PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI FILTER DALAM GLOBALISASI PENDIDIKAN SERTA MENANAMKAN NASIONALISME RASA CINTA KEPADA TANAH AIR DI SEKOLAH.

OlehChola Wati,FIS

Jurusan Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanUniversitas Negeri Semarang

Abstrak

Perubahan masyarakat berjalan begitu cepat, dan sistem sosialpun mengalami perubahan yang

cukup signifikan.Dilematika perubahan sosial tersebut mempengaruhi perubahan individu, dan

berdampak pula terhadap bidang kehidupan yang lainnya.Salah satunya bidang pendidikan pun

tidak bisa terlepas dari dampak perubahan sosial tersebut. Hal ini akan berpengaruh juga

terhadap pembentukan dan pengembangan karakter peserta didik. Pendidikan Kewarganegaraan

sebagai salah satu mata pelajaran yang berbasis nilai akan menjadi salah satu alternatif dan filter

dalam mengembangkan karakter peserta didik ditengah globalisasi pendidikan. Perubahan sosial

dan Kemajuan iptek yang disertai dengan semakin kencangnya arus globalisasi dunia membawa

dampak tersendiri bagi dunia pendidikan dalam masyarakat dapat juga berdampak terhadap

pergeseran nilai-nilai nasionalisme yang dapat menganggu internalisasi nilai sebagaimana yang

diusung dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah. Oleh karena itu perlu

adanya pendidikan kewarganegaraan sebagai filter, dalam globalisasi pendidikan yang sekarang

dirasakan sudah menjadi permasalahan global.serta menanamkan rasa cinta tanah air sebagai

upaya dalam meningkatkan rasa kepedulian terhadap pendidikan yang melalui pendidikan

kewarganegaraan.

Kata Kunci : Globalisasi Pendidikan,Pendidikan Kewarganegaraan,Karakter Cinta Tanah Air

Abstrak, Changes in society goes so fast , and the system sosialpun undergo considerable

changes signifikan.Dilematika social change affects individual change and have an impact on the

field of life lainnya.Salah only education could not be separated from the effects of social change

. This will also affect the formation and character development of students . Citizenship

Education as one of the subjects that will be based on the value of one alternative and filters in

developing the character of students amid the globalization of education . Advances in science

and technology and social changes are accompanied by the hardness of globalization 's impact

for the world of education in society can also affect a shift in the values of nationalism that may

interfere with the internalization of values as that carried in Civics subject in school . Hence the

need for civic education as a filter , in the globalization of education has become a problem now

perceived global.serta instill patriotism in an effort to improve the sense of concern for education

through civic education .

Keywords : Globalization of Education , Citizenship Education , Character Love Homeland

PENDAHULUAN

Globalisasi tentunya menjadi tantangan bagi bangsa didunia terutama bangsa indonesia tidak

heran jika globalisasi menjadi faktor yang sangat mempengaruhi tingkat pendidikan yang ada,

Globalisasi didefinisikan sebagai semua proses yang merujuk kepada penyatuan seluruh warga

dunia menjadi sebuah kelompok masyarakat global. Namun, pada kenyataannya globalisasi

merupakan penyatuan semu, karena nilai-nilai ekonomi, sosial, dan budaya didominasi nilai-nilai

yang sebenarnya asing bagi masyarakat dunia.Globalisasi sering diterjemahkan “mendunia”.

Suatu entitas, betapapun, dimanapun, kapanpun, dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok

dunia, baik berupa ide, gagasan, data, informasi, produksi, pembangunan, pemberontakan, dan

sebagainya, begitu disampaikan, saat itu pula diketahui oleh semua orang di dunia Kekuatan

globalisasi menurut analisis para ahli pada umumnya bertumpu pada 4 kekuatan global, yaitu:

1. Kemajuan iptek terutama dalam bidang informasi dan inovasi-inovasi baru di dalam teknologi

yang mempermudah kehidupan manusia.

2. Perdagangan bebas yang ditunjang oleh kemajuan iptek.

3. Kerjasama regional dan internasional yang telah menyatukan kehidupan bersama dari bangsa-

bangsa tanpa mengenal batas negara.

4. Meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak asasi manusia serta kewajiban manusia di dalam

kehidupan bersama, dan sejalan dengan itu semakin meningkatnya kesadaran bersama dalam

alam demokrasi.

Globalisasi tidak terjadi hanya dalam bidang teknologi,namun dalam bidang pendidikan

globalisasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dunia pendidikan,globalisasi dalam

pendidikan tentunya timbul dengan seiringnya kemajuan yang menunjang didalam dunia

pendidikan rasa nasionalisme pun akan terkikis dalam arah globalisasi pendidikan.

Nasionalisme saat ini dirasakan mulai terkikis di kalangan anak didik di sekolah terutama

Sekolah Menengah Pertama karena berbagai faktor. Apabila dibiarkan begitu saja maka keadaan

ini akan berbahaya, sebab siswa sekolah dan generasi muda pada umumnya merupakan generasi

penerus yang akan melanjutkan pembangunan bangsa ini menuju arahyang lebih baik. Apabila

generasi mudanya sudah tidak mencintai bangsanya tentu saja lambat laun negara ini akan

hancur. Karena terkikisnya nasionalisme inilah banyak pihak yang mulai membangkitkan

semangat nasionalisme melalui berbagai kegiatan. Karena semakin lama dampak dari lemahnya

nasionalisme itu sendiri semakin dapat dirasakan dengan tidak terciptanya kerteraturan sosial

yang sangat penting di dalam masyarakat yang majemuk. Untuk membangun anak-anak bangsa

yang memiliki mental dan kepribadian bangsa diperlukan suatu usaha, salah satu usaha yang

terpenting adalah melalui pendidikan secara nasional. Tujuan yang hendak dicapai

melaluipendidikan secara nasional antara lain bahwa Pendidikan Nasional harus mampu

menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta tanah air, mempertebal semangat kebangsaan, dan

rasa setia kawan sosial. Hal ini selaras dengan karakteristik dan sikap nasionalisme sendiri

seperti yang dikemukan oleh Suprapto (1987:54):

Dengan menanamkan sikap nasionalisme, diharapkan siswa tumbuh menjadi manusia

pembangunan yakni generasi yang mampu mengisi dan mempertahankan kemerdekaan bangsa

dan negaranya.Maka nampak jelas bahwa target dan sasaran yang ingin dicapai adalah

terbinanya rasa kebangsaan yang tinggi sehingga bisa mengamalkannya ke dalam sikap dan

perilaku sehari-hari. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan suatu usaha melalui pendidikan

di sekolah yang berupa membina, mengembangkan, dan menyempurnakan potensi siswa menuju

proses pendewasaannya. Dalam hal ini bidang studi yang memegang peranan untuk menunjang

terhadap pencapaian tersebut adalah melalui mata pelajaran PKn yang telah diajarkan di semua

jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Peguruan Tinggi. PKn merupakan

mata pelajaran di sekolah yang memfokuskan pelajarannya pada pembentukan manusia

Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter sesuai yang diamanatkan oleh Pancasila dan

UUD 1945 (Depdiknas, 2003). Hal tersebut senada dengan tri fungsi peran PKn seperti

dikemukakan oleh Achmad Kosasih Djahiri ( 1996 : 19) sebagai berikut :

1.Membina dan membentuk kepribadian atau jati diri manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila

dn berkepribadian Indonesia

2.Membina bangsa Indonesia melek politik, melek hukum

dan melek pembangunan serta melek permasalahan diri, masyarakat bangsa dan negara

3.Membina pembekalan siswa (substansial dan potensi dirinya untuk belajar lebih maju).

Sementara itu menurut ( Rofi Yani, 2012) tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar

peserta didik memiliki kemampuan yaitu :

Pertama, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.

Kedua, berpartisipasi secara aktif, bertanggung jawab, dan

bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-

korupsi.

Ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-

karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.

Keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau

tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hasil-hasil penelitian

tentang pendidikan kewarganegaraan di berbagai negara sesungguhnya juga menyimpulkan

bahwa secara umum pendidikan kewarganegaraan yang dilakukan di berbagai negara

mengarahkan warga bangsa itu untuk mendalami kembali nilai-nilai dasar, sejarah, dan masa

depan bangsa bersangkutan sesuai dengan nilai-nilai paling fundamental yang dianut bangsa

bersangkutan. Sesungguhnya banyak aliran filsafat yang dapat dijadikan pembenar bagi upaya

pendidikan kewargaan (civic education). Namun, landasan filsafat tersebut, kemudian, perlu

dicari relevansinya dengan kondisi dan tantangan kehidupan nyata dalam masyarakat tertentu,

agar civic education (pendidikan kewargaan) mampu memberikan konstribusi yang positif bagi

pemecahan kemasyarakatan yang sedang dan akan dihadapi suatu bangsa atau masyarakat. Oleh

karenanya, apapun bentuk pendidikan kewargaan yang dikembangkan di berbagai bangsa, nilai-

nilai fundamental dari suatu masyarakat perlu dikembangkan sesuai dengan dinamika perubahan

sosial, agar nilai nilai fundamental tersebut menemukan relevansinya untuk memberikan

kontribusi yang signifikan terhadap pemecahan problem suatu masyarakat. Semua fenomena

yang digambarkan tersebut diatas semakin menambah panjang ekses dari gelombang demokrasi

terhadap tumbuhnya nilai – nilai nasionalisme.Nasionalisme seperti telur diujung pedang yang

sewaktu – waktu terjatuh dan berantakan tanpa bentuk. Tentunya sebagai bagian dari komponen

bangsa ini tidak akan rela dan merelakan kondisi yang demikian, sehingga harapanya melalui

Pendidikan Kewarganegaraan nilai – nilai nasionalisme tersebut dapat dibangun dengan kokoh

diatas fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD

1945.Tulisan ini akan mengupas lebih dalam mengenai pendidikan kewarganegraan sebagai

filter dalam globalisasi pendidikan serta untuk menenamkan nasionalisme sehingga karakter

cinta tanah air peserta didik dapat terbentuk.

PEMBAHASAN

1. Globalisasi Pendidikan dan tantangannya

Globalisasi secara umum, sebagaimana diungkapkan Sztompka (2004: 101-102), dapat diartikan

sebagai proses yang menghasilkan dunia tunggal. Artinya, masyarakat di seluruh dunia menjadi

saling tergantung pada semua aspek kehidupan baik secara budaya, ekonomi, maupun politik,

sehingga cakupan saling ketergantungan benar-benar mengglobal. Misalnya, dalam 4 bidang

politik, globalisasi ditandai dengan adanya kesatuan supranasional dengan berbagai cakupan

blok politik dan militer dalam NATO (North Atlantic Organizatioan), koalisi kekuasaan

dominan, dan organisasi berskala internasional seperti PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa).

Selanjutnya, globalisasi dalam bidang ekonomi ditandai dengan peningkatan peran koordinasi

dan integrasi supranasional, seperti EFTA (European Free Trade Association), EC (European

Commission), OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries), perjanjian kerja sama

ekonomi regional serta dunia, pembagian kerja dunia, dan peningkatan peran kerja sama

multinasional (Piötr Sztompka, 2004: 102-103). Mansour Fakih (2002: 219) menambahkan

bahwa globalisasi di bidang ekonomi dapat dipahami sebagai suatu proses pengintegrasian

ekonomi nasional berbagai bangsa ke dalam sistem ekonomi global. Oleh karena itu, sejak

dicanangkannya penandatanganan kesepakatan GATT (General Agreement on Tariff and Trade),

ditandatanganinya aneka kesepakatan lainnya, seperti NAFTA (The North American Free Trade

Agreement), APEC (Asia Pasific Economi Conference), serta WTO (World Trade Organization),

dan dilaksanakannya Structural Adjustment Program oleh Bank Dunia, pertanda globalisasi

tengah berlangsung. Sebenarnya, ditinjau dari sejarah perkembangan ekonomi, pada dasarnya

globalisasi merupakan salah satu fase perjalanan panjang perkembangan kapitalisme liberal,

yang secara teoritis telah dikembangkan oleh Adam Smith. Dengan demikian, sesungguhnya

globalisasi merupakan kelanjutan dari kolonialisme dan developmentalism (Mansour Fakih,

2002: 211). Sementara itu, globalisai di bidang budaya ditandai dengan kemajuan menuju

keseragaman. Dalam hal ini, media massa, terutama televisi, mengubah dunia menjadi sebuah

“dusun global”. Informasi dan gambaran peristiwa yang terjadi di tempat yang sangat jauh dapat

ditonton jutaan orang pada waktu hampir bersamaan, sehingga pengalaman budaya, seperti

selera, persepsi, dan pilihan relatif sama. Di samping itu, muncul juga bahasa Inggris sebagai

bahasa global yang berperan sebagai alat komunikasi profesional di bidang bisnis, ilmu

pengetahuan, komputer, teknologi, transportasi, dan digunakan sebagai alat komunikasi pribadi

dalam berpergian. Di bidang teknologi komputer, program yang sama digunakan di seluruh

dunia sebagai pola umum dalam menyusun dan memproses data serta informasi. Akhirnya,

tradisi budaya pribumi atau lokal semakin terkikis dan terdesak, serta menyebabkan budaya

konsumen atau budaya massa model Barat menjadi budaya universal yang menjalar ke seluruh

dunia (Piötr Sztompka, 2004: 102-103). Pengertian globalisasi di atas tidak jauh berbeda dengan

apa yang pernah dikemukakan Irwan Abdullah (2006: 107). Menurutnya, budaya global ditandai

dengan adanya integrasi budaya lokal ke dalam suatu tatanan global. Nilai-nilai kebudayaan luar

yang beragam menjadi dasar dalam pembentukan sub-sub kebudayaan yang berdiri sendiri

dengan kebebasan-kebebasan ekspresi. Globalisasi yang ditandai oleh perbedaan-perbedaan

dalam kehidupan telah mendorong pembentukan definisi baru tentang berbagai hal dan

memunculkan praktik kehidupan yang beragam. Proses integrasi masyarakat ke suatu tatanan

global yang dianggap tidak terelakan inilah yang akan menciptakan suatu masyarakat yang

terikat dalam suatu jaringan komunikasi internasional yang begitu luas dengan batas-batas yang

tidak begitu jelas. Dengan demikian, selain arus orang dan barang, arus informasi merupakan

suatu keuntungan dan sekaligus suatu ancaman yang sangat berbahaya. Misalnya, terbentuknya

diversitas (perbedaan), pembentukan nilai jangka panjang, dan hilangnya humanitas

(perikemanusiaan) (Irwan Abdullah, 2006: 166). Secara jelas pada era globalisasi ini,

sebagaimana yang sekarang terjadi, dunia seolah sudah tidak memiliki lagi batas-batas wilayah

dan waktu. Food, fashion, dan fun (makanan, mode, dan hiburan) merupakan gejala yang sangat

kentara pada era ini. Food berarti orang tidak lagi makan makanan dari daerahnya, karena

banyak makanan dan minuman disajikan secara sama di seluruh dunia. Misalnya, resep Kolonel

Sanders dari Kentucky Fried Chicken dapat dinikmati baik oleh penduduk Chicago maupun

penduduk berbagai pelosok Indonesia sekalipun. Fashion menandakan bahwa sekarang terdapat

kota-kota tertentu yang menentukan perkembangan busana untuk seluruh dunia. Semacam ini

dapat dilihat dalam majalah mode Prancis Elle yang dicetak dalam enam belas edisi

internasional. Demikian pula, CNN (Cable News Network) yang merupakan stasiun televisi

internasional melaporkan mode-mode baru dari New York, Tokyo, Milan, dan Paris.

Selanjutnya, fun berarti sekarang hiburan menjadi bisnis internasional, seperti film, musik, dan

macam-macam kegiatan hiburan lainnya dikelola secara internasional (Jalaluddin Rakhmat,

2003: 71-72). Di belahan separuh dunia, orang secara jelas dan mudahnya dapat berbicara

melalui telepon dikarenakan adanya fasilitas satelit. Dalam hal ini, berbagai orang dapat

menyaksikan Pertandingan Sepak Bola Piala Dunia secara langsung di Dortmun, Jerman, lewat

Satelit siaran langsung di televisi. Orang juga bisa berbicara lewat tulisan melalui internet, yang

berarti tanpa ada sensor dari tangan siapapun. Dengan alat canggih tersebut, keglamouran dan

kebebasan berlebihan yang terjadi di Hollywood, Amerika Serikat detik itu juga bisa disaksikan,

misalnya, di Indonesia dalam waktu yang bersamaan (A. Qodri Azizy, 2004: 19-20). Melalui

internet, orang juga dengan bebas dapat mengakses gambar-gambar tubuh manusia secara

vulgar, dan bahkan dengan adegan-adegan yang dapat merusak pikiran manusia. Fenomena

globalisasi memang sudah tidak dapat dihindari lagi oleh siapapun, kecuali dia sengaja

mengungkung diri menjauhi interaksi dan komunikasi dengan yang lain. Hanya saja yang perlu

disadari dan mendapat catatan, di samping globalisasi membawa manfaat, namun juga

mendatangkan madlarat. Oleh karena itu, harus pandai-pandai menyikapinya, misalnya, jikalau

nilai-nilai yang terdapat dalam globalisasi itu positif maka tidaklah salah untuk mengambilnya,

sebaliknya jika hal itu memang negatif maka harus dapat membendungnya. Dalam hal ini,

ungkapan seperti al-akhdu bi al-8 jadid al-aslah (ambillah hal-hal yang baru yang sekiranya baik

dan banyak mengandung maslahat) mungkin dapat dijadikan dasar pijakan. Sebagaimana

diungkapkan Azizy (2004: 25), apabila globalisasi itu memang memberi hal-hal, nilai, dan

praktek yang positif yang tidak berbenturan dengan budaya lokal, nasional, dan terutama sekali

nilai agama, haruslah menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mampu menyerapnya.

Dengan kata lain, bagaimana agar nilai-nilai positif yang ada di Barat, atau bahkan di belahan

negara lain yang masuk dapat dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat. Budaya positif tersebut

mencakup disiplin, kebersihan, tanggung jawab, egalitarianisme, kompetisi, kerja keras,

penghargaan terhadap orang lain yang membutuhkan bantuan, demokratisasi, dan semacamnya.

Sebaliknya, yang harus disadari, globalisasi juga banyak mengandung hal-hal yang negatif.

Misalnya, karena globalisasi mengaburkan batas-batas budaya, akibatnya aneka budaya seluruh

umat di jagat raya ini mudah diakses dan ditiru lewat media televisi maupun internet. Oleh

karena itu, dengan mudah orang mengakses gaya, model, prilaku, atau cara berbusana yang pada

hakikatnya bertentangan dengan nilai-nilai akhlak yang mulia. Dampak yang tidak baik pun

dapat dirasakan, terutama bagi kalangan anak-anak dan kaum remaja. Dapatlah disaksikan,

bahwa budaya yang semacam itu, yang kebanyakan terjadi di Barat dan tidak terkecuali di

Indonesia, telah membawa prilaku sex bebas, sebuah prilaku yang tidak bertanggung jawab.

2. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI FILTER DALAM ERAGLOBALISASI PENDIDIKAN

Kealan dan Zubaidi (2007) menyebutkan bahwa syarat-syarat utama berdirinya suatu

Negara merdeka adalah harus ada wilayah tertentu, ada rakyat yang tetap dan ada pemerintahan

yang berdaulat. Ketiga syarat ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tidak

mungkin suatu Negara berdiri tanpa memiliki pemerintahan yang berdaulat secara nasional, dan

bilamana itu terjadi, maka Negara itu belum dapat disebut sebagai sebuah Negara merdeka.

Lebih lanjut, Kealan dan Zubaidi (2007) mendefinisikan warga Negara sebagai rakyat

yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan Negara.

Dalam hubungan antara warga Negara dan Negara, warga Negara mempunyai kewajiban-

kewajiban terhadap Negara dan sebaliknya warga Negara juga mempunyai hak-hak yang harus

diberikan dan dilindungi oleh Negara.

Dalam konteks hak dan kewajiban warga Negara ini adalah adanya hak dan kewajiban bela

Negara. Pembelaan Negara atau bela Negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga Negara

yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air

serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara (Kaelan danZubaidi, 2007:120). Dan, bela

Negara bagi warga Negara Indonesia adalah usaha pembelaan Negara dilandasi oleh kecintaan

terhadap tanah air (wilayah Nusantara) dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan

keyakinan pada Pancasila sebagai dasar Negara serta berpijak pada UUD 1945 sebagai konstitusi

Negara. Wujud dari usaha bela Negara dalam konteks ii adalah kesiapan dan kerelaan setiap

warga Negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan Negara,

persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah nusantara dan yurisdiksi nasiona

serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) dalam Perubahan Kedua

UUD 1945 termaktub bahwa usaha bela Negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga

Negara. Hal ini menunjukkan adanya asas demokrasi dalam pembelaan Negara yang

dicerminkan dalam dua pengertian usaha pembelaan Negara, yaitu (i) setiap warga Negara turut

serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan Negara melalui lembaga-lembaga

perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku, serta (ii) bahwa

setiap warga Negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan Negara sesuai dengan

kemampuan dan profesinya masing-masing. Usaha pembelaan Negara bertumpu pada kesadaran

setiap warga Negara akan hak dan kewajibannya. Kesadarannya demikian perlu ditumbuhkan

melalui proses motivasi untuk mencintai tanah air dan untuk ikut serta dalam pembelaan Negara.

Proses motivasi untuk membela Negara dan Bangsa akan berhasil jika setiap Warga Negara

memahami keunggulan dan kelebihan Negara dan bangsanya. Disamping itu setiap warga

Negara hendaknya juga memahami kemungkinan segala macam ancaman terhadap eksistensi

bangsa dan Negara Indonesia. Dalam hal ini terdapat beberapa dasar pemikiran yang dapat

dijadikan sebagai bahan motivasi setiap warga Negara untuk ikut serta membela Negara

Indonesia, diantaranya : (i) pengalaman sejarah perjuangan RI, (ii) kedudukan wilayah geografis

nusantara yang strategis, (iii) keadaan penduduk (demografi) yang besar, (iv) kekayaan

sumberdaya alam, (v) perkembangan dan kemajuan IPTEK di bidang persenjataan, dan (vi)

kemungkinan timbulnya bencana perang. Kaelan dan Achmad Zubaidi, Pendidikan

Kewarganegaraan, (Yogyakarta: Penerbit “PARADIGMA”,2007) hal. 120. Globalisasi yang

demikian cepat hadir dan bercengkerama dengan kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini

tentu membawa angin perubahan terhadap kondisi kemasyarakatan di masa mendatang.

Kecepatan arus informasi dalam mendistribusikan opini dan berita publik telah sedemikian

cepatnya merubah pandangan dan wawasan seseorang. Keterbatasan jarak dan waktu dewasa ini

telah dapat dipangkas secara cepat, sehingga mempermudah arus migrasi barang dan jasa

maupun manusia telah sedemikian rupa menjamah ranah sosial antar warga Negara di dunia,

sehingga proses akulturasi menjadi sebuah keniscayaan yang terjadi dewasa ini. Proses

perubahan yang demikian cepat akibat globalisasi tersebut membawa dampak yang tidak kecil

bagi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat rakyat Indonesia. Oleh karena itu,

tidaklah mengherankan bilamana kekhawatiran akan hilangnya nilai-nilai luhur budaya dan

peradaban bangsa Indonesia yang bakal tergantikan dengan nilai-nilai global menjadi isu utama

yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Terlebih lagi, dewasa ini semakin berkurangnya

pemahaman dan pengamalan Pancasila dan UUD 1945 telah sedemikian nampak berlaku di

kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Budaya gotong royong dewasa ini cenderung

tergantikan dengan budaya konvensasi atau membayar orang untuk menggantikan

pekerjaan yang seharusnya dapat dilakukan secara bersama-sama. Budaya musyawarah untuk

mufakat cenderung semakin terpinggirkan oleh budaya voting untuk menentukan sebuah

keputusan. Demikian juga budaya silaturahim yang mengutamakan tatap muka dan jabat tangan

cenderung tergantikan dengan budaya obrolan melalui telepon genggam atau rumah, kendati

jaraknya hanya 5 atau 10 menit perjalanan. Fenomena ini tentu harus diwaspadai, karena nilai-

nilai luhur untuk senantiasa bertenggang rasa, saling hormat menghormati, tolong menolong,

berwelas asih dan berkekeluargaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah semakin

luntur dijiwai oleh warga Negara Indonesia dewasa ini. Mahasiswa Indonesia dewasa ini lebih

cenderung menyukai turun ke jalan untuk berdemonstrasi ketimbang berlomba-lomba menulis

opini dalam menanggapi setiap persoalan yang melanda negeri. Padahal di era globalisasi ini,

aksi-aksi demonstratif yang tidak terarah dan sporadis cenderung merugikan motor ekonomi

yang seharusnya berjalan untuk mencapai tujuan utama pembangunan ekonomi, yaitu

kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, penting kiranya membangun kembali sistem nilai luhur bangsa Indonesia yang

telah dituangkan oleh para pendiri negeri sebagai buah pemikiran cerdas dan penuh

kebijaksanaan, yang tersirat dan tersurat di dalam Pancasila dan UUD 1945. Bisa saja, kurangnya

pemahaman dan pengamalan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pandangan hidup berbangsa dan

bernegara serta sebagai ideologi negara, lebih disebabkan oleh lemahnya sistem pembinaan

individu dari mulai tingkat informal (seperti lingkungan keluarga) sampai ke tingkat formal

(seperti sistem pendidikan nasional). Selain itu, proses perubahan pikir, ucap dan tindak ini juga

tidak terlepas dari adanya perubahan sosial, budaya dan ekonomi akibat adanya era globalisasi

ini. Tidaklah dapat dielakkan lagi bahwa pembekalan kemampuan dan pengetahuan setiap

warga negara, menjadi syarat mutlak dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai, sehingga setiap

individu dapat mengetahui, memahami, dan menghayati untuk kemudian mengamalkan nilai-

nilai tersebut dalam bentuk sikap-sikap yang dapat mencerminkan sifat kejujuran, kebenaran,

kekeluargaan dan keadilan yang merata pada setiap komponen bangsa. Oleh karena itu,

persiapan dan proses penyesuaian diri dengan era globalisasi melalui pendidikan

kewarganegaraan di era globalisasi ini menjadi sangat perlu untuk dilakukan. Pendidikan

Kewarganeraan yang diberikan kepada mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi memang

didesain sebagai bagian dari mata kuliah kepribadian. Dimana, tujuan pengajarannya adalah

memberikan pemahaman terhadap rasa kecintaan terhadap tanah air, mengenal nilai-nilai luhur

ke-Indonesia-an, serta penumbuhan raga kebanggaan atas segenap khasanah sosial, ekonomi,

budaya, politik dan sistem pertahanan dan keamanan yang telah turun temurun berlaku dan

melembaga dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Dan pada

akhirnya, mahasiswa tersebut dapat dicetak menjadi ilmuwan yang professional yang memiliki

rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, serta menjadi warga Negara

yang memiliki daya saing, berdisiplin dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan

yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Adapun muatan pendidikan kewarganegaraan

tersebut diantaranya meliputi beberapa hal sebagai berikut:

(1) Filsafat Pancasila, yang meliputi pengetahuan mengenai Pancasila sebagai sistem

filsafat dan sebagai ideology bangsa dan Negara

(2) Identitas nasional, yang meliputi pengetahuan mengenai karakteristik identitas

nasional dan proses berbangsa dan bernegara

(3) Politik dan strategi, yang meliputi pengetahuan mengenai sistem konstitusi,

politik dan ketatanegaraan Indonesia

(4) Demokrasi Indonesia, yang meliputi pengetahuan mengenai konsep dan prinsip

demokrasi serta demokrasi dan pendidikan demokrasi

(5) Hak azasi manusia dan rule of law

(6) Hak dan kewajiban warga Negara, yang meliputi pengetahuan mengenai warga

Negara Indonesia serta hak dan kewajiban warga Negara Indonesia

(7) Geopolitik Indonesia, yang meliputi pengetahuan mengenai wilayah sebagai ruang

hidup dan otonomi daerah

(8) Geostrategi Indonesia, yang melipui pengetahuan mengenai konsep Asta Gatra

serta peranan Indonesia di dunia dan perdamaian dunia Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan

Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang

Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan

Tinggi.

Artinya bahwa pendidikan kewarganegaraan memang didesain sebagai upaya persiapan

dan penyesuaian diri terhadap perubahan nilai di masa mendatang yang sangat

dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dalam negeri maupun eksternal luar

negeri, terutama yang berkaitan dengan isu global dan globalisasi itu sendiri.

Persiapan dan penyesuaian diri terhadap arus dan era globalisasi ini harus dimulai

dengan adanya (1) ketanggapan terhadap berbagai masalah sosial, politik, budaya dan

lingkungan; (2) kreativitas dalam menemukan alternatif pemecahannya; serta (3)

efesiensi dan etos kerja yang tinggi. Persiapan dan penyesuaian diri tersebut seyogianya

dicirikan dengan adanya (1) kemampuan mengantisipasi perkembangan berdasarkan

ilmu pengetahuan; (2) kemampuan dan sikap untuk mengerti dan mengantisipasi situasi;

(3) kemampuan untuk mengakomodasi, utamanya IPTEK serta perubahan yang

diakibatkannya; serta (4) kemampuan mereorientasi, utamanya kemampuan untuk

menyeleksi terhadap arus informasi yang membombardirnya.

Pada akhirnya persiapan dan penyesuaian diri dalam era globalisasi ini setidaknya

mampu memunculkan (1) pekerja yang terampil yang menjadi bagian utama dari mekanisme

produksi (dalam arti luas) yang harus lebih efektif dan efesien; (2)pemimpin dan manajer yang

efektif yang memiliki kemampuan berpikir, mengambil keputusan yang tepat pada waktunya

serta mengendalikan pelaksanaan dengan cakap dan wibawa; serta (3) pemikir yang mampu

menentukan/memelihara arah perjalanan dan melihat segala kemungkinan di hari depan. Oleh

karena itu, maka pemikiran tersebut dapatlah menjadi sarat mutlak dalam pembinaan dan

pengembangan manusia Indonesia yang diarahkan untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya

yang sarat dengan nilai-nilai luhur kebudayaan dan perjuangan bangsa yang mengutamakan

persatuan dan kesatuan sebagai landasan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengantisipasi masyarakat global atas adanya perubahan

nilai-nilai dan sikap, maka diperlukan suatu pemahaman yang luas terhadap Pancasila sebagai

ideologi negara dan UUD 1945 sebagai dasar hukum negara. Perubahan nilai-nilai dan sikap

dengan menumbuhkembangkan pengertian, pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila

serta UUD 1945 dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem pendidikan formal dan informal.

Dalam pendidikan formal, seyogyanya tidak hanya teori-teori dasar saja yang diberikan, namun

demikian harus dibarengi dengan adanya pola pembentukan pengetahuan dalam bentuk simulasi.

Simulasi dimaksud adalah dengan membuat suatu flatform penggalian potensi melalui

pengkajian-pengkajian yang dilakukan sendiri oleh anak didik. Hasil dari pengkajian tersebut

kemudian dibahas bersama. Model-model diskusi dua arah akan sangat efektif terhadap

pemahaman dan penghayatan isi yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Selain

pendidikan formal, pendidikan informal pun memberikan konstribusi lebih terhadap

pembentukan sikap dan perilaku. Pendidikan informal dimaksud dimulai dengan pendidikan

dalam keluarga yang diarahkan untuk selalu menanamkan sikap kehidupan berbangsa, bernegara

dan bermasyarakat yang sesuai dengan norma-norma yang ada di lingkungannya, dimana norma-

norma tersebut mempunyai nilai yang universal seperti halnya ideologi negara.Pendekatan

pembentukan/pengubahan nilai dan sikap diri seseorang dapat juga dilakukan melalui berbagai

cara, seperti (1) pembiasaan, (2) internalitas nilai melalui ganjaran-hukuman, (3) keteladanan, (4)

teknik klarifikasi nilai, dan sebagainya. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa segenap

pendekatan yang dilakukan mempunyai kelebihan dan kekurangan, dimana kesemuanya sangat

tergantung pada tingkat belajar para individu dalam hal (1) menerima, (2) menganggapi, (3)

menilai dan berkeyakinan, (4) mengorganisasi dan berkonseptual, serta (5) mewataki dan

memerankan hasil belajartersebut. Sasaran akhir dari pembentukan/pengubahan nilai dan sikap

adalah bahwa suatu norma sebagai acuan perilaku telah terwujud dalam perilaku sehari-hari

secara konsisten, dengan kata lain sistem nilai telah terbentuk dan mewarnai pandangan hidup

dan perilaku seseorang dalam hidupnya. Perubahan nilai dan sikap dalam rangka mengantisipasi

masa depan tersebut haruslah diupayakan sedemikian rupa sehingga mewujudkan keseimbangan

dan keserasian antara aspek pelestarian dan aspek pembaharuan. Nilai-nilai luhur yang

mendasari kepribadian dan kebudayaan bangsa Indonesia seyogyanya akan tetap dilestarikan,

agar terhindar dari krisis identitas. Sebagai suatu masyarakat pluralistik, puncak-puncak budaya

nusantara seharusnya dikembangkan untuk memantapkan dan memperkaya kebudayaan

Indonesia. Dengan kata lain, muatan lokal dalam program pendidikan haruslah dilakukan

sedemikian rupa sehingga melengkapi dan memperkuat muatan nasional dalam memilih dan

memilah pengaruh global. Di sisi lain dan serentak dengan pelengkapan dan perkuatan muatan

nasional, maka penyertaan aspek budaya dunia juga harus dimunculkan sehingga mencapai

keselarasan dengan adanya kebutuhan akan perkembangan jaman. Oleh karena itu, pendidikan

kewarganegaraan dalam konteks ini harus selalu dapat menjaga secara seimbang pembentukan

kemampuan mempertanyakan di samping kemampuan menerima dan mempertahankan.

Keserasian dan keselarasan antara pelestarian dan pembaharuan nilai dan sikap tersebut yang

akan memberi peluang keberhasilan menjemput masa depan di era globalisasi.

PENUTUP

Kenyataan bahwa Indonesia sekarang telah masuk dalam era globalisasi yang mengarah

kepada akulturasi nilai global terhadap nilai-nilai lokal, maka pendidikan kewarganegaraan bagi

kalangan mahasiswa di perguruan tinggi masih sangat relevan diberikan dalam rangka

membentengi para calon pemimpin bangsa akan nilai-nilai luhur ke-Indonesia-an untuk

mengantisipasi segenap permasalahan rumahtangga bangsa sendiri dan dalam rangka

mengantisipasi masuknya nilai-nilai global yang cenderung destruktif dan melunturkan nilai-

nilai lokal. Semangat persatuan dan kesatuan yang melatarbelakangi pembentukan Negara

Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini harus selalu terpatri dalam setiap individu warga

Negara Indonesia. Dan pendidikan kewarganegaraan perlu tetap diberikan untuk mempersiapkan

calon pemimpin bangsa tidak akan membiarkan keretakan pemahaman para elit bangsa menjadi

unsur pemecah yang membawa pada disintegrasi bangsa yang memang sudah lama dirongrong

oleh unsur asing di segala bidang. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan harus betul-

betul didesain dan mampu memupuk sikap dan menanamkan kembali jiwa patriot yang harus

selalu dijunjung demi mengantisipasi berbagai macam perubahan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

http://eprints.uns.ac.id/12648/1/Publikasi_Jurnal_%28117%29.pdf

http://www.researchgate.net/profile/Mahifal_Mahifal/publication/

228125298_The_Relevance_of_Civil_Education_in_the_Era_of_Globalization_in_Indonesia/links/

0f3175316d26300e55000000

http://staff.uny.ac.id/system/files/penelitian/Miftahuddin, M.Hum./Artikel Pendidikan, Globalisasi, dan

Akhlak.pdf

http://ejurnal.veteranbantara.ac.id/index.php/proceeding/article/download/22/14

jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/article/download/389/392 GLOBALISASI PENDIDIKAN PDF