laporan tahunan tahun 2017 pengadilan negeri rote...

LAPORAN TAHUNAN

TAHUN 2017

PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO

Jl. Kompleks Perkantoran Bumi Sasando Permai, Ba’a, Rote Ndao

Tlp/Fax (0380) 8571147

Email :[email protected]

Website : pn-rotendao.go.id

MAHKAMAH AGUNG RI

2017

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang maha Esa, karena atas

karunia dan nikmat-Nya, Laporan tahunan 2017 ini dapat tersusun tepat pada

waktunya.

Penyusunan Laporan Tahunan 2017 ini berdasarkan surat Sekretaris

Mahkamah Agung RI Nomor : 1003/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017

perihal Penyusunan Laporan Tahunan 2017 dan surat dari Pengadilan Tinggi Kupang

Nomor : W26-U14/2133/RPA.01.01/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 perihal

Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2017.

Laporan Tahunan 2017 memuat seluruh kegiatan yang ada pada kantor

Pengadilan Negeri Rote Ndao tahun 2017, dan selain itu Laporan Tahunan 2017 juga di

pergunakan sebagai pedoman evaluasi kinerja kantor Pengadilan Negeri Rote Ndao

pada tahun yang akan datang, sehingga hambatan maupun kekurangan-kekurangan

yang ada dapat diselesaikan dengan baik dan profesional.

Demikian laporan tahunan ini di susun, Akhir kata tiada gading yang tak retak,

begitupun laporan tahun 2017 ini yang tiada sempurna namun semoga laporan

tahunan ini dapat berguna bagi evaluasi kinerja Pengadilan Negeri Rote Ndao,

peningatan kualitas pelayanan publik, profesionalitas Aparatur Pengadilan Negeri Rote

Ndao yang menuju peradilan Indonesia yang Agung.

Ba’a, 03 Januari 2018

Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao

EMAN SULAEMAN, S.H.

NIP. 19750410200012 1 001

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................ i

DAFTAR ISI ............................................................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1

BAB II

A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) .................................................................. 5

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) ...................................................... 6

2. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ......................................................................... 23

B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA ....................................................................... 24

1. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan)................... 25

2. Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan Realisasi Anggaran) 25

3. Sidang Keliling/pelayanan terpadu ............................................................. 25

4. Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara) ........................................ 25

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN .............................................................. 26

A. SUMBER DAYA MANUSIA ....................................................................................... 26

1. Mutasi ........................................................................................................................ 28

2. Promosi ..................................................................................................................... 28

3. Pensiun ..................................................................................................................... . 28

4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat) ....... 28

B. PENYELESAIAN PERKARA ..................................................................................... 29

1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus ................................................................ 29

2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu ............................................. 29

3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan upaya hukum ..................... 29

Banding, Kasasi dan PK

4. Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di Mediasi ................................. 30

5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi ............................. 30

C. PENGELOLAAN SARANAN DAN PRASARANA ............................................... . 34

D. PENGELOAAN KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN TEKNIS ............. ... 37

DAN NON TEKNIS)

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT SIPP .............................. . 38

1. Publikasi Perkara (one day one publish)

F. REGULASI TAHUN 2017 ......................................................................................... ... . 41

iii

BAB IV PENGAWASAN ...................................................................................................... . 42

A. INTERNAL ................................................................................................................ . 42

B. EVALUASI ................................................................................................................. . 43

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN ................................................................................................................ 44

B. SARAN ............................................................................................................................... 45

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Pengadilan Negeri Rote Ndao adalah peradilan tingkat pertama yang

melaksanakan peradilan di tingkat kabupaten, dalam perkembangannya pada tahun

2004 Pengadilan Negeri telah resmi menjadi satu atap dengan Mahkamah Agung RI,

yang sebelumnya kantor Pengadilan Negeri untuk bidang kesekretariatan di bawah

Departemen Kehakiman RI dan pada saat itu diberlakukan Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dimana Mahkamah

Agung RI dituntut agar lebih independen, hal tersebut tercantum pada Pasal 2

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 yaitu Mahkamah Agung adalah Pengadilan

Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan

tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.

Lembaga peradilan dituntut lebih transparan dan profesional dibidang hukum,

begitu pula halnya dengan Laporan Keuangan Mahkamah Agung yang menargetkan

untuk mendapatkan opini dari BPK yaitu “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Dengan

perbaikan-perbaikan di segala bidang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI

diharapkan lembaga peradilan dimata masyarakat umum tidak lagi menjadi momok

yang menakutkan, akan tetapi menjadikan pengayom dan pelayan masyarakat dalam

mencari keadilan.

Penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rote Ndao di di dasari oleh

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang

pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan

Pelaksanaan Kegiatan), Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :

1003/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017 perihal Penyusunan

Laporan Tahunan 2017 dan surat Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : W26-

U14/2133/RPA.01.01/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 perihal Penyusunan

Laporan Tahunan Tahun 2017.

Tujuan Laporan tahunan ini yaitu untuk mengevaluasi semua kegiatan-kegiatan

yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan juga sebagai barometer untuk

peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang. Hal mana berisi tentang capaian

kegiatan-kegiatan di bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

2

B. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita

dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Rote Ndao.

VISI Pengadilan Negeri Rote Ndao adalah :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Rote Ndao yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Rote Ndao menetapkan misi

yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Rote Ndao.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Rote Ndao.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Rote Ndao.

Pengadilan Negeri Rote Ndao juga memiliki Motto yang merupakan salah satu

syarat mengikuti Akreditasi Badan Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung

Republik Indonesia. Motto Pengadilan Negeri Rote Ndao adalah:

“Melayani dengan PRIMA, bekerja dengan Hati-hati”

C. Rencana Strategis

Dalam rangka menunjang terealisasinya visi dan misi tersebut diatas, serta

mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi baik kelembagaan maupun

personal, maka Pengadilan Negeri Rote Ndao menetapkan rangkaian rencana

strategis.

Penyusunan rencana strategis pada hakekatnya adalah suatu proses persiapan

yang secara sistematis dan terencana demi mencapai misi yang diembannya.Dalam

mewujudkan visi dan misi dari Pengadilan Negeri Rote Ndao tersebut maka

Pengadilan Negeri Rote Ndao telah menyusun Rencana Strategis (Renstra)

Pengadilan Negeri Rote Ndao tahun 2015-2019. Rencana Strategis tersebut

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja untuk selanjutnya

memberikan arah dan sasaran yang jelas dan sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja

pengadilan Rote Ndao yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program kerja

Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan cetak biru (Blue Print) MARI tahun 2010-

2035.

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Rote Ndao adalah

sebagai berikut:

3

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara

2. Peningkatan tertib administrasi perkara

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

4. Peningkatan kualitas pengawasan

5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

6. Peningkatan pelayanan peradilan

7. Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

8. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung.

4

BAB II

A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Negeri Rote Ndao telah diatur dalam

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo Undang-undang

Nomor 8 tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, Keputusan Presiden

Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di

lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama

serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/I/1993, sedangkan

dalam Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan berpedoman pada Buku I dan II

Mahkamah Agung RI dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/001/SK/I/1991 yang selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan terjadi perubahan struktur pada Pengadilan Negeri Rote

Ndao.

Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta Pedoman Pelaksanaan

Tugas tersebut, Pengadilan Negeri Rote Ndao dapat melaksanakan tugas-tugas pokok

dan fungsi lembaga peradilan yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan. Pelaksanaan Tugas tersebut juga

dilaksanakan dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa Pengadilan Negeri

sebagai Pengadilan yang mandiri yakni dengan meningkatkan kemampuan sumber

daya manusia untuk mencapai hasil lebih baik yang menyangkut tugas-tugas Teknis

dan Administrasi Yudisial maupun tugas-tugas Administrasi Umum.

5

STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO TAHUN 2017

SESUAI PERMA NO 7 TAHUN 2015

Keterangan:

: Garis Tanggung Jawab

: Garis Koordinasi

KETUA

Eman Sulaeman, S.H.

WAKIL KETUA

Cipto Hosari P. Nababan, SH., MH

HAKIM

1. Rosihan Luthfi, SH 2. Abdi Rahmansyah, SH

PANMUD PERDATA

Antonia L. Ola, SH

KasubBag

Umum dan Keuangan

Enny M. Nalle

SEKRETARIS

Charles O. Finmeta

PANITERA

Junus W. Marianan, SH

Plt.KasubBag

Kepegawaian, Organisasi

dan Tata Laksana

Charles O. Finmeta

KasubBag

Perencanaan, TI dan

Pelaporan

Andreas Nong, SH

PANMUD PIDANA

Adriani Karolina, SH., MM

PANMUD HUKUM

Moses E. Dethan

Panitera Pengganti

Febriyanti M. Jehalu, SH

Jabatan Fungsional

Kepaniteraan

Jurusita

Olfie E. Pono

Indra R.R. Nunuhitu

Staf

Simson Adolf Djara,SH

Marna Mangeke

Staf

-

Staf

I Putu Agus Adiwijaya,

S.Kom

Staf

Yuliana O. Lanoe, SH

Herlinda Taolin, SH

Staf

Febriyanti M. Jehalu, SH

Staf

Indra R.R Nunuhitu,SH

6

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

NO UNIT KERJA JUMLAH TERDIRI DARI KETERANGAN

I Teknis PENGADILAN

NEGERI ROTE NDAO

1. Ketua 6 - Sop Proses Permohonan

Diversi

-Sop Diversi

-Sop Eksekusi Rill

-Sop Menetapkan Majelis Hakim

- Sop Perpanjangan Penahanan

60 Hari

-- Sop Eksekusi Lelang/Pembayaran

Sejumlah Uang

Belum dilakukan

evaluasi

2. Wakil Ketua 5 -Sop Perpanjangan Penahanan

-Sop Ijin Sita dan Penggeledahan

- Sop Penetapan Hakim dalam

Perkara Lalulintas


Perkara Tindak Pidana Ringan

(Tipiring)


Perkara Permohonan

Belum dilakukan

evaluasi

3. Hakim 6 - Sop Diversi

- Sop Persidangan Perkara

Lalulintas


Perdata

- Sop Persidangan Perkara Pidana

Biasa/Khusus


Permohonan

- Sop Persidangan Tindak Pidana

Ringan (Tipiring)

Belum dilakukan

evaluasi

4 Panitera 8 - Sop Penandatanganan Laporan

Bulanan Perkara

- Sop Penunjukan Panitera

Pengganti

- Sop Penunjukan Jurusita

- Sop Penadatanganan Laporan

Delegasi

- Sop Penadatanganan Surat

Pengantar Berkas Perkara

Banding

- Sop Penandatanganan Surat

Berkas Perkara Kasasi

Belum dilakukan

evaluasi

7

- Sop Mendisposisi Surat-Surat

Masuk

- Sop Penadatanganan Legalisir

Akta Notaris

5 Panitera Muda Pidana 45 - Sop Penerimaan Perkara

Pidana Biasa/Khusus

- Sop Pendaftaran Berkas

Perkara Pidana Biasa/Khusus

- Sop Penanganan Register

Perkara Pidana Biasa/Khusus

- Sop Penerimaan Perkara

Pidana Singkat


Perkara Pidana Singkat


Perkara Pidana Singkat


Pidana Ringan


Perkara Pidana Ringan


Perkara Pidana Ringan

- Sop Penerimaan Permohonan

Praperadilan

- Sop Pendaftaran Permohonan

Praperadilan


Permohonan Praperadilan


Pidana Anak


Perkara Pidana Anak


Perkara Pidana Anak

- Sop Penerimaan dan

Penanganan Perkara Tilang


Banding Perkara Pidanan


Bandinag Perkara Pidanan

- Sop Penerimaan Memori

Banding/KontraMemori

Banding Pidana Banding

- Sop Pencabutan Perkara

Pidana Banding

Belum dilakukan

evaluasi

8

- Sop Pengiriman Berkas Perkara

Pidana Banding


Kasasi Perkara Pidana


Kasasi Perkara Pidana


Kasasi/kontra Memori

Kasasi/Pidana


Pidana Kasasi


Pidana Kasasi


Peninjauan Kembali Perkara

Pidana



Pidana

- Sop Pengiriman Permohonan


Pidana


Grasi Perkara Pidana

- Sop Penanganan Permohonan

Izin/Persetujuan Penyitaan

- Sop Penanganan Permohonan

Izin/Persetujuan

Penggeledahan


Perpanjangan Penahanan Pasal

25 dan Pasal 29 KUHAP

- Sop Permintaan Permohonan

Perpanjangan Penahanan Pasal

29 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP

ke Pengadilan Tinggi Kupang

- Sop Penerimaan dan Penitipan

Barang Bukti


Penyerahan Putusan Perkara

Pidana Banding/Kasasi/PK

- Sop Pengiriman Salinan

Putusan Perkara Pidana

- Sop Permohonan Penetapan

Diversi dari Penyidik

9

- Sop Penyerahan Berkas

Perkara Pidana Ke Bagian

Hukum

- Sop Permohonan Ijin Besuk

- Sop Pengiriman Penetapan

Hari Sidang dan Penahanan

- Sop Pengelolaan Surat Masuk

Delegasi

- Sop Pengelolaan Surat Keluar

Delegasi


Kepaniteraan Pidana


Kepaniteraan Pidana

6 Panitera Muda Perdata 35 - Sop Penerimaan Perkara

Perdata Permohonan

- Sop Pendaftaran Perkara

Perdata Permohonan


Perkara Perdata Permohonan

- Sop Penerimaan Berkas

Perkara Perdata Gugatan


Perdata Gugatan


Perkara Perdata Gugatan

- Sop Penerimaan Berkas Perkara

Perdata Gugatan Sederhanan


Perdata Gugatan Sederhana

- Sop Penerimaan Upaya Hukum

Keberatan Dalam Gugatan

Sederhana

- Sop Pendaftaran Upaya Hukum

Keberatan Dalam Gugatan

Sederhana

- Sop Penerimaan Pemohonan

Layanan Pembebasan Biaya

Perkara/Prodeo


Perdata Banding


Perdata Banding


Belum dilakukan

evaluasi

10

Banding/Kontra Memori

Banding Perkara Perdata


Perdata Banding


Perdata Banding


Perdata Kasasi


Perdata Kasasi

- Sop Penerimaan Memori Kasasi

/Kontra Memori Kasasi

Perdata Kasasi


Perdata Kasasi


Perdata Kasasi


Perdata PK


Perdata PK


PK/Kontra Memori PK Perdata

PK


Perdata PK


Perdat PK


Eksekusi Perkara Perdat

Gugatan


Eksekusi Perkara Perdata

- Sop Pelaksanaan Annmaning

dan Eksekusi Perkara Perdata


Perkara Perdata

Banding/Kasasi/PK


Perkara Perdata ke Bagian

Hukum


Kepaniteraan Perdata


Kepaniteraan Perdata

11

- Sop Pengelolaan Surat Delegasi

Masuk Kepaniteraan Perdata

- Sop Pengelolaan Surat Delegasi

Keluar Kepaniteraan Perdata

7 Panitera Muda Hukum 17 - Sop Pengelolaan Surat Masuk

Kepaniteraan Hukum


Kepaniteraan Hukum

- Sop Laporan Bulanan Perkara

Pidana/Perdata

- Sop Pembuatan Laporan

Caturwulan Perkara Pidana

dan Perdata


Semester Perkara Pidana dan

Perdata


Tahunan Perkara Pidana/Perdata

- Sop Penataan Arsip Berkas

Perkara

- Sop Penanganan Meja

Pengaduan Klasifikasi Surat

Masuk Pengaduan


Pengaduan Klasifikasi Surat

Klarifikasi Pengaduan


Pengaduan Klasifikasi

Pembuatan Surat Keputusan

Pemeriksaan Pengaduan


Informasi

- Sop Penanganan Surat

Keterangan Penelitian

- Sop Pendaftaran Badan Hukum

- Sop Pendaftaran Surat Kuasa

- Sop Pendaftaran Surat Kuasa

Insindentil

- Sop Peminjaman Berkas

Perkara

- Sop Penanganan Surat

Keterangan Bebas Pidana

Belum dilakukan

evaluasi

8 Panitera Pengganti 6 - Sop Persidangan Perkara

Perdata Permohonan/Gugatan


Belum dilakukan

evaluasi

12

Pidana Biasa/Khusus


Perkara yang sudah Diminutasi

ke Kepaniteraan Perdata


Perkara yang sudah diminutasi

ke Kepaniteraan Pidana

- Sop Penyerahan Kutipan dan

Turunan Putusan ke

Kepaniteraan Pidana


Pidana Ringan

9 Jurusita 16 - Sop Panggilan Sidang

- Sop Pemberitahuan Putusan

Verstek


Gugur Kepada Penggugat


Kepada Penggugat


Kepada Tergugat

- Sop Pemberitahuan Pernyataan

Banding/Kasasi/PK

- Sop Penyerahan Memori

Banding/Kasasi/PK

- Sop Penyerahan Kontra

Memori Banding/Kasasi/PK

- Sop Pemberitahuan

Mempelajari Berkas (Inzage)

Perkara Banding/Kasasi/PK


Banding


Kasasi

- Sop Pemberitahuan Putusan PK

- Sop Aanmaning

- Sop Eksekusi

- Sop Delegasi Panggilan Dalam

Perkara Perdata

- Sop Delegasi Pemebritahuan

Banding, Kasasi dan PK dalam

Perkara Perdata/Pidana

Belum dilakukan

evaluasi

II Non Teknis

1 Sekretaris 1 - Sop Sekretaris Belum dilakukan

13

evaluasi

2 Kasubbag Kepegawaian

dan Ortala

19 - Sop Surat Masuk & Surat

Keluar Sub Bagian

Kepegawaian, Organisasi dan

Tatalaksana

- Sop Inventarisasi Hakim &

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

(Bezetting & Duk)

- Sop Rekapitulasi Daftar Hadir

Harian Hakim & Pegawai

Negeri Sipil (PNS)

- Sop Pembuatan Surat Keputusan

Ketua Pengadilan Negeri Rote

Ndao

- Sop Pembuatan SKP dan

Penilaian Prestasi Kerja Hakim

& Pegawai Negeri Sipil (PNS)

(SKP/DP3)

- Sop Pelantikan dan Pengambilan

Sumpah Jabatan Hakim &


- Sop Pengusulan Taspen, Karpeg,

Karis/Karsum Hakim &

Pegawai (PNS)

- Sop Update Data Pegawai dalam

Aplikasi Sikep

- Sop Laporan Tahunan Sub

Bagian Kepegawaian,

Organisasi dan Tatalaksana

- Sop Laporan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS) Kesehatan/Kartu

Indoneseia Sehat (KIS)

- Sop Pengusulan Kenaikan

Pangkat Hakim & Pegawai

Negeri Sipil (PNS)

- Sop Penanganan Mutasi Masuk

& Keluar Hakim/PNS

- Sop Penyelesaian Surat Tugas

& Keterangan Jalan

- Sop Penyelesaian Permohonan

- Sop Surat Cuti Hakim dan


- Sop Penyelesaian Pembuatan

KP4 Hakim dan Pegawai Negeri

Sipil (PNS)

- Sop Usulan Kenaikan Gaji

Berkala Hakim & Pegawai

Belum dilakukan

evaluasi

14

Negeri Spil (PNS)

- Sop Usulan Tanda Penghargaan

Setya Lancana Hakim &

Pegawai Negeri Sipil

- Sop Usulan Pensiun Hakim &


- Sop Penyelesaian Pembuatan

Pengantar Hukum Disiplin

Hakim & Pegawai Negeri Sipil

3

Kasubbag Umum dan

Keuangan

32 - Sop Pengelolaan Surat Masuk


- Sop Pengadaan Barang ATK

- Sop Pemeliharaan Kantor

Gedung dan Banguan

- Sop Pemeliharaan Kantor

Peralatan dan Mesin

- Sop Penyusunan Laporan

Barang Persediaan

- Sop Pencatatan Aset Barang

Milik Negara

- Sop Penyusunan Laporan BMN

- Sop Penghapusan Barang Milik

Negara (BMN)

- Sop Pengelolaan Bahan Pustaka

- Sop Peminjaman Buku

Perpustakaan

- Sop Pembagian dan

Pelaksanaan Tugas Kebersihan

(Cleaning Servis)

- Sop Pelaksanaan Tugas

Keamanan (Satpam)

- Sop Pelaksanaan Tugas Parkir

- Sop Penghunian Rumah Dinas

- Sop Surat Masuk dan Surat

Keluar Bagian Umum dan

Keuangan

- Sop Pembuatan Surat

Keterangan Pemberhentian

Pembayaran (Pindah,

Pensiun,Meninggal)

- Sop Gaji Induk

- Sop Gaji Susulan/Kekurangan

Gaji

Belum dilakukan

evaluasi

15

- Sop Gaji ke-13

- Sop Uang Makan

- Sop Uang Lembur

- Sop Pengajuan Uang

Persediaan (UP) Awal Tahun

- Sop Ganti Uang Persediaan

(GUP)

- Sop Tambahan Uang

Persediaan (TUP)

- Sop Pertanggungjawaban

GUP/TUP Nihil

- Sop Pembayaran Belanja Untuk

Rekanan Prosedural LS

(Langsung)

- Sop Rekonsiliasi Laporan

Realisasi Anggaran (SAIBA)

- Sop Laporan Manual Realisasi

Anggaran


Pertanggungjawaban dimuka

Tunjangan Khusus Kinerja

(Remunerasi)

- Sop Pembayaran Tunjangan

Khusus Kinerja (Remunerasi)


Penyetoran PNBP Biaya

Perkara

4 Kasubbag Perencanaan,

TI dan Pelaporan

14 - Sop Pengelolaan Surat Masuk

Kesekretariatan


Kesekretariatan

- Sop Penyusunan Rencana

Anggaran Tahun Berikutnya

- Sop Penyusunan Program

Kerja/Rencana Kerja Tahun

Berjalan

- Sop Penyusunan Renstra

- Sop Penyusunan Rencana Kerja

Tahunan (RKT)

- Sop Penyusunan Idikator

Kinerja Utama (IKU)

- Sop Penyusunan Penetapan

Kinerja Tahunan (PKT)

- Sop Pemeliharaan Jaringan

- Sop Pembaharuan Konten

Belum dilakukan

evaluasi

16

Website Pengadilan

- Sop Penanganan Backup Data,

Backup Aplikasi, Sinkronisasi

dan Maintenance Server

Aplikasi Sistem Penelusuran

Perkara

5 Staff Kepaniteraan

Hukum

6 - Membuat Laporan Bulanan

Perkara Pidana dan Perdata

- Membuat Laporan per empat

Bulanan Perkara Pidana dan

Perdata

- Membuat Laporan per enam

bulanan Perkara Pidana dan

Perdata

- Menerima berkas yang telah

diminutasi (in-aktif) dari

Bidang Kepaniteraan Pidana

dan Perdata

- Membantu Melegalisasi Akta

Notaris, surat bukti dan surat

kuasa

- Menyusun dan menyimpan

serta menata berkas Pidana

dan Perdata di ruang Arsip

Belum dilakukan

evaluasi

6 Staf Kepaniteraan

Pidana

24 - Mengerjakan berkas perkara

Pidana Biasa, Singkat, Ringan

dan mendaftarkan dalam buku

register Induk

- Mencatat penetapan hari

sidang pertama dan penundaan

sidang yang dilaporkan oleh

Panitera Pengganti

- Mencatat pembagian perkara

dalam buku bantu

- Menerima berkas perkara yang

diminutasi dan mencatatnya

didalam buku register

- Menyusun, menjahit,

mempersiapkan berkas

perkara Pidana yang akan

dikirim ke bidang Hukum

- Menutup buku register pidana

biasa, singkat, ringan setiap

bulannya

- Mengerjakan legalisasi surat

kuasa

- Mencatat dengan cermat

register penahanan

Belum dilakukan

evaluasi

17

- Membuat laporan perkara

putus, laporan perkara masuk

ke bidang huku setiap bulannya

- Menyiapkan dan menyerahkan

salinan putusan pengadilan

apabila ada permintaan dari

pihak yang bersangkutan

- Mengerjakan pernyataan kasasi

- Mendaftarkan perkara tindak

pidana Lalu Lintas setelah

perkara diputus Hakim.

- Mengerjakan tanda terima atas

Memori Kasasi, Kontra Memori

Kasasi

- Mengerjakan tanda terima atas

jawaban / tanggapan

Peninjauan Kembali, alasan

Peninjauan Kembali.


mempersiapkan berkas Kasasi

yang akan dikirim.

- Menutup buku Register

perkara pidana lalu lintas

setiap bulannya.

- Mengerjakan pernyataan

banding.

- Menyerahkan tanda terima

memori banding, kontra

memori banding.

- Membuat Akta tidak

mengajukan permohonan

banding.



perkara banding yang akan

dikirim ke Pengadilan Tinggi.

- Menerima serta menyimpan

barang bukti yang telah

diserahkan dari jaksa.

- Mencatat kedalam Buku

Register Banding tentang

upaya hukum banding.


Register Kasasi tentang upaya

hukum kasasi.


Register Pidana banding,

kasasi, biasa, singkat, cepat, pra

18

peradilan, setelah putus dicatat

dalam Register tersebut.

7 Staf Kepaniteraan

Perdata

(Melaksanakan Tugas

Meja I)

(Melaksanakan Tugas

Kasir)

(Melaksanakan Tugas

Meja III)

3

3

5

- Menerima Gugatan,

Permohonan Banding,

Permohonan Kasasi,

Permohonan Peninjauan

Kembali, Permohonan Eksekusi

dan Permohonan Somasi.

- Membuat SKUM dan

menyerahkan SKUM tersebut

kepada calon Penggugat/

Pemohon.

- Menyerahkan kembali Surat

Gugatan kepada calon

Penggugat / Pemohon.

- Mencatat setiap penerimaan

dan pengeluaran uang perkara

baik dalam Buku Jurnal

maupun Buku Bantu.

- Melaporkan setiap penerimaan

dan pengeluaran dan

penerimaan setiap hari kepada

Panitera untuk mencatat dalam

Buku Induk Keuangan yang

bersangkutan.

- Menerima dan membukukan

uang panjar biaya perkara

sesuai dalam SKUM dan buku

jurnal keuangan perkara yang

bersangkutan.

- Menyiapkan dan menyerahkan

salinan putusan PN / PT / MA

kepada yang bersangkutan.

- Menyerahkan salinan

penetapan PN kepada yang

bersangkutan.

- Menerima dan memberikan

tanda terima atas memori

banding, Kontra Memori

Banding, Memori Kasasi,

Kontra Memori Kasasi, Jawaban

/ Tanggapan atas alasan

peninjauan kembali.

Belum dilakukan

evaluasi

Belum dilakukan

evaluasi

Belum dilakukan

evaluasi

19



banding, kasasi dan PK.

- Mengirimkan berkas perkara

tersebut.

- Mendaftarkan perkara yang

masuk kedalam Register Induk

perkara perdata sesuai dengan

nomor yang tercantum dalam

SKUM / Surat Gugatan /

Permohonan.

- Surat Gugatan / Permohonan

dengan melampirkan tindasan

SKUM dan suratsurat yang

berhubungan dengan gugatan

di sampaikan kepada Ketua

Pengadilan Negeri melalui

Panitera dan kemudian

diserahkan kepada Majelis

Hakim.

- Meregister Permohonan

8 Staf Bagian

Perencanaan, TI dan

Pelaporan

7 - Melaksanakan tugas sebagai

Admin IT Sistem Informasi

Penelusuran Perkara

(SIPP)/CTS, meliputi:

Sinkronisasi Data, Backup Data

dan Aplikasi, serta Maintenance

Server.

- Mengupload segala bentuk

laporan dan berita ke dalam

website Pengadilan.

- Melaksanakan tugas sebagai

Admin Website (maintenance

data web hosting dan domain).

- Melaksanakan pengelolaan

infrastruktur hardware,

meliputi server, komputer dan

perangkat pendukungnya.

- Melaksanakan pengelolaan

infrastruktur jaringan

komputer.

- Membantu penyusunan RKAKL.

- Membuat laporan bulanan.

Belum dilakukan

evaluasi

9 Staf Bagian

Kepegawaian dan

Ortala

14 - Bertanggung-jawab atas SK

Pegawai.

- Mengarsipakan surat masuk

dan keluar.

- Membuat DP3.

Belum dilakukan

evaluasi

20

- Mengerjakan usulan Kenaikan

Pangkat Pegawai.

- Mengerjakan SK Kenaikan Gaji

Berkala Pegawai.

- Mengerjakan Usulan Pensiun.

- Mengerjakan Surat Pernyataan

menduduki Jabatan setiap awal

tahun.

- Membuat Berita Acara Sumpah,

Pelantikan Jabatan.

- Membuat DUK per Desember

dan Bezetting per April dan

Oktober.

- Membuat dan mengerjakan

absen Hakim dan Pegawai

setiap Triwulan ke Pengadilan

Tinggi.

- Membuat buku Cuti dan Izin

Cuti.

- Membuat KP 4.

- Membuat impasing.

- Membuat Buku Daftar Induk

Pegawai.

10 Staf Bagian Umum dan

Keuangan

(Staf Bagian Umum)

15

- Membuat laporan barang milik

Negara.

- Membuat laporan Administrasi

umum.

- Membuat Buku Daftar

Inventaris Barang Milik Negara.

- Membuat daftar Inventaris

Ruangan (DIR).

- Membuat Kartu Inventaris

Banrang (KIB) Gedung/

Bangunan/ tanah.

- Mendata barang inventaris

kantor.

- Menerima surat masuk dari

pengantar surat

- Mengirimkan surat-surat

kekantor pos

- Mengagendakan surat-surat

masuk dan surat keluar.

- Membuat laporan bulanan dan

laporan triwulan barang milik

Negara

- Meregister barang bersejarah

- Mengkoordinasikan barang-

barang ATK masuk dan keluar

Belum dilakukan

evaluasi

21

(Bendahara Keuangan)

(Bendahara

Penerimaan)

7

8

- Mendata barang-barang ATK

masuk dan keluar

- Mendata barang-barang

inventaris kantor.

- Menyusun dan meregister

buku-buku di perpustakaan.

- Melakukan pencairan

berdasarkan SPM yang

diterima.

- Melakukan pembayaran

belanja rutin atas tagihan

beban anggaran.

- Melaksanakan pemotongan

pajak pada setiap pengeluaran

sesuai ketentuan yang berlaku.

- Meneliti kelengkapan dan

kebenaran konsep SPP beban

sementara dan beban tetap dan

SPP Belanja Pegawai sesuai

dengan ketentuan yang

berlaku.

- Menyelenggarakan pembukuan

atas SPJ kedalam Buku Kas

Umum atau Buku-Buku

Pembantu lainnya untuk

dilakukan perhitungan dan

verivikasi dengan mengetahui

perkembangan realisasi

anggaran yang telah tersedia.

- Membuat daftar gaji / lembur /

uang makan / remunerasi dan

Rapel Pegawai sebagai bahan

untuk melakukan pembayaran

gaji/ lembur dan rapel.

- Melakukan pembayaran gaji

pegawai sesuai daftar gaji.

- Melakukan Penyetoran

Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP).

- Membukukan Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP)

dalam BKU, Buku Pembantu

Belum dilakukan

evaluasi

Belum dilakukan

evaluasi

22

dan Karwas MAP.

- Membuat Berita Acara

Pemeriksaan Kas dan LPJ

Bendahara Penerimaan.

- Membuat Laporan Bulanan dan

Triwulanan PNBP.

- Menginput setiap transaksi

baik Penerimaan maupun SPM

ke dalam aplikasi SAKPA.

- Melakukan Rekonsiliasi

Internal dengan UAKPB.

- Melakukan Rekonsiliasi dengan

KPPN dan UAKPA-W.

- Membuat Laporan Keuangan

Semester I dan Tahunan.

b. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

No Sasaran Kerja Pegawai

Jumlah Kegiatan

Tahun 2017 Keterangan

Pengadilan Negeri Rote Ndao

1

Ketua

225 Kegiatan dan

965

berkas/dokumen

Waktu pelaksanaan

selama 12 bulan

2

Wakil Ketua

327 Kegiatan dan

214

berkas/dokumen

Waktu pelaksanaan

selama 12 bulan

3 Hakim

(Rosihan Luthfi, S.H.)

33 Kegiatan dan 745

berkas

Waktu pelaksanaan

selama 12 bulan

4 Hakim

(Abdi Rahmansyah, S.H.)

18 Kegiatan dan 739

berkas

Waktu pelaksanaan

selama 12 bulan

5 Panitera

69 Kegiatan dan

3114 Berkas

Waktu pelaksanaan

selama 12 bulan

6 Panitera Muda Pidana

2 Kegiatan dan 4815

Berkas

Waktu pelaksanaan

selama 12 bulan

7 Panitera Muda Perdata 1333 Berkas

Waktu pelaksanaan

selama 12 bulan

8 Panitera Muda Hukum 248 Berkas

Waktu pelaksanaan

selama 12 bulan

23

9 Panitera Pengganti

1118 Kegiatan dan

1677 Berkas

Waktu pelaksanaan

selama 12 bulan

10 Jurusita

(Olfis E. Pono) 1,194 Kegiatan

Waktu pelaksanaan

selama 12 bulan

11 Jurusita

(Indra R.R. Nunuhitu)

19 Kegiatan dan 65

Berkas

Waktu pelaksanaan

selama 12 bulan

11 Sekretaris

1442 Kegiatan dan

679 Berkas

Waktu pelaksanaan

selama 12 bulan

12 Kasubbag Kepegawaian dan

Ortala - -

13 Kasubbag Umum dan

Keuangan

219 Kegiatan dan

1698 Berkas

Waktu pelaksanaan

selama 12 bulan

14 Kasubbag Perencanaan, TI

dan Pelaporan

34 Kegiatan dan 82

Berkas

Waktu pelaksanaan

selama 12 bulan

15 Staf Kepaniteraan Hukum - -

16 Staf Kepaniteraan Pidana - -

17 Staf Kepaniteraan Perdata

(Lea Y.Odja Lanoe, S.H)

199 Kegiatan dan 86

Berkas

Waktu pelaksanaan

selama 12 bulan

18 Staf Kepaniteraan Perdata

(Herlinda Taolin, S.H.)

97 Kegiatan dan 910

Berkas

Waktu pelaksanaan

selama 12 bulan

18 Staf Bagian Kepegawaian dan

Ortala - -

19 Staf Bagian Umum dan

Keuangan

(Simson A. Djara)

163 Kegiatan dan

2934 Berkas

Waktu pelaksanaan

selama 12 bulan

Staf Bagian Umum dan

Keuangan

(Marna Mangeke)

2855 Kegiatan Waktu pelaksanaan

selama 12 bulan

20 Staf Bagian Perencanaan, TI

dan Pelaporan

150 Kegiatan dan

217 Berkas

Waktu pelaksanaan

selama 12 bulan

24

B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

1. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu)

Pengadilan Negeri Rote Ndao di Tahun 2017 telah menerima Sertifikasi

Akreditasi Penjaminan Mutu dari Dirjen Badilum dengan Predikat “A Exellent”

dengan capaian yang sangat memuaskan ini Pengadilan Negeri Rote Ndao akan

berusaha untuk lebih baik lagi dalam peningkatan pelayanan publik kepada

pencari keadilan dengan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Dokumen

Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Rote Ndao terdiri dari :

- Audit Internal - Dokumen Pendukung Manual Mutu

- Manajemen Resiko - SAKIP

- Manual Mutu - SOP Kepaniteraan

- Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

- SOP Kesekretariatan

- Dokumentasi Sosialisasi Kegiatan Yang berkaitan dengan Akreditasi

2. Pos bakum ( Pos Bantuan Hukum) (Satker yang mendapat alokasi dan

Realisasi Anggaran)

Untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan Kegiatan

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao di Tahun 2017 ini mendapat

Alokasi anggaran dan Realisasinya seperti tabel di bawah ini :

URAIAN AKUN ANGGARAN REALISASI SISA

ANGGARAN

1 2 3 4 5

1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

1049.003 Layanan Pos Bantuan Hukum

Belanja Jasa Konsultan 522131 19.200.000 17.600.000 1.600.000

Jumlah 19.200.000 17.600.000 1.600.000

3. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Untuk Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu Pengadilan Negeri Rote

Ndao di Tahun 2017 ini tidak ada karena semua persidangan dilakukan di

Gedung Pengadilan.

4. Perkara Prodeo (Pembebasan biaya perkara)

Untuk Perkara Prodeo pada tahun 2017 di Pengadilan Negeri Rote

Ndao tidak ada perkara Prodeo yang masuk sehingga anggaran yang sudah

ada tidak bisa diserap

25

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

1. Profil Sumber Daya Manusia

Pengadilan Negeri Rote Ndao telah memiliki sumber daya manusia yang

mampu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang diemban satuan kerja. Jumlah

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Pengadilan Negeri Rote Ndao adalah :

No Nama Jabatan Keterangan

1 EMAN SULAEMAN, S.H. Ketua S I

2 CIPTO HOSARI P. NABABAN, SH., MH Wakil Ketua S II

3 ROSIHAN LUTHFI, S.H. Hakim S I

4 ABDI RAHMANSYAH, S.H. Hakim S I

5 JUNUS W. MARIANAN, S.H. Panitera S I

6 CHARLES O. FINMETA Sekretaris SMA

7 ADRIANI KAROLINA, S.H.,MM Panmud Pidana S II

8 ANTONIA LIPAT OLA, S.H. Panmud Perdata S I

9 MOSES E. DETHAN Panmud Hukum SMA

10 ENNY M. NALLE

Kasubbag Umum dan

Keuangan

SMA

11 ANDREAS NONG, S.H.

Kasubbag Perencanaan,

TI dan Pelaporan

S I

12 -

Kasubbag Kepegawaian

dan Ortala Kosong

13 FEBRIANTI M. JEHALU, S.H. Panitera Pengganti S I

13 LEA JULIANA. ODJA LANOE, S.H. Staf Bagian Perdata S I

14 OLFIS E. PONO Jurusita SMA

15 HERLINDA TAOLIN, S.H. Staf Bagian Perdata S I

16 INDRA R.R NUNUHITU Jurusita SMA

17 SIMSON A. DJARA


Keuangan

SMA

18 MARNA MANGEKE


Keuangan

SMA

19 I PUTU A. ADIWIJAYA, S.kom

Staf Bagian Perencanaan,

TI dan Pelaporan

S I

26

Pada Tahun Anggaran 2017, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris

Pengadilan Negeri Rote Ndao selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menunjuk

12 (dua belas) orang PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) yang

masing-masing ditugaskan sebagai:

Petugas Pengamanan :

Danial Ndun, SH

Roman F. Dethan

Petugas Kebersihan (Pramubakti)

Jemi A. A. Anabokai

Heni D. Baok

Yrietne A. Tahun

Adly J. Y. Sau

Yori A. Finmeta

Joni S. Sooai

Rani Haning, SE

Melfydian Genakama, SH

Petugas Pengemudi

Mortan M. Finmeta

Yanto Y. Fangidae

2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Pengadilan Negeri Rote Ndao secara garis besar telah melaksanakan tugas,

baik dalam urusan kepaniteraan maupun kesekretariatan. Namun demikian,

untuk efektifitas kinerja masih membutuhkan pegawai untuk urusan

kepaniteraan dan kesekretariatan. Sampai saat ini, tenaga IT yang dimiliki oleh

Pengadilan Negeri Rote Ndao hanya 1 (satu) orang ASN dengan dibantu oleh 1

(satu orang tenaga honorer, dan Sekretaris merangkap sebagai Plt.Kasubbag

Kepegawaian dan Ortala, satu tenaga IT merangkap menjadi operator SAIBA, SAS

dan GPP dan bendahara penerimaan, dan Admin SIPP.

Selain itu, Pengadilan Negeri Rote Ndao juga belum memiliki Tenaga

Arsiparis, Pustakawan, dan Penata Laporan Keuangan. akan lebih baik apabila

tersedia tenaga pegawai sesuai kualifikasi setiap pekerjaan sehingga akan

mendukung semua kinerja dalam rangka memberikan pelayanan yang baik

kepada masyarakat pencari keadilan guna terwujudnya peradilan yang agung.

3. Mutasi

27

No Jenis Mutasi Nama/NIP Satker Asal Satker

Tujuan SK

1 Mutasi

Masuk

EMAN SULAEMAN, S.H.

19750410200012 1 001

Pengadilan

Negeri Klas II

Pangkalan

Bun

Pengadilan

Negeri Klas II

Rote Ndao

SK KMA RI Nomor

1144/DJU/SK/KP

04.5/5/2017

2 Mutasi

Keluar

HIRAS SITANGGANG,

SH.MM

196607201988031002

Pengadilan

Negeri Klas II

Rote Ndao

Pengadilan

Negeri Klas

IA Mataram

SK KMA RI Nomor

1144/DJU/SK/KP

04.5/5/2017

4 Mutasi

Keluar

MARIO ADOLFINO, SE

19780903 200912 1 001

Pengadilan

Negeri Klas II

Rote Ndao

Pengadilan

Negeri Klas II

Ruteng

SK KMA RI Nomor

43B/SEK/KP.1/SK/

IV/2017

4. Promosi

Untuk Promosi Jabatan di Tahun 2017 :

No Nama/NIP Tanggal Usulan Nomor

1 LEA Y. ODJA LANOE, S.H.

NIP. 19850125 201212 2 001

25 Oktober 2017 W26-U14/674/KP.04.6/10/2017

5. Pensiun

Pensiun pada tahun 2017 Nihil.

6. Diklat

Pada Tahun 2017 Pengadilan Negeri Rote Ndao mengusulkan untuk mengikuti

Diklat Pim III dan IV atas nama :

No. Nama/Nip Pangkat/Gol Jabatan Unit Kerja Keterangan

PIM III/IV

1 Junus W. Marianan, S.H.

195906141981031019

Penata Tk. I

III/d

Panitera Pengadilan

Negeri Rote

Ndao

PIM III

2 Charles O. Finmeta

197010221994031002

Penata

III/c

Sekretaris Pengadilan

Negeri Rote

Ndao

PIM III

3 Adriani Karolina,

S.H.,M.M

198102202009042004

Penata

III/c

Panitera

Muda Pidana

Pengadilan

Negeri Rote

Ndao

PIM IV

4 Enny M. Nalle Penata Kepala Sub Pengadilan PIM IV

28

III/c Bagian

Umum dan

Keuangan

Negeri Rote

Ndao

5 Moses E. Dethan Penata

Muda Tk.I

III/b

Panitera

Muda

Hukum

Pengadilan

Negeri Rote

Ndao

PIM IV

6 Antonia L. Ola, S.H. Penata

Muda Tk.I

III/b

Panitera

Muda

Perdata

Pengadilan

Negeri Rote

Ndao

PIM IV

7 Andreas Nong, S.H. Penata

Muda Tk.I

III/b

Kepala Sub

Bagian

Perencanaan,

TI dan

Pelaporan

Pengadilan

Negeri Rote

Ndao

PIM IV

B. Penyelesaian Perkara

1. Keadaan Perkara

Pada Pengadilan Negeri Rote Ndao

Perkara Pidana :

Perkara Pidana

No. Jumlah Sisa Perkara

Yang Di Putus

Perkara Yang di

Putus tepat

Waktu

Jumlah Perkara Yang

Tidak Mengajukan Upaya

hukum Banding, Kasasi

dan PK

Jumlah

Perkara

Anakyang

Berhasil

Melalui

Mediasi

1. - Sisa Tahun 2016 : -

- Masuk Tahun 2017

:59

- Putus : 58

- Sisa Tahun 2017 : 1

58 Perkara - -

29

Perkara Perdata :

Perkara Perdata

No. Jumlah Sisa Perkara Yang

Di Putus

Perkara Yang

di Putus tepat

Waktu

Jumlah Perkara Yang

Tidak Mengajukan

Upaya hukum Banding,

Kasasi dan PK

Jumlah

Perkara

Anak

yang

Berhasil

Melalui

Mediasi

1. - Sisa Tahun 2016 : 7

- Masuk Tahun 2017 :21

- Putus 2017 : 20

- Sisa Tahun 2017 : 8

20 Perkara Yang tidak mengajukan

upaya hukum Banding

ada 19 Perkara

-

Matriks Keadaan Perkara :

No Nama Perkara Masuk

Perkara Yang

diputus

Sisa Perkara

Keterangan

PIDANA

1. Pidana Biasa/Singkat 59 58 1

2. Pidana Anak 1 1 -

3. Cepat/Ringan/Lalulintas 1.323 1.323 -

PERDATA

1. Gugatan 21 18 8 Perkara yang cabut/gugur 2

(dua) 2. Permohonan 3 2 - Perkara yang

cabut/gugur 1 (satu)

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Sarana Gedung

Pengadilan Negeri Rote Ndao memiliki 8 (delapan) unit rumah dinas dan Rumah

dinas tersebut diperuntukkan bagi hakim dan panitera akan tetapi jumlah hakim

pada Pengadilan Negeri Rote Ndao di tahun 2017 berjumlah 4 orang maka,

ditempati oleh pegawai. Selain rumah dinas Pengadilan Negeri Rote Ndao juga

memiliki 1 (satu) unit gedung kantor yang dahulu dipergunakan sebagai kantor

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang kini di tempati sebagai rumah dinas Ketua

30

Pengadilan Negeri Rote Ndao. Pengadilan Negeri Rote Ndao telah memiliki 1

(satu) ruang Arsip Perkara dan 1 (satu) ruang Perpustakaan, namun belum

memiliki ruang Arsip Administrasi umum dan tenaga yang berkompeten di

bidangnya yakni Arsiparis dan Pustakawan untuk mengelola ruang Arsip dan

ruang Perpustakaan.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung

Pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Rote Ndao tidak ada pengadaan Sarana

dan Prasarana Gedung.

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung

Pada tahun 2017 pemeliharaan untuk sarana dan prasarana gedung kantor

yaitu perbaikan halaman (lapangan), pengecatan Pos Jaga, pengecatan pagar

dan pengecatan dinding kantor, pengecatan atap kantor

Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung

Pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Rote Ndao sudah dilakukan proses

penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung.

Matriks Sarana dan Prasarana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao :

No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Keterangan

1 Ruang Ketua 1

2 Ruang Wakil Ketua 1

3 Ruang Hakim 1

4 Ruang Panitera 1

5 Ruang Sekretaris 1

6 Ruang Sidang Umum 3 Ruang Sidang Utama, Ruang

Sidang II, Ruang Sidang Anak

7 Ruang Kepaniteraan :

- Ruang Kepaniteraan Hukum 1

- Ruang Kepaniteraan Pidana 1

- Ruang Kepaniteraan Perdata 1

- Ruang Fungsional 1 Khusus Untuk PP dan Jurusita

8 Ruang Kesekretariatan :

- Ruang Sub Bagian Kepegawaian

dan Ortala

1

- Ruang Sub Bagian Umum dan

Keuangan

1

31

- Ruang Sub Bagian Perencanaan, TI

dan Pelaporan

1

9 Ruang Arsip :

- Ruang Arsip Perkara 1

- Ruang Arsip Umum - Belum ada

10 Ruang Tunggu Penasihat Hukum 1

11 Ruang Jaksa dan Ruang Bapas 1

12 Ruang Bapas 1

13 Ruang Tunggu Pengunjung 1

14 Ruang Ramah Anak 1

15 Ruang Laktasi 1

16 Ruang Poliklinik 1

17 Ruang Tamu Terbuka 1

18 Ruang Tahanan Pria 1

19 Ruang Tahanan Wanita 1

20 Meja informasi 1

21 Ruang mediasi dan Ruang Diversi 1

22 Area merokok 1

23 Gudang 1

24 Ruang Perpustakaan 1

25 Tempat ibadah/mushola - Belum ada

26 Toilet/wc umum 6

27 Ruang Server 1

28 Ruangan Telekonference - Belum ada

Sarana dan Prasarana Fasilitas

Perkantoran

1 Mobil (Kendaraan Roda 4) 3

2 Sepeda Motor (Kendaraan Roda 2) 5

3 Komputer (PC) 14

4 Laptop (Notebook) 7

5 Printer 12

6 Scanner 1

7 Mesin Ketik 7

8 Mesin Fotocopi 1

9 Lemari besi/metal 8

32

10 Lemari kayu 19

11 Rak besi 9

12 Rak kayu 11

13 Meja kerja kayu 50

14 Kursi besi/metal 124

15 Kursi kayu 63

16 Sice 13

17 Bangku panjang kayu 33

18 Meja komputer 11

19 Meja rapat 15

20 Loudspeker 2

21 Amplifier 1

22 Microphone 6

23 Boom stand 1

24 AC Split 12

25 Kipas angin 2

26 Facsimile 2

27 Telephone PABX 1

28 Brangkas 1

29 Gordyn/Kray 142

30 Kabel Roll 2

31 Camera Digital 1

32 CCTV-Camera Control Television

System

16

33 Televisi 1

34 Server 3

35 UPS (Uninterruptible Power

Supply)

3

36 Mesin Absensi 1

37 Tiang bendera 1

38 Lambang Garuda Pancasila 5

39 LCD Projector/Infocus 1

40 Switcher/Pacth Panel 1

41 Palu sidang 3

33

Kendaraan Dinas

No Uraian Tahun Perolehan

Kondisi Keterangan

I Jenis Kendaraan Roda 4 Baik Rusak Ringan

Rusak Berat

1. Station Wagon (Kijang

Inova)

2009 √

2

Alat Angkutan Darat

Bermotor Lainnya (Toyota

New Avansa)

2014 √

3 Mini Bus 2011 √

2. Sarana Kantor

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Pada Tahun 2017 pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung berupa :

- Alat Pengolah Data dan Komunikasi:

1. Laptop : 1 unit

2. PC : 5 unit

3. Printer : 3 unit

4. UPS : 2 unit

- Peralatan dan Fasilitas Pendukung Perkantoran

1. Meubelair : 20 unit

2. AC Split : 5 unit

b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Untuk tahun Anggaran 2017

semua Fasilitas Gedung mendapatkan perawatan diantaranya Gedung

Kantor, Laptop, Komputer, Printer, Peralatan Rumah Tangga, Kendaraan roda

dua dan empat, AC, Mesin Foto Copi, Genzet, CCTV dan Inventaris Kantor.

c. Penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Rote Ndao mempunyai program

penghapusan, akan tetapi masih terkendala pada proses inventarisir dan

pengajuan penghapusan ke kantor KPKNL oleh petugas SIMAK BMN.

D. Pengelolaan Keuangan

Berikut adalah data keuangan Pengadilan Negeri Rote Ndao yang diambil

dari aplikasi SAIBA per tanggal 31 Desember 2107:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

34


ANGGARAN

1 2 3 4 5

1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan badan Urusan Administasi

1066.006 layanan Dukungan Manajemen Pengadilan

Belanja bahan

Belanja Perjalanan Biasa

521211

524111

3.594.000

186.900.000

1.806.250

186.891.210

1.787.750

8.790

Jumlah Kegiatan 1066.006 190.494.000 188.697.460 1.796.540

1066.994 Layanan Perkantoran

5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Belanja Gaji Pokok PNS

Belanja Pembulatan Gaji PNS

Belanja Tunj. Suami/Istri

PNS

Belanja Tunj. Anak PNS

Belanja Tunj. Struktural PNS

Belanja Tunj. Fungsional

PNS

Belanja Tunj. PPh PNS

Belanja Tunj. Beras

Belanja Uang Makan PNS

Belanja Tunj. Umum PNS

Belanja Tunj. Kemahalan

Hakim

511111

511119

511121

511122

511123

511124

511125

511126

511129

511151

511157

844.408.000

18.000

42.863.000

16.415.000

26.130.000

775.125.000

131.649.000

45.582.000

158.400.000

23.888.000

95.000.000

844.035.200

12.232

46.770.000

15.997.012

24.170.000

754.260.000

96.694.472

42.872.640

152.375.000

11.895.000

91.200.000

372.800

5.828

93.000

417.988

1.960.000

365.000

4.824.528

2.709.360

6.025.000

11.993.000

3.800.000

Jumlah Kegiatan 1066.994.51 3.003.904.000 2.924.316756 32.566.504


5211 Belanja Barang Operasional

Belanja Keperluan

Perkantoran

Belanja Barang Persediaan

Barang Konsumsi

Belanja Pengiriman Surat

Dinas Pos Pusat

521111

521811

521114

288.600.000

58.756.000

6.000.000

266.051.200

58.633.352

5.611.906

22.548.800

122.648

388.094

Jumlah 353.356.000 330.296.458 23.059.542


5212 Belanja Barang Non Operasional

Belanja Bahan 521211 8.606.000 8.510.000 96.000

35

Jumlah 8.606.000 8.510.000 96.000


5221 Belanja Jasa

Belanja Langganan Listrik

Belanja Langganan Telepon

Belanja Langganan Air

522111

522112

522113

27.600.000

6.000.000

12.000.000

24.248.144

1.333.475

10.182.000

3.351.856

4.666.525

1.818.000

Jumlah 45.600.000 35.763.619 9.836.381


5231 Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan

Gedung dan Bangunan

Belanja Biaya Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin

523111

523121

93.000.000

141.956.000

91.992.239

131.034.500

1.007.761

10.921.500

Jumlah 234.956.00 223.026.739 11.929.261

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung


ANGGARAN

1 2 3 4 5

1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

1071.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Peralatan dan

Mesin

536111

532111

5.000.000

227.500.000

4.905.000

227.500.000

95.000

-

Jumlah 232.500.000 232.405.000 95.000

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan


ANGGARAN

1 2 3 4 5

1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

1049.003 Layanan Pos Bantuan Hukum

Belanja Jasa Konsultan 522131 19.200.000 19.200.000 -

Jumlah 19.200.000 19.200.000 -

1049.005 Perkara yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang tepat

waktu

Belanja Pengiriman Surat 521114 7.200.000 677.820 6.522.180

36

Dinas Pos Pusat

Belanja Bahan


Barang Konsumsi

Belanja Perjalanan Dinas

Dalam Kota

521211

521811

524113

19.000.000

24.304.000

4.180.000

14.766.500

24.300.000

3.810.000

4.233.500

4.000

370.000

Jumlah 54.684.000 43.554.320 11.129.680

1049.006 Perkara Peradilan Umum yan diselesaikan melalui Pembebasan Biaya

Perkara

Belanja Bahan


Barang Konsumsi

Belanja Perjalanan Dinas

Dalam Kota

Belanja Barang Non

Operasional Lainnya

521211

521811

524113

521219

600.000

300.000

320.000

400.000

-

-

-

-

600.000

300.000

320.000

400.000

Jumlah 1.620.000 - 1.620.000

E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP

1. Publikasi Perkara (One Day One Publish)

Berkaitan dengan One Day One Publish, Pengadilan Negeri Rote Ndao dalam

beberapa tahun terakhir telah menggunakan Aplikasi SIPP dengan versi yang

terakhir 2018 Versi 3.2.0 dan Direktori Putusan. Dengan tersedianya Aplikasi

ini, maka masyarakat dapat mengakses proses berjalannya suatu perkara

mulai dari tahap pendaftaran hingga perkara tersebut di putus yakni dengan

mengakses melalui sipp.pn-rotendao.go.id sedangkan untuk mengakses

putusan yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Rote Ndao, masyarakat

dapat mengakses pada aplikasi Direktori Putusan.

F. Regulasi Tahun 2017

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan

atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

37

3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pedoman

Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna

Mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat

Pemerintahan.

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 09 Tahun 2017 tentang Format

(template) dan Pedoman Penulisan Putusan/ Penetapan Mahkamah Agung.

Pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Rote Ndao mengeluarkan beberapa Surat

Keputusan antara lain :

1. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-

U14/51/PL.01/I/2017 tentang Alih Fungsi Pemanfaatan/Penggunaan

Sebagian Ruangan di Ruangan Kantor Pengadilan Negeri Rote Ndao.


U14/30/OT.01.3/SK/1/2017 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Negeri Rote Ndao

3. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-U14/

17/OT.03.1/1/2017 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua dan

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao


U14/25/OT.03.1/1/2017 tentang Penunjukan Petugas Kearsipan Bidang

Kepaniteraan Pada Pengadilan Negeri Rote Ndao.


U14/32/OT.03.1/1/2017 tentang Penunjukan Tim Pengelolaan Website dan

Teknologi Informasi Pengadilan Negeri Rote Ndao.


U14/52/OT.01.2/SK/1/2017 tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja

Tahun 2017 Serta Rencana Kinerja Tahun 2017 dan 2018 pada Pengadilan

Negeri Rote Ndao.


U14/85/OT.01.3/8/2017 tentang Penunjukan Tim Penjaminan Mutu pada



33/OT.01.3/1/2017 tentang Pembentukan Tim Penanggungjawab Penataan

Parkir pada Pengadilan Negeri Rote Ndao.

38


U14/55/OT.01.3/1/2017 tentang Standar Pelayanan Peradilan Pengadilan

Negeri Rote Ndao.


U14/31/OT.03.1/1/2017 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Sistem Informasi

Penelusuran Perkara CASE TRACKING SYSTEM (SIPP/CTS Pengadilan Negeri Rote

Ndao.

11. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor : W26-U14/ 28

/OT.01.2/SK/1/2017 tentang Riview Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Negeri Rote Ndao.


76/OT.01.3/3/2017 tentang Rapat Tinjauan Manajemen Pengadilan Negeri

Rote Ndao.


U14/60/OT.01.3/1/2017 tentang Penunjukan Pelaksanaan Penanganan

Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Negeri Rote Ndao.

14. Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-U14/

42/KP.01.2/1/2017 tentang Penunjukan Petugas Sub Bagian Umum dan

Keuangan pada Pengadilan Negeri Rote Ndao.

15. Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor W26-U14/

43/KP.01.2/1/2017 tentang Penunjukan Petugas Sub Bagian Perencanaan

Teknologi Informasi dan Pelaporan pada Pengadilan Negeri Rote Ndao.


86/KP.01.2/1/2017 tentang Penunjukan Petugas Sub Bagian Kepegawaian

Organisasi dan Tata Laksana Pada Pengadilan Negeri Rote Ndao.


U14/27/OT.01.3/SK/6/2017 tentang Penunjukan Petugas Pengelola dan

Pencatatan Barang Persediaan pada Pengadilan Negeri Rote Ndao.


U14/24/OT.01.3/1/2017 tentang Penunjukan Petugas Pengelola

Perpustakaan pada Pengadilan Negeri Rote Ndao


28/OT.01.3/I/2017 tentang Penunjukan Petugas Meja Pengaduan dan

Operator Aplikasi SIWAS MA-RI pada Pengadilan Negeri Rote Ndao.

39


U14/29/OT.01.3/I/2017 tentang Penunjukan Petugas Pengelola Meja

Informasi pada Pengadilan Negeri Rote Ndao.


U14/39/KP.01.2/1/2017 tentang Penunjukan Petugas Kepaniteraan Pidana

pada Pengadilan Negeri Rote Ndao.


U14/40/KP.01.2/1/2017 tentang Penunjukan Petugas Kepaniteraan Perdata



38/KP.01.2/1/2017 tentang Penunjukan Petugas Kepaniteraan Hukum pada



80/KP.04.6/7/2017 tentang Penunjukan Petugas Absensi pada Pengadilan

Negeri Rote Ndao.


U14/57/KP.07.01/1/2017 tentang Penerapan Role Model/Panutan pada



21/OT.01.3/1/2017 tentang Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum)



57/KP.07.01/1/2017 tentang Penunjukan Tim Penilai Role Model pada



U14/25/KP.01.10/1/2017 tentang Penunjukan Petugas Pemegang Buku

Induk Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Rote Ndao.


U14/77/KP.07.01/5/2017 tentang Penetapan Role Model/Panutan pada



U14/81/OT.01.3/8/2017 tentang Susunan Majelis Hakim yang

Menyidangkan Perkara pada Pengadilan Negeri Rote Ndao.


U14/36/KP.01.2/1/2017 tentang Penunjukan Hakim Sebagai Mediator pada


40


U14/83/KP.07.11/8/2017 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Kerja bagi

Hakim dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pengadilan Negeri Rote Ndao.


U14/89/KP.11.01/8/2017 tentang Tim Pengawasan Penegakan Disiplin

Kerja pada Pengadilan Negeri Rote Ndao.


U14/48/KP.01.2/1/2017 tentang Penunjukan Koordinator Penanganan

Bnatuan Panggilan/Pemberitahuan pada Pengadilan Negeri Rote Ndao.


U14/68/OT.01.3/1/2017 tentang Pemberlakuan Briefing Bulanan dan Rapat

Khusus.


U14/62/OT.01.3/1/2017 tentang Perberlakuan sistem Loket Kepaniteraan

Pidana, Perdata dan Hukum pada Pengadilan Negeri Rote Ndao.


U14/87/KP.07.01/8/2017 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona

Integritas Pengadilan Negeri Rote Ndao.


U14/50/KP.01.3/1/2017 tentang Pembentukan Tim Tanggap Darurat

Keamanan dan Keselamatan pada Pengadilan Negeri Rote Ndao.


U14/47/OT.01.3/1/2017 tentang Penunjukan Tim Survei Indeks Kepuasan

Masyarakat Pengadilan Negeri Rote Ndao.


U14/20/KP.04.6/1/2017 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi



U14/44/OT.01.3/1/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar

Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Negeri Rote Ndao.


U14/49/KP.01.3/1/2017 tentang Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi



U14/33/KP.01.3/1/2017 tentang Pembentukan Tim Penangung Jawab

Penataan Parkir pada Pengadilan Negri Rote Ndao.

41


U14/56/OT.01.3/1/2017 tentang Pembentukan Tim Audit Internal pada



U14/46/OT.01.3/1/2017 tentang Pedoman Pengawasan Internal pada



U14/73/OT.01.3/1/2017 tentang Manajemen Resiko Pengadilan Negeri Rote

Ndao.


U14/74/OT.01.3/1/2017 tentang Maklumat Pelayanan Pengadilan Negeri

Rote Ndao.


U14/67/KP.01.3/1/2017 Kawasan Tanpa Rokok pada Pengadilan Negeri

Rote Ndao.


U14/72/OT.01.3/1/2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan

Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan pada Pengadilan

Negeri Rote Ndao


U14/23/KP.01.2/1/2017 tentang Penanggung jawab Kebersihan dan

Keindahan di Lingkungan Pengadilan Negri Rote Ndao.

42

BAB IV

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Dalam rangka menjalankan Tugas pokok dan Fungsi dari Pengadilan

Negeri Rote Ndao maka di bentuk badan pengawas oleh Ketua Pengadilan Negeri

Rote Ndao dengan mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No:

KMA/080/SKA/111/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di

Lingkungan Lembaga Peradilan

1. Waskat

Pengawasan melekat dalam organisasi Mahkamah Agung dan Lembaga

Peradilan di bawahnya adalah pengawasan secara struktural yang melekat dalam

suatu organisasi, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pedoman Umum Angka 1

huruf a Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan

Melekat. Dengan pedoman aturan tersebut kantor Pengadilan Negeri Rote Ndao

telah melaksanakan secara terus-menerus.

2. Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang

Untuk melaksanan aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI

tentang pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang maka

Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao menunjuk hakim-hakim untuk mengawasi

bagian-bagian dengan sk nomor : W26-U14/19/OT.01.3/I/2017 tanggal 03

Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang.

No. Nama Jabatan Tugas

1 CIPTO HOSARI P. NABABAN,

SH., MH

Wakil Ketua Koordinator Hakim Pengawas

2 ROSIHAN LUTHFI, SH Hakim - Pengawas Bidang Umum

dan Keuangan

- Pengawas Bidang

Perencanaan, TI dan

Pelaporan.

- Pengawas Bidang

Kepegawaian, Organisasi

43

dan Tatalaksana.

3 ABDI RAHMANSYAH, SH Hakim - Pengawas bidang Pidana,

Perdata, Hukum, Wasmat,

Kearsipan.

Bentuk dan Metode Pengawasan rutin /regular pada Pengadilan Negeri Rote

Ndao tersebut dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung, yaitu dengan

cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat terkait (penanggung jawab

kegiatan) pada bidangnya masing- masing dengan metode interview dan

pemeriksaan dokumen dengan bertujuan untuk mengetahui rencana-rencana

kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan dan mengevaluasi sejauh mana

program kerja Pengadilan Negeri Rote Ndao dapat dilaksanakan, pelaksanaan

administrasi perkara dan administrasi umum serta hambatan-hambatan apa saja

yang dihadapi oleh masing-masing unit kerja. Selanjutnya para hakim pengawas

akan membuatkan laporan tertulis per bulan yang akan diserahkan kepada Wakil

Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sebagai koordianator hakim pengawas.

B. EVALUASI

Dari hasil pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang

dilaporkan pada saat Rapat Dinas secara rutin minimal 1 kali dalam 1 bulan.

Temuan-temuan dan permasalahan dari hasil pengawasan sudah hampir semua

dibenahi dan dilaksanakan sesuai arahan Hakim Pengawas Bidang dan dari hasil

evaluasi.

44

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada pokoknya pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Rote Ndao telah

berjalan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah

ditetapkan, namun demikian masih perlu adanya peningkatan kinerja yang lebih baik

dalam hal pengadministrasian baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan dan juga

peningkatan disiplin kerja ASN Pengadilan Negeri Rote Ndao sehingga dengan adanya

upaya peningkatan kinerja tersebut, maka prestasi kerja dapat dicapai secara

maksimal. Saat ini Pengadilan Rote Ndao sudah memperoleh akreditasi dengan

Predikat “A Exellent” dengan hasil yang dicapai ini Pengadilan Negeri Rote Ndao akan

lebih meningkatkan lagi pelayanan kepada para pencari keadilan.

B. SARAN

a) Kendaraan dinas roda empat yang di gunakan oleh Ketua, Wakil dan Panitera

Pengadilan Rote Ndao sering mengalami kerusakan dan Pengadilan Negeri Rote

Ndao juga membutuhkan kendaraan untuk Sekretaris dan kendaraan Operasional

Kantor yang di harapkan pada tahun 2019 dapat disediakan anggaran untuk

pengadaan kendaraan dinas roda empat.

b) Kendaraan dinas roda dua ada 5 (lima) unit yang umur manfaatnya semakin

mengalami penyusutan pada tahun 2019 bisa disediakan anggaran bagi

pengadaan kendaraan dinas roda dua.

c) Pengadilan Negeri Rote Ndao belum memiliki Tenaga Arsiparis, Pustakawan, dan

Penata Laporan Keuangan dan diharapkan dikemudian hari dalam proses

penerimaan penerimaan pegawai dapat dialokasikan tenaga tersebut bagi


d) Pekerjaan yang berkaitan dengan Teknologi Informasi atau komputer kadang

bertumpu pada satu orang sehingga diharapkan dapat guna menambah

pengetahuan dan kemampuan dalam hal bidang aplikasi Komdanas, LPSE, SIKEP,

direktori putusan, SIMAK BMN, Pengadaan Barang dan Jasa dan lain-lain.

e) Perlu adanya penambahan Pagu Anggaran Belanja Modal dan Anggaran untuk

Pembangunan Sarana Prasarana Gedung dan Kantor Pengadilan Negeri Rote

Ndao.

45

Melalui laporan tahunan ini dan terpenuhinya dengan ditindak lanjuti sesegera

mungkin bahwa kekurangan yang dihadapi olaeh Pengadilan Negeri Rote Ndao

kiranya dapat segera dipenuhi atau ditindak lanjuti sehingga kinerja pelayanan

publik pada kantor Pengadilan Negeri Rote Ndao dapat berjalan lancar dan tidak ada

hambatan.

Demikian laporan tahunan ini disusun guna menjadi bahan laporan dan evaluasi

kerja dipergunakan sebagaimana mestinya.

laporan tahunan tahun 2017 pengadilan negeri rote...

Documents