laporan tahunan pengadilan negeri stabat 2016 download/laptah 2016.pdfsop. 1 laporan tahunan...

LAPORAN TAHUNANPENGADILAN NEGERI STABAT

2016

PENGADILAN NEGERI STABATJl. Proklamasi No. 49 Kec. Stabat Kab. Langkat, 20814

Telp/Fax : (061) 8910034, E-mail : [email protected]


2016




2016




2016



i

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Stabat | Kata Pengantar 2016

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke Hadirat Allah Subhanahu Wata’ala Tuhan

Yang Maha Esa, akhir Tahun Anggaran 2016 ini kami dapat menyusun laporan tahunan

dimana dalam pelaksanaanya mungkin masih ada kekurangan-kekurangan dan kekhilafan

sebagai manusia biasa. Dalam laporan tahunan ini telah kami lampirkan tentang keadaan

kantor, keuangan, inventaris, kepegawaian, keadaan perkara yang masuk dan yang telah

diputus dan kami laporkan juga tentang kekurangan dan hambatan yang perlu adanya

rekomendasi serta penambahan - penambahan sebagai wujud dari pelaksanaan kerja

yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Stabat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu melalui

laporan tahunan ini diharapkan dapat terlaksana tugas sehari-hari secara jelas, optimal,

tepat sasaran dan terukur.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras dari

Hakim-hakim, Panitera, Wakil Panitera dan Sekretaris dari tim yang terlibat dalam

penyempurnaan laporan tahunan ini.

Stabat, 02 Januari 2017Ketua Pengadilan Negeri Stabat,

R. Aji Suryo, S.H.M.H.,NIP. 19690407 199603 1 005

ii

Laporan Tahunan Pengaadilan Negeri Stabat | Daftar Isi 2016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………………………… iDAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………………………… iiBAB I. PENDAHULUAN …………………………………………………………………………………… 1

A. Kebijakan Umum Peradilan ……………………………………………………………………… 1B. Visi dan Misi ……………………………………………….…………………………………………… 2C. Renstra (Rencana Strategi) ……………………………………………………………………… 2

BAB II. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)………………………………………………… 7A. Standar Operasional Prosedur (SOP) ………………………………………………............ 10B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) …………………………………………………........ 14

BAB III. PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN …………………………………………………….. 32A. Sumber Daya Manusia ……………………………………………………………………………… 32B. Keadaan Perkara …………………………………………………………………………………… 36C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana .............................................................. 41D. Pengelolaan Keuangan ................................................................................ 44E. Dukungan Teknologi Informasi .................................................................... 47F. Regulasi Tahun 2016 .................................................................................. 55

BAB IV. PENGAWASAN ……………………………………………………………………….............. 57A. Internal ………………………………………………………………………………………….......... 57B. Evaluasi …………………………………………………………………………………………………. 59

BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI …………………………………………………… 60

LAMPIRANLaporan Jenis Perkara Perdata Pengadilan Negeri StabatLaporan Jenis Perkara Pidana Pengadilan Negeri StabatLaporan Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri StabatLaporan Tahunan Penyelesaian Pengaduan Pengadilan Negeri StabatLaporan Perkara Putus dan Rasio Perkara terhadap Majelis HakimSOP

1

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Stabat | BAB I PENDAHULUAN 2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Bahwa tugas pokok Pengadilan adalah untuk menerima, memeriksa dan

menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Atau dengan perkataan lain tugas

pokok Pengadilan adalah mengadili dengan berpedoman kepada mengadili menurut

hukum dan keadilan.

Dalam rangka mengemban tugas pokok ini, diiringi dengan banyaknya sorotan

para Pencari Keadilan, Mahkamah Agung dan Jajarannya dari tahun ke tahun seiring

dengan sistem satu atap telah membenahi diri guna memenuhi standar pelayanan

publik di bidang peradilan.

Perlu dipahami bahwa berhasil tidaknya peradilan tidak hanya ditentukan oleh

intern peradilan saja, akan tetapi dalam menjalankan fungsinya sangat berkaitan

dengan kinerja badan penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan,

pengacara dan lain-lain. Oleh karena itu keluhan para pencari keadilan seyogyanya

tidak ditumpukan pada badan pengadilan itu sendiri.

Di samping hal tersebut kinerja peradilan berupa putusan-putusan pengadilan

hendaknya dipahami tidaklah memuaskan semua pihak, selalu ada yang kecewa

karena kalah dalam perkara perdata misalnya, keluhan lain putusan-putusan

pemidanaan yang tidak adil dan lain-lain. Berbeda dengan unit-unit pelayanan publik

lainnya dapat dikerjakan oleh unit itu sendiri dan bisa memuaskan masyarakat tanpa

ada pihak lain yang merasa kecewa. Menyikapi posisi dan tugas demikian itu,

peradilan telah bertekad untuk menjalankan fungsinya secara maksimal, memberikan

pelayanan sebaik-baiknya kepada para pencari keadilan dengan berpedoman kepada

“Mengadili menurut hukum dan keadilan”. Hal itu tercapai tidak terlepas pula dari

dukungan semua pihak, adanya topangan sarana dan prasarana serta kesejahteraan

yang mencakup standar kebutuhan hidup para aparatur pengadilan, paling tidak sama

atau mendekati dengan kesejahteraan para pejabat negara lainnya.

B. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan

yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi

Pengadilan Negeri Stabat. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Stabat adalah:

2


“ Harus berperan serta dalam ikut mewujudkan Visi yang di emban

MARI untuk Terwujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung “.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Negeri Stabat menetapkan

Misi, yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan untuk mencapai Visi. Misi Pengadilan

Negeri Stabat adalah :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.

2. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan

efisien

3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

C. RENSTRA (Rencana Strategi)

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik

merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu

menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, dan tetap berada

dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan

pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih

dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang

dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk

menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa

hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga

mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi

tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang

mutlak demi maksimalnya pelayanan (cleint service), baik internal maupun secara

eksternal kepada (para pencari keadilan).

Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya

tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk menigkatkan kualitas

pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari

sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan

tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada

pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri Stabat adalah terus tersusun dan

terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Stratejik (Renstra)

dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi, sehingga

segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan

terukur, suatu perencanaan yang strategik diharapkan akan dapat meningkatkan

3


kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat

pencari keadilan.

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses

mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk

mencapai sasaran/tujuan tertentu. Adapun sasaran/tujuan mengandung pengertian

bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan

dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang

harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi hingga di

daerah sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan Rencana

1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasikan, menganalisa dan

merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan

kebijaksanaan.

2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu

mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan

anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan

sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan,

menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan

melalui 4 strategi yaitu:

1. Mewujudkan Pengadilan yang mandiri dan indenpenden, bebas dari

campurtangan pihak lain dan transparan.

2. Mewujudkan peradilan yang efektif, efesien, bermartabat, berwibawa dan

dihormati.

3. Mewujudkan kualitas pelayanan hukum secara prima kepada masyarakat

pencari keadilan.

4. Mewujudkan Profesional kinerja aparat Pengadilan Negeri Stabat.

Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif awal

dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi. Tantangan utama

meliputi :

1. Memelihara kepercayaan masyarakat Kabupaten Langkat terhadap sistem

peradilan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan .

a. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada

umumnya telah terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian

perkara, persepsi tentang korupsi, kolusi dan nepotisme, dan akses

terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk masalah

4


tersebut adalah membuat pola dasar dimana kepercayaan masyarakat

terhadap sistem peradilan bisa kembali pulih.

b. Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur

peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau

operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efesiensi

pemberian pelayanan informasi publik pada peradilan, pada kejujuran

dan ketidakberpihakan dari putusan pengadilan. Transparan dan

integritas dari proses peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika

diperlukan.

c. Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan

berbagai unsur program melalui pendekatan holistik sehingga

perwujudan dari visi dan misi dapat dicapai dengan target secara

maksimal.

2. Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai dalam

konteks keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Pengadilan Negeri Stabat berusaha untuk memperioritaskan pembangunan

sistem peradilan dalam anggaran yang tersedia, di samping itu Pengadilan Negeri

Stabat akan memobilisasi dan menggunakan secara efisien semua sumber daya

internal dan eksternal dalam operasional rutin guna mencapai misi, tujuan dan

target yang telah ditetapkan.

Dari rencana strategis di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang

dirumuskan melalui rencana Strategis Pengadilan Negeri Stabat ke depan dapat

dirumuskan dalam 4 aspek yaitu:

1. Ketenagaan mencakup:

a. Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi

b. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan.

c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir

yang ada.

d. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan

administrasi.

2. Sarana mencakup :

a. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata.

b. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan

prasarana, berikut sistem pelayanannya melalui sistem aplikasi.

c. Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana

kebutuhan fisik Pengadilan Negeri Stabat.

5


3. Ketatalaksanaan mencakup :

a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

secara optimal.

b. Melaksanakan program Pengadilan Negeri Stabat yang telah disusun

dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan undang-undang, peraturan

pemerintah, SEMA, juklak dan juknis yang ada.

4. Hukum materil mencakup :

a. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum.

b. Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog

terhadap masyarakat umum khususnya para pencari keadilan.

b. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Stabat. Adapun Tujuan yang hendak

dicapai Pengadilan Negeri Stabat adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Stabat dapat memenuhi butir 1 dan 2

di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun

2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai

Pengadilan Negeri Stabat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara

2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6. Meningkatnya kualitas pengawasan

c. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan

Negeri Stabat memiliki kebijakan program yaitu :

a. Kebijakan

1. Mengusulkan penambahan pegawai dan meningkatkan kemampuan

serta mutu para pejabat/staf.

2. Mengikutkan para pelaksana/operator dan pejabat struktural serta

fungsional untuk mengikuti pelatihan dan penjenjangan.

6


3. Melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah

Agung RI serta masyarakat agar kinerja pimpinan dan staf peradilan

berkualitas dan profesional.

4. Menciptakan sistem administrasi dan informasi terpadu serta

transparansi.

5. Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada.

6. Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan (client service) terhadap

pencari keadilan.

7. Menetapkan standarisasi biaya perkara.

8. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang akurat dan

berkesinambungan untuk para pencari keadilan melalui media informasi

elektronik yang dapat diakses melalui website Pengadilan Negeri Stabat,

CTS versi 3 dan direktori putusan MARI.

b. Program

1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

2. Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

7

Laptah Pengadilan Negeri Stabat | BAB II Struktur Organisasi 2016

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Berikut Proses Diagram Alur (Alur Tupoksi) Proses Penangan Job Description Pengadilan

Negeri Stabat :

Gambar Proses Diagram Alur Penangan Job Description Pengadilan Negeri Stabat

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI No.

KMA/003/II/1992 tanggal 24 Pebruari 1992.

Bahwa setiap kantor Pengadilan dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua

dimana kedua-duanya sebagai Pimpinan Pengadilan yang bertugas dan bertanggungjawab atas

terselenggaranya citra dan wibawa Pengadilan.

Ketua Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan Pimpinan Unit

Struktural dalam mewujudkan keserasian kerja diantara para pejabat, menegakkan disiplin kerja

dan juga selalu mendorong serta memberi kesempatan bagi semua warga Pengadilan untuk

selalu meningkatkan pengetahuan.

8


Disamping itu, para Pimpinan Pengadilan mengelola (managerial skill) yang meliputi

rencana kerja (programming), pelaksanaan (actuating), aturan pelaksanaan (organizing) dan

mengawasi pelaksanaannya (controlling). Badan Peradilan merupakan pelaksana Kekuasaan

Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya serta

tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan. Kepaniteraan

dipimpin oleh seorang Panitera dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Stabat dipimpin oleh

Sekretaris yang membawahi :

1. Wakil Panitera.

2. Panitera Muda Bidang Perdata.

3. Panitera Muda Bidang Pidana.

4. Panitera Muda Bidang Hukum.

5. Jurusita Pengganti.

6. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

7. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

8. Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan

Adapun Struktur Organisasi yang diterapkan pada Pengadilan Negeri Stabat sampai

dengan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

9


9


9


9


10


A. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Adapun SOP Pengadilan Negeri Stabat dibagi menjadi 2 (Dua), yaitu :

1. SOP Pelayanan Utama (Terlampir)SOP Pelayanan Utama Pengadilan Negeri Stabat dibagi menjadi beberapa bagian,yakni :a) SOP Pidana

Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Stabat memiliki 35 (tiga puluh lima)SOP, yaitu:1. SOP Pendaftaran Berkas Perkara Pidana Biasa (Dewasa/Anak)2. SOP Persidangan Perkara Pidana Biasa / Anak3. SOP Penanganan Berkas Perkara PIdana Biasa / Anak4. SOP Pendaftaran Berkas Pidana Singkat5. SOP Persidangan Perkara Pidana Singkat6. SOP Penanganan Berkas Perkara Pidana Singkat7. SOP Pendaftaran Berkas Pidana Cepat (Ringan / Lalu Lintas)8. SOP Persidangan Perkara Pidana Cepat (Ringan)9. SOP Persidangan Perkara Pidana Cepat (Pelanggaran Lalu Lintas)10. SOP Penanganan Berkas Pidana ( Cepat, Ringan dan Lalu Lintas)11. SOP Pendaftaran Permohonan Banding Perkara Pidana12. SOP Pernyataan Permohonan Banding Perkara Pidana13. SOP Penerimaan Permohonan Banding Perkara Pidana14. SOP Penerimaan Memori Banding / Komemori Banding Pidana15. SOP Pencabutan Permohonan Banding Pidana16. SOP Pengiriman Berkas Pidana Banding17. SOP Penerimaan Permohonan Kasasi Perkara Pidana18. SOP Pendaftaran Permohonan Kasasi Perkara Pidana19. SOP Penerimaan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi Perkara Pidana20. SOP Pencabutan Perkara Pidana Kasasi21. SOP Pengiriman Berkas Perkara Pidana Kasasi22. SOP Penerimaan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana23. SOP Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana24. SOP Pengiriman Berkas Perkara Pidana Peninjauan Kembali (PK)25. SOP Penerimaan Permohonan Grasi Perkara Pidana26. SOP Pengiriman Permohonan Grasi Perkara Pidana27. SOP Penanganan Permohonan Izin/Persetujuan Penyitaan28. SOP Penanganan Permohonan Izin/Persetujuan Penggeledahan29. SOP Penerimaan permohonan Perpanjangan Penahanan Pasal 29 Ayat

(2),(3) KUHP Tahap Satu dan Dua30. SOP Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Pasal 25 Ayat (2)

KUHP31. SOP Permohonan Diversi dari PENYIDIK penyidik / Penuntut Umum32. SOP Diversi di Penadilan Negeri33. SOP Pendataan Anak Korban34. SOP Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan35. SOP Penerimaan Barang Bukti

b) SOP PerdataKepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Stabat memiliki 33 (tiga puluh tiga)SOP, yaitu :1. SOP Penerimaan Perkara Perdata Permohonan2. SOP Pendaftaran Perkara Perdata Permohonan

11


3. SOP Panggilan Sidang Perkara Perdata Permohonan4. SOP Penanganan Register Perkara Perdata Permohonan5. SOP Penerimaan Berkas Perkara Perdata Gugatan6. SOP Pendaftaran Perkara Perdata Gugatan7. SOP Pemberitahuan Putusan Perkara Perdata Gugatan8. SOP Pemberitahuan Putusan Verstek Perkara Perdata9. SOP Penerimaan Berkas Perkara Perdata Gugatan/Permohonan Prodeo10. SOP Penanganan Register Perkara Perdata Gugatan11. SOP Penerimaan Perkara Perdata Gugatan Banding12. SOP Pendaftaran Perkara Perdata Gugatan Banding13. SOP Penerimaan Memori Banding/Kontra Memori Banding14. SOP Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Banding15. SOP Pengiriman Berkas Perkara Perdata Gugatan Banding16. SOP Penerimaan Perkara Perdata Kasasi17. SOP Pendaftaran Perkara Gugatan Kasasi18. SOP Penerimaan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi Perdata Kasasi19. SOP Pencabutan Perkara Perdata Kasasi20. SOP Pengiriman Berkas Perkara Perdata Gugatan Kasasi21. SOP Penerimaan Perkara Perdata Peninjauan Kembali22. SOP Pendaftaran Perkara Perdata Gugatan Peninjauan Kembali23. SOP Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Peninjauan Kembali24. SOP Pengiriman Berkas Perkara Perdata Peninjauan Kembali25. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Peninjauan Kembali Atas Dasar Novum26. SOP Penyelesaian Perkara Perdata Peninjauan Kembali Atas Dasar

Kekhilafan Hakim27. SOP Pemberitahuan Putusan Perkara Perdata Banding/Kasasi/Peninjauan

Kembali28. SOP Penanganan Register Perkara Perdata Banding/Kasasi/Peninjauan

Kembali29. SOP Penerimaan Permohonan Eksekusi30. SOP Pendaftaran Permohonan Eksekusi31. SOP Pelaksaan Aanmaning dan Eksekusi Riil / Pengosongan32. SOP Penerimaan Konsinyasi33. SOP Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana oleh Hakim Tunggal

c) SOP HukumKepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Stabat memiliki 14 (empat belas) SOP,yaitu :1. SOP Pengelolaan Surat Masuk Kepaniteraan Hukum2. SOP Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan Hukum3. SOP Pembuatan Laporan Bulanan4. SOP Pembuatan Laporan Catur Wulan5. SOP Pembuatan Laporan Semester6. SOP Pembuatan Laporan Tahunan7. SOP Penanganan Meja Pengaduan Klasifikasi Surat Masuk Pengaduan8. SOP Penanganan Meja Pengaduan Klasifikasi Surat Klarifikasi Pengaduan9. SOP Penanganan Meja Pengaduan Klasifikasi Pembuatan Surat Keputusan

Pemeriksaan10. SOP Penanganan Meja Informasi11. SOP Penanganan Pengelolaan CD Putusan12. SOP Penanganan Surat Keterangan Penelitian13. SOP Pengesahan Badan Hukum

12


14. SOP Penangan Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilih dan Tidak SedangMenjalani Pidana

d) SOP PaniteraPanitera Pengadilan Negeri Stabat memiliki 5 (lima) SOP, yakni :1. SOP Administrasi Penanganan Perkara2. SOP Proses Persidangan Perkara Perdata3. SOP Proses Persidangan Perkara Pidana4. SOP Ekeskusi Lelang5. SOP Eksekusi Riil

e) SOP HakimHakim Pengadilan Negeri Stabat memiliki 8 (Delapan) SOP yaitu :1. SOP Perkara Pidana Biasa2. SOP Perkara Pidana Singkat3. SOP Perkara Pidana Cepat (Lalu Lintas)4. SOP Perkara Pidana Cepat (Tipiring)5. SOP Perkara Pidana Pra Peradilan6. SOP Perkara Pidana Anak7. SOP Perkara Perdata Gugatan8. SOP Perkara Perdata Permohonan

f) SOP Panitera PenggantiPanitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat memiliki 8 (Delapan) SOP, yaitu :1. SOP Persidangan Perkara Pidana Biasa2. SOP Persidangan Perkara Pidana Anak3. SOP Persidangan Perkara Pidana Cepat Tipiring4. SOP Persidangan Perkara Pidana Cepat Lalu Lintas5. SOP Persidangan Perkara Pidana Pra Peradilan6. SOP Persidangan Perkara Perdata Gugatan7. SOP Persidangan Perkara Perdata Permohonan8. SOP Persidangan Perkara Pidana Singkat

2. SOP Pelayanan Pendukung (Terlampir)SOP Pelayanan Utama Pengadilan Negeri Stabat dibagi menjadi beberapa bagian,yakni :a) SOP Umum dan Keuangan

Sub bagian umum dan keuangan Pengadilan Negeri Stabat memiliki 20 (duapuluh) SOP yang terdiri dari :1. SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan Per Semester Per Tahun2. SOP Pelaporan Aplikasi SIMAK BMN Per Semester Per Tahun3. SOP Pengelolaan Perpustakaan4. SOP Pengelolaan Surat Keluar5. SOP Pengelolaan Surat Masuk6. SOP Pengolahan Aplikasi Persediaan (Kegiatan Harian)7. SOP Pengolahan Aplikasi SIMAK BMN (Kegiatan Harian)8. SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Urusan Umum9. SOP Menyusun Uraian Tugas Tenaga Satpam dan Petugas Kebersihan

Kantor10. SOP Permintaan Barang-barang Persediaan11. SOP Pelaporan Aplikasi SIMAK BMN Tingkat Korwil12. SOP Pembuatan Laporan Aplikasi PP 39 Tahun 2006 Form B13. SOP Perawatan dan Perbaikan Barang Elektronik14. SOP Pengelolaan Administrasi Keuangan (Spesimen)

13


15. SOP Pengelolaan Administrasi Keuangan (Kipps)16. SOP Gaji Induk17. SOP Gaji Susulan18. SOP Kekurangan Gaji19. SOP Laporan Keuangan (SAIBA)20. SOP Laporan Realisasi Anggaran

b) SOP Kepegawaian, Organisasi dan Tata LaksanaSub bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan NegeriStabat memiliki 19 (sembilan belas) SOP yang terdiri dari :1. SOP Pengelolaan Surat Dinas2. SOP Inventarisasi Pegawai (Bezetting Pegawai)3. SOP Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim4. SOP Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil5. SOP Rekapitulasi Daftar Hadir Hakim dan Pegawai Negeri Sipil6. SOP Pembuatan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Bidang

Kepegawaian7. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat8. SOP Kenaikan Gaji Berkalan (KGB)9. SOP Mutasi Hakim dan Pegawai Negeri Sipil10. SOP Usulan Promosi Jabatan11. SOP Usulan Pensiun Hakim dan Pegawai Negeri12. SOP Usulan Tanda Penghargaan Satya Lencana13. SOP Pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)14. SOP Penyelesaian Tugas15. SOP Penyelesaian Permohonan Surat Cuti Hakim dan Pegawai Sipil16. SOP Penyelesaian Pembuatan Pengantar Hukuman Disiplin bagi Hakim dan

PNS17. SOP Penyelesaian Pembuatan Kartu Pemohon Penambahan Penghasilan

Pegawai (KP4)18. SOP Penyelesaian Dokumen Pelantikan/Penyumpahan dan Menduduki

Jabatan19. SOP Pengusulan TASPEN, KARPEG, KARIS/KARSU

c) SOP Perencanaan, TI dan PelaporanSub bagian umum dan keuangan Pengadilan Negeri Stabat memiliki 4 (empat)SOP yang terdiri dari :1. SOP Perencanaan Anggaran2. SOP Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)3. SOP Pengajuan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)4. SOP Laporan Penanganan Hardware Pengolah Data Rusak

d) SOP SekretarisSekretaris Pengadilan Negeri Stabat memiliki 7 (tujuh) SOP, yang terdiri dari :1. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan2. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian3. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Urusan Umum dan Keuangan4. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Penataan Organisasi dan Tata

Laksana5. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Informasi dan

Statistik6. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip,

Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan dan Perpustakaan

14


7. SOP Persetujuan Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi serta Pelaporan

e) SOP Manual MutuPengadilan Negeri Stabat memiliki 18 (delapan belas) SOP Manual Mutu, yangterdiri dari :1. SOP Management Representative2. SOP Pengendalian Dokumen3. SOP Pengendalian Rekaman4. SOP Pendistribusian Dokumen5. SOP Revisi Dokumen6. SOP Komunikasi Internal7. SOP Pemantauan Proses8. SOP Tinjauan Manajemen9. SOP Perbaikan Berkesinambungan10. SOP Pemusnahan Dokumen11. SOP Audit Internal12. SOP Pelayanan Identifikasi Persayaratan Pengguna Pengadilan13. SOP Komunikasi dengan Pengguna14. SOP Kepuasan Pengguna15. SOP Penanganan Keluhan Pengguna Pengadilan16. SOP Analisis Data17. SOP Pengendalian Pelayanan yang Tidak Sesuai18. SOP Perbaikan dan Pencegahan

B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

I. Hakim

1. Saidin Bagariang, SH.

2. Rosihan Juhriah Rangkuti, SH.MH

14





I. Hakim



14





I. Hakim



14





I. Hakim



15


3. Dewi Andriyani, SH

4. Anita Silitonga, SH.MH.

15




15




15




16


5. Aurora Quintina, SH.MH

6. Maria Mutiara S.D Br Nadeak, SH.MH

16




16




16




17


7. Hasanuddin, SH.Mhum

8. Rifai, SH

17



8. Rifai, SH

17



8. Rifai, SH

17



8. Rifai, SH

18


9. Safwanuddin Siregar, SH.MH

10. Edy Siong, SH.Mhum

18




18




18




19


II. Pejabat Struktural

1. Syawal Aswad Siregar, SH.MHum (Panitera)

2. A.E. Julizar, SH.MM (Sekretaris)

19





19





19





20


3. T. Baharuddin, SH.MH. (Wakil Panitera)

4. Anggraini Dewi, SH.MH. (Panitera Muda Perdata)

5. Arpan, SH. (Panitera Muda Hukum)

6. Rehulina Brahmana, SH. (Panitera Muda Pidana)

20






20






20






21


7. Khairil Anwar (Ka.Sub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana)

8. Suhendra, SH. (Ka.Sub Bag Umum dan Keuangan)

21




21




21




22


9. T. Aldian Dahlan, SH., (Ka. Sub Bagi Perencanaan, TI dan Pelaporan)

III. Pejabat Fungsional

1. Suka Murni, SH.

22




1. Suka Murni, SH.

22




1. Suka Murni, SH.

22




1. Suka Murni, SH.

23


2. Tati Puryanti, SH.

3. Khairunisyah, SH.

23




23




23




24


4. M. Amin, SH.

5. Bor Bor Pasaribu, SH.

6. Rusli Pinem

24


4. M. Amin, SH.


6. Rusli Pinem

24


4. M. Amin, SH.


6. Rusli Pinem

24


4. M. Amin, SH.


6. Rusli Pinem

25


7. A n a, SH

8. Sri Leni Dame

9. Siswanto

10. Ahmad Sofyan

11. Ramsuddin Syah

12. Bisara Panjaitan, SH.SmHk

25


7. A n a, SH

8. Sri Leni Dame

9. Siswanto

10. Ahmad Sofyan

11. Ramsuddin Syah


25


7. A n a, SH

8. Sri Leni Dame

9. Siswanto

10. Ahmad Sofyan

11. Ramsuddin Syah


25


7. A n a, SH

8. Sri Leni Dame

9. Siswanto

10. Ahmad Sofyan

11. Ramsuddin Syah


26


13. Ginda Hasan Harahap

14. Subagio

15. Rina Cesilia Bangun, SH.MH.

26



14. Subagio


26



14. Subagio


26



14. Subagio


27


16. Artanta Sihombing, SH

17. Donald T Siahaan, SH.MH

27




27




27




28


18. Sapta Putra Sembiring, SH.MH

19. Hezron Febrando Saragih, SH

IV. Jurusita / Jurusita Pengganti

1. M. Edy Syahputra

2. Hartati Silitonga, ST

3. Erudin

28





1. M. Edy Syahputra


3. Erudin

28





1. M. Edy Syahputra


3. Erudin

28





1. M. Edy Syahputra


3. Erudin

29


[

V. Staf

1. Abdul Rahman Rangkuti, SE.

2. Rizki Adrian, A.Md

29


[

V. Staf



29


[

V. Staf



29


[

V. Staf



30


3. Gina Angela, A.Md

4. Sutris

30



4. Sutris

30



4. Sutris

30



4. Sutris

31


5. M. Nur Tanjung

6. Kartika Debora Panjaitan, SH

7. Suhardino

31


5. M. Nur Tanjung


7. Suhardino

31


5. M. Nur Tanjung


7. Suhardino

31


5. M. Nur Tanjung


7. Suhardino

32

Laptah Pengadilan Negeri Stabat | BAB III Pembinaan dan Pengelolaan 2016

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

Pengadilan Negeri Stabat dalam menjalankan tugas dalam hal pelayanan publik

dii bidang penegakan Hukum terdiri dari bidang Teknis Yudisial dan Non-Teknis

Yudisial.

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

No. Jabatan Nama /NIPTempat/Tgl.Lahir

Gol./TMT

Tgl/BulanMenduduki

Jabatan

PendidikanTerakhir Ket.

1. Ketua SaidinBagariang,SH

19611227 1992121 001

Pakkat /27/12/1961

IV/b01/04/2013 11/09/2015

SarjanaHukum

2. WakilKetua

Rosihan JuhriahRangkuti, SH.MH19680829 199603

2 001

TapanuliSelatanl/

29/8/1968

IV/b1/4/2016 15/01/2016

MagisterHukum

3. Hakim Dewi Andriyani,SH.MH

19731030 2002122 001

Medan/30/10/1975

III/d01/04/2015 15/7/2013

MagisterHukum

Anita Silitonga,SH.MH

19770805 2003122 002

Sibuntuon /05/08/1977

III/d01/04/2016 25/02/2015

MagisterHukum

Aurora Quintina,SH.MH

19780901 2003122 001

Jakarta /01/09/1978

III/d01/04/2016 16/02/2015

MagisterHukum

Maria Mutiara S.D.BR. Nadeak,

SH.MH19770220 200312

2 002

Medan /20/02/1977

III/d01/04/2016 23/03/2015

MagisterHukum

Hasanuddin,SH.MHum

19700720 2005021 001

Sabang /20/07/1970

III/d01/04/2015 01/06/2015

MagisterHumaniora

Rifai, SH.19700817 200502

1 001

Kisaran /17/8/1970

III/c01/04/2013 02/02/2015

SarjanaHukum

SafwanuddinSiregar, SH.MH

19720626 2006041 001

Medan /26/01/1972

III/c01/04/2014

04/01/2015 MagisterHukum

Edy Siong,SH.MHum.

19821116 2008051 001

TandemHulu /

16/11/1982

III/c01/10/2014 19/08/2015

MagisterHumaniora

33


4. Panitera Syawal AswadSiregar, SH.MHum19721112 199403

1 002

TanjungBalai/

12/11/1972

IV/a1/4/2014 18/7/2011

MagisterHumaniora

5. WakilPanitera

T. Baharuddin,SH.MH

19610914 1983031 002

L.Payung/14/9/1961

IV/a1/10/2014 02/10/2015

MagisterHukum

6. PanmudPerdata

Anggraini Dewi,SH.MH

196306231986032003

Kw.Mencirim23/6/1963

IV/a01/10/2015 13/03/2015

MagisterHukum

7. PanmudHukum

Arpan, SH195907201993031

001

Binjai/20/7/1959

III/c1/4/2012 25/02/2015

SarjanaHukum

8. PanmudPidana

RehulinaBrahmana, SH

19671114 1994032 004

Tanah Karo14/11/1967

III/d1/4/2006 02/10/2015

SarjanaHukum

9. PaniteraPengganti

Suka Murni, SH196007181981032

002

SeiSemayang18/7/1960

III/d1/4/2008 14/11/1996

SarjanaHukum

Tati Puryanti,SH196002141982032

003

Kw.Begumit14/2/1969

III/d1/10/2011 11/9/1999

SarjanaHukum

Khairunisyah,SH19590703198503

2003

Medan/3/7/1959

III/d1/4/2012 1/12/1999

SarjanaHukum

M.Amin, SH195802051985031

005

T.Pura/5/2/1958

III/d1/4/2013 25/8/1994

SarjanaHukum

Bor Bor195901071980111

001

Kutacane/7/1/1959

III/d1/10/2016 18/11/1996

SMA

Rusli Pinem196012111981031

004

Medan/11/12/1960

III/c1/4/2005 2/5/1994

SMA

A n a196107261981032

001

Binjai/26/7/1961

III/d1/10/2016 12/6/1999

SMA

Sri Leni Dame195909201983032

003

T. Balai/20/09/1959

III/c1/4/2007 29/5/1995

SMA

Siswanto195705061981031

004

T. Tinggi/6/5/1957

III/c1/4/2008 1/2/2000

SMA

A.Sofyan195912301985031

005

Medan/30/12/1959

III/c1/4/2009 1/12/1999

SMA

Ramsuddin Syah196311211985031

003

T.Hilir/21/11/1963

III/c1/4/2009 1/2/2000

SMA

Bisara Panjaitan,SmHk

19580121 1991031 002

Sianjangan/21/01/1958

III/c1/4/2011

05/12/2005 SarjanaMuda

Hukum

Ginda HasanHarahap

19620305 1986031 003

Sibuhuan5/3/1962

III/c1/4/2011

03/03/2011 SMA

Subagio19591218 198303

1 005

Kw.Mencirim/

18/12/1959

III/c1/10/2015

26/07/2002 SMA

34


ArtantaSihombing, SH

19820813 2008052 001

Tele /13/08/1982

III/c1/10/2016

8/9/2015 SarjanaHukum

Rina CesiliaBangun, SH.MH

19870724 2009122 007

Bengkulu/24/7/1987

III/b4/1/2014


Sapta PutraSembiring, SH.MH19830930 201101

1 011

Medan/30/9/1983

III/b1/4/2014


Donald TorrisSiahaan,

ST.SH.MH197210192006041

001

Balige/19/10/1972

III/b1/4/2014 18/11/2016

MagisterHukum

10. Jurusita M.Edi Syahputra197301281993031

003

Binjai/28/1/1973

II/c01/10/2015 22/07/2016

SLTA

11. JurusitaPengganti

E r u d I n197001021993031

004

Kutacane/2/1/1970

III/a1/10/2013 4/3/2003

SMA

HartatiSilitonga,ST

197812182006042002

Medan/18/12/1978

III/b1/4/2015 31/07/2015

SarjanaTeknik

Tenaga Teknis Menurut Golongan :

- Golongan IV : 5 (lima) orang.

- Golongan III : 34 (tiga puluh empat) orang.

- Golongan II : 1 (satu) orang.

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

No. Jabatan Nama /NIPTempat/Tgl.Lahir

Gol./TMT

Tgl/BulanMenduduki

Jabatan

PendidikanTerakhir Ket.

1. Sekretaris A.E.Julizar, SH.MM19630706 198503

1 008

Jakarta/6/7/1963

III/d01/04/2014 6/8/2003

MagisterManajemen

2. Kasubag.Kepegawai

an

Khairil Anwar196105291985031

002

Jakarta/29/5/1961

III/b1/10/2005

6/8/2003 SMA

3. Kasubag.Umum &Keuangan

Suhendra, SH197109251992031

002

Bulu Cina/25/9/1971

III/b1/10/2012

2/6/2007 SarjanaHukum

4. Kasubag.Perencana,

IT,danPelaporan

T. Aldian Dahlan,SH

19840709 2008011 003

RantauPrapat/

9/7/1984

III/b1/10/2012 18/4/2013

SarjanaHukum

5. StafPanmudPidana

Kartika DeboraPanjaitan, SH

19850421 2014082 002

Medan/21/04/1985

II/a02/02/2015 02/02/2015

SarjanaHukum

6. StafPanmudHukum

Abdul RahmanRangkuti, SE

198504262009121006

Medan/26/4/1985

III/a1/10/2013 2/1/2012

SarjanaEkonomi

35


Sutris196202141983031

005

Kw.Mencirim14/2/1962

II/a1/4/2000 1/8/2011

SD

7. Staf Umum Suhardino19700911 201408

1 003

Kw. Bingei/11/09/1970

I/c1/4/2000 02/02/2015 SD

8. StafPersonalia

Gina Angela, A.Md19910707 201503

2 004

Bandung /07/07/1991

II/c01/03/2015 03/08/2015

Ahli Madya

9. BendaharaPengeluaran

Rizki Adrian, A.Md19870228 200904

1 003

Langsa /28/2/1987

II/d1/4/2013 03/02/2014

Ahli Madya

10. BendaharaPenerima

Mhd.Nur Tanjung19640916 199303

1 001

Medan/16/9/1964

I/d1/4/2001 1/7/2011

SMA

Tenaga Non-Teknis Menurut Golongan :

- Golongan III : 5 (lima) orang.

- Golongan II : 3 (tiga) orang.

- Golongan I : 2 (dua) orang.

3. Rekruitmen

Bahwa pada Pengadilan Negeri Stabat di tahun 2016 tidak ada melaksanakan

kegiatan rekruitmen pegawai.

4. Promosi dan Mutasi

a. Bahwa pada Pengadilan Negeri Stabat pada tahun 2016 ada 2 (dua) orang

hakim yang dimutasi ke Pengadilan Negeri lain, yaitu :

1. Sunoto, SH.MKn., dimutasikan sebagai Hakim Pengadilan Negeri Klas I

Jepara.

2. Saidin Bagariang, SH, Ketua Pengadilan Negeri Stabat mutasi menjadi

Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas Ia Khusus

b. Bahwa pada Pengadilan Negeri Stabat di tahun 2016 terdapat penambahan

pegawai sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu :

1. Sapta putra Sembiring, SH.,MH Staf Pidana menjadi Panitera Pengganti

Pengadilan Negeri Stabat.

2. Donal Torris Siahaan, SH.MH, Jurusita menjadi Panitera Pengganti


3. Edi Saputra, Staf Bagian Umum menjadi Jurusita Pengadilan Negeri Stabat.

5. Pensiun

Bahwa pada Pengadilan Negeri Stabat di tahun 2016 ada 2 (dua) Pegawai yang

pension, yaitu :

1. Rusdianto

2. Waris, SH

36


B. Keadaan Perkara

1. Rekapitulasi Perkara 2016

a. Pidana

1. Pidana Biasa

No BulanSisa

BulanLalu

MasukBulan Ini

BebanPerkara

PutusBulan

Ini

SisaAkhir

1. Januari 165 47 212 85 127

2. Februari 127 61 188 71 117

3. Maret 117 54 171 61 110

4. April 110 76 186 50 136

5. Mei 136 82 218 52 166

6. Juni 166 140 306 112 194

7. Juli 194 25 219 48 171

8. Agustus 171 83 254 86 168

9. September 168 68 236 96 140

10. Oktober 140 68 208 79 129

11. Nopember 129 80 209 57 152

12. Desember 152 129 281 55 226

2. Pidana Anak

No BulanSisa

BulanLalu

MasukBulan Ini

BebanPerkara

PutusBulan

Ini

SisaAkhir

1. Januari 1 3 4 - 4

2. Februari 4 - 4 1 3

3. Maret 3 - 3 1 2

4. April 2 2 4 3 1

5. Mei 1 - 1 - 1

6. Juni 1 3 4 2 2

7. Juli 2 - 2 1 1

8. Agustus 1 3 4 2 2

9. September 2 - 2 2 -

10. Oktober - 1 1 - 1

11. Nopember 1 1 2 2 -

12. Desember - 2 2 2 -

37


3. Pidana Cepat

No BulanSisa

BulanLalu

MasukBulan Ini

BebanPerkara

PutusBulan

Ini

SisaAkhir

1. Januari - - - - -

2. Februari - - - - -

3. Maret - - - - -

4. April - - - - -

5. Mei - - - - -

6. Juni - 2 2 2 -

7. Juli - - - - -

8. Agustus - 1 1 1 -

9. September - - - - -

10. Oktober - - - - -

11. Nopember - - - - -

12. Desember - 1 1 1 -

4. Pidana Lalu Lintas

No BulanSisa

BulanLalu

MasukBulan Ini

BebanPerkara

PutusBulan

Ini

SisaAkhir

1. Januari - 536 536 536 -

2. Februari - 816 816 816 -

3. Maret - 443 443 443 -

4. April - 953 953 953 -

5. Mei - 729 729 729 -

6. Juni - 1143 1143 1143 -

7. Juli - 544 544 544 -

8. Agustus - 642 642 642 -

9. September - 1076 1076 1076 -

10. Oktober - 1011 1011 1011 -

11. Nopember - 2649 2649 2649 -

12. Desember - 2076 2076 2076 -

b. Perdata

1. Gugatan

No BulanSisa

BulanLalu

MasukBulan Ini

BebanPerkara

PutusBulan

Ini

SisaAkhir

1. Januari 11 3 14 3 11

38


2. Februari 11 3 14 1 13

3. Maret 13 3 16 2 14

4. April 14 4 19 3 15

5. Mei 15 2 17 3 14

6. Juni 14 3 17 2 15

7. Juli 15 1 16 - 16

8. Agustus 16 5 21 5 16

9. September 16 - 16 7 9

10. Oktober 9 7 16 3 13

11. Nopember 13 2 15 1 14

12. Desember 14 6 20 5 15

2. Permohonan

No BulanSisa

BulanLalu

MasukBulan Ini

BebanPerkara

PutusBulan

Ini

SisaAkhir

1. Januari - 7 7 6 1

2. Februari 1 6 7 5 2

3. Maret 2 10 12 10 2

4. April 2 14 16 13 3

5. Mei 3 5 8 8 -

6. Juni - 11 11 8 3

7. Juli 3 7 10 3 7

8. Agustus 7 13 20 15 5

9. September 5 13 18 14 4

10. Oktober 4 10 14 12 2

11. Nopember 2 11 13 10 3

12. Desember 3 11 14 10 4

2. Rasio Perkara Terhadap Majelis

No PerkaraSisa

Tahun2015

MasukTahun2016

Jumlah PutusSisa

Tahun2016

Hakim

JlhHakim

RasioHakim

RasioMajelisHakim

1. Pidana Biasa 165 913 1078 852 226 10 1 : 108 1 : 3602. Pidana Anak 1 15 16 15 1 7 1 : 2 -2. Gugatan 12 39 51 36 15 10 1 : 5 1 : 173. Permohonan - 118 118 114 4 10 1 : 12 -

1. Pidana Biasa

Rasio Hakim dalam perkara pidana Biasa adalah perbandingan antara

jumlah hakim dengan jumlah perkara pidana ( = ± ). Artinya, satu oranghakim menangani ±108 perkara.

39


Sementara itu, rasio majelis hakim dalam perkara pidana biasa adalah

perbandingan antara jumlah majelis hakim dengan jumlah perkara pidana.

Jumlah majelis hakim Pengadilan Negeri Stabat tahun 2016 sebanyak 3 majelis,

sehingga rasio majelis hakim yakni 1:360 ( = ± ). Artinya satu majelishakim menangani ±360 perkara.

2. Pidana Anak

Rasio Hakim dalam perkara pidana anak adalah perbandingan antara

jumlah hakim dengan jumlah perkara pidana anak. Hakim anak Pengadilan

Negeri Stabat berjumlah 7 (tujuh) orang, sehingga rasio perbandingannya yaitu

( = ± ). Artinya, satu orang hakim anak menangani 2 (dua) perkara.Namun, tidak ada rasio majelis hakim dalam perkara pidana anak, karena

dalam penanganan perkara pidana anak dilakukan oleh hakim tunggal.

3. Gugatan

Rasio Hakim dalam perkara gugatan adalah perbandingan antara jumlah

hakim dengan jumlah perkara gugatan yaitu ( = ± ). Artinya, satu oranghakim menangani ±5 (lima) perkara.

Sementara itu, rasio majelis hakim dalam perkara gugatan adalah

perbandingan antara jumlah majelis hakim dengan jumlah perkara gugatan.

Jumlah majelis hakim Pengadilan Negeri Stabat tahun 2016 sebanyak 3 majelis,

sehingga rasio majelis hakim yakni ( = ± ). Artinya satu majelis hakimmenangani ±17 (tujuh belas) perkara.

4. Permohonan

Rasio Hakim dalam perkara permohonan adalah perbandingan antara

jumlah hakim dengan jumlah perkara permohonan yaitu ( = ). Artinya,satu orang hakim menangani ±12 (dua belas) perkara.

Namun, tidak ada rasio majelis hakim terhadap perkara permohonan,

karena dalam penanganan perkara permohonan dilakukan oleh hakim tunggal.

3. Putusan yang Diajukan Banding

No PerkaraPutusan PN yang Diajukan Banding

Dikuatkan Dibatalkan Tidak DapatDiterima PT

1. Pidana 5 7 -

2. Perdata 7 - -

3. Pidana Khusus 9 5 -

40


4. Putusan yang Diajukan Kasasi

No PerkaraPerkara

Pidana Perdata PidanaKhusus

1. Putusan yang dikuatkan banding dan dikuatkankasasi - - -

2. Putusan yang dikuatkan banding yangdibatalkan kasasi - - -

3. Putusan yang dikuatkan banding dan tidakditerima kasasi 2 - 3

4. Putusan yang dibatalkan banding dandikuatkan kasasi - - 1

5. Putusan yang dibatalkan banding dandibatalkan kasasi - 1 -

5. Putusan yang Diajukan Peninjauan Kembali

No PerkaraPerkara

Pidana Perdata PidanaKhusus

1. Putusan yang dikuatkan banding dan dikuatkankasasi yang dikuatkan PK - - -

2. Putusan yang dikuatkan banding dandibatalkan kasasi yang dikuatkan PK - - -

3. Putusan yang dikuatkan banding dan tidakditerima kasasi yang dikuatkan PK - - -

4. Putusan yang dibatalkan banding dandikuatkan kasasi yang dikuatkan PK - - -

5. Putusan yang dibatalkan banding dandibatalkan kasasi yang dikuatkan PK - - -

6. Putusan yang dikuatkan banding dan dikuatkankasasi yang dibatalkan PK - - -

7. Putusan yang dikuatkan banding dandibatalkan kasasi yang dibatalkan PK - - -

8. Putusan yang dikuatkan banding dan tidakditerima kasasi yang dibatalkan PK - - -

9. Putusan yang dibatalkan banding dandikuatkan kasasi yang dibatalkan PK - - -

10. Putusan yang dibatalkan banding dandibatalkan kasasi yang dibatalkan PK - - -

11. Putusan yang berkekuatan hukum tetap yangdikuatkan PK - - -

12. Putusan banding yang berkekuatan hukumtetap yang dikuatkan PK - - -

13. Putusan PN Tk. Kasasi yang berkekuatanhukum tetap yang dikuatkan PK - - -

14. Putusan PN yang berkekuatan hukum tetapyang dibatalkan PK - - -

15. Putusan banding yang berkekuatan hukumtetap yang dibatalkan PK - - -

16. Putusan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukumtetap yang dibatalkan PK - - -

17. Putusan PK yang berkekuatan hukum tetapyang tidak dapat diterima PK - - -

18. Putusan banding yang berkekuatan hukumtetap yang tidak dapat diterima Tk.PK - - -

41


C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Gedung

a. Pengadaan

Pada tahun 2016, Pengadilan Negeri Stabat tidak melaksanakan

pengadaan/ renovasi gedung kantor karena sudah dilaksanakan

pengadaan/renovasi gedung kantor di Tahun 2012. Namun Pengadilan Negeri

Stabat telah melaksanakan rehab pagar kantor dan pembuatan lahan parkir

dengan anggaran sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

b. Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana kantor Pengadilan Negeri Stabat meliputi :

1. Tanah

No Nomor Sertifikat LuasTanah (m2) Alamat

1. 02. 02. 13. 05. 4. 00006 1.011 Jl. Arman Pangkalan Berandan

2. 02. 02. 07. 03. 4. 00063 7.498Jl. Proklamasi No.50, 52, 54 DesaKuala Bingai Kecamatan StabatKabupaten Langkat – 20814

3. 02. 02. 07. 03. 4. 00064 2.464Jl. Patimura Desa Kuala BingaiKecamatan Stabat KabupatenLangkat – 20814

4. 02. 02. 07. 03. 4. 00065 9.782Jl. Proklamasi No. 49 Desa KualaBingai Kecamatan StabatKabupaten Langkat – 20814

2. Gedung Kantor

a. Gedung Pengadilan Negeri Stabat seluas 957 m2, dengan dilengkapi

sarana berupa :

Ruang Mediasi;

Ruang Arsip;

Ruang Sidang Ramah Anak, menyatu dengan ruang tunggu ramah

anak, ruang teleconference korban anak, ruang pelayanan

perempuan dan anak;

Ruang Auditorium;

Masjid Al – Mahkamah Pengadilan Negeri Stabat.

b. Ruang Sidang Pangkalan Berandan (Zetting Plaat) dengan luas tanah

1.011 m2 dan luas bangunan adalah 446 m2.

42


3. Rumah Dinas

a. 1 (satu) unit Rumah Dinas Ketua Pengadilan Negeri Stabat di Jalan

Proklamasi No.49 Stabat.

b. 1 (satu) unit Rumah Dinas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat di

Jalan Proklamasi No.49 Stabat.

c. 1 (satu) unit Rumah Dinas Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri

Stabat di Jalan Proklamasi No.49 Stabat.

d. 7 (tujuh) unit Rumah Dinas Hakim yang terletak di Jl. Patimura

Stabat.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

a. Pengadaan

Pada tahun 2016, Pengadilan Negeri Stabat ada melaksanakan

pengadaan belanja modal peralatan dan mesin berupa :

1. PC : 3 Unit

2. Laptop : 2 Unit

3. Printer : 3 Unit

4. Router : 1 Unit

5. Scanner : 1 Unit

6. Mobeulair : 10 Unit

b. Pemeliharaan

Pemeliharaan sarana dan fasilitas gedung meliputi :

1. Kendaraan Dinas

No JenisKendaraan MerekTahun

PerolehanNomorSTNK

NomorBPKB Keterangan

1. Roda Dua Suzuki 1974 - - RusakBerat

2. Roda Dua Honda SPMSolo 1993 -A. No.0914591

RusakBerat

3. Roda Empat Mitsubishi 2003 01 2153 /SU/ C No 5201002 Rusak Ringan

4. Roda EmpatToyotaKijangInnova

2008 0548031/SU/2012 F No 1804836 Baik

5. Roda Empat

ToyotaKijangInnova SeriEM/T

2011 0807134/SU/2011 I-07992994 Baik

6. Roda Dua Honda SupraX 125 20070193046/SU/

2007 E No 5093388 Rusak Ringan

43



2010D No

8502388 Rusak Ringan


2010D No

8502386 Baik

9. Roda Dua Honda NF125 TD 20090670312/SU/

2008 F No 6376829 Baik

10. Roda Dua Honda NF125 TD 2009670313/SU/

2006 F No 6376830 Baik

11. Roda Dua Honda GL160 D 20090669916/SU

2008 F No 6376828 Baik

2. Inventaris Kantor

No Nama/Jenis Barang Kode Barang Jumlah Unit

1 Mesin Hitung Elektronik/Calculator 3. 05. 01. 02. 003 1

2 Mesin Stensil Manual Folio 3. 05. 01. 03. 001 1

3 Lemari Kayu 3. 05. 01. 04. 002 35

4 Brandkas 3. 05. 01. 04. 007 2

5 Papan Visual/papan nama 3. 05. 01. 05. 008 5

6 White Board 3. 05. 01. 05. 010 1

7 Mesin Absensi 3. 05. 01. 05. 017 1

8 Meja Kerja Kayu 3. 05. 02. 01. 002 115

9 Kursi Besi/metal 3. 05. 02. 01. 003 85

10 Kursi Kayu 3. 05. 02. 01. 004 173

11 Sice 3. 05. 02. 01. 005 4

12 Bangku Panjang Kayu 3. 05. 02. 01. 007 37

13 Meja Resepsionis 3. 05. 02. 01. 14 1

14 A.c. Split 3. 05. 02. 04. 004 4

15 Kipas Angin 3. 05. 02. 04. 006 7

16 Sound System 3. 05. 02. 06. 008 1

17 Stabilisator 3. 05. 02. 06. 019 2

18 Gambar Presiden/Wakil Presiden 3. 05. 02. 06. 027 2

19 Pataka 3. 05. 02. 06. 031 8

20 Palu Sidang 3. 05. 02. 06. 040 1

21 Karpet 3. 05. 02. 06. 056 1

22 Pesawat Telephone 3. 06. 02. 01. 003 2

23 Faximile 3. 06. 02. 01. 010 1

44


24 CCTV (Camera Control TelevisionSystem) 3. 05. 01. 05. 007 1

25 Internet 3. 10. 01. 01. 004 1

26 Server 3. 10. 01. 01. 004 2

27 P.C. Unit 3. 10. 01. 02. 001 16

28 Lap Top 3. 10. 01. 02. 002 8

29 Monografi 6. 01. 01. 01. 001 913

30 Lemari Penyimpan 3. 04. 01. 04. 004 7

31 Meja Rapat 3. 05. 02. 01. 008 3

32 Kursi Dorong 3. 07. 01. 01. 127 16

33 Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan DanPengamanan 3. 15. 04. 04. 999 1

34 Serial Scanner/printer 3. 08. 03. 02. 039 5

35 Printer (Peralatan Personal Komputer) 3. 10. 02. 03. 003 3

36 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 3. 10. 02. 03. 004 1

36 Router 3. 10. 02. 04. 002 1

D. Pengelolaan Keuangan

1. Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %

1.

2.

3.

Belanja BarangNon-Operasional

Belanja Pegawai

Belanja BarangOperasional

90.307.000

5.598.378.000

616.115.000

90.122.000

5.296.415.890

610.548.863

99,80%

94,61%

99,10%

JUMLAH 6.340.800.000 5.997.086.753 95,12%

1) Belanja Barang Non-Operasional

Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau

jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu

satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja barang non-operasional dalam DIPA Tahun

anggaran 2016 di lingkungan Pengadilan Negeri Stabat sebesar Rp.

90.307.000,- (Sembilan puluh juta tiga ratus tujuh ribu rupiah).

b. Realisasi Anggaran dan Prosentase Capaian

Dari Pagu belanja barang non-operasional tahun anggaran 2016

yang tidak ada revisi, anggaran belanja barang non-operasional yang

terserap atau terealisasi sebesar Rp. 90.122.000,- (Sembilan puluh juta

45


seratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan prosentase capaian sebesar

99,80 % .

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang

telah terealisasi tercatat total sisa pagu belanja barang non-operasional

sebesar Rp. 317.950,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Lima

Puluh Rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 0,20

% dari total pagu yang tersedia.

2) Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat

yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, uang makan, dan

lembur.


Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun anggaran 2016 di

lingkungan Pengadilan Negeri Stabat sebesar Rp. 5.598.378.000,- (Lima

Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh

Delapan Ribu Rupiah).


Dari Pagu belanja pegawai tahun anggaran 2016 yang telah

direvisi anggaran pagu minus, anggaran belanja pegawai yang terserap

atau terealisasi sebesar Rp. 5.296.415.890,- (Lima miliar dua ratus

sembilan puluh enam juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus

sembilan puluh rupiah) dengan prosentase capaian sebesar 94,61 % .



telah terealisasi tercatat total sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp.

301.962.110,- (Tiga ratus satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu

seratus sepuluh rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai

sebesar 5,39 % dari total pagu yang tersedia.

3) Belanja Barang Operasional

Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa

yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Jenis

pengeluaran terdiri dari antara lain belanja keperluan kantor, pengadaan bahan

makanan, penambah daya tahan tubuh, pengiriman surat dinas, dll.


46


Pagu awal belanja barang operasional dalam DIPA Tahun anggaran

2016 di lingkungan Pengadilan Negeri Stabat sebesar Rp. 616.115.000,-

(Enam ratus enam belas juta seratus lima belas ribu rupiah).


Dari Pagu belanja barang operasional tahun anggaran 2016 yang

telah direvisi, anggaran belanja barang operasional yang terserap

atau terealisasi sebesar Rp. 610.548.863,- (Enam ratus sepuluh juta

lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah)

dengan prosentase capaian sebesar 99,10 % .



telah terealisasi tercatat total sisa pagu belanja barang operasional sebesar

Rp. 5.566.137,- (Lima juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus tiga

puluh tujuh rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar

0, 90% dari total pagu yang tersedia.

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

No Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi(Rp) %

1. Belanja Modal 636.000.000,- 622.249.000,- 97,84%

JUMLAH 636.000.000,- 622.249.000,- 97,84%

1) Belanja Modal


Pagu awal belanja modal dalam DIPA Tahun anggaran 2016 di

lingkungan Pengadilan Negeri Stabat sebesar Rp. 636.000.000,- (Enam ratus

tiga puluh enam juta rupiah).


Dari Pagu belanja modal tahun anggaran 2016 yang telah

direvisi, anggaran belanja modal yang terserap atau terealisasi

sebesar Rp. 622.249.000,- (Enam ratus dua puluh dua juta dua ratus

empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan prosentase capaian sebesar

97,84% .



telah terealisasi tercatat total sisa pagu belanja modal sebesar

Rp.13.751.000,- (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar 2,16% dari total pagu

yang tersedia.

47


3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

No Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %

1. Belanja Barang 187.285.000,- 184.955.918,- 98,76%

JUMLAH 187.285.000,- 184.955.918,- 98,76%

1. Belanja Barang

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk

menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, penyelesaian

administrasi perkara (yang sederhana dan tepat waktu) di tingkat pertama

dan banding, penyampaian berkas perkara kasasi, pk, dan grasi yang lengkap

dan tepat waktu, pemanfaatan fungsi zetting plaatz / sidang di tempat, dan

pelaksanaan.


Pagu awal belanja barang dalam DIPA Tahun anggaran 2016 di

lingkungan Pengadilan Negeri Stabat sebesar Rp. 187.285.000,- (Seratus

delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).


Dari Pagu belanja barang tahun anggaran 2016 yang telah

direvisi, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi

sebesar Rp. 184.955.918,- (Seratus delapan puluh empat juta sembilan

ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) dengan

prosentase capaian sebesar 98,76% .



telah terealisasi tercatat total sisa pagu belanja barang sebesar Rp.

2.329.082,- (Dua juta tiga ratus dua puluh sembilan delapan puluh dua

rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 1,24% dari

total pagu yang tersedia.

E. Dukungan Teknologi Informasi

Upaya meningkatkan pelayanan publik menuju layanan prima, Pengadilan Negeri

Stabat telah mencoba mencanangkan penggunaan teknologi informasi dalam usaha

untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan birokrasi yang gesit dan profesional dalam

memberikan pelayanan yang maksimal, bermartabat, transparan dan akuntabel. Hal ini

sejalan dengan visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI.

Berikut sarana dan fasilitas teknologi informasi yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri

Stabat :

48


a. Perangkat Keras (Hardware)

Jaringan internet lokal dan Wifi berbasis optik yang didukung oleh Komputer PC

sebanyak 16 unit, server 2 unit dan laptop sebanyak 2 unit serta dilengkapi dengan

penggunaan CCTV.

b. Perangkat Lunak (Software)

1. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (CTS) V.3.1.5-1

2. Aplikasi SAIBA

49


3. Aplikasi Gaji PNS Pusat

4. Aplikasi SPM

50


5. Aplikasi RKAKL DIPA

6. Aplikasi SIMAK BMN

7. Aplikasi Persediaan

51


8. Website Pengadilan Negeri Stabat

9. Aplikasi Komdanas Mahkamah Agung RI

52


10. Aplikasi LPSE Mahkamah Agung RI

11. Aplikasi Sistem Informasi Mahkamah Agung RI

12. Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)

53


13. SIWAS MARI

14. SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)

54


15. Sistem Informasi Pengarsipan Perkara (SIPENA) Pengadilan Negeri Stabat

16. Sistem Manajemen Perpustakaan Pengadilan Negeri Stabat

55


17. Sistem Informasi Manajemen Aset Negara

F. Regulasi Tahun 2016

Tahun 2016, Ketua Pengadilan Negeri Stabat telah membuatan beberapa

kebijakan internal dengan menerbitkan Surat Keputusan, antara lain:

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 02/SK/KPN/I/2016,

tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Stabat Tahun 2016.

2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 03/SK/KPN/I/2016,

tentang Biaya Pemanggilan Sidang (Radius) pada Pengadilan Negeri Stabat Tahun

2016.

3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 04/SK/KPN/IV/2016

tentang Tugas Wakil Ketua/Hakim Pengawas dan Susunan Majelis Hakim pada


4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 05/SK/KPN/V/2016

tentang Penunjukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri

Stabat.

5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 08/SK/KPN/I/2016

tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pada PN-Stabat

(BAPERJAKAT)

6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 09/SK/KPN/VII/2016

tanggal 15 Juli 2016 tentang Pengangkatan Kasir pada Pengadilan Negeri Stabat.

7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 10/SK/KPN/VII/2016

tentang Pengangkatan Pencatat dalam Buku Induk Keuangan Perkara Perdata

pada Pengadilan Negeri Stabat.

8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor

W2.U15/76/KP.01.1/I/2016, tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab dan

Petugas Absensi Pengadilan Negeri Stabat.

56


9. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor

W2.U15/17/KP.04.6/VIII/2016, tentang Hakim Mediator.

10. Surat Keputusan Nomor W2.U15/19/KP.01.2/VIII/2016, tentang Pembentukan Tim

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

11. Surat Keputusan Nomor W2.U15/13/KP.01.2/VIII/2016, tentang Penunjukan

Petugas Meja Informasi.

12. Surat Keputusan Nomor W2.U15/1011/HK.01.1/2016, tentang Posbakum

13. Surat Keputusan Nomor W2.U15/1114/KP.01.1/VIII/2016, tentang Pembagian

Ruangan pada Pengadilan Negeri Stabat

14. Surat Keputusan Nomor W2.U15/20/KP.01.2/VIII/2016 tentang Penunjukan

Petugas Pemegang Kunci Arsip pada Pengadilan Negeri Stabat.

57

Laptah Pengadilan Negeri Stabat | BAB IV PengawasanInternal

2016

BAB IV

PENGAWASAN

A. Internal

Salah satu unsur menajemen yang sangat penting adalah pengawasan.

Pengawasan tersebut bertujuan untuk menjamin terlaksananya tugas dan fungsi agar

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan adanya pengawasan tersebut

diharapkan agar apa yang telah di direncanakan dilaksanakan sebagaimana yang telah

ditentukan sebelumnya sehingga tujuan akhir dari pelaksanaan tersebut dapat dicapai.

Berdasarkan ketentuan seperti yang termaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang

No. 2 Tahun 1986, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menentukan bahwa

Ketua Pengadilan mengadakan Pegawasan antara lain terhadap pelaksanaan tugas

admnistrasi.

Untuk mengintensifkan pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan

tersebut, maka tugas administrasi perlu dibagi dalam bidang-bidang administrasi

pengawasan. Untuk melakukan pengawasan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Stabat

menunjuk dan menugaskan Hakim sebagai pengawas bidang dan Wakil Ketua sebagai

Koordinator Pengawasan bidang tersebut, sebagaimana telah ditetapkan dalam

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 05/KPN/SK/X/2015, tanggal 05

Oktober 2015, tentang Tugas Wakil Ketua/Hakim Pengawas dan Susunan Majelis

Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat.

Adapun susunan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Stabat

tersebut adalah sebagai berikut:

No. Nama Jabatan Tugas Ket

1 2 3 4 51 Nurhadi, SH. MH. Wakil Ketua 1. Pengawasan intern

2. Menandatangani:

- Penyitaan

- Penggeledahan

- Perpanjangan

penahanan penyidik

atau Jaksa Penuntut

Umum

- Kuasa Insidentil

- Surat Keterangan tidak

pernah di hukum

Koordinator

pengawas

bidang

58


2016

2

3

4

5

6

7

8

9

10.

11.

12.

Anita Silitonga, SH.MH

H. S u n o t o, SH. MKn.

Dewi Andriyanti, SH.

Irwansyah Putra S, SH. MH.

Yona Lamerrossa Ketaren,

SH.

Edy Siong, SH.MHum

Aurora Quintina, SH.MH

Laurenz S. Tampubolon, SH

Hasanuddin, SH.MHum

Maria Mutiara S.D. Br.

Nadeak, SH.MH

Rifai, SH

Hakim

Hakim

Hakim

Hakim

Hakim

Hakim

Hakim

Hakim

Hakim

Hakim

Hakim

3. Pembagian Perkara:

- Perdata Permohonan

- Tindak pidana singkat

- Tindak pidana ringan

- Lalu lintas

4. Pemeriksaan Pengaduan

5. Absensi

Pengawas Administrasi

Bidang Hukum

SIPP


Bidang Pidana


Bidang Perdata


Bidang Umum


Bidang Keuangan


Kepegawaian

Humas

Hakim Pengawas dan

Pengamat

Perpustakaan

Direktori Putusan

Server IT

Server IT

Mediasi

Perdata

Keamanan,

kebersihan,

keindahan

59


2016

Hasil dari pengawasan dari masing-masing bidang tersebut diserahkan kepada

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat selaku koordinator Pengawas Bidang untuk

selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat. Berdasarkan hasil

pengawasan tersebut selanjutnya akan diadakan evaluasi untuk mengetahui sejauh

mana keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan juga sangat penting dalam

pengambilan kebijakan.

B. Evaluasi

Pengadilan Negeri Stabat, selain melaksanakan pengawasan secara internal, juga

melaksanakan evaluasi terhadap hasil dari pengawasan tersebut dengan melaksanakan

rapat evaluasi bulanan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat, Wakil

Ketua Pengadilan Negeri Stabat dan Panitera serta Sekretaris. Selain rapat bulanan,

Pengadilan Negeri Stabat juga melaksanakan rapat koordinasi di lingkungan pengadilan

negeri stabat dalam bidang kepaniteraan, kesekretariatan dan IT.

60

Laptah Pengadilan Negeri Stabat | BAB V Kesimpulan danRekomendasi

2016

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Pengadilan Negeri Stabat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya

khususnya dalam wilayah hukumnya, telah berupaya semaksimal mungkin untuk

memberikan pelayanan kepada Masyarakat pencari keadilan dengan memanfaatkan

sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada.

Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Stabat juga telah diupayakan demii

menjamin tertib administrasi baik administrasi perkara maupun administrasi umum

melalui penyampaian laporan tertulis dan lisan dalam rapat yang secara rutin

dilaksanakan setiap bulan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri

Stabat. Selain itu untuk memperketat pengawasan internal, telah ditunjuk hakim-hakim

pengawas bidang.

Secara umum, kualitas administrasi peradilan dan administrasi umum pada

Pengadilan Negeri Stabat telah diupayakan untuk berjalan semaksimal mungkin,

walaupun masih terdapat kekurangan akibat keterbatasan sumber daya manusia serta

sarana dan prasarana yang terbatas jika dibandingkan dengan volume perkara yang

cukup tinggi.

B. REKOMENDASI

1. Pada saat ini tenaga honorer di Pengadilan Negeri Stabat berjumlah 11 (sebelas)

orang. Kami sangat mengharapkan Mahkamah Agung RI dapat memberikan

perhatian lebih dan dapat mengangkat mereka menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil,

mengingat konstribusi mereka dalam membantu penyelesaian pekerjaan pegawai

Pengadilan Negeri Stabat sangat besar.

2. Terpenuhinya dana untuk operasional kantor yang lebih besar untuk kegiatan

operasional Pengadilan Negeri Stabat.

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI STABATTAHUN PELAPORAN : 02 Januari s.d. 31 Desember 2016

A. RASIO PERKARA TERHADAP HAKIM / MAJELIS HAKIM

SISA MASUK SISAPERKARA THN THN JLH PTS THN JML RASIO RASIO

2015 2016 2016 HAKIM HAKIM MAJELIS HAKIM1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 PIDANA 165 913 1078 852 226 10 108 3602 PERDATA 12 157 169 150 19 10 15 453 PIDANA KHUSUS Anak 1 15 16 15 1 7 2 -

Catatan :1. Dapat ditambahkan perkara khusus sesuai kondisi yang terdapat di Pengadilan Negeri.2. Perhitungan Rasio Hakim adalah perbandingan antara jml hakim dengan jml perkara = JML HAKIM / JLH3. Perhitungan Rasio Majelis Hakim adalah perbandingan antara jml majelis hakim dengan jml perkara = JML MAJELIS HAKIM / JLH

B. REKAPITULASI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG DIAJUKAN BANDING

PERKARA TIDAK DAPATDITERIMA PT

1 2 3 4 5

1 PIDANA 5 7 -2 PERDATA 7 - -3 PIDANA KHUSUS.......... 9 5 -

C. PERKARA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG DIAJUKAN KASASI

PIDANA PERDATA PIDANA

LAPORAN PERKARA PUTUS DAN RASIO PERKARA TERHADAP MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI WILAYAH HUKUM PT. MEDAN

NO.HAKIM

NO.PUTUSAN PN YANG DIAJUKAN BANDING

DIKUATKAN DIBATALKAN

NO. PUTUSAN PENGADILAN NEGERIPERKARA

PIDANA PERDATA PIDANAKHUSUS........

1 3 4 51 - - -2 - - -3 2 - 34 - - 15 - 1 -

D. PERKARA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)

PIDANA PERDATA PIDANAKHUSUS............

1 3 4 51 - - -2 - - -3 - - -4 - - -5 - - -6 - - -7 - - -8 - - -9 - - -10 - - -11 - - -12 - - -13 - - -14 - - -15 - - -16 - - -17 - - -18 - - -

Keterangan : Dapat ditambahkan perkara khusus sesuai kondisi yang terdapat di Pengadilan Negeri.

Stabat, 31 Desember 2016 PENGADILAN NEGERI STABAT

PANITERA MUDA PIDANA

Rehulina Brahmana, SH

NO. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

2PUTUSAN YANG DIKUATKAN BANDING DAN DIKUATKAN KASASIPUTUSAN YANG DIKUATKAN BANDING DAN DIBATA

laporan tahunan pengadilan negeri stabat 2016 download/laptah 2016.pdfsop. 1 laporan tahunan...

Documents