Peletakan Prinsip FPIC dalam Kerangka Konservasi: NKT dan SKT di Konsesi APLNINIL JANNAH –(EKOLOGIKA CONSULTANTS)

Pendekatan SKT dan NKT•Tujuan utama Pendekatan Stok Karbon Tinggi adalah mengidentifikasi Area hutan yang perlu dilindungi karena bernilai sebagai penyimpan karbon, untuk konservasi keanekaragaman hayati , dan sebagai area pemanfaatan secara adat.

•Pendekatan SKT dirancang untuk digunakan secara paralel dan terintegrasi dengan strategi tata guna lahan dan konservasi lainnya. Tercakup di dalamnya adalah Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC) dan perlindungan lahan gambut, zona riparian, Area NKT, dan area yang penting bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat untuk kegiatan budaya dan ekonomi.

•Tujuan dari hasil pengkajian untuk melindungi Nilai Konservasi Tinggi (NKT) atau mengidentifikasi hutan menggunakan pendekatan Stok Karbon Tinggi (SKT), adalah untuk memitigasi dampak-dampak tersebut dan memastikan bahwa nilai dan jasa lingkungan penting ini dijaga atau ditingkatkan.

•Apabila kajian dilakukan tanpa partisipasi yang sungguh-sungguh dan lahan direalokasikan untuk tujuan lingkungan tanpa keterlibatan masyarakat atau tanpa menghorma hak dan mata pencaharian mereka, maka bisa jadi tidak efektif atau menjadi semakin buruk.

Dapat disebabkan antara lain •Asesor dan manajer perusahaan tidak memahami: cakupan hak-hak masyarakat lokal, bagaimana mereka memperoleh mata pencaharian, serta hak dan status apa yang terkandung dalam suatu hamparan tanah dan hutan dalam sistem kepemilikan dan pemanfaatan lahan secara adat

•Klarifikasi yang diberlakukan mungkin juga mempengaruhi semua sistem pemanfaatan lahan setempat

•Pencadangan untuk tujuan lingkungan dan pembatasan yang diberlakukan mungkin melanggar hak adat, menimbulkan kedongkolan atau sengketa dengan pengguna lokal

•Pembatasan pemanfaatan bisa memiskinkan masyarakat lokal atau menggusur kegiatan pemanfaatan lahan yang mereka lakukan ke wilayah lain

•Sistem pemanfaatan lahan yang terganggu bisa menjadi semakin tidak berkelanjutan dan memberikan tekanan yang lebih besar pada sumber daya yang tersisa, termasuk perkebunan dan area set-aside.

HCV Additional safeguards The HCV approach should only be applied outside more comprehensive standards, if the following fundamental principles of responsible land use are respected:

◦ There is compliance with all applicable international, national and local laws; ◦ The right to use the land or water can be demonstrated, and is not legitimately contested by local

communities with demonstrable rights; ◦ Use or management of the land or water does not diminish the legal rights, or customary rights, of

indigenous peoples, local communities or other users, without their free, prior and informed consent; ◦ Areas necessary at the site and landscape level to maintain or enhance HCVs are not converted; ◦ The absence of HCVs, and the application of the HCV approach, is not used as justification for

conversion of natural ecosystems; ◦ Biodiversity and environmental values which do not meet HCV criteria are taken into account through

responsible land use management.

FPIC•Semua bagian dalam istilah ‘Persetujuan’ ‘atas dasar informasi’ ‘di awal’ ‘tanpa paksaan’ sarat dengan nilai hukum – mengharuskan:

•Dalam proses pembuatan keputusan apapun, masyarakat menjalankannya tanpa paksaan (free), keharusan atau tekanan

•Proses ini dilakukan di awal (prior) sebelum adanya izin konsesi yang diterbitkan dan sebelum ada tanah yang diambil tanpa persetujuan masyarakat

•Bahwa masyarakat diberikan informasi sepenuhnya tentang bagaimana hak-hak mereka bisa terpengaruhi, dampak dapat dimitigasi dan manfaat dibagikan

•Prosedur mengenai negosiasi kesepakatan dan pemberian persetujuan (consent) atau izin tersebut diberikan atau tidak diberikan disetujui oleh masyarakat

Pembebasan Lahan(FPIC – RSPO)

Persiapan• Operator-operator menyampaikan informasi ke masyarakat tentang rencana mereka

mengembangkan suatu wilayah dan menjelaskan kepada masyarakat tentang hak masyarakat atas FPIC dan hak untuk mengontrol apa yang terjadi di tanah mereka.

• Masyarakat memutuskan apakah mereka ingin mempertimbangkan usulan perusahaan dan jika ingin, bagaimana mereka ingin direpresentasikan dalam urusan dengan operator, dalam diskusi tentang bagaimana kepentingan perempuan, anak, pemuda, kelompok-kelompok terpinggirkan berdasarkan kelas maupun kasta, dan para pengguna lahan akan dipertimbangkan.

• Prosedur dan tahapan proses FPIC yang berulang untuk pelibatan masyarakat dan operator disepakati bersama, dengan mempertimbangkan semua tahapan yang diuraikan di bawah serta norma dan usulan masyarakat. Ini mencakup menjelaskan bagaimana proses tersebut akan didokumentasikan dan divalidasikan, dan bentuk dari informasi tersebut guna memastikan informasi dapat diakses masyarakat.

Kajian dan Pemetaan• Pengkajian kepemilikan lahan dan pemanfaatan lahan secara partisipatif dilakukan untuk

mengklarifikasi bagaimana hak adat dialokasikan dan lahan dimanfaatkan oleh masyarakat terkait.

• Pemetaan partisipatif dilakukan bersama untuk sepenuhnya memetakan hak-hak dan pemanfaatan secara adat, termasuk lahan pertanian, hutan yang ditinggalkan dalam kondisi bera, area penangkapan ikan dan meramu, kawasan suaka, situs sakral dan wilayah kolektif.

• Pengkajian Dampak Sosial dan Lingkungan dan NKT, serta stratifikasi dan analisis hutan dengan SKT dilakukan. Semua pengkajian ini mengklarifikasi area apa saja yang akan dibebaskan perusahaan untuk penanaman, area mana saja yang diusulkan untuk dikelola dengan tujuan konservasi dan area mana yang akan tetap aman untuk masyarakat melanjutkan kegiatan mata pencaharian mereka.

• Informasi ini akan membantu masyarakat mengkaji manfaat dan biaya untuk menerima pembangunan kelapa sawit dan zonasi konservasi terkait dalam wilayah mereka.

Negosiasi kesepakatan • Masyarakat memilih siapa yang mereka inginkan untuk bertindak sebagai pendamping dan atau penasihat hukum atau penasihat

lainnya, maupun sebagai pengamat independen. Diperlukan adanya pendanaan untuk membayar biaya yang diperlukan untuk membantu memastikan masyarakat mendapatkan informasi memadai.

• Saat semua elemen ini sudah berada di tempatnya, masyarakat diberi waktu untuk mengakses informasi mengenai opsi pembangunan alternatif dan apa arti pengelolaan area hutan SKT untuk tujuan konservasi, mengkaji semua informasi yang diberikan, membahas implikasinya di antara mereka sendiri dan dengan penasihat yang mereka pilih, dan memutuskan apakah mereka ingin melakukan negosiasi.

• Jika demikian, negosiasi dilakukan antara perwakilan masyarakat dan pihak operator untuk memperjelas persyaratan pelepasan hak apapun. Waktu dan ruang lingkup harus disediakan untuk pertemuan dengan masyarakat untuk membahas tawaran sementara dan menyusun usulan balasan untuk negosiasi tahap berikutnya.

• Apabila pada dasarnya telah dicapai suatu persetujuan maka kesepakatan dapat diselesaikan dengan ketentuan terkait pemanfaatan, konservasi dan pengelolaan tanah, area ter-enclave (dari pembangunan dan konservasi) untuk produksi pangan, pembagian manfaat, mitigasi, mekanisme pengaduan, dll.

• Identifikasi dan sepakati mekanisme dan alat untuk menetapkan dan mengelola area konservasi seperti kesepakatan dan pengelolaan konservasi bersama, serta kompensasi yang adil atas hilangnya pemanfaatan area konservasi.

• Legalisir atau sahkan kesepakatan.

Pelaksanaan, Monitoring & Perbaruan Kesepakatan • Pelaksanaan kesepakatan: ini bisa mencakup penyerahan hak dan pembebasan lahan secara

bertahap dari pemegang hak dalam wilayah kolektif.

• Pantau pelaksanaan kesepakatan secara partisipatif.

• Menjalankan mekanisme pengaduan di mana dan kapan diperlukan.

• Atur sistem pengelolaan apabila mekanisme pengawasan atau pengaduan mengidentifikasi kekurangan dalam penerapan atau masalah yang dak diduga.

Mengakomodasi hak dan mata pencaharian

FPIC untuk memastikan izin diberikan berdasarkan informasi• Tujuan dan prosedur SKT, yang disampaikan dalam bentuk dan bahasa yang dapat dipahami masyakarat

• Batasan-batasan apa yang mungkin ada terhadap hak dan pemanfaatan sumber daya, termasuk pemanfaatan apa yang mungkin akan dilarang, di dalam area konservasi yang diusulkan untuk pengelolaan hutan SKT dan NKT?

• Kesepakatan tenurial apa yang akan diterapkan di area konservasi: apakah kesepakatan tersebut akan mengamankan atau mengurangi hak masyarakat?

• Siapa yang akan mengelola dan mengawasi area konservasi yang diusulkan dan memastikan mereka tetap memiliki nilai-nilai yang sudah dimiliki?

• Apabila nantinya akan terjadi pelepasan hak atau pembatasan mata pencaharian, maka mitigasi, kompensasi, atau alternatif apa yang akan ditawarkan?

• Bagaimana biaya dan manfaat akan dibagi, termasuk dampak dari area konservasi dan manfaat yang hilang dengan adanya pembatasan area yang tersedia untuk plasma dan perkebunan terhadap mata pencaharian?

Perencanaan pemanfaatan lahan masyarakat, perjelas lokasi dan luasan area:•Yang saat ini dialokasikan untuk berbagai pemanfaatan masyarakat

•Yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk usulan perkebunan

•Yang dialokasikan untuk plasma atau pembangunan dengan pembagian manfaat lainnya

•Untuk dilindungi sebagai NKT dan area mana saja yang akan membatasi pemanfaatan yang dilakukan saat ini

•Diusulkan dilindungi sebagai hutan SKT dan area mana saja yang akan membatasi pemanfaatan yang dilakukan saat ini

•Area yang akan tetap untuk berbagai pemanfaatan masyarakat, termasuk kebutuhan generasi yang akan datang, apabila semua alokasi lainnya disetujui.

Mengklarifikasi hak-hak atas tanah tanah dan pengelolaan

Mengklari kasi hak-hak atas tanah •Perlu menggali cara-cara kreatif penggunakan hukum adat dan hukum tertulis dalam mengidentifikasi hak-hak atas tanah yang dapat meminimalisasi dampak pengalokasian lahan terhadap pembatasan atau pengurangan hak-hak dan pemanfaatan lahan.

•Tanah tidak harus diserahkan selamanya kepada operator untuk perkebunan melalui penjualan atau transfer tetapi bisa disewakan atau dikontrakkan dengan kesepakatan yang disetujui. Tanah masyarakat yang tidak diserahkan ke perusahaan harus dikeluarkan dari konsesi dan diberikan hak kepemilikan atau didaftarkan sebagai tanah masyarakat.

•Area yang akan dilindungi sebagai NKT dan SKT dan yang bertumpang tindih dengan hak adat harus dipertahankan sebagai tanah masyarakat, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Demikian juga area yang masih tetap dikuasai masyarakat juga harus dipertahankan.

Pengelolaan •Klarifikasi entitas apa yang akan bertanggung jawab mengelola area konservasi tertentu: Area yang dikelola perusahaan di dalam konsesi, Area yang dimiliki dan dikelola masyarakat, Area yang dikelola pemerintah yang dikenakan pajak dari konsesi, Area yang dikelola bersama (masyarakat & pemerintah atau masyarakat & perusahaan)

•Area konservasi yang diusulkan namun tumpang tindih dengan tanah dan wilayah masyarakat tidak boleh diambil alih dan dikelola oleh pihak lain maupun dikelola bersama tanpa persetujuan melalui proses FPIC yang dijelaskan di atas. Pengemban tanggung jawab pengelolaan yang telah disetujui harus diberikan wewenang, dilatih dan disediakan dana untuk menjalankan perannya sebagai pengelola.

•Kajian hukum akan dibutuhkan untuk memastikan opsi terbaik yang ada di daerah, dan ini perlu dieksplorasi dengan masyarakat dan penasihat hukum mereka sebelum mereka memberikan izin.

Monitoring

Monitoring Partifipatif•Patroli lapangan di waktu nyata melibatkan anggota masyarakat setempat yang mampu mengidentifikasi pelaku yang bertanggung jawab atas pembukaan lahan dan juga dapat mengidentifikasi ancaman atau risiko lainnya berkaitan dengan kesepakatan dan pemanfaatan lahan.

•Monitoring NKT secara partisipatif dapat disesuaikan untuk monitoring area SKT. Mempertimbangkan antara lain: pembentukan tim lokal yang secara rutin menyusuri jalan setapak guna meninjau kepatuhan dan mengidentifikasi ancaman.

Sistem umpan balik •Guna memastikan kesalahpahaman tidak meningkat menjadi sengketa, mekanisme pengaduan perlu disetujui terlebih dahulu dengan prosedur yang sesuai untuk meninjau dan menindaklanjuti keluhan. Selain itu dibutuhkan prosedur untuk menerapkan rekomendasi yang berasal dari proses monitoring dan pengaduan untuk menyesuaikan praktik pengelolaan, alokasi lahan dan tanggung jawab. Dalam kasus ketidaksetujuan, kesepakatan harus dikaji ulang dan direvisi.

Adaptive Management

Menyertakan Pendekatan NKT & SKT ke dalam negosiasi yang sudah ada (1)•Saat membangun perkebunan baru, Pendekatan NKT & SKT harus diintegrasikan ke dalam proses lain seperti pertimbangan FPIC, atau pendekatan terintegrasi yang menggabungkan proses NKT, SKT dan FPIC. Namun di lokasi di mana operator telah membebaskan lahan dan mulai membangun perkebunan sebelum mengadopsi pendekatan SKT, suatu ulasan partisipatif dengan penasihat independen harus dilakukan untuk meninjau kembali kepatuhan dengan prinsip-prinsip sebelumnya.

•Khususnya, karena perlindungan area SKT menyiratkan bahwa area lainnya tidak akan tersedia untuk pembangunan atau pemanfaatannya akan dibatasi, dan hal ini mungkin secara langsung mempengaruhi luasan lahan yang tersedia untuk masyarakat lokal, dan dengan demikian mengurangi lahan yang tersedia untuk mata pencaharian tradisional, perkebunan plasma baru dan generasi berikutnya. Ini juga bisa mengurangi manfaat yang diantisipasi masyarakat lokal secara signifikan saat memberi izin mereka untuk keberadaan pihak developer, sebagai contoh, area yang dialokasikan untuk NKT.

Menyertakan Pendekatan NKT & SKT ke dalam negosiasi yang sudah ada (2)•Pihak operator mungkin akan perlu merevisi dan mengulangi beberapa tahapan untuk mencapai kepatuhan, yang mungkin berupa negosiasi ulang kesepakatan dan rencana pengelolaan dengan masyarakat sehingga area yang dialokasikan untuk tujuan lingkungan dan sosial yang baru tidak mengurangi manfaat, tanah dan mata pencaharian yang diperoleh masyarakat, atau mempersempit sistem pertanian berpindah atau sistem pemanfaatan lahan masyarakat lainnya ke lahan-lahan yang terlalu kecil sehingga bentuk pemanfaatan lahan tersebut dak berkelanjutan.

•Karena penghormatan hak masyarakat atas tanah dan FPIC adalah persyaratan berlanjut dan bukan kegiatan sekali saja, elemen-elemen FPIC harus diintegrasikan sepenuhnya ke dalam Pendekatan NKT dan SKT. Diperlukan verifikasi implementai oleh pihak ketiga yang independent.

Pelaksanaan Monitoring/ Re-Identifikasi NKTEKOLOGIKA CONSULTANTS DI WILAYAH PT. KPC DAN PT. PIP, KAPUAS HULU, KALIMANTAN BARAT

TOR Monitoring/Re-Identifikasi NKT

Pengumpulan Data Sekunder

Desktop ReviewPertemuan

dengan pemimpin desa

Identifikasi Potensial NKT5 &

NKT6

Pembentukan Tim Monitoring

Komunitas (TMK)

Penyusunan laporan Pra Monitoring

Pra-Monitoring

(1) Panduan Manajemen dan Pemantauan NKT, HCVRN, 2014;

(2) Panduan Identifikasi NKT, HCVRN, 2013; (3) Protokol

Pemantauan Untuk Area NKT 5 dan NKT 6, Forest People

Programne, 2013

Decision Tree

Monitoring Framework (Operasional dan Strategis)

Manual (Draft Protokol) Survei Monitoring Biodiversity-

Environment -NKT 1, NKT 2, NKT 3, NKT 4

Manual (Draft Protokol) Survei Monitoring Sosial – NKT 5 dan

NKT 6

Pra-Monitoring

Pelatihan NKT untuk Tim Monitoring Komunitas

(TMK)

Lokakarya Perencanaan TMK

Wawancara Identifikasi NKT Warga oleh/ bersama

TMK

Retrofiting Potensial NKT

Pertemuan Konsultasi Desa Penetapan

Identifikasi NKT5 dan NKT6

Retrofitting Rencana Pengelolaan dan Monitoring NKT

Lokakarya Perusahaan Rencana Pengelolaan dan

Monitoring NKT

FGD Desa Monitoring NKT oleh/bersama TMK

FGD Perusahaan Monitoring NKT

oleh/bersama TMK

Pengamatan/Observasi Wawancara Warga

Monitoring NKT oleh/bersama TMK

Penyusunan Hasil Monitoring Operasional TMK Oleh/Bersama TMK

Penyusunan Rekomendasi Rencana Pengelolaan NKT

oleh Tim Ekologika

Lokakarya Perusahaan Rencana Pengelolaan NKT

(Berdasarkan re-identifikasi NKT)

Pertemuan Konsultasi Desa Hasil TMK dan

Rencana Pengelolaan NKT

Pertemuan Dusun/ Kelompok Hasil TMK dan Rencana Pengelolaan NKT

Pertemuan representatif warga dengan

perusahaan tentang kesepakatan pengelolaan

NKT dan Rencana Tindakan

Penyusunan Dokumen Kesepakatan dan Rencana

Tindakan

Forum formalisasi Kesepakatan dan Rencana

Tindakan

Diseminasi hasil-hasil ke komunitas (KK di desa

terdampak)

Survei Monitoring

Pelatihan NKT untuk Tim Monitoring

Komunitas (TMK)

Lokakarya Perencanaan TMK

Wawancara Identifikasi NKT

Warga oleh/ bersama TMK

Retrofiting Potensial NKT

Pertemuan Konsultasi Desa

Penetapan Identifikasi NKT5 dan

NKT6

Retrofitting Rencana Pengelolaan dan Monitoring NKT

Lokakarya Perusahaan Rencana

Pengelolaan dan Monitoring NKT

1.Re-Identifikasi NKT

FGD Desa Monitoring NKT oleh/bersama

TMK

FGD Perusahaan Monitoring NKT

oleh/bersama TMK

Pengamatan/Observasi oleh/ bersama TMK

Wawancara Warga Monitoring NKT

oleh/bersama TMK

Penyusunan Hasil Monitoring

Operasional TMK Oleh/Bersama TMK

Penyusunan Rekomendasi Rencana Pengelolaan NKT oleh

Tim Ekologika

Lokakarya Perusahaan Rencana Pengelolaan NKT (Berdasarkan re-

identifikasi NKT)

2. Monitoring NKT

Delineasi Area Ber-NKT atau Area Pengelolaan NKT (KBKT/KPNKT)

Rekomendasi Strategi Pengelolaan NKT (area yang disisihkan atau tidak disisihkan utk pengelolaan NKT dan

ketentuan pengelolaannya)

Identifikasi NKT Yang Bertentangan satu dengan lainnya: (1) Atribut NKT, misalnya NKT 5 atau NKT 6 dengan NKT 1; (2) Area Pengelolaan NKT

yang tidak sejalan ketentuan pengelolaan, misalnya area NKT 4

sempadan sungai dengan kebutuhan kayu NKT 5

Rekomendasi Area Pengelolaan NKT 1-6 – untuk dikonsultasikan kepada

komunitas/ ditentukan bersama komunitas

Rekomendasi Pengelolaan NKT 1-6 berbasis komunitas – untuk

dikonsultasikan kepada komunitas

Harmonisasi Antar NKT

Pertemuan Konsultasi Desa Hasil TMK dan

Rencana Pengelolaan NKT

Pertemuan Dusun/ Kelompok Hasil TMK dan Rencana Pengelolaan NKT

Pertemuan representatif warga dengan perusahaan

tentang kesepakatan pengelolaan NKT dan

Rencana Tindakan

Penyusunan Dokumen Kesepakatan dan Rencana

Tindakan

Forum formalisasi Kesepakatan dan Rencana

Tindakan

Diseminasi hasil-hasil ke komunitas (KK di desa

terdampak)

3.Pengelolaan dan Monitoring NKT Berbasis Komunitas

Laporan Monitoring/Re-Identifikasi NKT

Lokakarya Perusahaan Hasil-hasil Monitoring

dan Pengembangan Rencana Pengelolan dan

Monitoring NKT

Public Summary – Report of HCV

Monitoring

Forum Konsultasi Stakeholder/ Publik (Skala Nasional) di

Ibukota Provinsi Kalimantarn Barat

Pasca-Survei Monitoring

Referensi:(1)Free Prior and Informed Consent Guide for RSPO Members, RSPO Human Right Working Group

2015, Endorsed by the RSPO Board of Governors meeting on 20 November 2015 in Kuala Lumpur

(2)The HCS Approach Toolkit Version 1.0, HCS Approach Steering Group, Kuala Lumpur, 2015

(3)Common Guidence Identification of High Conservation Value, HCVRN, 2013

(4)Common Guidence Management and Monitoring of High Conservation Value Identification, HCVRN, 2014

Terimakasih Ninil Jannah/Ekologika Consultants Plaza Bisnis Kemang, Gedung-1, Lantai-1 (108) Kemang Raya No.2, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Indonesia 12730 P: +62 21 718 3419 M: +62 817260671 / +62 8112509373 E: ninil@ekologika.co.id / info@ekologika.co.id Skype: ecologidiot T: @ecologidiot