LAPORAN TAHUNANPENGADILAN NEGERI KELAS 1A TANJUNGKARANG

TAHUN

2015

PENGADILAN NEGERI KELAS IA TANJUNG KARANGJl. WR. Monginsidi/ Beringin No.27 Teluk Betung

Telp. 0721 482826/ Fax. 0721 482824B A N D A R L A M P U N G

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat

rahmat dan karunia Nya kami dapat menyusun Laporan Tahunan Pengadilan Negeri

Tanjungkarang tahun 2015.

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Tanjungkarang ini adalah penyampaian hasil

pelaksanaan tugas pekerjaan dan kegiatan selama satu tahun angggaran pada tahun 2015.

Laporan Tahunan ini kami susun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nomor 525-1/SEK/KU.01/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 perihal Penyusunan Laporan

Tahunan 2015, yang berisi :

Pengantar

1. Bab I

Pendahuluan memuat Kebijakan Umum Peradilan, Visi dan Misi dan Program

Kegiatan 2015.

2. Bab II

Berisi Struktur Organisasi (Tupoksi) yang terdiri dari Standar Operasional

Prosedur (SOP) dan Kinerja/Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

3. Bab III

Berisi tentang Pembinaan dan Pengelolaan yang terdiri dari

a. Sumber Daya Manusia

b. Keadaan Perkara

c. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

d. Pengelolaan Keuangan

e. Dukungan Teknologi Informasi

f. Regulasi tahun 2015

4. Bab IV

Berisi tentang Pengawasan Internal dan Evaluasi.

5. Bab V

Berisi Kesimpulan dan Rakomendasi

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu

untuk menyusun Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tahun 2015 ini.

Semoga dengan tersusunnya Laporan Tahunan ini akan menjadi pedoman untuk

perbaikan kinerja pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

KetuaPengadilan Negeri Tanjungkarang

Dr. Herdi Agusten, SH.MhumNip 19610810 198512 1 001

DAFTAR ISI

PENGANTAR ……………………………………………………

DAFTAR ISI ………………………………………………………

Bab I Pendahuluan ………………………………………… 1

Bab II Struktur Organisasi (Tupoksi) ……………………… 4

A. Standar Operasional Prosedur (SOP)

- SOP KEPANITERAAN PERDATA………… 7- SOP KEPANITERAAN PIDANA ………….. 73- SOP KEPANITERAAN TIPIKOR …………. 125- SOP KEPANITERAAN PHI ……………….. 160- SOP KEPANITERAAN HUKUM …………. 193- SOP UMUM DAN KEUANGAN ………….. 211- SOP KEPEGAWAIAN DAN ORTALA …… 241- SOP PTIP…………………………………….. 276

Bab III Pembinaan dan Pengelolaan ………………………. 294A. Sumber Daya Manusia ……………….……..... 294B. Keadaan Perkara ………………………………. 296C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana…………….. 308D. Pengelolaan Keuangan ………………………… 309E. Dukungan Teknologi Informasi ……………….. 310F. Regulasi Tahun 2015 …………………………... 312

Bab IV Pengawasan ……………….………………………. 313A. Internal ………………………………………… 313B. Evaluasi ……...………………………………… 313

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi …….………………………. 314A. Kesimpulan …………………………………… 314B. Rekomendasi ………………………………….. 314

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Negeri bertugas menerima, memeriksa, mengadili serta memutus suatu

perkara yang diajukan.

Sesuai dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 diperlukan usaha untuk

mewujudkan sebuah Badan Peradilan yang Agung dengan:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan

berkeadilan.

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang

dialokasikan secara proposional dalam APBN.

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan

terukur.

4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana,

cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proposional.

5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang

aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria

obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan professional.

7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya

peradilan.

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan

transparansi.

10. Modern dengan berbasis TI terpadu

Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan

Agenda Pembaruannya, maka di Pengadilan Negeri Tanjungkarang ada program prioritas,

antara lain adalah:

1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan

Dengan adanya SK KMA I/144/2007 maka pada Pengadilan Negeri

Tanjungkarang juga telah dibuat program website Pengadilan Negeri

Tanjungkarang dengan alamat : www.pn-tanjungkarang.go.id, atau Email

pn_tanjungkarang@yahoo.com program telah berjalan dengan update setiap saat.

Program penelusuran perkara CTS3 pada Pengadilan Negeri Tanjungkarangtelah

dapat memberikan informasi pada pencari keadilan.

2

Sedangkan untuk ruang sidang Tipikor telah Terpasang alat perekam audio visual.

2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan.

Pada program ini Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menyediakan meja

informasi meski sarana masih terbatas, selain itu juga telah tersedia meja

pengaduan dimana meja informasi dan pengaduan ini berada di bawah tanggung

jawab Panitera Muda Hukum yang telah memperoleh pelatihan singkat dari Badan

Pengawasan Mahkamah Agung.

3. Program Rencana Strategis, Whistle Blowing System dan Cetak Biru

Pembeharuan Mahkamah Agung RI Dengan telah diterbitkannya Cetak Biru

Mahkamah Agung 2010-2035, Pengadilan Negeri Tanjungkarang berusaha

mengadakan perbaikan dan perubahan seperti apa yang tertuang dalam Cetak

Biru tersebut.

B. VISI dan MISI

1. VISI Pengadilan Negeri Tanjungkarang sesuai dengan Visi Mahkamah Agung -RI

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”

2. MISI PN Tanjungkarang sesuai juga dengan Misi Mahkamah Agung RI

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

C. PROGRAM KEGIATAN

Adapun Program dan Kegiatan yang ada pada tahun 2015 adalah:

Program dari lembaga Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam DIPA adalah:

i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya .

Dalam program ini, Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang merupakan

lembaga peradilan pada tingkat pertama dan masih dalam klasifikasi

Pengadilan Negeri Tanjungkarang, selalu berupaya untuk memperkuat

lembaga penegak hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam rangka

mempercepat pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap hukum pada

umumnya dan kepada institusi lainnya beserta infrastruktur yang ada,

sehingga diharapkan terwujudnya lembaga penegak hukum yang transparan,

akuntabel dan berkualitas, sehingga pelayanan prima dalam penegakan hukum

dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

ii) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung

Dalam

3

program ini, Pengadilan Negeri Tanjungkarang memperoleh Belanja Modal

Peralatan dan Mesin berupa pengadaan Server (CTS)

iii) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Pada Program ini di

Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersedia anggaran untuk terselesaikannya

penyelesaian perkara yang sederhanan, tepat waktu, transparan dan

akuntabel dengan peningkatan jumlah penyelesaian perkara, peningkatan

penyelesaian proses administrasi perkara, operasional persidangan

PHI dan TIPIKOR Pengamanan Persidangan dan Pemberian Konsumsi bagi

Terdakwa.

4

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

(TUPOKSI)

Badan Peradilan dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang bertugas

dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra

wibawa pengadilan.

Pemimpin Pengadilan (Ketua dan Wakil Ketua), selain melaksanakan hal-hal yang telah

diuraikan diatas, maka pimpinan, para hakim dan pejabat kepaniteraan serta sekretaris sesuai tugas (job

discreption) masing – masing dibawah pimpinan dan kordinasi Ketua Pengadilan sebagai penanggung

jawab dan pengelola perlu memperhatikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya sebagaimana tersebut

dibawah ini.

Wakil Ketua bertugas :

1. Membantu ketua dalam membuat program kerja jangka panjang pelaksanaannya dan

pengorganisasiaannya

2. Mewakili Ketua bila berhalangan

3. Melaksanakan Delegasi wewenang dari Ketua

4. Melakukan pengawasan internal untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah

dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan

hasil pengawasan tersebut kepada Ketua

Tugas Hakim sebagai berikut :

1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka panjang dan jangka

pendek serta pengorganisasiaannya

2. Melakukan pengawasan pada bagian-bagian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua

3. Melakukan pengawasan dan pengamatan (Kimwasmat) terhadap pelaksanaan putusan

pidana di Lembaga Permasyarakatan dan melaporkannya kepada Ketua

Tugas panitera pengadilan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan kordinasi, pembianaan danpengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian

dukungan dibidang teknis

b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata

c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana

d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus

e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajiaan data perkara dan transparansi

perkara

5

f. Pelaksanaan keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan

berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan adminstrasi

kepaniteraan

g. Palaksanaan mediasi.

h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh KPN

Dengan membawahi :

1. Kepaniteraan Muda Perdata

2. Kepaniteraan Muda Pidana

3. Kepaniteraan Muda Khusus TIPIKOR

4. Kepaniteraan Muda Khusus PHI

5. Kepaniteraan Muda Hukum

6. Panitera Pengganti

7. Jurusita /Jurusita Pengganti

8. Pranata Peradilan

Tugas Sekretaris Pengadilan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program anggaran

2. Pelaksanaan urusan kepegawaiaan

3. Pelaksanaan urusan keuangan

4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataaan organisasi dan tata laksana

5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik

6. Pelaksanaan urusan surat meyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,

keprotokolan hubungan masyarakat dan perpustakaan

7. Penyiapan bahan pelaksanaan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Dengan membawahi :

1. Subbagian perencanaan, tehnologi informasi dan pelaporan

2. Subbagian kepegawaiaan, organisasi dan tata laksana

3. Subbagian umum dan keuangan

4. Fungsional Arsiparis

5. Fungsional Pustakawan

6. Fungsional Pranata Komputer

7. Fungsional Bendahara

6

7

A. Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. KEPANIERAAN PERDATA

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25