paparan sosialisasi pbj desa-detail-lkpp

8/18/2019 Paparan Sosialisasi PBJ Desa-Detail-LKPP

1/49

.

Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

SOSIALISASI

PERATURAN KEPALA LKPP NO.13 TAHUN 2013

TENTANGPEDOMAN TATA CARA PENGADAAN

BARANG/JASA DI DESA

Oleh :

EMIN ADHY MUHAEMIN

Plt. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


2/49


3/49


4/49

RUANG LINGKUP

PERPRES 54/2010 JO. PERPRES 70/2012

PENGADAAN BARANG/JASA

KEMENTERIAN/LEMBAGA/SKPD/ INSTITUSI (K/L/D/I)

APBN/APBDPINJAMAN/HIBAH

DALAM NEGERI

PINJAMAN/HIBAH

LUAR NEGERI

INVESTASI DIBI/BUMN/

BUMD

APBN/APBD

SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA

Sumber : Pasal 2 Perpres 54/2010


5/49

SUMBER-SUMBER APBDESA

1. Pendapatan asli Desa

2. Alokasi APBN

3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi DaerahKab./Kota

4. Bagian dari Dana Perimbangan Keuanganyang Diterima Kab./Kota (min.10% utk Desa,yakni ADD)

5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, danKab./Kota

6. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga

7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah

AP

B

Desa

S E B A G I A N D A R I A P B DE S B E R A

S A L D A R I

A P B N / A P B D

Sumber : Pasal 72 UU 6/2014


6/49

APA DASAR HUKUM PENGADAANBARANG/JASA BERSUMBER DANA

APBDESA ???


7/49

PENGADAAN BARANG/JASA

DENGAN DANAAPBDesa = APBN/APBD ?

BAGAIMANA DENGAN

PENGADAN BARANG/JASA

DARI DANA BANSOS/HIBAH,

BUKANKAHBANSOS/HIBAH=APBN/APBD

???


8/49


9/49

DATA WILAYAH ADMINISTRASI

Sumber : Ditjen PMD Kemendagri


10/49

SOTK PEMERINTAH DESA



11/49

DATA PENDIDIKAN KADES DAN

PERANGKAT DESA


PERANGKAT SD SMP SMA SARJANA

Kepala Desa 6% 20% 70% 4%

Sekrearis Desa

(PNS): 43.560 ORG - 45% 50% 5%

Sekrearis Desa(non-PNS)

: 15.689 ORGRata-rata SD

50% tidak ada Sekdes


12/49

GEOGRAFIS DESA

Jarak dari Desa ke Ibukota Kabupaten relatif sangat jauh


13/49

TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN APBDes

Data ADD :

2009: terkecil Rp 25 juta

terbesar Rp 2,4 M2010: terkecil Rp 10 juta

terbesar Rp 2,3 M

2011: terkecil Rp 20 juta

terbesar Rp 3,5 M

2012: terkecil Rp 7,6 juta

terbesar Rp 4 M

Sumber : Surat Sekjen PMD Kemendagri 140/3350/PMD

UU NO. 6 TAHUN 2014

TENTANG DESA

Rp.?


14/49

* Semakin lamabesaran semakinmeningkat.

* Perlu pengelolaanyang baik danakuntabel.

* Ruang lingkup PBJyang bersumberdari APBN/D.

* Satu-satunyaperaturanperundangan yangmengatur tentangpengadaan.

* Mengatur tentangtata kelolapemerintahan dankeuangan desa.

* Tidak mengaturmekanismepengadaan didesa.

Anggaran

Pendapatan dan

Belanja Desa

Perpres 54/2010

jo. Perpres

70/2012

PP No.72/2005

tentang Desa

Kekosongan payung hukum pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa

•AcuanPenyusunanTata Cara PBJdi Desa

•Bersifatumum

PerkaLKPP

•Mengaturdetail PBJ didesa

•Dapatdisesuaikandengan sikondi wilayahnya

PeraturanBupati/

Walikota

A M AN SM N


15/49

JIKA MEKANISME TUNDUK

PERPRES 54/2010 JO. 70/2012

Jika mekanisme pengadaan barang/jasa di Desa mengikutimekanisme Perpres 54/2010 jo. Perpres 70/2012,bagaimanakah Desa menjalankannya dilihat dari:

NO. KETENTUAN KETERANGAN

1. Organisasi Pengadaan • PA/KPA

• ULP/Pejabat Pengadaan

• PPK

• PPHP

2. Syarat PPK/ULP • S1

• Bersertifikat pengadaan

3. Syarat Penyedia

Barang/Jasa

• Ijin Usaha

• NPWP

4. Metode Pengadaan • Lelang/Seleksi

• Mekanisme e-procurement


16/49

SOLUSI

Disusunlah

Disahkan

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Nomor 13 Tahun 2013

tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa

14 November 2014

Diundangkan9 November 2014


17/49


18/49

KERANGKA PERKA

PerkaLKPP

Batang

TubuhPerka

LampiranBAB IPendahuluan

LampiranBAB II PBJSwakelola

Lampiran

BAB III

PBJ MelaluiPenyedia

Lampiran

BAB IVPengawasan,Pembayaran,Pelaporan,

Serah Terima


19/49


20/49

BATANG TUBUH PERKA LKPP

• Dasar Hukum:

– Perpres 106/2007 tentang LKPP

• Terdiri dari 8 pasal dan lampiran yang berisi pedoman

umum pengadaan barang/jasa di desa.

NOTE:

Pengaturan PBJ Desa akan dimasukkan ke dalam rencana revisi Perpres 54/2010o. Per res 70/2012.


21/49


• Ruang Lingkup:

PBJ dengan sumber pendanaan APBDesa

PBJ dengan sumber pendanaan APBDes, tidak

termasuk dalam ruang lingkup Perpres 54/2010 jo.

Perpres 70/2012.


22/49


•

LKPP tidak mengatur meknisme PBJ di desa secaralangsung, namun Bupati/Walikota-lah yang menyusun

peraturan untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa di

desa yang ada dalam lingkup wilayahnya melalui

Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada

Perka LKPP No. 13 Tahun 2013.

Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah DesaBupati/

Walikota


23/49


•

Tata Cara PBJ Desa sebagaimana diatur dalamPer.Bupati/Walikota tersebut dan dapat dilengkapi

dengan petunjuk pelaksanaan, dengan mengacu pada

Perka ini serta dapat disesuaikan dengan kondisi sosial

budaya setempat.

PeraturanBupati/

Walikota


24/49


Bagaimana dengan

pengadaan yang telah

dilaksanakan sebelum ada

Perbup./Wal dan yang sedangdilaksanakan pada saat berlakunya

Perbup./Wal?


25/49



26/49


27/49


• PBJ Desa pada prinsipnya dilakukan dengan swakelola

dengan memaksimalkan sumber daya setempat dangotong royong. Namun jika tidak dapat dilakukan secara

keseluruhan mapun sebagian dengan swakelola, PBJ

dilakukan oleh penyedia yang dianggap mampu.


28/49


29/49


30/49


31/49

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

a. Peningkatan tata kelola PBJ dengan sumberpembiayaan dari APBDesa yang baik agar sesuai

dengan prinsip-prinsip pengadaan.

b. PBJ Desa belum memiliki payung hukum yang jelas.

c. Untuk dijadikan acuan Bupati/Walikota untukpenyusunan Per.Bub/Walikota tentang tata cara PBJ

di desa dalam wilayahnya.

2. Maksud dan Tujuan

a. Pedoman bagi Bupati/Walikota untuk menyusun tatacara PBJ Desa di wilayahnya.

b. PBJ di desa sesuai tata kelola yang baik dan

prinsip-prinsip PBJ.


32/49


33/49


34/49

BAB I PENDAHULUAN

Kepala

Desa

- Ketua

- Anggota

-Ketua

- Wakil

- Anggota

-Ketua

-Wakil

-Sekretaris

- Anggota

- Kepala Desa-Kepala Urusan

-Masyarakat

-Sekretaris Desa

-Kepala Urusan

-Masyarakat

-Kepala Urusan

-Tetua Adat

-Lembaga

kemasyarakatan

-Masyarakat

PP 72/2005:

Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan

kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat

S


35/49

BAB I PENDAHULUAN

Ditetapkan oleh Kepala Desa melalui Surat Keputusan.

Susunan dapat terdiri dari :

Ketua dan anggota

Ketua, wakil, dan anggota

Ketua, wakil, sekretaris, dan anggota

Atau lainnya.

Terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan desa,

seperti :

Kepala Desa, Kepala Urusan, dan masyarakat.

Sekretaris, Kepala Urusan, dan masyarakat

Kepala Urusan, tetua adat, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat Atau lainnya.

Namun demikian susunan maupun unsurnya harap disesuakan dengan

kapasitas (jumlah) dan kapabilitas SDM serta anggaran (APBDes) yang

dimiliki.


36/49


37/49

BAB II PBJ SWAKELOLA

3. Pelaksanaana. Dilakukan berdasar rencana.

b. Kebutuhan B/J pendukung kegiatan swakelola yangtidak dapat disediakan dengan swadaya, dilakukan

melalui penyedia oleh TPK. ketentuan di BAB IIIc. Untuk pekerjaan konstruksi:

1) Ditunjuk 1 orang penanggungjawab teknis dari anggota TPKyang dianggap mampu;

2) Dapat dibantu personil dinas terkait setempat;3) Pada pelaksanaan pekerjaan dapat dibantu pekerja

(tukang/mandor).


38/49

BAB III PBJ MELALUI PENYEDIA

1. Ketentuan Umum

a. PBJ melalui Penyedia untuk mendukung swakelola atau PBJlangsung melalui penyedia.

b. Penyedia harus memiliki tempat / lokasi usaha, kecuali tukang

batu, tukang kayu, dan sejenisnya.

c. Untuk pekerjaan konstruksi, penyedia selain huruf b juga mampu

menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang dibutuhkan.

Contoh:

Contoh :


39/49


2. Rencana

a. Menyusun RAB berdasar harga pasar setempat

atau terdekat.

b. RAB tersebut dapat memperhitungkan ongkos

kirim atau ongkos pengambilan barang/jasa.

c. Menyusun Spektek (apabila diperlukan).

d. Menyusun gambar rencana kerja (untuk pekerjaan

konstruksi), apabila diperlukan.

Contoh :


40/49


3. Pelaksanaan

a. Pengadaan s.d Rp 50 juta:1) TPK membeli kepada 1 penyedia.

2) Tanpa penawaran tertulis.

3) Negosiasi untuk mendapatkan harga murah.

4) Bukti: nota, faktur pembelian, atau kuitansi atas nama TPK.


41/49


b. Pengadaan > Rp 50 juta s.d Rp 200 juta:

1) TPK membeli kepada 1 penyedia.2) Dengan penawaran tertulis dengan daftar barang/jasa (rincian

barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan).

3) Negosiasi untuk mendapatkan harga murah.

4) Bukti: nota, faktur pembelian, atau kuitansi atas nama TPK.

Penawaran

Tertulis


42/49


c. Pengadaan > Rp 200 juta:

1) TPK mengundang dan meminta 2 penawaran dari 2 penyediaberbeda.

2) TPK menilai pemenuhan spesifikasi (jika 2 memenuhi lanjut

ke tahap berikutnya, jika memenuhi 1 tetap lanjut ke tahap

berikutnya, jika tidak dipenuhi semua maka TPK

membatalkan proses PBJ kemudian mengulang proses PBJ).3) Negosiasi secara bersamaan untuk mendapat harga murah.

4) Hasil negosiasi dituangkan dalam Surat Perjanjian antara

Ketua TPK dan penyedia.


43/49


d. Nilai tersebut di atas dapat ditetapkan berbeda oleh

Bupati/Walikota sesuai kondisi dan dalam batas wajar

Dalam batas wajar dalam hal ini berarti:

Dapat lebih atau kurang dari nilai tersebut di atas.

Ada justifikasi atau data dukung yang dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Rasional.


44/49


4. Perubahan Kegiatan Pekerjaana. Bila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis

kepada penyedia untuk merubah lingkup pekerjaan:

1) Menambah atau mengurangi volume;

2) Mengurangi jenis pekerjaan;

3) Mengubah spektek;

4) Pekerjaan tambah.

b. Atas perubahan tersebut, penyedia menyampaikan

penawaran tertulis kepada TPK.

c. Negosiasi untuk mendapat harga murah.

d. Untuk nilai PBJ > Rp 200 juta, dilakukan adendum.


45/49

BAB IV

1. Pengawasana. Pengawasan PBJ dilakukan oleh Bupati/Walikota dan

masyarakat.

b. Pengawasan tersebut dapat didelegasikan kepada Camat.

2. Pembayaran

a. Setiap pengeluaran APBDes harus didukung dengan buktilengkap dan sah.

b. Bukti tersebut harus mendapat pengesahan Sekretaris Desa.

3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

a. Kemajuan pelaksanaan PBJ dilaporkan TPK kepada KepalaDesa.

b. Setelah PBJ selesai 100%, TPK menyerahkan hasil PBJkepada Kepala Desa dengan BAST Hasil Pekerjaan.


46/49

LAIN-LAIN

• Jika terdapat hal lain yang perlu diatur oleh

Kabupaten/Kota, silakan diatur dan dituangkan di

dalamPeraturan Bupati/Walikota.

• Mohon tetap memperhatikan faktor budaya, jumlah

SDM yang ada di desa, kapasitas dan kapabilitasPemerintah dan Masyarakat Desa.

• Dalam penyusunan Peraturan bupati/Walikota,

mohon disusun sesederhana mungkin dan tidak

memberatkan bahkan menjebak pelaksana

pengadaan di Desa.


47/49

LAIN-LAIN

• Diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat

memberikan form-form yang mudah sebagai

pelengkap data/data dukung dalam pelaksanaan

pengadaan barang/jasa di desa.

• Contoh form :

http://i/DIREKTORAT%20KHUSUS-HANKAM/HANKAM-RISET/5.%20BADAN%20USAHA/Kegiatan%202014/2014%20PERDES/20140513%20Bimtek%20PBJ%20Desa_Solo%2013%20Mei%202014/Contoh%20Form%20Perka%2013%202013.xls


48/49


49/49

Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

SME TOWER Lt.7,8,9, & 17

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.94Jakarta Selatan 12780

Telp. 021-7991025

Fax. 021-7996033

Website: www.lkpp.go.id

paparan sosialisasi pbj desa-detail-lkpp

Documents