new laporan tahunan 2017 pengadilan negeri jantho · 2018. 2. 9. · laporan tahunan 2017...

LAPORAN TAHUNAN 2017 PENGADILAN NEGERI JANTHO

1

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT

atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Tahunan 2017

Pengadilan Negeri Jantho ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak atas sumbangsih tenaga

dan pikirannya, terutama Tim Penyusun sehingga Laporan Tahunan 2017

Pengadilan Negeri Jantho dapat rampung sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Penyusunan Laporan Tahunan 2017 Pengadilan Negeri Jantho ini

dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam menjalankan

tugas pokok selama tahun 2017. Laporan ini disusun sesuai dengan

Outline yang ditentukan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui

surat nomor 1003/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017 perihal

Penyusunan Laporan Tahunan 2017.

Laporan ini menggambarkan pelaksanaan kerja, keadaan dan perkembangan

Pengadilan Negeri Jantho selama Tahun 2017, yaitu keadaan organisasi

peradilan secara teknis maupun non teknis.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi Pengadilan

Negeri Jantho untuk terus berbenah dalam rangka meningkatkan kinerja

peradilan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Tahunan ini tentu saja masih jauh dari sempurna, oleh

karenanya kritik, saran dan koreksi yang membangun sangat kami harapkan

sehingga Laporan selanjutnya akan lebih baik.

Ketua Pengadilan Negeri Jantho

TEUKU SYARAFI, SH.MH

NIP : 19760107 199703 1005


2

DAFTAR ISI

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- Visi

- Misi

- Kebijakan Mutu

- Budaya Kerja

- Motto

- Rencana Strategis ( Renstra )

BAB II

A. Struktur Organisasi ( Tupoksi )

- Standar Operasional Prosedur

- Sasaran Kinerja Pegawai

B. Pelayanan Publik Yang Prima

- Akreditasi Penjaminan Mutu

- Posbakum

- Sidang Keliling

- Perkara Prodeo

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

- Mutasi

- Promosi

- Pensiun

- Diklat ( SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat )

B. Penyelesaian Perkara

- Jumlah sisa perkara yang telah diputus

- Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu

- Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK

- Jumlah Perkara perdata yang berhasil dimediasi

- Jumlah Perkara anak yang berhasil melalui diversi

C. Pengelolaan sarana dan Prasarana

D. Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran Teknis dan Non Teknis )

E. Dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP

- Publikasi perkara ( one day one publish )

F. Regulasi Tahun 2017.

BAB IV PENGAWASAN

Internal

Evaluasi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran


3

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang salah satu prinsip

pentingnya adalah jaminan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh

kekuasaan lainnya, menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perubahan kebijakan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No.14 Tahun 1970 jo Undang-undang No. 4

Tahun 2004 dimana segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan

organisasi, administrasi dan finansial berada satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Perubahan kebijakan tersebut membawa konsekuensi terhadap beban tugas dan tanggung jawab lembaga

peradilan yang semakin luas dan komplek.

Setelah diberlakukannya Undang-undang No.4 Tahun 2004 dan Keppres No.21 Tahun 2004, Pengadilan Negeri

merupakan Pengadilan tingkat pertama memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih luas yang menuntut perhatian

yang lebih besar terhadap tata cara dan pelaksanaan administrasi peradilan, karena bukan saja menyangkut aspek

ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi perkara, tetapi juga administrasi umum yang akan mempengaruhi

kelancaran penyelenggaraan peradilan itu sendiri.

Terkait hal tersebut di atas administrasi peradilan dapat dibedakan jenisnya dan dipisahkan penanganannya

kedalam administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan.

Pengadilan Negeri Jantho yang merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas menerima, memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi masyarakat para pencari keadilan dengan

cakupan wilayah hukum meliputi Kota Jantho atau dalam seluruh wilayah Aceh Besar memiliki visi dan misi

sebagai berikut :

A. VISI

Pengadilan Negeri Jantho mengusung cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Mahkamah Agung yakni“

TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”dengan menuangkan dalam visi

Pengadilan Negeri Jantho“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI JANTHO SEBAGAI BADAN PERADILAN

INDONESIA YANG AGUNG”


4

B. MISI

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Jantho menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kemandirian pengadilan Negeri Jantho.

2. Pelayanan yang efektif, profesional dan adil bagi masyarakat pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas unggul Pimpinan dan Aparatur Pengadilan Negeri Jantho.

4. Mengintegrasikan sikap kejujuran dan transparasi seluruh aparatur Pengadilan Negeri Jantho.

C. KEBIJAKAN UMUM

Dalam menjalankan misi tersebut, Pengadilan Negeri Jantho menetapkan kebijakan mutu sebagai berikut

:“MEMBERI KUALITAS PELAYANAN PERADILAN YANG PRIMA KEPADA MASYARAKAT DIWILAYAH

HUKUM PENGADILAN NEGERI JANTHO ”

D. BUDAYA KERJA

Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri

Jantho yang mengadopsi dari Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012

tentang Standar Pelayanan Peradilan, sehingga menetapkan budaya kerja:

- Sederhana

- Murah

- Akuntabel

- Responsif

- Transparan

- Cermat

- Objektif

- Unggul

- Ramah

- Terbuka

E. Motto

Budaya Kerja Pengadilan Negeri Jantho mengusung motto:“JEUMPA : Jujur Efektif Unggul Mandiri Profesional

Adil” yang dapat menjamin terciptanya Kualitas Pelayanan Peradilan dan Kepuasan Publik”


5

Dalam usaha pencapaian tegaknya hukum dan keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho maka

dibuatlah program kerja yang mencakup hal-hal yang bersifat teknis peradilan dan juga hal-hal yang bersifat non

teknis misalnya sarana dan prasarana demi menunjang visi dan misi Pengadilan Negeri Jantho. Segala bentuk

kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Jantho terangkum dalam Laporan

Tahunan 2017.

F. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas perlu adanya suatu perencanaan Stratejik di Pengadilan Negeri Jantho

yang terfokus pada pelaksanaan peradilan tingkat pertama secara efektif, sesuai tuntutan perkembangan jaman,

kualitas hukum dan masyarakat pencari keadilan yang semakinharisemakinkompleks,dan semakintinggikualitasnya

sehingga harus didukung oleh manajemen peradilan yang baik, dengan memperhitungkan tujuan,sasaran atau

variable yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan yang ditetapkan ini adalah:

1. Terciptanya fungsi kekuasaaan kehakiman secara independen,efektifdan berkeadilan.

2. Terciptanya pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional

dalam APBN.

3. Terciptanya struktur organisasiyang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.

4. Terciptanya manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan

dan proposional.

5. Tersedianya/terpenuhi sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas operasional terhadap

sistem pelayanan public yang adil,transparan, akuntabel.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan yang ada pada tahun 2017 adalah:

Program Kerja Bidang Teknis Yustisial

1. Proses Pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara

Untuk kelancaran tugas yustisial agar setiap perkara, baik pidana maupun perdata dapat diputus dalam jangka

waktu tidak lebih 5(lima) bulan setelah perkara diterima di kepaniteraan dengan mekanisme:

Paling lambat 1 (satu) minggu setelah perkara didaftar maka Ketua Pengadilan harus menunjuk Majelis

Hakim yang menyidangkan;

Majelis Hakim yang ditunjuk segera menentukan hari siding;

Sidang dimulai tepat pukul 09.00 WIB;

Hakim Ketua Majelis bertanggung jawab atas penyelesaian setiap perkara yang ditanganinya dan

keterlambatan minutering berita acara maupun putusan menjadi tanggung jawabnya;


6

Untuk kelancaran pemeriksaan perkara Ketua Majelis membagi tugas kepada Hakim anggota untuk aktif

mengoreksi berita acara dan menyusun putusan;

Panitera Pengganti setelah selesai persidangan menyusun berita acara yang isinya menggambarkan

keadaan sebenarnya yang terjadi dipersidangan;

Pada hari sidang berikutnya Panitera Pengganti harus sudah selesai menyusun berita acara sidang

sebelumnya;

Konsep putusan harus sudah siap pada saat putusan diucapkan, kemudian setelah sidang ditutup segera

diserahkan kepada Panitera Pengganti untuk diketik dan diminutering;

Pada waktu putusan diucapkan maka seleruh berita acara harus sudah selesai diminutering dan

ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah putusan diucapkan, konsep putusan harus sudah selesai

pengetikannya dan ditandatangani oleh majelis Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya diserahkan

kepada Panitera Muda Pidana atau Panitera Muda Perdata.

2. Penertiban Penyelenggaraan Administrasi Perkara

a. Register Induk Perkara, dengan cara melengkapi pengisian kolom-kolom dalamRegisterInduk Perkara

baikperkarapidana atau perdatasesuai denganpetunjukdanedarandari MahkamahAgung RI

b. Kelancaran Administrasi Perkara meliputi :

1) kecepatan dan ketepatan menyelenggarakan administrasi, pendaftaran perkara masuk, banding, kasasi,

peninjauan kembali baik perkara perdata atau pidana.

2) kecepatan minutering perkara

3) kecepatan pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam perkara:

Perdata:

a. Perkara Banding, paling lambat 1(satu) bulan setelah pernyataan banding dibuat harus sudah dikirim ke

Pengadilan Tinggi;

b. Perkara Kasasi, paling lambat satu bulan(30hari)setelah diterimanya pemberitahuan kasasi harus sudah

dikirim ke Mahkamah Agung RI

c. Peninjauan Kembali, paling lambat 30(tiga puluh) hari setelah diterimanya jabatan Peninjauan Kembali.

Pidana:

a. Perkara Banding, paling lambat 14(empatbelas) hari sejak pernyataan banding berkasharus dikirim ke

Pengadilan Tinggi (Psl 236(1) KUHP);

b. Perkara Kasasi, paling lambat 14(empat belas) hari setelah tenggang waktu sebagaimana tersebut dalam

pasal 249(1)KUHP, berarti paling lama 56(lima puluh enam) hari setelah pernyataan permohonan kasasi

berkas perkara sudah dikirim ke Mahkamah Agung.


7

c. Peninjauan Kembali, segera dilanjutkan ke Mahkamah Agung setelah berkas perkara serta berita acara

sudah siap.

d. Menertibkan administrasi keuangan perkara(uang pihak ketiga),dengan mengoptimalkan pengawasan dan

mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Jurnal Keuangan, Buku Induk Keuangan

Perkara, Buku Induk Keuangan Eksekusi dan Buku Induk Penerimaan Uang Hak-hak Kepaniteraan

e. Meningkatan Kinerja Tugas Kepaniteraan Pidana dan Perdata,dengan memfungsikan tugas meja pertama,

meja kedua dan meja ketiga dalam perkara perdata juga memfungsikan meja pertama dan meja kedua

dalam perkara pidana.

f. Menertibkan setiap pengeluaran uang pihak ketiga oleh Panitera dan harus dibuat kwitansi yang diketahui

dan disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri

g. Pengiriman dan Pembuatan Laporan Perkara (bulanan, triwulan,semester dan tahunan) sesuai dengan

data yang ada.

h. Pembuatan Data Perkara dalam papan data dan pembuatan grafik perkara.

i. Penertiban tunggakan perkara dengan melakukan skala prioritas untuk menyidangkan dan memeriksa

serta mengadili perkara yang lebih dari 6 (enam) bulan belum diputus.

Hukum

a. Penataan Arsip Berkas Perkara dilakukan dengan melakukan pembenahan arsip perkara aktif maupun in

aktif, meningkatkan pembuatan grafik perkara berdasarkan kualitas perkara dan penata usahaan laporan

yang tepat waktu.

b. Mengaktifkan tugas Hakim Pengawas Bidang, Hakim Pengawas dan Pengamat.

c. Meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia untuk petugas teknis fungsional yang

berhubungan langsung dengan tugas-tugas peradilan.

Program Kerja Bidang Non Yustisial

1. Administrasi Umum dan Keuangan

a. Meningkatkan usaha pembenahan perpustakaan dengan menginventarisir buku-buku

perpustakaan kedalam aplikasi perpustakaan, melengkapi kartu catalog,serta menginventarisir jumlah

buku yang ada diperpustakaan sesuai dengan judul dan katagori buku;

b. Penggalakkan kegiatan gemar membaca dan memanfaatkan buku-buku perpustakaan sebagai sarana

informasi dan pengetahuan bagi Hakim, karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Jantho;

c. Meningkatkan pengelolaan arus surat menyurat sampai pengarsipan surat dengan system kendali dan

aplikasi;

d. Mendata kembali barang-barang inventaris kantor dan meningkatkan laporan inventaris melalui SIMAK-

BMN ;

e. Peningkatan pengiriman berkas dan surat kedinasan baik yang mengenai masalah perkara atau non

perkara ke kantor pos dengan cepat dan tepat ke sasaran yang dituju.

f. Mengefektifkan penggunaan belanja uang rutin sesuai dengan Petunjuk Operasional DIPA;


8

g. Dalam menyusun program kerja perlu untuk memprioritaskan hal-hal yang perlu segera dilaksanakan

sesuai dengan anggaran rutin yang ada dan merencanakan biaya pengeluaran setiap bulan secara efisien

dan efektif sesuai kebutuhan kantor dan kemampuan biaya rutin.

2. Administrasi Organisasi, Kepegawaian dan Tata Laksana

a. Penertiban penyusunan berkas-berkas kepegawaian serta pembuatan laporan bulanan, triwulan,

semester dan tahunan;

b. Pengiriman berkas usul kenaikan pangkat secara periodic pada setiap bulan April dan Oktober ;

c. Pengusulan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan jabatan struktural/fungsional sesuai dengan

kondisi yang ada;

d. Mengorganisir tata persuratan kepegawaian dan mengelola absensi pegawai.

3. Administrasi Perencanaan, TI dan Pelaporan

a. Menyusun Perencanaan Program Anggaran dan Kegiatan Tahun Yang Akan datang

b. Menyusun Perencanaan Program Anggaran dan Kegiatan Tahun Berjalan

c. Menyusun Laporan Tahunan

d. Menyusun SAKIP

e. Mengelola Website

f. Menjaga Berfungsinya Internet beserta jaringan

g. Admin SIPP


9

BAB II

A. STRUKTUR ORGANISASI

KETUA

T. SYARAFI, SH.MH

SEKRETARIS

MUHAMMADDAN, SH

PANITERA

AMIR DAHYAR, SH

Kasubbag

Kepegawaian

dan Ortala

JUMRAINI

Panmud Hukum

SYAFRIL, SH

Panmud Pidana

SOFYAN SH Panmud Perdata

M. NATSIR, SH

Kasubbag

Perencanaan TI

dan Pelaporan

MISWARDI, SE

Kasubbag

Umum dan

Keuangan

M. YUNUS

WAKIL KETUA

MUHIFUDDIN, SH.MH

HAKIM

Inda Rufiedi, SH

Mustabsyirah, SH.MH

Dini Sapthika, SH

Andriyansyah, SH

WAKIL PANITERA

AIYUB, SH

PANITERA PENGGANTI JURUSITA


10

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jantho pada tahun 2017 mengacu kepada peraturan perundang-

undangan yang berlaku dimana pada setiap pengadilan tingkat pertama terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua,

serta Majelis Hakim dibantu oleh beberapa Panitera Pengganti. Seorang Panitera dan dibantu oleh seorang

Wakil Panitera yang membawahi beberapa Panitera Muda yaitu Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana dan

Panitera Muda Hukum dan Seorang Sekretaris yang membawahi beberapa Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub

Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Tata Laksana serta Kepala Sub Bagian

Perencanaan, TI dan Pelaporan. Disamping itu terdapat juga Juru Sita dan Juru Sita Pengganti serta Staf.

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi diatas adalah sebagai berikut:

A. SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS YUDISIAL

Sumber daya manusia teknis yudisial berpengaruh besar terhadap efektivitas dan kinerja suatu pengadilan

sehingga diperlukan suatu keseimbangan antara jumlah hakim, panitera pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti

dengan jumlah perkara yang ditangani.

KETUA

Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang

berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera dan sekretaris,

Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya.

Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

WAKIL KETUA

Melaksanakan tugas-tugas peradilan;

Selaku pengawas, bertugas mengawasi kinerja dan kedisiplinan Hakim dan karyawan;

Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Ketua.

HAKIM

Menetapkan hari siding perkara perdata dan pidana.

Menyelesaikan setiap perkara yang ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.

Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap pada saat diucapkan di persidangan.

Menandatangani putusan yang sudah diucapkan dipersidangan.

Menetapkan terdakwa ditahan/dirubah jenis penahanannya.

Menandatangani berita acara persidangan.


11

PANITERA

Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para

Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian tekhnis Pengadilan Negeri

Jantho

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim

dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.

Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,akta, buku

daftar,biaya perkara,uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya

yang disimpan di kepaniteraan.

Sekretaris bertugas menyelenggarakan administarsi umum ,mengatur tugas Wakil Sekretaris , para

Kepala Sub Bagian, Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksana dibagian Kesekretariatan

Pengadilan Negeri Jantho

WAKIL PANITERA

Membantu panitera dalam melaksanakan tugas di bidang kepaniteraan dan mengkoordinir tugas-

tugas Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata.

PANITERA MUDA PIDANA

Panitera Muda Pidana bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan

perkara, menyimpan berkas perkara yang masih aktif dan lain– lain yang berhubungan dengan

perkara pidana;

PPANITERA MUDA PERDATA

Panitera Muda perdata melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan

berkas perkara yang masih aktif dan lain yang berhubungan dengan perkara perdata.

PANITERA MUDA HUKUM

Panitera Muda Hukum bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistic

perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan berkas perkara in aktif, melakukan Administrasi

Pendaftaran Penasihat Hukum dan Badan Hukum, serta tugas lain berdasarkan peraturan perundangan–

undangan;

Membuat serta mengirimkan laporan bulanan, laporan 4 bulanan, laporan 6 bulanan serta laporan

tahunan ke PengadilanTinggi serta Mahkamah Agung.


12

PANITERA PENGGANTI

Membantu Panitera dalam menjalankan tugasnya, dimana kedudukannya sangat penting dan sangat

diperlukan untuk membantu Hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya persidangan perkara,

mengetik penetapan hari sidang, membuat berita acara sidang dan mengetik konsep putusan Hakim;

Memasukan data-data terkait hasil persidangan melalui SIPP

JURUSITA

Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua sidang;

Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan

penetapan atau putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang;

Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan;

Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang

berkepentingan;

Melakukan pemanggilan, melakukan tugas pelaksanaan putusan pengadilan, membuat beritaacara

pelaksanaan putusan yang salinan resminya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan,

melakukan penaksiran pembayaran uang, serta membuat berita acara penaksiran pembayaran uang

dengan menyebutkan jumlah dan uraian jenis mata uang yang ditaksir;

JURUSITA PENGGANTI

Membantu tugas-tugas Jurusita apabila berhalangan;

Membantu tugas Hakim dengan melaksanakan panggilan sidang dan pemberitahuan somasi, serta

tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua / Panitera

B. SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS NON YUDISIAL

Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial berpengaruh besar terhadap efektivitas dan kinerja

pengadilan dalam hal tata laksana administrasi umum dan administrasi pengadilan.

Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial pada Pengadilan Negeri Jantho terdiri dari Sekretaris,

Kepala Sub Bagian,dan Staf Kesektariatan dan Staf Kepaniteraan.

SEKRETARIS

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang

milik negara( BMN).

Sekretaris melakukan pembinaan dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi keuangan, administrasi

kepegawaian dan administrasi umum;


13

KEPALA SUB BAG ORGANISASI, KEPEGAWAIAN DAN TATA LAKSANA

Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

Menganalisa data kepegawaian untuk menyiapkan Laporan Akhir Tahun, Bezzeting dan

Daftar Urut Kepangkatan pegawai Pengadilan Negeri Jantho

Mengajukan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai ;

Menyusun data kepegawaian dan usul formasi dilingkungan Pengadilan Negeri

Jantho .

Mengajukan usulan kenaikan pangkat bagi pegawai yang memenuhi syarat di lingkungan Pengadilan

Negeri Jantho;

Mengajukan usulan menduduki jabatanstruktural dan fungsional baik teknis maupun non teknis di

lingkungan Pengadilan Negeri Jantho kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Banda

Aceh;

Menyelenggarakan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan(DP3)di lingkungan

Pengadilan Negeri Jantho;

Menyelenggarakan acara penyumpahan dan pelantikan di lingkunganPengadilan Negeri

Jantho;

Membuat usul pembuatan Kartu Pegawai bagi pegawai yang belum memiliki kartu pegawai;

Menyelenggarakan absensi pada Pengadilan Negeri Jantho;

Mengajukan usul pensiun bagi pegawai yang akan purnabakti di lingkungan Pengadilan Negeri

Jantho, dan lain sebagainya.

KEPALA SUB BAG UMUM DAN KEUANGAN

Menyelenggarakan pembayaran dan membuat Daftar Gaji/lembur dan rapel ;

Melakukan pencairan SPM ;

Menyelenggarakan SPP-UP, SPP-GUP dan SPP-LS;

Melakukan pembayaran atas tagihan beban anggaran belanja rutin;

Menyelenggarakan pembukuan atas transaksi belanja kedalam Buku Kas Umum atau Buku Kas

Pembantu lainnya;

Melakukan penyetoran PNBP;

Membuat laporan bulanan, semester dan tahunan tentang realisasi anggaran;

Mengkoordinasi pendistribusian pengelolaan surat-surat masuk/keluar

Menyelenggarakan pemeliharaan halamankantor, gedung kantor dan rumah dinas ;

Menyelenggarakan administrasi dan pemeliharaan inventaris kantor;

Menyelenggarakan pengadaan dan pendistribusian ATK;

Membuat Laporan Barang Milik Negara dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi

Keuangan Barang Milik Negara(SIMAK-BMN) ;

Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan dan kebersihan di lingkungan

Melakukan Rekonsiliasi SAIBA ( Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual ) per bulan dengan KPPN


14

Melakukan Rekon Internal antara Operator SAIBA dan SIMAK-BMN per bulan.

Membuat Laporan keuangan atau CALK Per Semester dan Tahunan.

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI dan PELAPORAN

Menyusun RKA-KL Tahun Akan Datang

Menyusun Rencana Program dan Kegiatan Tahun Berjalan

Menyusun SAKIP

Menyusun Laporan Tahunan

Sinkronisasi SIPP

Bertanggungjawab terhadap fungsi dan berjalannya Teknologi Informasi Pengadilan Negeri Jantho

Melakukan Update Website

Selalu memantau surat surat dari Mahkamah Agung dan pengadilan Tingkat Banding yang termuat di

Website MARI dan PT.Banda Aceh.

STAF KEPANITERAAN PIDANA

Mengisi register Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;

Membuat laporan bulanan;

Mengisi Agenda Sidang mencatat pemberitahuan penundaan hari siding dan mengumumkannya pada

papan jadwal persidangan

STAF KEPANITERAAN PERDATA

Menerimauangpanjarperkara danmelaporkan pemasukan dan pengeluarannya

kepadaPaniterauntukdicatat setiaphari pada bukuinduk keuangan perkara;

Menyerahkan hak-hak kepaniteraan kepada bendahara penerima seminggu sekali;

STAF KEPANITERAAN HUKUM

MembantuPaniteraMudaHukummembuatlaporanbulanan,triwulan,semester dantahunansecaraberkala;

Menyimpanberkasperkarayangnon-aktif ketempatarsipperkara.

STAF UMUM DAN KEUANGAN

Melakukan pengelolaan dan tata laksana umum, seperti persuratan, pengarsipan, perpustakaan,

pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan saranakerja, danlain-lain.

Membantu tugas Kepala Sub Umum dalam hal pendistribusian surat keluar dan surat masuk dan

kebersihan.

Menataarsip surat-surat sesuai dengan katagori dan klasifikasi.

Melakukan pengelolaan dan tata laksana keuangan.

Membuat usulan permintaan gaji pegawai,uang makan, remunerasi setiap bulannya dan membantu tugas-

tugas Kepala Sub Keuangan.


15

STAF ORGANISASI, KEPEGAWAIAN DAN TATA LAKSANA

Membantu tugas-tugas Kepala Sub Kepegawaian membuat laporan bulanan, mengelola absensi pegawai

dan administrasi persuratan kepegawaian.

STAF PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN

Mendokumentasikan seluruh kegiatan dan menginputntya dalam Website setelah mendapat persetujuan

atasan

Mendukung terlaksananya dan berfungsinya TI di Pengadilan Negeri Jantho

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tatakerja,prosedurkerjadan sistem kerja padaunitkerja yang bersangkutan.Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan good governance.

Reformasi Birokrasi dan cita-cita dan makna keagungan Lembaga Peradilan telah mengharuskan terciptanya wujud nyata Service Excelent (Pelayanan Prima) dalam kaitannya dengan Pelayanan Publik para pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Jantho.

Dari hal tersebut maka telah ditetapkanlah Standard Operational Prosedure yang sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor 002 tahun 2012 tentang “PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG DIBAWAHNYA“.

Standar Operational Prosedur dimaksud diharapkan mampu untuk menciptakan Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Keterbukaan Informasi dan Pelayanan yang maksimal berkaitan dengan Informasi di Pengadilan bagi seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho.

A. Standar Operasional Prosedur (SOP)

No. Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan


1. Ketua 3 1. SOP Menetapkan Majelis Hakim 2. SOP Eksekusi Riil

3. SOP Eksekusi Lelang/Pembayaran Sejumlah Uang

Revisi Terakhir 17 Oktober 2017


16

2. Wakil Ketua 5 1. SOP Perpanjangan Penahanan

2. SOP Ijin Sita Dan Penggeledahan 3. SOP Penetapan Hakim Dalam Perkara

Permohonan 4. SOP Penetapan Hakim Dalam Perkara

Tipiring

5. SOP Penetapan Hakim Dalam Perkara Lalu Lintas

Revisi Terakhir

17 Oktober 2017

3. Hakim 6 1. SOP Proses Perkara Perdata Gugatan 2. SOP Proses Perkara Perdata Permohonan

3. SOP Proses Perkara Pidana Cepat 4. SOP Proses Perkara Pidana Singkat

5. SOP Proses Perkara Pidana Biasa

6. SOP Proses Perkara Pidana Khusus


4. Panitera 7 1. SOP Administrasi Penanganan Perkara Perdata

2. SOP Persiapan Persidangan Perdata 3. SOP Proses Persidangan Perkara Perdata

4. SOP Proses Administrasi Upaya Hukum Banding

5. SOP Administrasi Upaya Hukum Kasasi

6. SOP Administrasi Upaya Hukum PK 7. SOP Perkara Perdata Eksekusi


5. Panitera Muda Pidana 22 1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar

3. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Biasa

4. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Anak 5. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Singkat

6. SOP Penyelesaian Perkara Pidana Cepat Tipiring

7. SOP Penanganan Perkara Tilang

8. SOP Permohonan Upaya Hukum Banding 9. SOP Permohonan Upaya Hukum Kasasi

10. SOP Permohonan Upaya Hukum PK 11. SOP Permohonan Grasi

12. SOP Permohonan Pra Peradilan 13. SOP Permintaan Permohonan Perpanjangan

Penahanan Permintaan Penyidik Pasal 29

Ayat (2) dan Ayat (3) 14. SOP Permintaan Permohonan Perpanjangan

Penahanan Permintaan Kejaksaan Pasal 25 Ayat (2)

15. SOP Permintaan Permohonan Perpanjanagn

Penahanan Pasal 29 Ayat (2) dan ayat(3) KUHAP

16. SOP Permintaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Ke Pengadilan Tinggi Banda

Aceh Pasal 29 Ayat (1) 17. SOP Proses Penyelesaian Permohonan

Ijin/Persetujuan Penyitaan

18. SOP Proses Penyelesaian Permohonan Ijin/Persetujuan Penggeladahan



17

19. SOP Proses Penyelesaian Permohonan

Diversi 20. SOP Proses Pendaftaran dan Penanganan

Barang Bukti 21. SOP SIPP Perkara Pidana Tingkat Pertama

22. SOP Penerimaan Barang Persediaan

6. Panitera Muda Perdata 15 1. SOP Permohonan Perkara Perdata 2. SOP Perkara Perdata Gugatan/Perlawanan

Apabila Mediasi Tidak berhasil 3. SOP Perkara Perdata Gugatan Sederhana

4. SOP Penyelesaian Keberatan Gugatan Sederhana

5. SOP Perkara Perdata Banding

6. SOP Perkara Perdata Kasasi 7. SOP Perkara Perdata PK

8. SOP Perkara Perdata Sita Eksekusi 9. SOP Eksekusi Rill

10. SOP Perkara Perdata Eksekusi

11. SOP Keuangan Perkara Perdata 12. SOP Biaya Proses

13. SOP Pengembalian Sisa Panjar Perkara 14. SOP Surat Keluar Kepaniteraan Perdata

15. SOP Surat Masuk Kepaniteraan Perdata


7. Panitera Muda Hukum 18 1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar

3. SOP Pelayanan Informasi 4. SOP Penanganan Meja Pengaduan

Klasifikasi Surat masuk Pengaduan 5. SOP Penanganan Meja Pengaduan

Klasifikasi Surat Klarifikasi Pengaduan

6. SOP Meja Pengaduan Klasifikasi Pembuatan Surat Keputusan Pemeriksaan Pengaduan

7. SOP Pendaftaran Badan Hukum 8. SOP Surat Kuasa

9. SOP Kerjasama Pos Bantuan Hukum

10. SOP Pembuatan Surat Keterangan Penelitian

11. SOP Penanganan Surat Keterangan tidak dicabut hak pilih dan tidak sedang

menjalani pidana 12. SOP Pengarsipan Berkas Perkara

13. SOP Penanganan Pengelolaan CD Putusan

14. SOP Pembuatan Laporan Bulanan 15. SOP Pembuatan Laporan Catur Wulan

16. SOP Pembuatan Laporan Semester 17. SOP Pembuatan Laporan Tahunan




18

8. Panitera Pengganti 8 1. SOP Panitera Pengganti Dalam Perkara

Perdata Gugatan 2. SOP Panitera Pengganti Dalam Perkara

Perdata Permohonan 3. SOP Panitera Pengganti Dalam Perkara

Pidana Anak

4. SOP Panitera Pengganti Dalam Perkara Pidana Biasa

5. SOP Panitera Pengganti Dalam Perkara Pidana Praperadilan

6. SOP Panitera pengganti Dalam Perkara Pidana Cepat

7. SOP Panitera Pengganti Dalam Perkara Lalu

Lintas 8. SOP Penerimaan Barang Persediaan

Revisi Terakhir

17 Oktober 2017

9. Juru Sita/ JSP 8 1. SOP Pemberitahuan Putusan Perkara Pidana 2. SOP Pemberitahuan Perkara Banding/Kasasi

dan Peninjauan kembali

3. SOP Pemangilan Sidang Perkara Perdata 4. SOP Pemberitahuan Isi Penetapan Atas

Putusan 5. SOP Pemberitahuan Pernyataan Banding,

Memori Banding dan Inzagio Perkara

Perdata 6. SOP Pelaksanaan Teguran/Aanmanning

7. SOP Pemberitahuan Pernyataan Kasasi, Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi

Perkara Perdata 8. SOP Pemberitahuan Pernyataan PK, Alasan

PK dan Kontra PK Perkara Perdata


10. Sekretaris 7 1. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Bagian

Perencanaan Program dan Anggaran 2. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Bagian

Kepegawaian 3. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Bagian

Keuangan

4. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Penataan Organisasi dan Tata Laksana

5. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Informasi dan

Statistik

6. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Bagian Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan,

Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan dan Perpustakaan

7. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi

serta Pelaporan

Revisi Terakhir

17 Oktober 2017


19

11. Kepala Sub Bagian

Umum dan Keuangan

27 1. SOP Penanganan Surat Masuk

2. SOP Penanganan Surat Keluar 3. SOP Pemeliharaan Barang Perpustakaan

4. SOP Pengelolaan Barang Persediaan 5. SOP Pengelolaan BMN

6. SOP Rekonsiliasi BMN

7. SOP Penunjukan/Penghunian Rumah Dinas 8. SOP Penunjukan Pemakaian Inventaris

9. SOP Sopir/Driver 10. SOP Protokuler

11. SOP Penyusunan Uraian Tugas Satpam dan Petugas Kebersihan

12. SOP Laporan Persediaan Semester dan

Tahunan 13. SOP Laporan BMN Semester dan Tahunan

14. SOP LPJ Bendahara 15. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja UP

16. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja

Pegawai 17. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal

18. SOP Pengelolaan PNBP 19. SOP Pengelolaan Tunjangan Khusus Kinerja

20. SOP Pengelolaan Ruang Sidang

21. SOP Persiapan Persidangan 22. SOP Keamanan Kantor

23. SOP Kebersihan Kantor 24. SOP Perawatan Barang Inventaris

25. SOP Perawatan Rumah Negara 26. SOP Rekonsiliasi SAIBA

27. SOP Laporan Keuangan Semester dan

Tahunan

Revisi Terakhir

17 Oktober 2017


20


Kepegawaian, Tata Laksana, dan

Organisasi

23 1. SOP DUK ( Daftar Urut Kepangkatan )

2. SOP DUS ( Daftar Urut Senioritas) Hakim 3. SOP Hukuman Disiplin

4. SOP Bezzeting Pagawai 5. SOP Kenaikan Pangkat

6. SOP KGB

7. SOP KP4 8. SOP Pembuatan SK

9. SOP SKP 10. SOP Mutasi

11. SOP Pengelolaan Surat Keluar 12. SOP Pengelolaan Surat Masuk

13. SOP Dokumen Pelantikan

14. SOP Permohonan Cuti 15. SOP Surat Tugas

16. SOP Rekap Absen 17. SOP Satya Lencana

18. SOP Taspen Karpeg

19. SOP Pelaksanaan Tes Kesehatan 20. SOP Ujian Dinas

21. SOP Update Data Kepegawaian pada Aplikasi SIKEP

22. SOP Usulan CPNS menjadi PNS


Revisi Terakhir 17

Oktober 2017


Perencanaan, Informasi Teknologi, dan

Informasi

11 1. SOP Laporan Tahunan

2. SOP SAKIP 3. SOP Penyusunan Program Anggaran Tahun

Berikutnya

4. SOP Revisi Anggaran 5. SOP Penyusunan Rencana dan Kegiatan

Tahun Berjalan 6. SOP Revisi DIPA dan POK

7. SOP Pemeliharaan Jaringan 8. SOP Pembaharuan dan Pengimputan

Konten Website

9. SOP Penanganan Hardware dan Data Rusak 10. SOP Sinkronisasi SIPP Perkara Pidana

11. SOP Sinkronisasi SIPP Perkara Perdata 12. SOP Penerimaan Barang Persediaan

Revisi Terakhir 17

Oktober 2017

1. Eselon III

Ketua Pengadilan, antara lain: 1) Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan 2) Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta

bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan 3) Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas :


21

a. Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya

b. Masalah-masalah yang timbul c. Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di daerah

Hukumnya d. Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada

Mahkamah Agung 4) Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan:

daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara 5) Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat

mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara)

Wakil Ketua Pengadilan 1) Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya

serta pengorganisasiannya 2) Mewakili Ketua bila berhalangan 3) Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua 4) Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai

dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua

5) Mengkoordinir pelaksanaan tugas pokok Hakim Pengawas Bidang;

2. Eselon IV

Panitera 1) Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan 2) Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan

administrasi secara cerrnat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan 3) Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya

perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan

4) Membuat salinan putusan 5) Menerima dan mengirimkan berkas perkara 6) Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua

Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan

Wakil Panitera 1) Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang,

pelaksanaannya serta pengorganisasiannya 2) Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan

membuat laporan periodik. 3) Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan. 4) Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya.


22

Sekretaris

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan Administrasi Umum, Keuangan, TI, Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan.

Panitera Muda 1) Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang,

pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. 2) Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan

laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 1) Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara 2) Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran,

dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan 3) Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari PNBP dan APBN (DIPA). 4) Membuat laporan keuangan secara periodik (Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan). 5) Menata dan memelihara dokumen penerimaan dan belanja negara. 6) Mengkoordinir dan mengawasi keamanan kantor dengan bekerja sama baik dengan pengamanan internal

maupun dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor. 7) Menyelenggarakan administrasi Persediaan dan Barang Milik Negara serta Membuat Laporan Barang

Milik Negara Semester dan Tahunan

Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan 1) Perancanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2) Menyusun Rencana Kerja (RenJa) 3) Pengajuan Revisi POK (DIPA) 4) Perawatan SIPP/CTS 5) Pengelolaan Website 6) Perawatan dan Mengatasi Permasalahan Jaringan 7) Peliputan dan Penginputan Website 8) Penghimpunan Laporan

9) Penyusunan LKjiP

10) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, dan Ortalak Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris yang:

1) Menangani keluar masuknya pegawai 2) Menata dan memelihara file/berkas kepegawaian pegawai. 3) Menangani pensiun pegawai 4) Menangani kenaikan pangkat pegawai 5) Menangani gaji pegawai 6) Menangani mutasi pegawai 7) Menangani tanda kehormatan 8) Menangani usulan/ promosi jabatan, dll


23

3. Fungsional

Hakim 1) Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman.

Tugas utama Hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya

2) Dalam perkara perdata, Hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

3) Melaksanakan tugas pengawasan yang didelegasikan oleh Ketua Pengadilan Negeri/Wakil ketua Pengadilan Negeri atau tugas–tugas lain yang telah ditetapkan dalam program kerja tambahan;

Panitera Pengganti

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

Jurusita / Jurusita Penganti 1) Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim

Ketua Majelis 2) Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes- protes dan

pemberitahuan putusan pengadilan 3) Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri

4) Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait

4. Staf

1) Staf Kepaniteraan Hukum Membuat laporan bulanan perdata. Membuat laporan per Empat Bulanan Perdata. Membuat laporan per Enam Bulanan Perdata. Membuat Laporan Pidana. Membuat laporan per Empat Bulanan pidana dan perdata. Membuat laporan per Enam Bulanan pidana dan perdata. Menerima berkas yang telah diminutasi dari bidang pidana dan perdata. Memeriksa dan membuat daftar lembaran berkas yang telah diminutasi. Menyusun dan menyimpan serta menata berkas pidana dan perdata di gudang arsip.

2) Staf Kepaniteraan Pidana Mengerjakan berkas perkara pidana biasa, singkat ringan dan mendaftarkannya dalam Buku

Register Induk. Mencatat penetapan hari sidang pertama dan penundaan sidang yang dilaporkan oleh Panitera

Pengganti. Mencatat pembagian perkara dalam Buku Bantu. Menerima berkas perkara yang diminutasi dan mencatatnya didalam buku register.


24

Menyusun, menjahit, mempersiapkan berkas perkara pidana yang akan dikirim ke Bidang Hukum.

Menutup buku register pidana biasa, singkat, ringan setiap bulannya. Mengerjakan Legalisasi Surat Kuasa. Mencatat dengan cermat Register Penahanan. Membuat laporan perkara putus, laporan perkara masuk ke Bidang Hukum setiap bulannya.

Menyiapkan dan menyerahkan salinan –salinan putusan pengadilan, apabila ada permintaan dari pihak yang bersangkutan.

Mengerjakan pernyataan kasasi. Mendaftarkan perkara tindak pidana Lalu Lintas setelah perkara diputus Hakim. Mengerjakan tanda terima atas Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi. Mengerjakan tanda terima atas jawaban / tanggapan Peninjauan Kembali, alasanPeninjauan

Kembali. Menyusun, mempersiapkan berkas Kasasi yang akan dikirim. Menutup buku Register perkara pidana lalu lintas setiap bulannya. Mengerjakan pernyataan banding. Menyerahkan tanda terima memori banding, kontra memori banding. Membuat Akta tidak mengajukan permohonan banding. Menyusun, mempersiapkan berkas perkara banding yang akan dikirim ke Pengadilan

Tinggi Bandung. Menerima serta menyimpan barang bukti yang telah diserahkan dari jaksa. o Mencatat

kedalam Buku Register Banding tentang upaya hukum banding. o Mencatat kedalam Buku Register Kasasi tentang upaya hukum kasasi.

Mencatat kedalam Buku Register Pidana banding, kasasi, biasa, singkat, cepat, pra peradilan, setelah putus dicatat dalam Register tersebut.

3) Staf Kepaniteraan Perdata Melaksanakan tugas Kasir :

o Mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran uang perkara baik dalam Buku Jurnal maupun Buku Bantu.

o Melaporkan setiap penerimaan dan pengeluaran dan penerimaan setiap hari kepada Panitera untuk mencatat dalam Buku Induk Keuangan yang bersangkutan.

o Menerima dan membukukan uang panjar biaya perkara sesuai dalam SKUM dan buku jurnal keuangan perkara yang bersangkutan.

Melaksanakan tugas Meja III : o Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan PN / PT / MA kepada yang bersangkutan. o Menyerahkan salinan penetapan PN kepada yang bersangkutan. o Menerima dan memberikan tanda terima atas memori banding, Kontra Memori Banding, Memori

Kasasi, Kontra Memori Kasasi, Jawaban /Tanggapan atas alasan peninjauan kembali. o Menyusun, menjahit, mempersiapkan berkas banding, kasasi dan PK. o Mengirimkan berkas perkara tersebut.

Mendaftarkan perkara yang masuk kedalam Register Induk perkara perdata sesuai dengan nomor yang

tercantum dalam SKUM / Surat Gugatan / Permohonan.


25

Surat Gugatan / Permohonan dengan melampirkan tindasan SKUM dan surat- surat yang berhubungan dengan gugatan di sampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera dan kemudian diserahkan kepada Majelis Hakim.

Meregister Permohonan

4) Staf Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana

Bertanggungjawab atas SK Pegawai. Mengarsipkan surat masuk dan keluar. Membuat SKP Mengerjakan usulan Kenaikan Pangkat Pegawai. Mengerjakan SK Kenaikan Gaji Berkala Pegawai. Mengerjakan Usulan Pensiun. Mengerjakan Surat Pernyataan menduduki Jabatan setiap awal tahun. Membuat Berita Acara Sumpah, Pelantikan Jabatan. Membuat dan mengerjakan absen Hakim dan Pegawai Membuat buku Cuti dan Izin Cuti. Membuat KP 4.

Membuat impasing Membuat Buku Daftar Induk Pegawai

5) Staf Bagian Umum dan Keuangan Melakukan pencairan berdasarkan SPM yang diterima. Melakukan pembayaran belanja rutin atas tagihan beban anggaran. Melaksanakan pemotongan pajak pada setiap pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku. Membuat daftar gaji / lembur/ uang makan / remunerasi dan Rapel Pegawai sebagai bahan

untuk melakukan pembayaran gaji/ lembur dan rapel Melakukan pembayaran gaji pegawai sesuai daftar gaji. Melakukan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Membuat Laporan Bulanan dan Triwulanan PNBP. Menginput setiap transaksi baik Penerimaan maupun SPM ke dalam aplikasi SAIBA. Membuat Laporan Keuangan Semester I dan Tahunan. Menginput data penyerapan pada aplikasi komdanas, e-monev Bapennas PP 39, e-monev

anggaran kementerian keuangan. Membuat laporan barang milik Negara. Membuat laporan Administrasi umum. Membuat Buku Daftar Inventaris Barang Milik Negara. Membuat daftar Inventaris Ruangan (DIR). Membuat Kartu Inventaris Banrang (KIB) Gedung/ Bangunan/ tanah. Mendata barang inventaris kantor.


26

SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)

Penilaian prestasi kerja PNS terdiri dari 2 (dua)munsur yaitu Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan

perilaku kerja. Sasaran kinerja pegawai (SKP) adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang

Pegawai Negeri Sipil sedangkan perilaku kerja adalah tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS

atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan

berdasarkan system prestasi kerja dan system karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Seluruh

PNS Pengadilan Negeri Jantho telah menyusun Sasaran Kinerja Pegawai(SKP) pada awal tahun 2017 tepatnya

pada bulan Januari dan telah dilakukan penilaiain pada akhir bulan Desember tahun 2017 oleh pejabat penilai.

NO

ESELON

JABATAN JUMLAH SKP

KEGIATAN

KETERANGAN

1

ES III

KETUA

8

1. Menerima dan mendisposisi surat-surat masuk.

2. Menerima dan mendisposisi berkas perkara.

3. Melaksanakan pembinaan kepegawaian.

4. Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI

5. Menugaskan Hakim pengawas bidang.

6. Memimpin pelaksanaan Aanmaning dan Eksekusi.

7. Melaksanakan pemeriksaan keuangan perkara dan

keuangan DIPA.

8. Menerima, memeriksa dan memutus perkara.

WAKIL

KETUA

9

1. Membantu Ketua melakukan pengawasan internal

Pengadilan.

2. Menunjuk Hakim untuk menyidangkan perkara Pidana,

Singkat dan Cepat (Tipiring dan Pelanggaran Lalu Lintas)

serta Praperadilan.

3. Menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara

Perdata Permohonan.

4. Mengeluarkan Izin / Persetujuan Penyitaan dan

Penggeledahan.

5. Mengeluarkan / menandatangani Perpanjangan

Penahanan.

6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas bawahan dan

Rapat Dinas.

7. Menerima, memeriksa dan memutus perkara.

8. Minutasi Perkara.

9. Melakukan Mediasi.


27

2

Eselon IVA

PANITERA

10

1. Menerima dan mendisposisi surat.

2. Menjawab dan mengirim surat.

3. Meneliti dan menandatangani laporan bulanan, 4 bulanan,

6 bulanan dan tahunan.

4. Melaksanakan anggaran.

5. Menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi

Majelis Hakim. 6. Menandatangani salinan Putusan dan Penetapan.

7. Menandatangani Akta Banding, Kasasi, PK dan Grasi.

8. Menetapkan pemberian tugas kepada Bagian Kepaniteraan.

9. Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan MA.

10. Menandatangani Akta pendaftaram CV dan Surat Kuasa.

SEKRETARIS

6

1. Melaksanakan tugas-tugas Kesekretariatan.

2. Melaksanakan pembinaan pegawai.

3. Melaksanakan pengawasan.

4. Menyusun laporan-laporan.

5. Membuat dan menyusun rencana kerja.

6. Melaksanakan koordinasi ke Pengadilan Tinggi dan MA

3

Eselon IVB

PANITERA MUDA

PERDATA

12

1. Menyusun rencana kerja dan kebutuhan tahunan.

2. Menerima Gugatan / Permohonan, Perlawanan.

3. Menerima Banding, Kasasi, PK dan Eksekusi (Permohonan).

4. Mempersiapkan Penetapan (Penunjukan Majelis Hakim,

PP, dan Blangko Mediator, Resume(Eksekusi ) .

5. Menerima surat masuk.

6. Pengiriman berkas Banding, Kasasi dan PK.

7. Menyiapkan salinan Putusan Pengadilan Negeri,

Pengadilan Tinggi dan Kasasi serta Peninjauan

Kembali (PK) bagi para pihak.

8. Merinci panjar perkara yang diajukan Pengugat /

Permohonan, Banding, Kasasi, PK dan Eksekusi,

sesuai radius SK KPN.

9. Membalas surat masuk maupun Delegasi yang terlambat.

10. Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP).

11. Menyerahkan berkas yang telah Inkracht ke Bagian

Hukum. 12. Memberikan bimbingan pembinaan kepada

Staf bawahan


28

PANITERA MUDA

PIDANA

12


2. Menerima pelimpahan perkara Pidana biasa.

3. Menerima pelimpahan perkara Pidana cepat.

4. Menerima pelimpahan perkara Anak.

5. Menerima dan membuat Penetapan Diversi.

6. Menerima permohonan Praperadilan.

7. Menerima dan mengirim permintaan Banding.

8. Menerima dan mengirim Permohonan Kasasi.


10. Menerima dan mengirim Permohonan PK.

11. Menerima berkas perkara.

12. Memberikan bimbingan, pembinaan kepada Staf.

PANITERA MUDA

HUKUM

9


2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap

laporan perkara.

3. Melaksanakan manajemen persuratan dan pengarsipan.

4. Melaksanakan dan menyelenggarakan arsip

perkara manual.


6. Menerima dan menelaah surat-surat.

7. Membuat Akta Perjanjian Bersama Bipartit dan Mediasi

8. Memproses perkara PHI yang sudah dimohonkan

Kasasi dan PK sampai pengiriman berkas ke MA.

9 Membuat Resume dan penetapan serta

kelengkapan berkas yang dimohonkan

Eksekusi.

SUB BAGIAN

PERENCANAAN,

TI DAN

PELAPORAN

8

1. Menyusun Rencana kerja Tahun Berjalan

2. Menerima, memeriksa, mengonsep dan

mengarsipkan dokumen/ surat elektronik ataupun

berkas fisik sub bagian perencanaan, teknologi

informasi dan pelaporan.

3. Melaksanakan tugas perencanaan anggaran atau

penyusunan anggaran (RKAKL) serta menyiapkan

data pendukungnya.

4. Mengusulkan Revisi Anggaran.

5. Melaksanakan Pengelolaan TI.

6. Melaksanakan Pengelolaan Website.

7. Menyusun SAKIP

8. Menyusun Laporan Tahunan.


29

Eselon IVB

SUB

BAGIAN

KEPEGAWAIAN DAN

ORTALA

6


2. Meneliti surat-surat masuk dan mengkoreksi

konsep surat.

3. Melaksanakan Pelantikan Pejabat.

4. Menyiapkan bahan-bahan rapat.

5. Menyusun laporan-laporan.

6. Menyelenggarakan tata usaha Kepegawaian.

SUB BAGIAN

UMUM DAN

KEUANGAN

12


2. Melaksanakan tugas-tugas Bagian Umum.

3. Melaksanakan penyiapan pelaksanaan

urusan surat menyurat.

4. Mengelola dan menyusun laporan Barang Milik Negara.

5. Menyusun Program Kerja 1 (satu) tahun.

6. Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas Keuangan.

7. Menyusun Anggaran (Belanja Pegawai,

Belanja Barang, Belanja Modal).

8. Melaksanakan Anggaran yang terdapat dalam

DIPA (Gaji induk, gaji susulan, gaji ke-13, uang makan

pegawai, tunjangan khusus kinerja, uang lembur,

persediaan, GU, LS, PNBP, Pajak).

9. Membuat / mengkoreksi laporan keuangan / Calk

(SAKPA, LPJ, Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan).

10. Penatausahaan dan pengawasan Anggaran

(Kas umum, kas pembantu, kas Bank, kas tunai,

pembantu UP, pembantu LS Bendahara, pembantu

Pajak).

11. Melaksanakan manajemen pengarsipan surat

masuk dan keluar.

12. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada para Staf bawahan


30

4

STAFF

PERDATA

7

1. Menerima dan membukukan uang panjar biaya

perkara dan biaya pendaftaran yang tercantum

dalam skum dan setoran Bank pada buku jurnal

keuangan perkara yang bersangkutan.

2. Mencatat panjar perkara dan biaya pendaftaran

dalam buku jurnal perkara tingkat

pertama/banding/kasasi/PK sesuai dengan

perkara yang masuk

3. Mengisi buku bantu 2 rangkap yang terdiri dari

uang yang masuk ataupun yang keluar di hari itu

untuk diserahkan kepada Bendahara pihak

III/Panitera

4. Membayarkan uang relaas sesuai radius kepada

jurusita maupun mengirimkannya jika delegasi

5. Mengeluarkan biaya materai/redaksi serta

membukukannya ke dalam buku jurnal apabila

ada perkara yang putus dan menutup buku

jurnal

6. Membuat laporan keuangan perkara pihak III

dan eksekusi dan laporan triwulan

7. Menginput data ke aplikasi CTS/SIPP

STAFF

PIDANA

4 1. Menerima dan menyiapkan kelengkapan berkas

perkara pidana

2. Mengisi register perkara pidana biasa, singkat,

ringan, PK, dan grasi

3. Menerima dan memeriksa kelengkapan

penyerahan minutasi perkara

4. Membuat Laporan bulanan, 4 bulan,

semester, dan tahunan

5. Mengisi papan bagan keadaan perkara pidana

6. Menginput data ke aplikasi CTS/SIPP

STAF

KEPEGAWAIAN

DAN ORTALA

1. Mengarsipkan surat masuk dan keluar

2. Membuat Laporan

3. Membuat usul kenaikan pangkat dan KGB

4. Membuat DP3 dan KP4, Satya lencana

5. Membuat Izin Cuti


31

FUNGSIOAL

STAFF

UMUM DAN

KEUANGAN

13

1. Melakukan data entry laporan SAKPA DIPA 03

2. Melakukan data entry laporan LAKIP

3. Melakukan data entry laporan SIRUP

4. Melakukan data entry laporan Zetting Plaats

5. Melakukan data entry laporan PP 39 Tahun 2006

6. Melakukan tugas sebagai bendahara pengeluaran

seperti pembukuan, memotong dan menyetor pajak,

membuat dan pengajuan uang persediaan.

7. Mencatat, mengagenda dan menyimpan surat-surat

masuk dan keluar

8. Melakukan penginputan data ke dalam aplikasi SIMAK- BMN

9. Melakukan penginputan data ke dalam aplikasi Persediaan

10. Melakukan penginputan data ke dalam aplikasi

SIMANTAP

11. Membalas surat masuk

12. Mengirim surat ke POS/TIKI

13. Membuat Laporan semester dan tahunan

STAF SUB BAGIAN

PERENCANAAN, TI

DAN

PELAPORAN

6


2. Mengetik dokumen/ surat elektronik ataupun berkas fisik

sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan

pelaporan.

3. Membantu tugas perencanaan anggaran atau

penyusunan anggaran (RKAKL) serta menyiapkan data

pendukungnya.

4. Melakukan Revisi Anggaran.

5. Melaksanakan Pengelolaan TI.

6. Melaksanakan Pengelolaan Website.

HAKIM

4

1. Menerima, Memeriksa dan Memutuskan Perkara

2. Melaksanakan Tugas Pengawasan Bidang

3. Membuat Penetapan

4. Menyelesaikan Minutasi Perkara

PANITERA

PENGGANTI

6

1. Menerima berkas perkara.

2. Membuat penetapan-penetapan perkara.

3. Membuat Berita Acara Sidang.

4. Pengetikan Putusan.

5. Minutasi perkara.


JURU SITA/ JURU SITA PENGGANTI

1. Membuat Relaas Panggilan dan Pemberitahuan.

2. Menjalankan Relaas Panggilan dan Pemberitahuan.

3. Menjalankan Relaas Delegasi.

4. Melaksanakan Panggilan Aanmaning.

5. Melaksanakan dan membuat BA Penyitaan Jaminan dan Penyitaan Eksekusi.

6. Melaksanakan dan membuat BA Eksekusi


32

B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

Akreditasi Penjaminan Mutu

Telah berada pada arah yang benar demi pencapain Akreditasi pada tahun 2018;

Posbakum

Tersedianya anggaran setiap tahunnya dari DIPA 03 Badan Peradilan Umum;

Sidang Keliling

Tidak ada;

Perkara Prodeo

Pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Jantho melayani 2(dua) Perkara Prodeo dan itu telah berjalan dengan baik

dengan tersedianya anggaran dan berjalan sesuai petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia;


33

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

Pembinaan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk menjadikan

pegawai menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga sampailah kepada titik profesional. Suatu pembinaan

yang baik berawal dari perencanaan pembinaan yang baik yang diaplikasikan dalam kegiatan sehari- hari.

Untuk dapat membuat perencanaan pembinaan yang baik, diperlukan kebijakan umum sebagai batasan dalam

membuat perencanaan pembinaan.

Kebijakan pembinaan para Hakim lebih ditekankan pada kemampuan Teknis Yudisial dan kemampuan

kepemimpinan dan kepribadian, karena Hakim merupakan unsur penting dalam organisasi Pengadilan dan

sebagai sumber daya manusia Pengadilan yang harus dipersiapkan menjadi pimpinan dilingkungan Pengadilan.

Hakim Pengadilan tingkat pertama merupakan ujung tombak lembaga Peradilan yang berada dibarisan

paling depan yang berhadapan langsung dengan masyarakat pencari keadilan dan masyarakat lainnya,

sehingga perilaku Hakim baik didalam maupun diluar kedinasan akan berada dalam pantauan masyarakat. Oleh

karena itu, pengawasan terhadap Hakim dilakukan secara berjenjang mulai dari pengawasan melekat dari atasan

langsung, Pengadilan Tinggi sampai dengan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial.Selain itu,secara

langsung atau tidak langsung Hakim diawasi publik.

Pengadilan Negeri Jantho merupakan sub bagian organisasi pelaku kekuasaan kehakiman yakni

sebagai Pengadilan tingkat pertama. Dalam menjalankan tugas pokok dan kewenangan yang telah ditetapkan,

akan selalu berkaitan dengan apa yang disebut “bekerja secara system”.

Agar Hakim dan Pegawai dapat bekerja dengan system secara baik, diperlukan pembinaan yang

berkesinambungan dalam rangka memberikan motivasi dan gairah kerja serta meningkatkan kemampuan dan

skill yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Pembinaan ini sangat

penting dilakukan terutama oleh unsur pimpinan.

Pembinaan terhadap Hakim dan Pegawai di Pengadilan Negeri Jantho telah dilakukan dalam bentuk-

bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. Mengadakan rapat rutin bulanan dan rapat minutasi perkara dengan seluruh Hakim dan Pengawai

Pengadilan Negeri Jantho setiap awal bulannya. Mengadakan rapat koordinasi terbatas dengan

beberapa bagian untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi,seperti rapat khusus Panitera

Pengganti, rapat khusus hakim dll.

2. Memberikan petunjuk dan pembinaan secara langsung kepada masing-masing bagian untuk

meningkatkan mutu,waktu dan ketepatan pelayanan.

3. Melalui Baperjakat mengadakan usulan mutasi dan promosi bagi hakim dan pegawai yang layak

untuk itu

4. Mengadakan penilaian dan menetapkan Role Model Pengadilan Negeri Jantho setiap 1 tahunnya

yang dapat dijadikan panutan peran oleh pegawai lainnya.


34

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Pada Tahun 2017 Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Jantho adalah sebagai berikut :

NO NAMA JABATAN KET

1 T. SYARAFI, SH.MH KETUA HAKIM TIPIKOR

2 MUHIFUDDIN, SH.MH WAKIL KETUA HAKIM TIPIKOR

3 INDA RUFIEDI, SH HAKIM

4 MUSTABSYIRAH, SH, MH HAKIM

5 ANDRIYANSYAH, SH HAKIM

6 SAPTIKA HANDHINI, SH HAKIM

7 AMIR DAHYAR, SH PANITERA

8 MUHAMADDAN, SH SEKRETARIS

9 AIYUB, SH WAKIL PANITERA

10 M. NATSIR, SH PANMUD PERDATA

11 SOFYAN, SH PANMUD PIDANA

12 SYAFRIL, SH PANMUD HUKUM

13 JUMRAINI KASUBBAG KEPEG ORTALA

14 MUHAMMAD YUNUS KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

15 MISWARDI, SE KASUBBAG PTIP

16 JUNAIDI PANITERA PENGGANTI

17 FAIZAH PANITERA PENGGANTI

18 MUSTARI, SH PANITERA PENGGANTI

19 DARMAWAN. A JURUSITA PENGGANTI

20 AZMI JURUSITA

21 T. BUSTAMI, SH PANITERA PENGGANTI

22 SAFRIADI, SH PANITERA PENGGANTI

23 MAYA DEFIYANA, SH PANITERA PENGGANTI

24 PUTRI MAISARAH, SE STAF SUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

25 BASRI JURUSITA PENGGANTI

26 RENI OHVIANTI PANITERA PENGGANTI

27 MUHAMMAD. SH STAF SUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

28 RAUDHATUNNUR, SH STAF PANMUD PIDANA

29 CUT SAFRIKA, A.Md STAF PTIP

30 AZIZAH STAF UMUM DAN KEUANGAN

31 ABDUL MUNIR STAF UMUM DAN KEUANGAN

32 EFENDI STAF KEPEGAWAIAN ORTALA


35

1. Rekruitmen

Pengadilan Negeri Jantho tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan rekruitmen Calon Pegawai

Negeri Sipil, sehingga untuk kebutuhan Sumber Daya Manusianya, harus mengajukannya ke Mahkamah Agung

RI melalui Pengadilan Tinggi Banda Aceh

2. Mutasi

Agar tidak terjadi kejenuhan dalam pelaksanaan tugas perlu diperhatikan adanya pemberian reward

kepada aparatur peradilan yang dipandang cakap dan mampu menorehkan prestasi, yaitu berupa mutasi, baik

berupa usulan promosi maupun penyegaran dalam pelaksanaan tugas dalam bentuk rotasi.

Selama tahun 2017 terdapat beberapa mutasi Hakim dan Pegawai di Pengadilan Negeri Jantho baik

mutasi masuk maupun mutasi keluar, antara lain sebagai berikut :

Mutasi Masuk

NO NAMA JABATAN LAMA JABATAN BARU KET

1 T, SYARAFI, SH.MH Ketua PN. LHOKSUKON KETUA PN JANTHO 02-02-2017

2 MISWARDI, SE Staf Renprog Pengadilan

Tinggi Banda Aceh

Kasubbag PTIP


27-11-2017

Mutasi Keluar

NO NAMA JABATAN LAMA JABATAN KET

Nihil

3. Promosi

Pelantikan

Terdapat 3 (tiga) Pelantikan Pada Pengadilan Negeri Jantho ditahun 2017 ini, yakni

NO NAMA JABATAN Golongan KET

1 SYARAFI. SH.MH KETUA IV/b

2 MUHAMMADDAN, SH SEKRETARIS III/d

3 MISWARDI, SE KASUBBAG PTIP III/d


36

Pegawai Naik Pangkat Pada tahun 2017, terdapat 6(enam) orang Hakim dan Pegawai yang naik pangkat,yaitu :

4. Pensiun

Terdapat 1 orang Pegawai Pengadilan Negeri Jantho yang pensiun ditahun 2017 ini, yakni

NO NAMA JABATAN GOLONGAN RUANG TMT

1 T. ISKANDAR SEKRETARIS III/d 11/01/2017

5. Diklat.

Pada Tahun 2017 Hakim dan pegawai yang mengikuti Diklat dan Pelatihan adalah sebagai Berikut

NO NAMA JENIS DIKLAT TEMPAT KET

1 T. Bustami, SH Diklat Fungsional Panitera Pengganti Mega Mendung -

2 Andriyansyah, SH Hakim Mediator dan Kode Etik PPH Mega Mendung dan Jakarta -

3 Mustabsyirah, SH.MH Sistem Peradilan Pidana Anak ( SPPA ) Mega Mendung -

4 Azmi Diklat Fungsional Jurusita/JSP Mega Mendung -

5 Inda Rufiedi, SH Sistem Peradilan Pidana Anak ( SPPA ) Mega Mendung -

NO NAMA JABATAN GOL LAMA GOL BARU

1 T. Syarafi, SH.MH Ketua IV/a IV/b

2 Muhifuddin, SH.MH Wakil Ketua IV/a IV/b

3 Raudhatunnur, SH Staf III/a III/b

4 Cut Safrika, A.Md Staf PTIP II/d III/a

5 Abdul Munir Staf II/a II/b

6 Efendi Staf Ortala II/a II/b


37

B. KEADAAN PERKARA

Jenis Perkara Sisa Perkara

Tahun Lalu

Masuk Putus Sisa

2017

Banding Kasasi PK Ket

Pidana 15 101 103 13 6 3 - -

Pidana

Khusus

35 236 235 36 25 3 - -

Pidana Anak 1 12 13 - 6 1 - -

Pidana

Perikanan

- 1 1 - - - - -

Tipiring - 1 1 - - - - -

Pidana Lalu

Lintas

- 2776 2776 - - - - -

Permohonan

Pra Peradilan

- 1 1 - - - - -

Perdata

Gugatan

12 21 20 6 8 3 2 2 eksekusi

6 cabut

Perdata

Permohonan

- 102 102 - - - - -

Perdata

Gugatan

Sederhana

- 1 1 - - - - -

Perdata

Konsinyasi

- 2 1 - - - - 1 cabut

SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN

Pada tahun 2016 Sisa Perkara pada Pengadilan Negeri Jantho adalah sebanyak 63 perkara dan semuanya telah

diselesaikan pada Tahun 2017

JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Sisa Tahun lalu dan perkara yang diselesaikan pada tahun ini adalah jumlah yang dijadikan tolok ukur pengukuran

dimana Seluruh sisa tahun lalu dan perkara yang diputus tahun 2017 adalah diselesaikan tepat waktu atau tidak

melebihi limit 5(lima) bulan.


38

JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN BANDING, KASASI DAN PK

-Banding : hanya 45 Perkara yang mengajukan banding dari 371 putusan perkara tahun 2017

atau 87% putusan tidak mengajukan Banding

-Kasasi : dari 45 putusan banding yang mengajukan Kasasi sebanyak 10 perkara atau 77% yang tidak

mengajukan Kasasi

-PK : Pada Tahun 2017 PK hanya diajukan 2 Perkara dari 10 Perkara kasasi yang diputus

atau 80% yang tidak mengajukan PK

JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL MELALUI MEDIASI

Pada tahun 2017 tidak ada perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi walau seluruh perkara perdata telah

dilaksanakan proses mediasi sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

Pada tahun 2017 tidak ada perkara anak yang berhasil melalui diversi

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

a. Sarana dan Prasarana Gedung

Gedung Kantor

Kantor Pengadilan Negeri Jantho pada Laporan Tahunan 2017 ini disampaikan bahwa masih jauh dari

sempurna, namun demikian masih dapat dikelola sehingga aktifitas pelayanan terhadap masyarakat pencari

keadilan masih berjalan dengan baik.

Ruang ruang pada Pengadilan Negeri Jantho dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Ruang Ketua dengan kondisi baik

2. Ruang Wakil Ketua dengan kondisi baik

3. Ruang Panitera dengan kondisi baik

4. Ruang Wakil Panitera kurang layak

5. Ruang Sekretaris kurang layak

6. Ruang Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata ( Disatukan Dalam Satu Ruangan

Dimana Adanya Alih Fungsi Pengunaan Ruang Sidang Lama yang dipisahkan dengan pembatas

lemari )

7. Ruang Panmud Hukum ( Alih Fungsi Ruang Tahanan Lama dan Sangat Kurang Layak)

8. Ruang Umum dan Keuangan ( Kurang Layak )

9. Ruang Server dan Perencanaan, TI dan Pelaporan masih disatukan ( Kurang Layak )

10. Ruang Sidang Layak ( Belanja modal Tahun 2017).

11. Ruang Mediasi Belum ada dan masih menggunakan Ruang Pustaka

12. Ruang Jaksa Layak ( Belanja Modal Tahun 2017 )

13. Ruang Penasehat Hukum ( Belanja Modal Tahun 2017 )

14. Ruang Tahanan Pria dan Wanita ( Belanja Modal tahun 2017 )

15. Ruang Sidang Anak Layak


39

16. Ruang Kepegawaian dan Ruang Arsip masih menggunakan ruang sidang yang baru dibangun

pada belanja modal tahun 2017

17. Ruang Laktasi (Belanja Modal Tahun 2017 )

Dengan matrik sebagai berikut :

No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Keterangan

1 Ruang Ketua 1 Baik

2 Ruang Wakil Ketua 1 Baik

3 Ruang Hakim 1 Belum Baik

4 Ruang Panitera 1 Belum Baik

5 Ruang Sekretaris 1 Belum Baik

6 Ruang Sidang Umum 2 Baik

7 Ruang Panitera Pengganti 1 Belum Baik

8 Ruang Panmud Perdata Belum Ada Pakai Ruang Sidang

9 Ruang Panmud Pidana Belum Ada Pakai Ruang Sidang

10 Ruang Panmud Hukum Belum Ada Pakai Ruang Tahanan

11 Ruang Server Ada Baik

12 Ruang Sub Bag Perenc.TI dan Pelaporan Belum Ada Ruang Server IT

13 Ruang Umum dan Keuangan 1 Belum Baik

14 Ruang Pustaka 1 Belum Baik

15 Ruang Mediasi Belum Ada Pakai Ruang Pustaka

16 Ruang Tahanan 2 Baik

17 Ruang Laktasi 1 Baik

18 Ruang Jaksa 1 Baik

19 Ruang Pengacara 1 Baik

20 Ruang Sidang Anak 1 Belum Baik / Sesuai


40

Rumah Dinas

Pengadilan Negeri Jantho memiliki 10(sepuluh)unit rumah dinas dan semuanya dalam kondisi baik dan

terawat dan selalu mendapatkan alokasi pemeliharaan dari DIPA Anggaran 01 Badan Urusan Administrasi

Mahkamah Agung RI

Dengan Matriks Sebagai berikut :

No

Uraian

Jumlah

Kondisi

Baik Rusak Ringan Rusak

Berat

Keterangan

1 Rumah Dinas

Ketua

1

√

-

-

-

2 Rumah Dinas

Wakil Ketua

1

√

-

-

-

3 Rumah Dinas

Hakim

8

√

√√√√

√√√

-

b. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Sarana dan prasarana fasilitas gedung di Pengadilan Negeri dapat dikelompokan menjadi kendaraan dan

Inventaris Kantor.

Kendaraan

Kendaraan dinas yang dimiliki Pengadilan Negeri Jantho adalah sebagai berikut:

1. Kendaraan Roda 4(empat) , sebanyak 3(tiga) unit

NO MERK TYPE TAHUN

PEMBUATAN

BAHAN

BAKAR

PENGGUNA KET

1 Toyota Kijang Innova 2005 Bensin Panitera BL 5 L

2 Toyota Kijang Innova 2008 Bensin Ketua BL 25 L

3 Avanza Veloz New Avanza Veloz 2012 Bensin Wakil Panitera BL 146 LB


41

2. Kendaraan Roda 2(dua) , sebanyak 4(empat) unit

NO MERK TYPE TAHUN

PEMBUATAN

BAHAN

BAKAR

PENGGUNA KET

1 Honda Honda NF 125 SD 2005 Bensin BL 2371 L

2 Honda Honda NF 125 SD 2005 Bensin BL 2372 L

3 Honda CG 110 - 1983 Bensin RUSAK BERAT

4 Honda Supra X 125 2011 Bensin Kasub Um/Ku BL 2879 LO

Inventaris Kantor

No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Keterangan

1 Komputer 16 Unit

2 Laptop 6(enam) unit

3 Scanner 2(dua) buah

4 Televisi 2(dua) buah

5 Mesin Ketik 1(satu) buah

6 Handy Cam 1(satu) buah

7 AC 6(enam) buah

8 Faximile 1(satu) buah

9 Pesawat Telepon 3(tiga) buah

10 Kipas Angin 3(tiga) buah

11 CCTV 3(tiga) buah

12 Mesin Absensi 1(satu) buah

13 Rak Besi 2(dua) buah

14 LAN 6 unit

15 Note Book 8(delapan) buah

16 Monitor 4(empat) buah

17 Printer 14 buah

18 Server 2 Buah

19 Router 1 buah

20 CPU 1

21 Monitor 4

22 Lemari kayu 9

23 Meja kerja kayu 65

24 Kursi besi 4

25 Kursi kayu 5

26 Bangku Panjang Kayu 13

Data Lengkap Terlampir dalam SIMAK-BMN Pengadilan Negeri Jantho 2017


42

D. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengadilan Negeri Jantho melaksanakan operasional peradilan, didukung dengan Anggaran APBN

melalui DIPA dari Eselon I BUA dan BADILUM

DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JENIS BELANJA PAGU (Rp) PAGU REVISI

(Rp)

REALISASI PAGU

(Rp)

PROSENTASE

(%) Belanja Pegawai (51) 4.030.592.000 3.150.595.000 2.864.161.486 90.90

Belanja Barang (52) 740.727.000 740.727.000 737.278.275 99.53

Belanja Modal (53) 3.234.000.000 3.234.000.000 3.211.776.260 99.31

JUMLAH 8.005.319.000 7.125.322.000 6.813.216.321 95.61

DIPA 03 BADAN PERADILAN UMUM

JENIS BELANJA PAGU (Rp) PAGU REVISI

(Rp)

REALISASI PAGU

(Rp)

PROSENTASE

(%)

Belanja Barang (S2) 67.876.000 67.876.000 65.844.470 97.29

JUMLAH 67.876.000 67.876.000 65.844.470 97.29

Selain realisasi anggaran, Pengadilan Negeri Jantho Kelas IIB pun menentukan kebijaksanaan

dibidang keuangan lainya adalah sebagai penunjang tertib administrasi keuangan yang efektif dan efisien

antara lain:

a. Menyempurnakan system pembukuan keuangan rutin maupun penerimaan Negara Bukan

Pajak yang disesuaikan dengan petunjuk dari Kanwil Ditjen Anggaran dan Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara;

b. Mengefisienkan Anggaran yang ada sehingga pembiayaan yang telah dikeluarkan harus

benar-benar sesuai dengan kebutuhan;

c. Mempertanggungjawabkan semua transaksi belanja dengan bukti yang sesuai Petunjuk

Kemenkeu dan pedoman Mahkamah Agung RI dan menyetorkan ke kas Negara setiap sisa

Anggaran;

d. Mempertanggung Jawabkan dan Menyetorkan pungutan pajak serta hasil Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP) setiap bulan;

e. Melakukan pengawasan Keuangan yang dilakukan oleh Sekretaris / Kuasa Pengguna

Anggaran sebagai atasan langsung bendahara rutin dan bendahara penerima minimal per tri

wulan sekali dengan cara memeriksa keadaan kas dan buku kas yang dikelola oleh bendahara

rutin dan bendahara penerima;


43

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Jantho terdapat sarana dan prasarana

pendukung antara lain : Perangkat Keras :

1. Monitor 2. CPU 3. Server 4. Acces Point 5. Modem 6. Jaringan Komputer 7. Router

Perangkat Lunak : 1. Website 2. CTS/ SIPP 3.0.1 terupdate versi 3.2.0 3. Aplikasi E-SKUM 4. Aplikasi Delegasi Online 5. Aplikasi yang berhubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan belanja serta pertanggungjawaban belanja

Pengadilan Negeri Jantho pada saat ini memiliki koneksi internet menggunakan IndiHome dengan

kecepatan 100Mbps yang dihubungkan melalui router. Pengadilan Negeri Jantho memiliki 1(satu) server, 1

(satu) database local dan 1 database hosting, database local terjadwal untuk sinkronisasi kedatabase

hosting pn-jantho.go.id guna akses informasi publik. Pada bagian tertentu terdapat switch dan wifi access

point agar dapat terhubung ke server. Penginputan data dilakukan oleh masing-masing bagian yang

terhubung dengan disesuaikan dengan tupoksinya.

Contoh Gambaran Perangkat Lunak Pengadilan Negeri Jantho


44

Pengadilan Negeri Jantho saat ini memiliki perangkat lunak Komputer (bidang IT) yang mendukung

kinerja di instansi tersebut. Ada beberapa aplikasi yang menunjang dalam melayani masyarakat dalam hal

persidangan adanya Aplikasi SIPP,ada aplikasi yang berhubungan dengan keuangan dan perencanaan serta

pertanggungjawaban yaitu aplikasi SAIBA( Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual), aplikasi GPP (Gaji Pokok

Pegawai), aplikasi SPM/SAS, aplikasi SIMPEG (Sistem Informasi Pegawai) serta SIKEP, sebagai media yang

diharapkan mampu melayani organisasi dengan baik dan aplikasi persediaan (ATK) sebagai media pendukung

organisasi. Kemudian ada Sistem Manajemen Perkara yang bertujuan melayani masyarakat luar dalam hal

persidangan dengan memprioritaskan sebagai jembatan keterbukaan informasi perkara masyarakat.Tujuan

implementasi perangkat lunak kini adalah memberikan keunggulan kompetitif dan selaras dengan tujuan

organisasi sehingga berpotensi memberi keunggulan dimasa depan serta melayani masyarakat dalam hal

persidangan di Pengadilan Negeri Kelas Jantho.

Dengan adanya dukungan perangkat IT tersebut maka keterbukaan informawsi berupa Publikasi

Perkara ( One Day Publish ) dapat terpenuhi dan terealisasikan


45

F. REGULASI TAHUN 2017

Pengadilan Negeri Jantho pada tahun 2017 telah melakukan penerapan perubahan Reformasi Birokrasi

diantaranya:

1. Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

2. Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good

governance.

3. Regulasi yang lebih tertib, efektif, dan produktif.

4. SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.

5. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN.

6. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi.

7. Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

8. Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

Dalam perubahan tersebut pencapaian sasaran-sasaran di atas akan dilakukan secara bertahap,

diharapkan akan menghasilkan governance yang berkualitas. Semakin baik kualitas governance, semakin

baik pula hasil pembangunan (development outcomes) yang ditandai dengan:

• tidak ada korupsi;

• tidak ada pelanggaran;

• P e n g g u n a a n APBN yang efektif dan efesien;

• semua program selesai dengan baik;

• semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;

• komunikasi dengan publik baik;

• penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;

• penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan serta berkeadilan;

• hasil pembangunan nyata (pro pertumbuhan, pro lapangan kerja, danPro pengurangan kemiskinan;

artinya, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki kesejahteraan

rakyat).

Dalam pelaksanaanya dari Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Jantho telah melakukan langkah

langkah yang benar dan berkelanjutan, yaitu diantaranya:

Transparansi Peradilan

(KMA No.144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

yang disempurnakan dengan KMA No.1-144/KMA/SK/I/2011). Salah satu bentuk transparansi peradilan adalah

uploading putusan ke website.


46

Pengembangan Teknologi Informasi.

Pengadilan Negeri Jantho mengembangkan website untuk memberikan pelayanan informasi kepada

masyarakat.

Pengelolaan PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) yang dimaksudkan di sini adalah yang berkaitan dengan biaya

perkara. PNBP tersebut tidak dikelola oleh badan peradilan, tetapi langsung disetorkan ke kas Negara (PP 53

Tahun 2008).

Kode Etik Hakim.

Terbitnya Pedoman Perilaku Hakim(PPH) melalui SKKMA No.104A/KMA/SK/XII/2006 yang disempurnakan

dengan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial Nomor:

047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kode Etik dan PPH

ini dapat menciptakan disiplin tata kerja bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan

profesinya

Peningkatan Disiplin Kerja.

Terbitnya SK KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 yang diperbaharui dengan terbitnya Peraturan Sekretaris

Mahkamah Agung No.128 Tahun 2014 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan

Pemberian Tunjangan Khusus Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada

dibawahnya, dapat meningkatkan disiplin kerja aparat peradilan.

Kode Etik Panitera Pengganti dan Jurusita

Terbitnya Pedoman Perilaku Panitera Pengganti dan Jurusita ini dapat menciptakan disiplin tata kerja bagi

Panitera Pengganti dan Jurusita untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan profesinya.

Wisthleblower dan Pengaduan

Pengadilan Negeri Jantho Kelas II telah menerapkan system wisthle Blower dan menyiapkan meja

pengaduan, dan sampai sekarang program-program kerja tersebut masih dilaksanakan dan terus dikembangkan

serta terus dioptimalkan oleh para stakeholdernya, maka setiap waktunya pelaksanaan reformasi birokrasi ini

dilakukan monitoring oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam rangka

tertib administrasi dan putusan-putusan hakim yang dapat dipertanggungjawabkan.


47

BAB IV

PENGAWASAN

Pengawasan pada Pengadilan Negeri Jantho berpedoman kepada Surat Keputusan Ketua Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di

Lingkungan Lembaga Peradilan.

Terdapat 2 (dua) jenis pengawasan yakni :

1. Pengawasan Melekat Yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan

represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan

rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan.

2. Pengawasan Fungsional Yang dilakukan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada Pengadilan Negeri Jantho pelaksanaan pengawasan melekat telah dilakukan oleh Ketua

Pengadilan Negeri Jantho dan Panitera serta Sekretaris. Untuk Hakim-Hakim, pelaksanaan pengawasan

melekat ada pada Ketua Pengadilan Negeri Jantho, sedangkan pada pejabat Kepaniteraan, pejabat struktural

maupun tenaga fungsional lainnya dilakukan oleh Panitera dan Sekretaris. Untuk staf dilakukan oleh masing-

masing pejabat kepaniteraan maupun pejabat strukturalnya.

Sedangkan untuk Pengawas bidang telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang berdasarkan Surat

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor :W11. U1/1090 /KP.04.10/III /2017 tanggal 5 Maret 2017,

yaitu:

NO

NAMA PENGAWAS BIDANG

JABATAN

PENGAWAS BIDANG

1.

MUHIFUDDIN, SH.MH

WAKIL KETUA

KOORD. PENGAWASAN

2.

INDA RUFIEDI, SH

HAKIM

PERENC, IT dan PELAPORAN

3.

MUSTABSYIRAH , SH.MH

HAKIM

KEPANITERAAN PIDANA

4

ANDRIYANSYAH, SH.

HAKIM

KEPANITERAAN HUKUM DAN

PIDANA

5

SAPTIKA HANDHINI, SH

HAKIM

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI

dan TATA LAKSANA


48

Hakim Pengawas Bidang ini membuat laporan pengawasan setiap 3(tiga) bulan yang disampaikan

kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho melalui Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho.

Untuk Pengawasan Keuangan sesuai dengan pedoman pengawasan telah dilakukan pemeriksaan

atas pengelolaan APBN dan pemeriksaan atas laporan realisasi APBN.

A. Internal

Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Jantho dilaksanakan secara rutin baik secara langsung

yakni dengan cara melakukan pemeriksaan langsung maupun secara tidak langsung dengan cara melakukan

pengujian atau penilaian atas laporan atau isi dokumen.

Objek dari pengawasan yang dilakukan meliputi :

1. Manajemen Peradilan

a. Program Kerja;

b. Pelaksanaan/Pencapaian Target;

c. Pengawasan dan Pembinaan;

d. Kendala dan Hambatan;

e. Faktor-faktor pendukung;

f. Evaluasi kegiatan;

2. Administrasi Perkara

a. Prosedur penerimaan perkara;

b. Prosedur penerimaan permohonan banding;

c. Prosedur penerimaan permohonan kasasi;

d. Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali;

e. Prosedur penerimaan permohonan grasi;

f. Keuangan perkara;

g. Pemberkasan perkara dan kerasipan;

h. Pelaporan;

3. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan

a. Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim;

b. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara;

c. Minutasi perkara;

d. Pelaksanaan putusan(Eksekusi);

4. Administrasi Umum

a. Kepegawaian;

b. Keuangan;

c. Inventaris;

d. Perpustakaan,tertib persuratan danperkantoran;


49

5. Kinerja pelayanan publik

a. Pengelolaan manajemen;

b. Mekanisme pengawasan;

c. Kepemimpinan;

d. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;

e. Pemeliharaan sarana dan prasarana;

f. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan;

g. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara;

h. Tingkat pengaduan masyarakat;

Dari pengawasan yang dilakukan selama tahun 2017 terdapat berbagai temuan, lalu dilakukan klarifikasi

oleh pimpinan objek pengawasan selanjutnya berbagai temuan tersebut dituangkan kedalam laporan hasil

pemeriksaan,untuk hal yang memerlukan adanya perbaikan maka Pimpinan objek pengawasan diminta untuk

menandatangani kontrak kinerja bahwa ia bersedia untuk melakukan perbaikan dalam kurun waktu tertentu.

B. Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan dilakukan setiap bulan oleh pimpinan pengadilan yakni

Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan melalui laporan pengawasan yang dilakukan oleh masing-

masing hakim pengawas. Dari laporan pengawasan tersebut, pimpinan pengadilan dapat mengetahui

kendala-kendala yang sedang dihadapi dalam melaksanakan tugas serta dapat menilai pelaksanaan

pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas. Dari evaluasi pengawasan ini nantinya dapat dirumuskan

solusi dan kebijakan yang akan diambil guna menyelesaikan kendala dan hambatan yang ada.


50

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Pengadilan Negeri Jantho sebagai Pengadilan Tingkat Pertama telah berupaya secara maksimal untuk

mewujudkan visi dan misi pengadilan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya

manusia dan sarana prasarana yang terbatas, dan telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik

bagi masyarakat para pencari keadilan.

2. Proses penyelenggaraan administrasi peradilan maupun administrasi umum telah berjalan sesuai

dengan Standar Operasional Prosedur(SOP), walaupun masih terdapat berbagai kekurangan karena

terbatasnya sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya.

3. Seluruh kegiatan penyelenggaraan peradilan tidak terlepas dari pengawasan internal, Pembinaan dan

Monitoring yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho, Wakil Ketua dan serta jajaran Hakim

Pengawas pada Pengadilan Negeri Jantho

B. Rekomendasi

1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi penyelenggaraan peradilan, maka perlu

secara bertahap diupayakan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai guna

menunjang kelancaran, kenyamanan dan kualitas kinerja .Dan perlu ditambah anggaran

pemeliharaannya.

2. Dengan volume perkara dan pekerjaan yang terus meningkat diharapkan adanya penambahan pegawai

pada Pengadilan Negeri Jantho mengingat sumber daya manusia yang dimiliki saat ini masih sangat

terbatas.

3. Agar dilakukan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan kepada seluruh pegawai baik teknis

maupun non teknis agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik

dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik.

new laporan tahunan 2017 pengadilan negeri jantho · 2018. 2. 9. · laporan tahunan 2017...

Documents