laporan akhir kajian (swakelola) pengembangan panas...

Laporan Akhir Kajian (Swakelola)

Pengembangan Panas Bumi Untuk Menambah Pasokan Tenaga Listrik dan

Menyehatkan Konsumsi Energi Nasional

DIREKTORAT ENERGI, TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA

BAPPENAS 2008

DAFTAR ISI BAB I

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang 1

I.2 Tujuan dan Sasaran Studi 2

I.3 Ruang Lingkup dan Keluaran 6

I.4 Kerangka Pemikiran 7

I.5 Pelaksanaan Rencana Kerja 8

BAB II

II. TINJAUAN REGULASI PANAS BUMI DAN NEGARA

PENGEMBANG POTENSI PANAS BUMI

2.1 Perundangan Panas Bumi 10

2.2 Analisis Road Map Sumber Daya Panas Bumi 19

2.3 Negara Pengguna Panas Bumi 21

2.3.1 Jepang 21

2.3.2 Filipina 22

2.3.3 Selandia Baru 24

BAB III

III. RENCANA AKSI PENGEMBANGAN PANAS BUMI

3.1 Kebijakan dan Regulasi Berkaitan Dengan Panas Bumi 25

3.2 Peluang dan Tantangan Pengembangan Panas Bumi 29

3.3 Permasalahan Penguasaan Panas Bumi 30

3.4 Langkah Aksi 34

3.5 Langkah Kedepan 40

3.6 Konsistensi Terhadap Clean Development Mechanism 43

(CDM)

IV. KESIMPULAN dan REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan 52

4.2 Rekomendasi 52

TABEL

Tabel I.1 Energy Mix Indonesia Tahun 2006 2

Tabel I.2 Potensi Energi Indonesia Tahun 2005 4

Tabel 2.1 Pohon Undang-undang No. 27.2003-Panas Bumi 11

Tabel 2.2 Regulasi yang Mengatur Sistem Pengembangan 14

Panas Bumi di Indonesia

Tabel 2.3 Objek Vital Nasional Subsektor Panas Bumi 19

Tabel 2.4 Negara yang Memiliki Potensi Panas Bumi 21

Tabel 3.1 Potensi Panas Bumi Indonesia 26

Tabel 3.2 WKP Telah Produksi 33

Tabel 3.3 Wilayah Penugasan Survey Pendahuluan 33

Tabel 3.4 WKP Panas Bumi Baru 34

Tabel 3.6 Kandungan Emisi pada Power Plant 46

Tabel 3.7 Variabel Cost Pembangkitan Tahun 2012 49

Tabel 3.8 Variable Cost Pembangkitan Tahun 2016 49

acuan Road Map

GAMBAR

Gambar 2.1 Urutan Pekerjaan Pengembangan Panas Bumi 15

Gambar 2.2 Kewenangan Badan 16

Gambar 2.3 Mekanisme IUP 18

Gambar 2.4 Peta Persebaran Sumber Panas Bumi diIndonesia 20

Gambar 2.5 Road Map Geothermal 20

Gambar 2.6 Pembangkit Energi Panas Bumi di Jepang 22

Gambar 2.7 Potensi Panas Bumi di Filipina 23

Gambar 2.8 Kurva Peningkatan Kapasitas Panas Bumi Di Filipina 24

Gambar 2.9 Kurva Peningkatan Kapasitas Panas Bumi Di Selandia Baru 24

Gambar 3.1 Konfigurasi Pengusahaan Tenaga Listrik Indonesia 31

oleh PT. PLN

Gambar 3.2 Rencana Bauran Energi PLN di Indonesia 36

Gambar 3.3 Jadwal Pengusahaan Panas Bumi 38

Gambar 3.4 Road Map Pengembangan Panas Bumi 2006-2025 42

Gambar 3.5 Emisi CO2 pada Power Plant 46

Gambar 3.6 Perbandingan Emisi CO2 pada Power Plant 47

Gambar 3.7 Perkiraan Emisi daei beberapa Negara ASEAN 48

Gambar 3.8 Pembagian Revenue Pembangunan PLTP 50

Pengembangan Panas Bumi Untuk Menambah Pasokan Tenaga Listrik & Bab I Menyehatkan Konsumsi Energi Nasional

1

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang dan Permasalahan

Tema besar pembangunan energi untuk diterapkan di dunia sekarang adalah mencoba

memecahkan trilema keseimbangan 3-E (Energy, Economy, Environment).

Pembangunan ekonomi membutuhkan energi, sementara eksplorasi dan eksploitasi energi

akan memberikan dampak berupa kerusakan lingkungan. Dapatkah manusia

mengembangkan kegiatan pembangunan energi yang bersifat berkelanjutan

(sustainable)?

Dunia kini juga telah bersepakat untuk melakukan perang terhadap gejala pemanasan

global (global warming) dengan melakukan banyak perjanjian internasional (termasuk

Protokol Kyoto, 1997) serta berbagai upaya lain di bidang teknologi maupun

perdagangan untuk menekan kemungkinan terjadinya pemanasan global tersebut.

Disadari benar bahwa penyebab terbesar dari persoalan pemanasan global adalah

pembakaran bahan bakar fosil (fossil fuels), dan karena itu upaya-upaya untuk

menyediakan bahan bakar alternatif yang lebih akrab lingkungan (environmentally

friendly) perlu terus diupayakan. Panas bumi merupakan salah satu bahan bakar yang

sangat akrab lingkungan dan bersifat terus dapat diperbarui (renewable).

Sebagai negara yang ekonominya sedang tumbuh, konsumsi energi di Indonesia terus

meningkat dengan kecepatan pertumbuhan yang sangat tinggi untuk berbagai jenis bahan

bakar, terutama untuk BBM dan tenaga listrik. Selain tingkat pertumbuhan yang tinggi,

konsumsi energi di Indonesia ditandai dengan ketergantungan yang sangat besar terhadap

bahan bakar fosil terutama minyak bumi, yang mengakibatkan sangat mahalnya biaya

penyediaan energi serta dampak negatif terhadap lingkungan. Kebutuhan energi yang

tumbuh sangat tinggi di Indonesia belum dapat terlayani dengan baik, terutama karena

penyediaan infrastruktur untuk mencari, membangkitkan, dan mendistribusikan energi


2

tersebut belum dapat dilakukan secepat perkembangan permintaan yang terjadi. Akses

rakyat terhadap energi masih merupakan masalah besar di Indonesia.

Bauran energi (energy mix) yang tidak sehat secara nasional di Indonesia juga terdapat

pada fuel mix dalam sistem pembangkitan tenaga listrik, dimana bahan bakar fosil

(termasuk BBM) masih sangat mendominasi (lihat Tabel 1. Energy Mix Indonesia). Bila

melihat kekayaan sumberdaya energi di Indonesia yang beraneka, gejala bauran energi

yang tidak sehat yang terus terjadi di Indonesia (termasuk fuel mix yang berbiaya mahal)

sesungguhnya merupakan suatu ironi.

Tabel I.1 Energi Mix Indonesia Tahun 2006

Panas bumi (geothermal) di Indonesia merupakan salah satu sumber daya energi yang

memiliki cadangan dengan jumlah sangat besar (bahkan terbesar di dunia yaitu 75 GWh),

namun sampai saat ini –di tengah krisis energi yang melanda berbagai tempat di

Indonesia, termasuk ancaman kekurangan pasokan energi untuk Jawa— pemanfaatan

panas bumi di Tanah Air masih sangat kecil, sebesar 1,042 GW atau hanya 3,8% (lihat

Tabel 2. Potensi Energi Indonesia). Terkait dengan geologi Indonesia yang memiliki

jumlah gunung api (volcanoes) terbanyak di dunia, potensi panas bumi tersebar dalam

berbagai skala di sekitar jalur gunung berapi di Tanah Air.

Gas Bumi, 28.57%

Batubara, 15.34%

Minyak Bumi, 51.66%

Panas Bumi, 1.32%

Tenaga Air, 3.11%


3

Sebagai sumberdaya energi, panas bumi memiliki berbagai sifat unggul yaitu potensi

cadangannya yang besar, produksi emisi yang sangat kecil, dan energinya dihasilkan

terus menerus oleh alam di banyak di tempat di tanah air. Mempertimbangkan potensinya

yang ideal sebagai sumberdaya energi tersebut, mengapa pemanfaatan panas bumi di

Indonesia masih sangat lamban?.

Bagian terbesar dari pemanfaatan panas bumi adalah untuk pembangkitan tenaga listrik,

dimana tenaga dari uap panas bumi (yang kering dan bersih) dimanfaatkan untuk

memutar turbin yang selanjutnya menghasilkan tenaga listrik. Potensi panas bumi –

dalam jumlah yang kecil-- juga dapat dipergunakan untuk keperluan sebagai pengering,

pemanas (heat) maupun sebagai tempat tujuan rekreasi atau peristirahatan yang

menawarkan kolam air panas.

Masalah –yang sering banyak dibicarakan—dalam pengusahaan panas bumi di Indonesia

adalah kesepakatan soal harga uap, dimana pembeli utama (PT PLN) merasa bahwa

harga uap yang ditawarkan oleh pengembang adalah mahal, namun ini berdasarkan

referensi bahwa harga jual listrik PLN ditentukan oleh Pemerintah. Pemerintah sebagai

“penengah” dalam pembentukan kebijakan tarif juga belum menunjukkan posisi yang

jelas/tegas/rinci dalam pengembangan panas bumi ini, misalnya dalam bentuk insentif

yang akan diberikan untuk pengembangan panas bumi, bahkan dalam merumuskan

secara tegas posisi panas bumi dalam kebijakan energi-ekonomi-lingkungan nasional.

Selain itu, gagasan (position paper) mengenai pengembangan panas bumi di Indonesia

selama ini masih terpisah-pisah, dibuat sendiri-sendiri, tanpa/kurang memperhatikan

aspek kordinasi dengan stakeholders yang lain, bahkan dalam mempertimbangkan “life

cycle” industri panas bumi itu sendiri.


4

Tabel I.2 Potensi Energi Indonesia Tahun 2005

JENIS ENERGI

FOSIL SUMBER DAYA CADANGAN PRODUKSI

RASIO CAD/PROD

(TAHUN)

Minyak 86.9 miliar barel 9.1 miliar barel*) 387 juta barel 23

Gas 384.7 TSCF 185.8 TSCF 2.95 TSCF 62

Batubara 58 miliar ton 19,3 miliar ton 132 juta ton 146

*) Termasuk Blok Cepu

ENERGI NON FOSIL SUMBER DAYA SETARA KAPASITAS TERPASANG

Tenaga Air 845.00 juta BOE 75.67 GW 4.2 GW

Panas Bumi 219.00 juta BOE 27.00 GW 1.042 GW

Mini/Micro Hydro 0.45 GW 0.45 GW 0.084 GW

Biomass 49.81 GW 49.81 GW 0.3 GW

Tenaga Surya - 4.80 kWh/m2/hari 0.008 GW

Tenaga Angin 9.29 GW 9.29 GW 0.0005 GW

Uranium (Nuklir) 24.112 ton* e.q. 3 GW

untuk 11 tahun

*) Hanya di daerah Kalan-Kalbar

Sumber : DESDM, 2007

Catatan : Khusus data panas bumi disesuaikan dengan perkembangan terakhir sampai

dengan tahun 2008.


5

Sebagai contoh, PT Pertamina yang concern terhadap eksplorasi panas bumi, melakukan

sendiri rencana eksplorasi hingga eksploitasi lapangan-lapangan panas bumi. Pemerintah

dalam RUKN (Rencana Umum Kelistrikan Nasional) maupun PT PLN dalam RUPTL

(Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik) melakukan forecast atau rencana

pemenuhan kebutuhan tenaga listrik, namun belum dengan penjelasan yang rinci

terhadap rencana yang akan dikerjakan, termasuk bagaimana uap akan dipasok kepada

pembangkit PT PLN. Selain road map yang masih bersifat sangat umum yang telah

dikembangkan oleh Pemerintah (DESDM dalam Blue Print Pengembangan Energi

Nasional 2005-2025), belum terdapat action plan yang jelas tentang bagaimana potensi

panas bumi akan dikembangkan untuk pembangkitan tenaga listrik di Indonesia.

I.2 Tujuan dan Sasaran Studi

Studi “Pengembangan Panas Bumi Untuk Menambah Pasokan Tenaga Listrik dan

Menyehatkan Konsumsi Energi Nasional” ini bertujuan untuk memantapkan rencana aksi

pembangunan pembangkit listrik panas bumi nasional -2025.

Dalam studi ini akan dikumpulkan dan dikaji berbagai rencana pengembangan potensi

panas bumi nasional yang pernah diterbitkan oleh berbagai pihak secara sendiri-sendiri,

untuk diintegrasi, disintesis dan dianalisis secara kritis, untuk kemudian dapat dihasilkan

rencana aksi pengembangan panas bumi nasional untuk pembangkitan tenaga listrik

2005-2025.

Adapun sasaran akhirnya adalah adanya masukkan bagi Bappenas khususnya Direktorat

Energi, Telekomunikasi dan Informatika mengenai gambaran kebijakan dan

implementasinya terhadap pengembangan panas bumi selama ini. Hasil kajian nantinya

dapat menjadi masukan bagi pengembangan energi dan ketenagalistrikan nasional baik

untuk RPJP/RPJM maupun Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan

Daerah/RUKN dan RUKD serta Rencana Umum Energi Nasional.


6

I.3 Ruang Lingkup dan Keluaran

Ruang lingkup studi ini adalah seluruh prospek lapangan panas bumi di Indonesia, yang

akan diklasifikasikan ke dalam berbagai skala pembangkitan tenaga listrik. Pembagian

ke dalam skala pembangkitan ini penting karena pengaruhnya yang cukup besar dari segi

biaya dan pembiayaan pengembangan panas bumi.

Data prospek dari seluruh Wilayah Kerja Panas Bumi yang ada akan dihimpun, dan

dipelajari secara detail biaya pengusahaan panas bumi untuk setiap prospek. Berbagai

data potensial akan dipelajari dan diperkirakan kemampuannya dalam menyumbangkan

tambahan tenaga listrik dalam jangka panjang.

Segala bentuk insentif yang telah dikeluarkan dalam rangka mempromosikan

pengembangan panas bumi di Indonesia akan dipelajari kembali untuk dapat

memformulasikan bentuk insentif yang lebih tepat.

Periode analisis dibatasi sampai dengan tahun akhir RPJP, yaitu 2025.

Dalam melakukan kajian Dit. Energi, Telekomunikasi dan Informatika didukung oleh

Tim Konsultan dari PT. Lemtek Konsultan Indonesia yang dipilih melalui lelang. Adapun

kegiatan kajian terdiri dari :

1. Identifikasi kondisi sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali dan Luar Jawa Madura Bali

(Jamali).

2. Tinjauan sistem pembangkit listrik panas bumi dan biaya pokok penyediaan listrik

panas bumi.

3. Tinjauan regulasi panas bumi di Indonesia dan regulasi pengembangan panas bumi di

negara lain yang memiliki potensi panas bumi.

4. Identifikasi permasalahan dalam strategi dan implementasi kebijakan pengembangan

panas bumi.

5. Penyusunan konsep dan rekomendasi rencana aksi dan kebijakan pengembangan

panas bumi.


7

Adapun pembagian tugas antara Tim Bappenas dan Tim Konsultan sebagai berikut :

a. Tim Konsultan melaksanakan : (1) pemetaan kondisi eksisting sistem kelistrikan; (2)

identifikasi potensi panas bumi; (3) tinjauan sistem pembangkitan listrik panas bumi

dan biaya pokok penyediaan listrik panas bumi; (4) identifikasi regulasi

pengembangan panas bumi dan perbandingan regulasi di beberapa negara lainnya dan

(5) usulan rencana aksi dan kebijakan pengembangan panas bumi

b. Tim Bappenas melaksanakan : (1) memberikan arahan selama proses kajian; (2)

memeriksa hasil evaluasi; (3) melakukan evaluasi menyeluruh atas pemetaan dan

evaluasi yang dilaksanakan oleh konsultan; dan (4) menyusun rekomendasi rencana

aksi dan kebijakan pengembangan panas bumi

Selanjutnya kajian yang ada diharapkan menghasilkan keluaran berupa evaluasi terhadap

kebijakan pengembangan panas bumi yang telah ada dan rekomendasi mengenai sistem

insentif serta rencana tindak (action plan) pengembangan panas bumi untuk menambah

pasokan tenaga listrik dan menyehatkan konsumsi energi nasional

I.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran kajian ini berlatar belakang bahwa perlu adanya percepatan

pembangunan ketenagalistrikan terutama pengembangan panas bumi untuk pembangkit

listrik. Pengembangan potensi panas bumi karena merupakan sumber energi terbarukan

dan saat ini menjadi sangat penting mengingat harga energi konvensional seperti minyak

bumi dan batubara yang cenderung semakin mahal dan berfluktuasi. Pada sisi lain

pengembangan alternatif energi yaitu energi terbarukan akan semakin bernilai strategis

karena akan mendukung kemandirian bangsa melalui kemandirian dan ketahanan sektor

energi nasional.

Namun sampai saat ini realisasi pembangunan pembangkit listrik panas bumi masih

belum dapat memenuhi target yang direncanakan. Hal ini diakibatkan oleh adanya

berbagai hambatan dan permasalahan baik di sektor energi sendiri maupun interaksinya

dengan sektor lainnya.


8

Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan untuk mempercepat

pengembangan potensi panas bumi khususnya untuk pembangkit listrik (PLTP) guna

meningkatkan pasokan tenaga listrik. Hal ini dilakukan melalui perbaikan instrumen

kebijakan dan regulasi, kelembagaan, dan kebijakan bauran energi/energy mix policy.

Instrumen ini menjadi faktor utama yang menjadi landasan dalam penyusunan

rekomendasi kebijakan pengembangan panas bumi.

I.5. Pelaksanaan Rencana Kerja

Kajian ini dilaksanakan melalui tahap-tahap : (1) pengumpulan dan evaluasi literatur

(desk study) meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan sektor dan konsep-

konsep yang terkait; (2) pengumpulan data, wawancara, diskusi dan seminar dengan para

pemangku kepentingan; (3) analisis dan evaluasi; dan (4) penyusunan konsep dan atau

rekomendasi kebijakan.

Adapun selama proses pelaksanaan kajian, terdapat beberapa substansi yang dibahas

bersama konsultan sebagai arahan untuk masukkan dalam evaluasi, analisis dan

penyusunan rekomendasi kebijakan. Berikut dalam Tabel I.3 disajikan substansi

pembahasan dalam kajian dimaksud.

Tabel 1.3 Substansi Bahasan

No.

Kegiatan Substansi bahasan

1. Pemetaan kondisi eksisting pasokan dan

kebutuhan tenaga listrik

1. Identifikasi kondisi supply-demand sistem

Jamali dan sistem Luar Jamali

2. Evaluasi kondisi sistem kelistrikan serta

kesenjangan yang ada

2. Identifikasi potensi panas bumi yang

layak dikembangkan untuk pembangkit

listrik

1. Identifikasi potensi panas bumi yang dapat

dikembangkan untuk pembangkit listrik

2. Evaluasi pengembangan dan pemanfaatan

potensi panas bumi

3. Tinjauan sistem pembangkit listrik panas 1. Aspek teknis pembangkit panas bumi dan


9

bumi dan biaya pokok penyediaan listrik

panas bumi

pengembangan teknologi sumber daya

panas bumi

2. Analisis biaya penyediaan listrik, konsep

penetapan tarif, tinjauan aspek ekonomis

pembangkut panas bumi, pembiayaan

PLTP, biaya pokok pembangkitan listrik

pada sistem yang ada, dan perhitungan

harga jual PLTP

4. Rencana aksi pengembangan panas bumi

dan rekomendasi kebijakan

pengembangan panas bumi

1. Analisis terhadap kebijakan panas bumi,

kebijakan energi nasional, rencana aksi

dan rekomendasi kebijakan

pengembangan panas bumi

Adapun jadwal pelaksanaan kajian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel I.4 Jadwal Pelaksanaan Kajian Kegiatan Bulan 1 Bulan 2

Bulan 3

Bulan 4

Bulan 5

Bulan 6

Bulan 7

Bulan 8

Pengumpulan bahan dan evaluasi awal

Koordinasi dengan konsultan

Pemeriksaan hasil evaluasi konsultan

Analisa hasil pemetaan

Pemeriksaan pembuatan analisa dan laporan pelaksanaan kajian

Penyusunan rencana aksi dan rekomendasi/ rancangan kebijakan

Konsultasi pemangku kepentingan

Penyempurnaan rencana aksi dan rekomendasi


10

Pengembangan Panas Bumi Untuk Menambah Pasokan Tenaga Listrik & Bab II Menyehatkan Konsumsi Energi Nasional

10

II. TINJAUAN REGULASI PANAS BUMI DAN

NEGARA PENGEMBANG POTENSI PANAS BUMI

2.1. Perundangan Panas Bumi

Regulasi dalam pengusahaan sumber daya alam panas bumi mencakup beberapa alur

perundangan. Undang-Undang nomor 27 tahun 2003 merupakan perundangan tertinggi

dari alur perundangan yang berlaku untuk pengusahaan sumber daya alam panas bumi.

Secara garis besar Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003 menjelaskan bahwa:

a. Panas bumi adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, berpotensi besar, yang

dikuasai oleh negara dan mempunyai peranan penting sebagai salah satu sumber

energi pilihan dalam keanekaragaman energi nasional untuk menunjang pembangunan

nasional yang berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat;

b. Pemanfaatan panas bumi relatif ramah lingkungan, terutama karena tidak memberikan

kontribusi gas rumah kaca, sehingga perlu didorong dan dipacu perwujudannya;

c. Pemanfaatan panas bumi akan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar

minyak sehingga dapat menghemat cadangan minyak bumi;

d. Peraturan perundang-undangan yang sudah ada belum dapat menampung kebutuhan

perkembangan pengelolaan hulu sumber daya panas bumi sehingga undang-undang

tentang panas bumi ini dapat mendorong kegiatan panas bumi bagi kelangsungan

pemenuhan kebutuhan energi nasional;

Tabel 2.1 adalah bagan alur perundangan pengusahaan sumber daya panas bumi.


11

Tabel 2.1. Pohon Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi


12

Setelah undang-undang maka alur hukum yang berlaku adalah PP atau peraturan

pemerintah. PP yang mendasari tentang sumber daya alam panas bumi ada empat yaitu

PP tentang pengusahaan sumber daya panas bumi pasal 9 dan pasal 13 ayat 3, PP tentang

tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak bidang panas bumi pasal 30 ayat 4, dan

PP tentang tata cara penjualan energi panas bumi, harga uap panas bumi.

Peraturan setingkat lebih rendah dari peraturan pemerintah adalah keputusan presiden.

Ada dua keputusan presiden tentang sumber daya panas bumi yaitu rancangan keputusan

presiden tentang tata cara dan persyaratan penugasan kepada pihak lain untuk melakukan

survei pendahuluan, dan rancangan keputusan presiden tentang tata cara dan syarat-syarat

pemindahan IUP.

Keputusan menteri tentang panas bumi ada 10, yaitu:

1. Kepmen tentang penugasan Direktorat Jendral Geologi dan Sumber Daya Mineral

serta Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi dalam pengusahaan panas

bumi untuk pembangkitan tenaga listrik.

2. Kepmen tentang tata cara dan syarat-syarat pelaksanaan survei pendahuluan.

3. Kepmen tentang penetapan batas, luas wilayah kerja dan klasifikasi.

4. Kepmen tentang tata cara penjualan energi panas bumi dan harga uap panas bumi.

5. Kepmen tentang tata cara eksplorasi, pengukuran ketinggian, jarak datar dan

koordinat lokasi eksplorasi.

6. Kepmen tentang tata cara studi kelayakan.

7. Kepmen tentang tata cara eksplorasi dan eksploitasi.

8. Kepmen tentang pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha

pertambangan panas bumi.

9. Kepmen tentang pedoman dan tata cara penyampaian laporan.

10. Kepmen tentang pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi

Kepmen lain yang membahas tentang panas bumi adalah keputusan menteri keuangan

tentang pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan pengusahaan panas

bumi berdasarkan kontrak sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 27 tahun 2003

tentang panas bumi. Dimana kepmen ini berisi :


13

a. Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan Pengusahaan Panas Bumi yang

sudah berjalan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang

Panas Bumi diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang mengacu pada Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas

Bumi Negara

b. Bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas

Bumi, semua kontrak kerja sama Pengusahaan Panas Bumi yang telah ada sebelum

berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 dinyatakan tetap berlaku sampai

dengan berakhirnya masa kontrak

c. Bahwa dalam kontrak mengenai Pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud

dalam huruf b, dinyatakan bahwa beban Bea Masuk yang berkaitan dengan impor

barang operasi menjadi tanggungan Pemerintah, sehingga dipandang perlu untuk

memberikan pembebasan Bea Masuk atas impor barang operasi dimaksud

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c,

perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas

Impor Barang Untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Berdasarkan Kontrak

Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2288 k/07/KEM/2008 tentang

perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1762

K/07/MEM/2007 tentang pengamanan objek vital nasional 01 sektor energi dan sumber

daya mineral merupakan dasar pengembangan wilayah yang menimbang :

a. Bahwa berdasarkan evaluasi, beberapa kawasan/lokasi/bangunan/instalasi dan usaha

di sektor energi dan sumber daya mineral perlu ditetapkan sebagai Obyek Vital

Nasional dan beberapa Obyek Vital Nasional yang telah ditetapkan tidak lagi

memenuhi kriteria sebagai Obyek Vital Nasional

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

mengubah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1762

Kl07/MEM/2007 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan

Sumber Daya Mineral


14

Tabel 2.2. Regulasi yang mengatur sistem pengembangan Panas Bumi di Indonesia

Pihak Posisi Hukum

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral UU No 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi

UU No 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan

Menteri Keuangan – Pusat Pengelolaan

Risiko Fiskal (PPRF)

Paraturan Presiden No 67 tahun 2005 tentang

Peraturan Menteri Keuangan No 38 tahun 2006

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan

Pengelolaan Risiko atas Penyediaan

Infrastruktur

Gubernur atau Bupati/Walikota di daerah

Wilayah Usaha Panas Bumi

UU No 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi

UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah

Menteri Kehutanan UU No 41 tahun1999 tentang Kehutanan

Project off taker (PLN) UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas

UU No 19 tahun 2003 tentang BUMN

Project Sponsor / Pengembang Swasta UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas

UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

Anggaran Dasar Korporat

Pada gambar 2.1. memperlihatkan urutan pekerjaan pembangunan Pembangkit Listrik

Panas Bumi beserta peran pemerintah didalamnya. Ketika terdapat potensi energi panas


15

bumi disuatu tempat, maka perlu dilakukan survai pendahuluan yang selanjutnya setelah

diketahui besarnya potensi tersebut dilakukan lelang WKP. Survei ini bisa dilakukan oleh

Pemerintah, Pemda atau Swasta. Urutan selanjutnya adalah Eksplorasi, Studi Kelayakan

dan Eksploitasi, dimana Badan yang tersebut harus memiliki Izin Usaha Pertambangan

Panas Bumi.

Gambar 2.1. Urutan Pekerjaan Pengembangan Panas Bumi

Berikut pada gambar 2.2. Langkah-langkah Pengembangan Pansan Bumi termasuk badan

yang mempunyai kewenanangan didalamnya.

LANGSUNG

MINERAL IKUTAN

LISTRIK

EKSPLOITASI EKSPLORASI SURVAI

PENDAHULUAN

STUDI

KELAYAKAN

PEMERINTAH/

BADAN USAHA

POTENSI ENERGI

PANASBUMI

PEMANFAATAN

PANASBUMI OPTIMAL

SDM, TEKNOLOGI, PERATURAN

DATA DAN INFORMASI

IZIN USAHA PERTAMBANGAN PANASBUMI IUPU

PERDA

IUPL

PENUGASAN

BUMN, BUMD, SWASTA, KOPERASI PEMERINTAH/

PEMDA/ SWASTA

(IUP)

LELANG WKP LELANG WKP


16

Gambar 2.2. Kewenangan Badan

Langkah-langkah pengembangan Panas bumi adalah sbb. :

a. Eksplorasi, terdiri dari:

Survei Pendahuluan

Eksplorasi Rinci

Studi Kelayakan

a. Site Development, terdiri dari:

a. Perizinan

b. Pemboran Sumur Produksi

c. Sistem Pengelolaan Uap (Steam Gathering)

d. Pembangkit Listrik dan Konstruksi

e. Transmisi

Operasi dan Perawatan, terdiri dari :

Biaya Operasional

Survei

Pendahuluan ( S P )

Wilayah Kerja

Pertambangan ( W K P )

Menteri Departemen

Instansi Koordinasi

menetapkan

Pemerintah Pemerintah

Daerah

Pihak Lain

(Badan Usaha)

Panitia Lelang

Lelang

* SP Pemerintah

Lelang

*SP Pihak Lain

(first right refusal)

PPOOTTEENNSSII EENNEERRGGII PPAANNAASS BBUUMMII

LELANG WKP

Pemenang

Lelang

APBN APBD Biaya Sendiri

mekanism

Membentuk (sesuai

kewenangan)

Harga

Penawaran

Uap/Listrik

Membayar

harga dasar data atau

kompensasi data

I U P

- Eksplorasi -Studi Kelayakan

Pembinaa

n dan

Pengawasan

Gubernur

Bupati/Walikota

Menjalankan

Hak dan Kewajiban

Pembinaan dan Pengawasan

Penugasan

Menetapkan:

- harga dasar data

- dan kompensasi data

-

harga patokan uap/listrik

Pemanfa


17

Pemeliharaan Pembangkit Listrik

Membuat Sumur Tambahan (Make Up Well)

Mekanisme ijin usaha pertambangan (IUP) Panas Bumi dapat dilihjat pada gambar 2.3.

WKP ditetapkan oleh Menteri melalui proses lelang yang dapat dilakukan oleh

Pemerintah Pusat, Gubernur atau Bupati/Walikota. Dimana urutannya adalah sbb. :

Menyusun jadual dan menetapkan tempat pelaksanaan lelang WKP;

Menyiapkan dokumen lelang;

Membuka rekening bank untuk kebutuhan penyimpanan/transfer uang jaminan lelang

Mengumumkan pelelangan WKP Panas Bumi di media cetak nasional dan regional

serta papan pengumuman;

Menilai kualifikasi Badan Usaha melalui prakualifikasi;

Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang diajukan oleh peserta lelang;

Mengusulkan calon pemenang;

Membuat Berita Acara Pelelangan WKP;

Untuk Wilayah Kerja lintas Provinsi dibentuk oleh Menteri;

Untuk Wilayah Kerja lintas Kabupaten/Kota dibentuk oleh Gubernur;

Untuk Wilayah Kerja yang berada di wilayah Kabupaten/Kota dibentuk oleh

Bupati/Walikota

Apabila Kabupaten/Kota atau Provinsi belum mampu menyelenggarakan proses

pelelangan WKP di wilayahnya, maka Bupati/Walikota atau Gubernur dapat meminta

kepada Gubernur/Menteri untuk melaksanakan proses pelelangan


18

Gambar 2.3. Mekanisme IUP

Setelah ditetapkan pemenang lelang oleh Menteri/Gubernur maka hasil proses lelang

diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk diproses perijinannya

Badan usaha yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

Konsorsium dalam bentuk kerjasama antara badan usaha nasional dengan perusahaan

lain (dalam negeri ataupun luar negeri) dengan melampirkan bukti perjanjian

kerjasama pembentukan konsorsium dengan perusahaan rekanannya dan menyertakan

data administrasi perusahaan rekanannya di dalam dokumen penawarannya;

Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan

untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;

Telah terdaftar di Sekretariat Panitia Lelang dan memiliki dokumen lelang yang resmi

dikeluarkan oleh Panitia Lelang;

WKP

(ditetapkan Menteri)

PEMERINTAH

Pemerintah Pusat

Gubernur

Bupati/Walikota

PROSES LELANG

WKP

Pemerintah Pusat

Gubernur

Bupati/Walikota

PEMENANG LELANG IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

PANAS BUMI

Pemohon IUP / Peserta Lelang


19

Bersedia membayar kompensasi data hasil pelaksanaan penugasan survei

pendahuluan (awarded compensation) berdasarkan laporan pelaksanaan, laporan

keuangan dari pihak yang telah melaksanakan;

Telah menyetorkan jaminan lelang sebagai syarat keikutsertaan dalam proses

pelelangan

Tabel 2.3. Objek Vital Nasional Subsektor Panas Bumi

No Nama Obvitnas Pengelola Lokasi Provinsi 1 Panas Bumi Chevron

Geothermal Gunung Salak, Ltd

PT Chevron Geothermal Indonesia

Jawa Barat

2 Panas Bumi Chevron Geothermal Gunung Drajat, Ltd

PT Chevron Geothermal Indonesia

Jawa Barat

3 Panas Bumi Star Energi, Wayang Windu

PT Magma Nusantara

Jawa Barat

4 Panas Bumi Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang

PT Pertamina Geothermal Energy

Jawa Barat

5 Panas Bumi Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong


Sulawesi Utara

6 Panas Bumi Geo Dipa Energy, Wonosobo

PT Geo Dipa Energy

Jawa Tengah

7 Panas Bumi Pertamina Geothermal Energy Area Sibayak


Sumatera Utara

2.2 Analisis Road Map Sumber Daya Panas Bumi

Gambar 2.4 adalah peta persebaran sumber panas bumi di Indonesia. Ada 253 lokasi

sumber panas bumi dengan total energi listrik yang potensial untuk dibuat sebesar 27.791

MW. Sampai akhir April 2008 Indonesia memproduksi listrik dari panas bumi hanya

sekitar 3,74 % atau sebesar 1.042 MW. Hal ini terlihat dari gambar dibawah ini.


20

Gambar 2.4. Peta persebaran sumber panas bumi di indonesia

Gambar 2.5. Road Map Geothermal

Alur target pembangunan panas bumi sampai tahun 2025 yang mempunyai kapasitas

terpasang sebesar 9.500 MW sebagai berikut:

Tahun 2004, kapasitas terpasang 822 MW

Tahun 2008, penambahan kapasitas terpasang sebesar 1.193 MW

Tahun 2012, terjadi penambahan kapasitas sebesar 1.442 MW

SALAK 375 MW

DARAJAT 255 MW

WAY. WINDU I

PATUHA 400 MW

KARAHA 400 MW

KAMOJANG 200 MW

DIENG 60 MW

SEULAWAH

AGAM

SIBAY

AK

ULUBELU 110 MW

SARUL

A

LUMUT BALAI

ULUMBU 10 MW

MATALOKO 2.5 MW

LAHENDONG I –

II

BEDUGUL 175 MW

UNGARAN 50 MW

TAMPOMAS 50 MW

NGEBEL 120 MW

JAILOLO 75 MW

WAY. WINDU II

CISOLOK

T.PERAHU 100 MW

JABOI 50 MW

SOKORIA 30 MW


21

Tahun 2016, terjadi penambahan lagi sebesar 1.158 MW

Dan pada tahun 2020, terjadi penambahan 1.400 MW

2.3 Negara Pengguna Panas Bumi

Tabel 2.4. adalah data potensi panas bumi yang dimiliki oleh negara di dunia dan

terlihat bahwa Indonesia memiliki potensi panas bumi yang terbesar.

Tabel 2.4. Negara yang memiliki potensi panas bumi

Negara No. Of Volcanoes Reserves (Mwe)

Indonesia 150 27.791

USA 133 23.000

Japan 108 20.540

Philippines 53 6.000

Mexico 35 6.000

Iceland 33 5.800

New Zealand 19 3.650

Italy 14 3.267

Namun berdasarkan alur target pembangunan panas bumi sampai tahun 2025

hanya mencapai 34,2 persen dari total energi panas bumi yang dimiliki oleh Indonesia.

2.3.1 Jepang

Gambar 2.6. di bawah ini adalah grafik pembangkit listrik tenaga panas bumi yang

dimiliki Jepang dalam kurun waktu 40 tahun. Dalam sepuluh tahun terakhir telah

meningkatkan kapasitas terpasang dari panas bumi yaitu sebesar 1,42 kali.


22

Gambar 2.6. Pembangkit energi panas bumi di Jepang

2.3.2 Filipina

Gambar 2.7. adalah potensi geotermal yang ada di negara Filipina dan telah

dikembangkan oleh pemerintah Filipina. Potensi panas bumi yang dimiliki Filipina

sebesar 6.000 MW.


23

Gambar 2.7. Potensi panas bumi di Filipina

Gambar 2.8. adalah grafik peningkatan kapasitas panas bumi yang ada di negara

Filipina dalam kurun waktu 30 tahun. Pada tahun 2007 kapasitas panas bumi yang

dimiliki Filipina meningkat 2,18 kali lipat dari tahun 1984. Kapasitas pada tahun 2007

lebih besar dari pada kapasitas negara Indonesia. Padahal potensi panas bumi yang

dimiliki Indonesia jauh lebih besar atau sekitar 4,5 kali lipat potensi panas bumi di

Filipina.

49.37 MW N. Negros

426 MW MakBan

330 MW Tiwi

150 MW BacMan

104 MW Mindanao

192.5 MW S. Negros

708 MW Leyte


24

0 3 220

894

1951

0

500

1000

1500

2000

pre-70s 1977 1979 1984 2007

INCREASED GEOTHRMAL CAPACITY (in MW)

Gambar 2.8. Kurva peningkatan kapasitas panas bumi di Filipina

2.3.3 Selandia Baru

Gambar 2.9 adalah grafik peningkatan kapasitas panas bumi yang ada di negara

Selandia Baru dalam kurun waktu 60 tahun. Pada tahun 2008 kapasitas terpasang panas

bumi yang dimiliki Selandia Baru adalah sebesar 12,2 persen dari total kapasitas panas

bumi yang dimiliki Selandia Baru. Nilai ini menunjukkan bahwa Selandia Baru sudah

cukup berkomitmen dalam pemanfaatan panas bumi sebagai energi alternatif.

Gambar 2.9 Kurva peningkatan kapasitas panas bumi di Selandia Baru

Pengembangan Panas Bumi Untuk Menambah Pasokan Tenaga Listrik & Bab III Menyehatkan Konsumsi Energi Nasional

25

III. RENCANA AKSI PENGEMBANGAN

PANAS BUMI

Kebijakan dan Regulasi Berkaitan dengan Panas Bumi

Perkembangan panas bumi di Indonesia mengalami pasang surut, antara lain akibat

adanya kekurangpastian hukum bagi pengusaha disertai oleh krisis ekonomi yang

mempengaruhi aspek komersial sehingga menambah risiko dalam berinvestasi. Faktor

lainnya saat ini yang mempengaruhi antara lain keamanan (country risk), sistem

pembayaran dalam rupiah (dimana nilai tukarnya berfluktuasi mengikuti pasar), tarif

dasar listrik (masih di bawah harga produksi), daya beli masyarakat yang rendah,

kebijakan fiskal dan contract sancity dengan konsistensi dan sanksi yang tegas.

Pengembangan sumber daya panas bumi pada awalnya merupakan bagian dari

pelaksanaan diversifikasi energi seperti digariskan oleh KUBE (1982, 1998). Selain itu

terkait pula dengan kebijakan pengembangan ketenagalistrikan nasional dan kemudian

mengacu pada kebijakan otonomi daerah tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom.

Sesuai dengan perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan peran panas bumi dalam

energi-mix nasional terutama bagi penyediaan tenaga listrik, maka Pemerintah telah

menerbitkan Keppres 76/2000 sebagai pengganti Keppres No. 22/1981 yang telah diubah

menjadi Keppres No. 45/1991 dan Keppres No. 49/1991 tentang perlakukan Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan pungutan lainnya terhadap

pelaksana Kuasa dan Izin Pengusahaan Panas Bumi untuk Pembangkitan Tenaga Listrik.

Dalam Keppres ini sumber daya panas bumi didefinisikan sebagai sumber daya alam

terbarukan dan ramah lingkungan, yang tersimpan dalam lapisan kerak bumi, berasal dari


26

pemanasan oleh magma terhadap fluida (air, uap, gas) dan untuk pemanfaatannya

diperlukan proses penambangan.

Tabel 3.1. Potensi Panas Bumi Indonesia

Sumber : Ditjen Minerbapabum, DESDM

Produk yang dihasilkan dari sumber daya panas bumi adalah energi, air dan mineral.

Oleh sebab itu tidak hanya untuk tenaga listrik, energi panas bumi dapat juga dipakai

untuk kepentingan langsung. Selanjutnya peraturan ini memberikan kewenangan kepada

Pemerintah untuk melakukan eksplorasi, dapat dilakukan sampai tahapan cadangan

terbukti (proven reserve). Pengembangan selanjutnya untuk tenaga listrik dilakukan oleh

investor swasta secara kompetisi. Setidaknya peran pemerintah ini dimaksudkan untuk

mengurangi risk investor.


27

Perubahan yang mendasar setelah terbitnya Keppres tersebut pengelolaan panas bumi

sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah, sedangkan fungsi Pertamina di bidang panas

bumi hanya sebagai suatu badan perusahaan kecuali bagi kontrak-kontrak yang sudah dan

masih berjalan. Hal ini dipertegas lagi dengan terbitnya UU Minyak dan Gas Bumi No.

22/2001 bahwa setelah Badan Pelaksana terbentuk harus direstrukturisasi menjadi

Persero dimana fungsinya sama dengan perusahaan sejenis lainnya.

Sebagai tindak lanjut perubahan tersebut maka pengalihan pengelolaan panas bumi diatur

melalui Kepmen Energi dan Sumber Daya Mineral No.667 K/11/MEM/2002 , yang pada

dasarnya menyatakan bahwa :

a. Tugas pengaturan, pembinaan dan pengawasan untuk kegiatan eksplorasi, eksploitasi

dan pengembangan sumber daya panas bumi diserahkan kepada Direktorat Jenderal

Geologi dan Sumberdaya Mineral (DJGSM).

b. Tugas pengaturan, pembinaan dan pengawasan untuk kegiatan pembangkitan tenaga

listrik Energi Panas Bumi diserahkan kepada Direktorat Jenderal Listrik dan

Pemanfaatan Energi (DJLPE).

Untuk mempertegas lagi kebijakan pemerintah tentang pengembangan energi panas bumi,

maka dikeluarkan payung undang-undang yang khusus mengatur tentang panas bumi

yaitu Undang-undang Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi. Dalam undang-undang

ini sedikitnya ada lima hal yang diatur :

1. Proses pengembangan bisnis panas bumi

Prosesnya meliputi survey umum, eksplorasi, studi kelayakan, ekploitasi,

pemanfaatan

2. Pemanfaatan langsung panas bumi

3. Pemanfaatan tidak langsung panas bumi

4. Penentuan wilayah kerja pertambangan (WKP)

5. Proses pemberian izin usaha panas bumi (IUP).


28

Untuk lebih memperjelas hal-hal yang tercantum dalam UU No. 27 tahun 2003,

pemerintah kemudian mengeluarkan PP No. 59 tahun 2007 tentang kegiatan usaha panas

bumi.

Berkaitan dengan harga jual tenaga listrik dari panas bumi, Pemerinta telah mengeluarkan

beberapa peraturan diantaranya:

a. Kepmen ESDM No.1122K/30/MEM/2002

Tentang pembelian tenaga listrik dari pembangkit skala kecil tersebar. Kebijakan ini

dikeluarkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan

tenaga listrik. Pengelolaannya dilakukan oleh pelaku usaha kecil dengan kapasitas

pembangkit

1 MW tiap pembangkit. Lokasi pembangkit ini terjangkau jaringan

rendah atau jaringan menengah PLN. Untuk pembangkit ini, PLN dapat membeli

listriknya dengan patokan harga sebagai berikut :

0,8 X HPP TM atau 0,6 X HPP TR

b. Permen ESDM No.2 /2006

Tentang pembangkit listrik skala menengah menggunakan energi terbarukan.

Pengelolaannya dilakukan oleh badan usaha dengan kapasitas pembangkit 1< PSM

10 MW tiap pembangkit. Lokasi pembangkit ini terjangkau jaringan rendah atau

jaringan menengah PLN. Untuk pembangkit ini, PLN dapat membeli listriknya

dengan patokan harga sebagai berikut :

80% X HPP jika terkoneksi dengan jaringan TM PLN

atau

60% X HPP jika terkoneksi dengan jaringan TR PLN

c. Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2008

Tentang Harga Patokan Penjualan Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga

Panas Bumi. Dalam peraturan ini secara jelas disebutkan patokan tertinggi harga jual


29

listrik dari PLTP yaitu sebesar 85% Biaya Pokok Penyediaan (BPP) untuk kapasitas

10-55 MW baik di sisi tegangan tinggi ataupun tegangan menengah dan sebesar 80%

BPP untuk kapasitas di atas 55 MW di sisi tegangan tinggi. Hal ini merupakan salah

satu upaya transparansi dalam mendorong investasi pengembangan energi panas bumi

di Indonesia.

3.2. Peluang dan Tantangan Pengembangan Panas Bumi

Terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 menyebabkan rencana pengembangan

lapangan-lapangan tersebut tidak dapat direalisasikan. Melalui Keppres No. 39/1997

pemerintah menunda dan menghentikan proyek-proyek panas bumi yang telah

mempunyai komitmen dengan PT. PLN. Dengan melonjaknya nilai tukar Dollar terhadap

Rupiah, PT. PLN sebagai “single buyer” tidak mampu membeli listrik yang akan

dihasilkan dari lapangan-lapangan panas bumi tersebut karena harga listrik yang telah

disepakati bersama didalam kontrak dinyatakan dalam mata uang US$, sementara PT.

PLN menjual listrik kepada konsumen dalam mata uang Rupiah.

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta untuk memberikan landasan hukum bagi

langkah-langkah pembaharuan dan penataan kembali penyelenggaraan pengelolaan dan

pemanfaatan sumber daya panas bumi, Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22

Oktober 2003 mensahkan Undang-undang No. 27/2003 tentang Panas Bumi. Undang-

undang tersebut dibuat dengan dasar pertimbangan:

a) Panas bumi adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, berpotensi besar, yang

dikuasai oleh negara dan mempunyai peranan penting sebagai salah satu sumber

energi pilihan dalam keanekaragaman energi nasional untuk menunjang

pembangunan nasional yang berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat

b) Pemanfaatan panas bumi relatif ramah lingkungan, terutama karena tidak

memberikan kontribusi gas rumah kaca, sehingga perlu didorong dan dipacu

perwujudannya


30

c) Pemanfaatan panas bumi akan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar

minyak sehingga dapat menghemat cadangan minyak bumi

d) Peraturan perundang-undangan yang sudah ada belum dapat menampung kebutuhan

perkembangan pengelolaan hulu sumber daya panas bumi sehingga undang-undang

tentang panas bumi ini dapat mendorong kegiatan panas bumi bagi kelangsungan

pemenuhan kebutuhan energi nasional

3.3. Permasalahan Pengusahaan Panas Bumi

Risiko-risiko yang ada dalam pengembangan panas bumi dapat bagi menjadi 2 (dua)

macam yaitu :

(1). Risiko Teknis, yang antara lain terdiri dari :

Risiko berkaitan dengan sumber daya, seperti kemungkinan tidak ditemukannya

sumber energi panas bumi maupun besarnya cadangan yang kecil/tidak komersial

(resource risk)

Risiko dalam pembebasan lahan untuk steam field dan PLTP (construction risk)

(2). Risiko Non-Teknis, yang antara lain terdiri dari :

Risiko atas perubahan pasar dan harga (market access and price risk)

Risiko pada kepastian hukum dan kebijakan pemerintah (legal and regulatory

risk)

Risiko pada perubahan nilai tukar dan inflasi (exchange rate and inflation risk)

Melihat perkembangan PLTP di Indonesia yang rendah di mana persentase

penggunaannya untuk tenaga listrik saat ini masil kecil, hal ini dapat terlihat pada gambar

3.1.


31

Gambar 3.1. Konfigurasi Pengusahaan Tenaga Listrik Indonesia oleh PT. PLN

Mengacu kepada sumber-sumber yang ada,maka permasalahan pengusahaan panas bumi

adalah sebagai berikut :

1. Adanya ketentuan yang bertentangan dalam perlakuan perpajakan atas kegiatan

industri panas bumi di Indonesia, khususnya ketentuan mengenai pembebasan PDRI

2. Adanya ketentuan yang bertentangan dan tumpang tindih antara peraturan perundang-

undangan otonomi daerah dan JOC (Joint Operation Contract atau Kontrak Operasi

Bersama) yang telah ditandatangani oleh Pertamina (sebagai wakil pemerintah) dan

Kontraktor Panas Bumi

3. Adanya ketidakpastian hukum bagi pengembang panas bumi yang telah ada sebelum

UU No. 27/2003 tentang Panas Bumi, untuk mengelola proyek panas bumi secara

total, sehubungan dengan adanya kewajiban untuk mengembalikan Wilayah Kerjanya

apabila belum memulai eksploitasi hingga 21 Oktober 2010 sebagaimana diatur

dalam PP No. 59/2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi


32

4. Berdasarkan PP No. 59/2007, tidak ada kepastian hukum bagi pemegang IUP untuk

melakukan proyek panas bumi secara total dari kegiatan hulu sampai hilir karena

perlu mendapatkan izin usaha ketenagalistrikan untuk dapat melakukan kegiatan

pemanfaatan tidak langsung untuk tenaga listrik dan pemanfaatan langsung

5. Adanya larangan bagi para pengembang panas bumi untuk beroperasi di wilayah

hutan cagar alam dan hutan lindung berdasarkan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan,

padahal dalam JOC hal ini diperbolehkan seizin Menteri Kehutanan

6. PP No. 85/1999, Tabel 2 Daftar Limbah B3 dari Sumber yang Spesifik menyebutkan

bahwa serpih bor (drillcutting) digolongkan sebagai limbah B3 (hazardous waste),

sementara kegiatan pemboran lapangan panas bumi yang menggunakan "water based

mud" dan dapat dibuktikan melalui analisis laboratorium dan uji karakteristik limbah,

memperlihatkan bahwa drillcutting tidak memiliki karakteristik limbah B3

7. Pengalihan bentuk perusahaan PERTAMINA menjadi PT. Pertamina (Persero)

mengakibatkan timbulnya kesulitan dalam mendapatkan fasilitas kemudahan

perizinan yang dahulu diperoleh oleh PERTAMINA sebagai pemegang kuasa

pertambangan

8. Harga tarif jual energi listrik yang relatif rendah tidak seimbang dengan pengusahaan

panas bumi yang memerlukan permodalan yang besar (capital intensive), berisiko

tinggi (high risk industry), membutuhkan teknologi canggih dan membutuhkan

keahlian memadai (hi-tech and skill required), serta mempunyai jaringan pemasaran

yang terbatas (limited market) sehingga kurang diminati oleh para investor.

Dengan dukungan regulasi maupun kebijakan serta tuntutan kebutuhan tenaga listrik

maka sudah sewajarnya pengembangan panas bumi sebagai sumber energi listrik akan

mendapat sambutan baik dari investor. Akan tetapi pada kenyataannya hal itu tidaklah

mudah mengingat adanya hambatan ataupun tantangan dalam pengembangan panas bumi.


33

Tabel 3.2. WKP Telah Produksi


Tabel 3.3. Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan



34

Tabel 3.4. WKP Panas Bumi Baru


Melihat kondisi pengembangan energi di Indonesia, perlu dicari langkah-langkah nyata

dan serius dalam pengembangan dan pemanfaatan panas bumi karena :

1. Panas bumi merupakan salah satu sumber energi baru yang dapat diperbaharui

(renewable resources)

2. Panas bumi relatif bersih (ramah lingkungan). Energi bersih ini(emisi lebih sedikit) –

sebuah mandat dari Kyoto Protocol (insentif tersedia melalui CDM)

3. Potensi energi panas bumi di Indonesia sangat besar

4. Panas bumi tidak dapat di-ekspor/impor sehingga memberikan prioritas yang lebih

besar terhadap penggunaan energi panas bumi di dalam negeri

5. Uap panas bumi tidak dapat diperdagangkan (aman dari kelangkaan, fluktuasi harga

pasar dan kenaikan harga jangka panjang dan suplai yg aman)

3.4. Langkah Aksi

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka perlu langkah-langkah aksi yang harus

diambil diantaranya:


35

1. Mengembangkan mekanisme harga keekonomian energi, sehingga energi baru

terbarukan dapat bersaing dengan energi fosil yang sampai saat ini masih mendapat

subsidi yang cukup besar

2. Meningkatkan keamanan pasokan energi dengan memperhatikan aspek lingkungan,

hal ini akan mendorong pengembangan energi yang ramah lingkungan, salah satunya

energi panas bumi

3. Menerapkan prinsip-prinsip good governance dan transparansi dalam rangka

mendorong investasi di sektor energi panas bumi

4. Meningkatkan pemberdayaan stakeholders termasuk didalamnya pemerintah daerah,

masyarakat dan anggota legislatif dalam pengelolaan energi untuk menghindari

penolakan-penolakan terhadap suatu proyek pembangunan infrastruktur energi

(sebagaimana yang terjadi di Provinsi Bali dengan adanya penolakan proyek PLTP

Bedugul)

5. Perlu suatu program khusus seperti Program Percepatan Pembangunan Pembangkit

Listrik dari Sumber Energi Panas Bumi (sebagaimana program pembangunan PLTU

dari Batubara)

Diharapkan kontribusi PLTP menjadi lebih besar dibandingkan dengan tahun tahun

sebelumnya, bahkan sebaiknya PLTP dapat dijadikan salah satu andalan, prioritas atau

unggulan untuk pasokan Tenaga Listrik di Indonesia.

Mengacu pada rencana bauran energi listrik PLN di Indonesia yang ditunjukkan pada

gambar 3.2. konfigurasi bauran energi dari tahun 2009 sampai dengan 2018, yaitu

kontribusi PLTP mulai 5% hingga 12 % pada tahun 2018, maka selayaknya angka PLTP

yang ada pada skenario tersebut merupakan angka yang minimal. Apabila Pemerintah

mencanangkan PLTP merupakan prioritas energi, maka eksploitasi yang sebesar-

besarnya harus dilakukan melalui deregulasi atau regulasi yang sudah ada yang dapat

menunjang sebesar-besarnya pengembangan PLTP ini. Industri PLTP diberlakukan dari

hulu sampai hilir, penelitian-penelitian, kajian-kajian, aturan-aturan yang menunjang


36

PLTP, insentif bagi pembangunan PLTP, semuanya didukung baik oleh Pemerintah

maupun masyarakatnya.

48%

62% 66% 65% 64% 64% 65% 64% 64% 63%

21%

21%19% 19% 19% 18% 17% 18% 17% 17%5%

5%6% 8% 9% 11% 11% 10% 11% 12%

7%

7%7% 7% 6% 6% 6% 7% 7% 6%

19%

5%2%1%1%1%1%1%1%2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

COAL GAS GEOTHERMAL HYDRO OIL

Gambar 3.2. Rencana Bauran Energi PLN di Indonesia

Bagaimanapun program ini akan menemukan hambatan yang cukup besar, di mana

beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pengembangan energi panas bumi menjadi

sumber energi listrik adalah:

1. Biaya investasi yang tinggi (karena harus ada kegiatan eksplorasi)

2. Harga listrik/kWh dan faktor pengembalian modal

3. Lokasi sumber panas bumi di Indonesia sebagian besar berada di hutan yang

dilindungi (Taman Nasional) dan pemerintah tidak mengijinkan penggunaan hutan

untuk tujuan diluar konservasi hutan itu sendiri. Sebagian besar lokasi sumber panas

bumi berada di wilayah yang terpencil, ketersediaan infrastruktur yang terbatas

menuju lokasi sumber panas bumi menjadi rintangan utama bagi pengembangan

pembangkit listrik tenaga panas bumi.

4. PLN adalah satu-satunya pembeli listrik dari jaringan utama, sehingga pengembalian

investasi panas bumi bergantung pada harga beli oleh PLN


37

5. Sebagai BUMN, insentif PLN adalah penyediaan listrik yang aman dan handal pada

biaya yang seminim mungkin

6. Pengembang panas bumi memerlukan harga yang merefleksikan nilai keekonomian

dan biaya penyediaan

7. Kenyataan menunjukkan bahwa negosiasi antara pengembang panas bumi dengan

PLN seringkali berlangsung sangat lama, dikarenakan sulitnya mencapai kesepakatan

harga, sehingga negosiasi memang rawan mengalami proses yang berkepanjangan

dan akhirnya menimbulkan opportunity cost tersendiri

8. Alternatif pembangkit dengan jenis energi selain panas bumi saat ini terlihat lebih

menarik berdasarkan pertimbangan minimalisir biaya jangka pendek (menekan

kerugian) bagi PLN

9. Berdasarkan pertimbangan diatas, PLN dapat mengalami kesulitan untuk

menyepakati tingkat harga yang lebih tinggi dari opsi pembangkitan yang berbiaya

terendah

10. Ada gap antara opsi pembangkit least cost jangka pendek dengan nilai keekonomian

dari listrik panas bumi

11. Waktu yang panjang sebelum menghasilkan listrik

12. Risiko hulu yang signifikan karena disamping mekanisme yang panjang juga belum

ada kepastian ijin usaha ketenagalistrikan

13. Biaya investasi pada umumnya berbeda dari lapangan yang satu dengan yang lain

14. Fluktuasi dan tingginya harga minyak dapat mendorong naiknya biaya rig, sehingga

diperlukan kebutuhan investasi yang besar (high risk, high return)

15. Large upfront investment, hal ini dapat dilihat pada gambar 3.3. time schedule

pengusahaan PLTP

Faktor-faktor tersebut diatas akan menentukan biaya dan nilai keekonomian

dari energi

panas bumi dan pada akhirnya akan meningkatkan biaya hulu.


38

Gambar 3.3. Jadwal Pengusahaan Panas Bumi

Disamping langkah-langkah aksi yang disampaikan sebelumnya, dapat dibuat suatu

ananalisis bahwa, Pemerintah memiliki posisi terbaik untuk mengatasi market failure

(nilai keekonomian panas bumi tidak dapat dipenuhi karena pengambilan keputusan

berbasis kelangsungan operasi usaha jangka pendek). Selain itu kebijakan pemerintah

efektif menjadi bagian dari strategi untuk memecahkan hambatan dalam mencapai target

nasional untuk energy mix (target kontribusi panas bumi). Sehingga langkah aksi berikut

diharapkan dapat mendukung kemajuan pengembangan panans bumi. Adapun langkah

tersebut adalah :

Komitmen politik nasional dan global yang kuat

UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi (promote renewable & clean energy)

UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi dan PP 59/2007 Pengusahaan Panas

Bumi

Global commitment for promoting clean energy (Clean Development Mechanism

under Kyoto Protocol)

SSiiggnn JJOOCC // EESSCC

RReessoouurrccee

DDeevveellooppmmeenntt

CCoonnssttrruuccttiioonn SSttaarrttss

•• RRooaaddss

••

LLaanndd

PPuurrcchhaassee

AAtt

lleeaasstt

33

RReessoouurrccee FFeeaassiibbiilliittyy SSttuuddyy AApppprroovveedd

SSuubbmmiitt NNoottiiccee ooff IInntteenntt TToo DDeevveelloopp

CCoommmmeerrcciiaall OOppeerraattiioonnss

EEPPCC BBiiddss FFiinnaanncciinngg

PPllaannss

PPrroojjeecctt

CCoonnssttrruuccttiioonn

FFiinnaalliizziinngg CCoossttss

•• CCoonnffiirrmm RReessoouurrccee

CCoommpplleettee CCoonnssttrruuccttiioonn

•• CClloossee FFiinnaanncciinngg

OOnn

FFiinnaall

PPhhaassee

--

PPGGFF

CCoommmmeerrcciiaall OOppeerraattiioonnss

EEPPCC BBiiddss FFiinnaanncciinngg

PPllaannss

PPrroojjeecctt CCoonnssttrruuccttiioonn

CCooaall//GGaass PPoowweerr PPrroojjeecctt

CCoonnssttrruuccttiioonn

SSiiggnn PPPPAA

~~

22

Yrs

CClloossee FFiinnaanncciinngg

CCoonnddiittiioonnss

GGeeootthheerrmmaall PPrroojjeecctt


39

Departemen Keuangan dan Departemen ESDM segera mempertemukan perwakilan

dari kedua instansi yang belum sepakat yakni Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai

dalam forum resmi dengan para pengembang panas bumi agar konsisten menghormati

kepastian hukum dan kesucian kontrak yang telah memberikan fasilitas

perpajakan kepada pengembang panas bumi yang mempunyai risiko investasi sangat

tinggi;

Perlu disusun dan dikeluarkannya ketentuan perpajakan khusus oleh Departemen

Keuangan khususnya melalui Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai terkait dengan

perlakuan perpajakan kegiatan panas bumi, khususnya mengenai perpajakan atas

impor barang-barang untuk pengelolaan panas bumi;

Oleh karena itu perlu identifikasi yang lebih menyeluruh tentang kebutuhan insentif

fiskal yang akan mendorong pertumbuhan industri panas bumi. Terdapat peluang

mengenai perpajakan, yaitu dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor

177/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas impor barang yang digunakan

untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi diberikan pembebasan

bea masuk. Selain itu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.011/2007 PPN

terutang atas impor barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha eksplorasi oleh

pengusaha hulu migas dan panas bumi, ditanggung pemerintah, dimana kriteria barang

dan bahan yangg diimpor adalah :

a. Belum diproduksi di dalam negeri;

b. Sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang

dibutuhkan; atau

c. Sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan

industri.

Hal ini berlaku bagi pengusaha panas bumi yang :

Mengikat kontrak dengan pemerintah RI

Mendapat IUP panas bumi setelah 31 Desember 1994

Mendapat penugasan survey pendahuluan


40

PMK tersebut haruslah konsisten dilaksanakan oleh seluruh instansi yang terkait, karena

apabila terdapat hambatan didalamnya, mengakibatkan tidak menatrik bagi para investor.

Langkah aksi berikut dapat juga mendukung pengembangan PLTP di Indonesia, yaitu :

1. Pemerintah Pusat, dalam hal ini melalui Departemen ESDM, dan para pengembang

panas bumi, perlu menyelenggarakan forum diskusi resmi dengan Pemerintah Daerah

dana melaksanankannya dengan baik, untuk mendukung pengusahaan panas bumi

yang bermanfaat luas, dan menghormati JOC serta menuntaskan permasalahan bagian

Pemerintah Pusat dan tuntutan Pemerintah Daerah atas royalti melalui peran aktif

yang dipimpin Pemerintah Pusat.

2. Perlu diselenggarakannya forum diskusi antara Departemen ESDM, para

pengembang panas bumi dan Departemen Kehutanan masalah penggunaan Wilayah

Kerja yang masuk dalam wilayah kehutanan agar tercapai kerjasama yang

menguntungkan para pihak secara berkala. Untuk menterjemahkan kewenangan-

kewenangan yang tidak menghambat.

3. Perlu adanya kesamaan pemahaman antara para pengembang panas bumi dan

Departemen Lingkungan Hidup bahwa drillcutting dari kegiatan pemboran yang

menggunakan "water based mud" tidak memiliki karakteristik limbah B3

sebagaimana telah dibuktikan, sehingga drillcutting dapat diperlakukan sebagai

limbah domestik biasa, dan bisa tercapai efisiensi dalam operasi panas bumi

4. Diperlukan adanya suatu Keputusan Menteri ESDM yang menegaskan bahwa

perizinan-perizinan di bidang panas bumi yang diperoleh oleh Pertamina sebagai

pemegang kuasa pertambangan sebelum statusnya beralih menjadi PT. Pertamina

(Persero) tetap akan berlaku dan dihormati oleh setiap badan-badan pemerintahan

yang terkait.

3.5. Langkah Kedepan

1. Pemerintah beserta masyarakat menentukan bahwa PLTP menjadi salah satu andalan

pengembangan energi listrik di Indonesia

2. Pemerintah sudah menetapkan kebijakan yang memberikan arah dalam

pengembangan panas bumi (UU dan PP)


41

3. Selanjutnya diperlukan kebijakan implementasi sebagai strategi pencapaian arah

tersebut (target pengembangan panas bumi)

4. Diperlukan peraturan pelaksanaan terkait harga patokan dan proses lelang

5. Akselerasi Penetapan WKP dan Pelaksanaan Lelang serta Penugasan Survei

Pendahuluan

6. Membuat adanya kepastian hukum (penerbitan UU 27/2003, PP 59/2007, Permen.

ESDM No.14. / 2008 tentang Harga Patokan Penjualan Tenaga Listrik dari

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) serta kebijakan lainnya)

7. Memberi insentif (PMK 177/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor

Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas serta Pabum, 178/2007 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha

Eksplorasi Hulu Migas serta Pabum dan PP No. 1/2007 tentang Fasilitas Pajak

Penghasilan untuk Penanam Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-

Daerah tertentu)

8. Memfasilitasi pendayagunaan Carbon Emission melalui Clean Development

Mechanism (CDM)

9. Memfasilitasi daerah melalui koordinasi, sosialisasi dan bimbingan

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Esdm No. 14 Tahun 2008 Tentang Harga Patokan

Penjualan Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, tujuannya adalah:

Untuk lebih mendorong penggunaan sumber daya panas bumi sebagai energi untuk

pembangkitan tenaga listrik secara efesien dan berdaya saing

Untuk melaksanakan PP. No.59 Tahun 2007 Pasal 20 ayat (1), tentang Harga Patokan

Penjualan Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

Permen ini sebagai pedoman bagi investor dalam memperhitungkan harga penawaran

WKP dan Pemerintah dalam melakukan evaluasi penawaran.

Isi Permen ini menjelaskan tentang Harga Patokan Uap/Listrik dan Pedoman

Penghitungan Harga Uap/ Listrik dari PLTP

Tujuan diatas sebetulnya baik, namun demikian termasuk sulit diimplementasikan

mengingat harga BPP yang bervariasi sangat lebar. BPP yang menarik adanya di Luar

Jawa, namun bebannya sangat rendah, sehingga dari sisi tersebut menjadi tidak menarik


42

bagi para investor. Oleh karena itu perlu dibuat usulan format baru mengenai Harga

Patokan.

Konsisten terhadap road map pengembangan Panas Bumi 2006 sampai dengan 2025

merupakan bagian langkah aksi yang patut dilaksanakan dengan baik. Oleh karena

pembangunan panas bumi bukan waktu yang pendek, maka dari sekarang sudah

dicanangkan target-target yang harus dilaksanakan. Saat ini kapasitas terpasang panas

bumi mencapai 1042 MW, diharapkan tahun 2010 mencapai 2000 MW dari 1184 MW

WKP yang sudah ada. Apabila target-target ini digenjot dengan langkah-langkah aksi

seperti diatas, maka keyakinan akan tercapainya kesesuaian road map semakin tinggi

bahkan optimis tercapai. Potensi panas bumi Indonesia yang sebesar 27.000 MW perlu

diklarifikasi, karena kepastian tentang potensi ini perlu agar dalam melaksanakan Road

Map tidak terdapat hambatan. Banyaknya potensi panas bumi di area hutan lindung akan

menjadi hal sangat penting tentang jumlah total potensi, karena apabila aturan Hutan

Lindung diberlakukan dengan keras tanpa melihat posisi panas bumi terhadap lingkungan

dan dampak riilnya, maka potensi sebesar 27.000 MW sangat mungkin berkurang banyak.

Sehingga diantara langkah aksi yang penting adalah dengan duduk bersama dengan

Kementerian Negara Lingkungan Hidup serta Kementerian Kehutanan untuk menyatakan

bahwa potensi panas bumi di Indonesia dapat lebih jelas.

Gambar 3.4. Road-map Pengembangan Panas Bumi 2006-2025

11004422

MMWW

22000088

2020

3442 MW

6000

MW

1148 MW WKP yang

ada

2000

MW

1158 MW WKP yang

ada + WKP baru

4600

MW

2010 2012 2016

1442 MW WKP yang

ada

1400 MW WKP baru

22002255

99550000 MMWW

(target)

3500 MW WKP baru

852 MW

2006

RROOAADD--MMAAPP PPEENNGGEEMMBBAANNGGAANN PPAANNAASS BBUUMMII 22000066--22002255


43

33..66.. KKoonnssiisstteennssii tteerrhhaaddaapp CClleeaann DDeevveellooppmmeenntt MMeecchhaanniissmm ((CCDDMM))

Clean development mechanism (CDM) adalah salah satu mekanisme pada protokol kyoto

yang mengatur negara maju dalam upayanya menurunkan emisi gas rumah kaca.

Mekanisme CDM ini merupakan satu-satunya mekanisme yang terdapat pada protokol

kyoto yang mengikutsertakan negara berkembang. Melalui mekanisme CDM ini,

diharapkan akan memungkinkan adanya transfer teknologi dari negara maju ke negara

berkembang.

Tujuan mekanisme CDM adalah:

a. Membantu negara-negara berkembang dalam mencapai pembangunan yang

berkelanjutan dan untuk berkontribusi pada tujuan utama Konvensi Perubahan Iklim,

yaitu untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer.

b. Membantu negara-negara maju agar dapat memenuhi target penurunan emisi

negaranya.

Mekanisme CDM memberikan kesempatan bagi negara maju dalam memenuhi target

penurunan emisi secara fleksibel dan dengan investasi yang tidak terlalu mahal. CDM

memungkinkan pemerintah dan pihak swasta di negara maju untuk mengembangkan

proyek yang dapat menurunkan emisi gas rumah kaca di negara berkembang.

Setelah proyek ini terbukti dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, maka negara maju

tersebut akan mendapatkan sebuah kredit yang dinamakan certified emissions reduction

(CER). Kredit yang dihasilkan dari CER ini kemudian akan dihitung sebagai emisi yang

berhasil diturunkan oleh negara maju melalui CDM, yang dapat digunakan untuk

memenuhi target mereka di dalam protokol kyoto.

Melalui proyek CDM, negara maju mendapat keuntungan yaitu dapat melakukan

penurunan emisi dengan harga yang relatif lebih murah jika mereka harus

mengembangkan proyek tersebut di negara mereka sendiri. Selain itu negara berkembang

sebagai tuan rumah proyek CDM mendapatkan keuntungan berupa bantuan keuangan,

transfer teknologi dan pembangunan yang berkelanjutan.


44

3.6.1 CDM Pada Industri Panas Bumi

Fluida geothermal pada umumnya akan mengandung gas CO2 dan H2S (dalam porsi yang

kecil) akibat secara alamiah fluida bereaksi dengan mineral di dalam reservoir. Besar

kecilnya komposisi gas akan sangat tergantung pada kondisi geologi sehingga akan

berbeda pada tiap lapangan. Sebagian besar dari mineral dan gas yang terkandung dalam

fluida geothermal akan diinjeksikan kembali ke dalam reservoir dan hanya sebagian kecil

yang terlepas ke udara bebas.

International Geothermal Association (IGA) pada tahun 2001 melakukan analisa terhadap

emisi CO2 pada pembangkit-pembangkit geothermal dengan total kapasitas sekitar 4325

Mwe. Hasilnya adalah rata-rata emisi CO2 adalah 110 gram/kWh. Sedangkan pada tahun

yang sama dari 580 MW kapasitas terpasang pembangkit geothermal yang ada di

Indonesia rata-rata emisinya adalah 69.2 gram/kWh. Sedangkan di Philippines dari

kapasitas terpasang 1124 MW emisinya adalah 94.1 gram/kWh. Rata-rata emisi CO2

secara global dari pembangkit geothermal diperkirakan kurang dari 100 gram/kWh.

Adapun sebagai gambaran pelaksanaan proyek CDM Panas Bumi sampai dengan akhir

tahun 2008 di Indonesia adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5. Proyek CDM Panas Bumi di Indonesia

1. Darajat III Geothermal Project

Pengusul Proyek:

Chevron Geothemal Indonesia

Status: Registrasi di EB

Lokasi: Garut, Jawa

Kapasitas: 110 MW

Metodologi: ACM0002 “Consolidated

Methodology for grid- connected electricity

generation from renewable sources”

Baseline emission factor (JAMALI): 0.754

tCO2e/thn

Annual Reduksi: 652,173 ton CO2

Total Reduksi: 4,65,211 ton CO2


45

2. Lahendong II-20 MW Geothermal Project

Pengusul Proyek:

PLN (Perusahaan Listrik Negara)

Status: Proses Registrasi

Lokasi: Tomohan Selatan, Sulawesi Utara

Kapasitas: 20 MW

Metodologi: ACM0002 “Consolidated

Methodology for grid-connected electricity


Baseline emission factor: 0.901 tCO2e/thn


Total Reduksi: 413,184 ton CO2

3. Kamojang Geothermal

Pengusul Proyek:

- PLN (Perusahaan Listrik Negara)

- Pertamina Geothermal Energy

Status: Proses Registrasi

Lokasi: Kamojang, Jawa Barat

Kapasitas: 60 MW

Metodologi: ACM0002 v7 “Consolidated

Methodology for grid-connected electricity


Baseline emission factor (JAMALI): 0.901

tCO2e/thn


Total Reduksi: 2,861,898 ton CO2

Sumber : Kemeneg LH, Presentasi di Workshop Panas Bumi, 7 Agustus 2008

3.6.2 Nilai Karbon

Kyoto Protocol menyediakan allowance untuk trading emisi antar negara akan tetapi

pemerintah tiap negara akan memutuskan apakah perusahaan-perusahaan di negara

mereka diperbolehkan ikut jual beli pada pasar terbuka atau tidak. Penerapan pajak emisi

CO2 di suatu negara adalah salah satu mekanisme yang tersedia untuk pemerintah dalam

mengendalikan tingkat emisi.

Mekanisme yang diminati untuk memenuhi komitmen Kyoto Protocol masih

diperdebatkan dalam komunitas internasional, tingkat yang memungkinkan untuk pajak

karbon dan harga emisi yang dapat diperjualbelikan memunculkan berbagai macam

diskusi. Sebagai gambaran, pajak karbon bervariasi dari yang terendah US$2.80/ton

sampai setinggi US$15/ton. New Zealand Ministry for the Environment mengambil

angka antara US$6 dan US$15/ton.


46

Berdasarkan gambaran tersebut di atas, maka langkah aksi adalah dengan konsisten

terhadap kesepakatan Protokol Kyoto tersebut dan tentunya sebagai sumbangsih generasi

sekarang terhadap generasi masa depan, yaitu menyisakan sebagian bahan bakar fosil dan

mengurangi efek lingkungan yang diakibatkan pembakaran bahan bkar fosil.

Pada tabel 3.6. diperlihatkan perbandingan emisi pada berbagai pembangkit listrik

(power plant). Kandungan CO2 terbesar pada batubara sebesar 990, diikuti minyak dan

gas sebesar 839 dan 540 kg/Mwh, sedangkan panas bumi hanya 0,48 kg/Mwh. Demikian

juga kandungan NOx dan Sox terbesar pada batubara. Bahkan untuk panans bumi Nox

nyaris nol. Sedangkan pada gambar 3.5. dan gambar 3.6. diperlihatkan pula kandungan

emisi pada berbagai pembangkit dalam bentuk bar.

Tabel 3.6. Kandungan emisi pada Power Plant

Gambar 3.5. Emisi CO2 pada power Plant

EEMMIISSSSIIOONN

PPOOWWEERR CCOO22 NNOOxx SSOOxx

PPLLAANNTT ((kkgg//MMWWhh))

CCOOAALL 999900 33..6666 99..2233 PPEETTRROOLLEEUUMM 883399 11..7755 44..9955

NNAATT.. GGAASS 554400 nn//aa nn//aa GGEEOOTTHHEERRMMAALL 00..4488 00..0000 00..0033


47

Gambar 3.6. Perbandingan Emisi CO2 pada power Plant

Pada gambar 3.7. IEC memperkirakan peningkatan emisi di beberapa negara ASEAN,

terlihat bahwa Indonesia sudah dan akan merupakan penyumbang terbesar akan polusi

udara.

Sebagai ilustrasi dan benchmark pada tabel 3.7. diperlihatkan biaya variabel berbagai

pembangkit pada tahun 2012 berdasarkan rencana PLN. Terlihat bahwa biaya energi

terendah masih PLTA diikuti PLTU Batubara, dan PLTP, sedangkan tertinggi biaya

energi pada PLTU-M. Panas bumi mempunyai daya saing tinggi apabila dibandingkan

dengan keuntungan akan reduksi emisinya. Pada tahun 2016 dicoba dilakukan

perhitungan untuk biaya energi atau biaya variabel dengan acuan roadmap. Dibandingkan

dengan tahun 2012, maka biaya energi panas bumi pada tahun 2016 diperkirakan akan

lebih rendah dibandingkan dengan PLTU Batubara, sehingga seharusnya akan menarik

bagi investor. Namun langkah-langkah aksinya harus dilakukan sejak sekarang, karena

pembangunan PLTP ini tidak secepat PLTU Batubara.


48

Gambar 3.7. Perkiraan emisi dari beberapa Negara ASEAN

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4N

Ox,

SO

2 an

d P

M (

mill

ion

ton

s)

1993 2005 2010 1993 2005 2010 1993 2005 2010

Time

NOx, SO2 and PM Emission

Indonesia Malaysia Philipines ThailandSource: IEC estimates

NOx SO2

PM


49

Tabel 3.7. Variabel Cost Pembangkitan Tahun 2012

Tabel 3.8. Variabel Cost Pembangkitan Tahun 2016 acuan Road Map

Dari sisi pembiayaan langkah aksi yang sebaiknya adalah dengan menata kembali sistem

share antara pemerintah dengan investor. Hal ini terlihat pada gambar 3.8. mengenai

revenue PLTP, yaitu bahwa kontraktor/investor mendapatkan 66% sedangkan sisanya

34% untuk pemerintah melalui pajak-pajak. Pembagian ini dapat dipertimbangkan lagi

oleh pemerintah dengan mengurangi pajak-pajak, karena pembangunan PLTP merupakan

investasi tinggi, sehingga dengan pengurangan pajak-pajak akan menarik

kontraktor/investor untuk menanamkan dananya pada pembangunan PLTP.

VAR O/M Energy Cost PRODUKSI TOTAL BIAYA VAR (% thd FUEL)

(Rp / kWh) GWH (Juta Rp)

PLTA

75.00 5

78.75

11,984

943,740,000,000 PLTD 0.2346 12861.53

3,017.32 4

3,138.01

1,566

4,913,332,767,133 PLTG-G 0.0173 8.816581

1,677.80 5

1,761.69

5,234

9,220,370,472,023 PLTP 0

395.00 5

414.75

12,714

5,273,020,010,886 PLTU-B 0.4848 101.3918

540.70 5

567.74

116,416

66,093,673,457,277 PLTU-M 0.2559 12861.53

3,291.27 5

3,455.83

653

2,255,006,209,189 PLTU-G 0.0107 8.816581

1,037.71 5

1,089.60

3,489

3,801,848,325,651 PLTGU-G 0.00969 8.816581

939.76 5

986.75

17,447

17,215,854,109,949 PLTGU-M 0.1938 12861.53

2,492.57 5

2,617.19

1,697

4,441,018,928,231 171,200.00 114,157,864,280,340

Jenis Pembang

kitSFC

FUEL PRICE (US$)

FUEL COST

(Rp/kWh)

VAR O/M Energy Cost

PRODUKSI TOTAL BIAYA VAR

(% thd FUEL)

(Rp / kWh)

GWH (Juta Rp)

PLTA 75.00 5 78.75 10,194 802,815 PLTD 0.2346 8784.6

2,060.87 4

2,143.30

1,019

2,184,985

PLTG-G 0.0173 6.021843 1,145.96 5 1,203.25 5,607 6,746,605 PLTP 0 395.00 5 414.75 9,298 3,856,500 PLTU-B 0.4848 69.25193 369.31 5 387.77 77,733 30,142,648 PLTU-M 0.2559 8784.6 2,247.98 5 2,360.38 425 1,002,618 PLTU-G 0.0107 6.021843 708.77 5 744.21 3,738 2,781,837 PLTGU-G 0.00969 6.021843 641.87 5 673.96 18,690 12,596,263 PLTGU-M 0.1938 8784.6

1,702.46 5

1,787.58

1,104

1,974,205 127,431.00

62,088,476

Jenis Pembangkit

SFCFUEL PRICE (US$)

FUEL COST

(Rp/kWh)


50

Gambar 3.8. Pembagian Revenue pembangunan PLTP

Berikut adalah perhitungan keuntungan berganda apabila dibangun PLTP sebesar-

besarnya, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pengembangan panas bumi di

Indonesia.

Keuntungan 1.

Asumsi: 10.000 MW panasbumi equivalen 90 TWh, 420.000 Bbl/Hari (~ 40%

produksi total minyak Nasional)

Apabila 10.000 MW PLTD dan PLTG diganti PLTP dengan harga @ crude 60-70

$/Bbl maka tambahan pendapatan penjualan

ekspor minyak mentah sebesar $ 25 –

30 Juta/Hari

Keuntungan 2.

Apabila 10.000 MW PLTD dan PLTG diganti dengan PLTP maka pengurangan

subsidi BBM dari 15-20 c/kWh menjadi 7 c/kWh sebesar $ 15.5 – 25 Juta/Hari

REVENUE

COST

NOI (100%)

TAX (34%)

CONTR.SHARE (93.5%)

CONTR.SHARE (4.29%)

TAX (34%)

PROD.ALLOW. (6.5%)

PN SHARE (2.21%)

GOI TAKE (34%)

CONTR.SHARE (61.71%)

CONTR.TAKE (66%)

GOI SHARE (31.79%)


51

Jumlah Keuntungan 1 dan 2

$ 40.5 – 55 Juta/Hari atau $ 15 – 20 Milyar/Tahun. Untuk akurasi 70%, equivalen

dengan $10-15 milyar/thn

Keuntungan 3.

Pajak. Setidaknya tambahan pajak 34% korporasi dapat diharapkan

Keuntungan 4, Lainnya – multiplying effects

Nilai CDM sebagai penurunan CO2 sebesar ~60 juta ton CER atau equivalen dgn

~$ 900 juta/thn, asumsi harga $15/ton

Pengembangan Panas Bumi Untuk Menambah Pasokan Tenaga Listrik & Bab IV Menyehatkan Konsumsi Energi Nasional

52

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Potensi panas bumi di Indonesia cukup besar untuk menjamin pasokan energi listrik

nasional namun hal ini tidak akan berarti samasekali apabila tidak ada komitmen yang

kuat dari pemangku kepentingan terutama pemerintah guna mengembangkannya

Negara-negara lain seperti Vietnam dan Filipina yang memiliki sumberdaya panas

bumi relatif lebih sedikit daripada Indonesia sudah dan sedang berupaya keras

mengembangkan panas buminya dibandingkan Indonesia

Panas bumi dapat dikembangkan mengingat keuntungannya seperti ramah lingkungan,

dan keberlanjutan sehingga mempunyai harga yang kompetitif dibandingkan dengan

energi fosil. Oleh karena itu diharapkan dapat dikembangkan di Indonesia untuk

menambah pasokan tenaga listrik yang kontinyu dan dapat menyehatkan konsumsi

energi nasional

Perlu adanya action plan yang lebih matang dan jelas khusus untuk pengembangan

panas bumi

4.2. Rekomendasi

Perlu dicanangkan bahwa PLTP menjadi salah satu prioritas, unggulan dan andalan

pembangunan tenaga listrik di Indonesia, dan seluruh intansi yang terkait dari hulu ke

hilir turut mendukung dan melaksanakannya

Insentif pajak untuk pembangunan PLTP perlu ditingkatkan dan konsisten pada

aturan tersebut, selanjutnya dalam implementasinya seluruh instansi perlu duduk

bersama guna mencari jalan keluar dalam mengatasi hambatan yang timbul

Pengembangan Panas Bumi Untuk Menambah Pasokan Tenaga Listrik & Bab IV Menyehatkan Konsumsi Energi Nasional

53

Pengertian hutan lindung terhadap keberadaan potensi panas bumi perlu diklarifikasi

dan ditinjau ulang, termasuk perlu adanya evaluasi lahan dan zonasi wilayah hutan

sehingga pengertian potensi sumberdaya yang ada menjadi lebih jelas.

Peraturan yang bertentangan perlu diklarifikasi dan ditinjau ulang serta segera

ditindaklanjuti dengan melibatkan dan dukungan semua pemangku kepentingan

(stakeholder)

laporan akhir kajian (swakelola) pengembangan panas...

Documents