggulangannya dengan

melibatkan masyarakat.

4) Penerapan nilai-nilai kesundaan sebagai daya ungkit

pembangunan.

Strategi ini dilakukan untuk menjaga nilai-nilai kesundaan dan

mendorong tumbuhnya spirit pembangunan masyarakat

sumedang dalam melakukan aktifitas pembangunan sekaligus

akan menjadi daya tarik wisatawan yang mampu menjadi daya

ungkit pembangunan.

6.2. ARAH KEBIJAKAN

Strategi yang sudah ditentukan harus dituangkan kedalam arah

kebijakan agar masing-masing misi dapat tercapai. Arah kebijakan dari

masing-masing strategi untuk mencapai setiap misi dapat dilihat pada tabel

6.1 dibawah ini.


TABEL 6.1

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

MISI STRATEGI KEBIJAKAN

1. Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan pelayanan publik dan kualitas demokrasi

1.1. Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah

1.1.1 Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik

1.2. Peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah

1.2.1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur

1.2.2. Mengembangkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif kepegawaian

1.3. Standarisasi sistem penyelenggaraan pelayanan publik

1.3.1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

1.4. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan

1.4.1. Meningkatkan sinergitas antar dokumen perencanaan

1.5. Pengakuan hak-hak partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan

1.5.1. Meningkatkan fungsi kontrol dan partisipasi masyarakat

1.6. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam hukum dan HAM

1.6.1. Meningkatkan rasa aman, nyaman, dan budaya tertib di masyarakat

2.


2.1. Peningkatan akses, mutu, dan layanan pendidikan

2.1.1. Meningkatkan pemerataan akses dan mutu pendidikan

2.2. Peningkatan akses, mutu dan layanan kesehatan

2.2.1. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang terjangkau



2.


2.3. Peningkatan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat

2.3.1. Meningkatkan kesadaran dan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan

3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah

3.1. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah di wilayah perdesaan dan perkotaan

3.1.1. Meningkatkan status dan kualitas jalan, jembatan, dan irigasi

3.1.2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana air bersih masyarakat dan penyehatan lingkungan

3.1.3. Meningkatkan penataan lingkungan perkotaan dan perdesaan

3.1.4. Meningkatkan infrastruktur permukiman

3.2 Peningkatan kualitas infrastruktur di kawasan pengembangan ekonomi baru

3.2.1 Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan kawasan ekonomi baru

4.

Mengembangkan perekonominan Kabupaten Sumedang yang berdaya saing dan berkeadilan, serta memberdayakan dan melindungi kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah

4.1. Peningkatan daya saing daerah 4.1.1. Meningkatkan iklim usaha dan investasi yang kondusif

4.1.2. Mengembangkan sentra-sentra ekonomi berbasis potensi lokal

4.1.3. Meningkatkan kewirausahaan masyarakat

4.1.4. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja



4.

Mengembangkan perekonominan Kabupaten Sumedang yang berdaya saing dan berkeadilan, serta memberdayakan dan melindungi kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah

4.2. Pengembangan koridor ekonomi Kabupaten Sumedang

4.2.1. Mengembangkan kawasan pertumbuhan ekonomi

4.2.2. Mendorong pengembangan objek dan daya tarik wisata daerah

4.3. Peningkatan kelembagaan dan kapasitas ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi

4.3.1. Meningkatkan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM

4.3.2. Mendorong akses pemasaran

4.4. Peningkatan produktivitas sektor pertanian 4.4.1. Revitalisasi sektor pertanian

5.

Mengembangkan lingkungan Kabupaten Sumedang yang aman, nyaman, dan lestari berbasis budaya dan nilai-nilai kesundaan sebagai daya ungkit pembangunan

5.1. Peningkatan fungsi kawasan lindung 5.1.1. Meningkatkan daya dukung kawasan lindung melalui konservasi lingkungan dan ekowisata

5.2. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup

5.2.1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum dalam pemanfaatan lahan

5.3. Penanggulangan bencana alam dan bencana sosial

5.3.1. Meningkatkan kesadaran dan kesiagaan masyarakat tanggap bencana dengan prinsip sarasa, sariksa, keur sarerea

5.4. Penerapan nilai-nilai kesundaan sebagai daya ungkit pembangunan

5.4.1. Menerapkan sistem dan tata nilai kesundaan dalam kegiatan masyarakat dan pemerintahan yang dijiwai semangat Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS)

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal VII - 1

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH

Visi dan Misi dalam pembangunan Kabupaten Sumedang tahun 2014-

2018 perlu diterjemahkan dalam rumusan kebijakan umum dan program

secara konsisten dan spesifik. Kebijakan umum dan program pembangunan

merupakan suatu jembatan konseptual untuk menghubungkan antara

rumusan tujuan jangka menengah dengan capaian pembangunan jangka

menengah dan tahunan.

Kebijakan umum merupakan arah kebijakan yang diambil dalam

rangka mencapai sasaran yang terukur dari masing-masing sasaran dalam

RPJMD sedangkan program pembangunan merupakan instrumen kebijakan

yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau

bersama masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk

mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

7.1. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum Kabupaten Sumedang tahun 2014-2018 adalah :

1. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur;

3. Mengembangkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif

kepegawaian;

4. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik;

5. Meningkatkan sinergitas antar dokumen perencanaan;

6. Meningkatkan fungsi kontrol dan partisipasi masyarakat;

7. Meningkatkan rasa aman, nyaman, dan budaya tertib di masyarakat;

8. Meningkatkan pemerataan akses dan mutu pendidikan;

9. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang

terjangkau;

10. Meningkatkan kesadaran dan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan;

11. Meningkatkan status dan kualitas jalan, jembatan, dan irigasi;


12. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana air bersih masyarakat

dan penyehatan lingkungan;

13. Meningkatkan penataan lingkungan perkotaan dan perdesaan;

14. Meningkatkan infrastruktur permukiman;

15. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan kawasan ekonomi

baru;

16. Meningkatkan iklim usaha dan investasi yang kondusif;

17. Mengembangkan sentra-sentra ekonomi berbasis potensi lokal;

18. Meningkatkan kewirausahaan masyarakat;

19. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga

kerja;

20. Mengembangkan kawasan pertumbuhan ekonomi;

21. Mendorong pengembangan objek dan daya tarik wisata daerah;

22. Meningkatkan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM;

23. Mendorong akses pemasaran;

24. Revitalisasi sektor pertanian;

25. Meningkatkan daya dukung kawasan lindung melalui konservasi

lingkungan dan ekowisata;

26. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum dalam

pemanfaatan lahan.

27. Meningkatkan kesadaran dan kesiagaan masyarakat dalam tanggap

bencana dengan prinsip sarasa, sariksa, keur sarerea.

28. Menerapkan sistem dan tata nilai kesundaan dalam kegiatan

masyarakat dan pemerintahan yang dijiwai semangat Sumedang

Puseur Budaya Sunda (SPBS).

7.2. KEBIJAKAN KEWILAYAHAN

Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan daerah perlu disusun

suatu kebijakan pembangunan kewilayahan. Pada RPJMD tahun 2014-2018

difokuskan pada pengembangan wilayah yang meliputi Kawasan Strategis

Kabupaten (KSK), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan

(PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dengan memperhatikan

kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong

pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan sekitarnya,

kebijakan pembangunan kewilayahan pada RPJMD ini adalah sebagai

berikut :


1. Pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang

terencana dan terintegrasi dengan seluruh pembangunan sektor dan

tertuang dalam suatu rencana tata ruang. Selanjutnya rencana tata

ruang tersebut digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi

pembangunan di setiap sektor agar pemanfaatan ruang dapat sinergis,

serasi dan berkelanjutan.

2. Peningkatan pembangunan lintas wilayah diarahkan untuk mengurangi

kesenjangan antar wilayah sehingga tidak terjadi kesenjangan

pembangunan. Untuk itu dilakukan percepatan pembangunan wilayah

melalui pendekatan peningkatan sumberdaya manusia maupun sarana

dan prasarana.

3. Meningkatkan keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan

melalui keterkaitan kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan.

Pembangunan perkotaan diarahkan agar dapat menjadi pusat storing

dan distribusi hasil produksi di wilayah perdesaan. Sedangkan

pembangunan perdesaan diarahkan pada pengembangan desa

pertumbuhan yang akan menjadi pusat produksi agroindustri dan sektor

lainnya sesuai dengan ketersediaan tenaga kerja, peningkatan

sumberdaya manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan

pemanfaatan sumber daya.

4. Meningkatkankan fungsi dan mempertahankan luasan kawasan

lindung yang berfungsi melindungi kelestarian lingkungan hidup yang

mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, serta nilai budaya,

dan sejarah bangsa guna kepentingan pembangunan yang

berkelanjutan.

5. Mengoptimalkan fungsi dan luasan kawasan budidaya yang diarahkan

pengembangannya meliputi kawasan pedesaan/budidaya pertanian

(pertanian lahan basah, petanian lahan kering, tanaman tahunan, dan

permukiman perdesaan) dan kawasan perkotaan/budidaya non

pertanian (industri, perdagangan, jasa, pariwisata,

pertambangan/penggalian dan permukiman perkotaan).

6. Meningkatkan peran wilayah Sumedang dalam pengembangan Wilayah

Cekungan Bandung dengan fokus pengembangannya diarahkan

sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang dilengkapi dengan sarana

prasarana pendukung serta menjadi pusat pendidikan tinggi di

Jatinangor, Agrobisnis dan industri non polutif.


7. Meningkatkan fasilitasi pembangunan jalan tol CISUMDAWU dan

pembangunan Waduk Jatigede untuk mendukung pengembangan

perekonomian masyarakat melaui penetapan kebijakan kawasan,

penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

8. Mempersiapkan wilayah Ujungjaya sebagai rintisan kawasan industri

diwilayah bagian timur Kabupaten Sumedang melalui penyiapan

regulasi, sumberdaya manusia serta penyiapan sarana dan prasarana.

9. Mempersiapkan pengembangan pariwisata yang ditetapkan menjadi 8

satuan kawasan wisata melalui penyiapan regulasi, sumberdaya

manusia dan promosi.

10. Mengoptimalkan fungsi dan peran kawasan perkotaan melalui

peraturan zonasi kegiatan dan revitalisasi pemanfaatan ruang publik

sebagai upaya untuk mengurangi beban kegiatan yang terkonsentrasi

di suatu wilayah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka rencana pembangunan

strategis kewilayahan di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

a. Reaktifasi Jalur Kereta Api Perkotaan Rancaekek-Jatinangor-

Tanjungsari;

b. Pengembangan Hunian Vertikal di Kawasan Pendidikan Jatinangor;

c. Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor;

d. Penuntasan Pembangunan Waduk Jatigede;

e. Pembangunan Jalan Sukasari lembang (Kabupaten Sumedang) -

Lembang (Kabupaten Bandung Barat);

f. Pembangunan Jalan Lintas Cepat Selatan Sumedang/Lingkar Selatan

(Gapura-Rancamulya);

g. Penuntasan Pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan

(CISUMDAWU);

h. Pembangunan Daerah Irigasi Rengrang;

i. Pembangunan Jalur KA Tanjungsari-Sumedang-Kertajati-Kadipaten;

j. Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga;

7.3. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Program–program pembangunan yang disusun dalam RPJMD untuk

kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang terdiri dari 3 jenis program


yang dilaksanakan oleh SKPD/Unit kerja yang berwenang sesuai dengan

bidang kewenangannya. Program program tersebut antara lain:

1. Program SKPD yang merupakan program yang dirumuskan

berdasarkan tugas dan fungsi SKPD

2. Program lintas SKPD yang merupakan program yang melibatkan lebih

dari satu SKPD untuk mencapai sasaran pembangunan yang

ditetapkan

3. Program kewilayahan yang merupakan program pembangunan daerah

untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju

pertumbuhan, dan keberlanjutan pembangunan antar wilayah/antar

kawasan dalam kecamatan di wilayah kota Sumedang.

Program prioritas pembangunan daerah RPJMD Tahun 2014-2018

berdasarkan urusan wajib dan pilihan adalah sebagai berikut:

A. URUSAN WAJIB

1. Pendidikan, meliputi :

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini;

b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;

c. Program Pendidikan Menengah;

d. Program Pendidikan Non Formal;

e. Program Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;

g. Program Pengembangan SDM dalam Bidang Kesehatan;

h. Program Pengadaan dan Peningkatan Sarana Prasarana

Pendidikan Kesehatan.

2. Kesehatan, meliputi :

a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;

b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

c. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;

e. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;

f. Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular;

g. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;

h. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;

i. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;


j. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

k. Program Jaminan Persalinan;

l. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah

Sakit Mata;

m. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit

Mata;

n. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;

o. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;

p. Program pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan;

q. Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK).

3. Lingkungan Hidup, meliputi :

a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;

b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup;

c. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya

Alam;

d. Program Peningkatan Pengendalian Polusi;

e. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

f. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;

g. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber

Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

4. Pekerjaan Umum, meliputi :

a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;

b. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;

c. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong;

d. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

e. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan

Jembatan;

f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;

g. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa. dan Jaringan Pengairan Lainnya;

h. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku;

i. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,

Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;


j. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;

k. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;

l. Program Peningkatan Sarana Aparatur.

5. Penataan Ruang, meliputi :

a. Program Perencanaan Tata Ruang;

b. Program Pemanfaatan Ruang;

c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

6. Perencanaan Pembangunan, meliputi :

a. Program Pengembangan Data/Informasi;

b. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah;

c. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

d. Program Kerjasama Pembangunan;

e. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

f. Program Perencanaan Sosial Budaya;

g. Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Stragtegis dan

Cepat Tumbuh.

7. Perumahan, meliputi :

a. Program Lingkungan Sehat Perumahan;

b. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran.

8. Kepemudaan dan Olahraga, meliputi :

a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;

b. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;

c. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup Pemuda;

d. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba;

e. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;

f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keolahragaan;

g. Program Penguatan Kelembagaan;

h. Program Peningkatan Mutu Pembinaan dan Pembangunan

Olahraga;

i. Program Peningkatan Mutu dan Kualitas Olahraga Pendidikan.

9. Penanaman Modal, meliputi :

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;

b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;


c. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan

Prasarana Daerah;

d. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan.

10. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, meliputi :

a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang

Kondusif;

b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah;

c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;

e. Program Peningkatan Iklim Usaha Kecil Menengah dan

Produktif.

11. Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meliputi :

a. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

12. Ketenagakerjaan, meliputi :

a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;

b. Program Peningkatan Ketenagakerjaan;

c. Program Perluasan Kesempatan Kerja;

d. Program Peningkatan Sarana Hubungan Industrial;

e. Program Perlindungan Pengembangan Ketenagakerjaan;

f. Program Peningkatan Lembaga Hubungan Industrial;

g. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

13. Ketahanan Pangan, meliputi :

a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan).

14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meliputi :

a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan;

b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

dan Anak;

c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Perempuan;

d. Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam

pembangunan.

15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, meliputi :


a. Program Keluarga Berencana;

b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja;

c. Program Pelayanan Kontrasepsi;

d. Program Pembinaan Peran serta Masyarakat Dalam Pelayanan

KB-KR yang Mandiri;

e. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan

Konseling KRR;

f. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan

dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak;

g. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk

HIV/AID's;

h. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina

Keluarga;

i. Program Pengembangan Model Operasional Bina Keluarga

Balita (BKB), Posyandu- Paud;

j. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.

16. Perhubungan, meliputi :

a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;

b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ;

c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;

d. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;

e. Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan;

f. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan

Bermotor.

17. Komunikasi dan Informatika, meliputi :

a. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media

Masa;

b. Program Kerja Sama Informasi dengan Media Massa;

c. Program Pembinaan Telematika Daerah;

d. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan

Informatika;

e. Program Pengembangan Aplikasi Sistem dan Konten

Telematika;


f. Program Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan

Informatika;

g. Program Pengembangan Pelayanan Komunikasi dan

Informatika.

18. Pertanahan, meliputi :

a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah;

b. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan;

c. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, meliputi :

a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;

b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak

Kriminal;

c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban

dan Keamanan;

e. Program Pendidikan Politik Masyarakat;

f. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban

Bencana Alam.

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, meliputi :

a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

b. Program Pendidikan Kedinasan;

c. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;

d. Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah;

e. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota;

f. Program Peningkatan Kualitas Kebijakan manajemen

Pemerintahan (Kabupaten/Kota, Kecamatan dan

Desa/Kelurahan);

g. Program Peningkatan Kualitas Kebijakan manajemen

Pemerintahan;

h. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;

i. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;

j. Program Penerapan dan Penegakan Hukum;


k. Program Penataan Sarana dan Prasarana Hukum;

l. Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah;

m. Program Pengamanan Berita Persandian dan Radiogram;

n. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /

Wakil Kepala Daerah;

o. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah;

p. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan-Kebijakan KDH;

q. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan;

r. Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur

Pengawasan.

21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, meliputi :

a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;

b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun

Desa;

c. Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Ekonomi dan

Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan;

d. Program Peningkatan Keberdayaan dan Kemandirian Lembaga

Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan;

e. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

22. Sosial, meliputi :

a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil;

(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;

c. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks

Narapidana, PSK,Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya);

d. Program Pembinaan Anak Terlantar;

e. Program Pembinaan Lanjut Usia Terlantar;

f. Program Pemberdayaan Sosial bagi PMKS yang termasuk

dalam kriteria Korban Bencana;

g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;

h. Program Pembinaan dan Latihan Bagi Penyandang Cacat dan

Eks Trauma.

23. Kebudayaan, meliputi :


a. Program Pengembangan Nilai Budaya;

b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;

c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

24. Statistik, meliputi :

a. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

25. Kearsipan, meliputi :

a. Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Kearsipan;

b. Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya

Aparatur Pengelola Kearsipan;

c. Program Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kearsipan;

d. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip;

e. Program Pengembangan Khasanah Kearsipan;

f. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;

g. Program Penelusuran Arsip yang Bernilai Sejarah.

26. Perpustakaan, meliputi :

a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan.

2. URUSAN PILIHAN

1. Perikanan dan Kelautan, meliputi :

a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;

b. Program Pembinaan Kelembagaan Budidaya Perikanan;

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang perikanan;

d. Program Peningkatan Konsumsi Hasil Perikanan;

e. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi

Perikanan.

2. Pertanian, meliputi :

a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Pertanian/Perkebunan;

b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi


c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;

d. Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Infrastruktur

Pertanian;


e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pertanian;

f. Program Pengembangan Agribisnis;

g. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;

h. Program Peningkatan Penerapan Teknologi


i. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan;

j. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;

k. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang

Peternakan;

l. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;

m. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

n. Program Peningkatan Pengelolaan Hasil Produksi Peternakan;

o. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;

p. Program Pengembangan Data/Informasi Peternakan/Perikanan;

q. Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

peternakan dan perikanan.

3. Kehutanan, meliputi :

a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;

b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;

c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan;

d. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan.

4. Energi dan Sumberdaya Mineral, meliputi :

a. Program Pengendalian Air Tanah;

b. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi Baru

Terbarukan;

c. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan;

d. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan;

e. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang

Berpotensi Merusak Lingkungan.

5. Pariwisata, meliputi :

a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;

b. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;

c. Program Pengembangan Kemitraan.

6. Perindustrian, meliputi :


a. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;

b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;

c. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.

7. Perdagangan, meliputi :

a. Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri;

b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;

c. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan;

d. Program Pemberdayaan dan perlindungan pasar tradisional;

e. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

8. Ketransmigrasian, meliputi :

a. Program Pengembangan Wilayah Ketransmigrasian;

b. Program Transmigrasi Lokal;

c. Program Transmigrasi Regional.

KONDISI

AWAL

KONDISI

AKHIRUTAMA MITRA UTAMA PENDUKUNG

Penilaian LAKIP Interval 0-100 41,45 52,00

Penilaian LPPD Interval 0-4 2,559 3,000

Opini BPK WDP WTP

Rasio belanja

modal terhadap

total belanja

Persen 13,93 30,00

Meningkatkan

kapasitas dan

kompetensi

aparatur

Implementasi

standar kompetensi

jabatan struktural

Kali 8 32

Penerapan insentif

berbasis kinerja

Persen 0,00 70,00

Penerapan sistem

reward

Orang 2.579 11.000

Penerapan sistem

punishment

Persen 100,00 100,00

Indeks kepuasan

masyarakat (IKM)

Persen 74,72 77,26

Penerapan SPM/SP Persen 20,00 100,00

Penerapan

SMM/SNI/ISO

9001-2008

Unit Kerja 4 14

Standarisasi sistem

penyelenggaraan

pelayanan publik

Setda,

DPPKAD,

BKD,

Bappeda

Inspektorat,

Setwan

Peningkatan

akuntabilitas kinerja

aparatur pemerintah

Mengembangkan

dan menerapkan

sistem insentif dan

disinsentif

kepegawaian

SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

Meningkatkan

efektivitas

pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi

organisasi

perangkat daerah

dalam

penyelenggaraan

pelayanan publik

Restrukturisasi

Organisasi

Perangkat Daerah

Terwujudnya

kelembagaan

pemerintah yang

efisien dan efektif

Meningkatnya

kualitas pelayanan

publik

BPMPD, BPMPP,

Distamben, Disperindag,

BKBPP, BLH, BKBMPB,

Disdik, Akper, Satpol PP,

Arsip, BKP4K, Diskop

UMKM, Disbudparpora,

Perpustakaan,

Dinsosnaker, Disnakan,

Dishutbun, Disduk Casip,

Dinkes, Dishubkominfo,

PU, RSUD, Distan

Meningkatkan

kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan publik

Meningkatnya

kualitas SDM

aparatur pemerintah

TABEL 7.1

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

SATUANINDIKATOR

KINERJA

CAPAIAN KINERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB

MISI

Meningkatkan

efektivitas

pemerintahan daerah

dalam mewujudkan

pelayanan publik dan

kualitas demokrasi

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal VII - 15

KONDISI

AWAL

KONDISI


Setda,

DPPKAD,

BKD,

Bappeda

Inspektorat,

Setwan


Meningkatkan

efektivitas

pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi

organisasi

perangkat daerah

dalam

penyelenggaraan

pelayanan publik

Restrukturisasi

Organisasi

Perangkat Daerah

Terwujudnya

kelembagaan

pemerintah yang

efisien dan efektif

BPMPD, BPMPP,


BKBPP, BLH, BKBMPB,




Perpustakaan,




PU, RSUD, Distan

SATUANINDIKATOR

KINERJA


MISI

Meningkatkan

efektivitas

pemerintahan daerah

dalam mewujudkan


kualitas demokrasi

Persentase

kesesuaian antara

muatan Renstra

SKPD dengan

RPJMD

Persen 70,00 100,00

Persentase

kesesuaian antara

muatan RKPD

dengan RPJMD

Persen 80,00 100,00

Kesesuaian

perencanaan

pembangunan

daerah dengan

Rencana Tata

Ruang Wilayah

(RTRW) dan

Turunannya

Persen 60,00 100,00

Pengakuan hak-hak

partisipasi

masyarakat dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

Meningkatkan

fungsi kontrol dan

partisipasi

masyarakat

Tingkat Partisipasi

Masyarakat dalam

Pembangunan

Interval 1-8

(Tangga

Arstein)

5-6 6-7

Peningkatan

kesadaran

masyarakat dalam

hukum dan HAM

Meningkatkan rasa

aman, nyaman, dan

budaya tertib di

masyarakat

Tingkat

penyelesaian

pelanggaran K3

Persen 100,00 70,00

Meningkatnya

kualitas

penyelenggaraan

pendidikan

Peningkatan akses,

mutu, dan

pemerataan

penyelenggaran

pendidikan

Meningkatkan

pemerataan akses

dan mutu

pendidikan

Indeks Pendidikan Poin 82,95 84,42

Meningkatnya

derajat kesehatan

masyarakat

Peningkatan akses,

mutu dan layanan

kesehatan

Meningkatkan

pelayanan

kesehatan dasar

dan rujukan yang

terjangkau

Indeks Kesehatan Poin 71.05 72.55

Setwan, BPMPP,

Distambern, Disperindag,

Inspektorat, BKBMPB,

Satpol PP, Arsip, BKP4K,

Diskop UMKM,

Perpustakaan, BKD,

Disnakan, Dishutbun,

Disduk Casip,

Dishubkominfo, Distan

Terwujudnya

perencanaan dan

pengendalianpemba

ngunan daerah yang

akuntabel

Peningkatan kualitas

perencanaan dan

pengendalian

pembangunan

Mengembangkan

sumber daya manusia

Kabupaten Sumedang

yang sehat, cerdas,

terampil, dan produktif

dilandasi dengan nilai-

nilai keimanan dan

ketaqwaan

Setda,

Disdik,

Dinkes,

Dinsosnaker,

RSUD, Akper

BLH,

Disbudparpora,

DPPKAD,

Bappeda, PU,

BPMPD,

BKBPP

Meningkatkan

sinergitas antar

dokumen

perencanaan

Meningkatnya

partisipasi

masyarakat dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

Setda,

DPPKAD,

BKD,

Bappeda

Inspektorat,

Setwan

BPMPD, BPMPP,


BKBPP, BLH, BKBMPB,




Perpustakaan,




PU, RSUD, Distan

Meningkatkan

efektivitas

pemerintahan daerah

dalam mewujudkan


kualitas demokrasi


KONDISI

AWAL

KONDISI


Setda,

DPPKAD,

BKD,

Bappeda

Inspektorat,

Setwan


Meningkatkan

efektivitas

pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi

organisasi

perangkat daerah

dalam

penyelenggaraan

pelayanan publik

Restrukturisasi

Organisasi

Perangkat Daerah

Terwujudnya

kelembagaan

pemerintah yang

efisien dan efektif

BPMPD, BPMPP,


BKBPP, BLH, BKBMPB,




Perpustakaan,




PU, RSUD, Distan

SATUANINDIKATOR

KINERJA


MISI

Meningkatkan

efektivitas

pemerintahan daerah

dalam mewujudkan


kualitas demokrasi

Mengembangkan

sumber daya manusia

Kabupaten Sumedang

yang sehat, cerdas,



nilai keimanan dan

ketaqwaan

Meningkatnya

penerapan nilai-nilai

agama dalam

kehidupan

bermasyarakat

Peningkatan

pelaksanaan nilai-

nilai keagamaan

dalam kehidupan

bermasyarakat

Meningkatkan

kesadaran dan

pelaksanaan nilai-

nilai keagamaan

Jumlah insiden

yang disebabkan

masalah perbedaan

agama/keyakinan

Kasus 0 0 Setda,

Disdik,

Dinkes,

Dinsosnaker,

RSUD, Akper

BLH,

Disbudparpora,

DPPKAD,

Bappeda, PU,

BPMPD,

BKBPP

Setwan, BPMPP,

Distambern, Disperindag,



Diskop UMKM,

Perpustakaan, BKD,


Disduk Casip,

Dishubkominfo, Distan

Jalan kewenangan

kabupaten dalam

kondisi baik

Persen 25,5 86,1

Panjang jalan

kabupaten

Km 796,056 846,050

Cakupan daerah

irigasi terhadap

area pertanian

Ha 17.077,20 24.022,20

Meningkatkan

penyediaan sarana

dan prasarana air

bersih masyarakat

dan penyehatan

lingkungan

Proporsi rumah

tangga dengan

akses berkelanjutan

terhadap air minum

layak di perkotaan

dan perdesaan

Persen 50,19 67,00

Meningkatkan

penataan

lingkungan

perkotaan dan

perdesaan

Proporsi rumah

tangga dengan

akses berkelanjutan

terhadap sanitasi

dasar di perkotaan

dan perdesaan

Persen 35,00 75,00

Meningkatnya

kualitas infrastruktur

wilayah dalam

mendorong

pengembangan

wilayah

Meningkatkan

status dan kualitas

jalan, jembatan,

dan irigasi

Setda, PU,

BPMPD,

DPPKAD,

Bappeda

Distamben,

Dishubkominfo,

BPMPP,

Disperindag,

BLH

BKBPP, Inspektorat,

BKBMPB, Disdik, Akper,


Diskop UMKM,

Dinsosnaker,

Perpustakaan, BKD,


Disduk Casip,

Disbudparpora, Dinkes,

RSUD, Distan, Setwan

Meningkatkan

ketersediaan dan


wilayah


infrastruktur wilayah

di wilayah perdesaan

dan perkotaan


KONDISI

AWAL

KONDISI


Setda,

DPPKAD,

BKD,

Bappeda

Inspektorat,

Setwan


Meningkatkan

efektivitas

pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi

organisasi

perangkat daerah

dalam

penyelenggaraan

pelayanan publik

Restrukturisasi

Organisasi

Perangkat Daerah

Terwujudnya

kelembagaan

pemerintah yang

efisien dan efektif

BPMPD, BPMPP,


BKBPP, BLH, BKBMPB,




Perpustakaan,




PU, RSUD, Distan

SATUANINDIKATOR

KINERJA


MISI

Meningkatkan

efektivitas

pemerintahan daerah

dalam mewujudkan


kualitas demokrasi

Meningkatnya


wilayah dalam

mendorong

pengembangan

wilayah


infrastruktur wilayah

di wilayah perdesaan

dan perkotaan

Meningkatkan

infrastruktur

permukiman

Cakupan Layanan

Rumah Tidak layak

Huni

Persen 12,01 87,01

Terwujudnya

infrastruktur di

kawasan

pengembangan

ekonomi baru


infrastruktur di

kawasan

pengembangan

ekonomi baru

Meningkatkan

infrastruktur untuk

pengembangan

kawasan ekonomi

baru

Kawasan

Pengembangan

Ekonomi Baru

Kawasan 0 2

Tingkat Investasi

(PMTB)

Rupiah

(Milyar)

2.780,8 3.700,67

Indeks Daya Beli Poin 64,90 67,85

Kluster industri

mikro dan kecil

Industri 5.751 5.761

Kluster industri

menengah

Industri 18 20

Meningkatkan

kewirausahaan

masyarakat

Jumlah usaha

mikro, kecil, dan

menengah

UMKM 6.898 10.000

Pelatihan kerja Orang 256 600

Penempatan tenaga

kerja

Orang 2.820 500-1.500

Penyelesaian

perselisihan

hubungan industrial

Kasus 7 0-12

Pengawasan

Ketenagakerjaan

Perusahaan 300 845

Setda, PU,

BPMPD,

DPPKAD,

Bappeda

Setda Diskop

UMKM,

BKP4K,

Dinsosnaker,

Disnakan,

Distamben,

Dishutbun,

Disperindag,

BPMPP,

Disbudparpor

a, Distan

BPMPD,

Disdik,

Bappeda,

DPPKAD,

Dishubkominfo,

PU

Setwan, BKBPP,


BLH, Akper, Satpol PP,

Arsip, Perpustakaan,

BKD, Disduk Casip,

Dinkes, RSUD

BKBPP, Inspektorat,

BKBMPB, Disdik, Akper,


Diskop UMKM,

Dinsosnaker,

Perpustakaan, BKD,


Disduk Casip,

Disbudparpora, Dinkes,

RSUD, Distan, Setwan

Distamben,

Dishubkominfo,

BPMPP,

Disperindag,

BLH

Mengembangkan

sentra-sentra

ekonomi berbasis

potensi lokal

Meningkatkan

ketersediaan dan


wilayah

Meningkatkan iklim

usaha dan investasi

yang kondusif

Meningkatkan

perluasan

kesempatan kerja

dan produktivitas

tenaga kerja

Mengembangkan

perekonominan

Kabupaten Sumedang

yang berdaya saing

dan berkeadilan, serta

memberdayakan dan

melindungi kelompok-

kelompok usaha kecil

dan menengah

Meningkatnya

pertumbuhan

ekonomi kabupaten

Sumedang

Peningkatan daya

saing daerah


KONDISI

AWAL

KONDISI


Setda,

DPPKAD,

BKD,

Bappeda

Inspektorat,

Setwan


Meningkatkan

efektivitas

pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi

organisasi

perangkat daerah

dalam

penyelenggaraan

pelayanan publik

Restrukturisasi

Organisasi

Perangkat Daerah

Terwujudnya

kelembagaan

pemerintah yang

efisien dan efektif

BPMPD, BPMPP,


BKBPP, BLH, BKBMPB,




Perpustakaan,




PU, RSUD, Distan

SATUANINDIKATOR

KINERJA


MISI

Meningkatkan

efektivitas

pemerintahan daerah

dalam mewujudkan


kualitas demokrasi

Peningkatan daya

saing daerah

Meningkatkan

perluasan

kesempatan kerja

dan produktivitas

tenaga kerja

Perlindungan

tenaga kerja

Orang 55.813 66.000

Mengembangkan

kawasan

pertumbuhan

ekonomi

Kawasan strategis

kabupaten

Kawasan 6 6

Mendorong

pengembangan

objek dan daya tarik

wisata daerah

Jumlah objek

wisata daerah yang

dikembangkan

Objek Wisata 3 8

Kredit Perbankan

kepada UKM

Rupiah (Juta) 3.025 5.500

Indeks Gini Poin 0,3 0,25

Mendorong akses

pemasaran

Akses pasar untuk

produk lokal

Jenis Produk 16 16

Meningkatnya

ketahanan pangan

daerah

Peningkatan

produktivitas sektor

pertanian

Revitalisasi sektor

pertanian

Penggunaan

teknologi dan

rekayasa produk

pertanian

Jenis

Teknologi

1 2

Rasio luas kawasan

lindung untuk

menjaga

keanekaragaman

hayati terhadap

total luas kawasan

hutan

Persen 42,24 42,27

Rasio Ruang

Terbuka Hijau

(RTH)

Persen 4,76 10,83

Rasio Lahan Kritis

terhadap total luas

wilayah

Persen 9,16 5,95

Distan, RSUD,

Disdik, Satpol

PP, Bappeda,

Disnakan,

Dinsosnaker,

DPPKAD, PU,

Dinkes,

BPMPD

Setda Diskop

UMKM,

BKP4K,

Dinsosnaker,

Disnakan,

Distamben,

Dishutbun,

Disperindag,

BPMPP,

Disbudparpor

a, Distan

BPMPD,

Disdik,

Bappeda,

DPPKAD,

Dishubkominfo,

PU

Setwan, BKBPP,


BLH, Akper, Satpol PP,

Arsip, Perpustakaan,

BKD, Disduk Casip,

Dinkes, RSUD

Setda,

Disbudparpor

a, BLH,

Distamben,

Dishutbun,

BKBMPB

BKBPP, Inspektorat,

Diskop UMKM, Akper,

BKP4K, Arsip,

Perpustakaan, BKD,

Disperindag, Disduk

Casip, Disubkominfo,

BPMPP, Setwan

Peningkatan

kelembagaan dan

kapasitas ekonomi

usaha mikro, kecil,

dan menengah

(UMKM) serta

koperasi

Meningkatkan

akses pembiayaan

Koperasi dan

UMKM

Pengembangan

koridor ekonomi

Kabupaten

Sumedang

Mengembangkan

lingkungan Kabupaten

Sumedang yang

aman, nyaman, dan

lestari berbasis

budaya dan nilai-nilai

kesundaan sebagai

daya ungkit

pembangunan

Mengembangkan

perekonominan

Kabupaten Sumedang

yang berdaya saing

dan berkeadilan, serta

memberdayakan dan



dan menengah

Meningkatnya

pemerataan

pendapatan

masyarakat

Meningkatnya

kualitas lingkungan

hidup berkelanjutan

Peningkatan fungsi

kawasan lindung

Meningkatkan daya

dukung kawasan

lindung melalui

konservasi

lingkungan dan

ekowisata

Meningkatnya

pertumbuhan

ekonomi kabupaten

Sumedang


KONDISI

AWAL

KONDISI


Setda,

DPPKAD,

BKD,

Bappeda

Inspektorat,

Setwan


Meningkatkan

efektivitas

pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi

organisasi

perangkat daerah

dalam

penyelenggaraan

pelayanan publik

Restrukturisasi

Organisasi

Perangkat Daerah

Terwujudnya

kelembagaan

pemerintah yang

efisien dan efektif

BPMPD, BPMPP,


BKBPP, BLH, BKBMPB,




Perpustakaan,




PU, RSUD, Distan

SATUANINDIKATOR

KINERJA


MISI

Meningkatkan

efektivitas

pemerintahan daerah

dalam mewujudkan


kualitas demokrasi

Pengawasan dan

pengendalian

pemanfaatan

lingkungan hidup

Meningkatkan

kesadaran

masyarakat dan

penegakan hukum

dalam pemanfaatan

lahan

Luas lahan hutan Persen 27,25 30,00

Penanggulangan

bencana alam dan

bencana sosial

Meningkatkan

kesadaran dan

kesiagaan

masyarakat

tanggap bencana

dengan prinsip

sarasa, sariksa,

keur sarerea

Jumlah daerah

yang sudah terlatih

tanggap bencana

Kecamatan 3 13

Terlaksananya

perlindungan,

pengembangan,

dan pewarisan nilai-

nilai kasundaan

Kegiatan 50 50

Kunjungan

wisatawan

meningkat per 20

persen per ahun

Persen 10,00 100,00

Penggunaan

bahasa sunda

dalam proses

belajar mengajar

dan kegiatan

pemerintahan

Persen 0,00 100,00

Penerapan nilai-nilai

kesundaan sebagai

daya ungkit

pembangunan

Setda,

Disbudparpor

a, BLH,

Distamben,

Dishutbun,

BKBMPB

Distan, RSUD,

Disdik, Satpol

PP, Bappeda,

Disnakan,

Dinsosnaker,

DPPKAD, PU,

Dinkes,

BPMPD

BKBPP, Inspektorat,

Diskop UMKM, Akper,

BKP4K, Arsip,

Perpustakaan, BKD,

Disperindag, Disduk

Casip, Disubkominfo,

BPMPP, Setwan

Mengembangkan


Sumedang yang

aman, nyaman, dan

lestari berbasis

budaya dan nilai-nilai

kesundaan sebagai

daya ungkit

pembangunan

Menerapkan sistem

dan tata nilai

kesundaan dalam

kegiatan

masyarakat dan

pemerintahan yang

dijiwai semangat

Sumedang Puseur

Budaya Sunda

(SPBS)

Meningkatnya

kualitas lingkungan

hidup berkelanjutan

Lestarinya nilai-nilai

kesundaan


RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 -2018 Hal VIII - 1

BAB VIII

INDIKASI RENCANA

PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan

arah kebijakan kemudian disusunlah indikasi rencana program prioritas

pembangunan. Indikasi rencana program prioritas di Kabupaten Sumedang

tahun 2014-2018 meliputi Program Unggulan Kepala Daerah, Program

Strategis Kabupaten dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

Daerah.

8.1. PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH

Program unggulan kepala daerah disusun berdasarkan janji-janji

politik kepala daerah pada saat kampanye pemilihan kepala daerah.

Program unggulan tersebut meliputi :

1. Pembinaan akhlak/ moral masyarakat;

2. Penciptaan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan;

3. Pendidikan gratis sampai dengan SLTA dan Jaminan Pelayanan

Kesehatan Gratis;

4. Rehabilitasi dan peningkatan jalan, pembangunan jalan lingkar selatan,

bunderan polres, poros sukasari-lembang, bendungan beureum

beungeut, bendungan rengrang, jaringan irigasi dan penyelesaian

permasalahan warga yang terkena genangan waduk jatigede;

5. Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang

baik, bersih dan berwibawa;

6. Peningkatan kesejahteraan petani melalui pemberian bantuan modal

untuk usaha kecil, koperasi serta perlindungan kepada pasar

tradisional;

7. Peningkatan anggaran untuk Pembangunan Pedesaan dan tunjangan

Aparatur Pemerintah Desa dan tunjangan RT/RW;

8. Peningkatan kesejahteraan Guru PNS/Honorer, Buruh, Tenaga

Kesehatan dan PNS Lainnya/ TPP;

9. Peningkatan tunjangan Ustadz, Kyai/ Guru Ngaji, Pesantren, Masjid,

TPA, MDT, MUI, Ormas, Seni Budaya, Olahraga dan Kepemudaan;

10. Penataan Kawasan Perkotaan dan Pedagang Kaki Lima.


8.2. PROGRAM STRATEGIS KABUPATEN

Program strategis Kabupaten disusun berdasarkan analisis terhadap

perkembangan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Sumedang selama

tahun 2009-2013. Program strategis ini merupakan strategi untuk

menghadapi dan mengantisipasi berbagai tantangan Kabupaten Sumedang

kedepan. Program strategis ini meliputi :

1. Pembangunan Jalan Sukasari – Lembang;

2. Pembangunan Tol Cisumdawu;

3. Pembangunan Stadion Kabupaten Sumedang;

4. Pembangunan Jalan Lingkar Selatan;

5. Tahu Sumedang Industrial Park;

6. Kawasan Ekonomi Industri Ujungjaya;

7. Pemanfaatan Panas Bumi Tampomas;

8. Kawasan Agrowisata dan Agropolitan Jatigede;

9. Local Industrial-Education Linkage;

10. Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang;

11. DI Rengrang;

12. Pembangunan Bundaran Polres;

13. Reaktifasi Jalur Kereta Api Perkotaan Rancaekek-Jatinangor-

Tanjungsari.

8.2. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH

Pelaksanaan program penyelenggaraan Urusan Pemerintah

dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tanggung jawab kewenangan

sesuai dengan bidang urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun

pilihan. Program-program yang disusun tersebut merupakan program

prioritas pembangunan yang berhubungan urusan pemerintah dengan SKPD

terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Masing masing program disertai dengan indikator kinerja program

sebagai alat perencanaan dan pengendalian pembangunan setiap tahunnya,

sehingga hasil pembangunan akan terukur perkembangannya sampai akhir

periode RPJMD. Penyusunan indikator kinerja program berupa hasil (out

comes) sebagian merupakan indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM)

untuk urusan-urusan yang telah diatur dengan peraturan menteri sesuai

dengan bidang urusannya. Indikator SPM yang belum menjadi indikator


sasaran maupun indikator program, akan dicantumkan pada dokumen

Rencana Strategis (Renstra) SKPD menjadi indikator kegiatan. Indikator

kinerja program menjadi acuan utama dalam menyusun kegiatan prioritas

yang dilakukan SKPD.

Pencapaian target indikator kinerja program disusun secara rinci untuk

setiap tahunnya dan disertai dengan kerangka pendanaan yang merupakan

pagu indikatif untuk masing masing program. Untuk progam yang karena

pencapaiannya dilaksanakan oleh beberapa SKPD/lintas SKPD maka

pencapaian target hasil dan kerangka pendanaan didistribusikan kepada

SKPD terkait. Uraian program sesuai urusan disertai dengan indikator kinerja

dan kerangka pendanaannya dapat dilihat pada tabel 8.1 dibawah ini.

TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000) TARGET Rp (000)

A URUSAN WAJIB

1 Urusan Pendidikan 81,984,797 88,651,924 95,987,860 107,050,530 118,911,807 492,586,918

Dinas Pendidikan

Tercapainya angka partisipasi

Pendidikan Anak Usia Dini

Angka Partisipasi Kasar (APK)

- PAUD (TK/RA) Persen 75.70 79.10 82.90 86.70 90.50 94.50 94.50

Angka Partisipasi Murni (APM)

- PAUD (TK/RA) Persen 63.13 63.33 63.73 64.33 65.03 65.93 65.93

Tercapainya Angka Partisipasi

Pendidikan Dasar


- SD/MI sederajat Persen 120.00 115.35 116.65 117.95 119.35 120.95 120.95

- SMP/MTs sederajat Persen 99.75 101.64 103.14 104.74 106.34 108.14 108.14


- SD/MI sederajat Persen 99.95 101.14 102.44 103.74 105.14 106.74 106.74

- SMP/MTs sederajat Persen 98.79 99.17 100.67 102.27 103.27 105.67 105.67

Persenatase SD/MI Gratis Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Persenatase SMP/MTs Gratis Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Tercapainya Partispasi Pendidikan

Menengah

Angka Partisipasi Sekolah

- SMA/MA sederajat Persen 75.00 78.47 81.94 85.41 88.88 92.35 92.35

- SMK Persen 60.00 67.44 74.88 82.32 89.76 97.20 97.20


- SMA/MA Sederajat Persen 68.00 71.80 75.60 79.40 83.20 87.00 87.00

- SMK Persen 50.00 57.90 65.80 73.70 81.60 89.50 89.50


- SMA/MA Sederajat Persen 50.00 53.80 57.60 61.40 65.20 69.00 69.00

- SMK Persen 40.00 47.90 55.80 63.70 71.60 79.50 79.50

Persentase SMA/SMK/MA Gratis Persen - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Tercapainya Partispasi Pendidikan

Non Formal

Angka Partisipasi Kejar Paket A Persen 0.80 1.20 1.60 2.00 2.40 2.80 2.80

Angka Partisipasi Kejar Paket B Persen 5.00 5.40 5.80 6.20 6.60 7.00 7.00

Angka Partisipasi Kejar Paket C Persen 5.00 5.40 5.80 6.20 6.60 7.00 7.00

Angka Melek Huruf Persen 97.82 97.92 98.02 98.12 98.22 98.32 98.32

7,035,500

BOS BOS

1,665,500

29,703,058 39,534,770 43,448,247

1,117,500 1,272,500

Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

Program Pendidikan

Menengah

BOS BOS

Program Pelayanan

Pendidikan Non Formal

2015 2016 2017

BOS

KONDISI KINERJA AKHIR

32,673,364 35,940,700

1,562,500

BOS

1,417,500

181,300,139

TABEL 8.1

8,507,960 9,749,560 11,011,160 13,534,360 55,075,800 12,272,760

32,850,000 34,685,000 36,850,000 42,470,000 48,480,000 195,335,000

Program Pendidikan

Anak Usia Dini

2018NOURUSAN/PROGRAM

PRIORITASINDIKATOR KINERJA PROGRAM

KONDISI

KINERJA

AWAL

INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN

SATUAN 2014

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal VIII - 4


2015 2016 2017 KONDISI KINERJA AKHIR



KONDISI

KINERJA

AWAL

SATUAN 2014


Tercapainya Kinerja Pendidikan

Angka RLS Tahun 7.96 8.08 8.19 8.29 8.39 8.49 8.49

Angka tingkat pendidikan yang

ditamatkan

- SD/MI Persen 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

- SMP/MTs Persen 99.90 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

- SMA/MA Persen 99.98 99.99 99.99 99.99 100.00 100.00 100.00

- SMK Persen 99.95 99.96 99.98 99.99 100.00 100.00 100.00

Kelayakan Guru SD Persen 75.53 81.03 85.73 90.23 93.73 96.43 98.13

Kelayakan Guru SMP Persen 90.62 91.82 92.84 94.36 96.80 98.98 100.00

Kelayakan Guru SMA Persen 90.76 91.96 92.98 94.52 96.93 98.98 100.00

Kelayakan Guru SMK Persen 90.59 91.79 92.81 94.34 96.80 98.98 100.00

Akademi Keperawatan

Program pengadaan dan

peningkatan sarana

prasarana pendidikan

kesehatan

Rasio sarana praktek/mahasiswa Rasio 1:8 1:7 538,971 1:7 550,000 1:6 605,000 1:6 665,500 1:5 732,050 1:5 3,091,521

Pengembangan SDM

dalam bidang kesehatan

Jumlah keluarga yang terbina dalam

bidang kesehatan

Kepala

Keluarga 600 120 211,308 120 212,000 120 215,000 120 236,500 120 260,150 120 1,134,958

2 Urusan Kesehatan 90,170,000 69,600,900 70,214,990 69,997,309 71,586,898 371,570,097

Dinas Kesehatan

Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

Jumlah Akreditasi sarana dan tenaga

kesehatan di PuskesmasUnit 4 9 947,000 13 1,054,200 17 1,166,320 21 1,285,452 25 2,010,537 25 6,463,509

Jumlah Puskesmas Unit 32 33 34 35 36 36 36

Jumlah Puskesmas Perawatan Unit 6 10 12 14 15 16 16

Jumlah Puskesmas PONED Unit 11 16 20 24 28 32 32

Jumlah Rumah Sakit Tanpa Kelas Unit 1 1

Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan Ketersediaan Obat dan Alat kesehatan persen 100.00 100.00 8,100,000 100.00 8,940,000 100.00 10,084,000 100.00 11,328,000 100.00 12,572,000 100.00 51,024,000

UPTD yang mendapatkan biaya

penunjang kegiatan dalam

melaksanakan pelayanan kesehatan

dasar

Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Persentase Kualitas Air Minum yang

memenuhi syarat Persen 73.00 85.00 90.00 95.00 98.00 100.00 100.00

Persentase Penduduk/RT yang

memiliki akses terhadap air minum

yang berkualitas

Persen 50.19 62.00 62.50 63.00 63.50 67.00 67.00

Cakupan PHBS di Rumah tangga Persen 43.80 52.00 55.00 60.00 65.00 70.00 70.00

Cakupan Desa siaga aktif Purnama Persen 9.30 15.00 20.00 25.00 35.00 40.00 40.00

3,230,000 3,245,000 16,045,000

7,250,000 6,250,000

3,363,800 16,635,798 4,070,198

Program Mutu Pendidik

dan Tenaga

Kependidikan

Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan 5,886,000 6,319,500 6,738,500 7,078,500

9,022,000

44,750,000

7,546,500

7,250,000

43,564,000

33,569,000

6,250,000

9,022,000 Program Upaya

Kesehatan masyarakat 7,894,000 8,604,000 9,022,000

Program Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

3,170,000 3,190,000 3,210,000

17,750,000

2,780,000 3,058,000

Program Pengadaan,

Peningkatan dan

Perbaikan sarana dan

prasarana

Puskesmas/Puskesmas

Pembantu dan

jaringannya

3,363,800






KONDISI

KINERJA

AWAL

SATUAN 2014


Cakupan penduduk yang

menggunakan jamban sehatPersen 36.98 64.00 67.00 69.00 72.00 75.00 75.00

Cakupan Desa yang melaksanakan

STBMdesa 12 40 50 60 70 80 80

Program Pelayanan

Kesehatan Penduduk

Miskin

Persentase penduduk yang

terlindungi jaminan pemeliharaan

kesehatan berbasis asuransi

Persen 28.10 30.00 12,597,000 35.00 13,282,200 40.00 13,478,920 45.00 14,692,872 50.00 16,428,411 50.00 70,479,403

Program

Pengembangan Sistem

Informasi Kesehatan

(SIK)

Tersedianya data terpilah perspektif

gender (berdasarkan jenis kelamin)Persen - 100.00 802,000 100.00 830,500 100.00 861,550 100.00 893,405 100.00 928,346 100.00 4,315,801

Penemuan dan Penanganan

penderita penyakit menular:

Penemuan pasien baru TB BTA +

(CDR)Persen 66.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

Penemuan penderita Pneumoni pada

Balita Persen 32.80 50.00 55.00 60.00 70.00 86.00 86.00

Penanganan penderita HIV/AIDS Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Penanganan penderita malaria Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Penanggulangan penyakit DBD :

- Penderita DBD yang ditangani Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

- Case Fatality Rate (CFR) Persen <1 % <1 % <1 % <1 % <1 % <1 % <1 %

Desa/Kel UCI Persen 89.61 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Desa/Kelurahan mengalami KLB yang

dilakukan penyelidikan Epidemiologi

< 24 jam

Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4 Persen 87.95 95.00 95.00 95.00 96.00 96.00 96.00

Cakupan Pelayanan Balita Persen 50.87 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

Kunjungan neonatus KN3 Persen 92.45 95.00 95.00 95.00 96.00 96.00 96.00

Cakupan Neonatal dengan komplikasi

yang ditanganiPersen 32.00 70.00 70.00 72.00 72.00 72.00 72.00

Cakupan pertolongan persalinan oleh

bidan atau tenaga kesehatan yang

memiliki kompetensi kebidanan

Persen 89.83 89.00 BPJS 89.50 BPJS 90.00 BPJS 90.00 BPJS 90.00 BPJS 90.00 BPJS

Cakupan MP ASI anak usia 6 - 24 bln

gakinPersen 9.62 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Cakupan Balita Gizi buruk mendapat

perawatanPersen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Persentase balita gizi buruk Persen <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Rumah Sakit Umum

Daerah

Program pengadaan,

peningkatan sarana dan

prasarana rumah

sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-

paru/rumah sakit mata

Jumlah Tempat tidur pasien Unit 310 100 30,000,000 50 16,500,000 40 14,400,000 30 11,700,000 20 8,400,000 240 81,000,000

1,732,480

8,310,710

24,906,020

8,320,856

1,778,100 1,836,610

1,830,976

2,400,000 2,500,000

1,650,400

11,800,000 2,300,000 2,350,000

5,737,820

Program

Pengembangan

Lingkungan Sehat

2,250,000

Program Peningkatan

Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

Program Jaminan

Persalinan

4,135,000 4,605,000

1,525,000 1,582,000

1,711,000 1,390,000 1,595,000

5,551,200 4,877,000

Program Pencegahan

Penanggulangan

Penyakit Menular






KONDISI

KINERJA

AWAL

SATUAN 2014


Program Pelayanan

Kesehatan Penduduk

Miskin

Pelayanan terhadap pasien gakin

yang datang ke rumah sakit pada

setiap unit

Persen 100.00 100.00 BPJS 100.00 BPJS 100.00 BPJS 100.00 BPJS 100.00 BPJS 100.00 BPJS

3Urusan Lingkungan

Hidup10,015,000 6,411,500 7,287,000 8,831,500 9,500,000 42,045,000

Badan Lingkungan

Hidup

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang

mentaati persyaratan administratif dan

teknis pencegahan pencemaran air

Usaha/

Kegiatan 15 18 21 24 27 30 30

Persentase luasan lahan yang telah

ditetapkan status kerusakan lahan

dan/atau tanah untuk produksi

biomassa yang diinformasikan

Persen - 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 100.00

Jumlah pengaduan masyarakat akibat

adanya dugaan pecemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup yang

ditindaklanjuti

Pengaduan 10 5 5 5 5 5 25

Jumlah usaha dan/atau kegiatan

sumber tidak bergerak yang

memenuhi persyaratan administratif

dan teknis pengendalian pencemaran

udara

Usaha/

Kegiatan 10 12 14 16 18 20 20

Cakupan pengawasan terhadap

pelaksanaan AMDAL UKL/UPLPersen 65 70 75 80 85 90 400

Jumlah sungai yang terpantau

kualitas airnyaSungai 1 2 3 4 5 6 6

Jumlah titik pantau kualitas udara

ambientLokasi - 2 3 4 5 6 6

Jumlah taman keanekaragaman

hayatiTaman - 1 - - - - 1

Jumlah mata air permanen Mata Air 8 5 5 5 5 5 25

Program Peningkatan

Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan

Hidup

Jumlah pengunjung yang mengakses

data dan informasi sumber daya alam

dan lingkungan hidup

Orang - 50 150,000 100 180,000 150 210,000 200 240,000 250 270,000 250 1,050,000

Program

Pengembangan Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

Persentase penanganan sampah Persen 34.00 35.00 3,725,000 36.00 2,056,500 37.00 2,190,000 38.00 3,521,500 39.00 3,705,000 39.00 15,198,000

Program Pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau

(RTH)

Capaian Luas RTH (Ha) Ha 68.73 90.68 1,705,000 122.95 1,435,000 135.15 1,452,000 145.84 1,655,000 156.37 1,910,000 156.37 8,157,000

4Urusan Pekerjaan

Umum200,027,466 262,125,171 230,198,968 173,252,781 204,189,368 1,069,793,754

Dinas Pekerjaan Umum

Program pembangunan

jalan dan jembatan

Terwujudnya dan terbangunnya

peningkatan jalan strategis dan non

strategis serta jembatan yang mantap

Km 752.01 56.96 28,049,967 17.74 10,857,502 162.82 78,265,318 236.63 114,949,376 277.86 87,930,606 752.01 320,052,769

8,640,000

875,000 4,525,000

4,475,000 995,000

Program Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan

Hidup

Program Peningkatan

Pengendalian Polusi

Program Perlindungan

dan Konservasi Sumber

Daya Alam

360,000

2,800,000 1,320,000 1,425,000 1,475,000

795,000 1,260,000 1,065,000

1,275,000 625,000 750,000 1,000,000

1,620,000






KONDISI

KINERJA

AWAL

SATUAN 2014


Terwujudnya pemeliharaan rutin jalan

dan jembatan per tahun dilaksanakan

pada 30% total panjang jalan

Km 777.66 203.98 278.10 101.75 175.86 17.97 777.66

Terwujudnya pemeliharaan Periodik

Jalan dilaksanakan pada interval tiap

3 tahun setelah dilaksanakannya

pemeliharaan rutin jalan

Km 739.20 118.66 236.53 203.65 17.64 62.72 639.20

Program Pembangunan

Sistem Informasi/Data

Base Jalan dan

Jembatan

Ketersediaan data base jalan dan

jembatanPersen 80.00 100.00 450,000 100.00 525,000 100.00 600,000 100.00 675,000 100.00 750,000 100.00 3,000,000


Banjir

Jumlah bantaran dan tanggul sungai

yang terehabilitasiPersen 55.00 60.00 2,250,000 65.00 2,750,000 70.00 2,000,000 75.00 2,750,000 80.00 1,500,000 80.00 11,250,000

Program

pengembangan dan

pengelolaan jaringan

irigasi, rawa, dan

jaringan pengairan

Luasan daerah irigasi (DI) yang

terlayani air irigasiHa 17,077.20 19016.19 45,375,000 20632.03 91,873,500 21878.54 10,435,000 22940.38 8,172,000 24,022.20 18,138,000 24,022.20 173,993,500

Program

Pengembangan kinerja

Pengelolaan

Penyehatan Lingkungan

Ketersediaan MCK Persen 60.00 65.00 38,544,000 70.00 23,924,000 75.00 15,890,000 80.00 16,561,000 85.00 21,795,000 85.00 116,714,000

Program pembangunan

saluran drainase/gorong-

gorong

Berkurangnya jumlah titik genangan Persen 30.00 27.00 700,000 23.00 7,750,000 20.00 3,999,000 17.00 3,850,000 15.00 3,600,000 15.00 19,899,000

5 Urusan Penataan Ruang 3,950,000 5,945,000 6,509,500 5,945,450 6,074,995 28,424,945

Dinas Pekerjaan Umum,

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Program Perencanaan

Tata Ruang

Ketersediaan rencana tata ruang pada

kawasan strategisPersen 75.00 80.00 3,800,000 85.00 5,645,000 90.00 6,209,500 95.00 5,595,450 100.00 5,724,995 100.00 26,974,945


Pemanfaatan Ruang

Peningkatan kesesuaian pemanfaatan

ruang sesuai RTRW Persen 60.00 64.00 150,000 68.00 300,000 72.00 300,000 76.00 350,000 80.00 350,000 80.00 1,450,000

6Urusan Perencanaan

Pembangunan 14,857,500 11,626,250 9,208,875 7,841,263 9,054,389 52,588,276

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persentase kesesuaian sasaran

rencana menengah daerah dengan

realisasi tahunan

Persen 82.06 100.00 3,285,000 100.00 3,510,000 100.00 4,043,500 100.00 3,670,850 100.00 4,947,435 100.00 19,456,785

Program Kerjasama

Pembangunan

Persentase kerjasama pemda dengan

perusahaan (CSR) dan perguruan

tinggi

Persen 50.00 60.00 550,000 70.00 635,000 80.00 445,000 90.00 455,000 100.00 465,000 100.00 2,550,000

Program Perencanaan

Sosial Budaya



realisasi tahunan bidang sosial

budaya

Persen 85.47 100.00 1,350,000 100.00 1,350,000 100.00 1,350,000 100.00 350,000 100.00 350,000 100.00 4,750,000

424,884,485 70,475,762 84,658,499 119,009,650 26,295,405

Program rehabilitasi dan

pemeliharaan jalan dan

jembatan

124,445,169






KONDISI

KINERJA

AWAL

SATUAN 2014


Program Perencanaan

Pengembangan

Kawasan Stragtegis dan

Cepat Tumbuh



realisasi tahunan bidang infrastruktur

Persen 66.51 100.00 6,737,500 100.00 3,041,250 100.00 1,375,375 100.00 1,565,413 100.00 1,486,954 100.00 14,206,491

Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi



realisasi tahunan bidang ekonomi

Persen 79.38 100.00 2,275,000 100.00 2,800,000 100.00 1,675,000 100.00 1,450,000 100.00 1,425,000 100.00 9,625,000

Program

Pengembangan

data/informasi

Persentase data dan informasi

perencanaan pembangunan yang

dapat diakses

Persen 100.00 100.00 660,000 100.00 290,000 100.00 320,000 100.00 350,000 100.00 380,000 100.00 2,000,000

7 Urusan Perumahan 9,981,250 8,531,250 8,331,250 9,081,250 8,631,250 44,556,250

Dinas Pekerjaan Umum

Program Lingkungan

Sehat Perumahan

Ketersediaan saluran drainase/gorong-

gorong di Kawasan IPPPersen 50.00 100.00 2,000,000 100.00 2,000,000

Program

Pengembangan wilayah

strategis dan cepat

tumbuh

Peningkatan infrastruktur di wilayah

strategis Persen 60.00 68.00 2,650,000 76.00 3,000,000 84.00 2,500,000 92.00 3,000,000 100.00 2,300,000 100.00 13,450,000

Program Penyediaan

dan Pengelolaan Air

Baku

Ketersediaan air baku Persen 60.00 68.00 5,331,250 76.00 5,531,250 84.00 5,831,250 92.00 6,081,250 100.00 6,331,250 100.00 29,106,250

8Urusan Kepemudaan

dan Olahraga3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 15,000,000

Dinas Kebudayaan,

Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga

Program Peningkatan

Peran Serta

Kepemudaan

Persentase peningkatan partisipasi

pemuda dalam pembangunanPersen

6 Organisasi

Pemuda 20.00 1,000,000 20.00 1,000,000 20.00 1,000,000 20.00 1,000,000 20.00 1,000,000 20.00 5,000,000

Program Pembinaan

dan pemasyarakatan

olahraga

Persentase peningkatan partisipasi

masyarakat dalam berolahragaPersen

5 Cabang

Olahraga 20.00 2,000,000 20.00 2,000,000 20.00 2,000,000 20.00 2,000,000 20.00 2,000,000 20.00 10,000,000

9Urusan Penanaman

Modal2,300,000 2,050,000 2,150,000 2,575,000 2,725,000 11,800,000

Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan

Perijinan

Terciptanya iklim usaha yang kondusif

bagi penanam modal. memperkuat

daya saing perekonomian dan

mempercepat peningkatan

penanaman modal

Perda/Perbu

p/Informasi

Peluang

Usaha

5 3 500,000 3 500,000 3 500,000 3 650,000 3 650,000 15 2,800,000

Terlaksananya kegiatan penanaman

modal yang sesuai dengan hak.

kewajiban dan tanggungjawab

penanaman modal

Persen 100.00 100.0 100,000 100.00 100,000 100.00 100,000 100.00 100,000 100.00 100,000 100.00 500,000

Terselenggaranya kerjasama

kemitraan antara UMKM dengan

pemerintah

Kali 4 3 200,000 3 200,000 3 200,000 3 325,000 3 325,000 15 1,250,000

Meningkatnya citra sumedang

sebagai daerah tujuan penanaman

modal dan meningkatnya minat akan

peluang penanaman modal yang

prospektif

Kali 3 2 400,000 2 400,000 2 400,000 2 450,000 2 450,000 10 2,100,000

Program Peningkatan

iklim investasi dan

realisasi investasi

Program Peningkatan

promosi dan kerjasama






KONDISI

KINERJA

AWAL

SATUAN 2014


Program Peningkatan

Pelayanan Perizinan

Terselenggaranya pelayanan perijinan

dan non perijinan penanaman modalPersen 100.00 100.00 350,000 100.00 400,000 100.00 500,000 100.00 600,000 100.00 750,000 100.00 2,600,000

Tersusunnya dokumen basis data

potensi daerah, dokumen daya tarik

daerah, dokumen strategi pemikat

investor dan dokumen prosedur

investasi

Persen - 100.00 500,000 100.00 200,000 100.00 200,000 100.00 150,000 100.00 150,000 100.00 1,200,000

Peningkatan pengetahuan

masyarakat, dunia usaha dalam

bidang penanaman modal

Kali 1 1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 300,000 1 300,000 5 1,350,000

10Urusan Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 32,500,000

Dinas Koperasi dan

UMKM

Program

Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

Meningkatnya kualitas SDM KUMKM

berbasis sumber daya lokalOrang 816 100 1,000,000 100 1,000,000 100 1,000,000 100 1,000,000 100 1,000,000 500 5,000,000

Program Peningkatan

Kualitas Kelembagaan

Koperasi

Meningkatnya Kualitas Kelembagaan

Jatidiri Koperasi dan Akses Kemitraan

Koperasi

Koperasi 213 73 750,000 72 750,000 72 750,000 72 750,000 72 750,000 361 3,750,000

Meningkatnya Jaringan Usaha.

kemitraan dan fasilitasi PIRT dan

Halal

UKM 210 100 1,250,000 100 1,250,000 100 1,250,000 100 1,250,000 100 1,250,000 500 6,250,000

Terwujudnya fasilitasi bantuan

permodalan dan sarana usaha

KUMKM

KUKM 620 100 1,000,000 100 1,000,000 100 1,000,000 100 1,000,000 100 1,000,000 500 5,000,000

Terciptanya akselerasi pasar yang

kuat bagi KUMKMKUKM 364 130 1,000,000 130 1,000,000 130 1,000,000 130 1,000,000 130 1,000,000 650 5,000,000

Meningkatnya Kualitas Pemasaran

dan jaringan usaha UKM yang

kompetitif

UMK 640 240 1,500,000 240 1,500,000 240 1,500,000 240 1,500,000 240 1,500,000 1,200 7,500,000

11Urusan Kependudukan

dan Pencatatan Sipil 2,963,572 2,963,572 2,963,572 2,963,572 2,963,572 14,817,860

Dinas Kependudukan,

Pencatatan Sipil dan

Transmigrasi

Penduduk bernomor induk

kependudukan (NIK) NasionalPersen 90.00 95.00 97.50 100.00 100.00 100.00 100.00

Rasio kepemilikan kartu keluarga per

satuan kepala keluargaPersen 25.56 56.53 75.00 99.00 99.00 99.00 99.00

Rasio penduduk ber-KTP per satuan

penduduk wajib KTPPersen 61.32 87.59 97.87 99.00 99.00 99.00 99.00

Rasio bayi berakte kelahiran Persen 25.11 35.00 50.00 60.00 70.00 80.00 80.00

Rasio pasangan berakte nikah Persen 39.47 45.00 52.50 60.00 70.00 80.00 80.00

14,817,860 2,963,572 2,963,572 2,963,572 2,963,572

Program Penyiapan

potensi sumber daya,

sarana dan prasarana

daerah

Program Penciptaan

Iklim Usaha Kecil

Menengah yang

kondusif

Program

Pengembangan Sistem

Pendukung usaha bagi

UMKM

2,963,572

Program Penataan

Administrasi

Kependudukan






KONDISI

KINERJA

AWAL

SATUAN 2014


12 Urusan Ketenagakerjaan 11,308,254 11,308,254 11,308,254 11,308,254 11,308,254 56,541,270

Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja

Besaran Tenaga Kerja yang

Mendapat pelatihan berbasis

kopetensi

Persen 43.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


Mendapat pelatihan berbasis

masyarakat

Persen 81.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


mendapatkan pelatihan

kewirausahaan

Persen 80.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Program Peningkatan

Kesempatan Kerja

Besaran Pencari kerja yang terdaftar

yang ditempatkan Persen 23.48 100.00 600,000 100.00 600,000 100.00 600,000 100.00 600,000 100.00 600,000 100.00 3,000,000

Program Peningkatan

Sarana Hubungan

Industrial

Besaran Kasus diselesaikan dengan

perjanjian bersama (PB)Persen 25.00 100.00 49,550 100.00 49,550 100.00 49,550 100.00 49,550 100.00 49,550 100.00 247,750

Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi

peserta Program JamsostekPersen 71.56 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Besaran Pemeriksaan Perusahan Persen 35.63 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Besaran Pengujian Peralatan

PerusahaanPersen 55.58 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

13Urusan Ketahanan

Pangan2,075,000 2,349,500 2,757,500 3,239,000 3,840,000 14,261,000

Badan Ketahanan

Pangan, Penyuluhan

Pertanian, Perikanan

dan Kehutanan

Persentase Ketersediaan Energi dan

Protein Per KapitaPersen 89.00 89.50 90.00 90.50 91.00 91.50 91.50

Persentase Penguatan Cadangan

PanganPersen 46.83 53.43 60.00 66.60 73.20 79.80 79.80

Persentase Ketersediaan Informasi

Pasokan Harga dan Akses Pangan di

Daerah

Persen 60.00 75.00 90.00 95.00 100.00 100.00 100.00

Persentase Stabilitas Harga dan

Pasokan PanganPersen 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 100.00 100.00

Persentase Skor Pola Pangan

Harapan (PPH)Persen 85.90 87.80 90.00 91.90 93.80 95.70 95.70

Persentase Pengawasan dan

Pembinaan Keamanan PanganPersen 66.25 73.13 80.00 86.90 93.80 100.00 100.00

Persentase Penanganan Daerah

Rawan PanganPersen 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 75.00

14

Urusan Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

609,050 724,458 844,126 965,245 1,088,032 4,230,911

Badan Keluarga

Berencana dan

Pemberdayaan

Perempuan

17,780,800 3,556,160

3,840,000 2,757,500 3,239,000


dan Pengembangan

Ketenagakerjaan

3,556,160

Program Peningkatan

Kualitas dan

Produktivitas Tenaga

Kerja

2,075,000 2,349,500

3,556,160 3,556,160 3,556,160

7,102,544 35,512,720 7,102,544 7,102,544 7,102,544 7,102,544

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Pertanian/Perkebunan

14,261,000






KONDISI

KINERJA

AWAL

SATUAN 2014


Program Peningkatan

Kualitas Hidup dan

Perlindungan

Perempuan

159,050 184,458 214,126 245,245 278,032 1,080,911

Program Peningkatan

Peran serta dan

kesetaraan Gender

dalam pembangunan

150,000 175,000 200,000 225,000 250,000 1,000,000

Program keserasian

kebijakan peningkatan

kualitas Anak dan

Perempuan

130,000 165,000 200,000 235,000 270,000 1,000,000

Program keserasian

kebijakan peningkatan

kualitas Anak dan

Perempuan

40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 250,000

Program Penguatan

Kelembagaan

pengarusutamaan

gender dan anak

130,000 155,000 180,000 205,000 230,000 900,000

15

Urusan Keluarga

Berencana dan Keluarga

Sejahtera

6,985,820 7,101,320 7,617,570 8,129,070 8,333,820 38,167,600

Badan Keluarga

Berencana dan

Pemberdayaan

Perempuan

Progaram Kesehatan

Reproduksi Remaja 300,000 400,000 500,000 650,000 650,000 2,500,000

Program

Pengembangan Pusat

Informasi dan Konseling

KRR

350,000 400,000 500,000 550,000 550,000 2,350,000

Program Keluarga

Berencana 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 900,000

Program Pelayanan

Kontrasepsi1,234,000 1,259,000 1,384,000 1,475,000 1,600,000 6,952,000

Program Keluarga

Berencana950,000 950,000 1,050,000 1,100,000 1,100,000 5,150,000

Program Pembinaan

Peranserta Masyarakat

Dalam Pelayanan KB-

KR Yang Mandiri

320,000 370,000 370,000 420,000 420,000 1,900,000

Program Kesehatan

Reproduksi Remaja50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 250,000

Program Keluarga

Berencana550,700 550,700 561,450 551,450 550,700 2,765,000

Program penyiapan

tenaga pendamping

Kelompok Bina Keluarga

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 3,000,000

Program

Pengembangan Model

Operasional BKB.

Posyandu- Paud

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 2,000,000

100.00

74.28

.93.29

20.00 20.00 20.00

93.29 91.79 92.54

70.92 72.73

20.00

2.50

4.50

2.50

20.00

2.75 2.65

73.51

4.50

91.04

74.28

5.50 5.00 5.80

Cakupan Pasangan Usia Subur yang

ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet

need) 5%

90.29 Persen 89.54

3.25

20.00 20.00 Persen

Persen

67.82

6.24

2.97

100.00 Persen

6.00

100.00 100.00

Cakupan Pasangan Usia Subur yang

isterinya dibawah usia 20 tahun

(3.5%)

Persen 3.50

100.00

Cakupan Perempuan dan Anak

Korban Kekerasan yang Mendapatkan

Layanan Bantuan Hukum

Cakupan Perempuan dan Anak

Korban Kekerasan yang Mendapatkan

Penanganan Pengaduan oleh

Petugas Terlatih di dalam Unit

Pelayan Terpadu

100.00 100.00

Cakupan Sasaran Pasangan Usia

Subur menjadi Peserta KB aktif (65%)Persen 69.11

Cakupan Anggota Bina Keluar-ga

Balita (BKB) ber-KB (70%)






KONDISI

KINERJA

AWAL

SATUAN 2014


Cakupan PUS peserta KB Ang-gota

Usaha Peningkatan Pen-dapatan

Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-

KB (87%)

Persen 93.29 93.54 93.79 94.40 94.29 94.54 94.54

Ratio Petugas Lapangan Keluarga

Berencana/Penyuluh Keluarga

Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di

setiap 2 (dua) desa/kelurahan

Persen 37.3 49.90 62.50 75.10 87.70 100.00 100.00

Program Pembinaan

peranserta masyarakat

dalam KB-KR yang

mandiri

Ratio Pembantu Pembina Keluarga

Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas

di setiap desa/ kelurahan

Persen 39.51 42.33 558,120 45.15 588,120 47.97 618,120 50.79 648,120 53.61 678,120 53.61 3,090,600

Program Pelayanan

Kontrasepsi

Cakupan Penyediaan alat dan obat

kontrasepsi untuk memenuhi

permintaan masyarakat 30% setiap

tahun

Persen - 30.00 300,000 30.00 300,000 30.00 300,000 30.00 350,000 30.00 350,000 30.00 1,600,000

Pembinaan peran serta

masyarakat dalam

pelayanan KB-KR yang

mandiri

Cakupan penyediaan informasi data

mikro keluarga di setiap

desa/kelurahan 100% setiap tahun

Persen 100.00 100.00 103,000 100.00 153,500 100.00 204,000 100.00 254,500 100.00 305,000 100.00 1,020,000

16 Urusan Perhubungan 10,988,000 10,064,000 12,094,000 8,999,000 9,954,000 52,099,000

Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas

PerhubunganPersen 66.84 73.00 75.00 96.00 98.00 100.00 100.00

Ketersediaan Peraturan/Dokumen

Pendukung Bidang PerhubunganPersen 14.23 31.38 48.53 65.68 82.83 100.00 100.00

Peningkatan Pelayanan

Angkutan

Jumlah Orang yang terangkut

angkutan umum/hariOrang 38,777 44,000 2,056,000 41,000 1,886,000 47,000 2,016,000 45 1,946,000 49,000 2,076,000 49,000 9,980,000

Peningkatan

Keselamatan Lalu Lintas

Dan Angkutan Jalan

Penurunan tingkat kecelakaan lalu

lintasKejadian 410 360 1,102,000 325 1,118,000 292 1,143,000 263 1,168,000 237 1,193,000 237 5,724,000


dan Pengamanan Lalu

Lintas

Ketersediaan fasilitas lalu lintas Persen 40.00 50.00 2,725,000 55.00 1,825,000 60.00 1,800,000 65.00 1,800,000 70.00 1,900,000 70.00 10,050,000

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ

Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ yang TerpeliharaPersen 40.00 50.00 1,050,000 55.00 900,000 60.00 1,350,000 65.00 1,200,000 70.00 1,800,000 70.00 6,300,000

Peningkatan kelaikan

pengoperasian

kendaraan bermotor

Peningkatan KIR angkutan umum Kendaraan 3,376 3,500 1,470,000 3,525 1,750,000 3,550 300,000 3,575 300,000 3,600 300,000 3,600 4,120,000

17Urusan Komunikasi dan

Informatika4,425,350 4,510,000 4,670,000 4,230,000 5,290,000 23,125,350

Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

Kerja sama Informasi

dengan Media Massa

Frekuensi pelaksanaan diseminasi

informasi NasionalKecamatan 15 26 1,805,350 26 1,615,000 26 1,925,000 26 1,735,000 26 2,395,000 26 9,475,350

15,925,000 2,685,000

900,000 900,000

2,585,000 2,585,000

1,090,000

Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

5,485,000

4,690,000

Program pembinaan

peranserta masyarakat

dalam pelayanan KB-KR

yang mandiri

900,000 900,000

2,585,000






KONDISI

KINERJA

AWAL

SATUAN 2014


Peningkatan sistem informasi

penyelenggaraan pemerintahan

melalui electronic government

Persen 26.15 35.00 820,000 40.00 820,000 45.00 770,000 50.00 270,000 55.00 270,000 55.00 2,950,000

Jumlah Pengunjung Web Site

www.sumedangkab.go.idOrang 155,166 200,000 350,000 210,000 350,000 220,000 350,000 230,000 350,000 240,000 350,000 240,000 1,750,000

Pengembangan Sumber

Daya Komunikasi dan

Informatika

Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal

dan BTS

Radio/TV

lokall/BTS 297 309 200,000 310 200,000 311 200,000 312 200,000 312 200,000 312 1,000,000

Pengembangan sarana

dan prasarana

komunikasi dan

informatika

Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Komunikasi dan InformatikaPersen 35.00 40.00 225,000 45.00 150,000 50.00 250,000 55.00 150,000 60.00 300,000 60.00 1,075,000

Pengadaan barang dan jasa melalui

LPSEHari 365 365 365 365 365 365 365

Jumlah kegiatan yang terinformasikan

melalui Layanan M-CAPKali 48 58 68 78 88 100 100

Pembinaan Telematika

Daerah

Jumlah Wilayah, Media Elektronik dan

Media Komunikasi yang TerbinaPersen 47.53 69.42 600,000 71.17 625,000 71.92 650,000 73.17 675,000 79.42 700,000 79.42 3,250,000

Jumlah Jaringan Komunikasi

StasionerJaringan 7,256 7,300 7,310 7,320 7,330 7,340 7,340

Jumlah Jaringan Komunikasi Mobile Jaringan 350,000 360,000 370,000 380,000 390,000 400,000 400,000

Rasio Wartel/Warnet terhadap

PendudukRasio 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22

18 Urusan Pertanahan 350,000 385,000 423,500 465,850 512,435 2,136,785

Dinas Pertambangan,

Energi dan Pertanahan

Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan

dan Pemanfaatan Tanah

Tersedianya data, informasi dan

administrasi pertanahanPaket 5 1 200,000 1 220,000 1 242,000 1 266,200 1 292,820 5 1,221,020

Program Penyelesaian

Konflik-konflik

Pertanahan

Terfasilitasinya Kebutuhan lahan

untuk Kepentingan umumPaket 3 1 150,000 1 165,000 1 181,500 1 199,650 1 219,615 5 915,765

19

Urusan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Dalam Negeri

5,604,500 5,192,500 5,317,500 5,842,500 6,752,300 28,709,300

Badan Kesatuan

Bangsa, Perlindungan

Masyarakat dan

Penanggulangan

Bencana

Frekuensi konflik antar suku Konflik 0 0 0 0 0 0 0

Frekuensi Konflik antar umat

beragama/Keyakinan Konflik 0 0 0 0 0 0 0

Program Pemberdayaan

Masyarakat Untuk

Menjaga Ketertiban dan

Keamanan

Jumlah petugas perlindungan

masyarakat (linmas)Orang 4,137 4,137 190,000 4,137 190,000 4,137 200,000 4,137 250,000 4,137 275,000 4,137 1,105,000

Jumlah LSM, Ormas dan OKPLSM/Ormas/

OKP 347 70 70 69 69 69 347

Jumlah Organisasi Politik Daerah Partai Politik 12 12 12 12 12 12 12

425,000 1,875,000

160,000 180,000

400,000

1,750,000

325,000 350,000 375,000

350,000 340,000

140,000

150,000 100,000

Program Pendidikan

Politik Masyarakat

Pengembangan aplikasi

sistem dan konten

telematika

Pengembangan

Pelayanan Komunikasi

dan Informatika

100,000

400,000

280,000 285,000

Program

Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

100,000

Pengembangan

komunikasi, informasi,

dengan media masa

1,600,000

650,000 450,000

345,000

680,000






KONDISI

KINERJA

AWAL

SATUAN 2014


Program Peningkatan

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

Frekuensi kriminalitas di dusun/desa Kasus 0 0 90,000 0 90,000 0 100,000 0 100,000 0 100,000 0 480,000

Peningkatan jumlah kecamatan

tanggap bencanaKecamatan 3 5 1,900,000 7 1,750,000 9 1,660,000 11 1,990,000 13 2,095,000 13 9,395,000

Kantor Satuan Polisi

Pamong Praja

Cakupan patroli siaga, ketertiban

umum dan ketentraman masyarakat

(3 x Patroli dalam 1 hari)

Persen 0.0 45.00 50.00 60.00 65.00 70.00 70.00

Cakupan rasio petugas perlindungan

masyarakat (1 orang setiap RT atau

sebutan lainnya)

Persen 58.00 60.00 62.00 65.00 70.00 75.00 75.00

Program Pemeliharaan

Keamanan,

ketentraman, ketertiban

masyarakat dan

pencegahan tindak

kriminal

Cakupan penegakan peraturan

daerah dan peraturan kepala daerahPersen 100.00 70.00 1,550,000 75.00 750,000 80.00 850,000 85.00 970,000 90.00 2,070,000 90.00 6,190,000

20

Urusan Otonomi

Daerah, Pemerintahan

Umum, Keuangan

Daerah, Kepegawaian

dan Persandian

53,618,475 63,116,823 63,402,055 62,161,272 65,971,132 308,269,756

Sekretariat Daerah

Program peningkatan

Kualitas Kebijakan

manajemen

Pemerintahan

Persentase kualitas kebijakan

manajemen pemerintahanPersen 100.00 100.00 3,262,500 100.00 2,675,000 100.00 2,250,000 100.00 2,325,000 100.00 3,000,000 100.00 13,512,500

Program Peningkatan

Kerjasama antar

Pemerintah Daerah

Kesepakatan kerjasama yang

ditindaklanjuti ke dalam perjanjian

kerjasama

Daerah/Piha

k Ke-3 - 75 150,000 75 175,000 75 175,000 75 175,000 75 175,000 75 850,000

Program Penataan

Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

Persentase kelembagaan yang efektif

dan efisienPersen 74.72 75,20 2,400,000 75,65 2,100,000 76,42 2,500,000 76,93 1,700,000 77,26 1,700,000 77,26 10,400,000

Program Penerapan dan

penegakan hukum

Pemberian layanan hukum terhadap

aduan/pengajuan permasalahan

hukum yang diterima

Persen - 100.00 925,000 100.00 1,225,000 100.00 1,250,000 100.00 1,250,000 100.00 1,250,000 100.00 5,900,000

Program Penataan

Sarana dan Prasarana

Hukum

Peningkatan sarana dan prasarana

Pelayanan Publik dibidang Informasi

Hukum (JDIH)

Persen - 100.00 100,000 100.00 125,000 100.00 125,000 100.00 125,000 100.00 125,000 100.00 600,000

Program Peningkatan

Pelayanan Kepala

Daerah/Wakil Kepala

Daerah

Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala DaerahPersen 100.00 100.00 2,390,000 100.00 2,500,000 100.00 2,510,000 100.00 2,560,000 100.00 2,575,000 100.00 12,535,000

Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat

Daerah

Ketercapaian fungsi pengawasan

DPRDPersen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Ketercapaian fungsi legislasi DPRD Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Ketercapaian fungsi budgeting DPRD Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Program Pencegahan

Dini dan

Penanggulangan

Korban Bencana Alam

Program peningkatan

keamanan dan

kenyamanan lingkungan

13,970,822

Program Peningkatan

Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat

Daerah

11,546,134 12,700,747

2,027,500 1,494,500 2,027,500 1,682,300 2,027,500

15,367,904 16,904,694 70,490,300

9,259,300






KONDISI

KINERJA

AWAL

SATUAN 2014


Badan Kepegawaian

Daerah

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Ketersediaan pendukung kediklatan Paket 1 2 86,848 3 512,180 3 523,398 3 535,737 3 549,311 14 2,207,474

Program Pendidikan

KedinasanJumlah Pegawai yang mengikuti diklat orang 134 419 3,805,388 1,262 11,399,189 1,002 8,578,335 517 5,164,335 517 5,307,335 3,695 34,254,582

Penyusunan regulasi kepegawaian Paket - 1 1 1 2 1 6

Frekuensi Penataan dan Penempatan

Pegawai dalam jabatanKali 21 22 19 19 19 19 98

Jumlah pegawai yang mendapatkan

penghargaan dan kenaikan pangkat orang 2,573 2,150 2,200 2,200 2,225 2,225 11,000

Jumlah Penyelesaian kasus

pelanggaran disiplin pegawai, ijin

perceraian dan perkawinan

Persen 100 100 100 100 100 100 100

Jumlah Pelayanan Pengelolaan

administrasi Kepegawaianorang 2,319 9,428 8,368 7,556 7,437 7,322 40,111

Terlaksananya rekruitmen pegawai kali 2 2 2 2 2 2 10

Program

Pengembangan Data

dan Informasi

Tersedianya Data Base Pegawai paket 1 2 237,420 3 421,496 1 316,739 1 364,250 1 418,888 4 1,758,793

Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Asset Daerah

Rasio APBD terhadap PDRB Persen 10.74 12.45 12.53 12.70 12.88 13.04 13.04

Tersedianya data dan informasi

keuangan

Perda/

Perbup/Dok14 14 14 14 14 14 14

Tersedianya data penggajian pegawai SKPD 63 63 63 63 63 63 63

Tersedianya dokumen pelaksanaan

APBDDokumen 2 2 2 2 2 2 2

Pemanfaatan, pemeliharaan, dan

pengamanan barang milik daerahDokumen 4 4 4 4 4 4 4

Program Pembinaan

dan Fasilitasi


Kabupaten/Kota

Tersedianya data APBD Hasil

evaluasi

Raperda/Ra

perbup4 4 525,000 4 561,750 4 601,073 4 643,148 4 681,736 4 3,012,706

Inspektorat

Program peningkatan

profesionalisme tenaga

pemeriksa dan aparatur

pengawasan

Meningkatnya profesionalisme tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasanOrang 10 26 500,000 26 500,000 26 500,000 26 500,000 26 500,000 26 2,500,000

Program Peningkatan

sistem pengawasan

internal dan

pengendalian

pelaksanaan kebijakan-

kebijakan KDH

Menurunnya jumlah temuan terhadap

ketaatan dan sistem pengendalian

internal

Temuan 471 150 9,350,000 110 9,350,000 97 9,350,000 70 9,350,000 50 9,350,000 50 46,750,000

Program Penataan dan

penyempurnaan sistem

dan prosedur

pengawasan

Tersedianya sistem dan prosedur

pengawasanPaket 1 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 750,000

Program Pembinaan

dan Pengembangan

Aparatur

2,610,505 3,745,821 4,365,118

Program Peningkatan

dan Pengembangan


Daerah

15,579,680 14,975,640

5,172,532

16,236,571

4,770,227

18,111,636 82,084,197

20,664,203

17,180,671






KONDISI

KINERJA

AWAL

SATUAN 2014


21Urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa4,510,500 5,052,600 6,123,120 7,102,944 8,523,533 31,312,697

Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan

Pemerintahan Desa

Frekuensi Fasilitasi Peningkatan

Kapasitas Lembaga KemasyarakatanPaket 3 3 3 3 3 3 15

Frekuensi Fasilitasi dan Evaluasi DBH

Pajak Daerah, Retribusi Daerah bagi

Desa dan ADD

Paket 2 2 2 2 2 2 10

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

dalam Membangun

Desa

Frekuensi Fasilitasi Kegotong

royonganKali 4 4 305,000 4 366,000 4 439,200 4 527,040 4 632,448 20 2,269,688

Program Peningkatan

Keberdayaan Lembaga

Ekonomi dan

Kesejahteraan

Masyarakat Perdesaan

Frekuensi Fasilitasi peningkatan

ekonomi masyarakat perdesaanPaket 7 7 1,929,000 5 2,074,800 5 2,489,760 5 2,987,712 5 3,585,254 27 13,066,526

Program Peningkatan

Keberdayaan dan

Kemandirian Lembaga

Ekonomi dan

Kesejahteraan


Pemasyarakatan Teknologi Tepat

Guna, Perilaku Hidup Sehat, dan

Lingkungan yang Bersih

Paket 3 3 570,000 3 684,000 3 820,800 3 984,960 3 1,181,952 15 4,241,712

Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa

Intensitas Fasilitasi Peningkatan

Kapasitas Aparatur Pemerintah DesaPaket 10 10 1,015,000 8 1,098,000 9 1,377,600 7 1,408,320 7 1,689,984 41 6,588,904

22 Urusan Sosial 1,487,645 1,487,645 1,487,645 1,487,645 1,487,645 7,438,225

Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja


Fakir Miskin, Komunitas

Adat Terpencil (KAT)

dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

Persentase PMKS skala Kabupaten

Sumedang yang memperoleh bantuan

sosial untuk pemenuhan kebutuhan

dasar

Persen 27.19 20.00 163,350 20.00 163,350 100.00 163,350 100.00 163,350 100.00 163,350 100.00 816,750

Program Pembinaan

Eks Penyandang

Penyakit Sosial (Eks

Narapidana,

PSK,Narkoba dan

Penyakit Sosial lainnya)

Program Pembinaan

Lanjut Usia Terlantar

Program Pembinaan

Anak Terlantar

Program pelayanan dan

rehabilitasi

kesejahteraan sosial

Persentase panti sosial skala

Kabupaten Sumdang yang

menyediakan sarana dan prasarana

pelayanan kesejahteraan sosial

Persen 100.00 100.00 72,375 100.00 72,375 100.00 72,375 100.00 72,375 100.00 72,375 100.00 361,875

Persentase PMKS skala Kabupaten

Sumedang yang menerima program

pemberdayaan sosial melalui

kelompok usaha bersama (KUBE)

atau kelompok sosial ekonomi sejenis

lainnya

829,800

84,100 Persen 34.00 39.65 84,100

Program Peningkatan

Keberdayaan


691,500 995,760 1,194,912 1,433,894 5,145,866

420,500 100.00 84,100 100.00 84,100 100.00 100.00 84,100 39.65






KONDISI

KINERJA

AWAL

SATUAN 2014



Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

Persentase Wahana Kesejahteraan

Sosial Berbasis Masyarakat

(WKSBM) yang menyediakan sarana

dan prasarana pelayanan

kesejahteraan sosial

Persen 34.62 100.00 376,020 100.00 376,020 100.00 376,020 100.00 376,020 100.00 376,020 100.00 1,880,100

Persentase korban bencana skala

Kabupaten Sumedang yang

menerima Bantuan Sosial selama

masa tanggap darurat

Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Persentase Korban Bencana skala

Kabupaten Sumedang yang di

evakuasi dengan menggunakan

sarana dan prasarana tanggap darurat

lengkap

Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Program Pembinaan

dan latihan bagi

penyandang cacat dan

eks trauma

Persentase Penyandak Cacat Fisik

dan Mental serta Lanjut Usia tidak

Potensial yang telah menerima

jaminan sosial

Persen 12.50 27.50 352,550 27.50 352,550 100.00 352,550 100.00 352,550 100.00 352,550 100.00 1,762,750

23 Urusan Kebudayaan 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 12,500,000

Dinas Kebudayaan,


Olahraga

Program

pengembangan nilai

budaya

Persentase peningkatan apresiasi

masyarakat terhadap nilai budayapersen 20 Kali 20 1,000,000 20 1,000,000 20 1,000,000 20 1,000,000 20 1,000,000 20 5,000,000

Program pengelolaan

kekayaan budaya

Persentase peningkatan apresiasi

masyarakat terhadap karya budayapersen 5 Kali 20 1,500,000 20 1,500,000 20 1,500,000 20 1,500,000 20 1,500,000 20 7,500,000

24 Urusan Statistik 1,125,000 1,760,000 1,620,000 1,680,000 1,865,000 8,050,000

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Program

Pengembangan data

statistik daerah

Persentase ketersediaan data dan

informasi yang dibutuhkan untuk

perencanaan pembangunan

Persen 80.00 100.00 1,125,000 100.00 1,760,000 100.00 1,620,000 100.00 1,680,000 100.00 1,865,000 100.00 8,050,000

25 Urusan Kearsipan 2,820,000 2,794,500 3,408,950 3,066,745 3,373,420 15,463,615

Kantor Arsip Daerah

Program Peningkatan

kualitas dan kuantitas

sumber daya aparatur

pengelola kearsipan

Ketersediaan jumlah

arsiparis/pengelola arsipOrang 224 157 340,000 157 374,000 157 411,400 157 452,540 157 497,794 785 2,075,734

Program

Pengembangan/Pemelih

araan sarana dan

prasarana kearsipan

Ketersediaan sarana/prasarana kearsipan Paket 199 23 1,325,000 20 1,100,000 21 1,600,000 20 1,210,000 20 1,331,000 104 6,566,000

Program Penyelamatan

dan pelestarian

dokumen/arsip

Jumlah arsip daerah yang terpelihara Dokumen 25,000 27,500 600,000 30,000 660,000 32,500 726,000 35,000 798,600 37,500 878,460 162,500 3,663,060

Program Penelusuran

arsip yang bernilai

sejarah

Jumlah dokumen yang bernilai

sejarahDokumen 3 1 100,000 1 110,000 1 121,000 - - - - 3 331,000

439,250 439,250 439,250 439,250 439,250 2,196,250


Sosial bagi PMKS yang

termasuk dalam kriteria

Korban Bencana.






KONDISI

KINERJA

AWAL

SATUAN 2014


Program Peningkatan

kualitas layanan

informasi kearsipan

Terlayaninya SKPD, Desa dan

masyarakat dalam hal informasi

kearsipan

SKPD 0 18 355,000 18 390,500 18 429,550 18 472,505 18 519,756 90 2,167,311

Program

Pengembangan

khasanah kearsipan

Jumlah SKPD yang menyerahkan

arsip statisSKPD 7 2 100,000 2 110,000 2 121,000 2 133,100 2 146,410 10 610,510

Program Perbaikan

sistem administrasi

kearsipan

Ketersediaan Peraturan Bupati

tentang Tata KearsipanPerbup 0 - - 1 50,000 - - - - - - 1 50,000

26 Urusan Perpustakaan 575,000 1,444,400 1,184,400 1,264,400 1,359,400 5,827,600

Kantor Perpustakaan

Daerah

Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan Orang 25,852 26,852 28,352 30,552 33,552 37,552 37,552

Jumlah PerpustakaanPerpustakaa

n489 494 501 511 526 546 546

Jumlah Bahan Pustaka Eksemplar 264,200 272,200 283,200 298,200 316,200 339,200 339,200

B URUSAN PILIHAN

1Urusan Perikanan dan

Kelautan7,450,000 6,675,000 9,675,000 12,675,000 12,500,000 48,975,000

Dinas Peternakan dan

Perikanan

Peningkatan produksi ikan :

a. Ikan konsumsi Ton 5,987 6,286 6,601 7,931 10,277 24,000 24,000

b. Ikan Hias Ekor 528,644 541,860 555,406 569,291 583,524 598,112 598,112

c. Benih Ikan Ribek 125,717 132,006 138,620 155,198 172,955 211,629 211,629

Program Peningkatan


bidang perikanan

Persentase peningkatan sarana

prasarana produksi perikananPersen 50.00 10.00 5,250,000 10.00 5,250,000 10.00 5,250,000 10.00 5,250,000 10.00 5,250,000 50.00 26,250,000

Program Peningkatan

Konsumsi Hasil

Perikanan

Peningkatan tingkat konsumsi ikan Kg/Kapita 15.20 16.40 100,000 16.90 100,000 17.40 100,000 17.90 100,000 18.40 100,000 18.40 500,000

Program Optimalisasi

pengolahan dan

pemasaran produksi

perikanan

Peningkatan kualitas produk olahan

perikanan Unit Usaha 35.00 10.00 100,000 5.00 100,000 5.00 100,000 5.00 100,000 5.00 100,000 30.00 500,000

2 Urusan Pertanian 29,128,000 31,563,000 30,038,000 30,398,000 30,358,000 151,485,000

Dinas Pertanian,

Tanaman Pangan dan

Holtikultura

Peningkatan produksi padi sebesar

2% per tahunton GKG 510,862 521,079 531,501 542,131 552,973 564,033 564,033

Peningkatan produksi palawija

sebesar 2% per tahunton 244,028 248,909 253,887 258,964 264,144 269,427 269,427

Peningkatan produksi hortikultura

unggulan dan prospektif daerahton 160,259 218,000 228,000 239,000 250,000 262,000 262,000

Program

Pengembangan

budidaya perikanan

Program

Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

575,000 1,444,400 1,184,400 1,264,400 1,359,400 5,827,600

2,000,000 1,225,000 4,225,000 7,225,000 7,050,000

Program peningkatan

produksi

pertanian/perkebunan

21,725,000

9,000,000 9,250,000 9,500,000 9,750,000 10,000,000 47,500,000






KONDISI

KINERJA

AWAL

SATUAN 2014


Program Peningkatan

Ketahanan Pangan


Bertambahnya jumlah kelompok tani

yang menerapkan pengelolaan pasca

panen dan perbaikan mutu

pengelolaan hasil pertanian

Kelompok

tani207 5 275,000 5 275,000 5 275,000 5 275,000 5 275,000 25.00 1,375,000

Program peningkatan

pemasaran hasil

produksi


Meningkatnya kemitraan usaha taniKelompok

tani12 13 350,000 14 350,000 15 350,000 16 350,000 17 350,000 17 1,750,000

Ketersediaan sarana, prasarana dan

infrastruktur pertanian

- Alsintan Unit 2,200 250 250 250 250 250 1,250

- Jaringan Irigasi Perdesaan Ha 2,000 500 500 500 500 500 2,500

- Jalan Usaha Tani Km 8 10 10 10 10 10 50

Dinas Kehutanan dan

Perkebunan

Program Peningkatan

Produksi

Pertanian/Perkebunan

Peningkatan lahan produktif

perkebunanHa 10,606 73 1,294,000 73 1,294,000 73 1,294,000 73 1,294,000 73 1,294,000 365 6,470,000

Program Pembangunan

Sarana, Prasarana dan

Infrastruktur Pertanian

lainnya

Ketersediaan sarana prasarana dan

infrastruktur perkebunanKel 143 21 959,000 23 1,034,000 21 749,000 21 749,000 21 749,000 107 4,240,000

Program

Pengembangan

Agribisnis

Frekuensi fasilitasi kemitraan usaha

agrobisnis komoditas perkebunanKel 5 1 475,000 1 225,000 1 225,000 1 125,000 1 125,000 5 1,175,000

Dinas Peternakan dan

Perikanan

Persentase peningkatan produksi

daging, telur dan susu Persen 80.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 20

a. Daging Ton 11,852 12,284 12,547 12,826 13,122 14,000 64,779

b. Telur Ton 1,362 1,376 1,390 1,404 1,418 1,432 7,020

c. Susu Ton 12,644 13,277 13,941 14,638 15,370 16,138 73,364

Program Peningkatan


bidang peternakan

Persentase peningkatan sarana dan

prasarana bidang peternakan Persen 50.00 10.00 1,000,000 10.00 1,000,000 10.00 1,000,000 10.00 1,000,000 10.00 1,000,000 50 5,000,000

Program Pencegahan

dan penanggulangan

penyakit ternak

Persentase pengendalian tingkat

kematian ternak dan pengendalian

penyakit hewan menular strategis

(PHMS) dan Zoonosis

Persen 100.00 100.00 950,000 100.00 950,000 100.00 950,000 100.00 950,000 100.00 950,000 100.00 4,750,000

Program Peningkatan

Kesehatan masyarakat

veteriner

Tingkat keamanan Pangan Asal

Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan

Halal (ASUH)

Persen 100.00 100.00 325,000 100.00 325,000 100.00 325,000 100.00 325,000 100.00 325,000 100.0000 1,625,000

Program Peningkatan

pengelolaan hasil

produksi peternakan

Peningkatan kualitas produk olahan

peternakan Unit Usaha 3 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000

Jumlah sarana dan prasarana Pasar

Hewan Lokal yang terpelihara Unit 1 1 1 - - - 2

Persentase peningkatan sarana dan

prasarana Pasar Hewan Regional Persen 0 - 80.00 10.00 10.00 - 100.00

Jumlah aparatur / pelaku usaha

peternakan dan perikanan yang

mengikuti pelatihan teknis/magang,

dsj.

orang 20 10 10 10 10 10 50

Persentase peningkatan data dan

informasi Persen 10.00 10.00 32.00 16.00 16.00 16.00 90.00

100,000 2,100,000 500,000 500,000 -

250,000 400,000 300,000

Program Peningkatan

kapasitas sumber daya

manusia peternakan dan

perikanan

Program Peningkatan

pemasaran hasil

produksi peternakan

4,050,000 4,260,000 4,470,000 4,680,000 4,890,000 22,350,000

3,200,000

Program Peningkatan

produksi hasil

peternakan

Program Pembangunan

Sarana, Prasarana dan

Infrastruktur Lainnya 10,000,000 10,000,000 10,000,000 50,000,000 10,000,000 10,000,000

300,000 300,000 1,550,000






KONDISI

KINERJA

AWAL

SATUAN 2014


3 Urusan Kehutanan 5,027,000 4,837,000 4,707,000 4,707,000 4,707,000 23,985,000

Dinas Kehutanan dan

Perkebunan

Program Pemanfaatan

Potensi Sumber Daya

Hutan

Jumlah kelompok usaha aneka Hasil

Hutan Non KayuKelompok 74 7 1,260,000 7 1,000,000 7 970,000 7 970,000 7 970,000 35 5,170,000

Program Rehabilitasi

Hutan dan Lahan

Persentase Lahan Kritis terhadap

Luas Wilayah Kabupaten SumedangPersen 9.16 0.64 2,987,000 0.64 3,087,000 0.64 2,987,000 0.64 2,987,000 0.64 2,987,000 3.20 15,035,000

Perlindungan dan

konservasi Sumber

Daya Hutan

Persentase Peningkatan

pemberdayaan masyarakat sekitar

hutan dalam perlindungan dan

konservasi sumber daya hutan

Persen 16.67 16.67 150,000 16.67 150,000 16.67 150,000 16.67 150,000 16.67 150,000 83.33 750,000

Program perencanaan

dan pengembangan

hutan

Persentase Luasan Kawasan Hutan

minimal yakni 30% dari luas wilayahPersen 27.25 0.55 630,000 0.55 600,000 0.55 600,000 0.55 600,000 0.55 600,000 2.75 3,030,000

4Urusan Energi dan

Sumberdaya Mineral8,023,500 8,138,500 8,265,000 8,137,950 8,264,395 40,829,345

Dinas Pertambangan,

Energi dan Pertanahan

Program pengendalian

air tanah

Ketersediaan air bersih yang

bersumber dari air tanahTitik 0 2 500,000 2 550,000 2 605,000 2 665,500 2 732,050 10 3,052,550

Program pembinaan dan

pengembangan bidang

energi baru terbarukan

Berkembangnya Energi Alternatif di

masyarakatKK 387 20 150,000 20 150,000 20 150,000 20 150,000 20 150,000 100 750,000

Rasio elektrifikasi Persen 75.21 0.50 2,973,500 0.50 2,973,500 0.50 2,973,500 0.50 2,973,500 0.50 2,973,500 2.50 14,867,500

Ketersediaan lampu penerangan jalan

umumPJU 1,629 750 3,750,000 750 3,750,000 750 3,750,000 750 3,750,000 750 3,750,000 3,750 18,750,000


pengawasan bidang

pertambangan

Persentase pengawasan pemegang

IUPPersen 100 100 400,000 100 440,000 100 484,000 100 266,200 100 292,820 100 1,883,020

Program pengawasan

dan penertiban kegiatan

rakyat yang berpotensi

merusak lingkungan

Menurunnya resiko bencana di

daerah rawan bencana geologiDesa 2 5 250,000 4 275,000 4 302,500 4 332,750 4 366,025 21 1,526,275

5 Urusan Pariwisata 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 30,000,000

Dinas Kebudayaan,


Olahraga

Program

Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

Persentase peningkatan kunjungan

wisatawan 20 persen per tahunPersen 10,00 20,00 1,000,000 40,00 1,000,000 60,00 1,000,000 80,00 1,000,000 100,00 1,000,000 100,00 5,000,000

Program

Pengembangan

Destinasi Pariwisata

Destinasi wisata unggulan yang

dikembangkanLokasi 3 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 5 25,000,000

6 Urusan Perindustrian 2,200,000 2,100,000 1,800,000 1,900,000 1,900,000 9,900,000

Dinas Perindustrian dan

Perdagangan


pengembangan bidang

ketenagalistrikan






KONDISI

KINERJA

AWAL

SATUAN 2014


Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi

Industri

Peningkatan jumlah usaha Industri

yang menggunakan teknologi yang

lebih maju

Kelompok 2 5 550,000 5 550,000 5 550,000 5 550,000 5 550,000 25 2,750,000

Peningkatan jumlah IKM yang dilatih

dalam pengelolaan usaha dan

legalitas usaha

kelompok 3 5 5 5 5 5 25

Peningkatan jumlah

perajin/pengusaha dalam industri

kreatif yang berbasis budaya

unggulan

orang 20 20 20 20 20 20 100

Pengembangan sistem dan jaringan

informasi PerindustrianKecamatan 0 26 26 26 26 26 26

Peningkatan Jumlah promosi produk

IKM yang diikutikali 5 2 2 2 3 3 12

7 Urusan Perdagangan 7,275,000 5,550,000 9,750,000 7,050,000 6,375,000 36,000,000

Dinas Perindustrian dan

Perdagangan

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Eksport

Peningkatan pengusaha industri dan

perdagangan di Kabupaten

Sumedang yang menguasai prosedur

ekspor dan impor

Orang 30 30 150,000 30 150,000 30 200,000 30 200,000 30 150,000 150 850,000

Peningkatan Sistem Jaringan

Informasi Perdagangan serta

penggunaan produk dalam negeri

Orang 60 30 60 30 60 30 210

Bertambahnya Jumlah promosi dan

Pemasaran Produk Unggulan DaerahKali 0 4 5 6 5 4 24

Terbangunnya lembaga dan

kerjasama kemitraan antara Pelaku

usaha besar/asosiasi pengusaha

dengan Pelaku usaha kecil/UKM

Kali 3 1 2 1 1 5

Terlaksananya sistem resi gudang

untuk komoditi unggulan daerahPersen 0 100 100 100 100 100 100

Meningkatnya kualitas SDM pengelola

dan pedagang Pasar TradisionalOrang 50 150 150 175 175 175 825

Meningkatnya Sarana dan prasarana

pasar yang representatifPersen 50 55 60 65 70 75 75

Sinkronisasi kebijakan Perlindungan

Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan

Lembaga 1 6 6 6 6 6 6

Meningkatnya Iklim Usaha

perdagangan yang kondusif Persen 70 75 80 85 90 95 95


dan Perlindungan Pasar

Tradisional

Meningkatnya omset pasar tradisional

1 persen per tahun

Rupiah

(Juta) 1,023 1,025 200,000 1,035 200,000 1,045 200,000 1,056 200,000 1,066 200,000 1,066 1,000,000

Program Pembinaan

Pedagangan Kaki Lima

dan Asongan

Jumlah pedagang kaki lima dan

asongan yang tertataWilayah - 1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 5 1,250,000

8Urusan

Ketransmigrasian5,300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 7,000,000

Prgram Peningkatan

Efesiensi Perdagangan

dalam negeri

6,275,000

750,000 450,000 500,000 500,000


Konsumen dan

Pengamanan

Perdagangan

Program

Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah

Program

Pengembangan Sentra-

Sentra Industri Potensial

900,000 800,000 800,000 850,000 850,000

400,000 525,000 3,350,000 575,000 625,000 5,475,000

4,425,000 5,750,000 5,825,000 5,150,000 27,425,000

4,200,000

750,000 2,950,000






KONDISI

KINERJA

AWAL

SATUAN 2014


Dinas Kependudukan,

Pencatatan Sipil dan

Transmigrasi

Program

Pengembangan Wilayah

Ketransmigrasian

Jumlah calon lokasi penerima

transmigranLokasi 3.00 3.00 300,000 3.00 350,000 3.00 400,000 3.00 450,000 3.00 500,000 3.00 2,000,000

Program Transmigrasi

lokal

Penanganan pemindahan penduduk

miskin asal wilayah genangan

jatigede melalui pola sisipan

pedesaan

KK 4,250 4,250 4,000,000 4,250 4,000,000

Program Transmigrasi

Regional

Penanganan pemindahan penduduk

miskin asal wilayah genangan

jatigede melalui pola resseltemen

(penerima manfaat Cirebon,

Majalengka, Indramayu)

KK 600 600 1,000,000 600 1,000,000


RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal IX - 1

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten

Sumedang Tahun 2014-2018 mempunyai tujuan memberi gambaran

keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah pada akhir periode

masa jabatan. Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD yang diinginkan

dilihat dari pencapaian indikator outcome prioritas pembangunan daerah

setiap tahun. Pada dasarnya indikator kinerja daerah secara teknis

dirumuskan dengan mengambil indikator sasaran prioritas yang telah

ditetapkan (outcomes).

Indikator Kinerja Daerah dalam RPJM Daerah Kabupaten Sumedang

Tahun 2014-2018 meliputi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang

menjelaskan tentang pencapaian setiap Misi RPJM Daerah dan Indikator

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Target Indikator Kinerja ditetapkan

dengan mengacu pada target yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan

mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya daerah. Indikator kinerja

daerah dapat dilihat pada tabel 9.1 dan tabel 9.2 dibawah ini.

2014 2015 2016 2017 2018

Penilaian LAKIP Interval 0-100 41,45 43,56 45,67 47,78 49,89 52,00 52,00

Penilaian LPPD Interval 0-4 2,559 2,600 2,700 2,800 2,900 3,000 3,000

Opini BPK WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP

Rasio belanja modal terhadap total

belanja

Persen 13,93 20,00 22,50 25,00 27,50 30,00 30,00

Implementasi standar kompetensi

jabatan struktural

Kali 8 8 6 6 6 6 32

Penerapan insentif berbasis kinerja Persen 0,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 70,00

Penerapan sistem reward Orang 2.573 2.150 2.200 2.200 2.225 2.225 11.000

Penerapan sistem punishment Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Persen 74,72 75,20 75,65 76,42 76,93 77,26 77,26

Penerapan SPM/SP Persen 20,00 40,00 60,00 75,00 90,00 100,00 100,00

Penerapan SMM/SNI/ISO

9001-2008

Unit Kerja 4 6 8 10 12 14 14

Persentase kesesuaian antara

muatan Renstra SKPD dengan

RPJMD

Persen 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TABEL 9.1

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014-2018

MISI INDIKATOR KINERJA SATUAN

TARGET CAPAIAN KINERJAKONDISI

KINERJA

AWAL

KONDISI

KINERJA

AKHIR

Meningkatkan

efektivitas

pemerintahan daerah

dalam mewujudkan


kualitas demokrasi

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 Hal IX - 2

2014 2015 2016 2017 2018



KINERJA

AWAL

KONDISI

KINERJA

AKHIR

Meningkatkan

efektivitas

pemerintahan daerah

dalam mewujudkan


kualitas demokrasi

Persentase kesesuaian antara

muatan RKPD dengan RPJMD

Persen 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Persentase kesesuaian

perencanaan pembangunan daerah

dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) dan Turunannya

Persen 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Tingkat Partisipasi Masyarakat

dalam Pembangunan

Interval 1-8

(Tangga Arstein)

5-6 5-6 5-6 6-7 6-7 6-7 6-7

Tingkat penyelesaian pelanggaran

K3

Persen 100,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00

Indeks Pendidikan Poin 82,90 83,24 83,54 83,83 84,13 84,42 84,42

Indeks Kesehatan Poin 71,05 71,35 71,65 71,95 72,25 72,55 72,55

Jumlah insiden yang disebabkan

masalah perbedaan

agama/keyakinan

Kasus 0 0 0 0 0 0 0

Jalan kewenangan kabupaten dalam

kondisi baik

Persen 25,5 37,73 54,04 68,88 70,24 86,1 86,1

Status jalan kabupaten Km 796,05 806,05 816,05 826,05 836,05 846,05 846,05

Cakupan daerah irigasi terhadap

area pertanian

Ha 17.077,20 19.016,19 20.632,03 21.878,54 22.940,38 24.022,2 24.022,2

Proporsi rumah tangga dengan

akses berkelanjutan terhadap air

minum layak di perkotaan dan

perdesaan

Persen 50,19 62,00 62,50 63,00 63,50 67,00 67,00

Mengembangkan

sumber daya manusia

Kabupaten Sumedang

yang sehat, cerdas,



nilai keimanan dan

ketaqwaan

Meningkatkan

efektivitas

pemerintahan daerah

dalam mewujudkan


kualitas demokrasi

Meningkatkan

ketersediaan dan


wilayah


2014 2015 2016 2017 2018



KINERJA

AWAL

KONDISI

KINERJA

AKHIR

Meningkatkan

efektivitas

pemerintahan daerah

dalam mewujudkan


kualitas demokrasi

Proporsi rumah tangga dengan

akses berkelanjutan terhadap

sanitasi dasar di perkotaan dan

perdesaan

Persen 35,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 75,00

Cakupan Layanan Rumah Tidak

layak Huni

Persen 12,01 27,01 42,01 57,01 72,01 87,01 87,01

Kawasan Pengembangan Ekonomi 0 0 0 1 2 0 0 2

Tingkat Investasi (PMTB) Rupiah (Milyar) 2.780,80 3.163,35 3.289,89 3.421,48 3.558,34 3.700,67 3.700,67

Indeks Daya Beli Poin 64,90 65,49 66,08 66,67 67,26 67,85 67,85

Kluster industri mikro dan kecil Industri 5.751 5.753 5.753 5.755 5.759 5.761 5.761

Kluster industri menengah Industri 18 18 18 19 19 20 20

Jumlah usaha mikro, kecil, dan

menengah

UMKM 6.898 7.518 8.138 8.758 9.378 10.000 10.000

Pelatihan kerja Orang 256 600 600 600 600 600 600

Penempatan tenaga kerja Orang 2.82 500-1.500 500-1.500 500-1.500 500-1.500 500-1.500 500-1.500

Penyelesaian perselisihan hubungan

industrial

Kasus 7 0-12 0-12 0-12 0-12 0-12 0-12

Pengawasan Ketenagakerjaan Perusahaan 300 845 845 845 845 845 845

Perlindungan tenaga kerja Orang 55.813 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000

Kawasan strategis kabupaten Kawasan 6 6 6 6 6 6 6

Jumlah objek wisata daerah yang

dikembangkan

Lokasi 3 1 1 1 1 1 5

Mengembangkan

perekonominan

Kabupaten Sumedang

yang berdaya saing dan

berkeadilan. serta

memberdayakan dan



dan menengah

Meningkatkan

ketersediaan dan


wilayah


2014 2015 2016 2017 2018



KINERJA

AWAL

KONDISI

KINERJA

AKHIR

Meningkatkan

efektivitas

pemerintahan daerah

dalam mewujudkan


kualitas demokrasi

Kredit Perbankan kepada UKM Rupiah (Juta) 3.025 4.450 4.600 4.750 5.250 5.500 5.500

Indeks Gini Poin 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,25

Akses pasar untuk produk lokal Jenis Produk 16 16 16 16 16 16 16

Penggunaan teknologi dan rekayasa

produk pertanian

Jenis

Teknologi

1 1 2 2 2 2 2

Rasio luas kawasan lindung untuk

menjaga keanekaragaman hayati

terhadap total luas kawasan hutan

Persen 42,24 42,25 42,25 42,26 42,26 42,27 42,27

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Persen 4,76 6,28 8,52 9,36 10,10 10,83 10,83

Rasio Lahan Kritis terhadap total

luas wilayah

Persen 9,16 8,51 7,90 7,23 6,59 5,95 5,95

Luas lahan hutan Persen 27,25 27,80 28,35 28,90 29,45 30,00 30,00

Jumlah daerah yang sudah terlatih

tanggap bencana

Kecamatan 3 5 7 9 11 13 13

Terlaksananya perlindungan,

pengembangan, dan pewarisan nilai-

nilai kasundaan

Kegiatan 50 50 50 50 50 50 50

Kunjungan Wisatawan Meningkat 20

Persen Per Tahun

Persen 10,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 100,00

Penggunaan bahasa sunda dalam

proses belajar mengajar dan

kegiatan pemerintahan

Persen 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 100,00

Mengembangkan


Sumedang yang aman,

nyaman, dan lestari

berbasis budaya dan

nilai-nilai kesundaan

sebagai daya ungkit

pembangunan

Mengembangkan

perekonominan

Kabupaten Sumedang

yang berdaya saing dan

berkeadilan serta

memberdayakan dan



dan menengah


2014 2015 2016 2017 2018

I

Poin 72,95 73,36 73,76 74,15 74,55 74,94 74,94

Poin 64,90 65,49 66,08 66,67 67,26 67,85 67,85

Poin 82,90 83,24 83,54 83,83 84,13 84,42 84,42

Poin 71,05 71,35 71,65 71,95 72,25 72,55 72,55

Rupiah

(Ribu)13.405,70 14.179,80 15.056,00 15.932,30 16.808,50 17.684,80 17.684,80

Poin 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,25

Persen 11,81 11,31 10,81 10,31 9,80 9,32 9,32

II

A

1

Persen 97,82 97,92 98,02 98,12 98,22 98,32 98,32

Tahun 7,96 8,08 8,19 8,29 8,39 8,49 8,49

2

Tahun 67,53 67,81 67,99 68,17 68,35 68,53 68,53

Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan

Pelayanan terhadap pasien gakin yang datang ke rumah sakit pada

setiap unit

TABEL 9.2

INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014-2018

NOASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA

PEMBANGUNAN DAERAHSATUAN

TARGET CAPAIAN KINERJA

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pendapatan Perkapita (adhb)

Angka Harapan Hidup

Indeks Daya Beli

Indeks Gini

Aspek Pelayanan Umum

Indeks Pendidikan

Kesehatan

KONDISI

KINERJA AWAL

KONDISI

KINERJA

AKHIR

Pendidikan

Angka Melek Huruf

Rata-rata Lama Sekolah

Tingkat Kemiskinan

Indeks Pembangunan Manusia

Fokus Layanan Urusan Wajib

Indeks Kesehatan


2014 2015 2016 2017 2018





KONDISI

KINERJA AWAL

KONDISI

KINERJA

AKHIR

Persen 89,83 89,00 89,50 90,00 90,00 90,00 90,00

3

Persen 34,00 35,00 36,00 37,00 38,00 39,00 39,00

Persen 36,98 64,00 67,00 69,00 72,00 75,00 75,00

Persen 42,24 42,25 42,25 42,26 42,26 42,27 42,27

4

Persen 25,50 37,73 54,04 68,88 70,24 86,10 86,10

Persen 50,19 62,00 62,50 63,00 63,5 67,00 67,00

Persen 35,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 75,00

5

Persen 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Persen 4,76 6,28 8,52 9,36 10,10 10,83 10,83

6

Persen 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Persen 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Cakupan penduduk yang menggunakan jamban sehat

Penataan Ruang

Perencanaan Pembangunan

Kesesuaian pemanfaatan terhadap RTRW Kabupaten

Pekerjaan Umum

Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan

yang memiliki kompetensi kebidanan

Lingkungan Hidup

Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga keanekaragaman hayati

terhadap total luas kawasan hutan

Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air

minum layak di perkotaan dan perdesaan

Persentase kesesuaian antara muatan Renstra SKPD dengan

RPJMD

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap

sanitasi dasar di perkotaan dan perdesaan

Persentase Penanganan Sampah


2014 2015 2016 2017 2018





KONDISI

KINERJA AWAL

KONDISI

KINERJA

AKHIR

Persen 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Persen 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

7

Persen 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 16,00

Persen 12,01 27,01 42,01 57,01 72,01 87,01 87,01

8

Persen 60,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Persen 70,00 80,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00

9

Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

10

Orang 816 916 1.016 1.116 1.216 1.316 1.316

Koperasi 213 220 240 260 280 300 300

11

Persen 25,56 56,53 75,00 99,00 99,00 99,00 99,00

Persen 61,32 87,59 97,87 99,00 99,00 99,00 99,00

Persentase rumah tangga pengguna air bersih perpipaan di wilayah

perkotaan

Perumahan

Persentase kesesuaian antara muatan RKPD dengan RPJMD

Peningkatan fasilitas layanan pemuda dan olahraga

Jumlah Koperasi Aktif yang melaksanakan RAT

Persentase kepemilikan kartu keluarga

Persentase kepemilikan KTP

Jumlah wirausaha UMKM

Cakupan Layanan Rumah Tidak layak Huni

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dengan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Turunannya

Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan atau

pembinaan olahraga

Kepemudaan dan Olahraga

Penanaman Modal

Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan penanaman

modal

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah


2014 2015 2016 2017 2018





KONDISI

KINERJA AWAL

KONDISI

KINERJA

AKHIR

Persen 25,11 35,00 50,00 60,00 70,00 80,00 80,00

12

Persen 7.42 7,04 6,66 6,28 5,90 5,52 5,52

13

Persen 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 75,00

Persen 46,83 53,43 60,00 66,60 73,20 79,80 79,80

14

Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Rasio 0,0087 0,008 0,0075 0,0069 0,0064 0,0058 0,0058

Rasio 0,0078 0,0087 0,0081 0,0079 0,0077 0,0075 0,0075

Persen 28,90 30,34 31,86 33,45 35,12 36,88 36,88

15

Anak 2,318 2,230 2,220 2,210 2,200 2,190 2,190

Persen 67,82 69,11 70,92 72,73 73,51 74,28 74,28

Persen 0,57 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,61

16

Persen 66,84 73,00 75,00 96,00 98,00 100,00 100,00

Persen 22,00 22,00 23,00 24,00 25,00 25,00 25,00

Cakupan penanganan pengaduan perempuan dan anak korban

kekerasan

Ketahanan Pangan

Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan

Persentase Penguatan Cadangan Pangan

Rasio kekerasan terhadap anak

Rasio kekerasan terhadap perempuan

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peningkatan dukungan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan

Rata-rata jumlah anak per keluarga

Ketenagakerjaan

Persentase bayi berakte kelahiran

Tingkat Pengangguran

Partisipasi angkatan kerja perempuan

Cakupan peserta KB Aktif

Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I

Rasio Ijin Trayek

Perhubungan


2014 2015 2016 2017 2018





KONDISI

KINERJA AWAL

KONDISI

KINERJA

AKHIR

Unit 8 8 9 10 11 12 12

17

Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Website 1 1 1 1 1 1 1

18

Persen 50,00 55,00 60,00 70,00 75,00 75,00 75,00

19

Kasus 376 338 300 262 224 186 186

Kasus 0 0 0 0 0 0 0

Kecamatan 3 5 7 9 11 13 13

Persen 58,00 60,00 62,00 65,00 70,00 75,00 75,00

Kasus 31 21 15 15 12 7 7

Kasus 62 20 18 12 10 10 10

20

Persen 74,72 75,20 75,65 76,42 76,93 77,26 77,26

WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP

Kali 8 8 6 6 6 6 32

Persen 20,00 40,00 60,00 75,00 90,00 100,00 100,00

Penurunan kasus pekat

Penurunan kasus konflik sosial

Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri

Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)

Jumlah daerah yang sudah terlatih tanggap bencana

Layanan pengadaan barang dan jasa berbasis IT

Jumlah Terminal

Website milik pemerintah

Indeks kepuasan masyarakat (IKM)

Implementasi standar kompetensi jabatan struktural

Pemenuhan Kebutuhan Lahan untuk Kepentingan umum

Penurunan kasus tindak kriminal

Penurunan kasus pelanggaran perda

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Komunikasi dan Informatika

Pertanahan

Penerapan SPM/SP

Opini BPK


2014 2015 2016 2017 2018





KONDISI

KINERJA AWAL

KONDISI

KINERJA

AKHIR

Unit Kerja 4 6 8 10 12 14 14

Temuan 471 150 110 97 70 50 50

Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

21

Interval 1-8 (Tangga Arstein)

5-6 5-6 5-6 6-7 6-7 6-7 6-7

Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

22

Persen 11,76 29,41 47,06 64,71 82,36 100,00 100,00

Persen 4,64 7,39 10,14 12,89 15,64 18,39 18,39

Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Persen 3,48 7,03 10,58 14,13 17,68 21,23 21,23

Persen 13,93 27,66 39,43 47,86 58,08 66,87 66,87

Persen 10,00 28,00 46,00 64,00 82,00 100,00 100,00

23

Persen 25,00 35,00 40,00 50,00 75,00 100,00 100,00

24

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Sosial

Persentase Posyandu Aktif

Kebudayaan

Persentase prolegda yang terselesaikan

Persentase pemberdayaan sosial keluarga miskin dan fakir miskin

Persentase penerima perlindungan sosial bagi korban bencana

Persentase PKK Aktif

Persentase perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang

mengalami permasalahan sosial

Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi lanjut usia

terlantar

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan

Persentase sumberdaya kebudayaan yang dilestarikan

Persentase penerimaan jaminan, perlindungan, rehabilitasi dan

pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dan trauma

Statistik

Persentase PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial

Penerapan SMM/SNI/ISO 9001-2008

Penurunan jumlah temuan terhadap ketaatan dan sistem

pengendalian internal


2014 2015 2016 2017 2018





KONDISI

KINERJA AWAL

KONDISI

KINERJA

AKHIR

Persen 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

25

Persen 42,00 53,00 64,00 75,00 86,00 100,00 100,00

Orang 6 5 5 5 5 5 30

26

Orang 25.852 26.852 28.352 30.552 33.552 37.552 37.552

B

1

Ton 5.702 6.286 6.601 7.931 10.277 24.000 24.000

2

Persen 28,82 29,06 29,29 29,53 29,76 30,00 30,00

3

Persen 9,16 8,51 7,90 7,23 6,59 5,95 5,95

Persen 27,25 27,80 28,35 28,90 29,45 30,00 30,00

4

Persen 75,21 75,71 76,21 76,71 77,21 77,71 77,71

KK 387 407 427 447 467 487 487

Fokus Layanan Urusan Pilihan

Pertanian

Kehutanan

Energi dan Sumber Daya Mineral

Pencapaian rasio elektrifikasi

Berkembangnya Energi Alternatif di masyarakat

Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan

Rasio lahan kritis terhadap total luas wilayah

Luas lahan hutan

Perikanan dan Kelautan

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Peningkatan produksi ikan

Perpustakaan

Peningkatan cakupan pengelolaan arsip SKPD berkategori baik

Persentase ketersediaan data/analisis data yang dibutuhkan dalam

perencanaan

Kearsipan

Ketersediaan SDM bidang kearsipan yang mampu melaksanakan

penilaian dan penyusutan arsip secara prosedural


2014 2015 2016 2017 2018





KONDISI

KINERJA AWAL

KONDISI

KINERJA

AKHIR

5

Persen 10,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 100,00

Lokasi 3 1 1 1 1 1 5

6

Industri 5.751 5.753 5.753 5.755 5.759 5.761 5.761

Industri 18 18 18 19 19 20 20

Persen 22,50 22,62 22,75 22,87 23,00 23,12 23,12

7

Ribu Rupiah 212.218,94 219.340,11 223.726,91 282.014,5 232.765,48 237.420,79 237.420,79

8

Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

KK 75 75 75 75 75 75 75

III

Persen 4,69 4,87 5,05 5,24 5,42 5,60 5,60

Rupiah

(Milyar)14.923,72 15.885,24 16.846,75 17.808,27 18.769,78 19.731,34 19.731,34

Rupiah

(Milyar)2.780,80 3.163,35 3.289,89 3.421,48 3.558,34 3.700,67 3.700,67

Ket : Adhk (Atas Dasar Harga Konstan)

Adhb (Atas Dasar Harga Berlaku)

PDRB (adhb)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (adhk)

Tingkat Investasi (PMTB)

Jumlah objek wisata daerah yang dikembangkan

Pariwisata

Aspek Daya Saing Daerah

Jumlah calon transmigran yang mendapat pelatihan dasar umum

Jumlah Industri Mikro dan Kecil

Nilai ekspor

Jumlah KK yang ditempatkan sesuai surat pemberitahuan

pemberangkatan

Jumlah Kunjungan Wisatawan meningkat 20 persen per tahun

Ketransmigrasian

Perdagangan

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Jumlah Industri Menengah

Perindustrian


RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal X - 1

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1. PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi

kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka :

1. RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD masa

transisi yaitu tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala daerah dan

wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah

(pemilukada) pada periode berikutnya;

2. RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan

menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum

seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan

masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun

pertama masa pemerintahan baru;

3. Selanjutnya RKPD pada masa transisi merupakan tahun pertama dan

bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala daerah dan

wakil kepala daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya,

yang kemudian akan direvisi sesuai dengan RPJMD yang baru.

10.2. KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala

daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan menjadi pedoman bagi setiap

SKPD menyusun Renstra SKPD dan pedoman untuk menyusun RKPD.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, perlu dirumuskan kaidah-

kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. SKPD serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk

melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-

baiknya;

2. SKPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat

visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai

dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman

dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun;

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal X - 2

3. SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan

Renstra SKPD;

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda

berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran

RPJMD ke dalam Renstra SKPD.

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal XI - 1

BAB XI

PENUTUP

Sesuai dengan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025,

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 ditujukan untuk lebih

memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan

menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan

keunggulan sumber daya alam yang tetap mengandalkan potensi agrobisnis

dan kepariwisataan daerah yang dikembangkan pada sumber daya air

terbangun (bendungan Jatigede) dan sumber daya manusia berkualitas serta

kemampuan ilmu dan teknologi terapan yang terus meningkat.

Visi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 adalah Pada

Tahun 2018 Sumedang Sejahtera, Nyunda, Maju, Mandiri dan Agamis

(Senyum Manis). Visi ini dijabarkan kedalam lima misi yaitu :

1) Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan

reformasi birokrasi dan kualitas demokrasi.

2) Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Sumedang yang

sehat, cerdas, terampil, dan produktif yang dilandasi dengan nilai-nilai

keimanan dan ketaqwaan.

3) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah.

4) Mengembangkan perekonomian Kabupaten Sumedang yang berdaya

saing dan berkeadilan, serta memberdayakan dan melindungi

kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah.

5) Mengembangkan lingkungan Kabupaten Sumedang yang aman,

nyaman, dan lestari berbasis nilai-nilai budaya sunda sebagai daya

ungkit pembangunan.

Keberhasilan implementasi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun

2014-2018 secara umum ditandai dengan capaian pada tahun 2018 sebagai

berikut :

1) Struktur ekonomi;

- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku

mencapai Rp. 19.731,34 (Milyar);

- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 persen;

- Nilai Investasi (PMTB) mencapai Rp. 3.700,67 (Milyar);

RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018 Hal XI - 2

- Pendapatan Per Kapita mencapai Rp.17.684.800,00.

2) Kemiskinan berada pada angka 9,32 persen;

3) Pengangguran berada pada angka 5,52 persen;

4) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,94 poin dengan tiap-tiap

indeks pembangun sebagai berikut :

- Indeks Pendidikan sebesar 84,42 poin;

- Indeks Kesehatan sebesar 72,55 poin;

- Indeks Daya Beli sebesar 67,85 poin.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten

Sumedang Tahun 2014-2018 sangat tergantung dari komitmen bersama

antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat serta

pemangku kepentingan di Kabupaten Sumedang. Untuk itu RPJMD

Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 dapat dijadikan pedoman dan

arahan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan

penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Sumedang serta terintegrasi

dengan arah pembangunan Nasional dan Provinsi selama kurun waktu 5

(lima) tahun ke depan.

BUPATI SUMEDANG WAKIL,

Ttd.

ADE IRAWAN

tentang rencana pembangunan jangka menengah...

Documents