8/20/2019 Microsoft Word - 06.Bab VI Pengadaan Tanah

1/1

Modul PRJL-I Undang- Undang Jalan dan Undang-Undang Jasa Konstruksi Bab VI : Pengadaan Tanah

Badan Sertifikasi Asosiasi Pusat HPJI-Modul Pembekalan/Pengujian Ahli Perencana Jalan/ Maret 2010  VI - 1

BAB VI

PENGADAAN TANAH 

6.1. PENGATURAN PENGADAAN TANAH

Dalam peraturan perunfdang-undangan mengenai pertanahan, jalan umum termasuk jalan tol

merupakan parsarana untuk kepentingan umum. Dengan pengertian tersebut, dalam UU No.

38/2004 pengadaan tanah baik untuk jalan umum bukan tol maupun jalan tol dilakukan sebagai

berikut:

q  berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten/kota;

q  harus disosialisakan kepada masyarakat terutama yang tanahnya diperlukan untuk

pembangunan jalan;

q  pemegang hak atas tanah, pemakai tanah, atau masyarakat ulayat adat yang tanahnya

diperlukan untuk pembangunan jalan berhak mendapat ganti kerugian;

q  pemberian ganti kerugian dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai peraturan

perundang-undangan di bidang pertanahan;

q  apabila kesepakatan tidak tercapai dan lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan,

dilakukan pencabutan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang

pertanahan;

q  pelaksanaan pembangunan jalan dapat dimulai pada bidang tanah yang telah diberi ganti

kerugian atau telah dicabut hak atas tanahnya;

q  untuk menjamin kepastian hukum, tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah didaftarkan

untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya sesuai peraturan perundang-undangan di

bidang pertanahan; dan

q  pengadaan tanah untuk jalan tol dapat menggunakan dana yang berasal dari Pemerintah dan

atau badan usaha.