pelaksanaan supervisi dalam rangka efisien dan efektivitas pendidikan

Pelaksanaan Supervisi dalam rangkaEfisien dan efektifitas Pendidikan

I. Mengemlompokan Masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan Supervisi1. Pelaksanaan kewenangan dibidang Pendidikan

Sesuai dengan PP No. 25 Tahun 2000, kewenangan bidang pendidikan terbagi atas (1)

kewenangan pemerintah pusat, (2) kewenangan propinsi, dan (3) kewenangan

kabupaten/kota. Dilihat dari tingkat kewenangannya, kewenangan kabupaten/kota jauh

lebih besar daripada kewenangan propinsi dan kewenangan pemerintah pusat. Adanya tiga

macam level kewenangan tersebut berdampak pada timbulnya berbagai masalah terkait

dengan implementasi kebijakan yang menyangkut penjaminan mutu (quality assurance).

Supervisi pendidikan yang sekarang ini berlaku tidak lain adalah masalah kepengawasan

dan akreditasi sekolah, yang menjadi faktor utama dalam penjaminan mutu pendidikan di

suatu kabupaten/kota. Beragamnya kekuatan dan potensi kabupaten/kota cenderung

menimbulkan ketimpangan antar kabupaten/kota. Sementara itu, kewenangan propinsi

yang `dibatasi` cenderung mengakibatkan pelayanan pendidikan lintas kabupaten/kota

menjadi kurang tertangani dengan baik.

2. Pentingnya Pengembangan Sumber Daya Guru dengan Supervisi

Hal – hal yang berkaitan dengan pengembangan Sumber Daya guru, yaitu :

Pertama, jabatan guru diumpamakan dengan sumber air. Sumber air itu harus terus

menerus bertambah, agar sungai itu dapat mengalirkan air terus-menerus. Bila tidak, maka

sumber air itu akan kering. Demikianlah bila seorang guru tidak pernah membaca

informasi yang baru, tidak menambah ilmu pengetahuan tentang apa yang diajarkan, maka

ia tidak mungkin memberi ilmu dan pengetahuan dengan cara yang lebih menyegarkan

kepada peserta didik. Kedua, jabatan guru diumpamakan dengan sebatang pohon buah-

buahan. Pohon itu tidak akan berbuah lebat, bila akar induk pohon tidak menyerap zat-zat

makanan yang berguna bagi pertumbuhan pohon itu. Begitu juga dengan jabatan guru yang

perlu bertumbuh dan berkembang. Baik itu pertumbuhan pribadi guru maupun

pertumbuhan profesi guru. Setiap guru perlu menyadari bahwa pertumbuhan dan

pengembangan profesi merupakan suatu keharusan untuk menghasilkan output pendidikan

Pelaksanaan Supervisi dalam rangka Efisien dan efektifitas Pendidikan

berkualitas. Itulah sebabnya guru perlu belajar terus menerus, membaca informasi terbaru

dan mengembangkan ide-ide kreatif dalam pembelajaran agar suasana belajar mengajar

menggairahkan dan menyenangkan baik bagi guru apalagi bagi peserta didik. Peningkatan

sumber daya guru bisa dilaksanakan dengan bantuan supervisor, yaitu orang ataupun

instansi yang melaksanakan kegiatan supervisi terhadap guru. Perlunya bantuan supervisi

terhadap guru berakar mendalam dalam kehidupan masyarakat.

3. Upaya Pendidikan Didalam Membina Ketahanan Moral Anak

Perkembangan zaman diera modernisasi saat ini membawa banyak dampak dalam

kehidupan manusia, dampak tersebut ternyata masuk dalam dunia pendidikan terutama

pada peserta didik. Dampak perkembangan modernisasi membawa pergeseran terhadap

moral anak (peserta didik) yang mengakibatkan semakin menurunnya moral anak didik

disekolah. Sebagai contoh yang ada yaitu rendahnya rasa hormat peserta didik kepada

orang tua dan guru. Sopan santun berbahasa, serta segala bentuk kesalahan moral yang ada

dalam masyarakat. Pembelajaran di sekolah, pada materi – materi pelajaran tertentu justru

enggan mengikut sertakan nilai-nilai moral yang mesti tentunya disampaikan melalui

materi pelajaran tersebut. Maksudnya guru hanya memberikan materi sesuai dengan

bidang studi yang ada tanpa mengikutkan nilai – nilai moral kepada anak didik.

4. Struktur Organisasi Pengawas sekolah

Jika dilihat secara mikro, pada dasarnya struktur organisasi pengawas sekolah yang

sudah berjalan selama ini bukan merupakan sumber munculnya permasalahan dalam

kepengawasan pendidikan. Namun, apabila dilihat secara makro, masih terdapat beberapa

hal yang perlu ditinjau kembali. Hal tersebut akan nampak antara lain jika dikaitkan

dengan bidang-bidang kepengawasan yang juga dilakukan lembaga lain, misalnya LPI,

LPMP, Inspektorat Jenderal Depdiknas, BPKP, dan sebagainya. Inilah yang kemudian

memunculkan upaya pencerahan melalui ”kue” pengawasan pendidikan di sekolah-

sekolah.Kondisi yang masih dirasakan oleh para guru dan kepala sekolah adalah bahwa

jabatan pengawas seolah-olah “senioritas”, memiliki kekuasaan lebih. Sebaliknya masih

ada sebagian yang beranggapan bahwa pengawas lebih rendah dari pada Kepala Cabang

Dinas Pendidikan dan Pengajaran. Oleh karena itu, mereka menginginkan keberadaan

pengawas hendaknya ditempatkan sesuai dengan struktur yang benar, sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

5. Pola pengawasan dari pengawas sekolah yang ada saat ini


Sebagian besar guru menyatakan bahwa pola pengawasan yang dianut saat ini masih

kurang memuaskan, karena masih ada pengawas yang masih kurang sesuai dengan

bidangnya, kurang memahami tugasnya, dan kurang menguasai materi, Tidak berbeda

dengan pandangan para guru, kepala sekolah juga menyatakan bahwa pola pengawasan

saat ini masih kurang memuaskan.

6. Kesejahteraan Pengawas sekolah

Jabatan pengawas sekolah atau biasa dikenal dengan istilah supervisor kurang diminati

atau boleh dikata bahwa menjadi seorang supervisor tidak sejahterah. Jabatan sebagai

supervisor hanya menjadi jabatan “buangan” atau sebagai “Pelarian” sehingga kompetensi

supervisor masih belum berkualitas. Perhatian pemerintah dalam peningkatan

kesejahteraan supervisor dalam hal pemberian tunjangan khusus atau penghasilan

tambahan bagi supervisor masih rendah karenaa belum adanya peraturan pemerintah

mengenai tunjangan khusus tersebut.

7. Kinerja Pengawasan dilapangan

Masih banyak pengawas yang belum menguasai tugasnya secara menyeluruh, belum

melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta kurang mampu

memberikan solusi dan kurang menguasai manajemen sekolah. Kinerja pengawas sekolah

dalam melaksanakan tugas pengawasan masih belum menyentuh kebutuhan guru.

Pengawas masih lalai melaksanakan kerja yang diemban guna peningkatan

profesionalisme guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

8. Cara Pembinaan Supervisor terhadap guru

Menurut Suharsimi Arikunto (2004: 3), supervisi adalah melihat bagaimana dari

kegiatan di sekolah yang masih negatif diupayakan menjadi positif, dan melihat mana yang

sudah positif untuk dapat ditingkatkan menjadi lebih positif lagi, yang penting pembinaan.

Dari pengertian tersebut jelas bahwa supervisi pada hakikatnya merupakan pembinaan

yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru dan staf sekolah lainnya agar mampu

bekerja lebih baik. Supervisi yang baik pada dasarnya lebih didasarkan pada upaya

bagaimana membina para guru dalam rangka memperbaiki kinerjanya yang masih kurang,

memecahkan hambatan dalam mengerjakan tugasnya serta meningkatkan kemampuan

yang dimiliki oleh guru. Dalam pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah harus

memperlakukan guru sebagai orang yang berpotensi untuk maju dan berkembang lebih


baik, sehingga tidak terkesan pelaksanaan supervisi hanya mencari kesalahan-kesalahan

guru dalam melaksanakan tugas tetapi lebih diarahkan pada proses pembinaan.

9. Efisiensi Pengajaran Di Indonesia

Efisien adalah bagaimana menghasilkan efektifitas dari suatu tujuan dengan proses

yang lebih ‘murah’. Dalam proses pendidikan akan jauh lebih baik jika kita

memperhitungkan untuk memperoleh hasil yang baik tanpa melupakan proses yang baik

pula. Hal-hal itu jugalah yang kurang jika kita lihat pendidikan di Indonesia. Kita kurang

mempertimbangkan prosesnya, hanya bagaimana dapat meraih standar hasil yang telah

disepakati. Beberapa masalah efisiensi pengajaran di dindonesia adalah mahalnya biaya

pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, mutu pegajar dan banyak hal

lain yang menyebabkan kurang efisiennya proses pendidikan di Indonesia. Yang juga

berpengaruh dalam peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik. Masalah

mahalnya biaya pendidikan di Indonesia sudah menjadi rahasia umum bagi kita.

Sebenarnya harga pendidikan di Indonesia relative lebih rendah jika kita bandingkan

dengan Negara lain yang tidak mengambil sitem free cost education. Namun mengapa kita

menganggap pendidikan di Indonesia cukup mahal? Hal itu tidak kami kemukakan di sini

jika penghasilan rakyat Indonesia cukup tinggi dan sepadan untuk biaya pendidiakan. Jika

kita berbicara tentang biaya pendidikan, kita tidak hanya berbicara tenang biaya sekolah,

training, kursus atau lembaga pendidikan formal atau informal lain yang dipilih, namun

kita juga berbicara tentang properti pendukung seperti buku, dan berbicara tentang biaya

transportasi yang ditempuh untuk dapat sampai ke lembaga pengajaran yang kita pilih. Di

sekolah dasar negeri, memang benar jika sudah diberlakukan pembebasan biaya

pengajaran, nemun peserta didik tidak hanya itu saja, kebutuhan lainnya adalah buku teks

pengajaran, alat tulis, seragam dan lain sebagainya yang ketika kami survey, hal itu

diwajibkan oleh pendidik yang berssngkutan. Yang mengejutkanya lagi, ada pendidik yang

mewajibkan les kepada peserta didiknya, yang tentu dengan bayaran untuk pendidik

tersebut. Selain masalah mahalnya biaya pendidikan di Indonesia, masalah lainnya adalah

waktu pengajaran. Dengan survey lapangan, dapat kita lihat bahwa pendidikan tatap muka

di Indonesia relative lebih lama jika dibandingkan negara lain. Dalam pendidikan formal

di sekolah menengah misalnya, ada sekolah yang jadwal pengajarnnya perhari dimulai dari

pukul 07.00 dan diakhiri sampai pukul 16.00.. Hal tersebut jelas tidak efisien, karena

ketika kami amati lagi, peserta didik yang mengikuti proses pendidikan formal yang

menghabiskan banyak waktu tersebut, banyak peserta didik yang mengikuti lembaga


pendidikan informal lain seperti les akademis, bahasa, dan sebagainya. Jelas juga terlihat,

bahwa proses pendidikan yang lama tersebut tidak efektif juga, karena peserta didik

akhirnya mengikuti pendidikan informal untuk melengkapi pendidikan formal yang dinilai

kurang. Selain itu, masalah lain efisiensi pengajaran yang akan kami bahas adalah mutu

pengajar. Kurangnya mutu pengajar jugalah yang menyebabkan peserta didik kurang

mencapai hasil yang diharapkan dan akhirnya mengambil pendidikan tambahan yang juga

membutuhkan uang lebih. Yang kami lihat, kurangnya mutu pengajar disebabkan oleh

pengajar yang mengajar tidak pada kompetensinya. Sistem pendidikan yang baik juga

berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pendidikan di Indonesia. Sangat

disayangkan juga sistem pendidikan kita berubah-ubah sehingga membingungkan pendidik

dan peserta didik.

10. Standardisasi Pendidikan Di Indonesia,

Masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah

rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal

maupun informal. Dan hal itulah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang

menghambat penyediaan sumber daya menusia yang mempunyai keahlian dan

keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang. Kualitas

pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan data Balitbang (2003) bahwa dari

146.052 SD di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja yang mendapat pengakuan

dunia dalam kategori The Primary Years Program (PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia

ternyata juga hanya delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The

Middle Years Program (MYP) dan dari 8.036 SMA ternyata hanya tujuh sekolah saja yang

mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program (DP).

11. Demokrasi Pendidikan

Pelaksanaan demokrasi pendidikan ternyata tidak hanya terbatas pada pemberian

kesempatan belajar, tetapi juga menyediakan dan mencukupkan fasilitas – fasilitas

pendidikan sesuai jenis dan jenjang pendidikan yang dibutuhkan masyarakat dengan tetap

berorientasi pada peningkatan mutu, relevansi pendidikan atau keserasian antara

pendidikan dengan lapangan kerja. Demokrasi pendidikan diIndonesia sekarang ini, dalam

memenuhi tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak sudah dapat

dikatakan mencapai puncaknya, yang menjadi permasalahan yang ditemukan dilapangan

adalah di satu pihak sulitnya mencukupkan sarana dan sarana pendidikan dan di pihak lain


masih ada masyarakat yang masih belum mengerti dengan sistem pendidikan, yang

menyeleksi peserta didik atas dasar spesifikasi, sehingga kita masih melihat ada orang tua

yang memaksakan kehendaknya, yang mengakibatkan tidak seragamnya siswa di sekolah,

sehingga menyulitkan proses belajar mengajar. Misalnya bergabungnya anak cacat di

sekolah - sekolah normal, mereka masih enggan memasukkan anak mereka di SDLB

(Sekolah Dasar Luar Biasa). Lemahnya sistem seleksi penerimaan siswa baru, baik oleh

tekniknya maupun kebijaksanaan yang menyertainya, juga menambah heterogennya

murid-murid di sekolah, yang sama masalah dengan persoalan di atas. Dengan adanya

komite sekolah juga menambah demokrasi pendidikan semakin terbuka akan kehadiran

masyarakat untuk ikut dalam pengelolaan sekolah khususnya pelaksanaan tugas pokok

guru.

II. Peranan dan Fungsi Pengawas Sekolah guna perbaikan pendidikan

1. Peranan Pengawas Sekolah

Peranan menurut Getzels (1967), “That roles are defined in terms of role

expectations-the normative rights and duties that define within limits what a person

should or should not do under various circumtances while he is the incumbent a

particular role within an intitution.” Dari pendapat Getzels tersebut, maka

perananperanan dapat didefinisikan dalam terminologi harapan-harapan peranan

yang bersifat kebenaran normatif dan menetapkan batasan-batasan kewajiban-

kewajiban apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan seseorang

secara khusus di dalam suatu organisasi. Oleh sebab itu, setiap kita berbicara

tentang peranan seseorang di dalam suatu organisasi termasuk juga organisasi

sekolah/madrasah tentunya, selalu berupa peranan-peranan yang normatif atau yang

ideal - ideal saja.

Peranan adalah aspek dinamis yang melekat pada posisi atau status seseorang di

dalam suatu organisasi seperti yang dinyatakan oleh Lipham & Hoeh (1974), “We

indicate that a role is a dynamis aspect of a position, office, or status in

institution.”.Karena peranan bersifat dinamis, maka ia berkembang terus sesuai

dengan tuntutan kebutuhan organisasi.

Peranan pengawas sekolah menurut Wiles & Bondi (2007), “The role of the

supervisor is to help teachers and other education leaders understand issues and

make wise decisions affecting student education.”


Bertitik tolak dari pendapat Wiles & Bondi tersebut, maka peranan pengawas

sekolah adalah membantu guru – guru dan pemimpin – pemimpin pendidikan untuk

memahami isu – isu dan membuat keputusan yang bijak yang mempengaruhi

pendidikan siswa. Untuk membantu guru dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya serta meningkatkan prestasi belajar siswa.

Adapun peranan umum pengawas sekolah adalah sebagai :

a. observer (pemantau),

b. supervisor (penyelia),

c. evaluator (pengevaluasi) pelaporan, dan

d. successor (penindak lanjut hasil pengawasan).

Apa saja yang dilakukan setiap peranan akan dibahas pada subbab fungsi

pengawas sekolah/madrasah di bawah ini.

Dalam praktiknya, orang sering menyamakan antara arti pengevaluasian dengan

penilaian. Pada hal, arti pengevaluasian berbeda dengan penilaian. Pengevaluasian

pendidikan ialah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu

pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang,dan

jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

Sedangkan penilaian ialah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk

mengukur pencapaian hasil belajar siswa

Peranan sebagai penyelia adalah melaksanakan supervisi. Supervisi meliputi : (1)

supervisi akademik, dan (2) supervisi manajerial. Kedua supervisi ini harus

dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas sekolah/madrasah.

Sasaran supervisi akademik antara lain adalah untuk membantu guru dalam hal :

a. merencanakan kegiatan pembelajaran dan atau bimbingan,

b. melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan,

c. menilai proses dan hasil pembelajaran/bimbingan,

d. memanfaatkan hasil penilaian untuk peningkatan layanan

pembelajaran/bimbingan,

e. memberikan umpan balik secara tepat dan teratur dan terus menerus pada

peserta didik,

f. melayani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar,

g. memberikan bimbingan belajar pada peserta didik,

h. menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan,


i. mengembangkan dan memanfaatkan alat bantu dan media pembelajaran dan

atau bimbingan,

j. memanfaatkan sumber – sumber belajar,

k. mengembangkan interaksi pembelajaran/bimbingan (metode, strategi, teknik,

model, dan pendekatan) yang tepat dan berdaya guna,

l. melakukan penelitian praktis bagi perbaikan pembelajaran/bimbingan, dan

m. mengembangkan inovasi pembelajaran/bimbingan.

Dalam melaksanakan supervisi akademik, pengawas sekolah hendaknya memiliki

peranan khusus sebagai :

a. patner (mitra) guru dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran

dan bimbingan di sekolah binaannya,

b. inovator dan pelopor dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dan

bimbingan di sekolah binaannya,

c. konsultan pendidikan dan pembelajaran di sekolah binaannya,

d. konselor bagi guru dan seluruh tenaga kependidikan di sekolah, dan

e. motivator untuk meningkatkan kinerja guru dan semua tenaga kependidikan di

sekolah/madrasah.

Sasaran supervisi manajerial adalah membantu kepala sekolah dan tenaga

kependidikan di sekolah di bidang administrasi sekolah yang meliputi :

1) administrasi kurikulum,

2) administrasi keuangan,

3) administrasi sarana prasarana/perlengkapan,

4) administrasi tenaga kependidikan,

5) administrasi kesiswaan,

6) administrasi hubungan/madrasah dan masyarakat, dan

7) administrasi persuratan dan pengarsipan.

Dalam melaksanakan supervisi manajerial, pengawas sekolah memiliki peranan

khusus sebagai :

1) konseptor yaitu menguasai metode, teknik, dan prinsip-prinsip supervisi dalam

rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah;

2) programer yaitu menyusun program kepengawasan berdasarkan visi,

misi,tujuan, dan program pendidikan di sekolah ;

3) komposer yaitu menyusun metode kerja dan instrumen kepengawasan yang

diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawas di sekolah ;


4) reporter yaitu melaporkan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk

perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah ;

5) builder yaitu :

(a) membina kepala sekolah/madrasah dalam pengelolaan (manajemen) dan

administrasi sekolah berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan

di sekolah dan

(b) membina guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan bimbingan konseling

di sekolah ;

6) supporter yaitu mendorong guru dan kepala sekolah/madrasah dalam

merefleksikan hasil-hasil yang dicapai untuk menemukan kelebihan dan

kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah;

7) observer yaitu memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan di sekolah;

dan

8) user yaitu memanfaatkan hasil-hasil pemantauan untuk membantu kepala

sekolah dalam menyiapkan akreditasi sekolah.

Pengawas sekolah selama ini menurut pengamatan sekilas di lapangan cenderung

lebih banyak melaksanakan supervisi manajerial daripada supervisi akademik.

Supervisi akademik misalnya seperti berkunjung ke kelas-kelas mengamati guru

yang sedang mengajar tanpa mengganggu. Hasil pengamatan dianalisis dan

didiskusikan dengan guru serta akhirnya dapat menjadi masukan guru dalam

memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Dengan demikian, hasil belajar siswa

diharapkan akan meningkat.Komposisi kegiatan supervisi manajerial dengan

kegiatan supervisi akademik disarankan 25 % berbanding 75 % (Pokja Pengawas,

2006).

Istilah pengawasan dalam beberapa literatur asing sekurang – kurangnya dapat

dipahami dalam konteks: (1) inspection, (2) control, dan (3) supervision. Ketiga

istilah di atas memiliki makna berbeda. Inspection memiliki esensi membangun

legal complience, yaitu kepatuhan pada perundangan dan peraturan kelembagaan

yang mengikat. Control mempunyai esensi membangun managerial compliance,

yaitu kepatuhan pada kaidah manajerial, kepemimpinan, kebijakan, keputusan,

perencanaan dan program institusi yang telah ditetapkan. Supervision memiliki

esensi professional compliance, yaitu kepatuhan profesional dalam arti jaminan

bahwa seorang profesional akan menjalankan tugasnya didasarkan atas

teori,konsep-konsep, hasil validasi empirik, dan kaidah-kaidah etik. Kontrol dan


inspeksi dalam praktek pengawasan satuan pendidikan hanya diperlukan dalam

batas-batas tertentu, sedangkan yang lebih utama terletak pada supervisi

pendidikan.Berdasarkan tuntutan profesionalisme, otonomi dan akuntabilitas

profesional;pengawasan pendidikan dikembangkan dari kajian supervisi

pendidikan. Supervisi pendidikan merupakan fungsi yang ditujukan pada

penjaminan mutu pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Supervisi akademik sama

maksudnya dengan konsep supervisi pendidikan. Educational supervision sering

disebut pula sebagai Instructional Supervision atau Instructional Leadership.

Fokusnya utamanya adalah mengkaji, menilai, memperbaiki, meningkatkan, dan

mengembangkan mutu proses pembelajaran yang dilakukan bersama dengan guru

(perorangan atau kelompok) melalui pendekatan dialog, bimbingan, nasihat dan

konsultasi dalam nuansa kemitraan yang profesional. Merujuk pada konsep

supervisi pendidikan di atas, maka pengawas sekolah/madrasah pada hakekatnya

adalah supervisor (penyelia) pendidikan, sehingga tugas utamanya adalah

melaksanakan supervisi akademik yaitu membantu guru dalam meningkatkan

kualitas proses pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang lebih optimal. Di

luar tugas itu, pengawas sekolah/madrasah melaksanakan juga supervisi manajerial

yakni membantu kepala sekolah dan staf sekolah untuk mempertinggi kinerja

sekolah agar dapat meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah yang dibinanya.

Pengawasan pendidikan juga diartikan sebagai proses kegiatan monitoring dan

evaluasi untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan pendidikan di satuan pendidikan

terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk

mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan

mengganggu pencapaian tujuan (Robbins,1997). Pengawasan juga merupakan

fungsi manajemen yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan

atau unit-unit dalam suatu organisasi sekolah guna menetapkan kemajuan sekolah

sesuai dengan arah yang dikehendaki (Wagner dan Hollenbeck dalam

Mantja,2001). Oleh karena itu pengawasan pendidikan adalah fungsi manajemen

pendidikan yang harus diaktualisasikan, seperti halnya fungsi manajemen lainnya

(Mantja, 2001).

Dalam pendidikan, pengawasan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam upaya

peningkatan prestasi belajar dan mutu sekolah. Sahertian (2000) menegaskan bahwa

pengawasan atau supervisi pendidikan tidak lain adalah usaha memberikan layanan

kepada stakeholder pendidikan, terutama kepada guru-guru, baik secara individu


maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki kualitas proses dan hasil

pembelajaran.

Atas dasar itu hakikat dari pengawasan pendidikan pada hakikat adalah bantuan

profesional kesejawatan kepada stakeholder pendidikan terutama guru yang

ditujukan pada perbaikan-perbaikan dan pembinaan kualitas pembelajaran. Bantuan

profesional yang diberikan kepada guru harus berdasarkan penelitian atau

pengamatan yang cermat dan penilaian yang objektif serta mendalam dengan acuan

perencanan program pembelajaran yang telah dibuat. Proses bantuan yang

diorientasikan pada upaya peningkatan kualitas proses dan hasil belajar itu penting,

sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran sehingga mampu

memperbaiki dan mengembangkan situasi pembelajaran yang lebih bermutu dan

berdaya guna.

Atas dasar uraian di atas, maka kegiatan pengawasan pendidikan harus berfokus

pada : (1) standar dan prestasi yang harus diraih siswa, (2) kualitas layanan siswa di

sekolah (keefektivan belajar mengajar, kualitas program kegiatan sekolah dalam

memenuhi kebutuhan dan minat siswa, kualitas bimbingan siswa), serta (3)

kepemimpinan dan manajemen sekolah. Jadi, keutamaan supervisi adalah

membantu guru untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi siswa

sebagaimana yang diungkapkan oleh Wiles & Bondi (2007), “Supervision is first

about helping people grow and develop. It is the job of the supervisor in education

to work with others to provide an improved process for aiding the growth and

development of students.”

Menurut Staf Tenaga Kependidikan (2006) dalam Laporan Rapat Kordinasi

Pengembangan Tenaga Kependidikan, tugas pokok pengawas adalah :

(1) menyusun program kerja kepengawasan untuk setiap semester pada sekolah

binaannya;

(2) melaksanakan penilaian, pengolahan, dan analisis data hasil belajar/bimbingan

siswa dan kemampuan guru;

(3) mengumpulkan dan mengolah data sumber daya pendidikan, proses

pembelajaran/bimbingan, lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap

perkembangan hasil belajar/bimbingan siswa;

(4) melaksanakan analisis komprehensif hasil analisis berbagai faktor sumber daya

pendidikan sebagai bahan untuk melakukan inovasi sekolah;


(5) memberikan arahan, bantuan, dan bimbingan kepada guru tentang proses

pembelajaran/bimbingan yang bermutu untuk meningkatkan mutu proses dan

hasil belajar/bimbingan siswa;

(6) melaksanakan penilaian dan pemantauan penyelenggaraan pendidikan di

sekolah/madrasah binaan mulai dari penerimaan siswa baru, pelaksanaan

pembelajaran, pelaksanaan ujian sampai kepada pelepasan lulusan/pemberian

ijazah;

(7) menyusun laporan hasil pengawasan di sekolah/madrasah binaannya dan

melaporkannya kepada Dinas Pendidikan, Komite Sekolah, dan stakeholder

lainnya;

(8) melaksanakan penilaian hasil pengawasan seluruh sekolah/madrasah sebagai

bahan kajian untuk menetapkan program pengawasan semester berikutnya;

(9) memberikan bahan penilaian kepada kepala sekolah dalam rangka akreditasi

sekolah; dan

(10) memberikan saran dan pertimbangan kepada pihak sekolah dalam

memecahkan masalah yang dihadapi sekolah berkaitan dengan penyelenggaraan

pendidikan.

(11) Berdasarkan tugas pokok pengawas tersebut di atas, maka peranan

pengawas adalah sebagai: inspector, observer, reporter,coordinator, dan

performer leadership (Surya Dharma, 2006).

2. FUNGSI PENGAWAS SEKOLAH

Dengan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Penertiban Aparatur Negara

Republik Indonesia Nomor 118 tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas

dan Angka Kreditnya, Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 03420/O/1996 dan Kepala Badan Administrasi

Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Keputusan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 020/U/1998 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Jabatan fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, dapat

diketahui tentang fungsi pengawas sekolah adalah sebagai berikut :

a. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan

penugasannya pada TK, SD, SLB, SLTP dan SLTA.


b. Peningkatkan kualitas proses pembelajaran/bimbingan dan hasil prestasi

belajar/bimbingan siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Fungsi yang pertama merujuk pada pengawasan manajerial, sedangkan fungsi yang

kedua merujuk pada pengawasan akademik. Pengawasan manajerial pada dasarnya

berfungsi sebagai pembinaan, penilaian dan bantuan/bimbingan kepada kepala

sekolah/madrasah dan seluruh tenaga kependidikan lainnya di sekolah/madrasah

dalam pengelolaan sekolah/madrasah untuk meningkatkan kinerja sekolah dan

kinerja kepala sekolah serta kinerja tenaga kependidikan lainnya.

Pengawasan akademik berkaitan dengan fungsi pembinaan, penilaian,

perbantuan,dan pengembangan kemampuan guru dalam meningkatkan kualitas

proses pembelajaran/bimbingan dan kualitas hasil belajar siswa.

Sejalan dengan fungsi pengawas sekolah/madrasah di atas, maka kegiatan yang

harus dilaksanakan pengawas adalah :

a. melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah/madrasah, kinerja

sekolah/madrasah, kinerja kepala sekolah/madrasah,kinerja guru, dan kinerja

seluruh tenaga kependidikan di sekolah ;

b. melakukan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya;

c. melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah

secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah ;

Berdasarkan kajian tentang fungsi pengawas sekolah sebagaimana dikemukakan di

atas, maka perspektif ke depan fungsi umum pengawas sekolah melakukan : (1)

pemantauan, (2) penyeliaan, (3) pengevaluasian pelaporan, dan (4)

penindaklanjutan hasil pengawasan. Fungsi pemantauan meliputi pemantauan

pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya

untuk memperbaiki mutu pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran yang relevan

di sekolah, pemantauan terhadap penjaminan/standar mutu pendidikan,pemantauan

terhadap pelaksanaan kurikulum, pemantauan terhadap penerimaan siswa baru,

pemantauan terhadap proses pembelajaran di kelas, pemantauan terhadap hasil

belajar siswa, pemantauan terhadap pelaksanaan ujian, pemantauan terhadap rapat

guru, pemantauan terhadap kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya di

sekolah, pemantauan terhadap hubungan sekolah dengan masyarakat, pemantauan

terhadap data statistik kemajuan sekolah, dan program-program pengembangan

sekolah.


Fungsi penyeliaan meliputi penyeliaan terhadap: kinerja sekolah, kinerja kepala

sekolah, kinerja guru, kinerja tenaga kependidikan di sekolah, pelaksanaan

kurikulum/mata pelajaran, proses pembelajaran,pemanfaatan sumberdaya,

pengelolaan sekolah, dan unsur lainnya seperti : keputusan moral, pendidikan

moral, kerjasama dengan masyarakat. mensupervisi sumber-sumber daya sekolah

sumber daya manusia, material, kurikulum dan sebagainya, penyeliaan kegiatan

antar sekolah binaannya, kegiatan in service training bagi kepala sekolah, guru dan

tenaga kependidikan di sekolah lainnya, dan penyeliaan pelaksanaan kegiatan

inovasi sekolah.

Fungsi pengevaluasian pelaporan meliputi pengevaluasian pelaporan terhadap

kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap

berbagai komponen pendidikan di sekolah sebagai bentuk pertanggungjawaban

penyelenggaraan pendidikan, pelaporan perkembangan dan hasil pengawasan

kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Propinsi dan/atau Nasional,

pelaporan perkembangan dan hasil pengawasan ke sekolah binaannya, Komite

Sekolah dan stakeholder lainnya. Fungsi penindaklanjutan meliputi

penindaklanjutan terhadap laporan hasil pengawasan untuk perbaikan program

pengawasan berikutnya di sekolah; penindaklanjutan terhadap kelebihan-kelebihan

dan kekurangan sekolah hasil refleksi guru, kepala sekolah, dan tenaga

kependidikan lainnya; penindaklanjutan terhadap hasil - hasil pemantauan

pelaksanaan standar nasional untuk membantu kepala sekolah dalam menyiapkan

akreditasi sekolah; dan penindaklanjutan terhadap karya tulis ilmiah yang telah

dihasilkan oleh guru dan kepala sekolah.

Peranan tidak dapat dipisahkan (inherent) dengan fungsi seperti yang dinyatakan

Stoner & Freeman (2000), “For the purpose of managerial thinking, a role is the

behavioral pattern expected of someone within functional unit. Roles are thus

inherent in functions.” Sebagai konsekuensi dari pendapat Stoner & Freeman

tersebut, maka dapat dimaknai bahwa peranan adalah orang yang memainkan

fungsi, sedangkan fungsi adalah kegiatan atau proses yang harus dimainkan oleh

pemeran. Jadi, peranan harus berkaitan dengan fungsi atau sebaliknya fungsi

berkaitan dengan peranan.

Atas rasional tersebut, maka fungsi umum dan fungsi khusus pengawas sekolah

harus memiliki hubungan timbal balik dengan peranan umum dan peranan khusus


seperti yang telah diutarakan di atas. Adapun fungsi umum dan fungsi khusus

pengawas sekolah seperti berikut ini :

a. Fungsi umum pengawas sekolah/madrasah adalah sebagai :

(1) pemantauan,(2) penyeliaan (supervision), (3) pengevaluasian pelaporan, dan (4)

penindaklanjutan hasil pengawasan.

b. Fungsi khusus pengawas sekolah/madrasah adalah sebagai : (1) persekutuan

(kemitraan), (2) pembaharuan, (3) pempeloporan, (4) konsultan, (5)

pembimbingan, (6) pemotivasian, (7) pengonsepan, (8) pemegrograman, (9)

penyusunan, (10) pelaporan, (11) pembinaan, (12) pendorongan, (13)

pemantauan, (14) pemanfaatan, (15) pengawasan, (16) pengkoordinasian, dan

(17) pelaksanaan kepemimpinan.


DAFTAR PUSTAKA

Getzels, J.W. 1967. Administration as a Social Process, in Administrative Theory in Education. New York: Macmillan.

Lipham, J.M. & Hoeh, J.A. 1974. The Principalships: Foundations and Functions.New York : Harper & Row, Publisher.

Mantja, W. 2001. Organisasi dan Hubungan Kerja Pengawas Pendidikan. Makalah,disampaikan dalam Rapat Konsultasi Pengawasan antara Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional dengan Badan Pengawasan Daerah di Solo,tanggal 24 s/d 28 September2001.

Pokja Tenaga Pengawas. 2006. Manajemen Pengembangan Tenaga Pengawas Satuan Pendidikan. Jakarta : Direktorat Tenaga Kependidikan. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional.

Robins, S.P. 1984. Management : Concepts and Practices. Englewood Cliffs: Prentice-Hall

Sahertian, P.A. 2000. Konsep Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

Staf Tenaga Kependidikan, 2006. Laporan Rapat Kordinasi Pengembangan Kebijakan Tenaga Kependidikan. Jakarta : Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional.

Stoner, J.A.F. & Freeman, R.A. 2000. Management. Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall International Editions.

Surya Dharma. 2006. Kepemimpinan Pengawas Sekolah: Mengembangkan Budaya Tanggung Jawab. Dalam Jurnal Tenaga Kependidikan.Vol. 1, No. 2-Agustus, hal. 9.

Wiles, J. & Bondi. 2007. Supervision A Guide to Practice. Second Edition. London:Charles E. Merril Publishing Company.Oleh :Surya DharmaDirektur Tenaga Kependidikan (Dalam Jurnal Tenaga Kependidikan Vol. 3, No. 1, April 2008)


pelaksanaan supervisi dalam rangka efisien dan efektivitas pendidikan

Documents