teknik pengelolaan kawasan konservasi · pdf fileteknik pengelolaan kawasan konservasi a....

Mata Diklat

TEKNIK PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

OLEH

: Ir. SUPRA

YITNO

DEPARTEMEN KEHUTANAN PUSAT DIKLAT KEHUTANAN

BOGOR

Desember, 2008

TEKNIK PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

A. Teknik Perencanaan

1. Pengukuhan Kawasan

Pengukuhan kawasan konservasi dilakukan untuk memberikan kepastian

hukum atas kawasan konservasi, yang mencakup Kawasan Suaka Alam

(Cagar Alam, Suaka Margasatwa), Kawasan Pelestarian Alam (Taman

Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya), dan Taman Buru,

yang dilakukan melalui proses :

a. Penunjukkan kawasan konservasi,

b. Penataan batas kawasan konservasi,

c. Pemetaan kawasan konservasi, dan

d. Penetapan kawasan konservasi.

Pengukuhan kawasan hutan konservasi umumnya dilakukan dengan

memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW Provinsi dan

RTRW Kabupaten/Kota)

a. Penunjukan Kawasan

Penunjukkan kawasan konservasi adalah kegiatan persiapan

pengukuhan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan konservasi,

berupa Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman

Buru. Kegiatan Penunjukan kawasan konservasi tersebut berupa

pembuatan peta penunjukkan yang bersifat arahan tentang batas luar,

Penunjukan kawasan hutan yang dikenal di lingkungan kehutanan

umumnya meliputi : (a) wilayah provinsi, dan (b) wilayah tertentu

secara parsial.

Kegiatan penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi dilakukan

dengan memperhatikan Rencana Tata ruang Wilayah Provinsi dan

pemaduserasian Tataguna Hutan Kesepakatan dengan Rencana

Tataruang Wilayah Provinsi. Penunjukan wilayah tertentu secara

parsial menjadi kawasan hutan harus memenuhi syarat-syarat :

1) usulan atau rekomendasi Gubernur dan atau Bupati/Walikota, dan

2) secara teknis dapat dijadikan kawasan hutan.

Hasil kegiatan penunjukan kawasan hutan untuk kepentingan

konservasi adalah surat keputusan Menteri Kehutanan tentang

Penunjukan Kawasan Konservasi

b. Penataan Batas Kawasan

1) Pembentukan Panitia Tata Batas.

Untuk kepentingan proses pengukuhan kawasan hutan/konservasi

diperlukan adanya Panitia Tata Batas Kabupaten/Kota. Panitia tata

batas kawasan hutan/konservasi tersebut dibentuk oleh

Bupati/Walikota. Panitia Tata Batas tersebut untuk Kabupaten/Kota

diketuai oleh Bupati atau Walikota, Untuk Kepentingan penataan

batas kawasan konservasi, Kepala Balai TN atau Kepala Balai

KSDA selain menjadi anggota juga bertindak sebagai Sekretaris

Panitia Tata Batas.

Keanggotaan Panitia Tata Batas tersebut terdiri dari :

a) Ketua BAPPEDA Kabupaten/Kotamadya

b) Kepala Kantor BPN Kabupaten/Kotamadya

c) Kepala Dinas PU Kabupaten/Kotamadya

d) Kepala Dinas lingkup DEP. Pertanian/Kehutanan Di

Kabupaten/Kotamadya terkait

e) CAMAT/Kepala Wilayah Kecamatan

f) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dep. Kehutanan terkait

g) Kepala Distrik Navigasi atau Sub Distrilk Navigasi setempat

h) Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan

i) Kepala Dinas Perhubungan

Unsur keanggotaan, tugas dan fungsi, prosedur dan tata kerja

Panitia tata batas kawasan hutan/konservasi tersebut diatur oleh

Keputusan Menteri Kehutanan. Panitia tata batas kawasan

hutan/konservasi tersebut bertugas antara lain untuk :

a) Melakukan persiapan pelaksanaan penataan batas dan

pekerjaan pelaksanaan di lapangan

b) Menyelesaikan masalah-masalah : hak-hak atas tanah/lahan di

sepanjang trayek batas dan hak-haka atas tanah/lahan di dalam

kawasan hutan

c) Memantau pekerjaan dan memeriksa hasil-hasil pelaksanaan

pekerjaan tata batas di lapangan, dan

d) Membuat dan menandatangai Berita Acara Tata Batas

Kawasan Hutan/Konservasi dan Peta Tata Batas Kawasan

Hutan/Konservasi

Hasil penataan batas kawasan hutan/konservasi dituangkan dalam

Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan/Konservasi dan Peta Tata

Batas Kawasan Hutan/Konservasi yang ditandatangai oleh Panitia

Tata Batas Kawasan Hutan/konservasi dan diketahui

Bupati/Walikota.

2) Pelaksanaan Penataan Batas

Adalah kegiatan untuk pemancangan dan pengukuran batas

kawasan konservasi di lapangan, mencakup aktivitas :

a) penentuan trayek batas dan pemancangan patok batas

sementara

b) pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara

c) inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang

berada disepanjang trayek batas dan hasil pemancangan patok

batas sementara

d) Penyusunan Berita Acara Pengakuan oleh Masyarakat di

sekitar trayek batas atas hasil pemancangan patok batas

sementara

e) Penyusunan Berita Acara Pemancangan Batas Sementara

yang disertai dengan Peta pemancangan patok batas

sementara

f) Pemasangan pal batas yang dilengkapi dengan lorong batas

g) Pemetaan hasil penataan batas

h) Pembuatan dan penandatangan Berita Acara Tata Batas

Kawasan Hutan/Konservasi dan Peta Tata Batas Kawasan

Hutan/Konservasi

i) Pelaporan kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan

kepada Gubernur.

Hasil kegiatan berupa Patok Batas sementara dan Pal Batas

definitif berikut : (a) Berita Acara Pengakuan oleh Masyarakat di

sekitar trayek batas atas hasil pemancangan patok batas

sementara, (b) Berita Acara Pemancangan Batas Sementara yang

disertai dengan Peta pemancangan patok batas sementara, dan (c)

Laporan Penataan Batas kepada Menteri Kehutanan

c. Pemetaan Kawasan

Pemetaan Kawasan Konservasi adalah kegiatan pemetaan hasil

pelaksanaan penataan batas kawasan konservasi berupa Peta Tata

Batas yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

Berita Acara Tata Batas, mencakup aktivitas :

1) pengambaran hasil pelaksanaan penataan batas kawasan

konservasi dalam bentuk peta tata batas kawasan konservasi

2) pembuatan Berita Acara Tata Batas Kawasan Konservasi

Hasil kegiatan berupa Berita Acara Tata Batas berikut Peta-peta tata

batas kawasan konservasi.

d. Penetapan Kawasan

Penetapan Kawasan Konservasi adalah suatu penegasan tentang

kepastian hukum mengenai status, letak, batas, dan luas suatu

wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan konservasi

menjadi kawasan konservasi tetap dengan keputusan Menteri,

mencakup ativitas :

1) pembuatan peta penetapan kawasan konservasi

2) pembuatan keputusan penetapan kawasan konservasi yang akan

ditetapkan

Hasil kegiatan berupa :

1) Peta Penetapan Kawasan Konservasi, dan

2) Keputusan Menteri tentang penetapan kawasan konservasi

e. Pemeliharaan dan Rekontruksi Batas

Pengamanan dan pemeliharaan batas kawasan konservasi merupakan kegiatan yang harus diserahkan dan menjadi tanggung

jawab Kepala Balai KSDA dan Kepala Balai TN. Oleh karena itu

setelah seluruh proses kegiatan pengukuhan kawasan konservasi

selesai dilakukan, dilakukan penyerahan pengamanan dan

pemeliharaan atas kawasan konservasi yang dilakukan dengan Berita

Acara Serah Terima Kawasan Konservasi.

Pemeriksaan/Pemeliharaan tanda batas kawasan konservasi adalah

suatu kegiatan yang dilaksanakan secara berkala (setiap tahun) dan

bertujuan untuk menjaga dan memelihara keadaan batas dan pal

batas agar tetap baik, mencakup aktivitas :

1) pemeliharaan dan pembersihan alur batas kawasan konservasi

2) pemeliharaan dan perbaikan pal batas kawasan konservasi

Hasil kegiatan berupa pemeriksaan dan pemeliharaan tanda batas

(alur batas dan pal batas) kawasan konservasi yang dituangkan dalam

Berita Acara Pemeriksaan/ Pemeliharaan Tanda Batas Kawasan

Konservasi.

Rekonstruksi tanda batas kawasan konservasi adalah suatu kegiatan

yang dilaksanakan secara berkala (umumnya lima tahun sekali) dan

bertujuan untuk memeriksa dan memulihkan kembali keadaan alur

batas dan pal batas agar tetap baik seperti keadaan semula,

mencakup aktivitas :

a. pemeliharaan dan pembersihan alur batas kawasan konservasi

b. pemeliharaan dan perbaikan pal batas kawasan konservasi

c. memeriksa dan memulihkan kembali letak dan kedudukan dari alur

batas dan pal batas sesuai koordinat semula pada saat

penetapannya sebagai kawasan konservasi.

Hasil kegiatan berupa rekonstruksi tanda batas (alur batas dan pal

batas) kawasan konservasi yang dituangkan dalam Berita Acara

Rekonstruksi Tanda Batas Kawasan Konservasi.

2. Penatagunaan (Zonasi/ Blok) KPA dan KSA

Penetapan zonasi dan blok pada kawasan konservasi ditentukan

berdasarkan :

a. potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistem,

b. tingkat interaksi dengan masyarakat setempat, dan

c. kepentingan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang harus

dilakukan.

Penetapan zonasi pada kawasan konservasi dilakukan secara variatif

sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi serta

pembagian zonasi atau blok pada kawasan konservasi tidak selalu sama

dan lengkap pada setiap kawasan konservasi.

Penentuan zonasi atau blok kawasan konservasi tersebut tidak bersifat

permanen serta dapat disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan

kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi, kondisi potensi sumberdaya

alam hayati dan ekosistem, dan kepentingan interaksi dengan masyarakat.

Dengan demikian minimal tiga sampai lima tahun sekali perlu ada

kajian/review terhadap perkembangan dan efektivitas penataan zonasi

atau blok pada kawasan konservasi.

a. Teknik Penataan Zona / Blok

Penataan zona/blok disusun oleh Kepala UPT KSDA/TN dengan tata

cara penataan zona/blok kawasan konservasi dilakukan melalui

tahapan antara lain :

1) Persiapan

Kegiatan pada tahap persiapan meliputi pembentukan tim kerja,

penyusunan rencana kerja identifikasi mitra kerja/pemangku

kepentingan.

2) Pengumpulan dan analisis data

Pengumpulan dan analisa data tentang potensi sumberdaya alam

hayati dan ekosistemnya antara lain berupa data dan informasi

antara lain : keanekaragaman hayati, nilai arkeologi, nilai obyek

daya tarik wisata, nilai potensi jasa lingkungan, serta data spatial:

tanah, geologi, iklim, topografi, geomorfologi, keanekaragaman

hayati, penggunaan lahan, berikut konidisi sosial, ekonomi dan

budaya masyarakat yang ada kaitannya dengan kepentingan

penataan zona/blok kawasan konservasi.

3) Menyusun rancangan zonasi dan blok

Kegiatan pada tahap rancangan merupakan penyusunan konsep

zonasi/blok dengan mengeplotkan zona-zona atau blok-blok yang

perlu ada di peta sesuai hasil analisa data termasuk uraian potensi

global, disertai dengan data-data geografis dari batas zonasi atau

blok berikut kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada

masing-masing zona/blok yang dituangkan dalam bentuk konsep

keputusan zonasi atau blok yang terdiri dari uraian mengenai

diskripsi zonasi atau blok berikut peta zonasi atau peta blok.

Hasil kajian dan penyusunan rancangan penataan zona/blok

selanjutnya disajikan dalam laporan berupa :

Buku I Penataan zona/blok berisi :

KATA PENGANTAR

LEMBAR PENGESAHAN

I. PENDAHULUAN

II. DATA DAN INFORMASI

III. DISKRIPSI ZONASI atau BLOK

IV. PENUTUP

Buku II berisi peta zonasi:

a) Kawasan konservasi yang luasnya kurang dari 50.000 hektar

menggunakan peta skala 1:100.000

b) Kawasan konservasi yang luasnya antara 50.000-250.000

hektar menggunakan peta skala 1:250.000

c) Kawasan taman nasional yang luasnya lebih dari 250.000 hektar

menggunakan peta skala 1:500.000

4) Konsultasi dan komunikasi publik

Berdasarkan konsep zonasi atau blok yang telah disiapkan

selanjutnya dilakukan konsultasi dan komunikasi publik untuk

mendapatkan tanggapan dari para pihak pemangku kepentingan

(masyarakat, pemerintah daerah, LSM dll ) yang akan menjadi

masukan bagi berkepentingan penyempurnaan dan finalisasi

konsep zonasi atau blok kawasan konservasi.

5) Penyempurnaan

Berdasarkan masukan dari hasil konsultasi dan komunikasi publik,

maka dilakukan penyempurnaan terhadap konsep penataan

zona/blok kawasan konservasi menjadi konsep final dalam bentuk

konsep penataan zona/blok yang diketahui oleh Pemerintah Daerah

terkait.

6) Penilaian dan Pengesahan

Konsep penataan zona/blok yang telah melalui konsultasi dan

komunikasi publik dilakukan penilaian dan diketahui oleh

Pemerintah Daerah untuk disahkan oleh Direktur Jenderal.

7) Batas zona/blok

Konsep penataan zona/blok yang telah disahkan oleh Direktur

Jenderal selanjutnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan tata

batas zonasi atau blok di lapangan oleh pihak Balai KSDA/TN yang

bersangkutan dengan memberikan tanda batas berupa tanda batas

zonasi atau blok.

8) Sosialisasi Zonasi atau Blok

Penataan zona/blok yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal dan

hasil tata batas zonasi atau blok yang telah diselesaikan harus

disosialisasikan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang

berkepentingan agar kepentingan pengelolaan dan pendayagunaan

kawasan konservasi dapat dilakukan secara optimal.

b. Penandaan Batas Zona

1) Kepala Balai atas dasar zonasi taman nasional yang merupakan

lampiran dari Keputusan Direktur Jenderal PHKA berikut data-data

geografis tentang penunjukan zonasi taman nasional melakukan

penandaan batas zonasi.

2) Berdasarkan peta zonasi dan data geografis pada huruf a di atas

dilakukan pemasangan tanda batas pada garis-garis batas zonasi

pada setiap jarak 5 km, pada titik-titik perpotongan batas dan titik-

titik persimpangan dengan jalan trail dan jalan mobil.

3) Tanda batas zonasi berupa plat seng ukuran 30 cm x 50 cm yang

berisi informasi tentang nomor pal tanda batas, titik kordinat pal

batas, jenis zonasi.

4) Pemasangan tanda bats zonasi taman nasional pada sisi pohon

yang mengarah ke dalam zona yang dimaksud. Sebagai contoh,

bila zona inti berbatasan dengan zona rimba, maka tanda batas

zona inti dipasang menghadap kearah zona inti, dan disisi lain

batang pohon tersebut dipasang/dipaku tanda batas zona rimba

menghadap ke arah zona rimba.

5) Penulisan inisial/kode pada tanda batas zona sebagai berikut :

a) Zona Inti

• Plat seng diberi cat dengan warna merah

• Inisial/kode yang digunakan ZI

b) Zona Rimba

• Plat seng diberi cat dengan warna kuning

• Inisial/kode yang digunakan Zri

c) Zona Pemanfaatan ZP

• Plat seng diberi cat dengan warna ungu

• Inisial/kode yang digunakan ZPI

d) Zona Tradisional

• Plat seng diberi cat dengan warna coklat

• Inisial/kode yang digunakan ZPT

e) Zona Khusus

• Plat seng diberi cat dengan warna hijau

• Inisial/kode yang digunakan ZPK

f) Zona Rehabilitasi

• Plat seng diberi cat dengan warna biru

• Inisial/kode yang digunakan ZRe

g) Zona Budaya dan Sejarah

• Plat seng diberi cat dengan warna putih

• Inisial/kode yang digunakan ZSB

h) Tulisan untuk tanda batas menggunakan warna hitam

i) Pemberian nomor dibuat secara berurutan sesuai dengan hasil

pengukuran dan pada jarak tertentu.

3. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan

Pembangunan kawasan konservasi merupakan bagian dari pembangunan

nasional dan tidak terpisahkan dari pembangunan sektor-sektor lain. Oleh

karenanya diupayakan penyusunan rencana pengelolaan dapat

mengakomodir berbagai peluang pembangunan, termasuk pelibatan peran

masyarakat dan stakeholders lainnya merupakan prasyarat dalam

penyusunan rencana pengelolaan yang komprehensif dan aplicable.

Penyusunan rencana meliputi :

a. Rencana pengelolaan

Berdasarkan jangka waktu pelaksanaannya, maka sesuai Pasal 38

Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan

Kehutanan, rencana pengelolaan kawasan konservasi meliputi rencana

jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek :

1) Rencana Pengelolaan Jangka Panjang merupakan rencana yang

bersifat indikatif perspektif dan kualitatif-kuantitatif untuk jangka waktu

dua puluh lima tahun;

2) Rencana Pengelolaan Jangka Menengah merupakan rencana yang

memuat semua kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu

lima tahun;

3) Rencana Pengelolaan Jangka Pendek merupakan rencana yang

memuat semua kegiatan yang harus dilaksanakan dalam tahun yang

bersangkutan.

b. Rencana teknis merupakan penjabaran dari salah satu atau beberapa

kegiatan teknis yang telah tersusun dalam rencana pengelolaan. Untuk

setiap kegiatan dalam rencana pengelolaan yang memerlukan penjabaran

lebih rinci, masing-masing dapat disusun rencana teknisnya, misalnya

rancangan untuk bangunan tertentu, pembinaan habitat, pembinaan

populasi dan rancangan pengambilan sumber genetik.

c. Cakupan wilayah perencanaan

Pada dasarnya, setiap unit kawasan konservasi perlu dilengkapi dengan

rencana pengelolaan, baik jangka panjang, menengah, ataupun tahunan.

Namun demikian, berdasarkan luas dan intensitas pengelolaannya,

rencana pengelolan beberapa lokasi kawasan konservasi yang letaknya

berdekatan dan dalam satu unit pengelolaan dapat disajikan dalam satu

rencana pengelolaan.

B. Pengorganisasian

1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

a. Balai Besar dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA)

Balai KSDA adalah organisasi pelaksana tugas teknis di bidang

konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perlindungan

Hutan dan Konservasi Alam.

BKSDA mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya

alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan cagar alam,

suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, koordinasi

teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta

konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, UPT Balai Konsevasi Sumber Daya Alam

menyelenggarakan fungsi :

1) penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan

evaluasi pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa,

taman wisata alam, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan

satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;

2) pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata

alam, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di

dalam dan di luar kawasan konservasi;

3) koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung;

4) penyidikan, perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan dan

tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;

5) pengendalian kebakaran hutan;

6) promosi, informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan

ekosistemnya;

7) pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi

sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;

8) kerja sama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan

ekosistemnya serta pengembangan kemitraan;

9) pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi;

10) pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata

alam; pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Struktur Organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam terdiri

dari :

1) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A;

2) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe B.

Struktur organisasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam terdiri dari:

1) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A;

2) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Tipe B.

Bagan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber

Daya Alam dapat dilihat pada Lampiran 1.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A terdiri dari :

1) Bagian Tata Usaha;

2) Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;

3) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I;

4) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II;

5) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III;

6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A yang telah memiliki

Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan (Manggala Agni) terdiri dari :




4) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II;

5) Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan;


Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe B terdiri dari:




4) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II; 5) Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengurusan

administrasi persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan,

perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga, penyusunan perencanaan

dan kerja sama, pengumpulan dan analisis data, pemantauan dan

evaluasi, pelaporan serta kehumasan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Tata Usaha menyelenggarakan

fungsi :

1) Pelaksanaan administrasi persuratan, ketatalaksanaan,

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dan kerumah

tanggaan;

2) Penyiapan rencana dan kerja sama;

3) Pengumpulan dan analisis data, pemantauan dan evaluasi,

pelaporan serta kehumasan.

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

1) Subbagian Umum;

2) Subbagian Perencanaan dan Kerjasama;

3) Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan, dan Humas.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan


perlengkapan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

Subbagian Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan rencana, kegiatan, anggaran dan kerja

sama.

Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Humas mempunyai tugas

melakukan pengumpulan dan analisis data, statistik, pemantauan dan


Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas

penyiapan rencana kerja di bidang perlindungan, pengawetan, dan

pemanfaatan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata

alam, dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya

dan hutan lindung, pelayanan di bidang konservasi sumber daya alam

hayati dan ekosistemnya.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya

Alam menyelenggarakan fungsi :

1) penyiapan pelaksanaan koordinasi teknis bidang perlindungan dan

pengamanan hutan, serta penyiapan pelayanan dan penegakan

hukum;

2) penyiapan pelaksanaan koordinasi teknis bidang pengawetan

tumbuhan dan satwa liar;

3) penyiapan pelaksanaan teknis bidang informasi, perpetaan, sistem

informasi geografis dan website;

4) penyiapan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan;

5) penyiapan pelaksanaan koordinasi teknis bidang pengembangan

dan pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam, tumbuhan dan

satwa liar;

6) penyiapan pelaksanaan koordinasi teknis bidang penyuluhan, bina

cinta alam, pengembangan koperasi, dan pemberdayaan

masyarakat;

7) penyiapan pelaksanaan pelayanan dan promosi bidang konservasi

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam terdiri dari :

1) Seksi Perlindungan, Pengawetan, dan Perpetaan;

2) Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan.

Seksi Perlindungan, Pengawetan, dan Perpetaan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi teknis bidang

perlindungan dan pengamanan hutan, serta penyiapan pelayanan dan

penegakan hukum, pelaksanaan koordinasi teknis bidang pengawetan

tumbuhan dan satwa liar, pelaksanaan teknis bidang informasi,

perpetaan, sistem informasi geografis dan website, dan pelaksanaan

pengendalian kebakaran hutan.

Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi teknis bidang

pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam,

tumbuhan dan satwa liar, pelaksanaan pelayanan dan promosi bidang

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan

pelaksanaan koordinasi teknis bidang penyuluhan, bina cinta alam,

pengembangan koperasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah mempunyai tugas

mengkoordinasikan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati

dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka

margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, koordinasi teknis

pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta pelaksanaan

konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi di

wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Konservasi Sumber Daya Alam

Wilayah menyelenggarakan fungsi di wilayah kerjanya :

1) penyusunan rencana, anggaran, dan evaluasi pengelolaan kawasan

cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman

buru, konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar

kawasan konservasi;

2) pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman

wisata alam, dan taman buru, konservasi tumbuhan dan satwa liar

di dalam dan di luar kawasan konservasi;

3) pelaksanaan penyidikan, perlindungan, dan pengamanan hutan,

hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar

kawasan konservasi;

4) pengendalian kebakaran hutan (untuk Unit Pelaksana Teknis yang

tidak ada Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan);

5) pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan jasa

lingkungan dan wisata alam;

6) pelaksanaan kegiatan penyuluhan, bina cinta alam, pengembangan

koperasi, dan pemberdayaan masyarakat;

7) penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama pengembangan

konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;

8) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah pada Balai Besar

Konservasi Sumberdaya Alam Tipe A terdiri dari:

1) Seksi Konservasi Wilayah I;

2) Seksi Konservasi Wilayah II;

3) Seksi Konservasi Wilayah III;

4) Seksi Konservasi Wilayah IV;

5) Seksi Konservasi Wilayah V;

6) Seksi Konservasi Wilayah VI.


Konservasi Sumberdaya Alam Tipe A yang telah memiliki Brigade

Pengendalian Kebakaran Hutan (Manggala Agni) terdiri dari :




4) Seksi Konservasi Wilayah IV;

5) Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah I;

6) Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah II.


Konservasi Sumberdaya Alam Tipe B terdiri dari :




4) Seksi Konservasi Wilayah IV.


Konservasi Sumberdaya Alam Tipe B yang telah memiliki Brigade

Pengendalian Kebakaran Hutan (Manggala Agni) terdiri dari:




4) Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan.

Seksi Konservasi Wilayah mempunyai tugas melakukan pengelolaan

kawasan konservasi, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan,

perlindungan dan pengamanan kawasan, pemberantasan penebangan

dan peredaran kayu, pengendalian pemanfaatan tumbuhan dan satwa

liar, melaksanakan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan jasa

lingkungan dan wisata alam, penyuluhan, bina cinta alam dan

pemberdayaan masyarakat.

Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan mempunyai tugas

mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan serta

pembinaan pengendalian kebakaran hutan di wilayah kerja Balai.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan

menyelenggarakan fungsi di wilayah kerja Balai :

1) penyiapan bahan usulan anggaran pengendalian kebakaran hutan;

2) penyiapan koordinasi pelaksanaan pengendalian kebakaran pada

kawasan hutan;

3) penyiapan peta kerawanan kebakaran hutan;

4) peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka

pengendalian kebakaran hutan;

5) penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis bidang pengendalian

kebakaran hutan;

6) penyiapan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana

pengendalian kebakaran hutan;

7) penyiapan bahan dan analisis data, pemantauan dan evaluasi serta

pelaporan bidang kebakaran hutan.

Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan terdiri dari:

1) Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah I;

2) Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah II.

Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah dan Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan dalam rangka perencanaan pengendalian kebakaran

hutan, koordinasi pelaksanaan pengendalian kebakaran pada kawasan

hutan, penyusunan peta kerawanan kebakaran hutan, peningkatan

kapasitas sumber daya manusia, pelaksanaan bimbingan teknis dan

penyuluhan, analisis data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

bidang pengendalian kebakaran hutan di wilayah kerjanya.

b. Balai Taman Nasional (BTN)

Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional adalah organisasi pelaksana

teknis pengelolaan taman nasional yang berada dibawah dan

bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Jenderal

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Balai Taman Nasional

melakukan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya dan pengelolaan kawasan taman nasional berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional

menyelenggarakan fungsi :

1) penataan zonasi, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan

evaluasi pengelolaan kawasan taman nasional;

2) pengelolaan kawasan taman nasional;

3) penyidikan, perlindungan, dan pengamanan kawasan taman

nasional;


5) promosi, informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan

ekosistemnya;

6) pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi

sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;

7) kerja sama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan

ekosistemnya serta pengembangan kemitraan;

8) pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan taman nasional;

9) pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata

alam;


Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional diklasifikasikan sebagai

berikut:

1) Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional Kelas I, yang disebut

dengan Balai Besar Taman Nasional;

2) Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional Kelas II, yang disebut

dengan Balai Taman Nasional.

Struktur organisasi Balai Besar Taman Nasional terdiri dari:

1) Balai Besar Taman Nasional Tipe A;

2) Balai Besar Taman Nasional Tipe B.

Struktur organisasi Balai Taman Nasional terdiri dari :

1) Balai Taman Nasional Tipe A;

2) Balai Taman Nasional Tipe B.

Bagan Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional

tercantum dalam Lampiran 2.

Balai Besar Taman Nasional Tipe A terdiri dari:


2) Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional;

3) Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;

4) Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II;

5) Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III;


Balai Besar Taman Nasional Tipe B terdiri dari:


2) Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional;

3) Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;

4) Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II; 5) Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengurusan


perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga, penyusunan perencanaan

dan kerjasama, pengumpulan dan analisis data, pemantauan dan


Dalam melaksanakan tugas Bagian Tata Usaha menyelenggarakan

fungsi :

1) pelaksanaan administrasi persuratan, ketatalaksanaan,

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dan

kerumahtanggaan;

2) penyiapan rencana dan kerja sama;

3) pengumpulan dan analisis data, pemantauan dan evaluasi,

pelaporan serta kehumasan.

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1) Subbagian Umum;

2) Subbagian Perencanaan dan Kerjasama;

3) Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan, dan Humas.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan


perlengkapan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

Subbagian Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan rencana, kegiatan, anggaran dan kerja

sama.

Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Humas mempunyai tugas

melakukan pengumpulan dan analisis data, statistik, pemantauan dan


Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional mempunyai tugas

penyiapan koordinasi dan rencana kerja di bidang perlindungan,

pengawetan dan pemanfaatan kawasan taman nasional serta

pelayanan dan promosi taman nasional. Dalam melaksanakan tugas Bidang Teknis Konservasi Taman

Nasional menyelenggarakan fungsi : 1) penyiapan pelaksanaan koordinasi teknis bidang perlindungan dan

pengamanan kawasan taman nasional, serta penyiapan pelayanan

dan penegakan hukum;

2) penyiapan pelaksanaan koordinasi teknis bidang pengawetan

tumbuhan dan satwa liar;

3) penyiapan pelaksanaan teknis bidang informasi, perpetaan, sistem

informasi geografis, dan website;

4) penyiapan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan;

5) penyiapan pelaksanaan koordinasi teknis bidang pengembangan

dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam;

6) penyiapan pelaksanaan koordinasi teknis bidang penyuluhan, bina

cinta alam, pengembangan koperasi, dan pemberdayaan

masyarakat;

7) penyiapan pelaksanaan pelayanan dan promosi taman nasional.

Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional terdiri dari :

1) Seksi Perlindungan, Pengawetan, dan Perpetaan;

2) Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan.

Seksi Perlindungan, Pengawetan, dan Perpetaan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi teknis bidang

perlindungan dan pengamanan taman nasional, penyiapan pelayanan

dan penegakan hukum, pelaksanaan koordinasi teknis bidang

pengawetan tumbuhan dan satwa liar, pelaksanaan teknis bidang

informasi, perpetaan, sistem informasi geografis dan website, dan

pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan.

Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi teknis bidang

pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam,

pelaksanaan pelayanan dan promosi taman nasional serta

pelaksanaan koordinasi teknis bidang penyuluhan, bina cinta alam,

pengembangan koperasi dan pemberdayaan masyarakat.

Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah mempunyai tugas

mengkoordinasikan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati

dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan taman nasional di

wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Taman Nasional

Wilayah menyelenggarakan fungsi :

1) penyusunan rencana, anggaran, dan evaluasi pengelolaan

kawasan taman nasional;

2) pengelolaan kawasan taman nasional;

3) pelaksanaan penyidikan, perlindungan, dan pengamanan hutan;


5) pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan jasa

lingkungan dan wisata alam;

6) pelaksanaan kegiatan penyuluhan, bina cinta alam, dan

pemberdayaan masyarakat;

7) penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama pengembangan

konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;


Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah terdiri dari: 1) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;

2) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II;

3) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III;

4) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV;

5) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V;

6) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI.

Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah mempunyai tugas

melakukan pengelolaan taman nasional di wilayah kerjanya,

pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan, perlindungan dan

pengamanan kawasan, pemberantasan penebangan dan peredaran

kayu, melaksanakan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan jasa

lingkungan dan wisata alam, penyuluhan, bina cinta alam dan

pemberdayaan masyarakat.

Balai Taman Nasional Tipe A terdiri dari : 1) Sub Bagian Tata Usaha;

2) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;


4) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III;


Balai Taman Nasional Tipe B terdiri dari : 1) Sub Bagian Tata Usaha;

2) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;



Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata

persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan,

kearsipan, rumah tangga, perencanaan, kerjasama, data, pemantauan

dan evaluasi, pelaporan serta kehumasan.

Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah mempunyai tugas

melakukan penyusunan rencana dan anggaran, evaluasi dan

pelaporan, bimbingan teknis, pelayanan dan pemberdayaan

masyarakat, pengelolaan kawasan, perlindungan, pengawetan,

pemanfaatan lestari, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan,

pemberantasan penebangan dan peredaran kayu, tumbuhan, dan

satwa liar secara illegal serta pengelolaan sarana prasarana, promosi,

bina wisata alam dan bina cinta alam, penyuluhan konservasi

sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta kerjasama di bidang

pengelolaan kawasan taman nasional.

2. Hubungan Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT BKSDA maupun UPT Balai

Taman Nasional, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian,

Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di

lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun dengan instansi

lain di luar instansinya sesuai bidang tugasnya.

Kepala UPT, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan

Kepala Seksi wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas

bawahan dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas wajib

mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Kepala UPT, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan

Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan

bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi

pelaksanaan tugas bawahan.

Kepala UPT, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala

Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan

memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-

masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan

Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada

atasan masing-masing dan selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha atau

Subbagian Tata Usaha mengkoordinasikan dan menyusun laporan UPT.

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis

Konservasi Sumber Daya Alam, wajib diolah dan dipergunakan sebagai

bahan penyusunan kebijakan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan

petunjuk kepada bawahan.

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan

laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara

fungsional mempunyai hubungan kerja.

C. Pelaksanaan Kegiatan

1. Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Kawasan

Inventarisasi dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan

informasi tentang keadaan sumber daya alam, potensi kekayaan

keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara menyeluruh dan

lengkap.

Hasil inventarisasi ini digunakan sebagai dasar pengukuhan, penyusunan

rencana pengelolaan, dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan

suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Inventarisasi sebagai dasar pengukuhan menyajikan data dan informasi

yang dapat mencerminkan status dan keadaan fisik ekosistem,

keanekaragaman hayati, sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang

mempengaruhinya, sehingga kawasan yang ditunjuk dan ditetapkan

tersebut mencerminkan satuan ekologi bentang alam (landscape ecology)

yang cukup efektif untuk dapat dikelola sebagai kawasan suaka alam dan

kawasan pelestarian alam.

Inventarisasi sebagai dasar penyusunan rencana pengelolaan maupun

kepentingan pelaksanaan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan

pelestarian alam dilakukan melalui tahapan-tahapan yang mencerminkan :

a. Eksplorasi;

Merupakan kegiatan penjelajahan setiap bagian dari kawasan

konservasi untuk memperoleh pengetahuan status dan keadaan dari

fisik lapangan, jenis flora dan fauna, tipe komunitas atau ekosistem,

kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat di dalam dan di sekitar

kawasan konservasi. Kegiatan eksplorasi umumnya seringkali disertai

dengan kegiatan identifikasi dan koleksi atas specimen unsur-unsur

penyusun sumber daya alam hayati dan ekosistem. Kegiatan eksplorasi

pada seluruh kawasan sebaiknya dilakukan setiap lima tahun sekali.

b. Identifikasi dan koleksi yang menyertai eksplorasi;

Merupakan kegiatan yang menyertai eksplorasi, yang umumnya

dilakukan dengan metoda penjelajahan dan atau pembuatan plot.

Di bidang pengumpulan data taksonomi tumbuhan, dilakukan melalui

kegiatan identifikasi dan koleksi dilakukan dengan mengumpulkan

contoh spesimen sebagai bukti identifikasi bagi penelitiannya. Koleksi

tersebut dikenal sebagai koleksi herbarium baik sebagai koleksi kering

(berupa ranting berdaun dengan bunga atau buah atau biji atau kayu

yang dapat dikeringkan dan tidak berubah bentuk dan warnanya) dan

koleksi basah (berupa buah atau bunga atau bagian tumbuhan

berlendir, jamur yang dapat cepat berubah bentuk dan warnanya

sehingga harus disimpan dalam suatu cairan alkohol 75 % atau

campuran alkohol, gliserin dan aquadest). Koleksi specimen tersebut

juga harus disertai dengan data dan informasi nama kolekstor, nomor

kolektor, tanggal koleksi, lokasi, habitat, subtrat, ekologi, habitus,

catatan lapangan, nama lokal/daerah, kegunaan/manfaat, tanggal

identifikasi, dan pengiriman duplikat koleksi ke herbaria lain.

Di bidang pengumpulan data ekologi tumbuhan, dilakukan melalui

kegiatan identifikasi secara garis besar menggunakan metoda sampling

baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kualitatif berupa deskripsi

kondisi daerah kejadian seperti spektrum bentuk hidup (fanerofita,

kaemofita, hemikriptofita, kriptofita, therofita), dan spektrum strategis

reproduksi. Kuantitatif dilakukan untuk melengkapi pendekatan kualitatif

melalui pengukuran yang lebih akurat dan konsisten terhadap berbagai

parameter dasar berupa kerapatan, dominasi, frekuensi, biomass atau

produktivitas dan perawakan. Untuk itu diperlukan pengetahuan

permasalahan pencuplikan untuk menentukan lokasi, bentuk dan

ukuran petak pengukuran.

Di bidang pengumpulan data etnobotani, dilakukan berdasarkan

pengetahuan etno-biologi, etno-ekologi, etno-botani, etno-zoologi,

botani ekonomi dan arkeology, dll. Dalam hal ini perlu dipahami pola

perilaku masyarakat dalam berinterkasi dengan lingkungannya. Untuk

pengambilan contoh akan berhubungan dengan metoda pemilihan

sample dan mengkombinasikan dengan tehnik wawancara. Data dan

informasi yang dikumpulkan berkaitan dengan kategori lansekap

kampung, bekas kampung, kebun, sungai, rawa, ladang, hutan, bekas

ladang berumur muda dan berumur tua, kegunaan makanan, obat-

obatan, konstruksi ringan/berat, peralatan/ perkakas, kayu baker,

anyaman, tali hiasan, adat/ritual, sarana berburu, transportasi

kapal/perahu, dll.

Di bidang pengumpulan data fisiologi tumbuhan, dilakukan

pengumpulan data mencakup fisiologi stress, fisiologi perbanyakan

konvensional, dan fisiologi kultur jaringan. Data-data lapangan yang

dikumpulkan umumnya berkaitan dengan tumbuhan dan lingkungannya

berupa tanah, air maupun iklim serta koleksi atas biji maupun bagian

dari tumbuhan, untuk selanjutnya dikaji lebih lanjut dilaboratorium.

Tehnik pengumpulan dan penyimpanan dan pengangkutan sample dari

bagian tumbuhan tersebut harus mendapat perhatian agar sample

tersebut dapat dianalisis lebih lanjut di laboratorium.

Di bidang pengumpulan data fitokimia tumbuhan, dilakukan dengan

tujuan untuk kepentingan analisis kimia tumbuhan melalui koleksi

tumbuhan berdasarkan pengetahuan etnobotanis, uji rasa dan bau

(misalnya minyak atsiri), atau pendekatan kimiawi.

c. Survei;

Merupakan kegiatan untuk pengumpulan data dan informasi spesifik

dari komponen-komponen penyusun sumber daya alam hayati dan

ekosistem, yang mencakup pengukuran atas jenis, populasi,

penyebaran, sex-ratio, kerapatan/kelimpahan, status kelangka,

permasalahan dan sebagainya dari potensi dan kekayaan sumber daya

alam hayati dan ekosistem, termasuk sosial ekonomi budaya

masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan taman nasional. Kegiatan

survei lapangan pada seluruh kawasan sebaiknya diselesaikan

bertahap maksimal dalam tiga tahun dengan selang waktu tiga tahun

sekali. Survei dapat dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data dan

informasi secara langsung/terestris di lapangan, maupun tidak

langsung melalui teknik penginderaan jauh atau kombinasi keduanya

untuk mengetahui kondisi sumberdaya kawasan taman nasional secara

lebih baik.

d. Penilaian potensi;

Merupakan kegiatan untuk mengetahui dan memperoleh data dan

informasi mengenai potensi dan kekayaan sumber daya alam hayati

dan ekosistem beserta lingkungannya secara lengkap dan detil.

Penilaian potensi umumnya dilakukan melalui tahapan kegiatan

eksplorasi dan survei lapangan, serta penilaian potensi dilakukan

dengan tujuan yang spesifik dan fokus pada kepentingan tertentu,

misalnya penilaian potensi kebutuhan jenis pakan satwa Badak Jawa,

atau penilaian potensi populasi dan penyebaran Badak Jawa.

e. Valuasi

Merupakan penilaian potensi yang memasukan aspek kuatifikasi dari

aspek nilai-nilai ekonomi atas sumberdaya alam taman nasional.

Dalam valuasi ini kuantifikasi atas nilai-nilai sumber daya alam dihitung

sedemikian rupa untuk menunjukan bagaimana peranan ekonomi

sumber daya tersebut dari kepentingan konservasi dan pendekatan

pengelolaan jangka panjang. Pada isu dimana seseorang kehilangan

manfaat lingkungan, maka permasalahannya dapat disebut sebagai

keinginan untuk menerima kompensasi kerugian dan bukan hanya

keinginan untuk membayar upaya pelestarian lingkungan dari

kerugiannya. Hal ini dapat menghasilkan implikasi yang besar terhadap

kualitas lingkungan. Alasan pertama adalah menentukan perhitungan

moneter, selanjutnya dapat menunjukkan keperdulian yang kuat

terhadap aset sumber daya alam dan lingkungan. Alasan kedua adalah,

perhitungan moneter dari manfaat dan biaya lingkungan dapat menjadi

pendukung untuk pemihakan/advokasi terhadap kualitas lingkungan.

Suatu jenis flora atau fauna menghadapi masalah kelangkaan akibat

pembangunan akan dinilai tinggi karena adanya ekspresi moneter yang

menunjang terhadap hal tersebut. Alasan ketiga untuk melakukan

penghitungan moneter adalah adanya dasar pembanding secara

kuantitatif dalam bentuk moneter terhadap beberapa alternatif pilihan

dalam pemutusan suatu kebijakan atau pemanfaatan dana.

2. Pembinaan Habitat dan Populasi

Untuk memperbaiki atau memulihkan kerusakan tumbuhan, satwa, atau

ekosistem di setiap kawasan konservasi dapat dilakukan pembinaan

habitat yang pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip

konservasi.

Agar kualitas dan kuantitas jenis tumbuhan dan satwa tetap berada dalam

keadaan seimbang dan dinamis, di setiap kawasan konsenvasi pada

dasarnya dapat dilakukan pembinaan populasi yang pelaksanaannya

harus tetap memperhatikan prinsip konservasi;

Pembinaan habitat dan populasi pada pengelolaan tumbuhan dan satwa

serta habitatnya meliputi kegiatan berupa :

a. pembinaan padang rumput untuk satwa

b. penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon yang dapat meningkatkan

fungsi KSA

c. pembuatan fasilitas air minum dan atau tempat berkubang dan mandi

satwa

d. penjarangan jenis tumbuhan dan atau populasi satwa

e. penambahan tumbuhan dan satwa asli

f. pemberantasan jenis tumbuhan dan satwa pengganggu.

3. Rehabilitasi dan Restorasi

Rehabilitasi dan restorasi hutan dan lahan di kawasan hutan konservasi

adalah kegiatan pemulihan kondisi sebagian kawasan hutan konservasi

(kecuali hutan cagar alam dan zona inti taman nasional) menjadi atau

mendekati kondisi ekosistem alami, melalui kegiatan reboisasi,

pemeliharaan, pengkayaan jenis atau penerapan teknik konservasi tanah

secara vegetatif, dan perbaikan lingkungan untuk memulihkan fungsi

ekosistem alami yang rusak.

Pelaksanaan restorasi dan rehabilitasi di kawasan hutan konservasi

mempunyai tujuan untuk memulihkan, mempertahankan dan

meningkatkan fungsi ekosistem yang rusak agar dapat berfungsi kembali

secara optimal sesuai daya dukung, dan peranannya sebagai habitat

suatu jenis tumbuhan/ satwa dalam mendukung sistem penyangga

kehidupan. Tujuan dari proses itu adalah mengembalikan struktur, fungsi

keanekaragaman dan dinamika suatu ekosistem yang menghadapi

degradasi tersebut. Terdapat empat tipe utama untuk

mengembalikan/memulihkan komunitas hayati dan ekosistem yang

mengalami degradasi, yaitu :

a. Tanpa tindakan, karena upaya pemulihan terlalu mahal dan selalu

gagal, pengalaman menunjukkan bahwa ekosistem akan dapat pulih

dengan sendirinya.

b. Restorasi, merupakan pemulihan melalui suatu reintroduksi secara

aktif dengan species yang semula ada, sehingga mencapai struktur dan

komposisi species seperti semula.

c. Rehabilitasi, merupakan pemulihan dari sebagian fungsi-fungsi

ekosistem dan species asli, seperti memperbaiki hutan yang

terdegradasi melalui penanaman.

d. Penggantian, merupakan upaya penggantian suatu ekosistem

terdegradasi dengan ekosistem lain yang lebih produktif, seperti

menganti hutan yang terdegradasi dengan padang rumput dan

sebagainya.

Sasaran kegiatan restorasi dan rehabilitasi di kawasan hutan konservasi

adalah untuk memperbaiki dan memulihkan kembali kondisi sebagian

kawasan hutan konservasi (kecuali hutan cagar alam dan zona inti taman

nasional) menjadi atau mendekati kondisi ekosistem alami, melalui

kegiatan reboisasi, pemeliharaan, pengkayaan jenis atau penerapan

teknik konservasi tanah secara vegetatif, atau perbaikan lingkungan alami

pada kawasan hutan konservasi yang telah mengalami kerusak/

degradasi yang terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas I,

kelompok penutupan Lahan (KPL) I dan II dan termasuk di dalam rencana

Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL).

Pendekatan restorasi dan rehabilitasi di kawasan hutan konservasi pada

dasarnya diselenggarakan melalui kegiatan :

a. Pemulihan kawasan dengan penanaman/pengkayaan jenis tumbuhan

sesuai jenis aslinya (endemik).

b. Rehabilitasi secara alami dilakukan dengan mengisolasi sebagian

kawasan hutan konservasi yang rusak dari berbagai gangguan agar

dapat pulih secara alami.

c. Rehabilitasi buatan dilakukan dengan cara reboisasi, pemeliharaan,

dan pengkayaan jenis atau penerapan teknik konservasi tanah secara

vegetatif.

Pelaksanaan kegiatan restorasi dan rehabilitasi di kawasan hutan

konservasi harus mengacu pada prinsip-prinsip :

a. Pelestarian keanekaragaman jenis, yaitu menuntut adanya

keanekaragaman jenis yang tinggi dalam menentukan jenis tumbuhan,

jumlah dan anakan atau bibit yang akan digunakan dalam

merehabilitasi kawasan hutan konservasi.

b. Pembinaan dan peningkatan kualitas habitat, yang mengacu pada

pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan rehabilitasi untuk menjamin

pulihnya kondisi dan fungsi kawasan secara lestari. Untuk itu setiap

pelaksanaan kegiatan restorasi dan rehabilitasi kawasan hutan

konservasi harus diarahkan semaksimal mungkin pada pemulihan

kondisi habitat jenis-jenis flora dan fauna seperti mendekati keadaan

semula.

c. Melibatkan keikutsertaan para pihak terkait (stakeholders), serta setiap

kegiatan yang dilakukan harus jelas standar, prosedur dan hasilnya,

dan tanggung jawab setiap pihak yang berperan dalam pelaksanaan

rehabilitasi kawasan hutan konservasi, sehingga masing-masing dapat

dimintakan tanggung jawabnya. Kejelasan tanggung jawab ini

menyangkut pihak pemerintahan pusat, pemerintah daerah dan

masyarakat peserta kegiatan maupun perorangan dan atau lembaga-

lembaga dan para pihak terkait.

d. Menghindarkan atau menekan sekecil mungkin segala bentuk

penyimpangan yang menyebabkan pelaksanaan rehabilitasi tidak

efisien.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pengelolaan merupakan kebutuhan dasar untuk

tenselenggaranya kegiatan pengelolaan yang berdayaguna dan

berhasilguna. Di setiap kawasan konservasi diperkenankan dibangun

berbagai bentuk sarana dan prasarana pengelolaan sepanjang untuk

kepentingan pencapaian tujuan penetapannya dan sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana rekreasi dan wisata alam

di kawasan pelestanian alam dan taman buru, harus mempertimbangkan

aspek-aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Sarana dan prasarana pengelolaan kawasan suaka alam dapat terdiri

dari :

a. Sarana dan prasarana pokok pengelolaan :

1) Kantor pengelola;

2) Pondok kerja/ jaga/ penelitian;

3) Pusat informasi;

4) Laboratorium penelitian;

5) Jalan patroli;

6) Menara pengawas kebakaran;

7) Menara pengintaian satwa;

8) Peralatan navigasi;

9) Peralatan komunikasi;

10) Peta kerja dan peta-peta dasar;

11) Peralatan transportasi;

12) Perlengkapan kerja.

b. Sarana dan prasarana wisata terbatas:

1) Jalan setapak;

2) Perlengkapan wisata pendidikan;

3) Media interpretasi.

Sarana dan prasarana pengelolaan kawasan pelestarian alam dapat

terdiri dari :

a. Sarana dan prasarana pokok pengelolaan antara lain :

1) Kantor pengelola;

2) Pondok kerja/ jaga/ penelitian;

3) Jalan patroli;

4) Pusat informasi;

5) Wisma cinta alam;

6) Menara pengawas kebakaran;

7) Menara pengintaian satwa;

8) Stasiun rehabilitasi satwa;

9) Peralatan navigasi;

10) Peralatan komunikasi;

11) Peta-peta dasar dan kerja;

12) Transportasi;

13) Perlengkapan kerja di perairan;

14) Laboratorium penelitian;

15) kandang transit satwa.

b. Sarana dan prasarana wisata alam antara lain:

1) Akomodasi;

2) Transportasi;

3) Pertunjukan kebudayaan;

4) Sistem sanitasi;

5) Fasilitas rekreasi alam.

teknik pengelolaan kawasan konservasi · pdf fileteknik pengelolaan kawasan konservasi a....

Documents