laporan tahunan pengadilan agama palangka...

Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Agama Palangka Raya

i

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA KELAS IB Jl. Kapten Piere Tendean No. 2 Telp./Fax. 0536 3221289 Email : [email protected] website : http://pa-palangkaraya.go.id

PALANGKA RAYA – 73112

mailto:[email protected]


ii


iii

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat

Allah SWT atas limpahan Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga

kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Pengadilan

Agama Palangka Raya Kelas IB Tahun 2015 dengan tepat

waktu.

Laporan ini menguraikan tentang pelaksanaan tugas

Pengadilan Agama Palangka Raya selama tahun 2015 yang

meliputi bidang teknis yustisial, pengawasan internal,

pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan

prasarana, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan

administrasi. Hal demikian dimaksudkan untuk memberikan

dasar pemikiran guna mewujudkan visi dan misi Peradilan Agama agar sesuai dengan yang

diharapkan. Laporan ini juga merupakan bentuk realisasi kerja sekaligus sebuah bentuk

pertanggung jawaban dalam tahun 2015, dalam perjalanan kurun waktu tersebut terhadap

capaian yang diperoleh selama ini, akan terus kami tingkatkan. Sementara itu terhadap

kendala dan permasalahan yang ada, kami akan berusaha semaksimal mungkin

mengatasinya, sehingga pelayanan utama kepada masyarakat dapat terus berjalan dengan

baik.

Laporan Tahunan ini dibuat berpedoman dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nomor : 525-1/SEK/KU.01/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang kemudian

ditindaklanjuti dengan surat Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor : W16-

A1/1225/OT.01.2/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015, kendati demikian, kami masih

menyadari mungkin Laporan Tahunan ini masih terdapat berbagai kekurangan dan

kelemahan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat

diharapkan guna menyempurnakan laporan pada tahun yang akan datang.


iv

Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras menyelesaikan Laporan Tahunan

ini dengan tepat waktu. Semoga selalu diberikan kesehatan dan Lindungan Allah SWT.

Akhirnya semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi kami dan pihak terkait yang

memerlukan. Terima kasih.

Palangka Raya, 31 Desember 2015 Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IB

Ketua,

Drs. H. Mahbub A., M.H.I NIP. 19520421 198203 1 003


v

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Bab I Pendahuluan 1 A. Kebijakan Umum Peradilan 1 B. Visi dan Misi 3 C. Rencana Strategis 4

Bab II Struktur Organisasi (Tupoksi) 13 A. Penyusunan Alur Tupoksi 21 B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 64

Bab III Pembinaan dan Pengelolaan 109 A. Sumber Daya Manusia 109

1. Profil Sumber Daya Manusia 110 2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia 112 3. Mutasi 113 4. Promosi 119 5. Pensiun 120

B. Keadaan Perkara 121 1. Rekapitulasi Perkara 121 2. Rasio Perkara Terhadap Majelis 122 3. Putusan Yang Diajukan Banding 123

a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk.Banding 123 b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk.Banding 123 c. Putusan Pengadilan Tk.I yang tidak dapat diterima Tk.Banding 123

4. Putusan Yang Diajukan Kasasi 124 a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding dan 124

Dikuatkan Tk.Kasasi b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding dan 124

Dibatalkan Kasasi c. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding dan 124

Tidak dapat diterima Tk.Kasasi d. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk.Banding dan 124

Dikuatkan Tk.Kasasi e. Putusan engadilan Tk.I yang dibatalkan Tk.Banding dan 125

Dibatalkan Tk.Kasasi


vi

5. Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali 125 a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk.Banding dan 125

Dikuatkan Tk.Kasasi yang dikuatkan Tk.PK b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk.Banding dan 125

Dibatalkan Tk.Kasasi yang dikuatkan Tk.PK c. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk.Banding dan 125

Tidak dapat diterima Tk.Kasasi yang dikuatkan Tk.PK d. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk.Banding dan 125

dikuatkan Tk.Kasasi yang dikuatkan Tk.PK e. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk.Banding dan 125

Dibatalkan Tk.Kasasi yang dikuatkan Tk.PK f. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk.Banding dan 125

dikuatkan Tk.Kasasi yang dibatalkan Tk.PK g. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk.Banding dan 126

Dibatalkan Tk.Kasasi yang dibatalkan Tk.PK h. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk.Banding dan 126

Tidak dapat diterima Tk.Kasasi yang dibatalkan Tk.PK i. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk.Banding dan 126

Dikuatkan Tk.Kasasi yang dibatalkan Tk.PK j. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk.Banding dan 126

Dibatalkan Tk.Kasasi yang dibatalkan Tk.PK k. Putusan Pengadilan Tk.I yang Berkekuatan Hukum Tetap 126

Yang dikuatkan Tk.PK l. Putusan Pengadilan Tk.Banding yang Berkekuatan Hukum 126

Tetap dikuatkan Tk.PK m. Putusan Pengadilan Tk.Kasasi yang Berkekuatan Hukum 126

Tetap yang dikuatkan Tk.PK n. Putusan Pengadilan Tk.I yang Berkekuatan Hukum Tetap 126

Dibatalkan Tk.PK o. Putusan Pengadilan Tk.Banding yang Berkekuatan Hukum 127

Tetap dikuatkan Tk.PK p. Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan 127 q. Putusan Pengadilan Tk.I yang Berkekuatan Hukum Tetap 127

Yang tidak dapat diterima Tk.PK r. Putusan Pengadilan Tk.Banding yang Berkekuatan Hukum 127

Tetap dikuatkan Tk.PK

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 127 D. Pengelolaan Keuangan 135 E. Dukungan Teknologi Informasi 139 F. Regulasi Tahun 2015 142

Bab IV Pengawasan 147 A. Internal 147 B. Evaluasi 159

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi 161 A. Kesimpulan 161 B. Rekomendasi 163

Laporan Tahunan 2015 Pengadilan Agama Palangka Raya | 1

A. Kebijakan Umum Peradilan

Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan Kekuasaan kehakiman dilakukan

oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama,

peradilan militer dan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah

Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan Kehakiman diIndonesia merupakankekuasaan yang merdeka,

untuk menyelengarakan peradilan, guna menegakkankeadilan. Dalam

pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989menyatakan sebagaiberikut

:

1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan

olehPengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

2) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama

berpuncakkepadaMahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi.

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia,

Peradilan Agama merupakan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan

yang beragama Islam. Demikian Undang-undang nomor 7 tahun 1989

tentang Peradilan Agamabahwakewenangan Peradilan Agama dalam

Pasal 49 ayat (1)Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara

orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a) perkawinan; (b)

kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;


(c) wakaf dan shadaqah yang telah menjadi hukum positif di tanah air

kita. Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006

tentang perubahan atas Undang-Undang no. 7 tahun 1989 tentang

Peradilam Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi

lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan yang mendasar

adalah penambahan kewenangan Peradilan Agama dalam bidang

ekonomi syari’ah.Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang

Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 ditegaskan bahwa Peradilan

Agama memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan

menyelesaikan perkara termasuk “Ekonomi Syari’ah”. Pasal ini

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi Syari’ah” adalah

perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip

syari’ah, antara lain meliputi :

a) Bank Syari’ah;

b) Lembaga Keuangan Makro Syari’ah;

c) Asuransi Syari’ah;

d) Reasuransi Syari’ah;

e) Reksadana Syari’ah

f) Obligasi dan surat berharga berjangka menengah Syari’ah;

g) Sekuritas Syari’ah;

h) Pembiayaan Syri’ah;

i) Pegadaian Syari’ah;

j) Dana pensiun lembaga keuangan Syari’ah; dan

k) Bisnis Syari’ah.

Dengan bertambahnya kewenangan Peradilan Agama dalam

memutus perkara yang berkaitan dengasn “Ekonomi Syari’ah”. Maka


para hakim di Pengadilan Agama dituntut wajib menguasai tentang ilmu

ekonomi Syari’ah disamping ilmu hukum formil yang dimiliki selama ini.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, Pengadilan Agama Palangka

RayaKelas IB yang berada di Ibukota Provinsi, secara geografis terletak

pada 113˚30`- 114˚07` Bujur Timur dan 1˚35`- 2˚24` Lintang Selatan,

dengan luas wilayah 2.678,51 Km2 (267.851 Ha) dengan topografi terdiri

dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%.

Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

SebelahUtara : Dengan Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : Dengan Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Selatan : Dengan Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat : Dengan Kabupaten Katingan

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu

Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya,

Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit dengan luas masing-


masing 117,25 Km2, 583,50 Km2, 352,62 Km2, 572,00 Km2 dan 1.053,14

Km2.

B. Visi dan Misi

B.1. Visi

Adapun visi Pengadilan Agama Palangka Raya adalah”

Terwujudnya Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya

Yang Adil dan Berwibawa“.Dalam mewujudkan visi tersebut,

perlu adanya upaya atau usaha-usaha perbaikan guna mewujudkan

badan peradilan Agama Indonesia yang Agung dan Pengadilan

Agama Palangka Raya secara khusus.

B.2. Misi

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan

dengan asassederhana, cepat, dan biaya ringan.

2. Meningkatkan profesionalisme seluruh aparatur penyelenggara

Pengadilan Agama Palangka Raya.

3. Menjaga kemandirian hakim yang bebas dari segala bentuk

campur tangan dari suatu kekuasaan atau kekuatan sosial atau

kekuatan politik yang menggiring suatu majelis hakim pada arah

tertentu.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi penyelenggaraan

peradilan

5. Menciptakan budaya taat hukum baik penyelenggara peradilan

maupun masyarakat pencari keadilan.


C. Rencana Strategis

Dalam rangka mencapai VISI dan MISI Pengadin Agama Palangka Raya

sebaimana tersebut di atas, maka Visi dan Misi tersebut harus

dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa

perumusan tujuan strategis (strategis goals) organisasi yang merupakan

penjabaran atau implementasi dari pernyataan MISI yang akan dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran strategis yang ingin ditempuh :

C.1. Tujuan :

1. Memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat

waktu.

2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces

to justice).

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama

Palangka Raya yang berkualitas.

4. Terjaganya kemandirian hakim khususnya maupun

penyelenggara peradilan pada umumnya dari pengaruh pihak

luar.

5. Terciptanya Peradilan yang memiliki kredibilitas yang tinggi

dan transparan

6. Menciptakan penyelenggaraan peradilan bersih dan berwibawa.

C.2. Sasaran :

1. Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana tepat

waktu, transparan dan akuntabel.

2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

(acces to justice).


3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama

Palangka Raya yang berkualitas.

4. Peningkatan kemampuan dan kualitas pengawasan internal.

5. Peningkatan tertib administrasi perkara.

6. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

7. Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya

8. Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Mahkamah Agung RI

Indikator Kinerja Utama :

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan

sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan

indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO. KINERJA

UTAMA

INDIKATOR

KINERJA

UTAMA

PENJELASAN PENANGGUNG

JAWAB SUMBER

DATA

1 2 3 4

1. Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu, transparan dan akuntabel

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

Perbandingan jumlah perkara yang diterima dengan perkara yang sudah dimediasi

Hakim Mediasi/ Mediator

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Persentase mediasi yang berhasil damai

Perbandingan perkara yang dimediasi dengan mediasi yang menjadi akta perdamaian

Hakim Mediasi/ Mediator


c. Persentase perkara yang diputus

Perbandingan antara perkara yang diterima dengan perkara yang diputus

Ketua Majelis/ Panitera

Pengganti



d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka maksimal 6 bulan

Perbandingan antara perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang 6 bulan dengan perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan


Pengganti


e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

Perbandingan antara perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang 6 bulan dengan perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan


Pengganti


f. Persentase perkara yang mengajukan :

- Banding,

- Kasasi, dan

- Peninjauan Kembali

Perbandingan antara perkara yang diselesaikan pada tingkat pertama dengan perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK.


Pengganti/ Panitera/

Panitera Muda Hukum


2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Pengadilan (accses to justice)

Persentase perkara yang sudah diputus dan dipublikasikan melalui direktori putusan (website)

Perbandingan antara jumlah perkara yang diputus dengan jumlah putusan yang telah dipublikasikan

KetuaMajelis/ Panitera

Pengganti/ Panitera/ Panmud Hukum/

Operator IT


3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Palangka Raya yang berkualitas

a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti pendidikan/diklat, dll

Perbandingan jumlah pegawai yang ada dengan pegawai yang diusulkan

Ketua/Pansek/ Wasek/Kasubag

Kepegawaian

Data Keadaan Pegawai dan Aplikasi Simpeg

b. Persentase pegawai dipanggil/mengikuti pendidikan/diklat, dll

Perbandingan antara pegawai yang diusulkan dengan pegawai yang dipanggil untuk mengikuti


Kepegawaian


c. Persentase pegawai yang lulus mengikuti Pendidikan/diklat, dll

Perbandingan antara pegawai yang mengikuti dengan pegawai yang lulus


Kepegawaian


4. Peningkatan kemampuan dan kualitas

a. Persentase laporan hasil temuan yang

Perbandingan antara LHP dengan LHP yang ditindak

Ketua/Pansek/ Pejabat dan Staf

terkait

Laporan Hasil Temuan dan


pengawasan internal

telah ditindak lanjuti

lanjuti Laporan Hasil Tindak Lanjut

b. Persentase hasil temuan setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan internal

Perbandingan tingkat kesalahan antara LHP sebelumnya dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan

Ketua/Pansek/ Pejabat dan Staf

terkait

Laporan Hasil Temuan dan Laporan Hasil Tindak Lanjut

c. Pesentase pengaduan yang diterima dan ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah pengaduan yang diterima dengan pengaduan yang ditindak lanjuti

Ketua/Pansek/ Pejabat terkait

dan Meja Pengaduan

Register Pengaduan dan Laporan Hasil Tindak Lanjut

5. Peningkatan tertib administrasi perkara

a. Persentase perkara yang diterima secara lengkap dan dapat diteruskan kepada Pimpinan

Perbandingan perkara yang diterima dengan perkara yang telah diterima secara lengkap

Ketua/Pansek/ Pejabat terkait


b. Persentase alat bukti tertulis yang telah dilegalisasi

Perbandingan antara alat bukti yang diserahkan dengan alat bukti yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti

Ketua Majelis/PP/

Panitera


6. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

a. Persentase penyelesaian perkara prodeo

Perbandingan antara perkara yang diterima sebagaimana biasa dengan perkara yang diterima secara prodeo

Ketua/Panitera/ Posbakum


b. Persentase perkara yang telah diminutasi

Perbandingan antara perkara yang telah selesai akan tetapi belum diminutasi dengan perkara yang telah diminutasi

Ketua Majelis/PP


c. Persentase putusan yang telah dianonimasi

Perbandingan perkara yang telah diputus dengan putusan yang telah dianonimasi

Ketua Majelis/PP/

Panitera/ Panmud Hukum/ Operator


d. Persentase penerimaan

Perbandingan perkara yang

Ketua/Panitera/ Pejabat terkait

Laporan Bulanan dan


perkara melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

diterima melalui layanan Posbakum dengan perkara yang diterima langsung dari para pihak

Laporan Tahunan

7. Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Persentase capaian penyelenggaraan operasional kantor

Perbandingan antara alokasi anggaran yang tersedia dengan capaian atau realisasi

KPA/PPK/ Pejabat dan Staf

terkait

Laporan Bulanan

8. Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI

a. Persentase usulan kegiatan yang diajukan

Perbandingan antara usulan kegiatan dengan usulan kegiatan sebelumnya

KPA/PPK/ Pejabat

Pengadaan/ULP/ Pejabat dan

Staf terkait

RKAKL sebelumnya dan DIPA tahun berjalan

b. Persentase yang diakomodir

Perbandingan antara usulan kegiatan dengan usulan yang diakomodir

KPA/PPK/ Pejabat

Pengadaan/ULP/ Pejabat dan

Staf terkait

RKAKL sebelumnya dan DIPA tahun berjalan

c. Persentase anggaran yang terserap

Perbandingan antara alokasi anggaran yang tersedia dengan anggaran yang terserap

KPA/PPK/ Pejabat dan Staf

terkait

DIPA tahun berjalan dan Laporan Bulanan

Program dan Kegiatan :

Sasaran Strategis tersebut sebagaimana tersebut di atas, merupakan arahan

bagi Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mewujudkan visi dan misi yang

telah ditetapkan, untuk mencapai tujuan semua itu telah diakomodir melalui

program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Difasilitasi melalui program ini diharapkan mencapai sasaran strategis

dalam hal penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu, transparan

dan akuntabel. Kegiatan pokok yang dapat dilaksanakan diantaranya :

- Penanganan berperkara secara prodeo bagi masyarakat miskin.


Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma

dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan. Pihak yang

berperkara dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara

secara cuma-cuma dengan melampirkan:

• Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh

Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari /Gampong yang menyatakan

bahwa benar ybs tidak mampu membayar biaya perkara, atau

• Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga

Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kartu

Program Keluarga Harapan, atau Kartu Bantuan Langsung Tunai

• Pemberian izin berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk

masing-masing tingkat peradilan dan tidak dapat diberikan untuk

semua tingkat peradilan sekaligus

- Penyelesaian minutasi perkara

“minutasi‟ berasal dari kata “minuut‟ (bahasa Belanda) yang berarti :

surat asal, surat asli. Yang dimaksud dalam hal ini adalah semua surat

surat asli yang diterima atau dibuat oleh Pengadilan selama proses

penyelesaian perkara, seperti surat penetapan majelis hakim,

penetapan hari sidang, surat-surat panggilan, putusan-putusan

pengadilan yang akan menjadi arsip perkara dan harus disimpan di

pengadilan. Dengan demikian “minutasi‟ berarti proses penyusunan

berkas perkara sejak awal penyelesaian perkara sampai dapat

dijadikan sebagai arsip perkara.

- Pelaksanaan anonimasi putusan dan publikasi putusan melalui

website atau direktori putusan;

Salah satu bagian reformasi birokrasi di Pengadilan yaitu transparan

putusan, dimana setiap perkara yang sudah diputus, putusannya wajib

diupload di website atau direkrori putusan, akan tetapi sebelum


diupload harus dianonimasi dulu atau dilakukan pengaburan

identitas.

- Penyelenggaraan layanan Pos Bantuan Hukum;

Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum dan

jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa

pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat

gugatan/permohonan. Pemberi jasa di PBH adalah advokat, Sarjana

Hukum, dan Sarjana Syari’ah yang berasal dari organisasi bantuan

hukum dari unsur Asosiasi Profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan

LSM yang terdaftar di Kemenkumham, mereka ditunjuk oleh Ketua

Pengadilan Agama melalui kerjasama kelembagaan dengan organisasi

profesi advokat dan organisasi bantuan hukum. Terkait hal ini siapa

saja yang berhak menerima jasa Pos Bantuan Hukum adalah orang

yang tidak mampu membayar jasa advokat tertutama perempuan dan

anak-anak serta penyandang disabilitas baik sebagai Penggugat,

Pemohon, Tergugat, ataupun Termohon. Adapun syarat untuk dapat

dilayani melalui Pos Bantuan Hukum ini harus melampirkan :

• Surat Keterangan Tidak Mampu

• Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya

• Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat

dan ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui oleh Ketua PA

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Melalui program inilah diharapkan dapat menjadi jalan mencapai

sasaran strategis dalam hal upaya peningkatan kualitas sumber daya

manusia, peningkatan kemampuan dan kualitas pengawasan internal,

terkait hal tersebut ada beberapa hal yang dapat dilaksanakan, seperti :


- Melakukan bimbingan, arahan maupun pendampingan dalam rangka

upaya penguatan SDM yang tersedia

- Memberikan kesempatan yang sama dan mengikutsertakan dalam

setiapkesempatan,sepertiPendidikan/Pelatihan/Diklat/Bimtek/Sosiali

sasi, dan lain sebagainya.

- Mempelajari buku panduan pengawasan yang menjadi tupoksi

pengadilan, dan belajar dari pengalaman pengawasan atau

pemeriksaan sebelumnya.

- Tindak lanjut atas pengaduan yang diterima

- Tindak lanjut atas Laporan Hasil Temuan (LHP) dari tim pemeriksa

baik internal maupun eksternal.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Mahkamah Agung

Melalui program peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan

peradilan tingkat pertama ini, diharapkan dapat menjembatani segala

kebutuhan penunjang Pengadilan, seperti :

- Pengadaan server.


Ketua Drs.H.MAHBUB A.,M.H.I

Wakil Ketua

Drs.H. M. GAPURI.,S.H., M.H.

Panitera

KAMALUDDIN, S.Ag

Panmud Gugatan DYAH AYU S.L,S.Ag

Panmud Permohonan FRISLYASI, S.H.I

Panmud Hukum H.M.SIDIK, S.H.

Kasubag Kepeg.& Ortala

A.DARWIS, SHI

Kasubag Umum &Keuangan

SYAHMINAN.

Kasubag Perenc. TI & Pelaporan

AKHMAD RAPI’E

Sekretaris Drs. SALIMAN

Jurusita

HANIFAH AKHMAD, S.H.I

Jurusita Pengganti :

1. MAHLI 2. NURIDAWATI 3. THOYIB, S.Ag. 4. CITRA SALAWATY, SH. 5. SALASIAH, S.H. 6. ANNI SOFIA TAZKIANTI,

S.H.

Panitera Pengganti :

1. Drs. ANAS H. BASRI 2. YUSUF, BA. 3. MAHMUDAH, S.Ag., S.H 4. NURUL JAMALIAH, S.Ag 5. Hj. SITI RUMIAH, S.H.I. 6. TITIE NOORASYIAH, S.H. 7. MARDIANA INDAH, S.Ag. 8. PATIMAH, S.H. 9. Drs. H. RAUJAN 10. MUHAMAD IKHWAN,

S.Ag.,SH.,MH. 11. Dra. Hj. JUMANTAN 12. Dra. ST. MURAHMI, MH. 13. Dra. Hj. HILALIYAH 14. H. SAID HARLI, S.Ag

Hakim :

1. Drs.NAJAMUDDIN,S.H.,M.H. 2. H.M.RAHMADI, S.H, M.H.I. 3. H. A. FARHAT, S.Ag, S.H.MHI 4. SITI FADIAH, S,Ag 5. MOHAMMAD MAHIN RDIHO

AFIFI, S.H.I

6. Drs. AKHMAD BAIHAQI


Ini merupakan struktur dan pejabat baru yang telah diambil sumpah dan

dilantik oleh Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 29

Desember 2015, yang terdiri dari Panitera, Sekretaris dan 3 orang pejabat

struktural berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan dan telah diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2015

dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 1532.

Perubahan mendasar dari Peraturan Mahkamah Agung ini bagi Pengadilan

Tingkat Pertama adalah jabatan Panitera/Sekretaris yang selama ini

dirangkap, dipisah menjadi yakni Panitera dan Sekretaris, kemudian

Kasubbag Umum, Kasubbag Keuangan digabung menjadi menjadi Kasubbag

Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

dan Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (Jabatan

baru). Sementara itu di bagian Kepaniteraan tidak ada perubahan, kecuali

bagi Mahkamah Syar’iah yaitu Panitera Muda Jinayah (Jabatan baru).

Berdasarkan Perma tersebut dapat diketahui susunan, tugas pokok dan

fungsi penyelenggara peradilan sebagai berikut :

Ketua Pengadilan :

Tupoksinya adalah pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama

Palangka Raya dalam mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Wakil Ketua Pengadilan :

Tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua Pengadilan Agama

Palangka Raya dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan


fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya serta

mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan

Agama Palangka Raya.

Hakim :

Tugas pokok dan fungsinya adalah menerima dan meneliti berkas perkara

serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenang

nya baik dalam proses maupun peneyelesaiannya sampai dengan minutasi.

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja

jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidang

Bindalmin atas perintah Ketua.

Panitera :

Kepaniteraan Pengadilan Agama I B mempunyai tugas melaksanakan

pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta

menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Sementara

fungsinya sebagai berikut :

a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas

dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;

c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;

d. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data

perkara, dan transparansi perkara;

e. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan

perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-

undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

f. Pelaksanaan mediasi;

g. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan


h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama

Kelas I B

Sekretaris :

Tugas Kesekretariatan adalah melaksanakan pemberian dukungan di bidang

administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan

prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I B. Sementara fungsinya

sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan

anggaran;

b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;

c. Pelaksanaan urusan keuangan;

d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;

e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,

keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan

g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi

serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas

I B.

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan :

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran,

pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan

pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana :


Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan

organisasi dan tata laksana

Subbagian Umum dan Keuangan :

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,

keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan

Panitera Muda Permohonan :

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang

permohonan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Panitera

Muda Permohonan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara

permohonan;

b. Pelaksanaan registrasi perkara permohonan;

c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan

kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan

Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas I B;

d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan

diminutasi;

e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para

pihak yang tidak hadir;

f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding,

kasasi dan peninjauan;

g. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara

permohonan;


h. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang

dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;

i. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya

hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi

putusan kepada Mahkamah Agung;

j. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai

kekuatan hukum tetap;

k. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum

tetap kepada Panitera Muda Hukum;

l. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Gugatan : Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Panitera Muda Gugatan

menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara

gugatan;

b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan;

c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan

kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan

Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas I B melalui Panitera;

d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan

diminutasi;

e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para

pihak yang tidak hadir;

f. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara

gugatan;


g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang

dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;

h. Pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan

kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan

termohon peninjauan kembali;

i. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya

hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi

putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;

j. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;

k. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

l. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai

kekuatan hukum tetap;

m. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai

kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

n. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Hukum :

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian

data perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksudPanitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;

c. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah

Kementerian Agama;

d. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

e. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;


f. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas

perkara;

g. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang

berkaitan dengan transparansi perkara; h. pelaksanaan penghimpunan

pengaduan dari masyarakat; dan

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Pengganti :

Mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan

persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan

tingkat banding. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,

Panitera Pengganti menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;

b. Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;

c. Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;

d. Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;

e. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara

diputus dan diminutasi; dan

f. Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada

Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada

Panitera Muda Hukum.

Jurusita :

Mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan

persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama. Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Jurusita menyelenggarakan

fungsi:

a. Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;


b. Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;

c. Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;

d. Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara; dan

e. Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak

terkait.

Pranata Peradilan :

Mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya proses

administrasi perkara, baik pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan

tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Pranata Peradilan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan administrasi perkara pada meja I;

b. Pelaksanaan administrasi perkara pada meja II; dan

c. Pelaksanaan administrasi perkara pada meja II

A. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Sesuai dengan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010–2035 dalam

rangka mencapai Visi yakni Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia

yang Agung dengan Misi yakni Menjaga Kemandirian Badan Peradilan,

Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada pencari

keadilan, Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan serta

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan, maka perlu

suatu acuan atau standar dalam hal pelayanan. Untuk itu Pengadilan

Agama Palangka Raya telah menyusun Standar Operasional Prosedur

(SOP) yang bertujuan untuk menciptakan komitmen mengenai apa yang

dikerjakan dan seharusnya diselesaikan sebagaimana tahapan-tahapan

yang dibuat dalam SOP tersebut guna mewujudkan good

governance.Berikut ini hanya beberapa SOP yang dimuat dalam laporan

tahunan ini, secara lengkap SOP telah dimuat dalam dokumen tersendiri.


B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

O.

P.

Q. `

R.

S.

T.

U.

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

JL. Kapten Piere Tendean No. 2 Telp. (0536) 3221289

Palangka Raya 73112

Nomor SOP 01/SOP-PA.PLK/2014

Tanggal Pembuatan 7 Mei 2014

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif Juni 2014

Disahkan oleh Ketua PA Palangka Raya

Dasar Hukum:

1. Peraturan Sekma Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

2. Buku II, Edisi Revisi 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama.

Keterkaitan :

Peringatan :

Kualifikasi Pelaksana :

1. S-1 (Hukum Islam/Syari’ah). 2. S-1 (Hukum).

Peralatan/Perlengkapan :

Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi

Pencatatan dan pendataan:

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Meja I Meja II

Persyaratan/

Perlengkapan Waktu Output

1

Menerimana surat

permohonan

/gugatan, verzet,

banding, kasasi,

peninjauan kembali,

eksekusi dan

perlawanan pihak

ketiga

Surat gugatan

/permohonan dan

referensi terkait

10 menit Catatan untuk

ditindaklanjut

2

Memeriksa

kelengkapan berkas

dan meneruskannya

kepada Panitera

Muda gugatan

/permohonan

Surat gugatan

/permohonan dan

referensi terkait

20 menit

Berkas perkara

dinyatakan

lengkap

3

Menentukan

besarnya biaya

panjar perkara yang

dituangkan dalam

SKUM

SKUM dan

referensi terkait 15 menit

Diberikannya

nomor perkara

sesuai dengan

urutan pada

buku jurnal.

4

Membukukan panjar

biaya perkara

sebagaimana

tercantum dalam

SKUM pada buku

jurnal keuangan

perkara tingkat

pertama

Buku jurnal dan


Tercatatnya

biaya panjar

perkara dalam

Buku Jurnal

Keuangan

Perkara

SOP PENERIMAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

Tidak

Ya


`


JL.Kapten Piere Tendean No. 2 Telp. (0536) 3221289

Palangka Raya 73112



Tanggal Revisi -



Dasar Hukum:



Keterkaitan :

Peringatan :






No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Meja I Meja II

Persyaratan/


1

Menerima serta

memeriksa surat

permohonan dan

gugatan beracara

secara cuma-cuma

(prodeo)

Surat

permohonan

/gugatan dan

referensi terkait

25 menit

Catatan untuk

ditindaklanjut

dan berkas

perkara

dinyatakan

lengkap

2

Menerima surat

gugatan disertai

SKUM, member

nomor registrasi

serta menyerahkan

pada para pihak.

Surat gugatan

/permohonan dan

referensi terkait

15 menit

Diberikannya

nomor perkara

sesuai dengan

nomor

registrasi

pendaftaran

pada SKUM

3

Menerima surat

gugatan/permohonan

dan SKUM, mencatat

dalam register induk,

serta menyerahkan

eks. surat gugatan

kepada para pihak.

SKUM dan


Dicatatnya

dalam buku

register induk

perkara sesuai

dengan nomor

registrasi

pendaftaran

yang ada di

dalam SKUM.

SOP PENDAFTARAN PERKARA DENGAN PEMBAYARAN CUMA-CUMA (PRODEO)

Tidak

Ya


`



Palangka Raya 73112



Tanggal Revisi -



Dasar Hukum:



Keterkaitan :

Peringatan :






N

o Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Meja II Ketua PA Ketua

Majelis PP Jurusita

Persyaratan/


1

Menyiapkan

surat

permohonan

dan gugatan

dalam map

berkas perkara,

member nomor

serta nama

para pihak

pada sampul

map disertai

formulir PMH

dan PHS untuk

diteruskan ke

ketua PA.

Surat

permohonan

/gugatan dan

referensi terkait.

80

menit

Catatan

untuk

ditindaklanjut

dan berkas

perkara

dinyatakan

lengkap

2

Membuat

penetapan

majelis hakim

(PMH) serta

mencatat nya

dalam buku

register.

Draf/konsep,

komputer dan

penunjang

lainnya.

25

menit

Draf/konsep

surat

penetapan

majelis

hakim (PMH)

mendapat

persetujuan.

3

Membuat

penunjukan

PP, JSP dan

penetapan hari

sidang (PHS)

serta

mencatatnya

dalam buku

register

Draf/konsep

komputer dan

penunjang

lainnya.

25

menit

Draf/konsep

Surat

penunjukan

PP, JSP dan

penetapan

hari sidang

(PHS)

mendapat

persetujuan.

SOP PENCATATAN REGISTER PERKARA MASUK, PMH dan PHS


`



Palangka Raya 73112



Tanggal Revisi -



Dasar Hukum:



Keterkaitan :

Peringatan :






No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

PP Jurusita Kasir Meja II

Persyaratan/

Perlengkapa

n

Waktu Output

1

Membuat

instrumen,

mencatat nomor

perkara serta

menyerahkannya.

Draf/konsep,

komputer dan

penunjang

lainnya.

25 menit

Dibuatnya

instrument

pemanggilan

para pihak yang

berperkara.

2

Membuat surat

panggilan,

meminta biaya

pemanggilan

serta

melaksanakan

pemanggilan

Instrumen

pemanggilan,

komputer dan

penunjang

lainnya.

20 menit

Dibuatnya relaas

panggilan

kepada para

pihak yang

berperkara.

3

Menerima

instrumen

pemanggilan dan

surat

pemanggilan.

Instrumen

pemanggilan,

buku jurnal

dan referensi

terkait.

20 menit

Tercatatnya

biaya panggilan

dalam Buku

Jurnal Keuangan

Perkara dan

buatkannya

tanda terima

biaya

pemanggilan

4

Menerima

instrumen PHS,

mencatat PHS

dalam register

induk perkara

serta

menyerahkan

instrumen.

Instrumen

pemanggiln

dan referensi

terkait.

20 menit

Tercatatnya

penetapan hari

sidang dalam

register induk

perkara gugatan

/permohonan

SOP PEMANGGILAN PARA PIHAK BERPERKARA, SAKSI/SAKSI AHLI


`



Palangka Raya 73112



Tanggal Revisi -



Dasar Hukum:



Keterkaitan :

Peringatan :


1. S-1 (Hukum Islam/Syari’ah). 2. S-1 (Hukum) 3. S-2 (Hukum)




No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Majelis Hakim PP

Persyaratan/


1

Melaksanakan

sidang, memanggil

para pihak,

memeriksa dan

memutuskan perkara

paling lambat 6

(enam) bulan sejak

didaftarkan serta

melaporkan

keterlambatan

tersebut

Majelis Hakim

dan para pihak. 6 bulan

Dimulainya

persidangan

pada pukul

08.00 WIB,

dipanggilnya

para pihak

memasuki

ruang sidang

serta diperiksa

dan diputusnya

perkara.

2

Membaca

putusan/penetapan

serta

memberitahukan

kepada para pihak

yang hadir bahwa

salinan putusan

dapat diambil setelah

BHT.

Draf/konsep

putusan

/penetapan.

14 hari

Dibacanya

putusan

/penetapan

pengadilan

dalam

persidangan

yang terbuka

untuk umum.

SOP PENYELESAIAN PERKARA OLEH MAJELIS HAKIM


`



Palangka Raya 73112



Tanggal Revisi -



Dasar Hukum:



Keterkaitan :

Peringatan :






No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket PP

Petugas Meja

Informasi

Satpam

/Security

Persyaratan/


1

Mempersiapkan diri

sebelum

persidangan,

mempersilahkan

para pihak

mengambil nomor

antri, serta

memeriksa setiap

orang yang

dicurugai.

Nomor antrian,

metal detector

serta alat

penunjang

lainnya.

45 menit

Diberikannya

nomor antrian

sidang kepada

para pihak.

2

Membantu sidang,

mengumumkan

kepada pengunjung

sidang agar

tertibserta

memanggil para

pihak.

Berkas perkara,

peralatan

persidangan serta

alat penunjang

lainnya.

20 menit

Dipanggilnya

para pihak

untuk

memasuki

ruang

persidangan

3

Merapikan serta

mengamankan

berkas perkara dan

peralatan sidang

lainnya dan

memeriksa serta

memastikan

pengunjung

meninggalkan ruang

sidang.

Berkas perkara,

peralatan

persidangan serta

alat penunjang

lainnya.

20 menit

Persidangan

selesai

dilaksanakan

dengan tertib,

para pihak

meninggalkan

ruang sidang.

SOP TATA CARA PERSIDANGAN


`



Palangka Raya 73112



Tanggal Revisi -



Dasar Hukum:



Keterkaitan :

Peringatan :






No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket pp Kasir

Persyaratan/


1

Membuat dan

memberikan

instrumen,

memberitahukan ada

tidaknya sisa panjar,

mengembalikan sisa

panjar, mencatat

dalam buku jurnal,

memberitahu serta

mengumumkan sisa

panjar yang belum

diambil.

Instrumen

amar putusan

dan referensi

terkait.

50 menit

Dikembalikannya

sisa uang panjar

para pihak

serta dicatatnya

dalam buku

jurnal keuangan

perkara.

SOP PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA


`



Palangka Raya 73112



Tanggal Revisi -



Dasar Hukum:



Keterkaitan :

Peringatan :






No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Meja III

Wakil

Panitera Panitera

Persyaratan/


1.

Memeriksa, menentukan

BHT, memberi cap,

mencocokan dengan

aslinya serta memeriksa

akta cerai tanggal BHT,

putus serta memaraf.

Berkas

(Bundel A), Salinan

Putusan

/Penetapan dan atau

akta cerai.

50 menit

Draf/konsep

salinan putusan

/penetapan dan

akta cerai.

2.

Mencatat dalam buku

monitor,mencocokan

dengan aslinya,

memeriksa akta cerai

dan mengembalikan

berkas

Berkas

(Bundel A), Salinan

Putusan

/Penetapan dan atau

akta cerai.

20 menit

Draf/konsep

salinan putusan

/penetapan dan

akta cerai telah

mendapat

persetujuan.

3.

Mencatat dalam buku

monitor, memeriksa dan

mencocokan dengan

aslinya, memeriksa akta

cerai dan

mengembalikan berkas

serta membubuhkan

stempel pada salinan

putusan/penetapan

Berkas

(Bundel A), Salinan

Putusan

/Penetapan dan atau

akta cerai.

40 menit

Draf/konsep

salinan putusan

/penetapan dan

akta cerai telah

mendapat

persetujuan dan

ditandatangani.

4.

Menanyakan serta

mengecek identitas,

mengambila salinan

putusan, memerintahkan

pihak untuk membayar,

menyerahkan salinan

putusan/penetapan serta

membuatkan tanda

terima.

Salinan Putusan

/Penetapan dan atau

akta cerai.

30 menit

Diserahkannya

salinan Putusan

/Penetapan dan

atau akta cerai

kepada para pihak

yang berperkara.

SOP PENGAMBILAN SALINAN PUTUSAN, PENETAPAN DAN ATAU AKTA CERAI OLEH PARA PIHAK


`



Palangka Raya 73112



Tanggal Revisi -



Dasar Hukum:



Keterkaitan :

Peringatan :






No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Kasir Meja II Meja III Panitera Persyaratan/


1

(PTA)

Meneliti,

melakukan

crosscheck,

mencantumkan

tanggal

pengeluaran

terhadap salinan

putusan banding.

Berkas

Banding

(Bundel B),

Salinan

Putusan

/Penetapan.

Selambat-

lambatnya

14 hari

kerja

setelah

putusan

dijatuhkan.

Ditanda

tanganinya

salinan putusan

/penetapan

banding siap

dikirim ke

Pengadilan

Agama.

2

(PA)

Menerima

salinan putusan

banding,

membaca,

meneliti serta

melakukan

crosscheck

Berkas

Banding

(Bundel B),

Salinan

Putusan

/Penetapan.

120 menit

Salinan

putusan

/penetapan

bandin siap

dikirim kepada

para pihak.

SOP PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN BANDING KE PARA PIHAK BERPERKARA


`



Palangka Raya 73112



Tanggal Revisi -



Dasar Hukum:



Keterkaitan :

Peringatan :






No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Panitera Wapan Petugas IT

Persyaratan/


1.

Menghimpun

dan meneliti

putusan/penetapan

yang akan

dipublikasi

Salinan

Putusan

/Penetapan,

computer, server

serta penunjang

lainnya.

Paling

lambat

2 hari sejak

dibacakan

Salinan

putusan

/penetapan

siap untuk

dipublikasi di

website

Pengadilan

Agama

SOP PUBLIKASI PUTUSAN


`



Palangka Raya 73112



Tanggal Revisi -



Dasar Hukum:



Keterkaitan :

Peringatan :






No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Meja I Kasir Meja II Meja III Jurusita Persyaratan/


1

Mengklarifikasi

nomor perkara dan

tanggal putus ,

menaksi biaya

panjar serta

membuat akta

pernyataan

banding.

Masih dalam

tenggang waktu

14 hari dan

SKUM.

30 menit

Dibuatnya akta

permohonan

banding

2.

Menerima akta

pernyataan

banding,

membukukan,

member nomor

serta

menyerahkanya

kembali kepada

pemohon banding

Akta pernyataan

banding disertai

dengan SKUM.

20 menit

Dibukukanya

uang panjar

biaya banding

pada jurnal

keuangan

perkara

banding

3.

Menerima,

menyerahkan akta

pernyataan

banding serta

mencatatnya

dalam register

induk perkara.

Akta pernyataan

banding disertai

dengan SKUM.

20 menit

Dicatatnya

dalam register

induk perkara

banding sesuai

dengan nomor

registrasi pada

SKUM

4.

Pelimpahan berkas

permohonan

banding,

melengkapi berkas

dengan salinan

putusan serta

membuat daftar

check-list.

Berkas

permohonan

banding, salinan

putusan dan

check-list

30 menit

Berkas perkara

banding

dinyatakan

lengkap.

SOP PERMOHONAN BANDING


`

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku



5

Menyampaikan

permohonan

banding kepada

Terbanding,

menyerahkan

memori dan

kontra memori

banding serta

menyampaikan

relaas

pemeriksaan

berkas (Inzage).

Memori

banding,

kontra memori

banding serta

relaas

pemeriksaan

berkas(Inzage)

.

7 menit

Berkas

perkara

banding

dinyatakan

lengkap.

6.

Menyerahkan

bundel A dan

bundel B untuk

diteliti, membuat

surat pengantar

pengiriman ke

PTA, mengirim

biaya ke PTA,

menggandakan

berkas Bundel A

dan Bundel B

serta

mengirimnya ke

PTA

Bundel A

dan Bundel B,

surat

pengantar,

bukti setoran

bank serta

penunjang

lainnya.

505 menit.

Berkas

perkara

banding siap

dikirim ke

PTA.


`



Palangka Raya 73112



Tanggal Revisi -



Dasar Hukum:



Keterkaitan :

Peringatan :






No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku



1

Mengklarifikasi

nomor perkara dan

tanggal putus,

membuat SKUM

serta membuat

akta pernyataan

kasasi.

Masih dalam

tenggang waktu

14 hari dan

SKUM.

30 menit

Dibuatnya akta

permohonan

kasasi.

2.

Menerima akta

pernyataan kasasi,

membukukan,

memberi nomor

serta

menyerahkanya

kembali kepada

pemohon kasasi

Akta pernyataan

kasasi disertai

dengan SKUM.

25 menit

Dibukukanya

uang panjar

biaya kasasi

pada jurnal

keuangan

perkara kasasi

3.

Menerima,

menyerahkan akta

pernyataan kasasi

serta mencatatnya

dalam register

induk perkara.

Akta pernyataan

kasasi disertai

dengan SKUM.

25 menit

Dicatatnya

dalam register

induk perkara

kasasi sesuai

dengan nomor

registrasi pada

SKUM

4.

Pelimpahan berkas

permohonan

kasasi, melengkapi

berkas dengan

salinan putusan

serta membuat

daftar check-list.

Berkas

permohonan ,

salinan putusan

dan check-list

30 menit

Berkas perkara

kasasi

dinyatakan

lengkap.

SOP PERMOHONAN PERKARA KASASI


`

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku



5

Menyampaikan

permohonan

kasasi kepada

Termohon

kasasi,

menyerahkan

memori dan

kontra memori

kasasi serta

menyampaikan

relaas

pemeriksaan

berkas (Inzage).

Memori kasasi,

kontra memori

kasasi serta

relaas

pemeriksaan

berkas(Inzage)

.

7 hari

setelah

permoho

nan

kasasi

diajukan.

Berkas

perkara

kasasi

dinyatakan

lengkap.

6.

Menyerahkan

bundel A dan

bundel B untuk

diteliti, membuat

surat pengantar

pengiriman ke

PTA, mengirim

biaya ke PTA,

menggandakan

berkas Bundel A

dan Bundel B

serta

mengirimnya ke

PTA

Bundel A

dan Bundel B,

surat

pengantar,

bukti setoran

bank serta

penunjang

lainnya.

60 hari

sejak

permohon

an kasasi

diajukan.

Berkas

perkara

kasasi siap

dikirim ke

PTA.


`



Palangka Raya 73112



Tanggal Revisi -



Dasar Hukum:



Keterkaitan :

Peringatan :






No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku



1

Menerima

dan membuatkan

permohonan PK,

mengklarifikasi

nomor perkara dan

tanggal putus,

membuat SKUM

serta membuat akta

pernyataan PK.

Masih dalam

tenggang waktu

14 hari dan

SKUM.

30 menit

Dibuatnya akta

permohonan

PK.

2.

Menerima akta

pernyataan PK,

membukukan,

memberi nomor

registrasi serta

menyerahkanya

kembali kepada

pemohon PK.

Akta pernyataan

PK disertai

dengan SKUM.

22 menit

Dibukukanya

uang panjar

biaya PK pada

jurnal keuangan

perkara PK.

3.

Menerima akta

pernyataan PK serta

mencatatnya dalam

register induk

perkara PK.

Akta pernyataan

PK disertai

dengan SKUM.

32 menit

Dicatatnya

dalam register

induk perkara

PK sesuai

dengan nomor

registrasi pada

SKUM

4.

Menerima berkas

permohonan PK,

melengkapi berkas

dengan salinan

putusan serta

membuat daftar

check-list.

Berkas

permohonan ,

salinan putusan

dan check-list

15 menit

Berkas perkara

PK dinyatakan

lengkap.

SOP PERMOHONAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI


`

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Meja I Kasir Meja II Meja III Jurusita

Persyaratan/

Perlengkapa

n

Waktu Output

5

Memberitahukan

permohonan PK

kepada Termohon

PK, menerima

alasan PK dari

Pemohon PK,

menyerahkan

alasan PK kepada

Termohon PK serta

menerima jawaban

dari Termohon atas

alasan

permohonan PK.

Alasan PK serta

relaas

pemberitahuan

alasan PK

14 hari setelah

permohonan

PK diajukan.

Berkas perkara

PK dinyatakan

lengkap.

6.

Menyerahkan

bundel A dan

bundel B yang

sudah diteliti,

membuat surat

pengantar

pengiriman ke

MARI mengirim

biaya ke PK MARI,

serta

menggandakan

Bundel B.

Bundel A

dan Bundel B,

surat pengantar,

bukti setoran

bank serta

penunjang

lainnya.

30 hari setelah

menerima

jawaban atas

alasan

permohonan

PK.

Berkas perkara

PK siap dikirim

ke PTA.


`



Palangka Raya 73112



Tanggal Revisi -



Dasar Hukum:



3. Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi.

Keterkaitan :

Peringatan :




Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi, dan ruangan mediasi


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Ket

Majelis Hakim PP Mediator Persyaratan/


Ket

1.

Memilih,

menunjuk, serta

membuat penetapan

mediator.

Surat penunjukan,

PHS mediasi dan

penunjang lainnya.

23 menit

Dibuatnya

surat

penetapan

mediator.

2.

Menerima resume,

usulan, membuat

laporan jika

deadlock,

merumuskan

perdamaian serta

mebuat berita acara

mediasi.

Draf/konsep

serta penunjang

lainnya.

16 menit

Laporan

mediasi dan

berita acara

mediasi

3.

Membuat akta

perdamaian jika

mediasi berhasil,

membuat lap.

mediasi gagal jika

mediasi tidak

berhasil serta

menyerahkan

kembali berkas

perkara kepada

Majelis.

Draf/Konsep

Laporan mediasi,

berkas perkara

serta penunjang

lainnya.

35 menit

Dibuatnya

akta

perdamaian

atau lap.

mediasi

SOP PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI


`



Palangka Raya 73112



Tanggal Revisi -



Dasar Hukum:

1. Peraturan Sekma Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

2. Surat Keputusan Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan.

Keterkaitan :

Peringatan :




Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi, petugas dan meja pengaduan


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Petugas Meja

Informasi Dan

Pengaduan

Ketua

/Wakil Ketua

Persyaratan/


1

Menerima,

melaporkan,

mempelajari,

menindaklanjuti serta

member jawaban

atas pengaduan

masyarakat.

Laporan

masyarakat lisan,

tertulis,e-mail,

telp, faximile SMS

dll.

150 menit

Dicatat

dalam buku

register

pengaduan

serta

ditindaklanjut.

2

Melakukan

inventarisasi,

publikasi serta

membuat laporan.

Laporan

masyarakat lisan,

tertulis,e-mail,

telp, faximile SMS

dll.

50 menit

Pengaduan

masyarakat

siap untuk

ditindaklanjuti

dan dikirim ke

PTA.

SOP PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT


`



Palangka Raya 73112



Tanggal Revisi -



Dasar Hukum:



Keterkaitan :

Peringatan :






No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Panmud

Gugatan Panitera

Jurusita

/JSP

Persyaratan/


1.

(SITA JAMINAN)

Meneliti kelengkapan

berkas dan

menghitung biaya,

menunjuk JSP,

mencatat ke dalam

buku register,

menyerahkan berkas

sita.

Berkas sita, SKUM,

penunjukan

jurusita, dan buku

register penyitaan.

45 menit

Proses

sita jaminan

mendapat

persetujuan dan

siap

dilaksanakan.

2.

(AANMANING)

Menerima surat

permohonan, meneliti

kelengkapan berkas,

mempersiapkan

penetapan aanmaning,

mencatat dalam buku

register eksekusi serta

menyerahkan berkas

aanmaning.

Surat

permohonanan

aanmaning, berkas

sita, SKUM,

penetepan

aanmaning, dan

buku register

eksekusi.

70 menit

Proses

Aanmaning

/peneguran

mendapat

persetujuan dan

siap

dilaksanakan.

3,

(SITA EKSEKUSI)

Menerima permohonan

sita, menelti

kelengkapan berkas,

mempersiapkan

penetapan sita,

melakukan penunjukan

jurusita, mencatat

kedalam buku register,

melaksanakan sita

serta menyerahkan

berkas sita

Surat

permohonanan sita

eksekusi berkas

sita, SKUM,

penetpan sita

eksekusi dan buku

register eksekusi.

60 menit

Proses

sita eksekusi

mendapat

persetujuan dan

siap

dilaksanakan..

SOP SITA JAMINAN, SITA EKSEKUSI DAN SITA RIIL SERTA EKSEKUSI LELANG


`

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Panmud

Gugatan Panitera

Jurusita

/JSP

Persyaratan/


4.

(EKSEKUSI RIIL)

Menerima

permohonan

eksekusi, meneliti

serta menghitung

panjar biaya

perkara, membuat

penetapan

eksekusi, menunjuk

jurusita,

melaksanakan

proses eksekusi

serta menyerahkan

berkas eksekusi.

Surat

permohonanan

eksekusi, SKUM,

penetapan

eksekusi,

penunjukan

jurusita dan buku

register.

525 menit

. Proses

Eksekusi riil

mendapat

persetujuan

dan siap

dilaksanakan.

.

5.

(EKSEKUSI LELANG)

Menerima

permohonan

eksekusi lelang,

meneliti

kelengkapan

berkas dan

menghitung panjar,

membuat

penetapan

eksekusi,

melakukan

penunjukan

jurusita, mencatat

ke dalam buku

register serta

mempersiapkan

surat permohonan

pelaksanaan lelang.

Surat

permohonanan

aanmaning,

berkas sita,

SKUM,

penetapan

eksekusi lelang,

penunjukan

jurusita dan buku

register.

70 menit

Proses

Eksekusi

lelang

mendapat

persetujuan

dan siap

dilaksanakan.


`



Palangka Raya 73112



Tanggal Revisi -



Dasar Hukum:



Keterkaitan :

Peringatan :






No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

PP Kasir Meja II Jurusita Panitera Persyaratan/


1

(PEMANGGILAN

PARA PIHAK

MELALUI

KEMENTERIAN

LUAR NEGERI)

Membuat instrument,

mencatat dalam

buku agenda, serta

menyerahkan

instrument.

Instrumen, dan

buku agenda

sidang,

17 menit

Dibuatnya

instrument

pemanggilan.

2.

Membuat surat

pengantar panggilan

yg ditanda tangani

panitera, menerima

instrumen serta

membuat tanda

terima biaya

panggilan.

Surat pengantar,

instrument, dan

buku jurnal.

30 menit

Panggilan siap

untuk

disampaikan

kepada apara

pihak.

3.

Menerima instrumen

PHS serta

mencatatnya ke

dalam register induk

perkara.

.PHS dan register

induk perkara. 32 menit

Dicatatnya PHS

dalam register

induk perkara.

1.

(PEMANGGILAN

PARA PIHAK

MELALUI MEDIA

MASSA)

Membuat instrument,

mencatat nomor

perkara, serta

menyerahkan

instrument.

Instrumen, dan

buku agenda

sidang,

14 menit

Dibuatnya

instrument

pemanggilan..

SOP PEMANGGILAN PARA PIHAK BERPERKARA, SAKSI/SAKSI AHLI MELALUI KEMENTERIAN LUAR NEGERI, MEDIA MASSA DAN DELEGASI.


`

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

PP Kasir Meja II Jurusita Panitera Persyaratan/


2.

Membuat surat

panggilan yang

ditandatangani

panitera, mencatat

dalam buku jurnal

serta membuat

tanda terima biaya

panggilan.

Surat pengantar,

instrument, dan

buku jurnal.

35

menit

Panggilan siap

untuk

disampaikan

kepada apara

pihak.

3.

Menerima

instrumen PHS

serta mencatatnya

ke dalam register

induk perkara.

.PHS dan register

induk perkara. .7 menit

Dicatatnya PHS

dalam register

induk perkara.

1.

(PEMANGGILAN

PARA PIHAK

MELALUI

DELEGASI)

Membuat

instrument,

mencatat nomor

perkara serta

menyerahkan

instrumen.

Instrumen, dan

buku agenda

sidang,

15

menit

Dibuatnya

instrument

pemanggilan..

2.

Membuat surat

pengantar,

mencatat dalam

buku jurnal,

membuat tanda

terima biaya

panggilan

Surat pengantar,

instrument, dan

buku jurnal.

30

menit

Panggilan siap

untuk

disampaikan

kepada apara

pihak.

3.

Menerima

instrumen PHS

serta mencatatnya

ke dalam register

induk perkara.

.PHS dan register

induk perkara. 7 menit

Dicatatnya PHS

dalam register

induk perkara.

4.

Memonitor

pelaksanaan

Pemanggilan,

menyerahkan

relaas panggilan.

Relaas

panggilan.

4 hari

sebelum

sidang.

Diserahkan

nya relaas

panggilan

kepada majelis.


`



Palangka Raya 73112



Tanggal Revisi -



Dasar Hukum:



Keterkaitan :

Peringatan :




Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi, benang dan jarum.


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket PP

Majelis

Hakim Meja III

Persyaratan/


1

Menghimpun,

memilah, meneliti

dan menelaah

berkas, melakukan

pemberkasan dan

minutasi,

menyerahkan berkas

perkara yang telah

diminutasi serta

membubuhkan paraf

dan tanggal pada

sampul berkas

perkara, serta

menyimpan dan

mengarsipkan

berkas perkara yang

sudah diminutasi.

Berkas perkara,

sampul, jarum

dan benang.

58 menit

Tersimpannya

arsip berkas

perkara.

SOP PROSES PEMBERKASAN PERKARA DAN MINUTASI


`



Palangka Raya 73112



Tanggal Revisi -



Dasar Hukum:



Keterkaitan :

Peringatan :






No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Panitera Meja II III

Persyaratan/


1

Melakukan

penelitian,

crosscheck,

membuat catatan

kaki, mencantumkan

tanggal pengeluaran,

menyampaikan

salinan putusan

kepada pegawai

pencatat nikah serta

menyampaikan

salinan putusan

kepada para pihak.

Salinan

putusan,

dan referensi

terkait

35 menit

Proses

penyerahan

salinan

putusan

mendapat

persetujuan

dan siap

dilaksanakan.

2

Membuat

akta cerai, mencatat

akta cerai dalam

register, mencatat

nomor dan tanggal

akta cerai dalam

register induk,

menyampaikan akta

cerai serta

menarsipkan.

Surat gugatan

/permohonan

dan referensi

terkait

50 menit

Proses

penyerahan

akta cerai

mendapat

persetujuan

dan siap

dilaksanakan.

SOP PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN DAN AKTA CERAI


`



Palangka Raya 73112



Tanggal Revisi -



Dasar Hukum:



3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Kearsipan.

Keterkaitan :

Peringatan :






No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Panmud

Hukum

Petugas

Arsip Panitera

Persyaratan/


1

Menerima, menghimpun,

memilah dan menyusun

berkas perkara,

mendata, memisah dan

menyusun arsip aktif dan

tidak aktif, menata arsip

dan memasukannya

dalam box

Berkas

perkara,

dan referensi

terkait

80 menit

Dihimpunnya

arsip aktif dan

arsip tidak aktf

.

2

Membuat daftar isi box,

menyusun arsip menurut

jenis perkara,

menghimpun salinan

putusan, memasukkan

berkas perkara dalam

box serta membuat

daftar isi rak.

Berkas

perkara, salinan

putusan, komputer,

box rak dan

referensi terkait

60 menit

Tersimpanya

berkas perkara

dalam box

arsip.

3.

Memisahkan berkas

yang sudah 30 tahun

untuk dihapus,

menyimpan arsip berkas

perkara yang memiliki

nilai sejarah, membuat

daftar inventarisir,

melakukan

penghapusan,

melaporkan

penghapusan serta

melakukan menyimpan

arsip berkas perkara

dalam bentuk lain

Berkas

perkara, computer,

compact disk,

server dan

referensi terkait

135 menit

Dihapusnya

arsip berkas

perkara yang

mencapai 30

tahun serta

tersimpannya

arsip perkara

dalam bentuk

lain.

SOP PENGARSIPAN BERKAS PERKARA


`



Palangka Raya 73112



Tanggal Revisi -



Dasar Hukum:

PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Keterkaitan :

SOP surat masuk dan keluar bagian umum

Peringatan :


1. S-1 Ekonomi-Akuntansi/Manajemen 2. S-1 Hukum-Admistrasi Negara 3. SLTA




No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Pengolah

Bag Umum Kasubag

Wasek/

Pansek/

Ketua

Persyaratan/


1

Mempelajari isi surat

dan disposisi

pimpinan terkait surat

masuk dan

mengarahkan kepada

unit pengolah

Surat masuk dan


Catatan

tindaklanjut

2

Unit Pengolah

membuat konsep

surat dan

menyerahkan kepada

Kasubag

Komputer dan

penunjang

lainnya

10 menit Draf

/konsep

3

Konsep surat

dikoreksi olehWasek/

Pansek/Ketua sesuai

kewenangan pejabat

yg nantinya akan

menandatangani surat

tersebut.

Tidak

Ya

Draf/konsep 10 menit

Draf/konse

p telah

mendapat

persetujuan

4 Pengetikan surat oleh

unit pengolah

Konsep telah

mendapat

persetujuan

5 menit Surat

5

Paraf oleh pejabat

berwenang untuk

diteruskan ke pejabat

penandatangan surat

tersebut

Surat 10 menit

Surat telah

mendapat

tanda

tangan pjb

berwenang

6

Pemberian nomor

surat keluar dan

pengiriman ke alamat

tujuan

Surat telah

mendapat tanda

tangan pjb

berwenang

5 menit

Surat siap

dikirim ke

alamat

tujuan

7

Pengarsipan

dimasing-masing unit

pengolah

Arsip 5 menit Sesuaikan

kodefikasi

SOP PENGELOLAAN SURAT DINAS BAGIAN KEPEGAWAIAN


`



Palangka Raya 73112



Tanggal Revisi -



Dasar Hukum:

1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN 2. SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 tentang

Ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dan PNS MA dan badan peradilan di bawahnya.

Keterkaitan :

Peringatan :


1. S-1 Ekonomi-Akuntansi/Manajemen 2. S1 Hukum-Admistrasi Negara 3. SLTA




No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Pengolah Bag Umum Kasubag

Wasek/

Pansek/

Wk Ketua/

Ketua

Persyaratan/


1

Mengumpulkan

sumber data

absensi baik

manual maupun

pinger print

Lembar

absensi/data

absensi pinger

print

5 menit

Kerangka

acuan

pembuatan

rekapitulasi

2

Membuat

rekapitulasi dan

surat pengantar

absensi

Kerangka

acuan

pembuatan

rekapitulasi

25 menit Laporan

rekapitulasi

3

Menyampaikan

hasil rekapitulasi

absensi secara

hirarki untuk

mendapatkan

tandatangan

pejabat berwenang

Laporan

rekapitulasi 15 menit

Laporan

telah

mendapat

kan

persetujuan

4

Pemberian nomor

surat dan laporan

siap dikirim

Laporan telah

selesai 5 menit Arsipkan

SOP REKAPITULASI ABSENSI


`



Palangka Raya 73112



Tanggal Revisi -



Dasar Hukum:

1. PP No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

2. SK KMA No. 125/KMA/SK/IX/2009 tentang pendelegasian sebagian wewenang kepada para pejabat eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan MA untuk penandatangan di bidang Kepegawaian.

Keterkaitan :

Peringatan :






No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku


Wasek/

Pansek/

Wk Ketua/

Ketua

Persyaratan/


1

Menerima formulir

permohonan cuti

pegawai yang telah

diisi, untuk diberi

catatan jumlah cuti

ybs.

Formulir

Permohonan

Cuti

5 menit

Kerangka

acuan

pembuatan

Cuti

2

Menyampaikan

formulir cuti kepada

atasan langsung

Pegawai ybs untuk

dipertimbangkan

Kerangka acuan

pembuatan Cuti 1 menit

Formulir cuti

telah

mendapat

kan

persetujuan

3

Formulir Cuti

mendapat persetujuan

dari Ketua

Formulir cuti

telah mendapat

kan persetujuan

1 menit Konsep Surat

Cuti

4

Membuat Surat cuti

dan diserahkan

kepada Kasubag

Kepegawaian, Wasek,

Pansek untuk di paraf

dan ditanda tangani

Ketua

Konsep Surat

Cuti 5 menit

Surat Cuti

sudah ditanda

tangani Ketua

5

Mengandakan Surat

Cuti dan Mencatat

kedalam buku cuti

Surat Cuti sudah

ditanda tangani

Ketua

2 menit Surat Cuti

Selesai

6

Mengarsipkan dan

menyerahkan Surat

Cuti Kepada Pegawai

Ysb.

Surat Cuti

Selesai 1 menit Arsipkan

SOP PERMOHONAN CUTI PEGAWAI


`



Palangka Raya 73112



Tanggal Revisi -



Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

Keterkaitan :

Peringatan :


1. S-1 Ekonomi-Akuntansi/Manajemen

2. S1 Hukum-Admistrasi Negara 3. SLTA


Peralatan komputer, jaringan internet dan buku-buku referensi


No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku


Wasek/

Pansek/

Wk Ketua/

Ketua

Persyaratan/


1

Menerima

permohonan

kenaikan pangkat

serta memeriksa

dan meneliti syarat

berkas lampiran

kenaikan pangkat .

Permohonan

dan berkas

lampiran

kenaikan

pangkat

5 menit

Lampiran

Berkas

kenaikan

pangkat

2

Menyerahkan

berkas kenaikan

pangkat ke

pengelola

Lampiran

Berkas

kenaikan

pangkat

5 menit

Daftar

Usulan

Mutasi

Kenaikan

Pangkat

3

Membuat Daftar

Usulan Mutasi

Kenaikan Pangkat

untuk

ditandatangani

Ketua

Daftar Usulan

Mutasi

Kenaikan

Pangkat

5 menit

Daftar

Usulan

Mutasi telah

mendapat

persetujuan

Ketua

4

Mencatat dan

memberi nomor ke

dalam agenda

surat keluar untuk

selanjutnya

mengirimkannya

Daftar Usulan

Mutasi telah

mendapat

persetujuan

Ketua

5 menit

Dokumen

usul mutasi

siap dikirim

ketingkat

banding

SOP KENAIKAN PANGKAT


`



Palangka Raya 73112



Tanggal Revisi -



Dasar Hukum:

1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1987 tanggal 8Januari 1987 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil.

2. Surat Kepala BKN No. K.26-30/V.7-3/99 tgl 17 Januari 2014 tentang BatasUsia Pensiun PNS

Keterkaitan :

Peringatan :






No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku


Wasek/

Pansek/

Ketua

Persyaratan/


1

Menerima,

memeriksa

persyaratan usulan

pensiun beserta

berkas

lampirannya

Permohonan

dan berkas

lampiran

Pensiun

3 menit

Lampiran

Berkas

Pensiun

2

Menyerahkan

berkas Pensiun ke

pengelola

Lampiran

Berkas

Pensiun

2 menit

Surat

Pengantar

Usul

Pensiun

3

Membuat Surat

Pengantar Usulan

untuk

ditandatangani

Pejabat yang

berwenang

Surat

Pengantar

Usul Pensiun

5 menit

Surat Usul

Pensiun

beserta

berkas siap

dikirim

4

Mencatat dan

memberi nomor ke

dalam Agenda

Surat Keluar dan

mengirimkannya

Surat Usul

Pensiun

beserta

berkas siap

dikirim

2 menit Arsip

SOP PENSIUN PEGAWAI


`



Palangka Raya 73112



Tanggal Revisi -



Dasar Hukum:

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Keterkaitan :

Peringatan :


1. S-1 Ekonomi-Akuntansi/Manajemen 2. S-1 Hukum-Admistrasi Negara 3. SLTA




No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku


Wasek/

Pansek/

Wk Ketua/

Ketua

Persyaratan/


1

Menerima ,

Memeriksa

persyaratan

permohonan

usulan

penghapusan

CPNS dan

Lampirannya.

Permohonan

dan berkas

lampiran

penghapusan

CPNS

3 menit

Lampiran

Berkas

Penghapus

an CPNS

2

Menyerahkan

berkas ke

pengelola

Lampiran

Berkas

penghapusan

CPNS

2 menit

Surat

Pengantar

Usul

Penghapus

an CPNS

3

Membuat Surat

Pengantar Usul

penghapusan

CPNS untuk

ditandatangani

Ketua

Surat

Pengantar

Usul

penghapusan

CPNS

5 menit

Daftar

Usulan dan

Berkas siap

dikirim ke

PTA

4

Mencatat dan

memberi nomor ke

dalam agenda

surat keluar untuk

selajutnya segera

dikirimkan ke

tingkat banding

Surat Usul

dan berkas

siap dikirim

2 menit Arsip

SOP PENGHAPUSAN CPNS


`



Palangka Raya 73112



Tanggal Revisi -



Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

2. PMK No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Keterkaitan :

1. SOP Penggantian Uang Persediaan 2. SOP Pengajuan SPM-LS

Peringatan :


1. S-1 Hukum Islam-Syari’ah 2. SLTA




No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Bendahara Pengelola Umum/Keuan

gan PPK

Persyaratan/


1

Menbuat dan

menghimpun bukti-

bukti pembayaran

pertanggungjawaban

Personal

komputer dan

buku-buku

referensi

1 hari Kwitansi hasil

pembelian

2

Menyetor SSP atas

pembelian barang-

barang yang kena

pajak

Blangko SSP 2 Jam

Bukti

Penyetoran

SSP

3

Membuat daftar

rincian permintaan

pembayaran

Personal

komputer

70 menit

Daftar rincian

permintaan

pembayaran

4

Membuat dan

melakukan pengujian

SPP yang akan

diajukan kepada

PPSPM

Personal

Komputer 30 menit

SPP yang

telah

ditandatangan

i PPK

5

Membuat SPM dari

Aplikasi SPM dan

menandatangani SPM

Personal

Komputer 20 menit

SPM yang

sudah

ditandatangan

i

6

Petugas pengantar

SPM menyampaikan

SPM ke KPPN

SPM beserta

kelengkapannya 90 menit

Arsip SPM

dan SP2D

7

Mencairkan dana di

Bank dari SPM yang

diajukan yang sudah

ada SP2D dari KPPN

Cek dan

kelengkapan

lainnya

90 menit Realisasi

Anggaran

SOP PENGAJUAN SPM


`



Palangka Raya 73112



Tanggal Revisi -



Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

2. PMK. No. 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014.

Keterkaitan :

SOP Penyusunan Anggaran

Peringatan :


1. S-1 Hukum Islam-Syari’ah

2. SLTA




No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Pengelola Kasubag Wasek Pansek

Persyarata

n/

Perlengkap

an

Waktu Output

1 Rapat penyusunan

rencana anggaran

Peraturan

dan

referensi

yang

berkaitan

dengan

penyusunan

anggaran

4 jam

Kerangka

acuan

penyusunan

anggaran

2

Mengumpulkan

dan menginput

data-data usulan

dari sub-sub

bagian beserta

lampirannya

Personal

komputer

dan

penunjang

lainnya

2 Hari

RKA/KL

beserta

data

dukungnya

3

Menyampaikan

usulan anggaran

yang telah diinput

beserta

lampirannya

Usulan

Anggaran

dan

lampirannya

telah

selesai

30 menit

Usulan

anggaran

dan

lampiranya

telah

disetujui

4

Menyampaikan

usulan anggaran

ke PTA Palangka

Raya

Usulan

Anggaran

dan

lampiranya

siap dikirim

10 menit

Arsip usulan

anggaran

dan

lampirannya

SOP PERENCANAAN ANGGARAN


`



Palangka Raya 73112



Tanggal Revisi -



Dasar Hukum:

1. Peraturan Presiden RI No. 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

2. KMA No.70/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Keterkaitan :

Peringatan :


1. S-1 Hukum Islam-Syari’ah 2. SLTA




No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Pengelola/

Keuangan Pegawai Pansek Ketua

Persyaratan/


1

Menerima Rekap

Daftar Hadir dari

Sub Bagian

Kepegawaian

Rekap Absen 5 menit

Adanya

Rekab

Absen

2

Membuat daftar

tanda terima

tunjangan kinerja,

rekapitulasi,

Droping dan

SPTJM serta

Kwitansi

Personal

Komputer 1 Jam

Tanda

terima

tunjangan

kinerja

3

Penandatanganan

Tanda Terima

Tunjangan Kinerja

oleh masing-

masing pegawai

Tanda terima

tunjangan

kinerja

1 hari

Tanda terima

tunjangan

kinerja

4

Menandatangani

berkas pengajuan

tunjangan kinerja

Berkas

tunjangan

kinerja

30 menit

Berkas

tunjangan

kinerja

sudah

disetujui

5 Dokumen siap

dikirim ke PTA

Berkas

tunjangan

kinerja siap

dikirim ke PTA

10 menit Arsip

SOP PENGAJUAN TUNJANGAN KINERJA


`



Palangka Raya 73112



Tanggal Revisi -



Dasar Hukum:

PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Keterkaitan :

SOP Penerimaan Surat Masuk

Peringatan :


1. S-1 Hukum Islam-Syari’ah 2. D-III Manajemen Informasi 3. SLTA




Tata Persuratan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Pengolah

Bag Umum Kasubag

Wasek/

Wapan

Pansek/

Ketua Persyaratan/


1

surat masuk diterima

oleh bagian

penerimaan surat,

selanjutnya dicatat

dlm Aplikasi

Persuratan dan surat

diberi lembar disposisi

Surat, Komputer

dan referensi

terkait

10 menit

Tercatatnya

surat masuk

system e-

dokumen

2

Surat diteliti sebelum

diserahkan kepada

Wasek dan diparaf

Dokumen surat

masuk

10 menit

3

Surat masuk yang

memerlukan tindak

lanjut diteruskan

kepada Ketua oleh

Pansek, untuk surat

biasa cukup samapai

dengan Pansek untuk

didisposisi.

Dokumen surat

masuk

10 menit

Terisinya

lembar

didisposisii

utk ditindak

lanjuti

4

Surat yang sudah

didisposisi pimpinan

diserahkan Kepada

Wapan/Wasek untuk

dipelajari isi disposisi

tersebut

Dokumen surat

masuk

5 menit

Terisinya

lembar

didisposisii

utk ditindak

lanjuti

5

Surat selanjutnya

diserahkan kepada

Unit Pengolah melalui

KasubBag-/Panmud

diproses

Dokumen surat

masuk

10 menit

SOP PENGELOLAAN SURAT DINAS MASUK BAGIAN UMUM


`



Palangka Raya 73112



Tanggal Revisi -



Dasar Hukum:

1. PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

2. KMA No. 581 Tahun 2006 tentang Penetapan Koordinator Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Lingkungan Mahkamah Agung

Keterkaitan :

SOP Penerimaan Surat Masuk

Peringatan :


1. S-1 Hukum Islam-Syari’ah 2. D-III Manajemen Informatika 3. SLTA




Tata Persuratan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Pengolah

Bag

Umum

Kasubag

Wasek/

Wapan

Pansek/

Ketua Persyaratan/


1

Surat masuk diterima

oleh Kasub bagian dan

selanjutnya dibuatkan

konsep surat jawaban

Konsep surat,

Komputer dan

referensi terkait

20 menit

Terkonsepnya

surat jawaban

2

Surat diserahkan pada

kepada Wasek untuk

dikoreksi dan diparaf

Dokumen surat

masuk

5 menit

3

Konsep surat dikoreksi

oleh Pimpinan, apabila

konsep disetujui, maka

diparaf oleh yang

berwenang

menandatangani

Tidak

Ya

Dokumen surat

masuk

10 menit

Surat telah

disetujui dan

ditandatangani

Pimpinan

4

Konsep surat yang

sudah disetujui oleh

pimpinan diserahkan

kepada unit Pengolah

utk diketik selanjutnya

ditanda tangani

Pimpinan

15 menit

Dibuatnya surat

jawaban

5

Surat diberi Nomor dan

tanggal, selanjutnya

diserahkan kepada

bagian pengiriman dan

Unit Pengolah untuk

arsip

Surat

10 menit

Terkirimnya surat

keluar

SOP PENGELOLAAN SURAT DINAS KELUAR

BAGIAN UMUM


`



Palangka Raya 73112



Tanggal Revisi -



Dasar Hukum:

1. PMK No. 96/PMK.06/2007 tentang Tatacara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN

2. Surat Ka. BUA MARI No. 127/BUA/PL.06/IV/2013 Tentang Penggunaan Barang Milik Negara

Keterkaitan :

1. SOP Penunjukan Pemakai Kendaraan Dinas 2. SOP Berita Acara Serah Terima

Peringatan :






Surat Penunjukan Pemakai

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Pengolah Kasub

Bag Umum Wasek

Pansek/

Ketua

Persyaratan/


1

Menerima/meneliti

permohonan

penggunaan

kendaraan dinas bagi

pejabat yang baru

dilantik dan membuat

konsep SK

Penunjukan

1.Surat

Permohonan

2. SK dan

pelantikan

30 menit

2

Meneliti permohonan

ybs dan memberikan

paraf pada SK

Penunjukan tsb.

tidak

1.Surat

Permohonan

2. SK dan

pelantikan

5 menit

3

Pimpinan memberikan

persetujuan dengan

membubuhkan tanda

tangan

1.Surat

Permohonan

2. SK dan

pelantikan

10 menit

Terbitnya

Surat

Penunjukan

Pemakai

Kendaraan

Dinas

4

Berdasarkan

persetujuan dr

pimpinan tersebut,

Unit Pengolah

membuat berita acara

serah terima barang

1.Surat

Permohonan

2. SK dan

pelantikan

40 menit

5

Tanda tangan BAST

dan menyerahkan Sk

Penunjukan dan

Berita Acara Serah

Terima Barang

SIP dan BAST

10 menit

SOP PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS


`



Palangka Raya 73112



Tanggal Revisi -



Dasar Hukum:

1. PP No. 40 Tahun1994 tentang Rumah Negara 2. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasrana Wilayah

No. 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara

Keterkaitan :

1. SOP Penunjukan Pemakai Rumah Negara 2. SOP Berita Acara Serah Terima

Peringatan :






Surat Penunjukan Pemakai

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Pengolah Kasub

Bag Umum Wasek

Pansek/

Ketua

Persyaratan/


1

Menerima/meneliti

permohonan

penghunian rumah

dinas bagi pejabat

yang baru dilantik

dan membuat

konsep SIP

1.Surat

Permohonan

2. SK dan

pelantikan

30

menit

2

Meneliti

permohonan ybs

dan memberikan

paraf pada konsep

Penunjukan tsb.

tidak

1.Surat

Permohonan

2. SK dan

pelantikan

5 menit

3

Pimpinan

memberikan

persetujuan

dengan

membubuhkan

tanda tangan

1.Surat

Permohonan

2. SK dan

pelantikan

10

menit

Terbitnya

Surat

Penunjukan

Pemakai

Kendaraan

Dinas

4

Berdasarkan

persetujuan dr

pimpinan tersebut,

Unit Pengolah

membuat Surat Ijin

Penghunian

(SIP)dan berita

acara serah terima

ya

1.Surat

Permohonan

2. SK dan

pelantikan

40

menit

5

Tanda tangan

BAST dan

menyerahkan SIP

dan Berita Acara

Serah Terima

SIP dan BAST 10

menit

SOP PENGELOLAAN RUMAH DINAS


`



Palangka Raya 73112



Tanggal Revisi -



Dasar Hukum:

3. PP No. 38 Tahun 2008 tentang Tatacara Pengelolaan BMN

4. Peraturan Menteri Keuangan No.120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN

Keterkaitan :

3. SOP Pengadaan Barang Peresediaan 4. SOP Berita Acara Serah Terima

Peringatan :






Daftar Barang Persdiaan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Pengelola Kasub

Bag Umum

Panitia

Pengadaan PPK

Persyaratan/


1

Melakukan

Opname Fisik

Persediaan dan

melakukan

Inventarisasi

Kebutuhan brg

Daftar barang

persediaan

yang akan dibeli

30 menit

2

Meneliti kebutuhan

barang yang akan

dibeli sesuai dana

yang tersedia

dalam DIPA

tidak

Daftar barang

persediaan

yang akan dibeli

15 menit

3

Melaksanakan

pengadaan barang

persediaan sesuai

dengan kebutuhan

barang yang telah

disetujui PPK

Ya

Daftar barang

persediaan

yang akan

dibeli

90 menit

Tersedianya

barang-

barang

persediaan

4

Memeriksa dan

menerima barang

yang telah dibeli

dengan

menandatangani

berita acara serah

terima barang

1.Nota

Pembelian

2. BAST

15 menit

5

Menginput data

barang yang dibeli

ke dalam Aplikasi

Persediaan

1.Nota

Pembelian

2. BAST

30 menit

SOP PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN


`



Palangka Raya 73112



Tanggal Revisi -



Dasar Hukum:


2. Peraturan Menteri Keuangan No.120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN

Keterkaitan :

5. SOP Pelaporan BMN

Peringatan :


1. S-1 Hukum Islam-Syari’ah 2. D-III Manajemen Informatikan 3. SLTA




Laporan BMN

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Bagian

Umum

Bagian

Keuangan

Wasek/

Pansek KPKNL

Persyaratan/


1

Melakukan Input data

BMN kedalam aplikasi

SIMAK-BMN sesuai

transaksi selanjuntnya

melakukan back up data

SIMAK BMN

1. BAST

2. Nota

3. Komputer

60 menit Tercatatnyadata

BMN dlm Aplikasi

2

Melakukan rekonsiliasi

internal SIMAK-BMN

dengan SAKPA dan

membuat berita acara

hasil rekon setiap bulan

Back up SIMAK 30 menit

Sinkronisasi data

SIMAK-BMN dan

SAKPA

3

Membuat opname fisik

persediaan, cetak

Laporan Barang Kuasa

Pengguna, Neraca dan

Laporan Penyusutan

Daftar barang

persediaan yang

masih tersedia

30 menit

Tersedianya data

saldo barang-

barang persediaan

4

Melakukan rekonsiliasi

dengan KPKNL setiap

semester

1. Laporan Barang

Kuasa Pengguna

2. BA opname fisik

Persediaan

3. Laporan

Penyusutan

4. Back up SIMAK-

BMN

120 menit

Disetujuinya data

laporan SIMAK –

BMN dan SAKPA

5

Membuat laporan BMN

ke dalam aplikasi

Komdanas kode 01 dan

04 ke Korwil ( PT dan

PTA)

Laporan BMN

semester 120 menit

Terlaksananya

Laporan BMN

semester

6.

Pengiriman Laporan

BMN semester ke Korwil

( PT dan PTA)

Hasil cetak laporan

BMN

Terkirimnya

laporan BMN

SOP PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA


`



Palangka Raya 73112



Tanggal Revisi -



Dasar Hukum:


2. Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.06/2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, pemanfatan, penghapusan dan Pemindahtanganan BMN

Keterkaitan :

SOP Penghapusan BMN

Peringatan :






Usul Penghapusan BMN

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Panitia

Penghapusa

n/Bag Umum

Pansek

Ketua

KPKNL PTA

Persyaratan/


1 Membuat konsep usul

Panitia Penghapusan

Konsep surat 20 menit

2 Menerbitkan SK Panitia

Penghapusan

Surat usulan 5 hari

3

Setelah menerima SK

Panitia Penghapusan,

selanjutnya , Panitia

menginventarisir, meniliti

dan menilai barang-

barang yang akan

dihapus, sekaligus

membuat daftar barang

yang akan dihapus dan

menyampaikan kpd

pimpinan untuk disulkan

penghapusan

1. SK Panitia

Penghapusan

2. Daftar brg yang

akan dihapus

7 hari

Terbitnya SK

Panitia

Penghapusan

4

Mengusulkan

penghapusan BMN ke

KPKNL untuk mendapat

persetujuan

Penghapusan

1. SK Panitia

Penghapusan

2. Daftar brg yang

akan dihapus

7 hari Terbitnya surat

Rekomendasi

5

Setelah mendapat

persetujuan

(Rekomendasi) dari

KPKNL PTA

mengusulkan Ke BUA

MARI.

1. SK Panitia

Penghapusan

2. Daftar brg yang

akan dihapus

5 hari

Diusulkannya

Penghapuaan

brg

SOP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA


`



Palangka Raya 73112



Tanggal Revisi -



Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 4 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

2. Instruksi Presiden R.I No.9/1970 tentang Penjualan atau Pemindahtanganan Barang-Barang Yang Dimiliki/Dikuasai NegaraI

Keterkaitan :

SOP Lelang BMN

Peringatan :






Risalah Lelang

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Panitia

Penghapu

san

Bagian

Umum Wasek/

Pansek KPKNL

Persyaratan/


1

Setelah menerima SK

Penghapusan dari BUA

MARI , maka Panitia

membuat permohonan

judual lelang yang

ditanda tangani Pansek

ke KPKNL

SK dari BUA MARI 30 menit

2

Panitia menerima jadual

lelang dari KPKNL dan

menempelkan pada

papan pengumuman,

dan melalui media cetak

apabila nilai

penghapusan melebihi

Rp. 30 jt

Jadual Lelang 10 menit

3

Pelaksanaan Lelang

sesuai jadual yang

dihadiri Pejabat Lelang

dr KPKNL, setelah itu

menyetokan SSBP ke

Kas Negara dan

menyerahkan bukti setor

Ke KPKNL

1. Dihariri Pejabat

Lelang

2. Peserta Lelang

120 menit

Terlaksananya

Penghapusan

BMN

4

Setelah menerima

Risalah Lelang dari

KPKNL Panitia membuat

laporan Hasil Lelang

tersebut ke BUA MARI

60 menit

5 Arsip Lelang/Risalah

Lelang disimpan

10 menit

SOP LELANG BARANG MILIK NEGARA (BMN)


A. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses

penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap

sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil. Sasaran

Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan

target yang akan dicapai oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perilaku kerja

adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan PNS atau

tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.Sebagaimana diketahui

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil merupakan bentuk

penilaian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penilaian Prestasi Kerja adalah

pengganti Daftar Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

(DP3).Penilaian Prestasi Kerja PNS dimaksudkan untuk mewujudkan

PNS yang professional dan berkinerja dalam rangka mendukung

reformasi birokrasi. Penilaian Prestasi Kerja PNS mulai tanggal 1 Januari

2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi

Kerja Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa Sasaran Kerja Pegawai

(SKP) adalah Rencana Kerja dan Target yang akan dicapai oleh seorang

PNS setiap tahunnya di instansi dimana yang bersangkutan bekerja.

Rencana Kerja berisi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Tugas

Jabatan PNS. Disebutkan bahwa penilaian prestasi kerja PNS didasarkan

pada 2 (dua) unsur, yaitu (1) unsur SKP dengan bobot 60% dan (2) unsur

Perilaku Kerja dengan bobot 40%. Jika format SKP hampir sama seperti

dengan format PAK, maka format Perilaku Kerja hampir sama dengan

format DP3.


Peraturan Pemerintah ini mensyaratkan setiap PNS wajib menyusun SKP

berdasarkan rencana kerja tahunan instansi. SKP itu memuat kegiatan

tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian

yang bersifat nyata dan dapat diukur.Dalam peraturan itu juga

disebutkan, bahwa PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman

disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur

mengenai disiplin PNS.Adapun penilaian perilaku kerja meliputi aspek:

orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan

kepemimpinan. Khusus penilaian kepemimpinan hanya dilakukan bagi

PNS yang menduduki jabatan struktural.

Penilaian prestasi kerja PNS ini dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun,

yang dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan

dan paling lama akhir Januari tahun berikutnya. Ketentuan mengenai

peraturan penilaian PNS ini juga berlaku bagi Calon PNS (CPNS).

Skema – Proses Penyusunan SKP


NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2

3 Pangkat/Gol.Ruang 3

4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 80 Dokumen 100 12 bln -

2 0 4 dokumen 100 12 bln -

3 0 1 dokumen 100 12 bln -

4 0 425 dokumen 100 12 bln -

5 0 45 dokumen 100 12 bln -

6 0 45 kegiatan 100 12 bln -

7 0 40 kegiatan 100 12 bln -

8 0 40 dokumen 100 12 bln -

9 0 40 naskah 100 12 bln -

10 0 40 dokumen 100 12 bln -

11 0 40 berkas 100 12 bln -

12 0 3 kegiatan 100 12 bln -

13 0 3 dokumen 100 12 bln -

14 0 4 dokumen 100 12 bln -

15 0 1 dokumen 100 12 bln -

16 0 2 dokumen 100 12 bln -

17 0 16 dokumen 100 12 bln -

18 0 1 dokumen 100 12 bln -

19 0 1 dokumen 100 12 bln -

20 0 1 dokumen 100 12 bln -

21 0 1 dokumen 100 12 bln -

22 0 1 dokumen 100 12 bln -

23 0 12 dokumen 100 12 bln -

24 0 1 dokumen 100 12 bln -

25 0 1 kegiatan 100 12 bln -

26 0 12 kegiatan 100 12 bln -

27 0 1 dokumen 100 12 bln -

28 0 12 dokumen 100 12 bln -

29 0 855 dokumen 100 12 bln -

30 0 855 dokumen 100 12 bln -

31 0 555 dokumen 100 12 bln -

32 0 1 dokumen 100 12 bln -

33 0 1 dokumen 100 12 bln -

34 0 7 dokumen 100 12 bln -

Menetapkan Renstra, IKU, RKT(Renja) dan program kerja

Memeriksa dan menandatangani penutupan Buku Register setiap akhir tahun

Menandatangani dan memaraf Buku Register Keuangan Perkara

Menandatangani dan memaraf Buku Register Pengaduan

Menandatangani SK yang berhubungan naskah kepegawaian

mendisposisi surat masuk

Memeriksa dan menandatangani penutupan Buku Pengaduan

Memeriksa dan menandatangani laporan perkara

Membuat SK yang berkaitan dengan proses Perkara

Mengevaluasi pelaksanaan SOP

Melakukan Rapat

Meminutasi berkas perkara

Membuat Penetapan aanmaning

Membuat penetapan perintah eksekusi

Membuat surat izin kuasa insidentil

Menandatangani dan memaraf Buku Register Perkara

Memeriksa dan menutup secara insidentil BIKP

Palangka Raya, 02 Januari 2015

Menyidangkan Perkara

Mengoreksi Berita Acara

Menandatangani Berita Acara

Membuat dan Mengoreksi Putusan

Menandatangani Putusan

Membuat penilaian Sasaran Kerja Pegawai

Menunjuk Hakim membuat catatan gugatan bagi yang buta huruf

Menunjuk Hakim Mediator

Membuat PMH

Membuat PHS

Melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan hakim

Menindaklanjuti laporan atas hasil pengawasan hakim

Membuat dokumen sakip

Unit Kerja

Ketua/Hakim Madya Utama

Pengadilan Agama Palangka Raya Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya

19500515 197603 1 001

NO AK

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

Nama

19520421 198203 1 003NIP

Pangkat/Gol.Ruang Pembina Utama (IV/e) / 01 Oktober 2007 Pembina Utama Muda (IV/c) / 01 Oktober 2012

Membuat Penetapan Perkara Prodeo

TARGETIII. KEGIATAN TUGAS JABATAN

KUANT/OUTPUT WAKTU

FORMULIR SASARAN KERJA

PEGAWAI NEGERI SIPIL

Drs. H. Mahbub A., M.H.I.

I. PEJABAT PENILAI

Drs. H. Abdul Halim Syahran, S.H., M.H.

Jabatan Ketua/Hakim Utama

Mengoreksi surat-surat

Menandatangani surat-surat

Membuat Laporan Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakip)


NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2


4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 1 dokumen 100 12 bln -

2 0 1 dokumen 100 12 bln -

3 0 1 dokumen 100 12 bln -

4 0 56 dokumen 100 12 bln -

5 0 25 dokumen 100 12 bln -

6 0 252 dokumen 100 12 bln -

7 0 252 berkas 100 12 bln -

8 0 464 kegiatan 100 12 bln -

9 0 464 dokumen 100 12 bln -

10 0 252 berkas 100 12 bln -

11 0 252 dokumen 100 12 bln -

12 0 252 berkas 100 12 bln -

13 0 252 dokumen 100 12 bln -

14 0 1 dokumen 100 12 bln -

15 0 4 dokumen 100 12 bln -

16 0 2 dokumen 100 12 bln -

17 0 1 dokumen 100 12 bln -


KUANT/OUTPUT WAKTU

NO AK

Menganonim putusan

Membuat Laporan Kegiatan Hakim


19600615 198903 1 003NIP

Pangkat/Gol.Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) / 01 Oktober 2012 Pembina Utama Muda (IV/c) / 01 April 2013

Unit Kerja

Wakil Ketua/ Hakim Madya Utama

Pengadilan Agama Palangka Raya


Menandatangani Berita Acara



Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H.

I. PEJABAT PENILAI



19520421 198203 1 003

Nama

Membuat LAKIP

Menunjuk Hakim Mediator

Membuat PMH

membuat PHS

Menyidangkan Perkara

Jabatan Ketua/ Hakim Madya Utama

Membuat AKIP


Membuat SOP

Membuat/mengoreksi Konsep Putusan

Melakukan Rapat BAPERJAKAT


Meminutasi berkas perkara

Melakukan Evaluasi dan melaporkan Hasil Pengawasan

Membuat Program Kerja Pengawasan


NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2


4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 375 perkara 100 12 bln -

2 0 239 persidangan 100 12 bln -

3 0 239 perkara 100 12 bln -

4 0 239 perkara 100 12 bln -

5 0 75 perkara 100 12 bln -

6 0 239 perkara 100 12 bln -

7 0 239 perkara 100 12 bln -

8 0 228 perkara 100 12 bln -

9 0 228 perkara 100 12 bln -

Membuat Konsep Putusan

Membuat laporan kegiatan hakim


AK

Mempelajari berkas perkara


KUANT/OUTPUT WAKTU

Nama

NO

19630116 199103 1 003NIP

Pangkat/Gol.Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) / 01 Oktober 2012 Pembina Utama Muda (IV/c) / 01 Oktober 2013

Unit Kerja

Hakim Madya Utama


Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi





Drs. Najamuddin, S.H., M.H.

I. PEJABAT PENILAI

Drs. H. Mahbub A, M.H.I.


19520421 198203 1 003

Membuat Instrumen Persidangan

Jabatan Ketua /Hakim Madya Utama

Menyidangkan perkara


Melakukan Musyawarah Majelis


NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2


4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 275 perkara 100 12 bln -

2 0 240 perkara 100 12 bln -

3 0 240 perkara 100 12 bln -

4 0 240 perkara 100 12 bln -

5 0 80 perkara 100 12 bln -

6 0 240 perkara 100 12 bln -

7 0 240 perkara 100 12 bln -

8 0 2 kegiatan 100 2 bln -

9 0 10 perkara 100 12 bln -

Jabatan Ketua/ Hakim Madya Utama







KUANT/OUTPUT



H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

I. PEJABAT PENILAI



Nama

19561212 198103 1 008NIP

Pangkat/Gol.Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) / 01 Oktober 2012 Pembina (IV/a) / 01 April 2011

Unit Kerja

Hakim Madya Pratama

Pengadilan Agama Palangka Raya Pengadilan Agama Palangka Raya

19520421 198203 1 003

WAKTU

NO AK


Melakukan Mediasi

Melakukan Rapat Baperjakat




NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2


4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 1 perkara 100 12 bln -

2 0 248 perkara 100 12 bln -

3 0 248 perkara 100 12 bln -

4 0 248 Dokumen 100 12 bln -

5 0 248 perkara 100 12 bln -

6 0 83 perkara 100 12 bln -

7 0 248 perkara 100 12 bln -

8 0 248 perkara 100 12 bln -

9 0 40 perkara 100 12 bln -


Melakukan Mediasi

Jabatan Ketua / Hakim Madya Utama









H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.H.I.

I. PEJABAT PENILAI



19520421 198203 1 003

Nama

NO

19710926 199103 1 002NIP

Pangkat/Gol.Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina (IV/a) / 01 April 2013

Unit Kerja

Hakim Madya Pratama


AK

Membuat catatan gugatan/permohonan bagi yabg buta huruf


KUANT/OUTPUT WAKTU




NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2


4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 1 perkara 100 12 bln -

2 0 247 perkara 100 12 bln -

3 0 247 perkara 100 12 bln -

4 0 118 perkara 100 12 bln -

5 0 247 perkara 100 12 bln -

6 0 118 perkara 100 12 bln -

7 0 247 perkara 100 12 bln -

8 0 247 perkara 100 12 bln -

9 0 35 perkara 100 12 bln -


Melakukan Mediasi










Siti Fadiah, S.Ag

I. PEJABAT PENILAI



19520421 198203 1 003

Nama

NO

19710712 199203 2 002NIP

Pangkat/Gol.Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) / 01 Oktober 2012 Penata Tingkat I (III/d) / 01 Oktober 2012

Unit Kerja

Hakim Pratama Utama


AK



KUANT/OUTPUT WAKTU




NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2


4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 234 perkara 100 12 bln -

2 0 234 perkara 100 12 bln -

3 0 234 perkara 100 12 bln -

4 0 234 perkara 100 12 bln -

5 0 73 perkara 100 12 bln -

6 0 234 perkara 100 12 bln -

7 0 234 perkara 100 12 bln -

8 0 11 perkara 100 12 bln -

9 0 4 perkara 100 12 bln -

10 0 20 perkara 100 12 bln -

11 0 234 perkara 100 12 bln -

12 0 10 perkara 100 12 bln -

Melakukan Pengawasan

Melakukan Mediasi

Mengoreksi Konsep Putusan

Sidang Keliling










Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I.

I. PEJABAT PENILAI



19520421 198203 1 003

Nama

NO

19790209 200604 1 003NIP

Pangkat/Gol.Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) Penata (III/c) / 01 April 2014

Unit Kerja

Hakim Pratama Madya


AK



KUANT/OUTPUT WAKTU


Membuat Laporan Hasil Pengawasan



NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2


4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 1 perkara 100 12 bln -

2 0 247 perkara 100 12 bln -

3 0 247 perkara 100 12 bln -

4 0 118 perkara 100 12 bln -

5 0 247 perkara 100 12 bln -

6 0 118 perkara 100 12 bln -

7 0 247 perkara 100 12 bln -

8 0 247 perkara 100 12 bln -

9 0 35 perkara 100 12 bln -



AK



KUANT/OUTPUT WAKTU

Nama

NO

196709011993031000NIP

Pangkat/Gol.Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) / 01 Oktober 2012 Pembina(IV/a) / 01 April 2013

Unit Kerja

Hakim Madya Utama







Drs. A. Baihaqi

I. PEJABAT PENILAI



19520421 198203 1 003


Melakukan Mediasi






NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2


4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 1 dokumen 100 12 bln -

2 0 1 dokumen 100 12 bln -

3 0 12 laporan 100 12 bln -

4 0 12 laporan 100 12 bln -

5 0 540 surat 100 12 bln -

6 0 540 surat 100 12 bln -

7 0 1 sk 100 12 bln -

8 0 370 akta 100 12 bln -

9 0 3 akta 100 12 bln -

10 0 12 laporan 100 12 bln -

11 0 30 dokumen 100 12 bln -

12 0 4 dokumen 100 12 bln -

13 0 30 dokumen 100 12 bln -

14 0 30 dokumen 100 12 bln -

15 0 1 dokumen 100 12 bln -

16 0 1 dokumen 100 12 bln -

17 0 1 dokumen 100 12 bln -

Mengoreksi LAKIP

Melaksanakan pemberkasan perkara/minutasi

Mengikuti dan mencatat jalannya persidang

Menetapkan SK kelompok kerja kepaniteraan

Menandatangani akta cerai

Menandatangani akta banding

Menandatangani laporan perkara

Membuat Berita Acara Sidang (BAS)

Membuat penetapan (sita/ikrar)


NO

Mengoreksi RKAKL

Membuat rencana anggaran biaya proses

WAKTU

Membuat Surat Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti



Kamaluddin, S.Ag

I. PEJABAT PENILAI



19520421 198203 1 003

Nama

19631231 198703 1 045NIP

Pangkat/Gol.Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) / 01 Oktober 2012 Pembina (IV/a) / 01 Oktober 2012

Unit Kerja

Panitera/SekretarisJabatan Ketua / Hakim Madya Utama


AK

Penyusun Program Kerja


KUANT/OUTPUT

Menyusun laporan keadaan perkara

Menyusun laporan keuangan perkara

Membuat Surat Penunjukan Panitera Pengganti

Mengoreksi laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan


NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2


4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 100 naskah 100 12 bln -

2 0 100 dokumen 100 12 bln -

3 0 6 dokumen 100 12 bln -

4 0 35 dokumen 100 12 bln -

5 0 600 berkas 100 12 bln -

6 0 600 berkas 100 12 bln -

7 0 15 dokumen 100 12 bln -

8 0 15 dokumen 100 12 bln -

9 0 12 laporan 100 12 bln -

10 0 12 laporan 100 12 bln -

11 0 18 laporan 100 12 bln -

12 0 12 laporan 100 12 bln -

13 0 400 Akta 100 12 bln -

WAKTU

Menyiapkan data perkara untuk bahan penyusunan program kerja

AK

Mengikuti dan mencatat jalannya sidang


KUANT/OUTPUT

Mengetik penetapan (Sita/ikrar)

NO

Membuat berita acara sidang (BAS)

Menyiapkan bahan program kerja dibidang kepaniteraan

Menyiapkan bahan rencana anggaran biaya proses

Menyiapkan bahan laporan keadaan perkara

Menyiapkan bahan laporan keuangan perkara

Mengoreksi Akta Cerai yang akan ditandatangani Panitera

Melaksanakan pemberkasan perkara



Drs. Anas H. Basri

I. PEJABAT PENILAI

Kamaluddin, S.Ag.


19631231 198703 1 045

Nama

19621231 199202 1 002NIP

Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a) / 01 Oktober 2012 Penata Tingkat I (III/d) / 01 Oktober 2009

Unit Kerja

Wakil PaniteraJabatan Panitera/Sekretaris


Meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas perkara baru


Membuat laporan realisasi biaya proses (anggaran)

Mengoreksi laporan perkara yang akan ditandatangani oleh panitera dan ketua


NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2


4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 1 Dok 100 12 bln -

2 0 1 Dok 100 12 bln -

3 0 1 Dok 100 12 bln -

4 0 1 Dok 100 12 bln -

5 0 1 Dok 100 12 bln

6 0 1 Dok 100 12 bln -

7 0 1 Dok 100 12 bln -

8 0 145 Dok 100 12 bln -

9 0 75 Dok 100 12 bln -

10 0 175 Dok 100 12 bln -

11 0 225 Dok 100 12 bln -

12 0 1 Dok 100 12 bln -Menyiapkan bahan, data dan rumusan untuk menyusun laporan tahunan


AK

Menyusun dan membuat LAKIP 2014

Panitera / Sekretaris

Menyusun dan membuat program kerja tahun 2015

Menyusun dan membuat reviu Renstra 2015-2019

Menyusun dan membuat dokumen PKT Tahun 2015 dan RKT Tahun 2016

Penata (III/c) / 01 April 2013

NIP

Meneliti dan memproses daftar rincian permintaan pembayaran (SRPP) untuk diteruskan

kepada penggantian dana (Revolving)

Meneliti dan menandatangani bukti pengeluaran anggaran (Kuitansi)

Membuat surat perintah membayar (SPBy) yang disampaikan kepada bendahara pengeluaran

sebagai dasar untuk melakukan pembayaran/transaksi atas pengelolaan keuangan yang

dikelolanya


19631231 198703 1 045 19751110 199401 1 001

Pangkat/Gol.RuangPembina (IV/a) / 01 Oktober 2012

NO

Unit Kerja

Wakil SekretarisJabatan



M i s r a n, S.H.

I. PEJABAT PENILAI

Kamaluddin, S.Ag


Nama

Menerbitkan surat perintah penyediaan barang/jasa

Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa

Membuat dan menandatangani surat permintaan pembayaran (SPP) untuk diteruskan kepada

pejabat pembuat surat perintah membayar (SPM)


KUANT/OUTPUT WAKTU

Menyusun dan membuat evaluasi Program Kerja Tahun 2014


NO NO

1 Nama Drs. Anas H. Basri 1

2 NIP 19621231 199202 1 002 2

3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tingkat I (III/d) / 01 Oktober 2009 3

4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 75 Dokumen 100 12 bln -

2 0 75 Dokumen 100 12 bln -

3 0 34 Dokumen 100 12 bln -

4 0 7 Dokumen 100 12 bln -

5 0 34 Berkas 100 12 bln -

6 0 440 Berkas 100 12 bln -

7 0 440 Skum 100 12 bln -

8 Merekap perkara gugatan 0 440 Perkara 100 12 bln -


Nama

NO


Membuat instrument PGL/PBT/Amar putus/Undur




Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag

I. PEJABAT PENILAI II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

19640723 199202 2 001NIP

Pangkat/Gol.Ruang Penata Tingkat I (III/d) / 01 April 2013

Unit Kerja

Panitera Muda GugatanJabatanWakil Panitera


AK



KUANT/OUTPUT WAKTU


Menerima/memeriksa berkas gugatan yang diajukan

Menaksir Panjar Biaya


NO NO


2 NIP 19621231 199202 1 002 2


4 Jabatan Wakil Panitera 4

5 Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 61 naskah 100 12 bln -

2 0 61 dokumen 100 12 bln -

3 0 6 dokumen 100 12 bln -

4 0 80 berkas 100 12 bln -

5 0 80 berkas 100 12 bln -

6 0 80 skum 100 12 bln -

7 0 80 perkara 100 12 bln -

19701205 199401 2 001NIP


Nama

NO


Menerima/memeriksa berkas permohonan yang diajukan


Menaksir panjar biaya perkara

Merekap perkara permohonan


Pangkat/Gol.Ruang

AK



Penata (III/c) / 01 April 2012

KUANT/OUTPUT WAKTU



Frislyasi, S.H.I.


Unit Kerja

Panitera Muda PermohonanJabatan

Mengisi buku register perkara permohonan dan register register lainnya


NO NO


2 NIP 19621231 199202 1 002 2


4 Jabatan Wakil Panitera 4

5 Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 115 naskah 100 12 bln -

2 0 115 dokumen 100 12 bln -

3 0 10 dokumen 100 12 bln -

4 0 40 berkas 100 12 bln -

5 0 40 laporan 100 12 bln -

6 0 15 Laporan 100 12 bln -

7 0 1 naskah 100 12 bln -

8 0 6 berkas 100 12 bln -

9 0 400 putusan 100 12 bln -

10 0 6 berkas 100 12 bln -

11 0 400 akta 100 12 bln -



KUANT/OUTPUT WAKTU



Nama

19710317 199202 1 001

Pangkat/Gol.Ruang

Menyusun dan menjahit bundel berkas perkara

Mengonsep dan menyelesaikan laporan perkara


Mengarsipkan berkas perkara in aktif



H. Muhammad Sidik, S.H.

I. PEJABAT PENILAI

Penata Tingkat I (III/d) / 01 Oktober 2014

NIP



AKNO

Unit Kerja

Panitera Muda Hukum Jabatan

Mengirim salinan putusan/penetapan (CG/CT) ke KUA

Menyusun bundel B


Menyajikan statistik perkara

Menerbitkan akta cerai


NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2


4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 1 Dok 100 1 bln -

2 0 12 berkas 100 12 bln -

3 0 3 berkas 100 12 bln -

4 0 16 lembar 100 12 bln -

5 0 60 lembar 100 12 bln -

6 0 42 lembar 100 12 bln -

7 0 1 Lembar 100 12 bln -

8 0 75 Lembar 100 12 bln -mengoreksi dan memberi paraf surat-surat keluar bagian kepegawaian


19751110 199401 1 001

Nama

NO

Mengoreksi dan menandatangani rekapitulasi daftar hadir

Mengoreksi dan memberi paraf usul kenaikan pangkat

Mengoreksi dan memberi paraf surat pembertahuan kenaikan gaji berkala



S y a h m i n a n

I. PEJABAT PENILAI

M i s r a n, S.H.


19620102 198801 1 001NIP

Pangkat/Gol.RuangPenata (III/c) / 01 April 2013 Penata Tingkat I (III/d) / 01 April 2006

Unit Kerja

Kepla Sub Bagian KepegawaianJabatanWakil Sekretaris


AK

Menyiapkan data kepegawaian untuk pembuatan laporan tahunan


KUANT/OUTPUT WAKTU

Mengoreksi dan memberi paraf surat izin cuti

Mengoreksi pembuatan KP 4

Mengoreksi dan menandatangani laporan data pegawai


NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2


4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 2 Dokumen 100 12 bln -

2 0 2 Dokumen 100 12 bln -

3 0 4 Dokumen 100 12 bln -

4 0 24 Dokumen 100 12 bln -

5 0 4 Dokumen 100 12 bln -

6 0 24 Dokumen 100 12 bln -

7 0 120 Dokumen 100 12 bln -

8 0 120 Dokumen 100 12 bln -

9 0 120 Dokumen 100 12 bln -

10 0 12 Dokumen 100 12 bln -

Melaksnakan Rekonsiliasi ke KPPN DIPA 01 dan DIPA 04

Menyusun CALK Semester 1 dan II DIPA 01 dan DIPA 04


AK

Menyusun RKA-KL DIPA 01 dan DIPA 04


KUANT/OUTPUT

Melaksanakan Rekonsiliasi ke KPKNL DIPA 01 dan DIPA 04

WAKTU

NIP

Pangkat/Gol.RuangPenata (III/c) / 01 April 2013 Penata Muda Tk. I (III/b) / 01 Oktober 2012

Unit Kerja

Kepala Sub Bagian KeuanganJabatanWakil Sekretaris


Menyimpan dan Mengarsipkan SPP dan SPM beserta lampirannya



Ahmad Darwis, S.H.I.

I. PEJABAT PENILAI

M i s r a n, S.H.


19751110 199401 1 001

Nama

19831107 200312 1 005

Menyusun Laporan Bulanan DIPA 01 dan DIPA 04

NO

Menyusun TOR dan RAB untuk data Dukung RKA-KL

Membuat Berita Acara Rekonsiliasi Internal SAKPA dan BMN

Menanda tangani SPP DIPA 01 dan 04

Menanda Tangani SPM DIPA 01 dan 04


NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2


4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 1 Dok 100 12 bln -

2 0 50 Dok 100 12 bln -

3 0 100 Dok 100 12 bln -

4 0 2 Kali 100 2 bln -

5 0 2 Dok 100 12 bln -

6 0 2 Dok 100 12 bln -

7 0 8 Dok 100 12 bln -

8 0 28 Dok 100 12 bln -

9 0 12 Dok 100 12 bln -

10 0 10 Dok 100 12 bln -

11 0 12 Dok 100 12 bln -Membuat Kartu Inventaris Barang (KIB)


AK

Menyusun rencana kegiatan

Wakil Sekretaris

Mengoreksi surat masuk dan surat keluar

Melaksanakan Rekonsiliasi SIMAK BMN dengan KPKNL Palangka Raya

Penata Tingkat I (III/d) / 01 April 2006

NIP

Membuat Daftar Barang Ruangan (DBR)

Membuat rencana pembelian ATK dan ART

Membuat Berita Acara Serah Terima Barang


19751110 199401 1 001 19630910 198801 1 001

Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c) / 01 April 2013

NO

Unit Kerja

Kepala Sub Bagian UmumJabatan



Akhmad Rapie

I. PEJABAT PENILAI

M i s r a n, S.H.


Nama

Membuat Laporan SIMAK BMN

Membuat Berita Acara Opname Fisik Persediaan

Memperbaharui STNK Kendaraan Dinas


KUANT/OUTPUT WAKTU

Mengoreksi surat-surat bagian umum


NO NO


2 NIP 19621231 199202 1 002 2


4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 90 Dokumen 100 12 bln -

2 0 90 Dokumen 100 12 bln -

3 0 70 Dokumen 100 12 bln -

4 0 65 Dokumen 100 12 bln -

5 0 35 Perkara 100 12 bln -

6 0 90 Dokumen 100 12 bln -

7 0 10 Dokumen 100 12 bln -

8 0 30 Berkas 100 12 bln -

9 0 45 Dokumen 100 12 bln -

10 0 45 Dokumen 100 12 bln -

11 0 30 Dokumen 100 12 bln -


Melapor kepada panitera muda gugatan/permohonan

Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada panitera/panitera

muda hukum

Melapor kepada petugas register


Meneliti surat /pemberitahuan isi putusan/teguran yang dibuat oleh jurusita

pengganti yang akan disampaikan kepada pihak-pihak berperkara

Melaporkan kepada majelis hakim tentang kesiapan sidang


Membuat dan mengetik berita acara persidangan yang harus diselesaikan

sebelum sidang berikutnya



III. KEGIATAN TUGAS JABATANTARGET



Yusuf, BA


Jabatan Wakil Panitera

Nama

NO

19560415 199003 1v001NIP

Pangkat/Gol.Ruang Penata (III/c) / 01 April 2010

Unit Kerja

Panitera Pengganti


AK


KUANT/OUTPUT WAKTU

Mengikuti sidang perkara yang ditentukan


NO NO


2 NIP 19621231 199202 1 002 2


4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 120 Dokumen 100 12 bln -

2 0 120 Dokumen 100 12 bln -

3 0 1 Dokumen 100 12 bln -

4 0 185 Dokumen 100 12 bln -

5 0 185 Dokumen 100 12 bln -

6 0 120 Dokumen 100 12 bln -

7 0 120 Dokumen 100 12 bln -

8 0 15 Dokumen 100 12 bln -

9 0 35 Berkas 100 12 bln -

10 0 40 Dokumen 100 12 bln -

11 0 40 Dokumen 100 12 bln -

12 0 35 Dokumen 100 12 bln -





muda hukum



Membuat penetapan sita jaminan (CB) atas perintah Ketua Majelis







III. KEGIATAN TUGAS JABATANTARGET



Mahmudah, S.Ag., S.H.



Nama

NO

19740504 200012 2 001NIP

Pangkat/Gol.Ruang Penata Tingkat I (III/d) / 01 Oktober 2014

Unit Kerja

Panitera Pengganti


AK


KUANT/OUTPUT WAKTU




NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2


4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 85 Dokumen 100 12 bln -

2 0 85 Dokumen 100 12 bln -

3 0 150 Dokumen 100 12 bln -

4 0 150 Dokumen 100 12 bln -

5 0 85 Dokumen 100 12 bln -

6 0 85 Dokumen 100 12 bln -

7 0 5 Dokumen 100 12 bln -

8 0 30 Berkas 100 12 bln -

9 0 150 Dokumen 100 12 bln -

10 0 35 Dokumen 100 12 bln -

11 0 30 Dokumen 100 12 bln -





muda hukum



AK



WAKTU

19621231 199202 1 002

Nama

NO

19730312 200112 2 003NIP

Pangkat/Gol.Ruang Penata Tingkat I (III/d) / 01 Oktober 2009 Penata Tingkat I (III/d) / 01 April 2014



Unit Kerja

Panitera Pengganti



Nurul Jamaliah, S.Ag.

I. PEJABAT PENILAI

Drs. Anas H. Basri


KUANT/OUTPUT



Membuat instrument PGL/PBT/amar putus/Undur






NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2


4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 60 Dokumen 100 12 bln -

2 0 60 Dokumen 100 12 bln -

3 0 130 Dokumen 100 12 bln -

4 0 130 Dokumen 100 12 bln -

5 0 60 Dokumen 100 12 bln -

6 0 60 Dokumen 100 12 bln -

7 0 5 Dokumen 100 12 bln -

8 0 30 Berkas 100 12 bln -

9 0 130 Dokumen 100 12 bln -

10 0 30 Dokumen 100 12 bln -

11 0 30 Dokumen 100 12 bln -





muda hukum



AK



WAKTU

19621231 199202 1 002

Nama

NO

19760105 199603 2 001NIP

Pangkat/Gol.Ruang Penata Tingkat I (III/d) / 01 Oktober 2009 Penata (III/c) / 01 April 2012



Unit Kerja

Panitera Pengganti



Hj. Siti Rumiah, S.H.I.

I. PEJABAT PENILAI

Drs. Anas H. Basri


KUANT/OUTPUT



Membuat instrument PBT/amar putus/Undur



Mengetik penetapan (Ikrar)



NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2


4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 60 Dokumen 100 12 bln -

2 0 60 Dokumen 100 12 bln -

3 0 90 Dokumen 100 12 bln -

4 0 90 Dokumen 100 12 bln -

5 0 60 Dokumen 100 12 bln -

6 0 60 Dokumen 100 12 bln -

7 Mengetik penetapan (Sita/ikrar) 0 5 Dokumen 100 12 bln -

8 0 25 Berkas 100 12 bln -

9 0 90 Dokumen 100 12 bln -

10 0 25 Dokumen 100 12 bln -

11 0 25 Dokumen 100 12 bln -




muda hukum



Membuat Instrumen PGL/PBT/Amar putus/Undur








Mardiana Indah, S.Ag

I. PEJABAT PENILAI

Drs. Anas H. Basri


19621231 199202 1 002

Nama

NO

19740719 200003 2 002NIP


Unit Kerja

Panitera Pengganti


AK



KUANT/OUTPUT WAKTU





NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2


4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 75 Naskah 100 12 bln -

2 0 75 Dokumen 95 12 bln -

3 0 75 Dokumen 95 12 bln -

4 0 75 Berkas 100 12 bln -

5 0 75 Berkas 100 12 bln -

6 0 35 Dokumen 95 12 bln -

7 0 35 Berkas 100 12 bln -

8 0 75 Dokumen 100 12 bln -

9 0 35 Dokumen 100 12 bln -

10 0 35 Berkas 100 12 bln -Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada panitera/panitera

muda hukum


19621231 199202 1 002

Nama

19690417 200112 2 001NIP



Meneliti surat panggilan /relaas/pemberitahuan isi putusan/teguran yang dibuat

oleh jurusita pengganti yang akan disampaikan kepada pihak-pihak berperkara

AK






Titie Noorasyiah, S.H.

I. PEJABAT PENILAI

Drs. Anas H. Basri


Penata Tingkat I (III/d) / 01 April 2014

Unit Kerja

Panitera PenggantiJabatan Wakil Panitera






KUANT/OUTPUT WAKTU

NO



NO NO


2 NIP 19621231 199202 1 002 2


4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 93 Dokumen 100 12 bln -

2 0 93 Dokumen 100 12 bln -

3 0 118 Dokumen 100 12 bln -

4 0 31 Dokumen 95 12 bln -

5 0 93 Dokumen 100 12 bln -

6 0 1 Perkara 100 12 bln -

7 0 93 Dokumen 95 12 bln -


9 0 31 Berkas 100 12 bln -

10 0 118 Dokumen 100 12 bln -

11 0 31 Dokumen 100 12 bln -

12 0 31 Dokumen 100 12 bln -



Membuat instrument PGL








Patimah, S.H.


KUANT/OUTPUT WAKTU

Nama

NO

19711005 199803 2 002NIP


Unit Kerja

Panitera Pengganti




AK





muda hukum




NO NO

1 Nama Drs. Anas H. Basri Drs. Anas H. Basri1

2 NIP 19621231 199202 1 002 19621231 199202 1 0022

3 Pangkat/Gol.Ruang Penata Tingkat I (III/d) / 01 Oktober 2009 Penata Tingkat I (III/d) / 01 Oktober 20093

4 Jabatan Wakil Panitera Wakil Panitera4

5 Unit Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya Pengadilan Agama Palangka Raya5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 110 Dokumen 100 12 bln -

2 0 110 Dokumen 100 12 bln -

3 0 75 Dokumen 100 12 bln -

4 0 75 Dokumen 100 12 bln -

5 0 110 Dokumen 100 12 bln -

6 0 110 Dokumen 100 12 bln -


8 0 40 Berkas 100 12 bln -

9 0 40 Dokumen 100 12 bln -

10 0 40 Dokumen 100 12 bln -

11 0 40 Dokumen 100 12 bln -




AK



KUANT/OUTPUT WAKTU

NIP


Unit Kerja

Panitera Pengganti





Drs. H. Raujan


Jabatan

Nama

NO

19591111 199303 1 003


muda hukum


Membuat Instrumen PGL/PBT/Amar putus/Undur







NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2


4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 60 Dokumen 100 12 bln -

2 0 60 Dokumen 100 12 bln -

3 0 70 Dokumen 100 12 bln -

4 0 60 Dokumen 100 12 bln -

5 0 60 Perkara 100 12 bln -

6 0 60 Dokumen 100 12 bln -

7 0 5 Dokumen 100 12 bln -

8 0 25 Berkas 100 12 bln -

9 0 25 Dokumen 100 12 bln -

10 0 25 Dokumen 100 12 bln -

11 0 21 Dokumen 100 12 bln -





AK



KUANT/OUTPUT WAKTU

19621231 199202 1 002

Nama

NO

19750226 200112 1 002NIP

Pangkat/Gol.Ruang Penata Tingfkat I (III/d) 01 Oktober 2009 Penata Tingkat I (III/d) / 01 April 2014

Unit Kerja

Panitera Pengganti



Muhamad Ikhwan, S.Ag., S.H., M.H.

I. PEJABAT PENILAI

Drs. Anas H. Basri














muda hukum


NO NO


2 NIP 19621231 199202 1 002 2


4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 80 Dokumen 100 12 bln -

2 0 80 Dokumen 100 12 bln -

3 0 80 Dokumen 100 12 bln -

4 0 80 Dokumen 100 12 bln -

5 0 80 Dokumen 100 12 bln -

6 0 5 Perkara 100 12 bln -

7 0 80 Dokumen 100 12 bln -

8 0 36 Dokumen 100 12 bln -

9 0 36 Berkas 100 12 bln -

10 0 80 Dokumen 100 12 bln -

11 0 36 Dokumen 100 12 bln -

12 0 36 Dokumen 100 12 bln -Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada panitera/panitera

muda hukum




Meneliti surat panggilan /relaas/pemberitahuan isi putusan/teguran yang dibuat

oleh jurusita pengganti yang akan disampaikan kepada pihak2berperkara








Dra. Hj. Jumantan


Nama

NO

19630328 199402 2 001NIP


Unit Kerja

Panitera PenggantiJabatan Wakil Panitera


AK



KUANT/OUTPUT WAKTU





NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2


4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 120 Dokumen 100 12 bln -

2 0 120 Dokumen 100 12 bln -

3 0 170 Dokumen 100 12 bln -

4 0 170 Dokumen 100 12 bln -

5 0 114 Dokumen 100 12 bln -

6 0 50 Perkara 100 12 bln -

7 0 120 Dokumen 100 12 bln -


9 0 50 Berkas 100 12 bln -

10 0 120 Dokumen 100 12 bln -

11 0 120 Dokumen 100 12 bln -

12 0 50 Perkara 100 12 bln -Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada panitera/panitera

muda hukum




Jabatan Panitera/Sekretaris


AK



WAKTU

19631231 198703 1 045

Nama

NO

19640513 199403 2 003NIP

Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a) / 01 Oktober 2012 Pembina (IV/a) / 01 April 2011


Unit Kerja

Panitera Pengganti



Dra. St. Murahmi, M.H.

I. PEJABAT PENILAI

Kamaluddin, S.Ag


KUANT/OUTPUT










NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2


4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 75 Dokumen 100 12 bln -

2 0 75 Dokumen 100 12 bln -

3 0 54 Dokumen 100 12 bln -

4 0 45 Dokumen 100 12 bln -

5 0 40 Perkara 100 12 bln -

6 0 75 Dokumen 100 12 bln -

7 0 1 Dokumen 100 12 bln -

8 0 28 Berkas 100 12 bln -

9 0 35 Dokumen 100 12 bln -

10 0 35 Dokumen 100 12 bln -

11 0 28 Dokumen 100 12 bln -




muda hukum












Dra. Hj. Hilaliyah

I. PEJABAT PENILAI

Drs. Anas H. Basri


19621231 199202 1 002

Nama

NO

19690603 199403 2 002NIP

Pangkat/Gol.Ruang Penata Tingkat I (III/d) / 01 Oktober 2009 Penata Tingkat I (III/d) / 01 Oktober 2006

Unit Kerja

Panitera Pengganti


AK



KUANT/OUTPUT WAKTU





NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2


4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 90 Dokumen 100 12 bln -

2 0 90 Dokumen 100 12 bln -

3 0 65 Dokumen 100 12 bln -

4 0 60 Dokumen 100 12 bln -

5 0 50 Perkara 100 12 bln -

6 0 90 Dokumen 100 12 bln -

7 0 4 Dokumen 100 12 bln -

8 0 36 Berkas 100 12 bln -

9 0 50 Dokumen 100 12 bln -

10 0 50 Dokumen 100 12 bln -

11 0 40 Dokumen 100 12 bln -





AK



KUANT/OUTPUT WAKTU

19621231 199202 1 002

Nama

NO

19671206 200012 1 001NIP


Unit Kerja

Panitera Pengganti



H. Said Harli, S.Ag

I. PEJABAT PENILAI

Drs. Anas H. Basri














muda hukum


NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2


4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 390 Dokumen 100 12 bln -

2 0 125 Dokumen 100 12 bln -

3 0 2 Kegiatan 100 12 bln -

4 0 2 Dokumen 100 12 bln -

5 0 80 Dokumen 100 12 bln -

6 0 2 Dokumen 100 12 bln -

7 0 390 Dokumen 100 12 bln -

Menyampaikan surat pengumuman/teguran

Menyampaikan pendaftaran sita kepada instansi terkait

Membuat relaas panggilan

AK

Melaksanakan Panggilan para pihak berpekara


KUANT/OUTPUT WAKTU

Penata Tingkat I (III/d) / 01 Oktober 2009 Penata (III/c) / 01 April 2012

Unit Kerja

JurusitaJabatan Wakil Panitera


Membuat berita acara penyitaan



Hanifah Ahmad, S.H.I.

I. PEJABAT PENILAI

Drs. Anas H. Basri


19680608 198902 1 001NIP

Pangkat/Gol.Ruang


19621231 199202 1 002

Nama

NO

Melaksanakan pemberitahuan

Melaksanakan penyitaan


NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2


4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 390 Dokumen 100 12 bln -

2 0 125 Dokumen 100 12 bln -

3 0 2 Kegiatan 100 12 bln -

4 0 2 Dokumen 100 12 bln -

5 0 80 Dokumen 100 12 bln -

6 0 2 Dokumen 100 12 bln -

7 0 390 Dokumen 100 12 bln -


Menyampaikan pendaftaran sita kepada instansi terkait


AK



KUANT/OUTPUT WAKTU

Penata Tingkat I (III/d) / 01 Oktober 2009 Penata (III/c) / 01 April 2012

Unit Kerja

JurusitaJabatan Wakil Panitera


Membuat berita acara penyitaan



Hanifah Ahmad, S.H.I.

I. PEJABAT PENILAI

Drs. Anas H. Basri


19680608 198902 1 001NIP

Pangkat/Gol.Ruang


19621231 199202 1 002

Nama

NO


Melaksanakan penyitaan


NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2


4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 210 Dok 100 12 bln -

2 0 35 Dok 100 12 bln -

3 0 15 Dok 100 12 bln -

4 0 210 Dok 100 12 bln -


WAKTU

Melaksanakan Panggilan para pihak berperkara

AK





Mahli

I. PEJABAT PENILAI



19710317 199202 1 001

Nama

19660506 198303 1 001NIP

Pangkat/Gol.Ruang Penata Tingkat I (III/d) / 01 Oktober 2014 Penata Muda Tingkat I (III/b) / 01 April 2014

Unit Kerja

Jurusita PenggantiJabatan Panitera Muda Hukum



NOTARGET

III. KEGIATAN TUGAS JABATANKUANT/OUTPUT


NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2


4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 300 Dok 100 12 bln -

2 0 170 Dok 100 12 bln -

3 0 40 Dok 100 12 bln -

4 0 300 Dok 100 12 bln -Membuat relaas panggilan

NOTARGET


Unit Kerja



19710317 199202 1 001

Nama

19681109 200212 1 001NIP

Pangkat/Gol.Ruang Penata Tingkat I (III/d) / 01 Oktober 2014 Penata (III/c) / 01 April 2012



Thoyib, S.H.I.

I. PEJABAT PENILAI




WAKTU


AK




NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2


4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 275 Dok 100 12 bln -

2 0 100 Dok 100 12 bln -

3 0 30 Dok 100 12 bln -

4 0 275 Dok 100 12 bln -Membuat relaas panggilan

NOTARGET


Unit Kerja



19710317 199202 1 001

Nama

19820713 200904 2 008NIP

Pangkat/Gol.Ruang Penata Tingkat I (III/d) / 01 Oktober 2014 Pengatur Tingkat I (II/d) 01 April 2013



Salasiah, A.M.d

I. PEJABAT PENILAI




WAKTU


AK




NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2


4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 165 Dok 100 12 bln -

2 0 30 Dok 100 12 bln -

3 0 30 Dok 100 12 bln -

4 0 165 Dok 100 12 bln -


WAKTU


AK





Citra Salawaty, S.H.

I. PEJABAT PENILAI



19710317 199202 1 001

Nama

19821215 200704 2 001NIP


Unit Kerja




NOTARGET



NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2


4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 300 dok 100 12 bln -

2 0 100 dok 100 12 bln -

3 0 10 dok 100 12 bln -

4 0 300 dok 100 12 bln -


WAKTU


AK





Anni Sofia Tazkianti, S.H.

I. PEJABAT PENILAI



19710317 199202 1 001

Nama

19850824 200502 2 001NIP


Unit Kerja




NOTARGET



NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2


4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 400 Dokumen 100 12 bln -

2 0 425 Dokumen 100 12 bln -

3 0 550 Dokumen 100 12 bln -

4 0 200 Dokumen 95 12 bln -

5 Menyiapkan darftar hadir/pulang secara manual 0 12 Dokumen 100 12 bln -

6 0 60 Dokumen 100 12 bln -

7 0 42 Dokumen 100 12 bln -

NO

Membuat KP4

Mencatat dan menyerahkan surat keluar ke Sub Bagian Umum

AK

Menerima,memcatat dan surat masuk untuk sub bagian kepegawaian

Membuat Surat Izin Cuti Pegawai



Hj. Khairunisa, S.Pd.I

I. PEJABAT PENILAI

S y a h m i n a n


19620102 198801 1 001

Nama

19630910 198303 2 002NIP

Pangkat/Gol.Ruang Penata Tingkat I (III/d), 01 April 2006 Penata Tingkat I (III/d), 01 April 2011

Unit Kerja

Pengadministrasi KepegawaianJabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian


TARGET III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

KUANT/OUTPUT

Mengarsipkan surat surat Kepegawaian

Membuat surat-surat yang berhubungan dengan Kepegawaian

WAKTU



NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2

3 Pangkat/Gol.Ruang 3 Penata Muda Tingkat I (III/b), 01 April 2014

4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 42 Pegawai 100 12 bln -

2 0 42 Pegawai 100 12 bln -

3 0 12 Dokumen 100 12 bln -

4 0 1 Dokumen 100 1 bln -



7 0 42 Dokumen 100 1 bln -

8 0 23 Dokumen 100 12 bln -

10 0 0 Pegawai 100 1 bln -

11 0 35 Dokumen 100 12 bln -

12 0 34 Dokumen 100 1 bln -

13 0 2 Dokumen 100 1 bln -

13 0 1 Dokumen 100 1 bln -

14 0 205 Dokumen 100 12 bln -

15 0 1 Dokumen 100 1 bln -

16 0 9 Dokumen 100 1 bln -

Membuat Uraian Tugas ( Job Deskription) Pegawai

Membuat Usulan Naik Pangkat Tenaga Non Teknis

Membuat Laporan data Pegawai

AK

Mengupdate data SIMPEG dan E-Dokumen


KUANT/OUTPUT

Merekap data Absensi Pegawai (Komdanas, Finger Print dan Manual)

Unit Kerja

Pengadministrasi KepegawaianJabatanKepala Sub Bagian Kepegawaian


19620102 198801 1 001

Nama

19780930 200912 2 001NIP

Pangkat/Gol.RuangPenata Tingkat I (III/d), 01 April 2006



Hj. Norbaiti, S.H.I.

I. PEJABAT PENILAI

Syahminan



NO

Membuat SK tenaga Honorer

Mengupdate data Pegawai ke SAPK

WAKTU

Membuat Usulan memperoleh Penghargaan Satya Lancana Karja satya dan Sewindu

Mengisi Buku Induk kepegawaian

Membuat surat-surat yang berhubungan dengan Kepegawaian

Membuat SK. Impasing

Membuat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala

Membuat SPP,SPMT dan Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan

Membuat Surat Keputusan yang berhubungan dengan Tupoksi Kantor

Membuat Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan

Membuat Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting Formasi


NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2


4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 160 Dokumen 100 12 bln -

2 0 20 Dokumen 100 12 bln -

3 0 12 Dokumen 100 12 bln -

4 0 135 Dokumen 100 12 bln -

5 0 250 Dokumen 100 12 bln -

6 0 100 Dokumen 100 12 bln -

7 0 2 Dokumen 100 12 bln -

8 0 8 Dokumen 100 12 bln -

9 0 2 Dokumen 100 12 bln -

10 0 2 Dokumen 100 12 bln -

11 0 200 Dokumen 100 12 bln -

Membuat SPBY bukti pengeluaran anggaran


WAKTUAK

Menyusun dan mengajukan SPM ke KPPN


KUANT/OUTPUT

Unit Kerja

Bendahara PengeluaranJabatan Kepala Sub Bagian Keuangan


19831107 200312 1 005

Nama

19820103 201101 2 004NIP

Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk. I (III/b) / 01 Oktober 2012 Penata Muda (III/a) / 01 Januari 2011



Neng Endah, S.H.I.

I. PEJABAT PENILAI



NO

Mengambil uang di bank untuk keperluan belanja rutin

Membuat daftar rincian permintaan pembayaran

Membuat buku kas umum DIPA 01 dan DIPA 04

Membuat buku bantu pajak, buku bantu bank, buku bantu SPM/SP2D dan buku

lainnya

Membuat buku kas Tunai DIPA 01 dan DIPA 04

Membuat Buku bantu uang persediaan DIPA 01 dan DIPA 04

Membuat Kuitansi

Mengambil uang makan di bank dan membagikannya kepada pegawai

Melakukan pungutan pajak dan menyetorkan ke bank


NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2


4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 101 Lembar 100 12 bln -

2 0 12 kegiatan 100 12 bln -

3 0 101 Lembar 100 12 bln -

4 0 800 Laporan 100 12 bln -

19861115 200912 2 005NIP


19630910 198801 1 001

Nama

Pangkat/Gol.Ruang Penata Tingkat I (III/d) / 01 April 2006 Pengatur Tingkat I (II/d) / 01 April 2014

Unit Kerja



Camelia, A.Md

I. PEJABAT PENILAI

Akhmad Rapie


WAKTU

Membuat bon permintaan barang

Pengadministrasi UmumJabatan Kepala Sub Bagian Umum


AK

Menginput Barang Persediaan

Menginput Disposisi Surat asuk

NO

Membuat bon permintaan barang


KUANT/OUTPUT


NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2


4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 140 Dokumen 100 12 bln -

2 0 4 Dokumen 100 12 bln -

3 0 12 Dokumen 100 12 bln -

4 0 140 Dokumen 100 12 bln -

5 0 20 Dokumen 100 12 bln -

6 0 12 Dokumen 100 12 bln -

7 0 12 Dokumen 100 12 bln -

8 0 25 Dokumen 100 12 bln -

9 0 24 Dokumen 100 12 bln -

10 0 13 Dokumen 100 12 bln -

NO

Mencatat buku pembantu LS dan buku pembantu pengawasan anggaran

belanja DIPA 01 dan DIPA 04

Membuat daftar permintaan uang makan PNS dengan menggunakan aplikasi

GPP

Mengisi kartu pengawasan belanja pegawai perorangan

Mengagendakan dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar bagian

keuangan

Membuat rekap permintaan Honor Tim Pengelola Anggaran dan Honor

Pejabat Pengadaan/ Pejabat Penerima Barang

Membuat dan menyetorkan SPT masa ke Kantor Pajak

Membuat Rekap Permintaan Tunjangan Kinerja

Membuat SPM DIPA 01 dan DIPA 04



Nilam Ma'unatunni'mah

I. PEJABAT PENILAI



19831107 200312 1 005

Nama

19871108 200604 2 001NIP

Pangkat/Gol.RuangPenata Muda Tk. I (III/b) / 01 Oktober 2012 Pengatur (II/c) / 01 April 2014

Unit Kerja

Pengadministrasi KeuanganJabatanKepala Sub Bagian Keuangan


WAKTUAK

Membuat sampul SPM/SP2D DIPA 01 dan DIPA 04


KUANT/OUTPUT

Membuat daftar gaji, daftar kekurangan gaji dan daftar uang lembur dengan

menggunakan aplikasi GPP



NO NO

1 Nama 1

2 NIP 2


4 Jabatan 4

5 Unit Kerja 5

KUAL/MUTU BIAYA

1 0 600 Dokumen 100 12 bln -

2 0 1200 Dokumen 100 12 bln -

3 0 600 Dokumen 100 12 bln -

4 0 1200 Dokumen 100 12 bln -

5 Mencetak lembar Disposisi 0 600 Dokumen 100 12 bln -

6 0 850 Dokumen 100 12 bln -

7 0 350 Dokumen 100 12 bln -


TARGET III. KEGIATAN TUGAS JABATAN

KUANT/OUTPUT

Menginput Surat-surat masuk kedalam Aplikasi Persuratan

Menginput Surat-surat keluar kedalam Aplikasi Persuratan

WAKTU

Unit Kerja

Pengadministrasi UmumJabatan Kepala Sub Bagian Umum


19630905 198801 1 001

Nama

19700210 201408 1 001NIP

Golongan Ruang Penata Tingkat I (III/d), 01 April 2006 I/a, 01 Agustus 2014



K h o t i b

I. PEJABAT PENILAI

Akhmad Rapie

II. CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

NO

Mengirim Surat-surat keluar dalam Kota

Menerima dan mencatat surat-surat keluar

AK

Menerima dan mencatat surat-surat masuk

Mengirim surat-surat keluar untuk keluar Kota melalui Pos


A. Sumber Daya Manusia

Dalam suatu organisasi, sumber daya manusia bukan hanya sebagai alat

dalam produksi tetapi memiliki peran penting dalam kegiatan produksi

suatu organisasi. Kedudukan SDM saat ini bukan hanya sebagai alat

produksi tetapi juga sebagai penggerak dan penentu berlangsungnya

proses produksi dan segala aktivitas organisasi. SDM memiliki andil

besar dalam menentukan maju atau berkembangnya suatu organisasi.

Oleh karena itu, kemajuan suatu organisasi ditentukan pula bagaimana

kualitas dan kapabilitas SDM di dalamnya. Organisasi yang dimaksud

tidak terkecuali bagi aparat penyelenggara lembaga peradilan di

Indonesia, baik Mahkamah Agung maupun badan peradilan yang berada

di bawahnya. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut sama-sama

memerlukan SDM yang berkualitas dan memiliki kapabilitas dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan SDM yang

mampu memahami bagaimana menciptakan metode pelayanan yang

maksimal sehingga dicapai pelayanan yang prima bagi masyarakat.

Tujuan Reformasi Birokrasi adalah meningkatkan profesionalisme dan

integritas birokrasi pemerintah. Salah satu agenda implementasi

reformasi birokrasi adalah penataan manajemen Sumber Daya Manusia

Aparatur. Dalam konteks ini diharapkan setiap aparatur pemerintah

harus memiliki kompetensi profesional dalam melaksanakan tugas

jabatannya.

Manifestasi tersebut mengisyaratkan bahwa pembinaan dan

pengembangan SDM aparatur perlu terus mendapat perhatian, berkaitan


dengan strategi peningkatan kualitas dan kompetensinya dalam

memenuhi tugas dan tanggung jawab pelayanan publik. Dipahami bahwa

kualitas aparatur itu sendiri tidak mungkin meningkat tanpa adanya

usaha-usaha yang konkrit. Membentuk sosok SDM aparatur memang

memerlukan waktu danproses serta upaya yang tidak boleh berhenti.

Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Agama Palangka

Raya dari segi penempatan tupoksi dan pendidikan sebagai berikut :

1. Profil Sumber Daya Manusia

Keadaan Hakim/Pegawai pada Pengadilan Agama Palangka

Rayasebanyak 43 orang. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Ketua : 1 orang 2. Wakil Ketua : 1 orang 3. Hakim : 6 orang 4. Panitera : 1 orang 5. Sekretaris : 1 orang 6. Wakil Panitera : 1 orang 7. Panitera Muda : 3 orang 8. Kepala Sub Bagian : 3 orang 9. Panitera Pengganti : 13 orang 10. Jurusita : 1 orang 11. Jurusita Pengganti : 6 orang 12. Staf : 6 orang

a. BerdasarkanPendidikan

Berikut keadaan Pegawai Pengadilan Agama Palangka Raya

menurut jenjang pendidikan :

1. SD : 1 orang 2. SLTP : - 3. SLTA : 5 orang 4. D.II : 1 orang 5. D.III : 2 orang 6. S.1 : 27


7. S.2 : 7 orang

b. Berdasarkan golongan/Ruang

Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Palangka Raya menurut

pangkat/ golongan sebagai berikut :

NO. PANGKAT/GOLONGAN JUMLAH

1. Pembina Utama Muda IV/c 3

2. Pembina Tk. / IV b 2

3. Pembina / IV a 3

4. Penata Tk. I / III d 18

5. Penata / III c 7

6. Penata Muda Tk. I /III b 6

7. Pengatur Tk. I / II d 2

8. Pengatur / II c 1

9. Juru Muda / I a 1

[[[

c. Berdasarkan Jenis Kelamin

Keadaan pegawai Pengadilan Agama Palangka Raya berdasarkan

jenis kelamin sebagai berikut :

- Laki-laki 22 orang, dan

- Perempuan 21 orang

d. Berdasarkan Usia

Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Palangka Raya berdasarkan

usia sebagai berikut:


NO. USIA JUMLAH

1. 25 – 30 3

2. 31 – 35 4

3. 41 – 45 10

4. 46 - 50 8

5. 51 – 55 11

6. 56 – 60 3

7. 61 – 65 1

2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Mengacu pada ketentuan Buku I Edisi 2007 terkait pola formasi pada

Pengadilan Agama Kelas IB, bahwa kebutuhan Pegawai (SDM) itu

dapat diketahui sebagai berikut :

1. Maksimal 5 Majelis Hakim atau maksimal 15 orang Hakim,

termasuk Wakil Ketua.

2. Setiap Majelis Hakim dibantu 4 orang Panitera Pengganti.

3. 4 orang Jurusita dan maksimal 8 Jurusita Pengganti

4. 9 orang Pegawai pada unit/urusan perkara.

5. Ketatausahaan terdiri dari 33 orang termasuk :

- Sopir 5 orang - Pesuruh 10 orang - Penjaga Malam 3 orang - Tukang Kebun 2 orang

Jumlah formasi seluruhnya adalah 99 orang.


3. Mutasi

Mutasi merupakan fungsi pengembangan pegawai, karena tujuan

utamanya adalah untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas kerja

dalam organisasi yang bersangkutan. Umumnya mutasi merupakan

tindaklanjut dari penilaian prestasi kerja para pegawai, dari situ

diketahui kecakapan seseorang pegawai dalam menyelesaikan uraian

pekerjaan (job discription) yang dibebankan kepadanya. Melalui

penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat, dengan tetap

mempertimbangkan aspek pembinaan bagi aparatur dengan

menitikberatkan kepada sistem prestasi kerja tadi.

a. Mutasi Jabatan

Mutasi Jabatan pada Tahun 2015 di Pengadilan Agama Palangka

Raya sebanyak 3 (tiga) orang yaitu :

1. Drs. Anas H. Basri NIP. 19621231 199202 1 002 Pangkat

Penata Tingkat I, Golongan/Ruang (III/d) dari Jabatan

Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kuala Kapuas Kelas II

menjadi Wakil Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya

Kelas I.B berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal

Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor :

2981/DJA/KP.04.6/SK/IX/2015 tanggal 30 September 2014.

telah dilantik oleh Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya

pada tanggal 02 Januari 2015.

2. Nelzi Lufan Nova, SE NIP. 19841120 200604 2 004

Pangkat Penata Muda Golongan/Ruang (III/a) dari Staf Sub

Bagian Kepegawaian pada Pengadilan Agama Palangka Raya

menjadi Staf pada Pengadilan Agama Solok wilayah Hukum


Pengadilan Tinggi Agama Padang. Berdasarkan Surat

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor :

132/SEK/Mts.06.1/12/2014 tanggal 29 Desember 2014.

1. Drs. Akhmad Baihaqi NIP. 19670901 199303 1 010

Pangkat Pembina Tingkat I Golongan/Ruang (IV/b) dari

Jabatan Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Muara Teweh

Kelas II menjadi Hakim Madya Muda Pengadilan Agama

Palangka Raya kelas I B. Berdasarkan Surat Keputusan a.n.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktur

Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor :

2074/DjA/KP.04.6/SK/8/2015. Tanggal 20 Agustus 2015

telah dilantik oleh Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya

pada tanggal 11 September 2015.

NO NAMA/NIP

GOL/

RUAN

G

JABATAN

LAMA JABATAN BARU

1 2 3 4 5

1. Drs. Anas H. Basri 19621231 199202 1 002

III/d

Panitera/Sekretaris PA. Kuala Kapuas Kelas II.

Wakil Panitera PA. Palangka Raya Kelas I B. (TMT. 02-01-2015)

2. Nelzi Lufan Nova, SE 19841120 200604 2 004

III/a

Staf Sub Bagian Kepegawaian PA. Palangka Raya.

Staf pada Pengadilan Agama Solok, Wilayah Hukum PTA. Padang. )

3. Drs. Akhmad Baihaqi 19670901 199303 1 010

IV/b

Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Muara Teweh Kelas II.

Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I B. (TMT. 11-09-2015)

Tabel - Mutasi Jabatan


b. Mutasi Kenaikan Pangkat.

Pada tahun 2015 Pegawai yang diusulkan kenaikan pangkat

untuk periode April 2015 sebanyak 3 (tiga) orang, sedangkan

untuk periode Oktober 2015 tidak ada. Pegawai yang naik pangkat

periode April 2015 tersebut sebagai berikut :

1. H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I. NIP. 19561212

198103 1 008 dari Jabatan Hakim Madya Pratama

Pangkat/golongan/ruang Pembina (IV/a) dinaikan dalam

jabatan Hakim Madya Muda Pangkat/golongan/ruang Penata

(IV/b) sudah mendapat realisasi berdasarkan Surat

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Mahkamah Agung RI. Nomor : 0339/DjA/Kp.04.1/SK/2/2015

tanggal 16 Februari 2015.

2. Citra Salawaty, S.H. NIP. 19821215 200704 2 001 dari

Pangkat/golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b)

menjadi Pangkat/golongan ruang Penata (III/c) sudah

mendapat realisasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur

Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor :

0189/DJA/KP.04.1/SK/2/2015 tanggal 11 Februari 2015.

3. Neng Endah, S.H.I. NIP. 19820103 201101 2 004 dari

Pangkat/golongan ruang Penata Muda (III/a) menjadi

Pangkat/golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) sudah

mendapat realisasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor : W16-

A/389/KP.04.1/IV/2015 tanggal 13 April 2015.

c. Kenaikan Gaji Berkala.


Pada tahun 2015 Pegawai yang diberikan kenaikan Gaji Berkala

sebanyak 22 (dua puluh dua) orang yaitu :

Periode 1 Januari 2015

1. Misran, S.H. NIP. 19751110 199401 1 001 Pangkat/Golongan

ruang Penata (III/c) dengan masa kerja 16 Tahun 00 Bulan

berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya

Nomor : W16-A1/1869/KP.04.2/XI/2014 tanggal 04 Nopember

2014.

2. Syahminan NIP. 19620102 198801 1 001 Pangkat/Golongan

ruang Penata Tingkat I (III/d) dengan masa kerja 22 Tahun 00

Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Palangka

Raya Nomor : W16-A1/1870/KP.04.2/XI/2014 tanggal 04

Nopember 2014.

3. Akhmad Rapie NIP. 19630905 198801 1 001

Pangkat/Golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) dengan masa

kerja 22 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan

Agama Palangka Raya Nomor : W16-A1/1871/KP.04.2/XI/2014

tanggal 04 Nopember 2014.

4. Frislyasi, S.H.I. NIP. 19701205 199401 2 001

Pangkat/Golongan ruang Penata (III/c) dengan masa kerja 16

Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama

Palangka Raya Nomor : W16-A1/1872/KP.04.2/XI/2014


5. Neng Endah, S.H.I. NIP. 19820103 201101 2 004

Pangkat/Golongan ruang Penata Muda (III/a) dengan masa

kerja 04 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan


Agama Palangka Raya Nomor : W16-A1/1873/KP.04.2/XI/2014


Periode 1 Februari 2015

1. H. Muhammad Siddik, S.H. NIP. 19710317 199202 1 001


Kerja 18 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan

Agama Palangka Raya Nomor : W16-

A1/2126/KP.04.2/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014.

2. Hanifah Akhmad, S.H.I. NIP. 19680608 198902 1 001

Pangkat/Golongan ruang Penata (III/c) dengan masa Kerja 18


Palangka Raya Nomor : W16-A1/2127/KP.04.2/XII/2014

tanggal 31 Desember 2014.

Periode 1 Maret 2015

1. Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H. NIP.19600615 198903 1 003

Pangkat/Golongan ruang Pembina Utama Muda (IV/c) dengan

masa Kerja 26 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua

Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16-

A1/139/KP.04.2/I/2015 tanggal 14 Januari 2015.

2. Drs. Najamuddin, S.H., M.H. NIP.19630116 199103 1 003

Pangkat/Golongan ruang Pembina Utama Muda (IV/c) dengan




3. Siti Fadiah, S.Ag NIP.19710712 199203 2 002

Pangkat/Golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) dengan





4. Kamaluddin, S.Ag NIP.19621231 198703 1 045

Pangkat/Golongan ruang Pembina (IV/a) dengan masa Kerja

26 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama

Palangka Raya Nomor : W16-A1/142/KP.04.2/I/2015 tanggal

14 Januari 2015.

5. Drs. H. Raujan NIP.19591111 199303 1 003

Pangkat/Golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) dengan




6. Hj. Siti Rumiah, S.H.I. NIP.19760105 199603 2 001



Palangka Raya Nomor : W16-A1/144/KP.04.2/I/2015 tanggal

14 Januari 2015.

Periode 1 April 2015

1. Nilam Ma’unatunni’mah NIP.19871108 200604 2 001

Pangkat/Golongan ruang Pengatur (II/c) dengan masa Kerja

09 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama

Palangka Raya Nomor : W16-A1/265/KP.04.2/II/2015 tanggal

02 Februari 2015.

2. Salasiah, A.Md NIP.19820713 200904 2 008

Pangkat/Golongan ruang Pengatur Tingkat I (II/d) dengan




A1/266/KP.04.2/II/2015 tanggal 02 Februari 2015.

3. Citra Salawaty, S.H. NIP.19821215 200704 2 001

Pangkat/Golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b)

dengan masa Kerja 08 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat

Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16-

A1/267/KP.04.2/II/2015 tanggal 02 Februari 2015.

4. Thoyib, S.H.I. NIP.19681109 200212 1 001



Palangka Raya Nomor : W16-A1/268/KP.04.2/II/2015 tanggal

02 Februari 2015.

Periode 1 Desember 2015

1. Muhamad Ikhwan, S.Ag., S.H., M.H. NIP.19750226

200112 1 002 Pangkat/Golongan ruang Penata Tingkat I (III/d)

dengan masa Kerja 14 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat Ketua


A1/1331/KP.04.2/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015.

2. Nurul Jamaliah, S.Ag NIP.19730312 200112 2 003



Agama Palangka Raya Nomor : W16-A1/1332/KP.04.2/X/2015

tanggal 05 Oktober 2015.

3. Titie Noorasyiah, S.H. NIP.19690417 200112 2 001




Agama Palangka Raya Nomor : W16-A1/1333/KP.04.2/X/2015

tanggal 05 Oktober 2015.

4. Hj. Norbaiti, S.H.I. NIP.19780930 200912 2 001

Pangkat/Golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b)

dengan masa Kerja 06 Tahun 00 Bulan berdasarkan Surat

Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16-


5. Camelia, A.Md NIP. 19861115 200912 2 005

Pangkat/Golongan ruang Pengatur Tingkat I (II/d) dengan




4. Promosi

Promosi adalah penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu

organisasi ataupun instansi baik dalam pemerintahan maupun non

pemerintah (swasta). Seseorang yang menerima promosi harus

memiliki kualifikasi yang baik bila dibandingkan dengan orang yang

lainnya. Promosi merupakan wadah sekaligus kesempatan untuk

berkembang dan maju yang dapat mendorong karyawan untuk lebih

baik atau lebih bersemangat dalam melakukan suatu pekerjaan dalam

lingkungan organisasi. Melalui wadah promosi seperti ini, Pegawai

akan merasa dihargai, diperhatikan, dibutuhkan dan diakui

kemampuan kerjanya oleh satuan kerja atau organisasi sehingga

mereka akan menghasilkan keluaran (output) yang tinggi serta akan

mempertinggi loyalitas (kesetiaan) kepada organisasi itu.

Selama kurun waktu Tahun 2015 Pegawai Pengadilan Agama Palangka

Raya yang dipromosikan Menduduki Jabatan sebanyak 1 orang, yaitu :


Drs. H. Moklis NIP. 19620403 199402 1 002 dari jabatan Wakil

Panitera pada Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I B, diangkat

dalam Jabatan Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Agama Kuala

Kapuas Kelas II, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal

Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor :

3010/DJA/KP.04.6/SK/IX/2014 tanggal 30 September 2014.

No. NAMA/NIP

GOL/ RUAN

G

JABATAN LAMA

JABATAN BARU

D r s . H . M o k l i s 19620403 199402 1 002

III/d

Wakil Panitera Pengadilan Agama PalangkaRaya Kelas IB.

Panitera/Sekretaris Pengadilan AgamaKuala Kapuas Kelas II.

5.

6. Tabel - Promosi Jabatan

5. Pensiun

Untuk Tahun 2015 Pegawai Pengadilan Agama palangka Raya tidak

ada yang Pensiun. Pensiun merupakan jaminan hari tua dan sebagai

penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri Sipil selama bertahun-

tahun bekerja dalam Dinas Pemerintah. Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa sifat pensiun pegawai negeri sipil adalah sebagai

“jaminan hari tua” dan sebagai “penghargaan”.

Pegawai Negeri Sipil yang meninggal Dunia atau akan diberhentikan

dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia

pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih

tinggi apabila :

a. Memiliki masa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama :


1. Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus

menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam

pangkat terakhir

2. Sekurang-kurangnya 20 (dua tahun) tahun secara terus

menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam

pangkat terakhir, atau

3. Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus

dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat

terakhir.

b. Setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya

bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat

dalam 1 (satu) tahun terakhir.

B. Keadaan Perkara

1. Rekapitulasi Perkara

Sampai dengan 31 Desember 2015 Pengadilan Agama Palangka Raya

menerima sebanyak 525 perkara, terdiri dari 70 perkara permohonan

dan 455 perkara gugatan, sedangkan sisa perkara tahun 2014 yang

belum putus sebanyak 73 perkara, sehingga jumlah perkara yang

ditangani selama tahun 2015 berjumlah 598 perkara dengan rincian

sebagai berikut:

NO JENIS PERKARA SISA 2014

TERIMA 2015

JUMLAH

1 Cerai Talak 12 110 122


2 Cerai Gugat 57 333 390

3 Harta Bersama 1 5 6

4 PenguasaanAnak/Hadanah

1 7 8

5 Perwalian - 3 3

6 Isbat Nikah 1 57 58

7 Kewarisan 1 1 2

8 Penetapan ahli waris - 6 6

9 Dispensasi Kawin - 3 3

J U M L A H 73 525 598

2. Rasio Perkara Terhadap Majelis

NO

Nama Hakim/Majelis Jumlah Perkara

Ditangani Diputus Sisa 1 Drs. H.Mahbub A, M.HI

Drs. Akhmad Baihaqi Siti Fadiah, S.Ag.

54 46 8

2 Drs. H.M.Gafuri, S.H., M.H H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.HI Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.HI

231 213 18

3 Drs. Najamuddin, S.H., M.H Drs. Akhmad Baihaqi Siti Fadiah, S.Ag.

265 246 19

4 H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.HI

48 22 26


H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.HI Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.HI

JUMLAH 598 527 71

3. Putusan Yang Diajukan Banding

Selama tahun 2015 putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang

diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sebanyak

10 perkara, dan yang telah diputus sebanyak 7 perkara, dan perkara

masih dalam proses di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan

perincian sbb :

1. 171/Pdt.G/2014/PA Plk (Putus)


3. 324/Pdt.G/2014/PAPlk (Putus)




7. 0091/ Pdt.G/2015/PA Plk (Putus)

8. 0065/ Pdt.G/2015/PA Plk (Masih proses di Pengadilan Tingkat

Banding)

9. 0141/Pdt.G/2015/PA Plk (Masih proses di Pengadilan Tingkat

Banding)

10. 0251/ Pdt.G/2015/PA Plk (Masih proses di Pengadilan Tingkat

Pertama)

a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding

Sebanyak 8 perkara yaitu :

1. 0171/Pdt.G/2014/PA.Plk (Dikuatkan)





5. 0432/Pdt.G/2014/PA.Plk (Dikuatkan dengan menambah amar)




b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding

(Tidak ada)

c. Putusan Pengadilan Tk.I yang tidak dapat diterima

Tk.Banding

Sebanyak 2 perkara yaitu :

1. 0065/Pdt.G/2015/PA.Plk 2. 0014/Pdt.G/2015/PTA.Plk

4. Putusan Yang Diajukan Kasasi :

Putusan yang diajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebanyak 6 perakara

dan belum ada yang diputus yaitu :

1. 0171/Pdt.G/2014/PA.Plk (Masih proses di Mahkamah Agung RI) 0004/Pdt.G/2015/PTA.Plk

2. 0237/Pdt.G/2014/PA.Plk (Masih proses di Mahkamah Agung RI) 0006/Pdt.G/2015/PTA.Plk

3. 0324/Pdt.G/2014/PA.Plk (Masih proses di Mahkamah Agung RI) 0008/Pdt.G/PTA.Plk



6. 0091/Pdt.G/2015/PA.Plk (Masih proses di Pengadilan Tingkat Pertama)


0013/Pdt.G/PTA.Plk

a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk.Kasasi

(Tidak ada)

b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Tk.Kasasi

(Tidak ada)

c. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding dan tidak dapat diterima Tk.Kasasi

(Tidak ada)

d. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi

(Tidak ada)

e. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi

(Tidak ada)

5. Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali (PK):

Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (Tidak ada)

a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan

dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK

(Tidak ada)

b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan

dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK

(Tidak ada)

c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan

tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK


(Tidak ada)

d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan

dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK

(Tidak ada)

e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan

dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK

(Tidak ada)

f. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan

dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK

(Tidak ada)

g. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan

dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK

(Tidak ada)

h. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan

tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK

(Tidak ada)

i. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan

dikuatkanTk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK

(Tidak ada)

j. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan

dibatalkanTk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK

(Tidak ada)

k. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap

yang dikuatkan Tk. PK


(Tidak ada)

l. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum

Tetap dikuatkan Tk. PK

(Tidak ada)

m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum

Tetap yang dikuatkan Tk. PK

(Tidak ada)

n. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap

dibatalkan Tk. PK

(Tidak ada)

o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum


(Tidak ada)

p. Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan

Tk. PK

(Tidak ada)

q. Putusan Pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap

yang tidak dapat diterima Tk. PK

(Tidak ada)

r. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum


(Tidak ada)

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana


Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Palangka Raya telah mendapat

tambahan Sarana dan Prasarana Barang Milik Negara baik melalui

pengadaan maupun transfer masuk dari Pusat berupa :

No Nama Barang Banyaknya

Nilai Perolehan

(Rp)

Keterangan

1.

2.

3.

Server

UPS

Logo Pengadilan

1 unit

1 buah

1 buah

38.425.000

1.500.000

3.895.309

Pengadaan

Pengadaan

Transfer masuk

Dengan tambahan sarana dan Prasarana tersebut maka nilai aset

Pengadilan Agama Palangka Raya berjumlah Rp. 6.320.439.390.- (Enam

milyar tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu

tiga ratus Sembilan puluh rupiah) yang terdiri dari :

NAMA ASET

NILAI RUPIAH

Tanah 1.494.282.000 Peralatan dan Mesin 1.533.531.375 Gedung dan Bangunan 3.169.666.600 Jalan, Jembatan 43.985.000 Aset Tetap Lainnya 8.739.500 Aset tak Berwujud 29.100.000 Aset Yang tidak dipergunakan 41.134.915 Total

6.320.439.390


1. Tanah :

a. Tanah untuk gedung kantor seluas 2.005 M2 yang telah

bersertifikat an. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah

Agung R.I dengan nomor : 2753 dan telah ditetapkan status

penggunaannya (PSP) oleh Menteri Keuangan R.I dengan surat

keputusan nomor : KEP.006/KM.06/WKN.12/2014, tanggal 5

Mei 2014

b. Tanah untuk perumahan/rumah dinas dengan luas 660 M2 yang

juga telah bersertifikat an. Pemerintah Republik Indonesia Cq.

Mahkamah Agung R.I dengan nomor : 738 dan telah ditetapkan

status penggunaannya (PSP) oleh Menteri Keuangan R.I dengan

surat keputusan nomor : KEP.006/KM.06/WKN.12/2014,

tanggal 5 Mei 2014

2. Gedung dan Bangunan :

a. Bangunan Gedung Kantor

Gedung Kantor Pengadilan Agama Palangka Raya yang

beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean No. 2 dengan luas

bangunan 1.113M2 terdiri dari 2 lantai yang terakhir direhab

pada tahun 2006 surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor

: 660/735/DTK-P/IMB/2006, dibangun di atas tanah seluas

2.005 M², di mana luas tanah untuk bangunan adalah 1.154 M²

kendati sampai saat ini sudah 5 (lima) kali mengalami

perubahan/rehab, pembangunan pertama pada tahun 1975/1976

dibangun dengan luas 10 M X 20 M dibiayai oleh DIPDA Prov

Kalimantan Tengah dengan dana sebesar Rp. 7.500.000.- namun

belum sesuai dengan prototype sebagaimana standar bangunan

yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Dan bangunan


tersebut telah ditetapkan status penggunaannya (PSP) oleh

Menteri Keuangan R.I dengan Surat Keputusan Nomor :

KEP.006/KM.06/WKN.12/2014, tanggal 5 Mei 2014

Gedung Pengadilan Agama Palangka Raya Jl. Kapten Piere Tendean No. 2 Palangka Raya

b. Bangunan Lainnya.

Bangunan yang terletak samping kiri belakang gedung kantor

yang dulunya sebagai tempat penjaga kantor yang telah

diperbaiki/rehab tahun 2006 dan sekarang menjadi

kantin/warung dengan luas 50 m2 dan telah ditetapkan status

penggunaannya (PSP) oleh Menteri Keuangan R.I dengan Surat

Keputusan Nomor : KEP-39/MK.6/WKN.12/KNL.01/2015,

tanggal 5 Juni 2015, bangunan tersebut dalam kondisi rusak

ringan dan telah dinilai oleh KPKNL Palangka Raya dengan surat


nomor : S-231/WKN.12/KNL.01/02.01/2015, tanggal 19 Maret

2015 sebesar Rp. 63.210.000.- Bangunan Lainnya ini merupakan

mutasi tambah untuk tahun 2015 ini dan telah dimasukkan

dalam SIMAK BMN, karena baru ditentukan nilai asetnya oleh

KPKNL Palangka Raya.

Foto Bangunan Lainnya/kantin Jl. Kapten Piere Tendean No. 2 Palangka Raya

c. Rumah Dinas

Pengadilan Agama Palangka Raya juga telah memiliki 1 (satu)

unit Rumah dinas yang terletak di jalan Damang Leman II No.

02 Palangka Raya yang pembangunan awalnya pada tahun

1982/1983 dengan dana DIP Pusat sebesar Rp. 5.100.000.-


dengan luas 54 M2 dan telah dilakukan rehab pada tahun 2006

dengan luas menjadi 122 M2 dengan surat Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) Nomor: 660/115/DTK/-P/IMB/2007dan saat

ini rumah tersebut ditempati oleh Ketua Pengadilan Agama

Palangka Raya.Tanah seluas 660 M tersebut telah mempunyai

sertifikat Nomor : P 738 atas nama Pemerintah Republik

Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gambar - Rumah Dinas Ketua PA Palangka Raya Jl. Damang Leman II No. 2 Palangka Raya

3. Jalan dan Jembatan


Jalan yang dimaksud disini adalah jalan komplek yaitu halaman

kantor Pengadilan Agama Palangka Raya yang telah dipaving dan

dibangun bersamaan dengan gedung kantor pada tahun 2006.

4. Peralatan dan Mesin : a. Kendaraan Dinas

Untuk menupang jalannya operasional perkantoran Pengadilan

Agama Palangka Raya memiliki Kendaraan Dinas Roda 4

sebanyak 4 (empat) buah, dan Kendaraan dinas roda 2 sebanyak

4 buah, untuk tahun 2015 ini tidak ada pengadaan maupun

penghapusan, dan untuk kendaraan dinas ini telah diusulkan

Penetapan Status Penggunaannya (PSP) dengan surat usulan

nomor : w16-A1/1689/KS.00/IX/2014, tanggal 17 September

2014, dan sampai sekarang belum terbit surat keputusannya,

Untuk kelancaran penggunaan kendaraan dinas roda 4 telah

ditujuk pemakai yang sekaligus bertanggung jawab dalam hal

pemeliharaannya sebagaimana Surat PenunjukanPemakaian

Nomor : W16-A1/1612/ PL.05/VIII/2014, tanggal 27 Agustus

2014, dengan penjelasan sebagai berikut :

No Jenis Kendaraan No.Polisi Tahun

Pembuatan Pengguna

1.

2.

3.

4.

Sedan Vios

Toyota Innova

Toyota Avanza

Suzuki Carry

KH. 9 AU

KH. 1511 AU

KH. 1206 AU

KH. 816 AU

2006

2014

2011

2002

Ketua

Wakil Ketua

Pansek

Operasional


Sementara itu untuk kendaraan roda 2 (dua) juga telah

ditetapkan dengan Surat Penunjukan Pemakaian Nomor : W16-

A1/1613/PL.05/VIII/2014, tanggal 27 Agustus 2014, dengan

penjelasan sebagai berikut :

No Jenis

Kendaraan No. Polisi

Tahun Pembuat

an Pengguna

1. 2. 3. 4.

Honda Supra Honda M/T Honda Supra Suzuki Sugon

KH. 3752 AY KH. 5413 AY KH. 3753 AY KH. 3366 AY

2006 2012 2005 1999

Wapan KasubKeuangan Kasub.Umum Operasional

Selain sarana dan prasarana tersebut di atas, sarana dan

prasarana lainnya yang dimiliki Pengadilan Agama Palangka

Raya sampai dengan saat ini antara lain berupa :

DAFTAR FASILITAS SARANA GEDUNG

No NAMA BARANG

Keadaan

Jumlah Baik Rusak

1 Printer 12 8 4 2 Router 1 1 - 3 Wireless PCI Card 18 18 - 4 Kipas Angin 6 6 - 5 Tandon Air 1 1 - 6 Loudspeaker 1 1 - 7 Wireless 1 1 - 8 Microphone 1 1 - 9 Alat Hiasan 1 1 - 10 Dispenser 3 3 - 11 Palu Sidang 6 6 - 12 Lambang instansi 3 3 - 13 Asbak Tinggi 1 1 -


14 Faximile 1 1 - 15 Bangku Panjang Besi 4 4 - 16 Meja Resepsionis 1 1 - 17 Kursi Fiber Glass/Plastik 20 20 - 18 Jam Mekanis 4 4 - 19 Mesin Ketik Manual Standart

(14-16 Inchi) 1 - 1

20 Portable Water Pump 1 1 - 21 Sedan 1 1 - 22 Station Wagon/Cerry 1 1 - 23 Minibus Avanza/Innova 2 2 - 24 Sepeda Motor 4 4 - 25 Lemari Kayu 27 27 - 26 Brandkas 1 1 - 27 Tabung pemadam Api 1 1 - 28 Papan Visual/Papan Nama 6 6 - 29 LCD Projector 1 1 - 30 Meja Kerja Besi 1 1 - 31 Meja Kerja Kayu 63 63 - 32 Kursi Besi/Metal 125 112 13 33 Sice 7 7 - 34 Meja Rapat 3 3 - 35 Meja Komputer 6 6 - 36 PC. Unit 20 20 - 37 Laptop 8 8 - 38 Notebook 1 1 - 39 Monitor 4 4 - 40 Server 3 3 - 41 Hub 2 2 - 42 Modem 2 2 - 43 Genset 1 1 - 44 Air Conditioner (AC) 12 12 - 45 UPS 7 7 - 46 Televisi 2 2 - 47 Sound System 1 1 - 48 Mesin Absensi 1 1 - 49 Mesin Antrian Sidang 1 1 - 50 CCTV 1 - 1 51 Ipad Samsung (notebook) 1 1 - 52 Buku-buku Perpustakaan 1526 1526 -


D. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan negara sebagaimaa tertuang dalam penjelasan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

bahwa asas umum pengelolaan keuangan negara dalam rangka

mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan

negara, pengelolaan keuagan negara perlu diselenggarakan secara tertib,

taat, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan

aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003

tersebut, terdapat tiga paradigma baru mengenai pengelolaan

keuangan negara yang dilontarkan seperti pertama, konsepsi

kerangka penganggaran jangka menengah, kedua konsepsi anggaran

berdasarkan kinerja yang lebih menekankan kepada pencapaian

keluaran yang akan menunjang pencapaian atas hasil yang telah

ditetapkan dari suatu unit organisasi, dan ketiga konsepsi anggaran

terpadu yang menekankan pada optimalisasi penggunaan dana guna

mencapai sasaran program yang akan dilaksanakan oleh suatu unit

organisasi.

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat

dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun

berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Tujuan pengelolaan keuangan negara dalam arti luas adalah agar daya

tahan dan daya saing perekonomian nasional semakin dapat

ditingkatkan dengan baik dalam kegiatan ekonomi yang semakin


bersifat global, sehingga kualitas kehidupan masyarakat Indonesia

dapat meningkat sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam mengelola Keuangan negara maupun kekayaan negara harus

dilakukan secara akuntabel dan transparan. Dengan begitu, akan

meningkatkan kualitas pemenuhan kewajiban seluruh kegiatan pejabat

pengelola keuangan negara/kekayaan negara, diperlukan prinsip-prinsip

akuntabilitas, profesionalitas, proporsional, keterbukaan ekonomis,

efisiensi dan efektifitas.Keuangan negara dan kekayaan negara yang

dipisahkan pada BUMN/BUMD. Kekayaan Negara yang dipisahkan

adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN/APBD untuk dijadikan

penyertaan modal negara/daerah pada Persero dan/atau Perum serta

perseroan terbatas lainnya. Pengertian dipisahkan maksudnya

dipisahkan dari APBN/APBD. Artinya, penerimaan dan pengeluaran

BUMN/BUMD tidak dicatat sebagai penerimaan/pengeluaran

APBN/APBD. Jadi bukan dipisahkan dari negara dan bukan

memisahkan kepemilikannya tetapi hanya memisahkan catatan

akuntansinya. Untuk itu, BUMN/BUMD harus mengoptimalisasikan

akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara yg dipisahkan. Dalam

pengelolaan keuangan ini, setidaknya kami ingin menyajikan terkait

pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBN, dana perkara (biaya

proses) dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),

dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai Satuan Kerja yang berada

dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah

menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara melalui DIPA yaitu


DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (O1) Nomor

: SP DIPA-005-01.2.402421/2015, tanggal 14 Nopember 2014,


Pada Tahun Anggaran 2015 Pengadilan Agama Palangka Raya

memperoleh anggaran dana anggaran untuk belanja pegawai dan

belanja barang yang termasuk dalam program dukungan manajemen

dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp. 4.872.323.000,00.

Realisasi belanja negara program dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp. 4.767.766.455,00 atau

97.85 persen. Sehingga sisa anggaran program dukungan manajemen

dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp.104.556.545,00

atau 2.15 persen.

Pengelolaan Keuangan Perkara

Keuangan perkara yang diterima Pengadilan Agama Palangka Raya

dari pihak berperkara yang ditampung melalui rekening PT. Bank

Muamalat Indonesia Cabang Palangka Raya Nomor Giro :

6310015572, selama tahun 2015 jumlah keuangan perkara yang

diterima sesuai dengan jumlah perkara yang diterima pada tahun

2015 adalah sebesar Rp. 308.302.000,- dengan rincian sebagai

berikut :

- Saldo awal tahun 2014 Rp. 32.398.500,-

- Penerimaan tahun 2015 Rp. 308.302.000,-

- Pengeluaran tahun 2015 Rp. 327.117.500,-

dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya panggilan Rp.132.795.000,-

- Biaya sita Rp. -


- Panggilan pemeriksaan setempat Rp. 5.430.000,-

- Pengiriman biaya perkara Rp. - 560.000,-

- Biaya Pemberkasan Rp. -

- Biaya Pemberitahuan Rp. 2.860.000,-

- Biaya Pendaftaran Rp. 940.000,-

- Biaya Proses Rp. 1.250.000,-

- Biaya Redaksi Rp. -

- Biaya Materai Rp. 228.000,-

- Pengembalian sisa panjar Rp. 7.227.000,-

- Saldo di Bank Muamalat Rp. 23.449.000,-

- Saldo Kas di bendahara Rp. -

Pengelolaan PNBP

Pelaksanaan ketentuan PP. No. 53 Tahun 2008 tentang jenis dan

tarifPNBP pada MA-RI dan badan peradilan yang berada di

bawahnya,bagi Pengadilan Agama Palangka Raya dari estimasi

pendapatan DIPA 01 BUA MA-RI sebesar Rp. 14.612.234,-dan telah

dicapai realisasi sebesarRp. 2.539.144,-yang terdiri-dari akun :

- 423141sebesar Rp. 654.144,-

- 423991 sebesar Rp. 1.885.000,-

sedangkan DIPA 04 Dirjen Badilag MA-RI dari estimasi pendapatan

sebesar Rp. 23.441.400,- dan telah dicapai realisasi sebesar Rp.

23.648.300,- dan semua penerimaan telah disetor ke Kas Negara.

Penerimaan tersebut meliputi akun :

- 423411 sebesar Rp. 1.280.000,-

- 423415 sebesar Rp. 15.000.000,-

- 423419 sebesar Rp. 7.368.300,-


2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung



menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara melaluiDIPA yaitu

DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (O1) Nomor

: SP DIPA-005-01.2.402421/2015, tanggal 14 Nopember 2014,



memperoleh anggaran dana untuk belanja modal berupa pengadaan

server sebesar Rp.40.000.000,00. Realisasi belanja negara program

sarana dan prasarana aparatur mahkamah agung sebesar

Rp.39.925.000,00 atau 99.81 persen. Sehingga sisa anggaran

program sarana dan prasarana aparatur mahkamah agung sebesar

Rp.75.000,00 atau 0.19 persen.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan



menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara melalui DIPA yaitu

DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung

RI (O4) Nomor : SP DIPA-005-04.2.402422/2015, tanggal 14

Nopember 2014, dengan penjelasan sebagai berikut :


memperoleh anggaran dana untuk kegiatan progran peningkatan

manajemen peradilan sebesar Rp. 41.030.000,00. Realisasi belanja

negara program peningkatan manajemen peradilan sebesar Rp.


38.893.000,00 atau 94.79 persen. Sehingga sisa anggaran program

peningkatan manajemen peradilan sebesar Rp.2.137.000,00 atau

5.21 persen.

E. Dukungan Teknologi Informasi

Dukungan teknologi informasi di lembaga publik merupakan suatu

keniscayaan. Hal itu terkait dengan kebutuhan untuk meningkatkan

kualitas pelayanan publik melalui proses kerja yang lebih efektif dan

efisien. Di Mahkamah Agung RI khususnya Peradilan Agama ikhtiar

untuk melangkah ke modernisasi melalui pemanfaatan teknologi

informasi sudah berjalan dengan pesat. Penggunaan teknologi informasi

sebagai alat bantu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja di

lingkungan peradilan agama berjalan dengan baik, sebagaimana yang

diamatkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/

SK/VIII/2007 Tanggal 28 Agustus 2007 Tentang Keterbukaan Informasi

di Pengadilan, yang direvisi menjadi Surat Keputusan Ketua Mahkamah

Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tanggal 5 Januari 2011, untuk

menyempurnakan keberadaan program keterbukaan informasi di

Pengadilan.

Dalam Tahun 2015 dukungan teknologi informasi di Peradilan

Indonesia, termasuk di Pengadilan Agama Palangka Raya oleh

Mahkamah Agung RI betul-betul mendapatkan perhatian terkait serius

sarana dan peralatan teknologi yang dimiliki Peradilan, terbukti

Mahkamah Agung RI telah menempatkan alokasi anggaran tambahan

disemua Peradilan tingkat pertama untuk pengadaan server dengan data

dan spesifikasi yang telah ditentukan Biro Hukum dan Humas

Mahkamah Agung RI sebagaimana surat Badan Urusan Administrasi


Mahkamah Agung RI Nomor 61/Bua.1/OT.01.1/2/2015 tanggal 27

Februari 2015.

Sejalan dengan kemajuan dan teknologi informasi di Peradilan yang

digalakan selama ini, dipenghujung akhir tahun 2015, Mahkamah Agung

RI telah melakukan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015

dengan tujuan meningkatkan budaya pelayanan pubik di lingkungan

badan peradilan dengan harapan Kompetisi Inovasi Pelayayan Publik

Peradilan akan efektif mendorong kreatifitas, profesionalisme dan

respon inovasi pelayanan publik pengadilan.

Kendati belum berhasil sebagai juara dalam kompetisi inovasi,

setidaknya Pengadilan Agama Palangka Raya telah turut ambil bagian

dalam kompetisi tersebut dengan meluncurkan inovasi antrian sidang

versi mobile, inovasi ini sangat membantu masyarakat yang bersidang,

masyarakat dapat memperhitungkan dan memanfaatkan waktu pada

hari itu dengan tanpa harus lama-lama duduk antri di ruang tunggu

Pengadilan Agama Palangka Raya, artinya masyarakat yang berprofesi

sebagai, pedagang, PNS, TNI/Polri dan lain sebagainya masih dapat

sambil beraktifitas sebagaimana biasaditempatnya masing-masing

sambil mengakses http://antrian.pa-palangkaraya.go.id

http://antrian.pa-palangkaraya.go.id/


Gambar – Tampilan antrian sidang diakses melalui handphone

Adapun yang mendukung kelancaran tugas pada Pengadilan Agama

Palangka Raya yang didukung oleh Teknologi Informasi sbb :

- Perangkat Keras berupa :

- 20 buah PC Unit

- 8 buah printer

- 18 buah wireless PCI Card

- 1 buah Faximile

- 1 buah LCD Projector

- 1 buah Wireless

- 1 buah Router

- 9 buah Laptop

- 2 buah server

- 1 buah mesin antrian siding

- 2 buah modem

- 1 buah ipad

- 2 buah Hub

- Perangkat Lunak berupa :

- Aplikasi Siadpa

- Aplikasi antrian sidang

- Aplikasi Persuratan

- Aplikasi Simpus

- Aplikasi Simak BMN& Siman, Sikep, Saiba dan persediaan

F. Regulasi Tahun 2015

Setiap lembaga publik pasti mempunyai regulasi publik sebagai wujud

kebijakan lembaga dalam menghadapi isu dan permasalahan yang


dihadapinya. Karenanya semua proses kebijakan yang dilakukan oleh

lembaga publik perlu adanya regulasi. Sehingga lembaga publik pun

menggunakan regulasi publik sebagai alat untuk memperlancar jalannya

siklus lembaga layanan publik agar tujuan mewujudkan visi dan misi

dapat tercapai dan berjalan sebagaimana mestinya.

Regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi

dalam proses pengelolaan lembaga publik, baik pada lembaga

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Mahkamah Agung

sebagai lembaga layanan publik memiliki regulasi yang harus dijalankan

pada tataran lembaga, baik pada Mahkamah Agung maupun pada

lembaga peradilan yang berada di bawahnya, terutama terhadap

program-program prioritas lainnya yang berhubungan dengan

penyelesaian perkara, manajemen SDM, pengawasan/pengaduan,

pengelolaan website, implementasi SIADPA, serta program “justice for

all” yang terdiri dari layanan prodeo, sidang keliling dan posbakum.

Mahkamah Agung maupun Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

untuktahun 2014 telah mengeluarkan beberapa regulasi yang

berhubungan dengan komitmen Direktur Jenderal Badan Peradilan

Agama dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sebagai wujudnya adalah

sebagai berikut :

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun2015 tentang Pelayanan

Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan

Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam rangka penerbitan Akta

Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.


2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan dan Kepaniteraan

Peradilan.

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 022/KMA/SK/II/2015

tentang Pendelegasian Penilaian Prestasi Kerja dan Wewenang

Penandatangan Penilaian Prestasi Kerja di Lingkungan Mahkamah

Agung.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 177/KMA/SK/XII/2015

tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :

128/KMA/SK/VIII/2015 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

yang berada dibawahnya.

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 02 Tahun 2015

tentang Tata Kelola Kegiatan Pertemuan/Rapat diluar Kantor dalam

rangka peningkatan efesiensi efektivitas kerja aparatur di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Terkait dengan semua itu, mengacu pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor :

PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Agama Palangka Raya

meliputi semua area dengan gambaran sebagai berikut :

1. Manajemen Perubahan

Implementasi manajemen perubahan yang dilakukan selama ini

berupa seringnya dilakukan rapat pimpinan/koordinasi, apel setiap

hari Senin, dengan selalu menekankan akan pentingnya merubah

pola pikir, budaya ataupun kebiasaan yang kalau selama ini lebih

suka dilayani, dibalik bagaimana cara kita memberikan layanan


kepada setiap yang datang ke Pengadilan Agama ini tanpa membeda-

bedakan satu sama lainnya, karena kita sebagai abdi Negara adalah

pelayan masyarakat, jadilah pelayanan masyarakat yang baik.

2. Peraturan Perundang-undangan

Pengadilan Agama Palangka Raya secara tegas menerapkan aturan

kedisiplinan bagi seluruh pegawai, hal ini mengacu pada ketentuan

PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, disamping

itu juga menerapkan Keputusan KMA No. 069/KMA/SK/2009

tentang Perubahan Pertama atas Keputusan KMA No.

71/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja

dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim

dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

yang berada di bawahnya.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Implementasi area Penataan dan Penguatan Organisasi di

Pengadilan Agama Palangka Raya selama ini mengacu kepada

peraturan :

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

192/KMA/SK/XI/204 tentang Pembaruan Pola Promosi dan

Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

193/KMA/SK/XI/204 tentang Pembaruan Pola Promosi dan

Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama

- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan.

4. Penataan Tata Laksana


Langkah yang ditempuh dalam rangka upaya penataan tata laksana

di Pengadilan Agama Palangka Raya, dimana telah tersusunnya

Standar Operasional Prosedur (SOP) baik Kepaniteraan maupun

Kesekretariatan

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Dalam rangka upaya Penataan Sistem Manajemen SDM di

Pengadilan Agama Palangka Raya, telah diterapkan pengelolaan

SDM terkait Kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian

(SIMPEG) – Badilag MARI dan Sistem Informasi Kepegawaian

(SIKEP) MARI, sistem ini sangat membantu terkait kenaikan

pangkat, promosi dan mutasi jabatan, dll

6. Penguatan Akuntabilitas

Setidaknya implementasi dari penguatan akuntabilitas bagi

Pengadilan Agama Palangka Raya selama ini telah menunjuk petugas

operator Sistem Aplikasi Satker (SAS) untuk kelangsungan

pengelolaan keuangan Negara, kemudian petugas operator Sistem

Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-

BMN) terkait pengelolaan asset Negara. Tugas pokok dan fungsinya

masing-masing telah secara jelas dan bermitra dengan KPPN dan

KPKNL setempat, kegiatan semua itu merupakan bagian dari

akuntabilitas dari Satuan Kerja.

7. Penguatan Pengawasan

Pada dasarnya tugas pengawasan adalah menjadi tugas pokok Badan

Pengawasan Mahkamah Agung RI dan begitu juga Pengadilan Tinggi

Agama Palangka Raya selaku kawal depan Mahkamah Agung RI di

daerah telah membentuk tim Hakim Tinggi Pengawas Daerah

(Hatiwasda), kemudian di PA Palanga Raya juga telah dibentuk


Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid), yang kesemua itu merupakan

Badan/Tim yang sewaktu melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap jalannya kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya,

disamping itu juga adanya pengawasan melekat dari atasan secara

preventif dan represif yang bersifat terus menerus.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Telah tersedianya meja layanan informasi dan pengaduan;

- Tersedianya Pos Bantuan Hukum Pengadilan;

- Tersedianya penanganan perkara secara prodeo;

- Terlaksananya sidang diluar gedung Pengadilan;


A. Internal

Pengawasan internal disini adalah pengawasan yang dilakukan oleh Hakim

Pengawas Bidang Pengadilan Agama Palangka Raya, Hakim Tinggi Pengawas

Daerah Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya maupun Badan Pengawasan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengawasan itu adalah sebuah proses

untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa

yang telah direncanakan . The process of ensuring that actual activities

conform the planned activities. Pengawasan melekat adalah serangkaian

kegiatan yang bersifat sebagai pendendalian yang terus menerus, dilakukan

oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif,

agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efesien

sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Sementara itu pengawasan fungsional adalah pengawasan yang

dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus yang ditunjuk untuk

melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang

diperuntukan untuk melakukan tugas pengawasan. Dilingkungan peradilan,

pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah

Agung Republik Indonesia.

Pengawasan merupakan upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja

standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi,

untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan,

untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta


untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin

bahwa semua komponen telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan

dan peraturan yang berlaku. Pengawasan pada dasarnya diarahkan

sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau

penyimpangan. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang

berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana

pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi

sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana

penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Suatu organisasi dapat berjalan dengan baik membutuhkan pengawasan

untuk seluruh aktivitas organisasi. Rusaknya sendi–sendi manajemen,

khususnya ketidaksesuaian rencana program dengan pelaksanaannya

disebabkan karena kurang efektifnya pengawasan pada organisasi tersebut

Untuk itu dalam setiap organisasi dibutuhkan pengawasan dalam rangka

mencegah kemungkinan–kemungkinan penyimpangan dari rencana–

rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan dapat diartikan

sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan–

penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas yang

direncanakan. Maka wajar apabila ditemukan kekeliruan – kekeliruan

tertentu serta kegagalan–kegagalan maka dalam hal ini fungsi pengawasan

sangat diperlukan. Dengan adanya pengawasan yang baik maka akan dapat

dipastikan tercapainya tujuan organisasi dengan efektif dan efisien.

Maksud pengawasan dalam rumusan yang sederhana adalah untuk

memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa

mendatang. Hal itu sebetulnya sudah disadari oleh semua pihak baik yang

mengawasi maupun pihak yang diawasi termasuk masyarakat awam.

Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan


pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum

pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang

baik dan bersih (good and clean government).

Sebagai bentuk tindak lanjut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

KMA/080/SK/VIII/2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di

lingkungan lembaga peradilan. Untuk mengoptimalkan pengawasan

dimaksud, Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya telah mengeluarkan

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : W16-

A1/60/PS.01/I/2015 tanggal 2Januari 2015 tentang Penunjukan Hakim

Pembina dan Pengawas Bidang, sebagai berikut :

1. Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H.

(Wakil Ketua/Hakim Madya Utama sebagai Koordinator Hakim Pembina

dan Pengawas Bidang)

2. Drs. Najamuddin, S.H., M.H.

(Hakim Madya Muda sebagai Pengawas Bidang Pengaduan, Meja

Informasi dan PelayananPublik)

3. H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

(Hakim Madya Pratama sebagai Pengawas Bidang Administrasi Gugatan)

4. H. Ahmad Farhat, S.Ag, S.H.

(Hakim Madya Pratama sebagai Pengawas Bidang Permohonan)

5. Siti Fadiah, S.Ag.

(Hakim Pratama Utama sebagai Pengawas Bidang Umum dan Keuangan)

6. Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I.

(Hakim Pratama Muda sebagai Pengawas Bidang Kepegawaian)

Dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai Hakim Pengawas Bidang

(Hawasbid), Tim ini telah bekerja melakukan pengawasansecara berkala


selama kurun waktu tahun 2015. Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut,

Tim Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Palangka Raya menyoroti

berbagai permasalahan, diantaranya :

A. Bidang Manajemen Peradilan

A.1. Pengaduan

Temuan :

Tersedia sarana pengaduan masyarakat yang repsentatif dan penanganan pengaduan secara baik, benar dan tepat waktu.

Seharusnya :

Sudah tersedia sarana pengaduan melalui website/online dan juga manual berupa kotak pengaduan, namun ada beberapa kekurangannya sebagai berikut:

a. Kotak pengaduan tersebut tidak terkunci dengan baik.

b. Warna tulisan pada kotak tidak kontras dengan warna kotak, sehingga tidak mudah terbaca.

c. Tempat kotak pengaduan kurang strategis.

A.2. Meja Informasi

Temuan :

Tersedia sarana pemberian informasi yang repsentatif dan mudah diperoleh atau diakses oleh masyarakat pencari keadilan.

Seharusnya :

a. Sarana pemberian informasi telah tersedia dengan baik, baik berupa meja informasi lengkap dengan petugasnya maupun sarana melalui website/internet, namun demikian masih terkendala tata kerjanya, yakni tidak terfokus pemberian informasi pada meja informasi. Hal ini karena apabila yustisiabelen ada yang meminta informasi atau bertanya, masih ada pegawai yang mau melayani tanpa mengarahkan langsung kepada Meja Informasi.


b. Barner/pamflet pada ruang informasi dan meja I :

- Isinya sebagian kurang lengkap, seperti upaya hukum kasasi tidak ada, juga persyaratan untuk memasuki ruang sidang hanya tertulis berpakaian rapi dan sopan.

- Penempatan barner/pamflet terlalu rendah, sehingga susah dibaca

A.3. Pelayanan Publik

Temuan :

Tersedia Sarana Pelayanan Publik yang baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Seharusnya :

Telah tersedia sarana pelayanan publik seperti ruang tunggu dilengkapi dengan fasilitas yang lumayan dan juga sarana lainnya. Namun masih belum ada ruang shalat buat umum, ruang tungguagak sempit, juga sarana lain yang kurang, seperti tempat parkir untuk umum.

B. Administrasi Persidangan

B.1. Gugatan

Temuan :

1. Pembuatan BAS belum sesuai dengan SOP.

2. Panitera Pengganti (PP) tidak pernah mempersiapkan persidangan.

3. Masih ada instrumen agenda persidangan, panggilan dan amar yang belum terisi dan tidak disampaikan kepada kasir, meja II dan meja III.

4. Ketepatan minutasi belum sepenuhnya terlaksana.

5. Masih adanya PBT yang terlambat

6. Tanggal 19 Januari 2015 perkara Nomor : 422/Pdt.G/2014/PA,Plk belum putus, namun sudah dikelaurkan meterainya dan uang sisa panjarnya sudah dikembalikan


7. Tanggal 22 Januari 2015 perkara Nomor : 422/Pdt.G/2014/PA.Plk sudah lebih 14 hari belum diminutasi.

Seharusnya :

1. Seharusnya BAS sudah selesai sebelum sidang berikutnya.

Putusan harus sudah selesai dan ditanda tangani pada waktu perkara putus.

2. Lima belas menit sebelum sidang PP sudah mempersiapkan peralatan dan berkas perkara persidangan dan mengumuman tentang tata tertib persidangan kepada pengunjung sidang.

3. Seharusnya sehabis sidang semua instrumen diisi dan diserahkan ke kasir meja II, dan meja III.

4. Seharusnya minutasi tepat waktu.

5. Seharusnya PBT tepat waktu.

6. Seharusnya meterai dan pengembalian sisa panjar sama dengan perkara tersebut diputus.

7. Seharusnya setiap perkara yang putus 14 hari sudah diminutasi.

B.2. Permohonan

B.2.1. Register Induk Perkara Permohonan

Temuan :

- Amar penetapan dan tanggal BHT (kolom 5), dari perkara Nomor 0003 / Pdt.P / 2015 /PA. Plk dan perkara seterusnya belum diisi;

- Perkara Permohonan yang diterima pada bulan April 2015 belum dilakukan pengisian register;

- Penutupan register untuk bulan Maret 2015 belum ditanda tangani oleh Panitera;

Seharusnya :

- Seharusnya setiap perkara yang sudah diputus, maka amarnya harus diisi beserta tanggal BHT-nya.

- Seharusnya setiap perkara yang masuk, harus sudah ditulis di dalam buku register permohonan.


- Seharusnya setiap akhir bulan buku Register Induk Perkara Permohonan harus sudah ditutup, serta ditandan tangani oleh Panitera.

B.2.2. Register Perkara Banding

Temuan :

Untuk perkara Nomor 324 / Pdt.G / 2014 / PA.Plk., kolom 4 dan kolom 5 belum diisi;

Seharusnya :

Seharusnya setiap perkara banding yang masuk harus sudah ditulis dalam register banding.

C. Administrasi Bidang Kesekretariatan

C.1. Kepegawaian

Temuan :

- Ada seorang pegawai belum menerima KPE , dan dua orang hakim yang belum memiliki KPE, telah dilaporkan akan tetapi belum ada tindak lanjut lagi

- Batas awal jam absen masuk di tentukan mulai jam 06.00 dan batas akhir jam absen pulang ditentukan jam 18.00

Seharusnya :

- Seharusnya setiap pegawai sudah memiliki Kartu Pegawai Elektronik (KPE).

- Setiap aturan yang akan diberlakukan harus sesusai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga perlu dicarikan dasar aturannya, sehingga mempunyai dasar legalitas yang jelas, sehingga bila tidak berdasar agar jangan di cantumkan dalam tatib.

C.2. Umum

Temuan :

- Secara keseluruhan semua hal yang berkaitan dengan administrasi umum baik itu Inventaris, Persuratan, Pemeliharaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hanya bagian Perpustakaan yang perlu terus dibenahi antara lain penataan buku-bukunya, masih banyak buku-buku


yang belum diberi nomor/kode maupundicap stempel, kartu anggota perpustakaan dan katalog belum dibuatkan.

- Hasil temuan Pembinaan dan Pengawasan oleh HATIBINWASDA PTA Palangka Raya tanggal 27s/d28 Oktober tentang barang inventaris yang seharusnya dihapuskan belum ditindak lanjuti

- Sarana dan prasarana (alat penunjang) dirasakan masih kurang, terutama computer dan printer, di ruang hakim printer cuma satu yang berfungsi, AC di ruang Hakim dan Wakil Ketua sudah waktunya untuk diservis

Selain pengawasan tersebut, Pengadilan Agama Palangka Raya juga telah

menerima kedatangan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Tinggi

Agama Palangka Raya berdasarkan surat tugas Nomor : W16-

A/373/PS.01/IV/2015 tanggal 8 April 2015 guna melakukan pembinaan dan

pengawasan dari tanggal 15 s.d 16April 2015, yang terdiri dari :

1. Drs. H. Abdul Halim Syahran, S.H., M.H. (Ketua PTA Palangka Raya)

2. H. A. Jauharuddin Sohra, S.Ag., M.H.(Hakim Tinggi PTA Palangka

Raya) dan

3. H. Sahabuddin, S.H. (Hakim Tinggi PTA Palangka Raya)

Dalam kegiatan Pembinaan dan Pengawasan tersebut, telah mengemuka

beberapa hal antara lain sebagai berikut :

A. Temuan Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik

No.

Kondisi

Kriteria

Sebab

Akibat

1 2 3 4 5

1

Hawasbid Pengadilan Agama Palangka Raya telah melaksanakan Wasbid dan telah melaporkan hasilnya kepada koordinator untuk triwulan I tahun 2015, namun belum ada evaluasi

Dalam setiap triwulan HAWASBID melaksanakan WASBID dan melaporkan hasilnya kepada koordinator, selanjutnya ke Pengadilan Tinggi Agama .

Keterlambatan dalam evaluasi dan laporan ke Pengadilan Tinggi Agama.

Perbaikan kinerja dari temuan-temuan Wasbid menjadi terkendala.


dan tindaklanjut dan belum ada laporan ke Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.

2 WASKAT atasan langsung terhadap staf di bawahnya belum efektif berjalan, tidak ada notasi harian guna guna mencatat kinerja bawahannya

Pimpinan mempunyai catatan harian terhadap staf bawahannya yang akan menjadi bahan penilaian diakhir tahun.

Kelalaian pimpinan. Tidak terpenuhi data objektif tentang staf bawahannya dan penilaian pegawai tidak berdasarkan data objektif.

3

Pimpinan/Ketua tidak/belum mengadakan eksaminasi kepada perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim B maupun Majelis Hakim C dalam Triwulan I.

Ketua Pengadilan melakukan eksaminasi terhadap perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim dan melaporkan hasilnya ke Pengadilan Tinggi Agama.

Eksaminasi tidak atau belum dilaksanakan.

Pembinaan menjadi terkendala.

4

Gedung Pengadilan Tipe lama sempit dan seadanya, Nampak tidak tertib ketika pengunjung dan pencari keadilan dan para pihak datang pada persidangan yang lumayan banyak. Ruang tunggu yang tidak cukup, parkir sampai di Jalan Raya. Kinerja Pelayanan Publik yang prima sulit terwujud.

Pengadilan memberikan pelayanan prima kepada pencari keadilan didukung sarana dan prasarana yang cukup, nyaman dan aman..

Belum tersedia anggaran.

Pelayanan prima tidak terwujud.

B. Temuan Administrasi Perkara

No.

Kondisi

Kriteria

Sebab

Akibat

1 2 3 4 5 1

Dasar penunjukan Jurusita Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 717 RBg..

Lalai mencermati aturan.

Kekeliruan dasar hukum penetapan.

2 Putusan Nomor 0005 / Pdt.G / 2015/PA Plk dan putusan nomor 0011/Pdt.G/2015/PA Plk tanggal BHT lebih dari 14 hari.

14 hari. Tidak cermat menghitung waktu BHT.

Merugikan pencari keadilan.


3

Putusan Nomor 0025 / Pdt.G /2015/PA Plk masa perlawanan dihitung sejak pemberitahuan isi putusan.

Dihitung mulai pada hari besoknya.

Dasar menghitungnya dipergunakan menggunakan ketentuan daerah luar jawa Madura.

Merugikan pencari keadilan.

4 Terlambat pengisian buku induk keuangan perkara.

Paling lambat hari besoknya.

Petugas merangkap pekerjaan.

Bertumpuk pengeluaran yang tidak tercatat.

C. Temuan Administrasi Persidangan

No.

Kondisi

Kriteria

Sebab

Akibat

1 2 3 4 5

1. Jurusita tanpa alasan tentang mengapa tidak bertemu dengan Tergugat yang di panggil untuk perkara nomor 0025/Pdt.G/2015/PA Plk.

Diperlukan penjelasan penyebab mengapa tidak bertemu.

Kecermatan memahami peraturan.

Merugikan pihak yang dipanggil.

2. Pencantuman kehadiran para pihak dalam berita acara tidak seragam.

Perlu keseragaman dengan istilah Penggugat dan atau Tergugat datang dan menghadap sendiri dipersidangan.

Kurang memperhatikan aturan yang mendasari.

Menutup adanya kuasa.

3. Sidang diskorsing untuk musyawarah.

Musyawarah dilakukan dalam sidang yang bersifat rahasia.

Lalai memperhatikan aturan yang mendasari.

Musyawarah terjadi diluar sidang.

4. Majelis hakim memerintahkan untuk menempuh proses mediasi.

Majelis hakim mewajibkan untuk menempuh proses mediasi.

Kecermatan memahami beracara dalam perkara perdata.

Melanggar azas.

5. Mempertimbangkan alat bukti KTP sebagai alat bukti yang sah dan memenuhi syarat.

Tidak perlu mempertimbangkan KTP kecuali ada eksepsi.

Pola pikir kompetensi dan identitas.

Mempertimbangkan alat bukti yang tidak relevan dengan perkara.

6.

Ibu kandung menjadi saksi perkara nomor 0025 / Pdt.G / 2015/PA Plk.

Saksi keluarga diperlukan dalam perkara cerai yang didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran setelah dalil gugatan terbukti.

Kecermatan memahami aturan.

Merugikan Tergugat.


7. Pertimbangan hukum tidak jelas apa yang menjadi tuntutan dan bagaimana jawaban.

Tuntutan dan jawaban harus jelas.

Kelalaian dalam penyusunan putusan.

Tidak jelas hal-hal apa yang akan dibuktikan.

D. Temuan Administrasi Umum

No.

Kondisi

Kriteria

Sebab

Akibat

1 2 3 4 5

1.

Umum : Kepala Sub Bagian Umum sedang menjalankan cuti, tidak ada ditunjuk pelaksana tugas umum, binwas ini berlangsung bersama atasannya langsung, yakni Wasek.

Pejabat yang berhalangan karena tugas lain atau cuti, untuk jangka waktu cukup lama mesti ditunjuk pelaksana tugas.

Kinerja dan mekanisme pelayanan harus tetap terjamin, berjalan dan jelas penanggungjawabnya.

Kinerja urusan umum terkendala dan tidak maksimal.

2.

Urusan umum tidak/belum didukung staf definitif yang cukup, kecuali 1 orang staf dan 1 orang honorer yang telah diangkat sebagai CPNS dan sedang mengikuti Diklat Prajabatan.

Beban kerja urusan umum meliputi : Kerumah-tanggaan, tata persuratan dan arsip, inventaris, Aplikasi SIMAK-BMN, perpustakaan dll.

Kekurangan pegawai atau penempatan pegawai yang tidak merata dan proporsional.

Kinerja tidak optimal.

3.

Temuan Hawasbid umum tanggal 13 Pebruari 2015 khususnya tentang perpustakaan belum ada tindaklanjut.

Hawasbid telah melaporkan hasil pengawasan kepada koordinator untuk ditindaklanjuti guna perbaikan kinerja.

Kelalaian dan kekurangan tenaga pada staf umum.

Tertib dan daya guna perpustakaan tidak maksimal.

4.

Tidak/belum tersedia perlengkapan/inventaris berupa proyektor/infokus, pada pertemuan, rapat-rapat, sosialisasi dan pembinaan, dll.

Rapat-prapat, pertemuan-pertemuan, pembinaan, sosialisasi, dll mesti didukung perlengkapan yang memadai semisal infokus.

Belum tersedia anggaran untuk pengadaan.

Pertemuan dan rapat-rapat berjalan manual dan tidak elegan dan kurang optimal.

5.

Tata ruang kerja pengaturannya terasa sempit, demikian juga ruang pelayanan, ruang tunggu tidak cukup menampung para pihak, ada yang duduk di teras

Tersedia ruang kerja yang cukup dan tertib dengan sarana yang memadai. Halaman kantor, taman tempat parkir harus ditata agar indah, nyaman dan aman.

Gedung dan lahannya model/type lama, halaman sempit Forcemajor.

Pelayanan kepada pengunjung dan tamu serta pencari keadilan tidak memuaskan.


atau di kantin, tempat parkir juga sempit, parkir tamu menggunakan badan jalan umum, Nampak tidak tertib dan keamanan tidak terjamin.

1.

Keuangan : Setoran sisa panjar yang tidak diambil oleh para pihak setelah 6 bulan ke kas Negara sebagai PNBP ditolak sebab tidak tersedia Akun sisa panjar.

Sisa panjar biaya perkara wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak, apabila tidak diambil selama 6 bulan sejak diberitahukan, dikeluarkan dari jurnal dan dibukukan tersendiri, selanjutnya disetor ke Kas Negara sebagai PNBP (SEMA : 04/2008).

Tidak tersedia akun sisa panjar pada kas Negara.

Terdapat uang sisa panjar yang telah berubah menjadi PNBP tidak dapat disetor.

2.

Terdapat serapan anggaran yang belum ideal, yakni sampai dengan bulan April sebesar 18,01 % untuk DIPA 04, namun cukup ideal untuk serapan anggaran dalam DIPA 01 sebesar 29,22 %.

Dalam periode 4 bulanan realisasi anggaran ideal minimal 25 %.

DIPA 04 (Badilag) sangat tergantung pada penyelenggaraan sidang keliling, POSBAKUM dan Prodeo.

Realisasinya tidak terserap secara optimal.

1.

Kepegawaian : Kepala Sub Bagian Kepegawaian tidak mempunyai staf definitive kecuali dibantu 1 orang staf honorer.

Pada urusan kepegawaian minimal terdapat 2 orang staf definitif.

Terdapat overload SDM pada kepaniteraan.

Kinerja pelayanan kepegawaian tidak optimal.

2.

Dikeluarkan surat izin sementara bagi pegawai yang mengajukan izin cuti dengan alasan penting.

Izin cuti alasan penting kewenangan Dirjen, Pengadilan Agama meneruskan permohonan izin cuti alasan penting pegawai kepada Dirjen Badilag.

Antara pelaksanaan dan izin terdapat tenggang waktu yang cukup lama, sedangkan urgensi cuti alasan penting mendesak untuk dilaksanakan.

Ada potensi menimbulkan masalah kepegawaian apalagi jika izin cuti alasan pentingditolak atau ditangguhkan.

3.

Terdapat ketidak seimbanganpenempatan pegawai, jumlah pegawai seluruhnya 42 orang dengan komposisi : - Kepaniteraan dan Jurusita/ JurusitaPengganti,

Pembagian tugas antara kepaniteraan dan kesekretariatan harus proposional baik kwantitas maupun kualitasnya.

Terdapat kekurangan pegawai, atau terdapat penempatan yang tidak proposional.

Terjadi beban kerja pegawai yang tudak seimbang yang berujung pada layanan yang tidak merata dan maksimal.


berjumlah 32 orang. - Sekretariatan, berjumlah 10 orang.

4.

Tidak terdapat/tidak disediakan instrumen izin keluar pegawai pada saat jam kerja.

Pegawai yang keluar kantor pada saat jam dinas mesti atas izin Pembina kepegawaian (Ketua/Wakil Ketua) KMA 071/2008 dan KMA 069/2009.

Ada terdapat Pegawai bahkan Pejabat pada jam dinas tidak ada di kantor dengan keberadaan yang tidak jelas.

Uforia tertib dan disiplin terganggu.

5.

Ada Pegawai bahkan Pejabat yang tidak berpakaian dinas uniform Mahkamah Agung terutama tanda pengenal dan lencana jabatan.

Pegawai dan Pejabat peradilan pada jam dinas berpakaian uniform Mahkamah Agung.

Ada kelalaian Pegawai dan tidak ditegur oleh pimpinan atau atasan langsung.

Kondisi tertib dan disiplin terganggu.

Segala bentuk temuan, arahan dan petunjuk baik dari Hakim Pengawas

Bidang Pengadilan Agama Palangka Raya maupun Hakim Tinggi Pengadilan

Tinggi Agama Palangka Raya, sebagian besar telah dapat ditindaklanjuti

sesuai dengan kondisi, kemampuan dan anggaran yang tersedia, kecuali

dalam hal kebijakan yang bersifat anggaran itu sangat bergantung dengan

pusat.

D. Evaluasi

Proses terakhir dalam kegiatan organisasi adalah penilaian atau evaluasi.

Dengan melakukan penilaian, dapat diketahui efektivitas setiap kegiatan

organisasi serta dapat diketahui kelemahan dan kelebihan selama

berlangsungnya proses administrasi. Kelemahan yang ada dapat

ditanggulangi dan kelebihannya dapat dipertahankan. Selain itu, dapat

diketahui apakah rangkaian seluruh kegiatan dalam organisasi telah

sesuai untuk mencapai tujuan yang diharapkan.


Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui

keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrument dan hasilnya

dibandingkan dengan tolak ukur memperoleh kesimpulan.

Pengawasan yang telah dilakukan baik yang bersifat melekat maupun

fungsional, seyogyanya memberikan hasil positif akan perubahan,

kemajuan serta peningkatan yang lebih baik dari sebelumnya. Akan

tetapi apabila pengawasan tersebut tidak ditindaklanjuti atau tidak

dilakukan evaluasi terhadap pokok yang menjadi permasalahan, tentu

hal itu tidak akan membuat perubahan kearah yang positif

sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya.Evaluasi memiliki

beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi

maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran.

2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga

dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.

3. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu

tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas

pengeluaran atau output dari kebijakan.

4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut,

evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan,

baik dampak positif maupun negatif.

5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan.

6. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan

datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah memberikan masukan

bagi proses kebijakan ke depan agar lebih baik.


Mengingat akan pentingnya sebuah evaluasi, lebih-lebih terkait dengan

hasil pengawasan yang dilakukan baik oleh aparat yang sifat melekat

maupun fungsional, maka setiap hasil pengawasan, Pengadilan Agama

Palangka Raya selalu melakukan evaluasi dan berusaha berupaya

semaksimal mungkin menyelesaikan segala hasil temuan atau

pengawasan. Evaluasi atas hasil pengawasan tidak hanya dilakukan

dengan membuat laporan tindak lanjut atas hasil pengawasan tersebut,

akan tetapi juga dilakukan perubahan dalam praktek pelaksanaan tugas

sehari-hari sebagaimana rekomendasi yang telah diberikan. karena

apapun bentuk pengawasan yang dilakukan, kami merasakan dapat

memberikan kontribusi baik untuk kemajuan Pengadilan Agama

Palangka Raya.


A. Kesimpulan

Laporan Tahunan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Satuan

Kerja Pengadilan Agama Palangka Raya terhadap program kerja yang

telah ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun 2014. Maka segala bentuk

capaian yang telah berhasil diraih dan kendala yang menjadi faktor

penyebab keberhasilan, akan menjadi bahan evaluasi kedepan.

Keberhasilan yang telah diperoleh akan kami dijadikan modal dasar dan

kekuatan untuk berbuat yang lebih baik ditahun 2015, sementara itu

segala penyebab yang menjadi faktor penghalang dalam pencapaian

program-program tersebut, akan menjadi bahan kajian dan evaluasi,

karena sekecil apapun kendala atau masalah akan, tentu akan berakibat

terhadap hasil capaian yang diinginkan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dari Bab ke Bab,

sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerimaan perkara Tahun 2015sebanyak 525 perkara ditambah sisa

tahun sebelumnya 2014 sebayak 73, sehingga jumlah perkara yang

ditangani selama tahun 2015 adalah 598 perkara. Sementara perkara

yang diputus tahun 2015 sebanyak 527 perkara, sehingga sisa

perkara tahun 2015 berjumlah 71 perkara

2. Capaian realisasi anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

Mahkamah Agung RI sebesar 97,87%, sedangkan DIPA 04 Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Agama sebesar 94,79%.


3. Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan

atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 49 huruf (i) menegaskan bahwa Peradilan Agama memiliki

kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan

perkara termasuk “Ekonomi Syari’ah”, terkait dengan kewenangan

ini, Pengadilan Agama Palangka Raya telah siap menerima dan

menyelesaikan perkara dimaksud, setidaknya sampai dengan saat ini

tercatat ada 4 (empat) orang Hakim yang telah memiliki Sertifikat

Ekonomi Syari’ah.

4. Upaya mendorong aparat Pengadilan Agama Palangka Raya dan

masyarakat yang bersih dari praktik-praktik tidak sehat terhadap

pemberian layanan kepada masyarakat pencari keadilan, sekarang

telah disediakan layanan pengaduan melalui SMS ke nomor 0822

333 23485.

5. Pemanfaatan sarana teknologi informasi dalam upaya percepatan

penyelesaikan pekerjaan baik di Kepaniteraan maupun di

Kesekretariatan dapat berjalan dengan baik, kendati kedepan masih

dituntut upaya peningkatan dalam pengusaan dan pemahaman yang

lebih baik lagi.

6. Upaya pembinaan dan pengawasan, kedepan akan lebih

diintensifkan lagi, karena dari segi pembinaan akan dapat

memberikan nilai positif sebagai bentuk evaluasi berjalan atas

pelaksanaan tugas keseharian, sedangkan dari segi pengawasan

sebagai bentuk preventif memperkecil segala kekeliruan dan

kesalahan yang terjadi dalam kurun waktu itu.


7. Jumlah Sumber daya manusia di Pengadilan Agama Palangka Raya

dari segi jumlah sudah mencukupi bila diukur dengan volume

pekerjaan selama ini, akan tetapi bila dibandingkan dengan pola

formasi sebagaimana Buku I Edisi 2007 masih jauh dari rasio yang

dibutuhkan, saat ini jumlah SDM tertumpu pada bagian

Kepaniteraan (fungsional Hakim, Panitera/PP/ Jurusita/Jsp),

sementara Kesekretariatan masih sangat sedikitkemudian dibantu

beberapa orang tenaga honorer.

B. Rekomendasi

Dalam rangka upaya mewujudkan peningkatan penyelenggaraan

aparatur negara, terkait Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan

prasarana pendukung lainnya di Pengadilan Agama Palangka Raya

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan

layanan, rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari

keadilan, maka ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebagai

bahan rekomendasi sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari

keadilan, sangat diperlukan fasilitas pendukung berupa peralatan

dan mesin berupa komputer/laptop yang dapat mengakomodir

sejumlah pegawai yang ada, karenanya dibutuhkan belanja modal

untuk itu;

2. Upaya peningkatan dan penguatan SDM, perlu lebih banyak

mengikutsertakan disetiap kegiatan pelatihan/bimtek, baik yang

diselenggarakan Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung, maupun

PTA Palangka Raya, baik terkait Kesekretariatan maupun

Kepaniteraan.


3. Sebagai bagian yang pertama berhubungan langsung dengan

masyarakat pencari keadilan, layanan meja informasi dan pengaduan

hendaknya menjadi perhatian lebih, perlu tenaga yang memiliki

kompetensi, karenanya diperlukan kegiatan diklat/bimtek, dll baik

melalui DIPA maupun dilakukan secara swadaya satker-satker yang

ada di wilayah PTA Palangka Raya guna penguatan layanan tersebut.

4. Kekuatan aparat penyelenggara administrasi Pengadilan Agama

Palangka Raya dari segi jumlah sudah cukup memadai, akan tetapi

hanya tertumpu pada bagian Kepaniteraan, sementara di bagian

Kesekretariatan sangat sedikit dan masih kurang, karenanya kedepan

kami berharap adanya penambahan pegawai guna keseimbangan dan

penguatan Pengadilan Agama Palangka Raya. Serta dalam

penempatan pegawai hendaknya memperhatikan kompetensi

pendidikan yang dimemilikinya.

5. Diperlukan tenaga IT yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil,

yang selama ini dihandel dan lebih banyak bergantung kepada tenaga

honorer yang memiliki kemampuan IT tersebut. Oleh karena tenaga

honorer ini belum memiliki kepastian akan kesejahteraan dan hanya

terikat dengan sebuah kontrak, bisa saja mereka memilih bekerja

diluar Pengadilan Agama Palangka Raya yang mungkin

kesejahteraannya lebih baik atau anggarannya tidak lagi tersedia

dalam DIPA, maka akan muncul permasalahan baru, ditengah

semangat transparansi peradilan yang selama ini terus digalakan.

laporan tahunan pengadilan agama palangka...

Documents