Disampaikan oleh:

Direktur Jenderal Penataan Ruang

bhk-djpr

bhk-djpr

18 SUBSTANSI AMANAT UUPR

No. PASAL UUPR A M A N A T

1 13 ayat (4)Penyelenggaraan Pembinaan Penataan Ruang Provinsi danKabupaten/Kota

2 14 ayat (7) Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang

3 16 ayat (4) Kriteria dan Tata Cara PeninjauanKembali RencanaTataRuang

���� UUPR mengamanatkan 18 substansi untuk diatur lebih lanjut dengan PP

3 16 ayat (4) Kriteria dan Tata Cara PeninjauanKembali RencanaTataRuang

4 17 ayat (7)Kriteria dan Tata Cara Penyusunan Rencana Tata Ruang KawasanPertahanan

5 20 ayat (6) Rencana Tata RuangWilayah Nasional

6 33 ayat (5) PenatagunaanTanah

7 33 ayat (5) PenatagunaanAir

8 33 ayat (5) PenatagunaanUdara

9 33 ayat (5) PenatagunaanSumberDaya Alam Lainnya

bhk-djpr

No. P A S A L A M A N A T

10 37 ayat (8) Tata Cara Penggantian Yang Layak Akibat Perizinan

11 38 ayat (6) Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif

12 40 Pengendalian Pemanfaatan Ruang

13 41 ayat (3) Kriteria Kawasan Perkotaan

… lanjutan

14 47 ayat (2) Penataan Ruang Kawasan Perkotaan

15 48 ayat (5) Penataan Ruang Kawasan Agropolitan

16 48 ayat (6) Penataan Ruang Kawasan Perdesaan

17 64Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Sanksi AdministratifTerhadap Pelanggaran Penataan Ruang

18 65 ayat (3) Tata Cara dan Bentuk Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang

bhk-djpr

PENGATURAN

PENATAAN

RUANG

Pemerintah menetapkan:

� PP ttg RTRWN

� Perpres ttg RTR Pulau/Kepulauan

� Perpres ttg KSN sesuai kebutuhan

� Permen ttg Pedoman bidang PR

Pemda Provinsi menetapkan:

� Perda Prov ttg RTRWP

� Perda ttg KSP sesuai kebutuhan

� Perda ttg Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi

� Pergub ttg jenis perizinan, penetapan bentuk dan besaran insentif

& disinsentif, serta sanksi administratif

� Pergub ttg Juklak Pedoman bidang PR

Pemda Kabupaten/kotamenetapkan:

� Perda Kab/Kota ttg RTRWKab/Kota

� Perda ttg KSKab/Kota sesuai kebutuhan

� Perda ttg RDTR Kab/Kota

� Perda ttg Peraturan Zonasi

� Perbup/Perwali ttg jenis perizinan, penetapan bentuk dan besaran

insentif & disinsentif, serta sanksi administratif

PEN

GA

TUR

AN

OLE

H

PEM

ERIN

TAH

PEMBINAAN

PENATAAN

RUANG

� Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;

� Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang;

� Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;

� Pendidikan dan pelatihan;

� Penelitian dan pengembangan;

� Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;

� Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan

� Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.

PERENCANAAN

TATA RUANG

PEN

GA

TUR

AN

O

LEH

PEM

ERIN

TAH

DA

ERA

H P

RO

VIN

SI

PEN

GA

TUR

AN

O

LEH

PEM

ERIN

TAH

DA

ERA

H

KA

BU

PA

TEN

/KO

TA

KETENTUAN UMUMPengertian dasar dalam penyelenggaraan penataan ruang

K E W E N A N G A N

Pemerintah

Pemda Prov

Pemda Kab/Kota

Masyarakat

Pemda Provinsi

Pemda Kab/Kota

Masyarakat

Pemda Kab/Kota Masyarakat

BENTUK PEMBINAAN PENATAAN RUANG

BAB II

BAB III

PELAKSANAAN PR

BAB I

BAB IV

PR

OS

ED

UR

PENYUSUNAN RTR

PENETAPAN RTR

Proses Penyusunan RTR

Pelibatan Peran Masyarakat Dalam

Perumusan Konsepsi RTR

Pembahasan Rancangan RTR oleh Pemangku

Kepentingan

Pembahasan antarinstansi terkait

� RTR kewenangan Pemerintah Pusat

Rencana Umum Tata Ruang

Rencana Rinci Tata Ruang

RTRWN

RTRWP

RTRW Kabupaten

RTRW Kota

RTR Kawasan Strategis

RTR Pulau/Kepulauan

RTR Kawasan Perkotaan

RTR Kawasan Perdesaan

� Tata cara koordinasi diatur dengan perpres;

� Sosialisasi melalui media tatap muka dan media elektronik;

� Mendampingi, mengawasi, dan memberikan penjelasan kepada pemangku

kepentingan dalam pelaksanaan penataan ruang;

� Penyelenggaraan dan fasilitasi diklat, penyusunan program diklat, penerapan sistem

sertifikasi;

� Pengembangan iptek bidang penataan ruang;

� Penyedian basis data dan informasi penataan ruang, pengembangan jaringan sistem

elektronik;

� Publikasi berbagai aspek penataan ruang melalui media yang mudah diakses

masyarakat; dan

� Penyuluhan, debat publik. , pembentukan kelompok masyarakat, penyediaan unit

pengaduan

TATA CARA PEMBINAAN PENATAAN RUANG

Kriteria

Tata Cara

PEN

INJA

UA

N K

EM

BA

LI

(PK

)

�Penetapan pelaksanaan PK RTR

� Pelaksanaan PK RTR

� 1 x dalam 5 tahun

� lebih dari 1 x dalam 5 tahun

Rekomendasi Hasil PK RTR

Sistematika PP PPR

PEMANFAATAN

RUANG

PENGENDALIAN

PEMANFAATAN RUANG

� RTR kewenangan Pemerintah Pusat

Pembahasan antarinstansi dan antar pemerintah daerah

dengan DPRD �RTR kewenangan pemerintah daerah

RTR Kawasan Agropolitan

RDTR

Penyusunan & Sinkronisasi Program

Pembiayaan Program

Pelaksanaan Program

Pengaturan

Zonasi

Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional

Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi

Peraturan Zonasi Pada Wilayah Kabupaten

Peraturan Zonasi Pada Wilayah Kota

Perizinan

Jenis-Jenis Izin Pemanfaatan Ruang

Prosedur Pemberian Izin

Penggantian yang Layak Terhadap

Kerugian

Insentif &

Disinsentif

Bentuk & Tata Cara

Pemberian Insentif

Bentuk & Tata Cara

Pemberian Disinsentif

Sanksi

Administratif

Jenis-Jenis Sanksi Administratif

Kriteria dan Tata Cara Pengenaan

Sanksi Administratif

KETENTUAN PERALIHAN

KETENTUAN PENUTUP

Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pemanfaatan Ruang Kawasan

Wilayah Nasional

Wilayah Provinsi

Wilayah Kabupaten

Wilayah Kota

Kawasan Strategis

Kawasan Perdesaan

Kawasan Perkotaan

BAB V

BAB VI

BAB VIII

PENGAWASAN

PENATAAN RUANG

BAB VII

BAB IX

Izin dalam RTRW lama masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan Per-UU-an

Izin yang diterbitkan dan/atau diperbaharui setelah RTRW

berakhir dan belum diganti tidak berlaku

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan

PEN

INJA

UA

N K

EM

BA

LI

Tidak perlu revisi Revisi

� Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi

RTR

� Perumusan program sektoral dan kewilayahan

� Pelaksanaan pembangunan sektoral dan

pengembangan wilayah

Pengawasan

Teknis

Keseluruhan proses penyelenggaraan

penataan ruang secara menyeluruh

Pengawasan

Khusus

Permasalahan khusus penyelenggaraan

penataan ruang sesuai kebutuhan

Mengawasi masukan, prosedur,

keluaran, fungsi dan manfaat, dan

ketersediaan &pemenuhan SPM

Memeriksa data dan informasi, serta

melakukan kajian teknis

bhk-djpr

bhk-djpr

� Ruang

� Tata ruang

� Struktur ruang

� Pola ruang

� Pelaksanaan penataan ruang

� Pengawasan penataan ruang

� Perencanaan tata

� Wilayah

� Kawasan

� Kawasan lindung

� Kawasanbudi daya

� Kawasanperdesaan

Def in is i

BAB I KETENTUAN UMUMPengertian dasar dalam penyelenggaraan penataan ruang

Ps. 1

� Pola ruang

� Penataan ruang

� Penyelenggaraan

penataan ruang

� Pemerintah pusat

� Pemerintah

daerah

� Pengaturan

penataan ruang

� Pembinaan

penataan ruang

� Perencanaan tataruang

� Pemanfaatanruang

� Pengendalianpemanfaatanruang

� Pengaturan Zonasi

� Peraturan zonasi

� Izin pemanfaatanruang

� Rencana tataruang

� Kawasanperdesaan

� Kawasanagropolitan

� Kawasanperkotaan

� Kawasan metropolitan

� Kawasan megapolitan

� Kawasanstrategisnasional, provinsi, kabupaten/kota

� Orang

� Masyarakat

� Menteri

bhk-djpr

BAB II PENGATURAN PENATAAN RUANGMemberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Pemerintah

Penyusunandan penetapan

Pengaturan oleh:

Per-

aturan lain

• PP (RTRWN &peraturan

pelaksanaan UU ttg PR)

• Perpres (RTR

Pulau/Kepulauan & RTR KSN)

• Permen (Pedoman PR)

Ps. 2

Ps. 4 ayat (1)

Pemerintah daerah provinsi

Pemerintah daerah kabupaten/kota

lain bidang Penata-an

Ruang

sesuai ke-wenangan

• Perda Provinsi (RTRWP, RTR KSP, arahan PZ Sistem Prov)

• Pergub (Ketentuan perizinan, bentuk & besaran insentif

disinsentif, sanksi adm, juklak)

• Perda Kabupaten/Kota (RTRWK, RTR KSK, RDTR+PZ Kab/Kota)

• Perbup/wali (Ketentuan

perizinan, bentuk & besaran insentif disinsentif, sanksi adm)

Ps. 4 ayat (2)

Ps. 4 ayat (3)

bhk-djpr

Ps. 5 ayat (1)

BAB III PEMBINAAN PENATAAN RUANGPeningkatan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan penataan ruang

� koordinasi penyelenggaraan

penataan ruang;

� sosialisasi peraturan perundang-

Bentuk dan Tata Cara

Peme r i n t ah

Ruang lingkup pembinaan penataan ruang

Ps. 6

Ps. 7 Ps. 9 – Ps. 17

melalui

� sosialisasi peraturan perundang-

undangan bidang penataan ruang;

� pemberian bimbingan, supervisi,

dan konsultasi pelaksanaan

penataan ruang;

� pendidikan dan pelatihan;

� penelitian dan pengembangan;

� pengembangan sistem informasi

dan komunikasi penataan ruang;

� penyebarluasan informasi penataan

ruang kepada masyarakat; dan

� pengembangan kesadaran dantanggung jawab masyarakat.

Pemdaprovinsi

Pemda kabupaten/kota

Ma sya ra k a t

bhk-djpr

1)

2)

3)

Koordinasi penyelenggaraan PR Tata cara koordinasi diatur dengan perpres

Sosialisasi peraturan Per-UU-an Bid. PR

Melalui media tatap muka dan media elektronik

Pemberian bimbingan, supervisi, dan Mendampingi, mengawasi, dan memberikan

Be n t u k T a t a C a r a

Bentuk dan Tata Cara Pembinaan Penataan RuangBentuk dan Tata Cara Pembinaan Penataan Ruang

BabBab III … III … lanjutanlanjutan

Ps. 9 – Ps.17

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan PR

Mendampingi, mengawasi, dan memberikan penjelasan kepada pemangku kepentingan dalam pelaksanaan PR

Pendidikan dan pelatihan

Pengembangan IPTEK bidang PRPenelitian dan pengembangan

Penyediaan basis data & informasi PR dan pengembangan jaringan sistem elektronik

Pengembangan sistem informasi dan komunikasi PR

Publikasi berbagai aspek PR melalui media yang mudah diakses masyarakat

Penyebarluasan informasi PR kepada masyarakat

Penyuluhan, debat publik, pembentukan kelompok masyarakat, penyediaan unit pengaduan

Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat

Penyelenggaraan dan fasilitasi diklat, penyusunan program diklat, penerapan sistem sertifikasi

bhk-djpr

BAB IV PELAKSANAAN PERENCANAAN TATA RUANGPelaksanaan perencanaan tata ruang meliputi prosedur penyusunan dan prosedur penetapan RTRuntuk menentukan rencana struktur ruang dan pola ruang yang berkualitas, menyediakan landasanspasial bagi pelaksanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan untuk mencapai kesejahteraanmasyarakat.

Prosedur

Rencana Umum Tata Ruang

R T R WN

R T RWP

RTRW Kabupaten Kr i t e r ia

Ps. 18

Ps. 20

Ps. 24

Penyusunan

Penetapan

Prosedur

RTRW Kota

RTR Pulau/Kepulauan

Peninjauan

Kembali

K r i t e r ia

Ta ta CaraPs. 22

Ps. 81 – Ps. 92RTR Kawasan Strategis

RTR Kawasan Perkotaan

RTR Kawasan Perdesaan

(RTR KawasanAgropolitan)

R D T R

Rencana Rinci Tata Ruang

Ps. 39

bhk-djpr

Prosedur Penyusunan RTR

• Proses penyusunan RTR

• Persiapan penyusunan RTR

• Pengumpulan data

Ps. 21 ayat (1)Ps. 20

Bab IV … lanjutan

• Pelibatan peran

masyarakat dalam perumusan konsepsi

RTR

• Pembahasan rancangan

RTR oleh pemangku kepentingan

• Pengolahan dan analisis data

• Perumusan konsepsi RTR

• Penyusunan rancangan peraturan perUUan ttg RTR

bhk-djpr

• Pembahasanantarinstansi����RTR kewenangan

PemerintahPusat

Prosedur RTR

RTRW Nasional

RTR Pulau/Kepulauan

RTR KSN

Na s i o n a l

Penetapan

P P

P e r p r e s

Na s i o n a l

Bab IV … lanjutan

Prosedur Penetapan Rencana Tata RuangPs. 22

PemerintahPusat

• Pembahasanantarinstansidanantarpemerintah

daerahdenganDPRD ����RTR

kewenanganpemerintahdaerah

Prosedur

Penetapan

RTR

P ro v i n s i

RTRW Provinsi

RTR KSP

Kabupaten/Kota

RTRW Kabupaten/Kota

RTR KS K/K

PeraturanZonasiPenetapan

P ro v i n s i

P e r d a P r o v i n s i

K a bu pa t en /Ko ta

PerdaKabupaten/Kota

bhk-djpr

PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG

Penetapan perubahan

peraturan perUUan ttg RTR (amandemen perda)

Materi perubahanRTR ≤ 20%

Penetapan Pelaksanaan PK RTR

Pelaksanaan PK RTR

Kriteria PK RTR Tata Cara PK RTRTata Cara Revisi

���� sesuai prosedur penyusunan RTR

R T RWN

a. perubahan kebijakan nasional yang

mempengaruhi penataan ruang

wilayah nasional; dan/atau

b. terdapat dinamika

pembangunan nasional

Kriteria Revisi

lebih dari

1 x dalam 5 thn

Bab IV … lanjutan

Ps. 81 – Ps. 92

Ps. 83 Ps. 88 Ps. 90Ps. 82

Tidak

Perlurevisi

Penyusunan RTR baru

Materi perubahanRTR > 20%

RTR

Revisi

Rekomendasi hasil PK RTR

R T RW P

R T R WK/ K

a. terjadi perubahan kebijakan nasional

yang mempengaruhi penataan ruang

wilayah provinsi; dan/atau

b. terdapat dinamika

pembangunan provinsi

a. terjadi perubahan kebijakan nasional dan perubahan kebijakan provinsi yang mempengaruhi penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan/atau

b. terdapat dinamika pembangunan kabupaten/kota

lebih dari1 x dalam 5

thn

Perubahan lingkungan strategis:• bencana alam skala besar;

• perubahanbatas teritorial negara; atau

• perubahan batas wilayah daerah.

bhk-djpr

PENYUSUNAN DAN SINKRONISASI PROGRAM

PEMBIAYAAN PROGRAM

Mengacu

MerupakanM

elalui

a. Perumusan kebijakanstrategisoperasionalisasi RTR

b.Perumusan program sektoral dankewilayahan

c. Pelaksanaan

Perwujudan

struktur ruang dan pola

RENCANA TATA RUANG

BAB V PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANGPelaksanaan pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah yang mengacu pada rencana tata ruang Ps. 93 – Ps. 146

Ps. 95 ayat (1)

Ps. 94 ayat (1)

Ps. 93

PEMBIAYAAN PROGRAM

PELAKSANAAN PROGRAM

MerupakanM

elalui

Dituangkan

c. Pelaksanaanpembangunansektoral danpengembanganwilayah

dan pola ruang

Rencana Pembangunan

Jangka Panjang

Rencana Pembangunan

Jangka Menengah

Rencana Pembangunan

Tahunan

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN TERPADU

20 (dua puluh)

tahun

5 (lima) tahun

1 (satu) tahun

bhk-djpr

Ps. 101

Penyusunan danSinkronisasi Program

� Program jangka panjang, menengah, dan tahunan

� indikasi program utama dalam RTR

� Sinkronisasi

� Dapat disusun RencanaInduk Masing-Masng Sektor

� Dilakukan oleh pemerintahdan masyarakat melaluiKerjasama

� Memperhatikan rencanapembangunanpengembanganwilayah

� Melalui berbagai forum dan rapat

Penyusunan Sinkronisasi

Pelaksanaan ProgramPembiayaan Program

� Perkiraan biayapelaksanaan

� Sumber pembiayaan

� Jangka waktu pembiayaan

� Dapat berasal dariPemerintah, pemerintahdaerah, dan/atau

Bab V … lanjutan

� Sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan

dan rapatkoordinasi

daerah, dan/atau

masyarakat

Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pemanfaatan Ruang Kaw. Strategis

Pemanfaatan Ruang Kaw. Perkotaan

Pemanfaatan Ruang Kaw. Perdesaan

Berlakuuntuk

Ps. 96 Ps. 100 Ps. 98 – Ps. 99

Ps. 103 – Ps. 146

bhk-djpr

PEMBERIAN

PENGENDALIAN

PEMANFAATAN RUANG

BAB VI PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANGPelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya tata

ruang sesuai dengan rencana tata ruang.

Ps. 148

Ps. 147

PEMBERIAN

INSENTIFDAN

DISINSENTIF

PERIZINANPENGATURAN

ZONASI

Upaya untuk mewujudkan

tertib tata ruang

PENGENAAN

SANKSI

bhk-djpr

Arahan Peraturan Zonasi

Sistem Nasional

Arahan Peraturan Zonasi

Ketentuan zonasi sektoral pada sistem nasional

INDIKASI ARAHAN

INDIKASI ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM NASIONAL

(Dalam RTRWN)

Ditetapkan oleh masing-masing menteri sesuai kewenangan

Bab VI … lanjutan

PENGATURAN ZONASI

Ps. 151 ayat (1)

Arahan Peraturan Zonasi

Sistem Provinsi

Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota

Ditetapkan dengan perda kab/kota

Ketentuan zonasi sektoral pada sistem provinsi

INDIKASI ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM PROVINSI

(Dalam RTRWP)

RTR KSK / RDTR

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI

KAB/KOTA

(Dalam RTRWK/K)

Ditetapkan dengan perda prov

Dasar dalam pemberian insentif dan disinsentif, izin, dan pengenaan sanksi

bhk-djpr

Ps. 152 ayat (1)

Ps. 153 ayat (1)

RTRW

Kab/Kota

Peraturan Zonasi

(Text & Map)

Skala 1 : 50.000/

1 : 25.000

Bila RTRW sdh skala

detail ���� RDTR tidak

dibutuhkan, PZ tetap

harus ada. Perda

terpisah.

RTRW Kab/Kota

Skala 1 : 5.000

RDTR & PZ dalam

satu dokumen Perda.

(Efisiensi waktu dan

dana). Apabila RDTR

1

2

PENERAPAN PERATURAN ZONASI (PZ) UNTUK WILAYAH KAB/KOTA

Skala 1 : 50.000/

1 : 25.000

Bab VI … lanjutanPs. 158

RDTR

Peraturan Zonasi (Text & Map)

Skala 1 : 5.000

RDTR ada, PZ

melengkapi. Perda

PZ terpisah,

ditetapkan paling

lama 2 tahun sejak

Perda RDTR

dana). Apabila RDTR

direvisi maka PZ

tetap berlaku dan

diadopsi dalam RDTR

baru

3

1 : 25.000

RTRW Kab/Kota

RDTR

(Map)Peraturan

Zonasi (Text)

Skala 1 : 5.000

Skala 1 : 50.000/

1 : 25.000

bhk-djpr

� Diberikan berdasarkan RTRW Kab/Kota� Izin prinsip belum dapat dijadikan dasar untukpelaksanaan kegiatan

� Izin lokasi diperlukan untuk pemanfaatan ruang > 1 Ha

utk non-pertanian dan > 25 Ha utk pertanianIZIN LOKASI

IZINPRINSIP

RTRW Kab/Kota

DasarPemberian Izin

Prosedur Perolehan Izin

Bab VI … lanjutan

PERIZINANPs. 160 – Ps.167

� Izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan

� Dasar mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang

� Diberikan berdasarkan peraturan zonasi� Sebagai surat bukti dari Pemda untuk mendirikan

bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan

IZINPENGGUNAANPEMANFAATAN

TANAH

IZINMENDIRIKANBANGUNAN

� Bentuk izin lain yang dikeluarkan oleh masing-masing sektor dan/atau instansi yang berwenang

IZIN LAINBERDASARKAN

PERATURANPER-UU-AN

RDTR Kab/Kota

PZ

bhk-djpr

Uanga

b

Bentuk Penggantian

Setiap orang dapat

mengajukan Ruang pengganti

Tata Cara Penggantian yang Layak (diatur lebih lanjut dgn Perpres)

Bab VI … lanjutan

Ps. 168

c

d

e

PerubahanRencanaTata

Ruang

mengajukan penggantian yang layak terhadap kerugian akibat

perubahan RTR

Permukiman

kembali

Kompensasi,

dan/atau

Urun sahamberupa

bhk-djpr

INSENTIF DISINSENTIF

� Kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya

� Menghormati hak orang

� Kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya

� Menghormati hak orang

KRITERIA

Fiskal Non Fiskal Fiskal Non Fiskal

� Kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya

� Menghormati hak orang

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif

Bab VI … lanjutan

PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Ps. 170

Ps. 171 Ps. 177

Ps. 176

BENTUK

TATA

CARA

Fiskal Non Fiskal

Pemerintah Pemda

Pemda 1 Pemda 2

Pemerintah & Pemda Masyarakat

• Kewajiban

memberi

kompensasi

• Persyaratan

khusus dalam

perizinan

• Kewajiban meberi

imbalan, dan/atau

• Pembatasan

penyediaan

prasarana dan

sarana

Fiskal

•Pemberian keringan-an pajak•Pengurang

an distribusi

• Pemberian kompensasi

• Subsidi silang• Kemudahan

perizinan• Imbalan• Sewa ruang

• Urun saham• Penyedian prasarana

& sarana• Penghargaan, dan/atau

• Publikasi dan promosi

•Pengenaan pajak yang tinggi

Non Fiskal

bhk-djpr

BENTUK TATA CARA KRITERIA

a. Peringatan tertulis

Penerbitan surat peringatan tertulis

• Besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan

b. Penghentian sementara kegiatan

Penerbitan surat keputusan penghentiankegiatan, setelah peringatan tertulisdiabaikan

c. Penghentian sementara pelayanan umum

Penerbitan surat keputusan penghentiansementara pelayanan umum kpd pelanggar,setelah peringatan tertulis diabaikan

d. Penutupan lokasiPenerbitan surat keputusan penutupan

Bentuk dan Tata Cara Pengenaan Sanksi AdministratifBab VI … lanjutan

Ps. 187Ps. 188 – Ps. 197Ps. 182 ayat (3)

ditimbulkan

• Nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan

• Kerugian publik yang ditimbulkan

d. Penutupan lokasiPenerbitan surat keputusan penutupanlokasi, setelah peringatan tertulis diabaikan

e. Pencabutan izinPenerbitan surat keputusan pencabutan izin,setelah peringatan tertulis diabaikan

f. Pembatalan izinPenerbitan surat keputusan pembatalan izin,setelah peringatan tertulis diabaikan

g. Pembongkaran bangunan

Penerbitan surat keputusan pembongkaranbangunan, setelah peringatan tertulisdiabaikan

h. Pemulihan fungsi ruang

Penerbitan surat perintah pemulihan fungsiruang, setelah surat peringatan diabaikan

i. Denda administratif

Dapat dikenakan bersama dengan sanksilain atau tersendiri

bhk-djpr

Bab VII PENGAWASAN PENATAAN RUANGMenjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang dan

terlaksananya penegakan hukum bidang penataan ruang

Pemantauan

Ps. 198

EvaluasiPelaporan

bhk-djpr

Ps. 201

SISTEM PENGAWASAN

Pengawasan

Pengawasan Teknis(keseluruhan proses PPR secara berkala)

Pengawasan Khusus(permasalahan khusus PPR sesuai kebutuhan)

Bab VII … lanjutan

Ps. 202 – Ps.206

Ps. 202

bhk-djpr

Penyelenggaraan Penataan Ruang sesuai dengan Peraturan PerUUan

Penyelenggaraan Penataan Ruang tidak sesuai dengan Peraturan PerUUan

• Penyampaian hasil pengawasan kepada pemangku kepentingan;• Penyampaian hasil pengawasan yang berindikasi tindak pidana kepada PPNS;• Pelaksanaan hasil pengawasan.

bhk-djpr

Ps. 204 ayat (1)

Ps. 205

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum

diganti dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah iniPs. 207

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan.(28 Januari 2010)

Ps. 209

bhk-djpr

bhk-djpr

Pelaksanaan

pemanfaatan ruang

harus mengacu pada

RTR (Ps.94 ayat (1))

R T R W

Diperlukan

kesepakatan dan

persetujuan

peruntukan

ruang (Ps.29)Bagian kawasan hutan dlm wil provinsi yg belum

memperoleh persetujuan peruntukan ruangnya

diintegrasikan ke dlm RTRWP yang akan ditetapkan

Ketentuan zonasi

sektoral ditetapkan

oleh menteri

terkait sesuai

kewenangannya

(Ps.151 ayat (6))

Ketentuan perubahan

peruntukan&fungsi

kaws hutan serta

Perubahan

peruntukan kawasan

hutan dilakukan

berdasarkan usulan

dari gubernur kepada

Menteri

(Ps.30 ayat (1))

Usulan perubahan

peruntukan kawasan

hutan diintegrasikan oleh

Bagian kawasan hutan yang belum

memperoleh persetujuan

peruntukan ruang dikembalikan ke

RTRWP sebelumnya(Ps.30 ayat (1))

PP 10/2010

PP 15/2010 Keterkaitan PP Kehutanan dan PP PPR

bhk-djpr

diintegrasikan ke dlm RTRWP yang akan ditetapkan

dgn mengacu pada ketentuan peruntukan&fungsi kaws

hutan serta penggunaan kawasan hutan berdasarkan

RTRWP sebelumnya

(Ps.30 ayat (2))

Penggunaan kawasan

hutan dilakukan

berdasarkan izin

pinjam pakai kawasan

hutan

(Ps. 6 ayat (1))

Penggunaan kawasan hutan

untuk kepentingan

pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya

dapat dilakukan untuk

kegiatan yang mempunyai

tujuan strategis termasuk

kegiatan pertambangan)(Ps. 4 ayat (1))

Kegiatan yg mempunyai tujuan

strategis � kegiatan yg

diprioritaskan karena

mempunyai pengaruh yg sangat

penting secara nasional thd

kedaulatan, hankam,

pertumbuhan ekonomi, sosbud,

dan/atau lingkungan

(Penj. Ps. 4)

Izin pinjam pakai kawasan

hutan dapat dilakukan

dengan kompensasi lahan,

kompensasi membayar

PNBP Pengggunaan Kaw.

Hutan, dan/atau tanpa

keduanya (Ps.6 ayat (2) a)

Lokasi lahan

kompensasi ditetapkan

sesuai dengan atau

diintegrasikan dalam

proses perubahan

rencana tata ruang

(Penj. Ps.6 ayat (2) a)

penggunaan kawasan

hutan berlaku

ketentuan PerUUan di

bidang kehutanan

(Ps.31 ayat (1))

Perubahan peruntukan

dan fungsi kawasan

hutan serta penggunaan

kawasan hutan

diintegrasikan dalam

perubahan RTRW

(Ps.31 ayat (2))

Perubahan peruntukan

dan fungsi kawasan

hutan serta penggunaan

kawasan hutan

dapat dilaksanakan

sebelum ditetapkan

perubahan RTRW

(Ps.31 ayat (3))

hutan diintegrasikan oleh gubernur dalam revisi

rencana tata ruang

wilayah provinsi

(Ps.30 ayat (2))

Keputusan Menteri

tentang perubahan

peruntukan kawasan hutan diintegrasikan oleh

gubernur dalam revisi

rencana tata

ruang wilayah provinsi

(Ps.32)

Setiap perubahan

peruntukan kawasan

hutan secara parsial yang memperoleh keputusan

pelepasan kawasan hutan

dari Menteri dapat

melakukan kegiatan

(Ps.27)

Peninjauan

kembali RTR

dilakukan 1

(satu) kali

dlm 5 (lima)

thn(Ps.82 ayat (1))

PP 24/2010

Peninjauan

kembali RTR

dapat dilakukan

lebih dari 1

(satu) kali

dalam 5 (lima)

tahun

(Ps.82 ayat (2))

bhk-djpr

NO. A M A N A T P P P P R

P E R A T U R A N P R E S I D E N

1.Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Koordinasi dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang (Pasal 10 ayat 4)� telah ditetapkan dengan Keppres4/2009 ttg Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional

2.Tata Cara Penggantian yang Layak Terhadap Kerugian yang Diderita Akibat Perubahan Rencana Tata Ruang(Pasal 168 ayat (3))

P E R A T U R A N M E N T E R I

1.Tata Cara Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang (Pasal 21 ayat (3))

���� Telah ditetapkan Permen PU 15, 16, 17 ttg Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi/Kab/Kota

2.Kriteria Nilai Strategis untuk Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi, dan Kawasan Strategis

Peraturan Pelaksanaan yang Diamanatkan PP PPR

2.Kriteria Nilai Strategis untuk Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi, dan Kawasan Strategis

Kabupaten/Kota (Pasal 52 ayat (4))

3. Kriteria zona yang Penanganannya Diprioritaskan pada Rencana Detail Tata Ruang (Pasal 59 ayat (6))

4. Kriteria Teknis Kawasan Perkotaan (Pasal 66)

5. Tata Cara Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang (Pasal 92)

6. Klasifikasi Zona, Sub Zona, dan Blok Peruntukan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Pasal 155 ayat (2))

7. Teknis dan Tata Cara Penyusunan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Pasal 159)

8. Pedoman Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang (Pasal 167 ayat (4))

9. Tata Cara Pengawasan Penataan Ruang (Pasal 206)

10.Pedoman Penyusunan Program Pemanfaatan Ruang, Pembiayaan Program Pemanfaatan Ruang, dan Pelaksanaan

Program Pemanfaatan Ruang (Pasal 102)

bhk-djpr

bersama menata ruang untuk semuabersama menata ruang untuk semuabersama menata ruang untuk semuabersama menata ruang untuk semua

bhk-djpr