laporan tahunan 2013 pt palembangpt-palembang.go.id/images/laporan_tahunan_2013_pt...pengadilan...

| i Laporan Tahunan 2013 Pengadilan Tinggi Palembang

| ii Laporan Tahunan 2013 Pengadilan Tinggi Palembang

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan

karunia-Nya, sehingga Laporan Tahunan 2013 Pengadilan Tinggi Palembang dapat

diselesaikan. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada semua pihak, terutama Tim

Penyusun sehingga Laporan Tahunan ini dapat rampung sesuai dengan waktu yang

ditentukan.

Penyusunan Laporan Tahunan ini dimaksudkan sebagai bentuk

pertanggungjawaban kami dalam menjalankan tugas pokok selama tahun 2013.

Laporan disusun sesuai dengan Outline yang ditentukan Mahkamah Agung Republik

Indonesia melalui surat nomor 482-1/SEK/KU.01/11/2013 tanggal 28 Nopember 2013

perihal Penyusunan Laporan Tahunan 2013.

Laporan ini menggambarkan keadaan dan perkembangan Pengadilan Tinggi

Palembang selama Tahun 2013, yaitu keadaan organisasi peradilan secara teknis

maupun non teknis, dengan harapan laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam

rangka meningkatkan kinerja peradilan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan tahunan ini tentu saja masih jauh dari sempurna,

karenanya kritik, saran dan koreksi sangat kami harapkan.

Mengetahui,

KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

DR. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH., M.Hum NIP. 195206011978021001

PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

H.M. RAMLI, SH., MH NIP. 195409221985121002

| iii Laporan Tahunan 2013 Pengadilan Tinggi Palembang

DAFTAR ISI

Hal KATA PENGANTAR ..................................................... ....................................... i

DAFTAR ISI ................................................................. ..................................... ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan ............... ............................................ 1

B. Visi dan Misi ............................................. ................................... 1

C. Rencana Strategis (Renstra) ......... .............................................. 2

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

A. Struktur Organisasi ............................ ......................................... 12

B. Penyusunan Alur Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) .. .................. 15

C. Standar Operasional prosedur (SOP) ............................................... 22

BAB III KEADAAN PERKARA

A. Keadaan Perkara Pidana dan Tipikor.................. ............................ 64

B. Keadaan Perkara Perdata dan PHI ................... ............................. 69

C. Keuangan Perkara ....................................................................... 73

D. Minutasi Perkara Pidana ................................................................ 79

E. Minutasi Perkara Perdata ............................................................... 86

BAB IV PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan Internal ........................................................................ 93

BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia ............................ ..................................... 97

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial ..................................... 100

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial ............................... 102

3. Promosi dan Mutasi ................................................................ 104

4. Pengisian Jabatan Struktural .................................................... 105

5. Peningkatan SDM ...........................................................106

B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana ................................................. 112

1. Sarana dan Prasarana Gedung, tanah dan Kendaraan ............. 112

a) Pengadaan ......................................................................... 112

b) Pemeliharaan ..................................................................... 113

| iv Laporan Tahunan 2013 Pengadilan Tinggi Palembang

c) Penghapusan ..................................................................... 113

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung ................................... 114

a) Pengadaan ......................................................................... 114

b) Pemeliharaan ..................................................................... 115

c) Penghapusan ..................................................................... 115

3. Pengelolaan Teknologi Informasi ............................................ 116

a) Perangkat Keras ................................................................... 116

b) Perangkat Lunak ................................................................... 116

C. Pengelolaan Keuangan ...................... .......................................... 117

a. Belanja Pegawai .................................................................. 118

b. Belanja Barang .................................................................... 119

c. Belanja Modal ...................................................................... 119

D. Pengelolaan Administrasi ................ ............................................ 120

1. Administrasi Perkara ............................................................. 121

2. Administrasi Umum ............................................................... 122

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan ............................................... .................................. 126

B. Rekomendasi ........................................... .................................. 127

| 1 Laporan Tahunan 2013 Pengadilan Tinggi Palembang

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas Mahkamah Agung yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban Pengadilan Tinggi Tingkat Banding

Sumatera Selatan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi setiap tahun menyampaikan hasil

pelaksanaan tugas pekerjaan dan kegiatan pelaksanaan tugas yang disusun dalam

bentuk laporan dan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian

kinerja.

B. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan

untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi

Palembang, Visi Pengadilan Tinggi Palembang mengacu pada Visi Mahkamah

Agung RI adalah sebagai berikut : “MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI

PALEMBANG YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Palembang adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan

transparasi.


2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka

peningkatan pelayanan pada masyarakat.

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif

dan efisien.

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

1. KONDISI UMUM

Dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang - Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur Kekuasaan Kehakiman

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan, bebas dari campur tangan pihak kekuasaan

extra yudisial kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Undang - Undang Dasar

1945. Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung yang

membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan

Tata Usaha Negara, Peradilan Agama dan Peradilan Militer. Masing-masing

peradilan tersebut menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan

yang diatur dalam Undang-Undang.

Pengadilan Tinggi Palembang dibentuk berdasarkan Undang - Undang

Nomor 11 Tahun 1964 Tanggal 08 September 1964 yang wilayah hukumnya

meliputi Propinsi Jambi, Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Lampung. Pada

tahun 1980 terbit Undang – Undang No. 9 Tahun 1980 tanggal 29 Juli 1980

Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang meliputi wilayah


hukum Propinsi Lampung, pada tahun 1982 terbit Undang – Undang No. 14

Tahun 1982 tanggal 20 Agustus 1982 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi

Jambi yang meliputi wilayah hukum Propinsi Jambi dan pada tahun 2004

dibentuk pula Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang meliputi wilayah Propinsi

Bangka Belitung dengan Undang – Undang No. 13 Tahun 2004 tanggal 06 Juli

2004. Dengan terbitnya ketiga Undang - Undang tersebut diatas wilayah hukum

Propinsi Lampung, Propinsi Jambi dan Propinsi Bangka Belitung tidak lagi

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang.

Pengadilan Tinggi Palembang yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman

KM 3,5 Palembang meliputi wilayah hukum Propinsi Sumatera Selatan dan hingga

saat ini membawahi 9 (sembilan) Pengadilan Negeri yaitu :

1. Pengadilan Negeri Palembang (Kota Palembang)

2. Pengadilan Negeri Kayu Agung (Kabupaten Ogan Komering Ilir

dan Kabupaten Ogan Ilir)

3. Pengadilan Negeri Sekayu (Kabupaten Banyuasin dan

Kabupaten Musi Banyuasin)

4. Pengadilan Negeri Muara Enim (Kabupaten Muara Enim)

5. Pengadilan Negeri Baturaja (Kabupaten Ogan Komering Ulu,

Kabupaten OKU Selatan dan

Kabupaten OKU Timur)

6. Pengadilan Negeri Lahat (Kabupaten Lahat, Kabupaten

Empat Lawang)

7. Pengadilan Negeri Lubuk

Linggau

(Kota Lubuk Linggau dan

Kabupaten Musi Rawas)

8. Pengadilan Negeri Prabumulih (Kota Prabumulih)

9. Pengadilan Negeri Pagar Alam (Kota Pagar Alam)


2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Tinggi Palembang mencakup hal-hal yang memang sudah

diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang

dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan Voorj post (kawal depan) Mahkamah Agung RI di wilayah propinsi

Sumatera Selatan..

2. Pengadilan Tinggi Palembang merupakan Unsur Forum Koordinasi Pimpinan

Daerah (FKPD) dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di

propinsi Sumatera Selatan.

3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan

mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang.

4. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Palembang

selaku Pengadilan Tingkat Banding di wilayah Sumatera Selatan.

B. Kelemahan (weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Palembang dirinci dalam

beberpa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

• Putusan Pengadilan Tinggi Palembang belum dapat diunduh/ diakses cepat

oleh masyarakat

• Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan

masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi

Palembang

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan


• Pengadilan Tinggi Palembang belum mempunyai kewenangan untuk

merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan

• Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan

kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tinggi Palembang

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

• Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja

• Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi

informasi

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

• Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi

5. Aspek Sarana dan Prasarana

• Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Palembang dari pusat belum

sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Palembang untuk

melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :


• Adanya website Pengadilan Tinggi Palembang yang memberikan informasi

kepada masyarakat tentang alur proses berperkara


• Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan

kinerja

• Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan

Pengadilan Tinggi Palembang maupun Mahkamah Agung untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia



• Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk

internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum

Pengadilan Tinggi Palembang


• Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum

Pengadilan Tinggi Palembang


• Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tinggi

Palembang berupa internet, website Pengadilan Tinggi Palembang

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Palembang yang akan

dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan

sebagaimana yang diharapkan.


• Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa

pengadilan


• Personil di Pengadilan Tinggi Palembang belum seluruhnya menguasai visi

dan misi Pengadilan Tinggi Palembang


• Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja

aparat peradilan


• Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman

administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Palembang

membutuhkan waktu relatif lebih lama



• Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana

tidak sesuai dengan kebutuhan

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Palembang Adapunt Tujuan yang

hendak dicapai Pengadilan Pengadilan Tinggi Palembang adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan diwilayah

hukum Pengadilan Tinggi Palembang memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun

2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai

Pengadilan Tinggi Palembang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara

2. Peningkatan tertib administrasi perkara

3. Peningkatan Kualitas SDM

4. Peningkatan kualitas pengawasan

5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)


4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan

sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan

indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan

sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan

indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

No Sasaran Indikator Kinerja Utama

1 Peningkatan penyelesaian

perkara

a. Prosentase perkara yang diselesaikan

(Pidana, Perdata, Tipikor)

b. Prosentase sisa perkara yang

diselesaikan (Pidana, Perdata, Tipikor)

2 Peningkatan tertib

administrasi perkara

a. Prosentase berkas yang diajukan

banding yang disampaikan secara

lengkap

b. Prosentase berkas yang diregister dan

siap didistribusikan ke Majelis

3 Peningkatan Kualitas SDM a. Prosentase pegawai yang lulus diklat

teknis yudisial

b. Prosentase pegawai yang lulus diklat

non yudisial

4 Peningkatan kualitas

pengawasan

a. Prosentase pengaduan yang

ditindaklanjuti

b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti


5 Peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap

peradilan (acces to justice)

Prosentase proses penyelesaian perkara

yang dapat dipublikasikan

5. PROGRAM DAN KEGIATAN

Lima sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi

Palembang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan

membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai

berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan

program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara,

tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Palembang dalam

pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor

2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor

3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat

waktu

4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu

5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai


pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam

program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial

2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk

3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan

prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana

di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

6. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, sasaran yang ditetapkan,

Pengadilan Tinggi Palembang menetapkan arah dan kebijakan dan strategi

sebagai berikut :

a. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem

manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat

pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat

mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses

peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan

kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur

peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi

peningkatan kinerja :


1) Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi

sesuai dengan kompetensi

2) Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin

berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi

rasa keadilan masyarakat.

3) Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.

4) Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan

teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

b. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan

kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas

hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima

layanan.

2) Memiliki mekanisme penanganan pengaduan

3) Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan

publik.


BAB II

STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI

A. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Peradilan secara umum telah diatur dalam perundang-

undangan sebagai berikut :

1. Pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004

merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum, bahwa Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang

Ketua dan seorang Wakil Ketua dan Pimpinan Pengadilan Tinggi terdiri dari

seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

2. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 merupakan

perubahan atas undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 dijelaskan bahwa

pada setiap pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh

seorang Panitera dan ayat (2) menyatakan bahwa dalam melaksanakan

tugasnya Panitera Pengadilan Negeri dibantu oleh seorang Wakil Panitera,

beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti,

dan ayat (3) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Panitera

Pengadilan Tinggi dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang

Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti.

3. Pasal 44 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004

Menyatakan bahwa pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat

yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang wakil

Sekretaris.

4. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dijelaskan bahwa Panitera

Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan dan dibantu oleh seorang

Wakil Sekretaris.


Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2012 terdiri dari :

1. Ketua

2. Wakil Ketua.

3. Hakim Tinggi.

4. Panitera/Sekretaris.

5. Wakil Panitera.

6. Wakil Sekretaris.

7. Panitera Muda.

- Panitera Muda Perdata

- Panitera Muda Pidana.

- Panitera Muda Hukum.

- Panitera Muda Tipikor

8. Kepala Sub Bagian.

- Kepala Sub Bagian Kepegawaian.

- Kepala Sub Bagian Keuangan.

- Kepala Sub Bagian Umum

9. Panitera Pengganti.

10. Staf.

Bagan Organisasi Pengadilan Tinggi Palembang terlampir sebagai berikut :


B. PENYUSUNAN ALUR TUGAS POKOK DAN FUNGSI ( TUPOKSI )

Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan

merupakan lingkungan peradilan umum dibawah Mahkamah Agung sebagai

pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan

(Voorj Post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa,

memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat banding dan

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara yang masih ditingkat pertama.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004

tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Peradilan

Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama dan Peradilan Militer ke

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara garis besar tugas pokok, fungsi

komponen pada Pengadilan yaitu :

1. Ketua

- Membuat penetapan tentang penunjukan susunan majelis hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara.

- Mengawasi dan membina hakim.

- Sebagai kawal depan (Voorpost) Mahkamah Agung Republik Indonesia,

yaitu melakukan pengawasan terhadap :

a. Penyelenggaraan Peradilan para hakim dan pejabat kepaniteraan.

b. Masalah-masalah hukum yang timbul.

c. Masalah tingkah laku / perbuatan hakim dan pejabat kepaniteraan.

- Membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila

dipandang perlu.

| 16

Laporan Tahunan 2013 Pengadilan Tinggi Palembang

- Mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan Hakim

dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil

evaluasinya secara priodik kepada Mahkamah Agung.

2. Wakil Ketua

- Melaksanakan tugas ketua, apabila ketua berhalangan.

- Melaksanakan tugas yang di delegasikan oleh ketua kepadanya.

- Melaksanakan tugas sebagai koordinator pengawasan.

3. Hakim

- Bertanggungjawab atas pembuatan berita acara persidangan.

- Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.

- Mengambil putusan berdasarkan musyawarah.

- Wajib menandatangani putusan yang diucapkan dalam persidangan.

- Melaksanakan pengawasan yang ditugaskan oleh ketua.

4. Panitera/Sekretaris

- Bertanggungjawab atas pengurusan administrasi kepaniteraan seperti

berkas perkara, putusan/dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, surat-

surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

- Bertanggung jawab terhadap administrasi kesekretariatan seperti

pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum.

- Mengatur tugas Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda, Panitera

Pengganti dan Kepala Bagian.

5. Wakil Panitera

- Membantu Panitera dalam melaksanakan tugasnya dalam memimpin

kepaniteraan pengadilan.

- Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.

| 17


- Melaksanakan tugas yang di delegasikan oleh Panitera kepadanya.

- Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan

mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain dalam

mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain.

- Membantu tugas Panitera mendampingi Hakim Tinggi dengan mengikuti

dan mencatat jalannya sidang.

6. Wakil Sekretaris

- Membuat program kerja pelaksanaan anggaran selaku Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK), dilaksanakan setelah turun DIPA.

- Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan tahunan dan rencana anggaran

tahun berjalan.

- Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas sub bagian umum, keuangan

dan kepegawaian.

- Mengkoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat oleh

sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian.

- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (dilaksanakn sesuai dengan

kebutuhan).

- Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan

untuk disampaikan kepada pimpinan melalui Panitera/Sekretaris.

7. Kepaniteraan Perdata

- Melaksanakan administrasi perkara Perdata yang masuk ke tingkat banding.

- Mempersiapkan persidangan perkara Perdata.

- Memberi Nomor Register pada setiap perkara yang di terima di

Kepaniteraan Perdata.

| 18


- Membuat penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, serta meneliti

biaya perkara yang masuk ke rekening Pengadilan .

- Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai

catatan singkat tentang isinya.

- Menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang

berhubungan dengan masalah perkara Perdata.

- Menyerahkan arsip perkara kepada Kepaniteraan Hukum.

8. Kepaniteraan Pidana

- Melaksanakan administrasi perkara Pidana yang masuk

- Mempersiapkan persidangan perkara Pidana.


Kepaniteraan Pidana.

- Membuat penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.




berhubungan dengan masalah perkara Pidana.


9. Kepaniteraan Tipikor

- Melaksanakan administrasi perkara Tipikor yang masuk.

- Mempersiapkan persidangan perkara Tipikor.


Kepaniteraan Tipikor.

- Membuat penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

| 19





berhubungan dengan masalah perkara Tipikor.


10. Kepaniteraan Hukum

- Mengumpulkan, mengelola dan mengkaji data Perkara Pidana & Perdata

Banding.

- Menyusun Laporan Perkara Pidana, Perkara Perdata & Perkara Tipikor ,

meliputi Laporan Bulanan, Laporan 6 Bulanan, Laporan Tahunan dan

Laporan Perkara Korupsi yang telah diputus .

- Membuat dan menyajikan statistik Perkara Pidana, Perkara Perdata &

Perkara Tipikor tingkat banding.

- Mengevaluasi laporan keadaan perkara Pidana, Perdata, Tipikor dan

Hubungan Industri dari Pengadilan tingkat pertama se Wilayah Hukum

Pengadilan Tinggi Palembang.

- Mengawasi pelaksanaan CTS 2 pada Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum

Pengadilan Tinggi Palembang.

- Mengarsipkan Berkas Perkara Pidana, Perkara Perdata & Perkara Tipikor

tingkat banding yang telah diserahkan oleh Kepaniteraan Pidana,

Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Tipikor.

- Mengarsipkan Surat-surat masuk Kepaniteraan Hukum.

- Menyelenggarakan administrasi Laporan Pengaduan Masyarakat

- Melakukan administrasi Advokat.

- Melayani permintaan informasi.

| 20


11. Panitera Pengganti

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang

pengadilan.

- Membantu Majelis Hakim dalam membuat penetapan hari pemeriksaan dan

persiapan sidang, menyelesaikan berita acara persidangan sebelum sidang

berikutnya, dan mengetik putusan.

- Melaporkan kepada Panitera Muda Perkara tentang penundaan hari sidang

dan berkas perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya.

- Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perkara bila telah

selesai diminutasi.

12. Sub Bagian Umum

- Menyusun rencana kerja bagian umum.

- Mengelola administrasi tata persuratan.

- Mengelola administrasi perlengkapan.

- Mengelola Barang Milik Negara.

- Mengelola Perpustakaan

- Penanggungjawab keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan kantor

- Mengelola perawatan dan pemeliharan sarana dan prasarana gedung kantor

dan rumah dinas.

- Mengelola jaringan website.

13. Sub Bagian Kepegawaian

- Menyiapkan dan mengelola Daftar Keadaan Pegawai dan membuatkan

laporan bulanannya.

- Membuat statistik pegawai Pengadilan .

- Mengelola daftar hadir pegawai (absensi) dan merekapitulasi setiap bulan.

| 21


- Mengelola usulan Kenaikan Pangkat, Mutasi, Promosi Jabatan dan Pensiun.

- Membuat/mengetik Surat Keputusan (SK) Kenaikan Gaji Berkala, SK PNS,

Kenaikan Pangkat.

- Mengelola Izin Belajar dan Laporan Selesai Pendidikan .

- Mengelola permohonan dan Surat Izin Cuti.

- Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezzeting .

- Menyiapkan dan melaksanakan acara pelantikan/pengambilan sumpah

jabatan.

14. Sub Bagian Keuangan

- Menyusun rencana kerja bagian keuangan.

- Memeriksa dokumen SPP dan menerbitkan SPM.

- Melaksanakan sistem akuntansi keuangan (SAK).

- Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang

dan laporan keuangan.

- Melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan SAK dilingkungan

satker PT Palembang dan UAPPA-W.

- Meneliti, mengkoreksi dan menyampaikan laporan keuangan UAPPA-W ke

eselon I.

- Mengkoordinir pelaksanaan tugas bagian keuangan.

Disamping untuk mewujudkan tertib administrasi, pengaturan Tugas

Pokok di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan

bertujuan untuk mengevaluasi volume pekerjaan, hasil kinerja, kemampuan

Sumber Daya Manusia serta untuk menilai sejauh mana tanggung jawab para

pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

| 22


C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk

melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja

instasi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan

prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit

kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen mengenai

apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk

mewujudkan good governance.

Standar operasional prosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal,

karena SOP selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang

berkaitan dengan ketepatan program dan waktu, juga digunakan untuk menilai

kinerja organisasi publik di mata masyarakat berupa responsivitas, responsibilitas,

dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Adapun Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan negeri se sumatera

Selatan berupaya untuk menyusun SOP yang terbagi menurut bagiannya masing-

masing, yaitu sebagai berikut :

A. SOP PENGADILAN TINGGI

1. Kepaniteraan

a. Wakil Panitera

No Uraian Kegiatan Maksimal

Waktu Penyelesaian

Ket.

1 2 3 4

1.

2.

3.

4.

Membuat penunjukan Panitera Pengganti untuk perkara Pidana. Membuat Program Kerja Bidang Kepaniteraan. Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas kepaniteraan Pidana, Perdata dan Hukum. Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat kepaniteraan Pidana, Perdata dan Hukum.

1 hari kerja

10 hari kerja

Setiap hari

1 hari kerja

| 23


5.

Mengoreksi data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan untuk disampaikan kepada Pimpinan melalui Panitera/Sekretaris.

1 hari kerja

b. Kepaniteraan Pidana


Waktu Penyelesaian

Ket.

1 2 3 4

A.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

PROSES PENYELESAIAN BERKAS PERKARA PIDANA Setiap berkas perkara yang diterima, diteliti kelengkapannya dan setelah dinyatakan lengkap, diberi nomor perkara serta diregister ke dalam Buku Register Induk. Bila berkas perkara tidak lengkap, meminta kelengkapan kepada Pengadilan Negeri pengaju. Membuat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti. Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk penunjukan Majelis Hakim. Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera. Berkas perkara yang telah ditetapkan Majelis Hakim dan Panitera Penggantinya diserahkan kepada Majelis Hakim yang bersangkutan. Ketua Majelis Hakim mencatat berkas perkara yang diterima. Ketua Majelis Hakim sebagai pembaca pertama mempelajari berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Anggota I. Hakim Anggota I selaku pembaca kedua mempelajari berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Anggota II. Hakim Anggota II selaku pembaca ketiga mempelajari berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Ketua Majelis. Musyawarah Majelis Hakim untuk memutuskan perkara. Pembuatan konsep putusan. Pengetikan Putusan oleh Panitera Pengganti : Koreksi putusan oleh Hakim Anggota selanjutnya diserahkan kepada Ketua Majelis. Koreksi putusan oleh Ketua Majelis, selanjutnya untuk diucapkan dalam sidang. Setelah berkas perkara diminutasi, Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara ke Kepaniteraan Pidana. Kepaniteraan Pidana meregister ke dalam buku Register Induk Perkara dan membuat surat pengantar pengiriman berkas ke

2 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja

2 hari kerja

2 hari kerja

3 hari kerja

3 hari kerja

2 hari kerja

2 hari kerja

1 hari kerja

3 hari kerja

| 24


18.

B.

1.

2.

3. 4.

C.

Pengadilan Negeri pengaju dan menyerahkan ke Sub Bagian Umum. Sub Bagian Umum mengirimkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri pengaju. Catatan :

- Secara kasuistis, dalam perkara-perkara tertentu, tenggang waktu di atas hanya dapat disimpangi karena tingkat kesulitannya, tetapi harus diputus dan diselesaikan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 6 bulan sejak perkara diregister.

- Dalam hal perkara pidana yang terdakwanya ditahan, sudah harus diputus dan diselesaikan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 15 hari sebelum masa tahanan berakhir.

PROSES PENYELESAIAN PENETAPAN PENAHANAN Pasal 29 KUHAP : Penetapan Perpanjangan Penahanan atas permintaan dari Pengadilan Negeri. Permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung RI 10 hari sebelum masa tahanan berakhir. Pasal 27 KUHAP : Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Tinggi. Pentapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi 10 hari sebelum masa tahanan berakhir. PEMBUATAN LAPORAN Mempersiapkan data untuk Laporan Bulanan Keadaan Perkara yang diserahkan kepada Kepaniteraan Hukum pada setiap akhir bulan.

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja 1 hari kerja

1 hari kerja

c. Kepaniteraan Perdata


Waktu Penyelesaian

Ket.

1 2 3 4

A. 1.

2.

3.

4.

PROSES PENYELESAIAN BERKAS PERKARA PERDATA Setiap berkas perkara yang diterima, diteliti kelengkapannya dan setelah dinyatakan lengkap, diberi nomor perkara serta diregister ke dalam Buku Register Induk. Bila berkas perkara tidak lengkap, meminta kelengkapan kepada Pengadilan Negeri pengaju. Membuat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti. Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk penunjukan Majelis Hakim. Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

2 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

| 25


5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

B.

1.

Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris. Berkas perkara yang telah ditetapkan Majelis Hakim dan Panitera Penggantinya diserahkan kepada Majelis Hakim yang bersangkutan. Ketua Majelis Hakim mencatat berkas perkara yang diterima. Ketua Majelis Hakim sebagai pembaca pertama mempelajari berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Anggota I. Hakim Anggota I selaku pembaca kedua mempelajari berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Anggota II. Hakim Anggota II selaku pembaca ketiga mempelajari berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Ketua Majelis. Musyawarah Majelis Hakim untuk memutuskan perkara. Pembuatan konsep putusan. Pengetikan Putusan oleh Panitera Pengganti. Koreksi putusan oleh Hakim Anggota selanjutnya diserahkan kepada Ketua Majelis. Koreksi putusan oleh Ketua Majelis, selanjutnya untuk diucapkan dalam sidang. Setelah berkas perkara diminutasi, Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara ke Kepaniteraan Perdata. Kepaniteraan Perdata meregister ke dalam buku Register Induk Perkara dan membuat surat pengantar pengiriman berkas ke Pengadilan Negeri pengaju dan menyerahkan ke Sub Bagian Umum. Sub Bagian Umum mengirimkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri pengaju. Catatan :



PEMBUATAN LAPORAN Mempersiapkan data untuk Laporan Bulanan Keadaan Perkara yang diserahkan kepada Kepaniteraan Hukum pada setiap akhir bulan.

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja

2 hari kerja

2 hari kerja

3 hari kerja

5 hari kerja

3 hari kerja

2 hari kerja

2 hari kerja

1 hari kerja

3 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

d. Kepaniteraan TIPIKOR

| 26



Waktu Penyelesaian

Ke.

1 2 3 4

A.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

PROSES PENYELESAIAN BERKAS PERKARA PIDANA Setiap berkas perkara yang diterima, diteliti kelengkapannya dan setelah dinyatakan lengkap, diberi nomor perkara serta diregister ke dalam Buku Register Induk. Bila berkas perkara tidak lengkap, meminta kelengkapan kepada Pengadilan Tipikor Palembang. Membuat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti. Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor untuk penunjukan Majelis Hakim. Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera. Berkas perkara yang telah ditetapkan Majelis Hakim dan Panitera Penggantinya diserahkan kepada Majelis Hakim yang bersangkutan. Ketua Majelis Hakim mencatat berkas perkara yang diterima. Ketua Majelis Hakim sebagai pembaca pertama mempelajari berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Anggota I. Hakim Anggota I selaku pembaca kedua mempelajari berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Anggota II. Hakim Anggota II selaku pembaca ketiga mempelajari berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Ketua Majelis. Musyawarah Majelis Hakim untuk memutuskan perkara. Pembuatan konsep putusan. Pengetikan Putusan oleh Panitera Pengganti Koreksi putusan oleh Hakim Anggota selanjutnya diserahkan kepada Ketua Majelis. Koreksi putusan oleh Ketua Majelis, selanjutnya untuk diucapkan dalam sidang. Setelah berkas perkara diminutasi, Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara ke Kepaniteraan Tipikor. Kepaniteraan Tipikor meregister ke dalam buku Register Induk Perkara dan membuat surat pengantar pengiriman berkas ke Pengadilan Negeri pengaju dan menyerahkan ke Sub Bagian Umum. Sub Bagian Umum mengirimkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Pelmbang. Catatan :

2 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja

2 hari kerja

2 hari kerja

3 hari kerja

7 hari kerja

2 hari kerja

2 hari kerja

1 hari kerja

3 hari kerja

1 hari kerja

| 27


B.

1.

2.

3. 4.

C.



PROSES PENYELESAIAN PENETAPAN PENAHANAN Pasal 29 KUHAP : Penetapan Perpanjangan Penahanan atas permintaan dari Pengadilan Tipikor Palembang. Permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung RI 10 hari sebelum masa tahanan berakhir. Pasal 27 KUHAP : Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Tinggi. Pentapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi 10 hari sebelum masa tahanan berakhir. PEMBUATAN LAPORAN Mempersiapkan data untuk Laporan Bulanan Keadaan Perkara yang diserahkan kepada Kepaniteraan Hukum pada setiap akhir bulan.

1 hari kerja

1 hari kerja


1 hari kerja

e. Kepaniteraan Hukum


Waktu Penyelesaian

Ket.

1 2 3 4

A.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PELAPORAN Membuat Laporan Bulanan Keadaan Perkara setiap awal bulan. Menyerahkan Laporan Bulanan ke Sub Bagian Umum untuk diteruskan ke Mahkamah Agung RI dan Ditjen Peradilan Umum paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Membuat Laporan 6 Bulanan tentang Kegiatan Hakim. Menyerahkan Laporan 6 Bulanan ke Sub Bagian Umum untuk diteruskan ke Mahkamah Agung RI dan Ditjen Peradilan Umum paling lambat tanggal 5 di semester berikutnya. Membuat Laporan Perkara Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang. Menyerahkan Laporan Perkara Korupsi ke Sub Bagian Umum untuk diteruskan ke Mahkamah Agung RI paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Membuat Laporan Tahunan Keadaan Perkara setiap awal tahun. Menyerahkan Laporan Tahunan ke Sub Bagian Umum untuk diteruskan ke Mahkamah Agung RI dan Ditjen Peradilan Umum paling lambat tanggal 15 di bulan pertama tahun berikutnya.

2 hari kerja

1 hari kerja

10 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

| 28


9.

10.

11.

B.

1.

2.

3.

4.

C.

1.

2.

3.

4.

5.

D.

1.

2.

3.

4.

Membuat dan menyajikan Statistik Perkara Pidana, Perkara Perdata dan Perkara Tipikor Banding. Membuat laporan hasil evaluasi dari laporan bulanan keadaan perkara pengadilan negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang ke Mahkamah Agung RI. Menyerahkan laporan hasil evaluasi dari laporan bulanan keadaan perkara pengadilan negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang ke Bagian Umum untuk dikirim kepada Mahkamah Agung RI. PENGARSIPAN Mencatat penerimaan berkas perkara dari Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Tipikor ke dalam Buku Agenda. Menyusun dan menata arsip perkara yang diterima dari Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Tipikor ke dalam rak. Menerima dan mengarsipkan surat-surat yang didisposisikan oleh Pimpinan ke Kepantiteraan Hukum. Mengarsipkan laporan-laporan Pengadilan Tinggi dan seluruh Pengadilan Negeri selama satu tahun pada setiap awal tahun berikutnya, lalu dibundel khusus. PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN DATA LAPORAN DARI PENGADILAN NEGERI Menerima dan mengevaluasi Laporan Bulanan dari Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan. Menerima dan mengevaluasi Laporan 4 Bulanan dari Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan. Menerima dan mengevaluasi Laporan 6 Bulanan dari Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan. Menerima dan mengevaluasi Laporan Tahunan dari Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan. Menerima dan mengevaluasi Laporan Perkara Korupsi dari Pengadilan Negeri Palembang. PENGELOLAAN PENGADUAN Menerima dan mengagenda surat pengaduan. Mengelompokkan pengaduan jabatan dan/atau status kepegawaian Terlapor. Meneruskan pengaduan kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang selanjutnya diteruskan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi untuk dilakukan penelaahan. Pengaduan yang telah ditelaah oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi diteruskan kepada Hakim Tinggi Pengawas atau Hakim Tinggi Pengawas Daerah (Hatiwasda) guna melakukan penelaahan untuk memeriksa apakah surat pengaduan layak untuk ditangani atau tidak.

1 hari kerja

2 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

15 hari kerja

1 hari kerja

7 hari kerja

7 hari kerja

7 hari kerja

7 hari kerja

7 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja

2 hari kerja

| 29


5.

6.

7.

8.

9.

10.

E.

(1)

1.

2.

(2)

1.

2.

3.

(3)

1.

2.

3.

4.

Apabila pengaduan dinyatakan layak untuk ditangani, Kepaniteraan Hukum membuat konsep Surat Perintah Penjunjukan Tim Pemeriksa yang ditandatangani Wakil Ketua Pengadilan Tinggi. Apabila pengaduan tersebut hanya dimintakan klarifikasi atau konfirmasi, membuat konsep surat untuk meminta klarifikasi atau konfirmasi kepada Terlapor. Setelah ditunjuk, Tim Pemeriksa mulai melakukan pemeriksaan. Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan untuk dilaporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, dan selanjutnya meneruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk dilakukan tindak lanjut. Setelah menerima hasil laporan pemeriksaan, Ketua Pengadilan Tinggi menelaah dan meneruskan hasil laporan tersebut kepada Ketua Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. PELAYANAN PUBLIK Administrasi Keterangan Tidak Pailit Menerima permohonan Surat Keterangan Dinyatakan Tidak Pailit dan melaporkannya kepada pimpinan. Membuat Surat Keterangan Dinyatakan Tidak Pailit dan ditandatangani Ketua Pengadilan Tinggi serta melakukan legalisir. Data Perkara Menyiapkan, mengumpulkan dan menyampaikan data atas permintaan pemohon informasi. Menyiapkan data-data perkara kedalam deks info dan Webs set. Menerima dan mengumpulkan putusan dalam bentuk sof copy dari Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Tipikor serta meng upload ke direkrori putusan Mahkamah Agung RI. Administrasi Advokat Menerima surat permohonan Pengambilan Sumpah Advokat dari Organisasi Advokat. Berkonsultasi dengan Pimpinan. Membalas surat kepada Organisasi Advokat apakah disetujui atau tidak permohonan tersebut. Mempersiapkan administrasi Pengambilan Sumpah Advokat.

1 hari kerja

1 hari kerja

5 hari kerja

60 hari kalender

14 hari kerja

15 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

10 hari kerja

5 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

5 hari kerja

2. Kesekretariatan

| 30


a. Wakil Sekretaris


Waktu Penyelesaian

Ket.

1 2 3 4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Membuat Program Kerja Pelaksanaan Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilaksanakan setelah turun DIPA. Menyusun Rencana Kegiatan Kesekretariatan Tahunan dan Rencana Anggaran Tahun Berjalan. Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian. Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat oleh Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait. (dilaksanakan sesuai kebutuhan) Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan untuk disampaikan kepada Pimpinan melalui Panitera/Sekretaris.

10 hari kerja

10 hari kerja

Setiap hari

1 hari kerja -

3 hari kerja

b. Sub Bagian Umum


Waktu Penyelesaian

Ket.

1 2 3 4

A.

(1)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ADMINISTRASI TATA PERSURATAN Pengelolaan Surat Masuk Surat yang diterima diberikan tanda terima dan diagendakan pada buku agenda surat masuk, diberikan nomor dan lembar disposisi, dikoreksi oleh Kepala Sub Bagian Umum kemudian diserahkan ke Panitera/Sekretaris. Panitera/Sekretaris mensortir surat untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi. Ketua Pengadilan Tinggi mendisposisi surat. (kecuali Ketua Dinas Luar) Surat kembali ke Panitera/Sekretaris untuk didisposisi. Surat didistribusikan sesuai disposisi oleh staf Panitera/Sekretaris. Surat yang memerlukan jawaban/tanggapan, masing-masing harus sudah dijawab/ditanggapi. Khusus surat-surat permohonan perpanjangan penahanan setelah diagenda Sub bagian Umum langsung diserahkan kepada Panitera/Sekretaris atau Wakil Panitera untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi untuk didisposisi lalu diserahkan kembali ke Panitera/Sekretaris atau Wakil Panitera untuk diteruskan ke Kepaniteraan Pidana untuk di proses hari itu juga.

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

| 31


(2)

1.

2.

B.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

C.

1.

2.

3.

D.

(1)

1.

Pengelolaan Surat Keluar Surat diagenda dalam buku agenda surat keluar, diberi nomor dan tanggal pada hari dan tanggal tersebut. 1 (satu) lembar surat ditinggal pada Sub Bagian Umum sebagai arsip. Pengiriman surat dilakukan melalui pos dan dilaksanakan setiap hari, sedangkan surat-surat yang sangat penting dikirim hari itu juga melalui kurir.

ADMINISTRASI PERLENGKAPAN Pencatatan aset/barang milik negara setiap ada kegiatan pengadaan barang/jasa setelah adanya penyerahan/laporan dari KPA dan telah adanya SP2D dan SPM dilakukan pencatatan/pengimputan kedalam aplikasi SIMAK-BMN. Pencatatan barang-barang persediaan (ATK). Pemberian Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN. Pembuatan laporan aset ke Sub Bagian Keuangan, (dan dilaporkan setiap akhir bulan). Membuat Laporan Barang Milik Negara setiap Semester ke Instansi terkait. Melakukan opname barang setiap bulan. Pendataan Barang Inventaris yang telah rusak dan sudah tidak bisa dipakai untuk diusulkan penghapusan. Perpanjangan pajak kendaraan operasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat). Perbaikan dan perawatan kendaraan operasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang masih bisa diperbaiki. Perawatan komputer dan printer. Perbaikan dan perawatan meubelair yang masih bisa diperbaiki.

ADMINISTRASI PERENCANAAN Menghimpun data dan sarana penunjang kerja dari Ketua, Wakil Ketua Panitera/Sekretaris, panitera pengganti, Kepaniteraan dan Kesekretariatan tahun yang akan datang. Menyusun Rencana Kerja Tahunan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana. Menyusun rencana kerja dan progam kerja Sub Bagian Umum setiap awal tahun. KERUMAH TANGGAAN Pengelolaan Perpustakaan Mencatat buku baru yang diterima kedalam buku Agenda, Buku Induk dan Penomoran menurut Klasifikasi oleh Petugas Perpustakaan.

1 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja

2 hari kerja

3 hari kerja

3 hari kerja

7 hari kerja

3 hari kerja

7 hari kerja

2 hari kerja

Sesuai kebutuhan

Sesuai

kebutuhan

Sesuai kebutuhan

3 hari kerja

10 hari kerja

3 hari kerja

1 hari kerja

| 32


2.

3.

4.

(2)

1.

2.

(3)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

(4)

1.

2.

3.

Membuat perencanaan dan mengusulkan pengadaan buku-buku, Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan buku tentang hukum serta buku-buku yang ada relevansinya dengan kedinasan. (Setiap akhir tahun oleh Kepala Sub Bagian Umum) Membuat catatan peminjaman buku dan pengembalian buku dan Buku Peminjaman. Melakukan pemeliharaan, perawatan koleksi buku-buku satu minggu sekali.

Perawatan serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Pemeliharaan gedung sesuai dengan kebutuhan dilaksanakan oleh pihak ketiga (pembersihan, pengecatan, dll) Perawatan dan pemeliharaan AC oleh pihak ketiga. Keamanan Menyusun Uraian Tugas (job description) Satuan Pengamanan setiap awal bulan. Melakukan pertemuan dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas dengan staf Sub Bagian Umum dan Satuan Pengamanan setiap akhir bulan. Melakukan pengontrolan Lingkungan Kantor dilaksanakan oleh Petugas Pengamanan dan Staf` Sub Bagian Umum. Melakukan Koordinasi dengan aparatur keamanan terkait (POLRES, POLSEK, KODIM). Mengarahkan semua tamu untuk melapor ke piket. Melakukan pengontrolan semua ruangan kerja setelah jam kerja dan mengunci pintu yang belum terkunci dilaksanakan selama 2 (dua) jam oleh Satuan Pengamanan. Menyalakan lampu di malam hari di luar ruangan seperlunya dilaksanakan oleh Petugas Pengamanan. Kebersihan Menyusun Uraian Tugas (Job Description) Petugas Kebersihan dan Penanggung Jawab Petugas Kebersihan. Mengontrol pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas (Job Description). Melakukan pembersihan tiap ruangan oleh tenaga cleaning service.

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

10 hari kerja

Sesuai kebutuhan

1 hari kerja

1 hari kerja

Setiap hari

Sesuai kebutuhan

Setiap hari

Setiap hari

Setiap hari

1 hari kerja

Setiap hari kerja

Setiap hari kerja

c. Sub Bagian Kepegawaian


Waktu Penyelesaian

Ket.

| 33


1 2 3 4

A.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

B.

1.

2.

(1)

1.

2.

PENINGKATAN PENGELOLAAN DATA DAN INFOMASI KEPEGAWAIAN Mengelola surat dinas penting yangh telahg didisposisi Ketua Pengadilan Tinggi dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi :

a. Surat yang diterima Sub Bagian Kepegawaian dari disposisi Ketua Pengadilan Tinggi dan Panitera/Sekretaris diagenda pada buku surat masuk.

b. Surat-surat yang memerlukan tindak lanjut mulai dari konsep, pengetikan dan koreksi oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian.

c. Mengirimkan surat yang telah ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi / Panitera Sekretaris baik melalui fax maupun melalui umum.

Pengelolaan file Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Palembang dilaksanakan. Mengadakan inventarisasi jumlah data pegawai (Bezzeting) yang disusun pada akhir tahun anggaran, pengetikan jumlah data pegawai (Bezzeting) dan koreksi oleh Kasub Bag Kepegawaian. Penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK) disusun pada akhir tahun anggaran, pengetikan daftar urut kepangkatan dan koreksi oleh Kasub Bag Kepegawaian. Penyusunan daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang. Pembuatan lembar absensi daftar hadir dan daftar pulang Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Palembang. Perekapan absensi Hakim dan karyawan/Karyawati Pengadilan Tinggi Palembang :

a. Pengumpulan daftar absensi dan pengetikan hasil perekapan absen.

b. Koreksi oleh Kasub Bag Kepegawaian. c. Penyerahan rekap absensi kepada Bagian Keuangan

untuk uang makan dan uang remunerasi paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.

Pembuatan SK Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang. Pembuatan SK pengawasan ke Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan. PROSES PENYUSUNAN KENAIKAN PANGKAT Meneliti kelengkapan berkas usulan, pengetikan usulan, dan koreksi oleh Kasub Bag Kepegawaian. Proses penomoran dan pengiriman berkas yang surat usulannya telah ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi atau Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi.

Kenaikan Pangkat Reguler Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik pangkat selama 1 (satu) tahun,dibuat pada akhir tahun. Pengumpulan data Pendukung usulan Kenaikan Pangkat.

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

Setiap hari kerja

2 hari kerja

2 hari kerja

Sesuai kebutuhan

Setiap hari

kerja

2 hari kerja


1 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

| 34


3.

4.

5.

(2)

1.

2.

3.

4.

5.

(3)

1.

2.

3.

4.

5.

(4)

1.

2.

3.

4.

C.

1.

2.

3.

Meneruskan usul kenaikan pangkat yang diterima dari Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan. Koreksi oleh Kasub Bag Kepegawaian terhadap usulan kenaikan pangkat reguler. Mengirimkan nota persetujuan beserta berkas yang telah ditanda tangani oleh Panitera/Sekretaris ke BKN Kantor Regional V Palembang untuk mendapatkan nota persetujuan. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Dibuat telaahan. Meneruskan usul kenaikan pangkat yang diterima dari Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan. Dilakukan Baperjakat. Pengetikan usulan, koreksi Kasub Bag Kepegawaian. Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke Ditjen Badilum atau Sekretaris MA RI. Kenaikan Pangkat Pilihan Dibuat telaahan. Meneruskan usul kenaikan pangkat yang diterima dari Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan. Dilakukan Baperjakat. Pengetikan usulan, koreksi Kasub Bag Kepegawaian. Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke Ditjen Badilum atau Sekretaris MA RI.

Kenaikan pangkat Pengabdian Pengumpulan data. Meneruskan usul kenaikan pangkat yang diterima dari Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan. Pengetikan usulan, koreksi Kasub Bag Kepegawaian. Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke Ditjen Badilum atau Sekretaris MA RI.

KENAIKAN GAJI BERKALA Menyusun daftar hadir hakim dan pegawai yang akan naik gaji berkala setiap akhir tahun. Pembuatan SK kenaikan gaji berkala, dibuat 1 (satu) bulan sebelum TMT kenaikan gaji berkala. Disampaikan kepada yang bersangkutan, pembuat daftar gaji dan dimasukkan ke file yang bersangkutan.

2 hari kerja

5 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

Sesuai kebutuhan

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

5 hari kerja

Sesuai kebutuhan 1 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja

3 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

| 35


D.

1.

2.

E.

1.

2.

3.

F.

1.

2.

G.

1.

2.

H.

1.

2.

3.

I.

1.

2.

3.

J.

1.

MUTASI HAKIM DAN PEGAWAI Membuat Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan Surat Perintah Menduduki Jabatan. Disampaikan kepada yang bersangkutan, Bendahara, dan dimasukkan ke file yang bersangkutan.

USUL JABATAN Penelitian Dokumen dan dibuatkan telaahan. Dilakukan Baperjakat.. Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke Ditjen Badilum atau Sekretaris MA RI. USUL PENSIUN

Pengumpulan data dilakukan 6 bulan sebelum yang bersangkutan memasuki usia pensiun. Mengirimkan usul pensiun yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan Ditjen Badilum atau Sekretaris MARI diselesaikan selama : USULAN TANDA PENGHARGAAN SATYA LENCANA Pengumpulan data untuk Hakim dan Pegawai yang telah memasuki masa kerja selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun dilakukan setiap tahun, dilakukan pada awal tahun. Mengirimkan usulan tanda penghargaan satya lencana yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke Mahkamah Agung RI.

CUTI HAKIM DAN PEGAWAI Pengetikan surat cuti. Mencatat pada buku agenda cuti. Menyampaikan kepada yang bersangkutan dan arsip file yang bersangkutan.

PEMBUATAN DP3 Menyiapkan formulir DP3, menyerahkan pada atasan langsung yang dinilai. Pengetikan DP3. Penandatanganan oleh Pejabat penilai, yang dinilai dan atasan pejabat penilai serta memasukkan kembali ke file yang bersangkutan tersebut.

HUKUMAN DISIPLIN Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi.

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

Sesuai kebutuhan

1 hari kerja

5 hari kerja

1 hari kerja

3 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

7 hari kerja

5 hari kerja

| 36


2.

3.

4.

5.

K.

1.

2.

3.

L.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

M.

1.

2.

N.

(1)

1.

Membuat surat tugas pemeriksaan dan diberikan kepada tim pemeriksa. Membuat dan mengirim surat pemanggilan. Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa. Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi serta tindak lanjut sesuai rekomendasi.

PELAKSANAAN PELANTIKAN/PENGAMBILAN SUMPAH Membuat Naskah Pelantikan dan Berita Acara Pengambilan Sumpah. Membuat undangan dan menyebarkannya. Menghubungi Rohaniawan. PELAKSANAAN KEGIATAN ATAU ACARA PELATIHAN/BIMTEK/SOSIALISASI/RAKER Membuat SK Panitia. Menyusun materi kegiatan. Membuat dan mengirim surat pemanggilan peserta. Merekap nama peserta dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan dan membuat absensi peserta. Menghubungi Pembicara/Narasumber. Menentukan waktu dan tempat kegiatan. Membuat formulir isian data Pembicara/Narasumber. Pelaksanaan kegiatan. Pelaporan kegiatan. PENGIRIMAN HAKIM/PEGAWAI PADA KEGIATAN/ACARA Membuat surat tugas bagi Hakim dan Pegawai yang ditunjuk. Menyerahkan surat tugas kepada yang bersangkutan.

PENERIMAAN CALON HAKIM DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL Penerimaan Pembuatan SK Panitia Intern dan pembuatan SK Panitia Gabungan.

1 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja

Sesuai kebutuhan

2 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

3 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja

3 hari kerja

1 hari kerja

Sesuai kebutuhan

5 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja

| 37


2.

3.

4.

5.

(2)

1.

2.

Menyiapkan formulir yang berkaitan dengan penerimaan Cakim dan CPNS. Pelaksanaan Penerimaan Pegawai. Pembuatan rekap pendaftaran yang dikelompokan kedalam jenjang formasi jabatan yang telah ditentukan oleh MA RI. Pembuatan laporan pelaksanaan penerimaan. Pelaksanaan Ujian Membuat dan menyampaikan surat tugas panitia ujian kepada yang bersangkutan. Pelaksanaan ujian dan pembuatan Berita Acara.

2 hari kerja

Sesuai ketentuan MA

RI

7 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja

1 hari kerja

d. Sub Bagian Keuangan


Waktu Penyelesaian

Ket.

1 2 3 4

A.

1.

B.

1.

2.

3.

4.

5.

C.

(1)

1.

2.

3.

PERENCANAAN ANGGARAN

Membuat dan Menyusun RKA-KL dan data pendukung kelengkapan untuk diserahkan ke Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI pada bulan Maret.

ADMINISTRASI KEUANGAN Penbuatan Surat Keputusan mengenai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setelah turun SK dari Mahkamah Agung RI. Pembuatan Surat Keputusan mengenai Pengelola Keuangan (SK Pejabat Pembuat Komitmen, SK Penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), SK Pengelola Keuangan). Pembuatan program kerja pelaksanaan anggaran oleh Pejabat pembuat Komitmen (P2K) dilaksanakan setelah turun DIPA. Mengagenda surat masuk yang sudah didisposisi oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan Panitera/Sekretaris, diselesaikan sejak surat itu diterima. Surat keluar/jawaban surat. PELAKSANAAN ANGGARAN Gaji Induk Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengakapan daftar gaji (SK kenaikan berkala, SK Kenaikan pangkat, Tunjangan Istri/anak dan SK mutasi). Membuat faktur pajak/surat setoran pajak (SSP). Koreksi daftar gaji dan kelengkapannya.

60 hari kalender

1 hari kerja

1 hari kerja

10 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

3 hari kerja

1 hari kerja

| 38


4.

5.

6.

(2)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

(3)

1.

2.

3.

4.

5.

(4)

1.

2.

3.

4.

Pengajuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Daftar Gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM). Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

Gaji Susulan Membuat daftar gaji susulan pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SK kenaikan berkala, SK kenaikan pangkat, tunjangan istri/anak, SK mutasi). Membuat faktur pajak/surat setoran pajak (SSP). Koreksi daftar gaji susulan dan kelengkapannya. Pengajuan daftar gaji susulan dan kelengkapannya beserta Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) utntuk ditandatangani Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM). Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN).

Uang Makan Membuat dan mengkoreksi Daftar Nominatif uang makan setelah mendapat rekapitulasi absensi dari Sub bagian kepegawaian pada tanggal 5 setiap bulannya. Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP). Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM). Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN).

Uang Lembur Membuat Surat Perintah Lembur yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Membuat Daftar Absen Lembur. Penandatanganan oleh penerima/yang diperintah lembur dan disetujui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pembuatan daftar nominatif uang lembur dan Surat Pernyataan Tanggung Jwab Mutlak (SPTJM).

1 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja

1 hari kerja

3 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

| 39


5.

6.

7.

8.

(5)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

(6)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

(7)

1.

Penandatanganan daftar nominatif uang lembur dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan pembuatan Surat Setoran Pajak (SSP). Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM). Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN). Gaji ke-13 Membuat daftar gaji ke – 13 Hakim dan pegawai menggunakan aplikasi gaji dan kelengkapannya mengacu pada daftar gaju bulan Juni, dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN). Membuat faktur pajak/Surat Setoran Pajak (SSP). Koreksi daftar gaji ke-13 dan kelengkapannya. Pengajuan daftar gaji ke-13 dan kelengkapnnya dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM). Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN).

Rapel Gaji dan beras Membuat daftar rapel gaji dan beras Hakim dan pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapannya mengacu pada daftar gaji, dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN). Membuat faktur pajak/Surat Setoran Pajak (SSP). Koreksi daftar rapel gaji dan beras serta kelengkapannya. Pengajuan daftar rapel gaji dan beras serta kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM). Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN).

Remunerasi dan Pertanggungjawabannya Membuat daftar nominatif remunerasi Pengadilan Tinggi Palembang berdasarkan rekapitukasi absent dari Sub Bagian kepegawaian, dilaksanakan setelah ada Surat perintah dari Biro Keuangan Mahkamah Agung RI.

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

3 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

7 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

3 hari kerja

| 40


2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

(8)

1.

2.

(9)

1.

2.

3.

4.

(10)

1.

Koreksi daftar nominatif oleh Bendahar Pengeluaran dan Kepala Sub Bagian Keuangan. Mengkoordinir permintaan remunerasi Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan dan mengkoreksi rekapitulasi permintaan remunerasi. Membuat rekapitulasi permintaan remunerasi Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan dan mengkoreksi rekapitulasi permintaan remunerasi. Penandatanganan rekapitulasi permintaan remunerasi Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang dan Kuasa Pengguna Anggaran. Mengirim rekapitulasi permintaan remunerasi Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan ke Biro Keuangan Mahkamah Agung RI. Daftar Nominatif Remunerasi harus ditandatangani oleh setiap orang yang menerima remunerasi. Mengkoordinir pertanggungjawaban daftar nominatif permintaan remunerasi Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan. Penandatanganan rekapitulasi pertanggungjawaban permintaan remunerasi Pengadilan tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang dan Kuasa Pengguna Anggaran. Mengantar rekapitulasi pertanggungjawaban permintaan remunerasi Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se-Sumsel ke Biro Keuangan Mahkamah Agung RI.

Pengajuan Uang Persediaan Mengajukan permintaan Kartu Pengawas (Karwas) ke Kantor Pelayanan Perbendahraan Negara (KPPN) sebagai pertanggungjawaban kas di bendahara pengeluaran tahun lalu untuk syarat pengajuan uang persediaan (UP). Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN).

Tambahan Uang Persediaan (TUP) Pembuatan surat permohonan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaabn (KPPN) yang bersifat mendesak untuk menunjang Uang Persediaan yang tidak cukup. Pembuatan surat permohonan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diajukan ke kantor Wilayah Perbendaharaan Negara. Membuat SPM Tambahan Uang Persediaan (TUP) dengan kelengkapannya. Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN).

Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP) Mengajukan ganti uang persediaan (GUP) dan kelengkapannya.

1 hari kerja

7 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

7 hari kerja

7 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

3 hari kerja

1 hari kerja

Sesuai kebutuhan

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

3 hari kerja

| 41


2.

(11)

1.

2.

(12)

1.

2.

3.

D.

(1)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

(2)

1.

2.

Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN).

Pengajuan SPM Langsung (LS) Membuat SPM Langsung (LS) dan kelengkapannya. Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN).

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Menerima, membukukan dan menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Bank persepsi, dilaksanakan setelah Bendahara Penerimaan menerima uang dari bagian Perdata. Melaporkan pembukuan disertai bukti penyetoran untuk ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris pada setiap penyetoran. Melaporkan Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Biro Keuangan Mahkamah Agung RI paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN KEUANGAN Pelaporan bulanan Sistem Akuntansi Penguna Anggaran (SAKPA) Pembuat Pelaporan memasukkan data ke aplikasi setelah menerima bukti setoran dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima sesuai format dari KPPN. Surat Perintah Mebayar yang telah disetujui oleh KPPN akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan SP2D tersebut di input ke aplikasi SAKPA. Melakukan rekonsiliasi untuk menyamakan hasil belanja selama sebulan antara satker dan KPPN. Melakukan penyamaan data antara SAKPA–SIMAK BMN dengan KPPN Palembang setiap bulannya. Membuat laporan ke KORWIL setelah penyamaan data antara SAKPA–SIMAK BMN untuk penggabungan data. Mengirim laporan keuangan ke KORWIL, Badan Urusan Admnistrasi MARI dan Badan Pengawasan MARI paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Melakukan rekonsiliasi ke Bidang AKLAP DJPB untuk menyamakan data antara SAU dan SAI se-KORWIL Palembang. Menyampaikan/mengirimkan laporan tingkat wlayah ke BIRO Perencanaan MARI, kepada Badan Urusan Administrasi MA RI, kepada Badan Pengawasan MA RI.

Pelaporan Keuangan setiap Triwulan Laporan Realisasi Belanja per Triwulan Pembuatan laporan keuangan hasil realisasi belanja selama 3 bulan diantar ke Biro Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Pengawasan MARI. Laporan PP No. 39 Tahun 2006 (Aplikasi Bapenas) per Triwulan : a. Melakukan input data aplikasi PP No. 39 Tahun 2006

formulir A untuk Pengadilan Tinggi Palembang dan

1 hari kerja

2 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja

1 hari kerja

3 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

3 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja

| 42


3.

E.

(1)

1.

2.

(2)

1.

2.

3.

(3)

Penandatanganan oleh Pejabat Pembuat Komitemn (P2K). b. Meminta laporan aplikasi PP No. 39 Tahun 2006 formulir A

ke Pengadilan Negeri se – Sumsel paling lambat tanggal 10 setiap triwulan.

c. Mengirim laporan aplikasi PP No. 39 Tahun 2006 ke Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) : a. Pembuatan LAKIP dilakukan setiap akhir tahun b. Pengiriman ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara. PENATAUSAHAAN DAN PENGAWASAN ANGGARAN Buku Kas Umum Buku Kas Umum pada awal tahun diberi penomoran setiap lembarnya dan diparaf oleh Bendahara Pengeluaran yang membuat buku. Buku Kas Umum ditutup tiap bulannya dan ditandatangani oleh Kuasa pengguna Anggara (KPA) dan Bendahara Pengeluaran.

Buku Pembantu Buku pembantu kas tunai dibukukan pada setiap transaksi dan ditutup setiap bulan. Buku pembantu bank dibukukan pada setiap ada transaksi yang ada di rekening giro. Buku pembantu pajak dibukukan pada setiap transaksi/pembayaran surat setoran pajak (SSP). Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan terhadap Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak sesuai kebutuhan.

1 hari kerja

2 hari kerja

1 hari kerja


1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

3 hari kerja

B. SOP PENGADILAN TK. PERTAMA

1. KEPANITERAAN PIDANA DAN TIPIKOR


Waktu Penyelesaian

Ket.

1 2 3 4

A.

1.

2.

PENYELESAIAN PERKARA Pengadilan negeri menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum atau Petugas Kejaksaan yang berstatus PNS yang mendapat tugas resmi untuk itu. Kemudian berkas diteliti oleh Panitera Muda Pidana. Apabila ada ketidaklengkapan dikembalikan kepada Petugas dari Kejaksaan tersebut. Penerimaan Pelimpahan berkas Perkara dan Barang Bukti serta

Saat itu juga

Hari itu juga

| 43


3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

B.

1.

pemeriksaan kelengkapan Berkas dan Registrasi. Penunjukkan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Penunjukkan Panitera Pengganti oleh panitera, Penyerahan berkas perkara kepada Majelis Hakim. Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan (jika terdakwa ditahan). Penyerahan Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Penahanan kepada Penuntut Umum. Persidangan pertama ditetapkan setelah berkas perkara diterima oleh Majelis Hakim. Penyelesaian Berita Acara Sidang harus selesai pada hari sidang berikutnya atau setelah sidang terakhir. Pemeriksaaan persidangan yang menyangkut Eksepsi, Pemeriksaan saksi dan barang bukti, Terdakwa, Tuntutan, pembelaan, dan putusan harus selesai, kecuali dalam perkara pidana yang saksinya lebih dari 20 orang. Kecuali untuk perkara pidana khusus berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang bersangkutan, termasuk praperadilan. Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan sidang beserta alasannya apabila persidangan ditunda. Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan dibacakan dan Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan yang telah ditandatangani Majelis Hakim kepada Kepaniteraan pidana. Panitera Muda Pidana bertanggung jawab atas pencatatan perkembangan persidangan tersebut ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, juga setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti. Panitera pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan petikan putusan yang dimaksud kepada Panitera Muda Pidana pada hari itu juga atau paling lama hari kerja berikutnya.

Panitera Pengganti harus menyampaikan petikan putusan kepada Penuntut Umum dan kepada Rutan serta terdakwa atau Penasehat Hukumnya setelah Petikan Putusan tersebut diterima dari Panitera Pengganti (Dengan surat penggantar darn tanda terima) Kecuali untuk persidangan yang dilangsungkan di Zitting Plate, penyampaian petikan putusan dilakukan 2 hari kerja. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan Minutasi dan pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan. Untuk putusan verstek perkara tilang diserahkan kepada Kejaksaan beserta barang buktinya. PROSES BANDING Pernyataan banding dapat diajukan setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.

2 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

7 hari kerja

7 hari kerja

90 hari kerja

Hari itu juga

Hari itu juga

Hari itu juga

Hari itu juga atau max. 1 hari kerja berikutnya

1 hari kerja

14 hari kerja


| 44


2.

3.

4.

5.

6.

7.

C.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

D.

Laporan Banding disampaikan kepada Pengadilan Tinggi. Setelah pernyataan banding diterima, dilakukan pemberitahuan pernyataan Banding kepada terbanding. Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan kepada Panitera Muda Pidana (Setelah permohonan banding diajukan). Tenggang waktu Inzage. Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak Pernyataan Banding diterima (tanpa harus menunggu Memori Banding). Jika permohona banding tersebut dicabut oleh pemohon sebelum diputus oleh Pengadilan Tinggi, harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan Terbanding. Catatan : Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap. PROSES KASASI Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu. (setelah putusan banding diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa atau setelah putusan diucapkan jika terdakwa diputus bebas). Saat permintaan kasasi diajukan laporan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI harus disampaikan. Pemberitahuan pernyataan Kasasi kepada termohon Kasasi setelah pernyataan Kasasi diterima. Minutasi perkara Kasasi yang diputus bebas dan penyerahan salinan putusannya setelah permohonan kasasi diterima. Permohonan Kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya setelah permohonan kasasi diajukan. Memori Kasasi harus diberitahukan kepada Termohon Kasasi setelah memori diterima. Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon Kasasi Setelah Termohon Kasasi menerima Memori Kasasi. Pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung, sejak pernyataan kasasi diterima. (Baik yang putusan vrijspraak/ontslag maupun yang banding terlebih dahulu) Tenggang waktu Inzage, bila kasasi terhadap putusan vrijspraak atau ontslag. Catatan : Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap. PROSES PENINJAUNA KEMBALI

7 hari kerja


2 hari kerja

7 hari kerja

7 hari kerja

14hari kerja


14 hari kerja

Saat itu juga atau max. 1 hari kerja berikutnya

2 hari kerja

7 hari kerja

14 hari kerja

2 hari kerja

14hari kerja

53 hari kerja

| 45


1.

2.

3.

4.

5.

6.

E.

1.

2.

3.

F.

1.

2.

3.

4.

5.

G.

1.

2.

Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan kembali. Kepaniteraan Pidana menyerahkan permohonan peninjauan kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri. Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengganti Kepaniteraan Pidana meneruskan permohonan peninjauan kembali Kepada Majelis Hakim yang ditunjuk. Majlis Hakim memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali memenuhi persyaratan. Panitera Pengganti menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat kepada Kepaniteraan Pidana. (Dilakukan setelah persidangan akhir). Setelah berkas diserahkan oleh panitera Pengganti, Kepaniteraan Pidana harus sudah mengirimkan berkas tersebut ke Mahkamah Agung. PROSES GRASI Permohonan Grasi diajukan oleh terdakwa atau keluarga terdakwa, dicatat dalam register. Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli. Mengirimkan berkas Grasi ke Mahkamah Agung. DELEGASI Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri Lain/Delegasi. Penyelesaian Permintaan bantuan tersebut harus sudah dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima. Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri Permohon Bantuan. Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja Jurusita apakah sudah benar-benar melaksanakan tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada juru sita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada Wapan dengan memperlihatkan relaas-relaas/hasil pekerjaannya. Setiap Pengadilan Negeri menunjuk petugas untuk melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri pemohon. LAPORAN PERKARA PIDANA (UNTUK DISERAHKAN KEPANITERAAN HUKUM) Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan bulanan kepada Panitera Muda Hukum. Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 4 bulanan kepada Panitera Muda Hukum.

7 hari kerja




14 hari kerja

2 hari kerja

7 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja

1 hari kerja

3 hari kerja

2 hari kerja

Setiap Saat

1 hari kerja

Tanggal 3 tiap bulannya

Tanggal 3 tiap

4 bulannya

| 46


3.

4.

5.

Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 6 bulanan kepada Panitera Muda Hukum. Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan kepada Panitera Muda Hukum. Laporan Pelaksanaan Tugas hakim pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT).

Tanggal 3 tiap

6 bulannya

Tanggal 3 Januari

Tanggal 3 tiap

bulannya

2. Kepaniteraan Perdata


Waktu Penyelesaian

Ket.

1 2 3 4

A.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PENYELESAIAN PERKARA Pendaftaran gugatan dan permohonan, setelah biaya perkara ditaksir oleh meja pertama berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri yang dibayar langsung kepada bank yang ditunjuk setelah meja pertama memberi nomor rekening pengadilan negeri tersebut. Registrasi perkara perdata gugatan/permohonan, diselesaikan. Penyerahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui panitera untuk ditetapkan majelis hakimnya/hakim. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan majelis hakim/hakim dan panitera menunjuk panitera pengganti. Setelah berkas diterima, penetapan hari disang oleh majelis hakim/hakim Tenggang waktu pemanggilan sidang : - Panggilan biasa - Panggilan delegasi untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri

yang akan dimintakan bantuan delegasi - Panggilan ke luar negeri. Setelah para pihak hadir dalam sidang pertama majelis hakim menunjuk mediator dan memberikan tenggang waktu mediasi, kecuali terhadap perkara-perkara perdata khusus; Paniter Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan sidang beserta alasannya kepada kepaniteraan perdata.

1 hari kerja

Hari itu juga atau 1 hari

kerja berikutnya.


kerja berikutnya

2 hari kerja


kerja berikutnya

7 hari kerja Disesuaikan

dengan wilayah

hukumnya

3 bulan atau disesuaikan dg

ketentuan Kementerian Luar Negeri

Sesuai dg

PERMA No )! Th 2008


kerja

| 47


9.

10.

11.

12.

13.

14.

B.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pemeriksaan perkara ( gugatan, jawaban, replik, duplik,pembuktian, kesimpulan,putusan ). Kecuali terhadap perkara perdata khusus. Panitera Pengganti wajib meminta perincian biaya perkara kepada kasir sebelum putusan diucapkan dan setelah putusan diucapkan wajib melaporkan kepada kasir perdata. Pada saat putusan diucapkan majelis hakim membacakan putusan yang telah siap dibacakan dan ditandatangani. Panitera pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan kepada Kepaniteraan Perdata setelah putusan diucapkan dan disertai perintah untuk memberitahukan putusan kepada para pihak yang tidak hadir

Kepaniteraan Perdata mencatat perkembangan persidangan tersebut ke dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu, setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan Minutasi dan pemberkasan perkara setelah putusan (kecuali putusan sela yang bukan putusan akhir) diucapkan. PROSES BANDING Pernyataan banding dapat diajukan setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir. Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding , setelah pernyataan banding diterima tanpa menunggu Memori Banding Minutasi Perkara Banding harus sudah diserahkan oleh Panitera Pengganti kepada Kepaniteraan Perdata, setelah permohonan banding diajukan Para Pihak diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, sejak Pernyataan Banding diterima (tanpa harus menunggu Memori Banding/terkecuali ada pemberi-tahuan delegasi yang belum kembali);. Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh pemohon dan berkas tersebut telah dikirim dan belum putus oleh Pengadilan Tinggi, harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan Terbanding. Apabila ada memori banding yang diterima oleh Pengadilan Negeri setelah berkas dikirim , maka Pengadilan Negeri mengirimkan memori banding dan atau kontra memori banding tersebut dengan disertai relaas pemberitahuannya Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi diberitahukan kepada para pihak setelah putusan diterima Catatan : - Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy masing- masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap. - Dalam setiap Putusan Banding yang diterima dari Pengadilan Tinggi harus disertai soft copy

berikutnya

5 bulan

Hari itu juga

Hari itu juga

Hari itu juga

Hari itu juga

14 hari kerja

14 hari

2 hari kerja

14 hari

14 hari kerja

30 hari

Hari itu juga

Sesegera mungkin

2 hari

| 48


C.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

D.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

E.

1.

2.

PROSES KASASI Pernyataan Kasasi dapat diajukan setelah putusan banding diberitahukan kepada para pihak Pemberitahuan pernyataan Kasasi kepada termohon Kasasi setelah pernyataan Kasasi diterima. Permohonan Kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya setelah permohonan kasasi diajukan. Memori Kasasi harus diberitahukan kepada Termohon Kasasi setelah memori diterima. Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon Kasasi Setelah Termohon Kasasi menerima Memori Kasasi. Pengiriman Berkas Perkara Kasasi ke Mahkamah Agung, sejak pernyataan kasasi diterima. Putusan Kasasi diberitahukan kepada para pihak , setelah putusan diterima . Catatan : - Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap. - Dalam setiap putusan kasasi yang diterima dari Mahkamah Agung dimohon disertai soft copy PROSES PENINJAUAN KEMBALI Penerimaan permohonan dan pencatatan dalam Register Peninjauan Kembali Pernyataan Peninjauan Kembali dapat diajukan , Setelah Putusan Kasai diberitahukan kepada para pihak atau sejak ditemukan bukti baru (novum), disertai dengan alasan Peninjauan Kembali . Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali kepada termohon Peninjauan , setelah Permohonan Peninjauan Kembali diterima Jawaban atas alasan Peninjauan Kembali dapat diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali , setelah Termohon Peninjauan Kembali menerima alasan Peninjauan Kembali . Setelah jawaban diterima dari Termohon Peninjauan Kembali , berkas Peninjauan Kembali harus dikirim ke Mahkamah Agung Putusan Peninjauan Kembali diberitahukan kepada para pihak , setelah putusan diterima Catatan : -Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing – masing putusan , apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap

-Dalam setiap putusan Peninjauan Kembali yang diterima dari Mahkamah Agung dimohon disertai soft copy.

DELEGASI Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri Lain/Delegasi. Penyelesaian Permintaan bantuan tersebut harus sudah

14 hari

2 hari kerja

14 hari kerja

2 hari kerja

14 hari

53 hari kerja

2 hari

1 hari kerja

180 hari kerja

2 hari kerja

30 hari

30 hari

2 hari kerja

1 hari kerja

3 hari kerja

| 49


3.

4.

5.

F.

(1)

1.

2.

3.

4.

(2)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima. Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri Permohon Bantuan. Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja Jurusita apakah sudah benar-benar melaksanakan tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada juru sita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada Wapan dengan memperlihatkan relaas-relaas/hasil pekerjaannya. Setiap Pengadilan Negeri menunjuk petugas untuk melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri pemohon. SITA DAN EKSEKUSI Sita Jaminan Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima salinan Penetapan Sita Jaminan dari Majelis Hakim Setelah pemohon membayar SKUM dan mencatatnya ke dalam Buku Register Penyitaan , Kepaniteraan Perdata mempersiapkan penunjukan Jurusita . Setelah menerima berkas sita jaminan dari Kepaniteraan Perdata, Jurusita melaksanakan sita jaminan Jurusita menyerahkan berkas sita jaminan kepada kepaniteraan perdata ( setelah pelaksanaan sita jaminan ). Aanmaning Surat masuk permohonan aanmaning, disposisi KPN dan Pansek. Paniter Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN/Pansek dan mencatanya kedalam register eksekusi. Setelah pemohon membayar SKUM, kepaniteraan perdata mempersiapkan p[enetapan KPN. Penyerahan berkas aanmaning/peneguran oleh kepaniteraan perdata kepada KPN untuk ditetapkan hari dan tanggal peneguran. Panitera menunjuk jurusita untuk melakukan pemanggilan. Hari dan tanggal pelaksanaan aanmanibg diperhitungkan : - untuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri - Apabilan tempat tinggal pemohon berada diluar wilayah

hukum Pengadilan Negeri.

Jurusita melakukan pemangggilan kepada termohon.

2 hari kerja

Setiap saat

1 hari kerja

Hari itu juga

Hari itu juga

3 hari

1 hari kerja

Hari itu juga

1 hari

2 hari

Hari itu juga

Hari itu juga


Hari itu juga atau max 3

hari/tgl peneguran yang telah ditetapkan

| 50


8.

(3)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. (4)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

(5)

1.

2.

Setelah dilakukan peneguran, jurusiota membuata berita acara peneguran Sita Eksekusi Surat masuk permohonan sita eksekusi, disposisi KPN/Pansek. Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya ( SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN/Pansek, dan mencatatnya kedalam buku register eksekusi. Setelah pemohon membayar SKUM, kepaniteraan perdata mempersiapkan penbetapan KPN, untuk selanjutnya dibuatkan penetapan sita eksekusi. KPN/Pansek meneliti Penetapan sita eksekusi untuk ditandatangani oleh KPN. Panitera menunjuk jurusita untuk melakukan pemberitahuaan eksekusi. Setelah menerima berkas sita eksekusi dari kepaniteraan perdata, jurusita melaksanakan sita eksekusi Setelah pelaksanaan sita eksekusi, jurusita menyerahkan berkas sita eksekusi kepada kepaniteraan perdata. Eksekusi Riil/Pengosongan Surat masuk permohonan eksekusi, disposisi KPN/Pansek. Paniter Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dang menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN/Pansek. Setelah pemohon membayar SKUM,kepaniteraan perdata mempersiapkan penetapan KPN, untuk selanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi. KPN/Pansek meneliti penetapan eksekusi untuk ditandatangani KPN. Panitera menunjuk jurusita. Setelah menerima berkas eksekusi dari kepaniteraan perdata, jurusita melaksanakan rapat koordinasi. Jurusita melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada para pihak. Setelah pelaksanaan eksekusi, jurusita menyerahkan berkas eksekusi kepada kepaniteraan perdata. Eksekusi Lelang Surat masuk permohonan eksekusi, disposisi KPN dan Pansek. Panitera Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposi dari KPN/Pansek

Hari itu juga

Hari itu juga/1 hari kerja berikutnya

1 hari

2 hari Hari itu juga

Hari itu juga

3 hari


Hari itu juga

Hari itu juga

Hari itu juga

Hari itu juga

3 hari

3 hari sebelum hari/tanggal peneguran

yang ditetapkan

1 hari

Hari itu juga

Hari itu juga

| 51


3.

4.

5.

G.

1.

2.

3.

4.

Setelah Pemohon membayar SKUM, Kepaniteraan Perdata mempersiapkan penetapan, untuk selanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi lelang . KPN/Pansek meneliti Penetapan Eksekusi Lelang untuk ditanda tangani oleh KPN Setelah penetapan ditandatangani , Kepaniteraan Perdata mempersiapkan surat permohonan pelaksanaan lelang kepada Kantor Lelang . Catatan : Jangka waktu dapat menyesuaikan dengan faktor kesulitan masing-masing perkara. LAPORAN PERKARA PERDATA(UNTUK DISERAHKAN KEPADA KEPANITERAAN HUKUM) Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan bulanan kepada Panitera Muda Hukum Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan 4 bulanan kepada Panitera Muda Hukum Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan 6 bulanan kepada Panitera Muda Hukum Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan tahunan kepada Panitera Muda Hukun


2 hari Tanggal 3 tiap

bulannya Tanggal 3 tiap

4 bulannya Tanggal 3 tiap

6 bulannya

Tanggal 3 Januari

3. KEPANITERAAN HUKUM


Waktu Penyelesaian

Ket.

1 2 3 4

A

1.

2.

3.

B

1.

2.

3.

4.

LAPORAN BULANAN Membuat Laporan Keadaan Perkara Pidana/Perdata Membuat Laporan Keuangan Perkara Pidana/Perdata Membuat Laporan Jenis Perkara Pidana/Perdata LAPORAN 4 BULANAN Membuat Laporan Perkara Pidana/Perdata yang dimohonkan Banding Membuat Laporan Perkara Pidana/Perdata yang dimohonkan Kasasi Membuat Laporan Perkara Pidana/Perdata yang dimohonkan Peninjauan Kembali Membuat Laporan Perkara Pidana yang dimohonkan Grasi


Tanggal 4 tiap

bulannya


Tanggal 4 tiap




| 52


C.

1.

2.

D.

1.

2.

E.

1.

2.

3.

F.

1.

2.

/Remisi LAPORAN 6 BULANAN Membuat Laporan tentang Kegiatan Hakim Perkara Pidana Membuat Laporan tentang Kegiatan Hakim Perkara Perdata LAPORAN LAIN Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) Membuat Statistik perkara perdata dan perkara pidana setiap awal tahun PENGADUAN Menerima surat-surat pengaduan dan mengagenda . Membuat formulir pengaduan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri . Membuat pengantar hasil telaah pengaduan TUGAS LAIN Menyusun dan menata arsip perkara yang diterima dari Kepaniteraan Perdata dan Pidana . Mencatat dan mendaftar surat-surat masuk dari Notaris dan lain-lain




bulannya

7 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja Berdasarkan kebutuhan

1 hari kerja

4. WAKIL SEKRETARIS


Waktu Penyelesaian

Ket.

1 2 3 4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Membuat Program Kerja Pelaksanaan Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilaksanakansetelah turun DIPA Menyusun Rencana Kegiatan Kesekretariatan Tahunan dan Rencana Anggaran Tahun Berjalan Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat oleh Sub Bagian Umum, Keuangan ,Kepegawaian Melakukan koordinasi dengan instansi terkait Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan untuk disampaikan kepada Pimpinan melalui Panitera/ Sekretaris

10 hari kerja

10 hari kerja

Setiap hari

1 hari

Sesuai

kebutuhan

3 hari kerja

| 53


5. SUB BAGIAN/URUSAN UMUM


Waktu Penyelesaian

Ket.

1 2 3 4

A

(1)

1.

2.

3.

4.

5.

(2)

1.

2.

B.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ADMINISTRASI TATA PERSURATAN Surat masuk adalah semua surat –surat dinas (termasuk surat permohonan perpanjangan penahanan, ijin penggeledahan , dan ijin penyitaan ) yang ditujukan ke Pengadilan Negeri dan diterima pada Sub Bagian /Urusan Umum atas delegasi Panitera/Sekretaris Pengelolaan Surat Masuk Surat yang diterima diberikan tanda terima dan diagendakan pada buku agenda surat masuk , diberikan nomor dan lembar disposisi untuk diterus ke KPN atau WKPN. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri mendisposisi surat (kecuali Ketua Dinas Luar) Surat kembali ke Panitera/Sekretaris untuk didisposisi Surat didistribusikan sesuai disposisi oleh staf Panitera /Sekretaris kepada Wasek atau Wapan Surat yang memerlukan jawaban/tanggapan, masing-masing harus sudah dijawab/ditanggapi Pengelolaan Surat Keluar Surat diagenda dalam buku agenda surat keluar , diberi nomor dan tanggal pada hari dan tanggal tersebut. 1 (satu) lembar surat ditinggal pada Sub Bagian/Urusan Umum sebagai arsip Pengiriman surat dilakukan melalui pos dan dilaksanakan setiap hari , sedangkan surat-surat yang sangat penting dikirim melalui kurir. ADMINISTRASI PERLENGKAPAN Pencatatan aset/barang milik negara setiap ada kegiatan pengadaan barang/jasa setelah adanya penyerahan/laporan dari KPA dan telah adanya SP2D dan SPM dilakukan pencatatan/penginputan kedalam aplikasi SIMAK-BMN Pencatatan barang-barang persediaan (ATK) Pemberian Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN Pembuatan Daftar Barang Ruangan (DBR), yang berlaku selama satu tahun. Pembuatan Kartu Inventaris Barang (KIB) Pembuatan Laporan Neraca SIMAK BMN ke sub bagian/urusan keuangan ( dan dilaporkan etiap akhir bulan). Membuat laporan barang milik negara setiap semester ke

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja

2 hari kerja

3 hari kerja

3 hari kerja

1 hari kerja

3 hari

7 hari kerja

| 54


8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

C.

1.

2.

3.

D.

(1)

1.

2.

3.

4.

(2)

1.

2.

3.

instansi terkait. Melakukan opname barang setiap bulan Pendataan barang inventaris yang telah rusak dan sudah tidak bisa dipakai untuk diusulkan penghapusan. Perpanjangan pajak kendaraan operasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat). Perbaikan dan perawatan kendaraan operasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang masih bisa diperbaiki. Perawatan dan pemeliharaan gedung kantor secara periodik Perawatan komputer dan printer. Perbaikan dan perawatan meubelair yang masih bisa diperbaiki. ADMINSTRASI PERENCANAAN Menghimpun data dan sarana penunjang kerja dari Ketua, Wakil Ketua, Pansek, PP, Kepaniteraan dan kesekretariatan tahun yang akan datang. Menyusun rencana kerja tahunan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana. Menyusun rencana kerja dan program kerja sub bagian umum setiap awal tahun. KERUMAHTANGGAAN Pengelolaan Perpustakaan Mencatat buku baru y ang diterima kedalam buku agenda, buku induk dan penomoran menurut klasifikasi oleh petugas perpustakaan. Membuat perencanaan dan mengusulkan pengadaan buku-buku, UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan buku-buku tentang hukum serta buku-buku yang ada relevansinya dengan kedinasan. ( Setiap akhir tahun oleh kasubag/urusan umum) Membuat catatan peminjaman buku dan pengembalian buku dan buku pinjaman. Melakukan pemeliharaan dan perawatan koleksi buku-buku dua minggu sekali. Perawatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Gedung Memanaskan genset Perawatan dan Pemeliharaan gedung Perawatan dan pemeliharaan barang investaris kantor

3 hari kerja

14 hari kerja

2 hari kerja

Sesuai kebutuhan

Sesuai

Kebutuhan

Sesuai Kebutuhan

Sesuai

Kebutuhan

7 hari

10 hari

7 hari

1 hari

3 hari

Hari itu juga

Sesuai kebutuhan

Sesuai kebutuhan

Sesuai

kebutuhan

Sesuai kebutuhan

| 55


4.

(3)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

(4) 1. 2.

Pengisian ulang tabung pemadam kebakaran Keamanan Menyusun uraian Tugas (job description) Satuan Pengamanan setiap 6 bulan Melakukan pertemuan dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas dengan staf Sub Bagian Umum dan Satuan Pengamanan setiap akhir bulan Melakukan pengontrolan Lingkungan Kantor dilaksanakan oleh Petugas Pengamanan dan Staf Sub Bagian Umum Melakukan Koordinasi dengan aparatur keamanan terkait (POLRES,POLSEK,KODIM) Mengarahkan semua tamu untuk melapor ke piket Melakukan pengontrolan semua ruangan kerja setelah jam kerja dan mengunci pintu yang belum terkunci oleh Satuan Pengamanan Menyalakan lampu dimalam hari di luar ruangan seperlunya dilaksanakan oleh Petugas Pengamanan Mencatat dalam buku bagi pegawai atau pihak luar yang melaksanakan kegiatan di lingkungan kantor di luar jam kerja Kebersihan Menyusun Uraian Tugas (job Description) Petugas Kebersihan dan Penanggung Jawab Petugas Kebersihan Mengontrol pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas

Sesuai

kebutuhan

1 hari kerja

1 hari kerja

Setiap hari

Setiap hari

Sesuai

kebutuhan

Setiap hari

Setiap hari

Sesuai

kebutuhan

1 hari kerja

Setiap hari

kerja

6. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN


Waktu Penyelesaian

Ket.

1 2 3 4

A. 1. 2.

PENINGKATAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN Mengelola surat dinas penting yang telah didisposisi Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri : a. Surat yang diterima Sub Bagian /Urusan Kepegawaian dari

disposisi Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera/sekretaris diagenda pada buku surat masuk .

b. Surat-surat yang memerlukan tindak lanjut mulai dari konsep, pengetikan dan koreksi oleh kepala sub bagian/urusan kepegawaian.

c. Mengirimkan surat yang telah ditandatangani oleh KPN/Pansek baik melalui fax maupun melalui sub bagian/urusan umum.

Pengelolaan file Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri

Hari itu juga

2 hari kerja

1 hari kerja

Setiap hari kerja

| 56


3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 B 1. 2. (1) 1. 2. 3. (2) 1.

Mengadakan inventarisasi jumlah data pegawai (Bezzeting) yang disusun pada akhir tahun anggaran , pengetikan jumlah data pegawai (Bezzeting) dan koreksi oleh Kasub Bag/Kaur Kepegawaian Penyusunan daftar urut kepengkatan (DUK) disusun pada akhir tahun anggaran, pengetikan daftar urut kepangkatan dan koreksi oleh Kasub Bag /Kaur Kepegawaian Penyusunan Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim Pengadilan Negeri Pembuatan lembar absensi daftar hadir dan daftar pulang Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Perekapan absensi Hakim dan karyawan/karyawati Pengadilan Negeri : a. Pengumpulan daftar absensi dan pengetikan hasil

perekapan absen b. Koreksi oleh Kasub Bag/Kaur Kepegawaian c. Penyerahan rekap absensi kepada Bagian Keuangan untuk

uang makan dan uang remunerasi

Pembuatan Surat Keputusan mengenai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setelah turun SK dari Pengadilan Tinggi Palembang Pembuatan Surat Keputusan mengenai Pengelola Keuangan , meliputi SK Pejabat Pembuat Komitmen , Pejabat Pengadaan , Panitia Pengadaan , Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PPABP) , SK Penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) , SK Pengelola Keuangan , serta SK Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Pembuatan SK Honorer (pramubakti, supir,satpam); Pembuat SK Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengamat Membuat jadwal piket karyawan/karyawati setiap 3 (tiga) bulan sekali PROSES PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT Meneliti kelengkapan berkas usulan,pengetikan usulan,dan koreksi oleh Kasub Bag/Kaur Kepegawaian Proses penomoran dan pengiriman berkas yang surat usulannya telah ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Kenaikan Pangkat Reguler Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik pangkat selama 1 (satu) tahun, dibuat pada akhir tahun Pengumpulan data Pendukung usulan Kenaikan Pangkat Koreksi oleh Kasub Bag/Kaur Kepegawaian terhadap usulan kenaikan pangkat reguler Kenaikan Pangkat Penyesuian Ijazah Dibuat telaahan

4 hari kerja

4 hari kerja

4 hari kerja

Setiap hari

kerja

2 hari kerja

1 hari kerja Tanggal 5

setiap bulannya

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

Sesuai Kebutuhan

1 hari kerja

7 hari kerja

3 hari kerja

2 hari kerja

5 hari kerja

3 hari kerja

2 hari kerja

| 57


2. 3. 4. (3) 1. 2. 3. 4. (4) 1. 2. 3. 4. C 1. 2. 3. D 1. 2. E 1. 2. 3. F 1.

Dilakukan Baperjakat Pengetikan usulan dan koreksi Kasub Bag/Kaur Kepegawaian Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi Palembang Kenaikan Pangkat Pilihan Dibuat telaahan Dilakukan Baperjakat Pengetikan usulan dan koreksi Kasub Bag/Kaur Kepegawaian Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi Palembang Kenaikan Pangkat Pengabdian Pengumpulan data Meneruskan usul kenaikan pangkat Pengetikan usulan dan koreksi Kasub Bag/Kaur Kepegawaian Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi Palembang KENAIKAN GAJI BERKALA Menyusun daftar hadir hakim dan pegawai yang akan naik gaji berkala setiap akhir tahun Pembuatan SK kenaikan gaji berkala , dibuat 1 (satu) bulan sebelum TMT kenaikan gaji berkala Disampaikan kepada yang bersangkutan , pembuatan daftar gaji dan dimasukkan ke file yang bersangkutan MUTASI HAKIM DAN PEGAWAI Membuat Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan Surat Perintah Menduduki Jabatan Disampaikan kepada yang bersangkutan, Bendahara , dan dimasukkan ke file yang bersangkutan USUL JABATAN Penelitian Dokumen dan dibuatkan telaahan Dilakukan Baperjakat Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi Palembang USUL PENSIUN Pengumpulan data dilakukan 6 bulan sebelum yang bersangkutan memasuki usia pensiun

Sesuai kebutuhan 2 hari kerja

2 hari kerja

1 hari kerja

Sesuai kebutuhan

2 hari kerja

2 hari kerja

5 hari kerja

5 hari kerja

3 hari kerja

2 hari kerja

4 hari kerja

7 hari kerja

2 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja

3 hari kerja

Sesuai kebutuhan

2 hari kerja

5 hari kerja

| 58


2. G 1. 2. H 1. 2. 3. I 1. 2. 3. J. 1. 2. 3. 4. 5.

Mengirimkan usul pensiun yang telah ditandatangi oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi Palembang USULAN TANDA PENGHARGAAN SATYA LENCANA Pengumpulan data untuk Hakim dan Pegawai yang telah memasuki masa kerja selama 10 tahu,20 tahun dan 30 tahun dilakukan setiap tahun, dilakukan pada awal tahun Mengirimkan usulan tanda penghargaan satya lencana yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi Palembang CUTI HAKIM DAN PEGAWAI Pengetikan surat cuti Mencatat pada buku agenda cuti Menyampaikan kepada yang bersangkutan dan arsip file yang bersangkutan PEMBUATAN DP3 Menyiapkan formulir DP3 , menyerahkan pada atasan langsung yang dinilai Pengetikan/pembuatan DP3 : - Untuk Hakim, Pejabat Struktural, Panitera Pengganti dan

Jurusita - Untuk pegawai diserahkan ke Sub Bagian/Urusan masing-

masing Penandatanganan oleh Pejabat penilai, yang dinilai dan atasan pejabat penilai serta memasukkan kembali ke file yang bersangkutan tersebut HUKUMAN DISIPLIN Membuat laporan kepada Ketua PN Membuat surat tugas pemeriksaan dan diberikan kepada tim pemeriksa. Membuat dan mengirim surat pemanggilan. Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Membuat laporan kepada Ketua PN serta tindak lanjut sesuai rekomendasi

2 hari kerja

Setiap awal tahun

8 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja


7 hari kerja

5 hari

1 hari kerja

2 hari kerja

3 hari kerja

Sesuai kebutuhan

2 hari kerja

7. SUB BAGIAN /URUSAN KEUANGAN


Waktu Penyelesaian

Ket.

1 2 3 4

A.

1.

PERENCANAAN ANGGARAN Membuat dan menyusun RKA-KL dan data pendukung kelengkapan untuk diserahkan ke Pengadilan Tinggi Palembang.

Bulan Februari

| 59


B. 1. 2. 3. 4. C. (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. (2) 1. 2. 3. 4. 5. 6. (3) 1.

ADMINISTRASI KEUANGAN Mengagedna surat masuk yang sudah didisposisi oleh Ketua PN/Pansek, diselesaikan sejak surat itu diterima. Surat keluar/jawaban surat. Membuat Berita Acara Rekonsiliasi. Membuat rekapitulasi gaji pegawai yang disampaikan ke bank. PELAKSANAAN ANGGARAN Gaji Induk Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar gaji ( SK kenaikan gaji berkala, SK Kenaikan pangkat, Tunjangan istri/anak dan SK mutasi ). Dilakukan setiap awal bulan. Membuat faktur pajak/surat setoran pajak ( SSP ). Koreksi daftar gaji dan kelengkapannya. Pengajuan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) Daftar gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran. Membuat surat perintah membayar (SPM) dan surat setoran pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh pejabat penandatanganan surat perintah membayar. Mengantar SPM ke kantor pelayanan perbendaharaan Negara. Gaji susulan Membuat daftar gaji susulan/kekurangan gaji pegawai menggunakan kelengkapan daftar gaji (SK Kenaikan berkala, SK kenaikan pangkat, tunjangan istri/anak, SK Mutasi ) Membuat faktur pajak/surat setoran pajak (SSP) Koreksi daftar gaji susulan dan kelengkapannya Pengajuan daftar gaji susulan/kekurangan gaji dan kelengkapannya beserta Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Uang Kehormatan Hakim TIPIKOR dan Hakim Ad-Hoc TIPIKOR serta Hakim Ad-Hoc PHI (Khusus PN Klas I.A Palembang ) Membuat daftar uang kehormatan Hakim TIPIKOR dan Hakim Ad-Hoc TIPIKOR serta Hakim Ad-Hoc PHI, dan menyusun kelengkapan daftar uang kehormatan

Hari itu juga

1 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja

3hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja

1 hari kerja

3 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja

1 hari kerja

3 hari kerja

| 60


2. 3. 4. 5. 6. (4) 1. 2. 3. 4. 5. (5) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (6) 1.

Membuat faktur/Surat Setoran Pajak (SSP) Koreksi daftar uang kehormatan Hakim TIPIKOR dan Hakim Ad-Hoc TIPIKOR serta Hakim Ad-Hoc PHI dan kelengkapannya Pengajuan Daftar Hakim TIPIKOR dan Hakim Ad-Hoc TIPIKOR dan Hakim Ad-Hoc PHI dan kelengkapannya beserta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk ditandatangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Uang Makan Membuat dan mengkoreksi Daftar Nominatif uang makan setelah mendapat rekapitulasi absensi dari Sub Bagian /Urusan Kepegawaian pada tanggal 5 setiap bulannya Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Uang Lembur Membuat Surat Perintah Lembur yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Membuat Daftar Absen Lembur Penandatanganan oleh penerima/yang diperintah lembur dan disetujui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pembuatan daftar nominatif uang lembur dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Penandatanganan daftar nominatif uang lembur dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pembuatan Surat Setoran Pajak (SSP) Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Gaji ke -13 Membuat daftar gaji ke-13 Hakim dan pegawai menggunakan aplikasi gaji dan kelengkapannya mengacu pada daftar gaji bulan Juni , dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja

Tanggal 10 setiap bulan

2 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja

3 hari kerja

| 61


2. 3. 4. 5. 6. 7. (7) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. (8). 1. 2. (9) 1. 2.

Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Membuat faktur pajak/Surat Setoran Pajak (SSP) Koreksi daftar gaji ke -13 dan kelengkapannya Pengajuan daftar gaji ke-13 dan kelengkapannya dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Kuasa Penggunaan Anggaran Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Remunerasi dan Pertanggungjawabannya Membuat daftar nominatif remunerasi Pengadilan Negeri berdasarkan rekapitulasi absen dari Sub Bagian /Urusan Kepegawaian , dilaksanakan setelah ada Surat perintah dari Pengadilan Tinggi Palembang Koreksi daftar nominatif oleh bendahara pengeluaran dan kasubag/kaur keuangan. Penandatanganan rekapitulasi permintaan remunerasi PN oleh KPN dan KPA Mengirim rekapitulasi permintaan remunerasi Pengadilan Negeri Ke Pengadilan Tinggi Palembang Daftar Nominatif Remunerasi harus ditandatangani oleh setiap orang yang menerima remunerasi Penandatanganan rekapitulasi pertanggungjawaban permintaan remunerasi Pengadilan Negeri oleh Ketua PengadilanNgeri dan Kuasa Pengguna Anggaran Mengantar rekapitulasi pertanggungjawaban permintaan remunerasi Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi Palembang Pengajuan Uang Persediaan Mengajukan permintaan Kartu Pengawas (Karwas) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai pertanggungjawaban kas di bendahara pengeluaran tahun lalu untuk syarat pengajuan uang persediaan (UP) Mengantar SPM ke KPPN Tambahan Uang Persediaan Pembuatan surat permohonan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang bersifat mendesak untuk menunjang Uang Persediaan yang tidak cukup Pembuatan surat permohonan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diajukan ke kantor wilayah perbendaharaan Negara.

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

3 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

7 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

3 hari kerja

1 hari kerja

Sesuai kebutuhan

1 hari kerja

| 62


3. 4. (10) 1, 2. (11) (12) 1. 2. 3. D (1) 1. 2. 3. 4. 5. (2) 1. 2. 3.

Membuat SPM tambahan uang persediaan (TUP) dengan kelengkapannya. Mengantar SPM ke KPPN Pengajuan Ganti Uang Persediaan ( GUP) Mengajukan ganti uang persediaan (GUP) dan kelengkapannya. Mengantar SPM ke KPPN Pengajuan SPM Ls Membuat SPM Ls dan kelengkapannya Mengantar SPM ke KPPN Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Menerima, membukukan dan menyetorkan penerimaan negara bukan pajak pada bank persepsi, dilaksanakan setelah bendahara penerima menerima uang dari bagian perdata. Melaporkan pembukuan disertai bukti penyetoran untuk ditandatangani Pansek pada setiap penyetoran. Melaporkan PNBP ke PT Palembang PERTANGGUNGJAWABAN LAPORANKEUANGAN Pelaporan bulanan Sitem Akuntansi Pengguna Anggaran (SAKPA) Pembuat laporan memasukkan data ke aplikasi setelah menerima bukti setoran dari bendahara pengeluaran dan bendahara penerima sesuai format dari KPPN. SPM yang telah disetujui oleh KPPN akan diterbitkan SP2D dan SP2D tersebut diinput ke aplikasi SAKPA Melakukan rekonsiliasi untukmenyamakan hasil belanja selama sebulan antara satker ke KPPN. Membuat laporan ke Korwil dan Ke KPKNL setelah menerima laporan SIMAK-BMN dari subag/urusanumum paling lambat tanggal 3 setiap bulannya. Mengantar laporan keuangan ke korwil, biro keuangan MARI, BUA dan Badan Pengawasan MARI paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Pelaporan keuangan setiap triwulan Laporan realisasi belanja pertriwulan Pembuatan laporan keuangan hasil realisasi belanja selama 3 bulan diantar/dikirim ke PT plg dan MARI Laporan PP No. 39 Tahun 2006 (Aplikasi Bappenas) pertriwulan : - Melakukan input data aplikasi PP no. 39 Tahun 2006

formulir A untuk PN dan penandatanganan oleh PPK. - Mengirim laporan aplikasi PP No. 39 Tahun 2006 ke Korwil Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ( LAKIP) :

1 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

Setiap hari

Setiap hari

Tanggal 5 setiap

bulannya

1 hari kerja

2 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

2 hari kerja

1 hari kerja

1 hari kerja

| 63


E. (1) 1. 2. (2) 1. 2. 3. (3)

- Pembuatan LAKIP. - Pengiriman ke PT Palembang.

PENATAUSAHAAN DAN PENGAWASAN ANGGARAN. Buku Kas Umum Buku kas umum pada awal tahun diberi penomoran setiap lembarnya dan diparaf oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Buku Kas Umum ditutup tiap bulannya dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Buku Pembantu Buku pembantu kas tunai dibukukan pada setiap transaksi dan ditutup setiap bulan. Buku pembantu bank dibukukan pada setiap ada transaksi yang ada di rekening giro. Buku pembantu pajak dibukukan pada setiap transaksi/pembayaran surat setoran pajak (SSP). Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan terhadap buku kas umum, buku kas tunai, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak sesuai kebutuhan.

Setiap akhir tahun

1 hari kerja

| 64


BAB III

KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA PIDANA DAN TIPIKOR

1. Perkara Pidana

Pengelolaan perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding dan

Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang tahun

2013 dilakukan dengan baik. Setiap bulannya data-data keadaan perkara pidana

dilaporkan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Berikut data Rekapitulasi

Perkara Pidana pada Peradilan Umum se-Wilayah Sumatera Selatan :

Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri

(PN) di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2013

NO UNIT

PIDANA BIASA PIDANA CEPAT

SISA 2012 MASUK PUTUS SISA SISA

2012 MASUK PUTUS SISA

1 PT Palembang 27 168 185 10 0 0 0 0

2 PN Palembang 292 1.956 1.904 344 0 25.309 25.309 0

3 PN Lubuk Linggau 97 820 775 142 0 7.018 7.018 0

4 PN Sekayu 159 838 853 144 0 113.286 113.286 0

5 PN Kayu Agung 75 625 609 91 0 5.580 5.580 0

6 PN Baturaja 92 684 664 112 0 7.771 7.771 0

7 PN Lahat 56 358 373 41 0 3.690 3.690 0

8 PN Muara Enim 76 457 449 84 0 874 874 0

9 PN Prabumulih 28 206 200 34 0 876 876 0

10 PN Pagar Alam 17 89 87 19 0 2.579 2.579 0

Data tersebut di atas dapat dijabarkan berdasarkan triwulan. Untuk

selengkapnya dituangkan dalam tabel-tabel berikut :

| 65


1) Kompilasi Perkara Pidana Dan Triwulan I Wilayah PT Palembang

NO SATKER BULAN JANUARI

SUMBER DAYA

MANUSIA BULAN FEBRUARI

SUMBER DAYA

MANUSIA BULAN MARET

SUMBER DAYA

MANUSIA

SISA MASUK PUTUS HAKIM PP JS SISA MASUK PUTUS HAKIM PP JS SISA MASUK PUTUS HAKIM PP JS

1 PT.Palembang 27 14 21 17 23 - 20 22 21 18 24 - 21 10 7 18 24 -

2 PN.Palembang 292 156 158 34 37 2 290 159 147 34 37 2 302 165 152 34 37 2

3 PN.Lubuklinggau 97 51 43 9 12 1 105 76 65 9 12 1 116 74 47 9 12 1

4 PN.Sekayu 159 41 88 9 12 1 112 76 55 9 12 1 133 80 57 9 12 1

5 PN.Kayu Agung 75 42 39 8 7 0 78 38 37 7 7 0 79 44 41 7 7 0

6 PN.Baturaja 92 54 66 7 12 1 80 44 48 7 9 1 76 52 43 7 12 1

7 PN. Muara Enim 76 17 50 7 12 0 43 31 27 7 12 0 47 43 19 7 12 0

8 PN. Lahat 56 22 23 6 9 1 55 23 22 6 9 1 56 35 27 6 9 1

9 PN.Prabumulih 28 9 19 9 11 0 20 18 10 9 11 0 28 6 12 9 11 0

10 PN. Pagar Alam 17 2 5 7 5 0 14 5 9 7 5 0 10 6 6 7 5 0

2) Kompilasi Perkara Pidana Dan Triwulan II Wilayah PT Palembang

N

O SATKER

BULAN APRIL SUMBER DAYA

MANUSIA BULAN MEI

SUMBER DAYA

MANUSIA BULAN JUNI

SUMBER DAYA

MANUSIA

SISA MASU

K

PUTU

S

HAKI

M PP

J

S SISA

MAS

UK

PUTU

S

HAKI

M PP

J

S SISA

MASU

K

PUTU

S

HAKI

M

PP JS

1 PT.Palembang 24 15 23 19 23 - 16 12 14 20 24 - 14 5 6 20 24 -

2 PN.Palembang 315 225 167 34 37 2 373 153 230 34 40 2 296 172 159 32 40 2

3 PN.Lubuklinggau 143 68 66 9 12 1 145 75 80 9 12 1 140 58 72 9 12 1

4 PN.Sekayu 156 79 64 9 12 1 171 76 88 9 12 1 159 88 70 9 12 1

5 PN.Kayu Agung 82 64 52 8 7 0 94 55 62 8 7 0 87 44 63 8 7 0

6 PN.Baturaja 85 83 58 7 12 1 110 56 71 7 12 1 95 45 39 7 12 1

7 PN. Muara Enim 71 36 25 7 12 0 82 39 54 7 12 0 67 32 33 7 12 0

8 PN. Lahat 64 48 41 6 9 1 71 39 43 6 9 1 67 25 42 6 9 1

9 PN.Prabumulih 22 23 26 9 11 0 19 12 11 9 11 0 20 21 14 9 11 0

10 PN. Pagar Alam 10 5 4 7 5 0 11 7 7 7 5 0 11 9 5 7 5 0

3) Kompilasi Perkara Pidana Triwulan III Wilayah PT Palembang

N

O SATKER

BULAN JULI SUMBER DAYA

MANUSIA BULAN AGUSTUS

SUMBER DAYA

MANUSIA BULAN SEPTEMBER

SUMBER DAYA

MANUSIA

SISA M PUTU

S

HAK

IM PP

J

S SISA

MASU

K

PUTU

S

HAKI

M PP

J

S SISA MASUK

PUTU

S

HAK

IM

PP JS

1 PT.Palembang 13 22 13 20 24 - 22 10 15 21 24 - 17 20 18 19 24 -

2 PN.Palembang 309 198 197 32 40 2 310 77 137 32 40 2 250 180 129 32 40 2

3 PN.Lubuklinggau 126 70 94 9 12 1 102 49 46 9 12 1 105 76 53 9 12 1

4 PN.Sekayu 177 90 121 9 12 1 146 32 42 9 12 1 136 65 69 9 12 1

5 PN.Kayu Agung 68 68 64 8 7 0 72 24 23 8 7 0 73 45 43 8 7 0

6 PN.Baturaja 101 56 79 7 12 1 78 35 38 7 12 1 75 76 46 7 12 1

7 PN. Muara Enim 66 68 32 8 12 0 102 14 23 8 12 0 93 34 64 8 12 0

8 PN. Lahat 50 26 39 8 9 1 37 16 30 8 9 1 23 36 11 8 9 1

9 PN.Prabumulih 27 31 32 9 11 0 26 4 8 9 11 0 22 19 19 9 11 0

10 PN. Pagar Alam 15 16 16 7 5 0 15 0 3 7 6 0 12 12 3 7 6 0

| 66


4) Kompilasi Perkara Pidana Triwulan IV Wilayah PT Palembang

N

O SATKER

BULAN OKTOBER SUMBER DAYA

MANUSIA BULAN NOVEMBER

SUMBER DAYA

MANUSIA BULAN DESEMBER

SUMBER DAYA

MANUSIA

SISA M P HK PP JS SISA M P HK PP JS SISA M P HK PP JS

1 PT.Palembang 19 13 15 19 24 - 17 12 15 19 24 - 14 13 17 22 23 -

2 PN.Palembang 301 156 148 32 40

2309 135 155 36 42

2 289

18

0 125 36 42

2

3 PN.Lubuklinggau 128 91 72 9 12 1 147 84 65 9 12 1 166 48 72 9 12 1

4 PN.Sekayu 132 80 77 9 12 1 135 67 56 9 11 1 146 64 66 9 11 1

5 PN.Kayu Agung 75 52 53 8 7 0 74 82 66 11 7 0 90 67 66 9 7 0

6 PN.Baturaja 105 50 67 7 12 1 88 66 55 7 12 1 99 67 54 7 12 1

7 PN. Muara Enim 63 46 37 8 12 0 72 49 29 11 12 0 92 48 56 11 12 0

8 PN. Lahat 48 33 38 8 9 1 43 28 28 8 9 1 43 27 30 9 9 1

9 PN.Prabumulih 22 26 28 9 11 0 20 14 11 9 11 0 23 23 12 9 11 0

10 PN. Pagar Alam 21 4 13 7 6 0 12 9 8 7 6 0 13 14 8 8 7 0

5) Kompilasi Perkara Pidana Lalu Lintas Triwulan I Wilayah PT Palembang

NO SATKER

BULAN JANUARI SUMBER DAYA


SUMBER DAYA

MANUSIA BULAN MARET

SUMBER DAYA

MANUSIA

SIS

A M P Hk PP

J

S

SIS

A M P Hk PP

J

S

SIS

A M P H

PP JS

1 PT.Palembang - - - 17 23 - - - - 18 24 - 0 - - 18 24 -

2 PN.Palembang 0 938 930 34 37 2 0 961 961 34 37 2 0 1520 1520 34 37 2

3 PN.Lubuklinggau 0 544 544 9 12 1 0 462 462 9 12 1 0 390 390 9 12 1

4 PN.Sekayu 0 100 100 9 12 1 0 290 290 9 12 1 0 265 265 9 12 1

5 PN.Kayu Agung 0 544 544 8 7 0 0 175 175 7 7 0 0 253 253 7 7 0

6 PN.Baturaja 0 243 243 7 12 1 0 257 257 7 9 1 0 269 269 7 12 1

7 PN. Muara Enim 0 70 70 7 12 0 0 9 9 7 12 0 0 25 25 7 12 0

8 PN. Lahat 0 184 184 6 9 1 0 173 173 6 9 1 0 262 262 6 9 1

9 PN.Prabumulih 0 46 46 9 11 0 0 32 32 9 11 0 0 5 5 9 11 0

10 PN. Pagar Alam 0 44 44 7 5 0 0 15 15 7 5 0 0 37 37 7 5 0

6) Kompilasi Perkara Pidana Lalulintas Triwulan II Wilayah PT Palembang

NO SATKER

BULAN APRIL SUMBER DAYA MANUSIA BULAN MEI SUMBER DAYA

MANUSIA BULAN JUNI

SUMBER DAYA

MANUSIA

SI

SA M P HK PP JS

SI

SA M P HK PP

J

S

SIS

A M P HK

PP JS

1 PT.Palembang - - - 19 23 - - - - 20 24 - - - - 20 24 -

2 PN.Palembang 0 1377 1377 34 37 2 0 1234 1234 34 40 2 0 599 599 32 40 2

3 PN.Lubuklinggau 0 792 792 9 12 1 0 496 496 9 12 1 0 167 167 9 12 1

4 PN.Sekayu 0 9546 9546 9 12 1 0 577 577 9 12 1 0 32 32 9 12 1

5 PN.Kayu Agung 0 792 792 8 7 0 0 350 350 8 7 0 0 76 76 8 7 0

6 PN.Baturaja 0 355 355 7 12 1 0 529 529 7 12 1 0 464 464 7 12 1

7 PN. Muara Enim 0 49 49 7 12 0 0 61 61 7 12 0 0 43 43 7 12 0

8 PN. Lahat 0 357 357 6 9 1 0 376 376 6 9 1 0 327 327 6 9 1

9 PN.Prabumulih 0 53 53 9 11 0 0 43 43 9 11 0 0 28 28 9 11 0

10 PN. Pagar Alam 0 80 80 7 5 0 0 84 84 7 5 0 0 28 28 7 5 0

| 67


7) Kompilasi Perkara Pidana Lalulintas Triwulan III Wilayah PT Palembang

NO SATKER

BULAN JULI SUMBER DAYA


SUMBER DAYA


SUMBER DAYA

MANUSIA

SI

SA M P HK PP JS

SIS

A M P HK PP JS

SIS

A M P HK

PP JS

1 PT.Palembang - 20 24 - - - - 21 24 - - 19 24 -

2 PN.Palembang 0 2126 2126 32 40

2 0 296

4 2964 32 40

2 0 250

0 2500 32 40

2

3 PN.Lubuklinggau 0 937 937 9 12 1 0 148 148 9 12 1 0 463 463 9 12 1

4 PN.Sekayu 0 786 786 9 12 1 0 248 248 9 12 1 0 315 315 9 12 1

5 PN.Kayu Agung 0 702 702 8 7 0 0 280 280 8 7 0 0 406 406 8 7 0

6 PN.Baturaja 0 950 950 7 12 1 0 329 329 7 12 1 0 361 361 7 12 1

7 PN. Muara Enim 0 139 139 8 12 0 0 37 36 8 12 0 1 116 117 8 12 0

8 PN. Lahat 0 189 189 8 9 1 0 329 329 8 9 1 0 320 320 8 9 1

9 PN.Prabumulih 0 75 75 9 11 0 0 115 115 9 11 0 0 78 78 9 11 0

10 PN. Pagar Alam 0 566 566 7 5 0 0 252 252 7 6 0 0 486 486 7 6 0

8) Kompilasi Perkara Pidana Lalulintas Triwulan IV Wilayah PT Palembang

NO SATKER

BULAN OKTOBER SUMBER DAYA


SUMBER DAYA


SUMBER DAYA

MANUSIA

S M P HK PP JS S M P HK PP JS SIS

A M P

HK

M

PP JS

1 PT.Palembang - 19 24 - - 12 15 19 24 - - - - - -

2 PN.Palembang 0 2896 2896 32 40

2 05911

591

1 36 42

2 0 2198 2198 32 40

2

3 PN.Lubuklinggau 0 1190 1190 9 12

10 852 852 9 12

10

577

577 9 12

1

4 PN.Sekayu 0 359 359 9 12 1 0 588 588 9 11 1 0 1.045 .045 9 11 1

5 PN.Kayu Agung 0 516 516 8 7 0 0 737 737 11 7 0 0 1096 1096 9 7 0

6 PN.Baturaja 0 457 457 7 12 1 0 1649

164

9 7 12 1 0 1936 1936 7 12 1

7 PN. Muara Enim 0 66 66 8 12 0 0 66 66 11 12 0 0 193 193 11 12 0

8 PN. Lahat 0 401 401 8 9 1 0 28 27 8 9 1 0 482 482 9 9 1

9 PN.Prabumulih 0 52 52 9 11 0 0 133 133 9 11 0 0 216 216 9 11 0

10 PN. Pagar Alam 0 284 284 7 6

0 0155 155 7 6

0 0

477

477 7 6

0

2. Perkara Tipikor

Pengelolaan perkara Tipikor pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan

Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2013 juga

dilakukan dengan baik. Setiap bulannya data-data keadaan perkara perdata dilaporkan

ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Berikut data Rekapitulasi Perkara Tipikor

pada Peradilan Umum se-Wilayah Sumatera Selatan :

| 68


Rekapitulasi Keadaan Perkara Tipikor pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat

Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2013

NO SATKER

KEADAAN PERKARA TIPIKOR

SISA 2011 MASUK PUTUS SISA

2012

1 Pengadilan Tinggi Palembang 3 12 10 2

2 Pengadilan Negeri Palembang 12 53 46 19

Data tersebut di atas dapat dijabarkan berdasarkan triwulan. Untuk

selengkapnya dituangkan dalam tabel-tabel berikut :

1) Kompilasi Perkara Tipikor Triwulan I Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang


SUMBER DAYA


SUMBER DAYA

MANUSIA BULAN MARET

SUMBER DAYA

MANUSIA

S M P HK PP JS S M P HK PP JS S M P HK PP JS

1 PT.Palembang 3 0 2 8 8 - 1 0 1 8 8 - 0 0 0 8 8 - 2 PN.Palembang 12 8 1 12 34 2 19 3 0 12 34 22 5 0 12 35 2

KETERANGAN : S= sisa; M = masuk; P= putus; HK= hakim; PP=panitera pengganti; JS=juru sita

2) Kompilasi Perkara Tipikor Triwulan II Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang

NO SATKER BULAN APRIL

SUMBER DAYA

MANUSIA BULAN MEI

SUMBER DAYA

MANUSIA BULAN JUNI

SUMBER DAYA

MANUSIA


1 PT.Palembang 0 0 0 8 8 - 0 3 0 11 16 - 3 5 2 12 16 - 2 PN.Palembang 27 3 12 12 35 2 18 4 5 12 35 2 17 0 4 12 35 2


3) Kompilasi Perkara Tipikor Triwulan III Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang

NO SATKER BULAN JULI

SUMBER DAYA


SUMBER DAYA

MANUSIA BULAN SEPTEMBER SUMBER DAYA MANUSIA


1 PT.Palembang 6 0 5 12 16 - 1 1 0 10 16 - 2 1 1 10 16 - 2 PN.Palembang 13 10 6 13 36 2 17 7 4 13 36 2 20 2 1 13 36 2


4) Kompilasi Perkara Tipikor Triwulan IV Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang

NO SATKER BULAN OKTOBER

SUMBER DAYA


SUMBER DAYA

MANUSIA

BULAN

DESEMBER

SUMBER DAYA

MANUSIA


1 PT.Palembang 1 0 1 10 15 - 1 0 1 10 15 - 0 2 0 10 15 -

| 69


2 PN.Palembang 21 2 6 13 37 2 17 9 6 13 37 2 20 0 1 13 37 2 KETERANGAN : S= sisa; M = masuk; P= putus; HK= hakim; PP=panitera pengganti; JS=juru sita

B. KEADAAN PERKARA PERDATA DAN PHI

Pengelolaan perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding dan

Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang tahun

2013 juga dilakukan dengan baik. Setiap bulannya data-data keadaan perkara

perdata dilaporkan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Berikut data

Rekapitulasi Perkara Perdata pada Peradilan Umum se-Wilayah Sumatera Selatan :

Rekapitulasi Keadaan Perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2013

NO SATKER

KEADAAN PERKARA PERDATA

SISA 2011 MASUK PUTUS SISA

2012



3 Pengadilan Negeri Lubuk Linggau 6 30 22 14

4 Pengadilan Negeri Sekayu 37 45 56 26

5 Pengadilan Negeri Kayu Agung 17 16 24 9

6 Pengadilan Negeri Baturaja 9 31 27 13

7 Pengadilan Negeri Lahat 7 20 20 7

8 Pengadilan Negeri Muara Enim 11 26 26 11

9 Pengadilan Negeri Prabumulih 3 2 5 0

10 Pengadilan Negeri Pagar Alam 0 4 1 3

Data tersebut di atas dapat dijabarkan berdasarkan satuan kerja atau

pengadilan dan dirinci setiap bulannya. Untuk selengkapnya dituangkan dalam

tabel-tabel berikut :

1) Kompilasi Perkara Perdata Dan Triwulan I Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang


SUMBER DAYA


SUMBER DAYA

MANUSIA BULAN MARET

SUMBER DAYA

MANUSIA


| 70


1 PT.Palembang 35 11 14 19 23 - 32 7 13 18 24 - 26 11 9 18 24 -

2 PN.Palembang 85 17 18 34 37 2 84 13 11 34 37 2 86 18 15 34 37 2

3 PN.Lubuklinggau 6 2 3 9 12 1 5 1 1 9 12 1 5 3 1 9 12 1

4 PN.Sekayu 37 6 4 9 12 1 39 4 4 9 12 1 39 3 8 9 12 1

5 PN.Kayu Agung 17 2 3 8 7 0 16 1 1 7 7 0 16 1 2 7 7 0

6 PN.Baturaja 9 8 1 7 12 1 16 1 5 7 12 1 12 4 3 7 12 1

7 PN. Muara Enim 11 3 1 7 12 0 13 5 1 7 12 0 17 1 1 7 12 0

8 PN. Lahat 7 4 2 6 9 1 9 2 2 6 9 1 9 2 2 6 9 1

9 PN.Prabumulih 3 0 0 9 11 0 3 1 2 9 11 0 2 0 0 9 11 0

10 PN. Pagar Alam 0 1 0 7 5 0 1 0 0 7 5 0 1 0 0 7 5 0

KETERANGAN : S= sisa; M = masuk; P= putus; HK= hakim; PP=panitera pengganti; JS=juru sita 2) Kompilasi Perkara Perdata Triwulan II Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang


SUMBER DAYA

MANUSIA BULAN MEII

SUMBER DAYA

MANUSIA BULAN JUNI

SUMBER DAYA

MANUSIA


1 PT.Palembang 28 14 10 19 24 - 32 8 15 20 24 - 25 10 7 20 24 -

2 PN.Palembang 89 13 21 34 37 2 81 17 23 34 37 2 75 17 18 34 37 2

3 PN.Lubuklinggau 7 4 0 9 12 1 11 3 0 9 12 1 14 1 2 9 12 1

4 PN.Sekayu 34 2 2 9 12 1 34 4 5 9 12 1 33 4 4 9 12 1

5 PN.Kayu Agung 15 0 2 8 7 0 13 4 5 7 7 0 12 1 3 7 7 0

6 PN.Baturaja 13 4 3 7 12 1 14 1 1 7 12 1 14 1 1 7 12 1

7 PN. Muara Enim 17 0 1 7 12 0 16 2 1 7 12 0 17 0 1 7 12 0

8 PN. Lahat 9 1 1 6 9 1 9 0 2 6 9 1 7 3 4 6 9 1

9 PN.Prabumulih 2 1 2 9 11 0 1 0 0 9 11 0 1 0 0 9 11 0

10 PN. Pagar Alam 1 2 0 7 5 0 3 0 0 7 5 0 3 0 1 7 5 0


3) Kompilasi Perkara Perdata Triwulan III Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang


SUMBER DAYA


SUMBER DAYA


SUMBER DAYA

MANUSIA


1 PT.Palembang 28 14 12 20 24 - 30 5 16 21 24 - 19 5 17 19 24 -

2 PN.Palembang 74 17 19 32 40 2 72 13 8 32 40 2 77 30 10 32 40 2

3 PN.Lubuklinggau 13 2 6 9 12 1 9 2 1 9 12 1 10 2 2 9 12 1

4 PN.Sekayu 33 5 10 9 12 1 28 2 2 9 12 1 28 6 2 9 12 1

5 PN.Kayu Agung 10 2 2 8 7 0 10 0 2 8 7 0 8 2 1 8 7 0

6 PN.Baturaja 14 1 5 7 12 1 10 2 2 7 12 1 10 0 4 7 12 1

7 PN. Muara Enim 16 3 9 8 12 0 10 2 0 8 12 0 12 1 2 8 12 0

8 PN. Lahat 6 2 1 8 9 1 7 0 0 8 9 1 7 1 3 8 9 1

9 PN.Prabumulih 1 0 0 9 11 0 1 0 0 9 11 0 1 0 0 9 11 0

10 PN. Pagar Alam 2 1 0 7 5 0 3 0 0 7 5 0 3 0 0 7 6 0


4) Kompilasi Perkara Perdata Triwulan IV Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang

NO SATKER BULAN OKTOBER SUMBER DAYA


SUMBER DAYA


SUMBER DAYA

MANUSIA

| 71



1 PT.Palembang 17 21 10 19 24 - 28 8 7 20 24 - 29 13 15 22 23 -

2 PN.Palembang 97 13 19 32 40 2 91 13 20 36 42 2 84 21 14 30 37 2

3 PN.Lubuklinggau 10 5 3 9 12 1 12 3 2 9 12 1 13 2 1 9 12 1

4 PN.Sekayu 32 6 9 9 12 1 29 3 1 9 11 1 31 1 6 9 11 1

5 PN.Kayu Agung 9 0 1 8 7 0 8 2 0 11 7 0 10 1 2 9 7 0

6 PN.Baturaja 6 4 1 7 12 1 9 2 0 5 12 1 11 3 1 5 12 1

7 PN. Muara Enim 11 1 2 8 12 0 10 5 5 11 12 0 10 3 2 11 12 0

8 PN. Lahat 5 0 0 8 9 1 5 2 2 8 9 1 5 3 1 9 9 1

9 PN.Prabumulih 1 0 1 9 11 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 9 11 0

10 PN. Pagar Alam 3 0 0 7 6 0 3 0 0 7 6 0 3 0 0 7 6 0


5) Kompilasi Perkara Perdata Permohonan Triwulan I Wilayah PT Palembang


SUMBER DAYA


SUMBER DAYA

MANUSIA BULAN MARET SUMBER DAYA MANUSIA


1 PT.Palembang - - - 19 23 - - - - 18 24 - - - - 18 24 -

2 PN.Palembang 101 113 151 34 37 2 63 108 103 34 37 2 68 150 127 34 37 2

3 PN.Lubuklinggau 46 153 51 9 12 1 41 144 180 9 12 1 5 53 47 9 12 1

4 PN.Sekayu 0 109 99 9 12 1 10 112 101 9 12 1 11 165 176 9 12 1

5 PN.Kayu Agung 8 28 29 8 7 0 7 19 20 7 7 0 6 17 15 7 7 0

6 PN.Baturaja 0 131 108 7 12 1 23 128 130 7 12 1 20 445 365 7 12 1

7 PN. Muara Enim 3 120 85 7 12 0 38 389 119 7 12 0 308 560 763 7 12 0

8 PN. Lahat 43 137 121 6 9 1 59 116 118 6 9 1 62 141 146 6 9 1

9 PN.Prabumulih 0 0 0 9 11 0 0 2 0 9 11 0 2 2 4 9 11 0

10 PN. Pagar Alam 8 17 18 7 5 0 7 18 16 7 5 0 9 32 30 7 5 0


6) Kompilasi Perkara Perdata Permohonan Triwulan II Wilayah PT Palembang


SUMBER DAYA

MANUSIA BULAN MEI

SUMBER DAYA

MANUSIA BULAN JUNI

SUMBER DAYA

MANUSIA


1 PT.Palembang - - - 19 24 - - - - 20 24 - - - - 20 24 -

2 PN.Palembang 91 172 185 34 37 2 78 13 76 34 37 2 15 12 17 34 37 2

3 PN.Lubuklinggau 12 60 55 9 12 1 17 9 26 9 12 1 0 1 1 9 12 1

4 PN.Sekayu 0 443 443 9 12 1 0 3 3 9 12 1 0 2 0 9 12 1

5 PN.Kayu Agung 8 17 20 8 7 0 5 0 3 7 7 0 2 0 2 7 7 0

6 PN.Baturaja 100 383 366 7 12 1 17 71 85 7 12 1 3 7 9 7 12 1

7 PN. Muara Enim 105 259 290 7 12 0 74 3 74 7 12 0 3 1 2 7 12 0

8 PN. Lahat 57 177 176 6 9 1 59 1 55 6 9 1 3 7 9 6 9 1

9 PN.Prabumulih 0 1 1 9 11 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 9 11 0

10 PN. Pagar Alam 11 47 46 7 5 0 12 9 19 7 5 0 2 5 7 7 5 0


7) Kompilasi Perkara Perdata Permohonan Triwulan III Wilayah PT Palembang


SUMBER DAYA


SUMBER DAYA


SUMBER DAYA

MANUSIA


| 72


1 PT.Palembang - - - 20 24 - - - - 21 24 - - - - 19 24 -

2 PN.Palembang 10 8 10 32 40 2 8 2 4 32 40 2 6 7 7 32 40 2

3 PN.Lubuklinggau 0 5 5 9 12 1 8 2 4 9 12 1 1 2 3 9 12 1

4 PN.Sekayu 2 1 2 9 12 1 1 0 1 9 12 1 0 1 0 9 12 1

5 PN.Kayu Agung 0 0 0 8 7 0 0 0 0 8 7 0 0 1 1 8 7 0

6 PN.Baturaja 1 6 7 7 12 1 0 2 0 7 12 1 0 2 2 7 12 1

7 PN. Muara Enim 2 4 5 8 12 0 1 0 0 8 12 0 1 1 2 8 12 0

8 PN. Lahat 0 2 1 8 9 1 1 0 1 8 9 1 0 0 0 8 9 1

9 PN.Prabumulih 0 0 0 9 11 0 0 1 1 9 11 0 0 0 0 9 11 0

10 PN. Pagar Alam 0 0 0 7 5 0 0 1 1 7 5 0 0 2 0 7 6 0


8) Kompilasi Perkara Perdata Permohonan Triwulan IV Wilayah PT Palembang

NO SATKER BULAN OKTOBER

SUMBER DAYA


SUMBER DAYA


SUMBER DAYA

MANUSIA


1 PT.Palembang - - - 19 24 - - - - 20 24 - 29 - - 22 23 -

2 PN.Palembang 6 5 9 32 40 2 2 9 6 36 42 2 5 3 8 36 42 2

3 PN.Lubuklinggau 0 1 1 9 12 1 0 4 3 9 12 1 1 1 2 9 12 1

4 PN.Sekayu 1 3 4 9 12 1 0 1 0 9 11 1 1 1 1 9 11 1

5 PN.Kayu Agung 0 0 0 8 7 0 0 0 0 11 7 0 0 1 0 9 7 0

6 PN.Baturaja 0 4 4 7 12 1 0 3 3 7 12 1 0 4 4 7 12 1

7 PN. Muara Enim 0 1 0 8 12 0 1 0 1 11 12 0 0 0 0 11 12 0

8 PN. Lahat 0 1 1 8 9 1 0 0 0 8 9 1 0 0 0 9 9 1

9 PN.Prabumulih 0 1 1 9 11 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 9 11 0

10 PN. Pagar Alam 2 2 2 7 6 0 2 3 4 7 6 0 1 2 3 7 6 0

KETERANGAN : S= sisa; M = masuk; P= putus; HK= hakim; PP=panitera pengganti; JS=juru sita KEADAAN PERKARA PHI

Pengelolaan perkara perdata pada Pengadilan Hubungan Industrial di Wilayah

Hukum Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2013 juga dilakukan dengan baik. Setiap

bulannya data-data keadaan perkara perdata dilaporkan ke Direktur Jenderal Badan

Peradilan Umum. Berikut data Rekapitulasi Perkara Perdata pada Peradilan Umum se-

Wilayah Sumatera Selatan :

1) Kompilasi Perkara PHI Triwulan I Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang


SUMBER DAYA


SUMBER DAYA

MANUSIA BULAN MARET

SUMBER DAYA

MANUSIA


1 PN..Palembang 6 0 2 13 23 2 4 2 2 13 23 2 4 1 2 13 25 2


| 73


2) Kompilasi Perkara PHI Triwulan II Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang


SUMBER DAYA

MANUSIA BULAN MEI

SUMBER DAYA

MANUSIA BULAN JUNI

SUMBER DAYA

MANUSIA


1 PN.Palembang 3 0 1 13 25 2 2 4 1 13 27 2 5 0 0 13 27 2


3) Kompilasi Perkara PHI Triwulan III Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang


SUMBER DAYA


SUMBER DAYA


SUMBER DAYA

MANUSIA


1 PN.Palembang 5 1 2 13 27 2 4 1 2 13 27 2 3 4 0 13 27 2


4) Kompilasi Perkara PHI Triwulan IV Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang

NO SATKER

BULAN

OKTOBER

SUMBER DAYA


SUMBER DAYA


SUMBER DAYA

MANUSIA


1 PN.Palembang 7 4 4 13 27 2 7 - 5 13 27 2 2 6 1 13 27 2


C. KEUANGAN PERKARA PERDATA

Pengelolaan keuangan biaya perkara perdata disetorkan ke Kas Negara

melalui bank. Hal ini tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun

2008 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanggal

23 Juli 2008. Administrasi Biaya Perkara Perdata dilaksanakan oleh Bendahara

Kepaniteraan Perdata, dengan pelaporan melalui pesan singkat atau Short Message

Service (SMS) dan juga dilaporkan dalam Laporan Bulanan.

Berikut adalah data Rekapitulasi Keuangan Perkara Perdata pada

Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama se-Wilayah Hukum

Pengadilan Tinggi Palembang :

Rekapitulasi Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2013

| 74


NO SATKER SALDO AWAL (Rp)

PENERI MAAN (Rp)

PENGE LUARAN

(Rp)

SALDO AKHIR (Rp)

1 Pengadilan Tinggi Palembang

2 PALEMBANG 765.309.929

640.135.000

551.999.000

853.445.929

3 LUBUKLINGGAU 104.782.300

234.621.000

194.872.000

144.531.300

4 SEKAYU 117.569.340

429.078.000

446.121.000

100.526.340

5 KAYU AGUNG 68.487.900

106.957.000

109.142.600

66.302.300

6 BATURAJA 64.907.304

313.326.000

303.939.750

74.293.554

7 LAHAT 70.104.000

189.080.000

233.801.850

25.382.150

8 MUARA ENIM 58.808.500

216.423.000

208.680.000

66.551.500

9 PRABUMULIH 8.670.590

10.914.000

17.485.990

2.098.600

10 PAGAR ALAM 938.000

34.346.000

32.442.000

2.842.000




1) Pengadilan Tinggi Palembang

Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2013

BULAN SALDO AWAL (Rp)

PENERIMA AN (Rp)

PENGELUARAN (Rp)

SALDO AKHIR (Rp)

Januari 5.280.500 1.650.000 2.100.000 4.830.500

Pebruari 4.830.500 1.050.000 1.950.500 3.930.500

Maret 3.930.500 1.650.000 1.350.000 4.230.500

April 4.230.500 2.100.000 1.500.000 4.830.500

Mei 4.830.500 1.200.000 2.250.000 3.780.500

Juni 3.780.500 1.500.000 1.050.000 4.230.500

Juli 4.230.500 2.100.000 1.800.000 4.530.500

Agustus 4.530.500 750.000 2.400.000 2.880.500

September 2.880.500 750.000 1.050.000 2.580.500

Oktober 2.580.500 3.150.000 1.500.000 4.230.500

Nopember 4.230.500 1.200.000 1.050.000 4.380.500

Desember 4.380.500 1.950.500 2.250.000 4.080.500

2) Pengadilan Negeri Palembang

| 75


Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2013


PENERIMA AN (Rp)

PENGELUARAN (Rp)

SALDO AKHIR (Rp)

Januari 765.309.929 69.325.000 52.069.000 782.565.929

Pebruari 782.565.929 43.922.000 47.618.000 778.869.929

Maret 778.869.929 43.598.000 59.972.000 762.495.929

April 762.495.929 72.562.000 66.156.000 768.901.929

Mei 768.901.929 46.260.000 40.570.000 774.591.929

Juni 774.591.929 45.654.000 35.594.000 784.651.929

Juli 784.651.929 60.681.000 50.450.000 794.882.929

Agustus 794.882.929 42.760.000 26.457.000 811.185.929

September 811.185.929 48.994.000 48.528.000 811.651.929

Oktober 811.651.929 66.388.000 54.771.000 823.268.929

Nopember 823.268.929 42.417.000 30.776.000 834.909.929

Desember 34.909.929 57.574.000 39.038.000 853.445.929

3) Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Tahun 2013


PENERIMA AN (Rp)

PENGELUARAN (Rp)

SALDO AKHIR (Rp)

Januari 104.782.300 56.883.000 27.181.000 134.484.300

Pebruari 134.484.300 58.434.000 31.723.000 161.195.300

Maret 161.195.300 25.878.000 17.575.000 169.498.300

April 169.498.300 27.336.000 18.719.000 178.115.300

Mei 178.115.300 6.519.000 4.932.000 179.702.300

Juni 179.702.300 1.142.000 37.669.000 143.175.300

Juli 143.175.300 12.406.000 13.014.000 142.567.300

Agustus 142.567.300 5.465.000 10.460.000 137.572.300

September 137.572.300 4.494.000 4.548.000 137.518.300

Oktober 137.518.300 22.744.000 16.718.000 143.544.300

Nopember 144.864.300 8.417.000 3.860.000 149.421.300

Desember 149.421.300 4.903.000 9.793.000 144.531.300

4) Pengadilan Negeri Sekayu

Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2013

| 76



PENERIMA AN (Rp)

PENGELUARAN (Rp)

SALDO AKHIR (Rp)

Januari 17.569.340 48.114.000 49.047.000 116.636.340

Pebruari 16.636.340 37.747.000 57.990.000 96.393.340

Maret 96.393.340 44.964.000 31.831.000 109.526.340

April 109.526.340 83.374.000 99.877.000 93.023.340

Mei 93.023.340 24.297.000 64.439.000 52.881.340

Juni 52.881.340 14.685.000 14.952.000 52.614.340

Juli 52.614.340 18.959.000 20.348.000 51.225.340

Agustus 51.225.340 9.586.000 9.872.000 50.939.340

September 50.939.340 20.620.000 13.803.000 57.756.340

Oktober 57.756.340 47.932.000 24.567.000 81.121.340

Nopember 81.121.340 43.584.000 32.605.000 92.100.340

Desember 92.100.340 35.216.000 26.790.000 100.526.340

5) Pengadilan Negeri Kayu Agung

Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Kayu Agung Tahun 2013


PENERIMA AN (Rp)

PENGELUARAN (Rp)

SALDO AKHIR (Rp)

Januari 68.487.900 9.618.000 12.200.000 65.905.900

Pebruari 65.905.900 9.514.000 10.408.000 65.011.900

Maret 65.011.900 11.461.000 7.330.000 69.142.900

April 69.142.900 8.947.000 9.268.000 68.821.900

Mei 68.821.900 10.850.000 9.737.000 69.934.900

Juni 69.934.900 9.350.000 15.718.100 63.566.800

Juli 63.566.800 14.850.000 7.619.000 70.797.800

Agustus 70.797.800 6.187.000 7.051.000 69.933.800

September 69.933.800 9.400.000 3.292.000 76.041.800

Oktober 76.041.800 480.000 6.900.000 69.621.800

Nopember 69.621.800 7.750.000 11.060.000 66.311.800

Desember 66,311,800 8,550,000 8,559,500 66,302,300

6) Pengadilan Negeri Baturaja

Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Baturaja Tahun 2013


PENERIMA AN (Rp)

PENGELUARAN (Rp)

SALDO AKHIR (Rp)

Januari 64.907.304 45.739.000 39.514.000 71.132.304

Pebruari 71.132.304 31.109.000 32.468.000 69.773.304

| 77


Maret 69.773.304 79.074.000 64.364.000 84.483.304

April 84.483.304 72.201.000 69.668.100 87.016.204

Mei 87.016.204 20.672.000 25.451.750 82.236.454

Juni 82.236.454 8.623.000 8.773.000 82.086.454

Juli 82.086.454 1.927.000 3.157.000 80.856.454

Agustus 80.856.454 16.219.000 10.219.000 86.856.454

September 86.856.454 9.302.000 10.941.000 85.217.454

Oktober 85.217.454 10.418.000 12.114.000 83.521.454

Nopember 83.521.454 11.215.000 16.601.900 78.134.554

Desember 78.134.554 6.827.000 10.668.000 74.293.554

7) Pengadilan Negeri Lahat

Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Lahat Tahun 2013


PENERIMA AN (Rp)

PENGELUARAN (Rp)

SALDO AKHIR (Rp)

Januari 70.104.000 39.433.000 48.377.850 61.159.150

Pebruari 61.159.150 30.569.000 30.585.000 61.143.150

Maret 61.143.150 34.393.000 36.418.000 59.118.150

April 59.118.150 45.623.000 47.641.000 57.100.150

Mei 57.100.150 3.150.000 8.516.000 51.734.150

Juni 51.734.150 10.623.000 7.968.000 54.389.150

Juli 54.389.150 4.748.000 6.367.000 52.770.150

Agustus 52.770.150 600.000 6.811.000 46.559.150

September 46.559.150 7.191.000 10.013.000 43.737.150

Oktober 43.737.150 2.593.000 16.696.000 29.634.150

Nopember 29.634.150 5.257.000 10.217.000 24.674.150

Desember 24,674,150 4,900,000 4,192,000 25,382,150

8) Pengadilan Negeri Muara Enim

Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2013


PENERIMA AN (Rp)

PENGELUARAN (Rp)

SALDO AKHIR (Rp)

Januari 58,808,500 18,651,000 17,952,500 59,507,000

Pebruari 59,507,000 44,091,000 27,796,000 75,802,000

Maret 75,802,000 52,936,000 60,270,000 68,468,000

April 68,468,000 33,265,000 36,017,000 65,716,000

Mei 65,716,000 5,239,000 9,385,500 61,569,500

| 78


Juni 61,569,500 11,201,000 12,618,000 60,152,500

Juli 60,152,500 7,092,000 5,769,000 61,475,500

Agustus 61,475,500 11,206,000 4,994,000 67,687,500

September 67,687,500 1,552,000 3,668,000 65,571,500

Oktober 65,571,500 17,243,000 21,263,000 61,551,500

Nopember 61,551,500 6,244,000 3,314,000 64,481,500

Desember 64,481,500 7,703,000 5,633,000 66,551,500

9) Pengadilan Negeri Prabumulih

Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Prabumulih Tahun 2013


PENERIMA AN (Rp)

PENGELUARAN (Rp)

SALDO AKHIR (Rp)

Januari 8.670.590 400.000 1.590.000 7.480.590

Pebruari 7.480.590 3.338.000 1.967.000 8.851.590

Maret 8.851.590 402.000 2.859.000 6.394.590

April 6.394.590 782.000 1.156.000 6.020.590

Mei 6.020.590 - 55.000 5.965.590

Juni 5.965.590 - 330.000 5.635.590

Juli 5.635.590 4.991.000 2.152.430 8.474.160

Agustus 8.474.160 - - 8.474.160

September 8.474.160 - 290.000 8.184.160

Oktober 8.184.160 1.001.000 707.000 8.478.160

Nopember 8.478.160 - 3.378.000 5.100.160

Desember 5.100.160 - 3.001.560 2.098.600

10) Pengadilan Negeri Pagar Alam

Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Pagar ALam Tahun 2013


PENERIMA AN (Rp)

PENGELUARAN (Rp)

SALDO AKHIR (Rp)

Januari 938.000 3.488.000 3.163.000 1.263.000

Pebruari 1.263.000 2.363.000 3.216.000 410.000

Maret 410.000 4.087.000 4.115.000 382.000

April 382.000 12.459.000 5.726.000 7.115.000

| 79


Mei 7.115.000 1.044.000 2.854.000 5.305.000

Juni 5.305.000 1.895.000 1.088.000 6.112.000

Juli 6.112.000 800.000 3.355.000 3.557.000

Agustus 3.557.000 2.116.000 3.031.000 2.642.000

September 2.642.000 207.000 1.785.000 1.064.000

Oktober 1.064.000 707.000 357.000 1.414.000

Nopember 1.414.000 1.398.000 1.709.000 1.103.000

Desember 1.103.000 3.782.000 2.043.000 2.842.000

D. MINUTASI PERKARA PIDANA

Minutasi perkara pidana pada tahun 2012, secara umum di Pengadilan

Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama se-Wilayah Hukum Pengadilan

Tinggi Palembang sudah cukup baik, karena perkara yang diputus dengan yang

diminutasi hampir seimbang. Sehingga pada akhir tahun, tunggakan minutasi

relatif kecil, bahkan berkurang dari tahun sebelumnya. Berikut data minutasi

perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama

se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang :

Rekapitulasi Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat

Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2013

NO SATKER SISA 2012

PERKARA PUTUS MINUTASI SISA 2013











11 Pengadilan Tipikor Tingkat Banding 0 10 10 0

| 80


Palembang

12 Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama Palembang 2 46 39 9





Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2013

BULAN SISA BLN LALU PERKARA PUTUS MINUTASI SISA

Januari 3 21 15 9

Pebruari 9 21 21 9

Maret 9 7 15 1

April 1 23 14 10

Mei 10 14 21 3

Juni 3 6 9 0

Juli 0 13 10 3

Agustus 3 15 16 2

September 2 18 14 6

Oktober 6 15 17 4

Nopember 4 15 12 7

Desember 7 17 17 7


Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2012

BULAN SISA BLN LALU PERKARA PUTUS MINUTASI SISA 2011

Januari 230 158 159 229

Pebruari 229 147 210 166

Maret 166 152 159 159

April 159 167 163 163

Mei 163 230 220 173

Juni 173 159 245 87

| 81


Juli 87 197 120 164

Agustus 164 137 130 171

September 171 129 139 161

Oktober 161 148 121 188

Nopember 188 155 206 137

Desember 137 125 108 154


Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Tahun 2013


Januari 0 43 25 18

Pebruari 18 65 62 21

Maret 21 47 68 0

April 0 66 37 29

Mei 29 80 90 19

Juni 19 72 66 25

Juli 25 94 95 24

Agustus 24 46 51 19

September 19 53 62 10

Oktober 10 72 62 20

Nopember 20 65 62 23

Desember 23 72 72 23


Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2013


Januari 63 88 88 63


Maret 63 57 57 63

April 63 64 64 63

Mei 63 88 25 126

Juni 126 70 100 96

| 82


Juli 96 121 112 105

Agustus 105 42 23 124

September 124 69 66 127

Oktober 127 77 77 127

Nopember 127 56 49 134

Desember 134 66 77 123


Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Kayu Agung Tahun 2013


Januari 0 39 27 12

Pebruari 12 37 43 6

Maret 6 41 42 5

April 5 52 36 21

Mei 21 62 81 2

Juni 2 63 57 8

Juli 8 64 56 16

Agustus 16 23 39 0

September 0 43 42 1

Oktober 1 53 47 7

Nopember 7 66 69 4

Desember 4 66 66 4


Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Baturaja Tahun 2013


Januari 111 66 120 57


Maret 49 43 27 65

April 65 58 44 79

Mei 79 71 78 72

Juni 72 39 32 79

| 83


Juli 79 79 57 101

Agustus 101 38 89 50


Oktober 33 67 48 52




Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Lahat Tahun 2013


Januari 28 23 14 37


Maret 34 27 5 56

April 56 41 42 55

Mei 55 43 37 61

Juni 61 42 21 82

Juli 82 39 27 94

Agustus 94 30 49 75


Oktober 75 38 56 57




Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2013


Januari 0 50 0 50


Maret 57 19 10 66

April 66 25 1 90

Mei 90 54 83 61

Juni 61 33 6 88

| 84


Juli 88 32 18 102

Agustus 102 23 15 110

September 110 64 41 133

Oktober 133 37 14 156

Nopember 156 29 55 130

Desember 130 56 36 150


Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Prabumulih Tahun 2013


Januari 15 17 11 21

Pebruari 21 10 7 24

Maret 24 12 19 17

April 17 26 19 24

Mei 24 11 26 9

Juni 9 14 16 7

Juli 7 32 15 24

Agustus 24 8 13 19


Oktober 18 28 29 17

Nopember 17 11 23 5

Desember 5 12 14 3


Minutasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2013


Januari 5 5 0 10

Pebruari 10 9 0 19

Maret 19 6 5 20

April 20 4 1 23

| 85


Mei 23 7 11 19

Juni 19 5 22 2

Juli 2 16 1 17

Agustus 17 3 3 17

September 17 3 9 11

Oktober 11 13 1 23

Nopember 23 8 5 26

Desember 26 8 22 12

11) Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Palembang

Minutasi Perkara pada Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Tahun 2013


Januari 0 2 2 0

Pebruari 0 1 1 0

Maret 0 0 0 0

April 0 0 0 0

Mei 0 0 0 0

Juni 0 2 1 1

Juli 1 5 3 3

Agustus 3 0 3 0

September 0 1 1 0

Oktober 0 1 1 0

Nopember 0 1 1 0

Desember 0 0 0 0

12) Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama Palembang

Minutasi Perkara pada Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama Tahun 2013


Januari 2 1 2 1

Pebruari 1 0 0 1

Maret 1 0 1 0

April 0 12 4 8

Mei 8 5 7 6

Juni 6 4 5 5

| 86


Juli 5 6 1 10

Agustus 10 4 3 11

September 11 1 5 7

Oktober 7 6 2 11

Nopember 11 6 5 12

Desember 12 1 4 9

E. MINUTASI PERKARA PERDATA

Minutasi perkara perdata pada tahun 2013, secara umum di Pengadilan

Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama se-Wilayah Hukum Pengadilan

Tinggi Palembang juga sudah cukup baik, karena perkara yang diputus dengan

yang diminutasi hampir seimbang. Sehingga pada akhir tahun, tunggakan minutasi

relatif kecil, bahkan berkurang dari tahun sebelumnya. Berikut data minutasi

perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama

se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang :

Rekapitulasi Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2013

NO SATKER SISA 2012

PERKARA PUTUS MINUTASI SISA 2013











11 Pengadilan Hubungan Industrial Palembang 3 22 19 6

| 87






Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2013


Januari 0 15 15 0

Pebruari 0 13 13 0

Maret 0 9 9 0

April 0 10 3 7

Mei 7 15 17 5

Juni 5 7 8 4

Juli 4 12 11 5

Agustus 5 16 15 6

September 6 7 8 5

Oktober 5 10 13 2

Nopember 2 7 7 2

Desember 2 15 8 9


Tabel III.E.3 Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2013

BULAN SISA 2012 PERKARA PUTUS MINUTASI SISA 2013

Januari 45 18 20 43


Maret 40 15 26 29

April 29 21 24 26

Mei 26 23 20 29

| 88


Juni 29 18 16 31

Juli 31 19 13 37

Agustus 37 8 9 36


Oktober 33 19 9 43




Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Tahun 2013


Januari 0 3 3 0

Pebruari 0 1 0 1

Maret 1 1 2 0

April 0 0 0 0

Mei 0 0 0 0

Juni 0 2 2 0

Juli 0 6 6 0

Agustus 0 1 1 0

September 0 2 2 0

Oktober 0 3 3 0

Nopember 0 2 2 0

Desember 0 1 1 0


Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sekayu Tahun 2013


Januari 0 4 4 0

Pebruari 0 3 3 0

Maret 0 8 8 0

April 0 2 2 0

Mei 0 5 5 0

| 89


Juni 0 4 4 0

Juli 0 10 10 0

Agustus 0 2 2 0

September 0 2 2 0

Oktober 0 9 9 0

Nopember 0 1 1 0

Desember 0 6 6 0


Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Kayu Agung Tahun 2013


Januari 6 3 7 2

Pebruari 2 1 2 1

Maret 1 2 3 0

April 0 2 0 2

Mei 2 5 2 5

Juni 5 3 8 0

Juli 0 2 2 0

Agustus 0 2 2 0

September 0 1 1 0

Oktober 0 1 1 0

Nopember 0 0 0 0

Desember 0 2 2 0


Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Baturaja Tahun 2013


Januari 9 1 2 8

Pebruari 8 5 0 13

Maret 13 3 8 8

April 8 3 0 11

Mei 11 1 2 10

| 90


Juni 10 1 4 7

Juli 7 5 7 5

Agustus 5 2 2 5

September 5 4 4 5

Oktober 5 1 3 3

Nopember 3 0 0 3

Desember 3 1 1 3


Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Lahat Tahun 2013


Januari 4 2 5 1

Pebruari 1 2 1 2

Maret 2 2 2 2

April 2 1 0 3

Mei 3 2 3 2

Juni 2 4 2 4

Juli 4 1 4 1

Agustus 1 0 0 1

September 1 3 0 4

Oktober 4 0 0 4

Nopember 4 2 0 6

Desember 6 1 7 0


Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2013


Januari 0 1 1 0

Pebruari 0 1 1 0

Maret 0 1 1 0

April 0 1 1 0

| 91


Mei 0 1 0 1

Juni 1 1 0 2

Juli 2 9 0 11

Agustus 11 0 3 8

September 8 2 2 8

Oktober 8 2 0 10

Nopember 10 5 0 15

Desember 15 2 2 15


Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Prabumulih Tahun 2013


Januari 0 0 0 0

Pebruari 0 2 0 2

Maret 2 0 0 2

April 2 2 2 2

Mei 2 0 1 1

Juni 1 0 0 1

Juli 1 0 1 0

Agustus 0 0 0 0

September 0 0 0 0

Oktober 0 1 1 0

Nopember 0 0 0 0

Desember 0 0 0 0


Minutasi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2013


Januari 0 0 0 0

Pebruari 0 0 0 0

Maret 0 0 0 0

April 0 0 0 0

| 92


Mei 0 0 0 0

Juni 0 1 0 1

Juli 1 0 1 0

Agustus 0 0 0 0

September 0 0 0 0

Oktober 0 0 0 0

Nopember 0 0 0 0

Desember 0 0 0 0

11) Pengadilan Hubungan Industrial Palembang

Minutasi Perkara pada Pengadilan Hubungan Industrial Palembang Tahun 2013


Januari 3 2 4 1

Pebruari 1 2 2 1

Maret 1 2 1 2

April 2 1 3 0

Mei 0 1 1 0

Juni 0 0 0 0

Juli 0 2 2 0

Agustus 0 2 2 0

September 0 0 0 0

Oktober 0 4 4 0

Nopember 0 5 0 0

Desember 0 1 0 1

BAB IV

PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjaga dan

mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan baik sesuai

dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengawasan dilaksanakan untuk

| 93


memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan,

administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan

sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dilingkungan Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se-

Sumatera Selatan dalam melaksanakan pengawasan berpedoman pada SK Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang

pedoman pelaksanaan pengawasan dilingkungan lembaga peradilan. Dilingkungan

Pengadilan tingkat banding pelaksanaan pengawasan melekat wewenang dan

tanggung jawab pengawasan berada pada :

- Pimpinan Pengadilan Tinggi Palembang

- Seluruh Pejabat Kepaniteraan

- Seluruh Pejabat Struktural dilingkungan Pengadilan Tinggi Palembang

Dilingkungan Pengadilan Tingkat pertama pelaksanaan pengawasan melekat,

wewenang dan tanggung jawab pengawasan berada pada :

- Pimpinan Pengadilan Negeri

- Seluruh Pejabat Kepaniteraan

- Seluruh Pejabat Struktural dilingkungan Pengadilan Negeri se- Sumatera

Selatan

Pada tahun 2013 telah dilakukan pengawasan reguler terhadap Pengadilan

Negeri se- Sumatera Selatan dan pengawasan bidang-bidang oleh Hakim pengawas

bidang di Pengadilan Tinggi Palembang.

Pelaksanaan pengawasan reguler dilakukan dengan teknik pemeriksaan,

monitoring, dan pembinaan yang mencakup seluruh manajemen pengadilan,

Administrasi Persidangan, Administrasi Perkara, Administrasi Umum, dan pelayanan

| 94


publik, sedangkan pelaksanaan pengawasan kasus dilakukan berdasarkan dari

pengaduan dan laporan pihak ketiga.

1. Pengawasan Reguler tahun 2013 meliputi Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan

No

Satuan Kerja

Tanggal

Tim Pengawas

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Pengadilan Negeri Lahat Pengadilan Negeri Kayu Agung Pengadilan Negeri Kayu Agung Pengadilan Negeri Muara Enim Pengadilan Negeri Baturaja Pengadilan Negeri Sekayu Pengadilan Negeri Palembang

21 s/d 23 Mei 2013 22 s/d 23 Mei 2013 22 s/d 23 Mei 2013 18 s/d 19 April 2011 27 s/d 28 Mei 2013 28 s/d 29 Mei 2013 29 s/d 30 Mei 2013 04 s/d 05 Juni 2013

1. H. M. Daud Ahmad, SH MH 2. H. Hanifah Hidayat Noor SH.

MH. 3. Drs. Fachruddin Zen, SH.

MH 4. Khopirul Munawar, ST. SH 1. Respatun Wisnu Wqardoyo,

SH 2. Johny Santosa, SH. MH 3. Supriandi Anwar, SH. MH 4. Rahmat Juniansyah 1. Binsar Pamopo Pakpahan,

SH. MH 2. Johanes Suhadi, SH 3. Vivi Yulianita, SE. SH. MM 4. Bastari, SH 1. Silvester Djuma, SH 2. Binsar Pamopo P,SH,MH 3. Heri Mendisben, SH, MH 4. Ponijan, SH 5. Asnawi, SH 6. Widya Susitawati, STP 1. Torang H. Tampubolon, SH.

MH 2. Drs. H. Panusunan Harahap,

SH. MH 3. Heri Mendisben, SH. MH 4. Madya Prasetya Mulya, SH 1. H. Arwan Byrin, SH. MH 2. Bantu Ginting, SH 3. Pramodana K. Kusumah

Atmadja, SH. M. Hum. 4. Asbi, SH 5. Mgs M. Yusuf, SH 1. Mulijanto, SH 2. John Piter, SH. MH 3. Sri Sarwono, SH. MH 4. Eka Sri Rejeki, SH. MH 1. H. Arwan Byrin, SH. MH 2. Ponis Tarigan, SH 3. Binsar Pamopo P,SH,MH 4. John Piter, SH. MH 5. Pramodana K. Kusumah

Atmadja, SH. M. Hum. 6. Drs. H. Panusunan Harahap, SH. MH 7. Neva Atina Mona, SH. MH

| 95


9. 10.

Pengadilan Negeri Prabumulih Pengadilan Negeri Pagar Alam

10 s/d 11 Juni 2013 25 s/d 27 Juni 2013

8. Ponijan, SH 9. Asnawi, SH. MH

1. Hj. Nurlela Katun, SH. MH 2. Daniel Rimpan, SH 3. Wartono, SH 4. Fatmayeni, S. Kom. 1. Syafwan Zubir, SH. M. Hum. 2. H. Marsup. SH 3. Ibrohim, SH 4. Khoirul Munawar, ST. SH

2. Data Hakim Tinggi Pengawas Daerah

No.

Satuan Kerja

Pengawas

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pengadilan Negeri Palembang Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Pengadilan Negeri Kayu Agung Pengadilan Negeri Sekayu Pengadilan Negeri Baturaja Pengadilan Negeri Muara Enim Pengadilan Negeri Lahat Pengadilan Negeri Prabumulih Pengadilan Negeri Pagaralam

1. H. Adam Hidayat A, SH, MH 2. Hj. Nurlela Katun, SH, MH 3. Torang H Tampubolon, SH, MH 4. Mulijanto, SH, MH 5. Jhon Piter, SH, MH 6. Pramodana K Kusumah Atmadja, SH, M.Hum 1. Syafwan Zubir, SH, M.Hum 2. H. Marsup, SH 1. Mulijanto, SH, MH 2. Jhon Piter, SH, MH 1. Anwar M. Noer, SH 2. Johanes Suhadi, SH 1. Daniel Rimpan, SH 2. Arifin Edi Suryanto, SH 1. Bantu Ginting, SH 2. Pramodana K Kusumah Atmadja, SH, M.Hum 1. Hj. Nurlela Katun, SH, MH 2. Mulijanto, SH, MH 3. P. Manalu Rambe, SH, MH 1. Respatun Wisnu Wardoyo, SH 2. H. Marsup, SH 1. H.M Daud Ahmad, SH, MH

2. H. Hanifah Hidayat Noor, SH, MH

3. Data Hakim Tinggi Pengawas Bidang Kepaniteraan dan kesekretariatan

No.

Bidang

Pengawas

| 96


1. 2. 3. 4. 5. 6.

PERDATA PIDANA HUKUM/JURU BICARA & HUMAS UMUM KEUANGAN KEPEGAWAIAN

1. Bantu Ginting, SH 2. Hanifah Hidayat Noor, SH, MH 3. Jhon Piter, SH 1. Mulijanto, SH, MH 2. Johny Santosa, SH, MH 3. Pramodana K Kusumah Atmadja, SH, M.Hum

1. Bantu Ginting, SH 2. Respatun Wisnu Wardoyo, SH

1. H. M Daud Ahmad, SH, MH 2. Torang H Tampubolon, SH, MH 3. H. Marsup, SH 1. Hj. Nurlela Katun, SH, MH 2. Syafwan Zubir, SH, MH 3. P. Manalu Rambe, SH, MH 1. H. Abdullah, SH 2. Anwar M. Noer, SH 3. Danil Rimpan, SH

Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Palembang

meliputi bidang admnistrasi perkara dan administrasi kesekretariatan. Dari hasil

pengawasan yang dilakukan sudah barang tentu terdapat temuan-temuan, namun

pemeriksaan dan pengawasan tersebut bukanlah bertujuan untuk mencari kesalahan

akan tetapi bagaimana meluruskan kesalahan-kesalahan tersebut dimasa mendatang,

temuan-temuan ini disampaikan oleh Tim Pengawas baik secara lisan maupun tertulis

dalam bentuk koreksi dan perbaikan dan penyempurnaan dari pelaksanaan tugas

sehari-hari di Pengadilan Tingkat Pertama se Sumatera Selatan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan sangat

menentukan untuk mencapai visi dan misi Mahkamah Agung kedepan. Pegawai di

| 97


Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan dapat dibedakan

atas pegawai teknis dan pegawai non teknis. Pegawai teknis pada Pengadilan

Tinggi dan Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan meliputi : Hakim, Panitera, dan

Jurusita. Pegawai teknis ini bertugas mengerjakan tugas dan teknis peradilan

seperti administrasi peradilan. Pegawai non teknis merupakan supporting staff

yang memberikan dukungan bagi pegawai teknis peradilan dalam pelaksanaan

tugas, pegawai teknis dan pegawai non teknis harus bersinergi untuk mendukung

lancarnya tugas-tugas peradilan.

Jumlah Pegawai Pengadilan Tinggi dan pengadilan Negeri se- Sumatera

Selatan hingga Desember 2013 mencapai 411 orang. Detail pegawai dapat dilihat

berdasarkan sebaran tingkat pendidikan; pangkat golongan dan ruang; usia dan

jenis kelamin.

1. Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan

terus berusaha meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, salah satunya

melalui jalur pendidikan. Jumlah pegawai yang menempuh jenjang pendidikan

lebih tinggi terus mengalami peningkatan.

Tingkat Pendidikan Pegawai Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan

No.

Satuan Kerja

S3

S2

S1

DIII

SMU

SMP

SD

Ket

1.

2.

3.

4.

5.

Pengadilan TinggiPalembang Pengadilan Negeri Palembang Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Pengadilan Negeri Sekayu Pengadilan Negeri Kayu Agung

2 - - - -

28

23 8 2 4

33

60

13

19

17

2 4 6 5 2

6 9 9 7 6

1 1 1 - -

1 1 - - 1

73

98

37

33

30

| 98


6.

7.

8.

9.

10.

Pengadilan Negeri Muara Enim Pengadilan Negeri Lahat Pengadilan Negeri Baturaja Pengadilan Negeri Prabumulih Pengadilan Negeri Pagar Alam

- - - - -

5 4 3 7 6

21

16

24

17

15

2 2 1 1 1

8 5 7 - 1

1 - 1 - -

- 1 - - -

37

28

36

25

23

Jumlah

2

90

235

26

58

5

4

420

2. Sumber Daya Manusia berdasarkan pangkat golongan dan ruang

Rekap pegawai Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se-

Sumatera Selatan berdasarkan pangkat golongan dan ruang.

NO

SATKER

Golongan dan Ruang

IV III II I

e d c b a d c b a d c b a d c b a

1 PT Palembang 3 18 1 2 8 7 5 9 14 1 1 2 2 - - - -

2 PN Palembang - - 26 3 3 18 20 13 9 - 4 - 1 1 - - -

3 PN Lb Linggau - - 2 - 2 6 8 6 3 4 5 - 1 - - - -

4 PN Sekayu - - - 1 - 2 12 6 7 1 3 1 - - - - -

5 PN Kayu Agung - - - 1 2 1 8 7 5 - 2 - 4 - - - -

6 PN Baturaja - - - 1 1 4 8 10 4 1 1 4 3 - - - -

7 PN Muara Enim - - - 1 1 2 7 7 10 2 - 2 5 - - - -

8 PN Lahat - - - 1 1 2 6 7 5 2 1 2 1 - - - -

9 PN Prabumulih - - - 1 1 4 5 5 8 - 1 - - - - - -

10 PN Pagar Alam - - - 1 1 2 2 8 7 1 - - 1 - - - -

JUMLAH 3 9 29 12 20 48 81 78 72 12 18 11 2 - - - -

3. Sumber Daya Manusia berdasarkan kelompok usia

NO

SATKER

U S I A

61-70 51-60 41-50 31-40 20-30

| 99


1 PT Palembang 9 24 19 11 10

2 PN Palembang 41 27 13 17

3 PN Lubuk Linggau - 8 7 18 4

4 PN Sekayu - 9 5 14 5

5 PN Kayu Agung - 3 7 12 8

6 PN Baturaja - 9 8 7 12

7 PN Muara Enim - 2 10 12 13

8 PN Lahat - 5 7 9 7

9 PN Prabumulih - 2 4 7 10

JUMLAH 9 103 94 103 86

4. Sumber Daya Manusia berdasarkan jenis kelamin

NO

SATKER

JENIS KELAMIN

Laki-laki Perempuan

1 PT Palembang 48 25

2 PN Palembang 62 36

3 PN Lubuk Linggau 28 9

4 PN Sekayu 20 13

5 PN Kayu Agung 20 10

6 PN Baturaja 23 13

7 PN Muara Enim 29 8

8 PN Lahat 23 5

9. PN Prabumulih 16 9

10 PN Pagar Alam 17 6

JUMLAH 286 134

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

| 100


Jumlah Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Pengadilan Tinggi Palembang dan

Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan hingga Desember 2011 mencapai 121

orang. Detail Sumber Daya Manusia Yudisial dapat dilihat berdasarkan data

berikut ini :

a. Hakim

Total Jumlah Hakim di Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri

se- Sumatera Selatan 121 Orang

No.

Satuan Kerja

Ketua

Pengadilan

Wakil Ketua

Hakim Tinggi

Hakim

Jumlah

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

PT Palembang PN Palembang PN Lb. Linggau PN Kayu Agung PN Sekayu PN Muara Enim PN Baturaja PN Lahat PN Prabumih PN Pagar Alam

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 - 1 1 1 1 1 - 1 1

20 - - - - - - - - -

-

25 8 7 7 7 6 8 4 7

22

26

10 9 9 9 8 9 6 9

J U M L A H

10

8

20

79

111

b. Hakim berdasarkan jenis kelamin

NO

SATKER

JENIS KELAMIN

Laki-laki Perempuan

1 PT Palembang 20 2

2 PN Palembang 20 6

3 PN Lubuk Linggau 7 3

| 101


4 PN Kayu Agung 6 3

5 PN Sekayu 5 3

6 PN Muara Enim 8 1

7 PN Baturaja 4 3

8 PN Lahat 8 1

9 PN Prabumulih 2 4

10 PN Pagar Alam 7 2

Jumlah 87 28

c. Panitera dan Juru Sita

No.

Satuan Kerja

Panitera/PP

Juru Sita

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

PT Palembang PN Palembang PN Lb. Linggau PN Kayu Agung PN Sekayu PN Muara Enim PN Baturaja PN Lahat PN Prabumulih PN Pagar Alam

22

36

11 7

12 8

12 8 8 6

- 5 3 1 1 3 5 2 - 1

J U M L A H 130 21

d. Panitera berdasarkan Jabatan

No

Satuan Kerja

Panitera

Wapan

Panmud Pidana

Panmud Perdata

Panmud Hukum

PP

1.

2.

3.

4.

PT Palembang PN Palembang PN Lb. Linggau PN Kayu Agung

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

18

33 5 2

| 102


5.

6.

7.

8.

9.

10.

PN Sekayu PN Muara Enim PN Baturaja PN Lahat PN Prabumulih PN Pagar Alam

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 - 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

7 4 7 4 2 1

J U M L A H

9

10

10

8

10

82

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Jumlah Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Pengadilan Tinggi

Palembang dan Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan hingga Desember

2013 mencapai 29 orang. Detail Sumber Daya Manusia Non Yudisial dapat

dilihat berdasarkan sebaran berikut ini :

a. Pejabat Struktural

Total Jumlah Pejabat Struktural di Pengadilan Tinggi Palembang dan

Pengadilan Negeri se- Sumatera Selatan 35 Orang

No.

Satuan Kerja

Wakil

Sekretaris

Kasub/Kaur Keuangan

Kasub/Kaur

Kepegawaian

Kasub/Kaur

Umum

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

PT Palembang PN Palembang PN LubukLinggau PN Kayu Agung PN Sekayu PN Muara Enim PN Baturaja PN Lahat PN Prabumulih PN Pagar Alam

1 1 1 1 1 1 1 - 1 -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

1 1 1 1 1 - 1 1 1 1

1 1 1 1 1 - 1 1 1 1

| 103


J U M L A H

8 9 9 9

Jabatan Kepala Sub Bagian ( eselon IV ) ada disatker PT Palembang dan PN Palembang

Dari data diatas, masih ada jabatan teknis non yudisial yang belum terisi yaitu :

1. Kaur Kepegawaian dan Kaur Umum di PN Muara Enim

2. Wasek di PN Lahat

3. Wasek dan Kaur Keuangan di PN Pagar Alam

b. Jabatan Struktural berdasarkan jenis kelamin

NO

SATKER

Wasek

Kasub/kaur Keuangan

Kasub/kaur Kepegawaian

Kasub/kaur Umum

P L P L P L P L

1 PT Palembang 1 - - 1 1 1 - 1

2 PN Palembang - 1 - 1 - 1 - 1

3 PN Lubuk Linggau - 1 - 1 - 1 - 1

4 PN Kayu Agung - 1 1 - 1 - - 1

5 PN Sekayu 1 - - 1 1 - 1 -

6 PN Muara Enim - - - 1 1 - - -

7 PN Baturaja - 1 - 1 - 1 - 1

8 PN Lahat - - - 1 - 1 - 1

9 PN Prabumulih 1 - - 1 1 - - 1

10 PN Pagar Alam - - - - 1 - - 1

JUMLAH 4 4 1 8 4 5 1 8

.

3. Promosi Dan Mutasi

Promosi dan Mutasi adalah bagian dari pengembangan karir yang

ditandai dengan perpindahan dari suatu wilayah kerja ke wilayah kerja lain.

Seseorang yang mendapatkan jabatan kejenjang yang lebih tinggi disebut

| 104


promosi, sedangkan mutasi adalah perpindahan wilayah kerja yang belum tentu

dalam rangka promosi mutasi.

a. Promosi dan mutasi pegawai teknis Pengadilan

Berikut adalah data promosi dan mutasi Pegawai teknis Pengadilan Tinggi

dan HakimPengadilan Negeri se- Sumatera Selatan.

NO

NAMA

JABATAN LAMA

JABATAN BARU

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

M. Roesli, SH Muhammad Firman Akbar, SH Darno, SH Yudi Noviandri, SH, MH Eddy Daulata Sembiring, SH Agusti, SH, M.Hum Ahmad Yunus, SH, MH Binsar Pamopo Pakpahan, SH, MH Waryono, SH Armen, SH Drs. Panusunan Harahap, SH, MH Masridwati, SH Dennie Arsan Fatrika, SH Pujiono Akhamdi, SH, MH Ariani Ambarwulan, SH Haries Sukarman Lubis, SH Erica Magdaleni, SH Masriati, SH Syamsul Arief, SH, MH Zulfahmi Anwar, SH, MH Bastari, SH, MH Nun Suhaini, SH, M.Hum Poltak Manahan Silalahi, SH, MH Jumongkas L Gaol, SH, MH Buyung Dwikora, SH, MH Arnella, SH, MH Tamsir, SH Ali Makki, SH, MH Pramodana K K A, SH, M.Hum Maringan Sitompul, SH, MH Ikha Tina, SH, M.Hum

Wakil Panitera PN Sekayu Hakim PN Muara Enim Panitera Sekretaris PN Prabumulih Hakim PN Sekayu Hakim PN Sekayu Hakim PN Palembang Hakim PN Palembang Hakim Tinggi PT Palembang Panitera Pengganti PN Lubuk Linggau Panitera Pengganti PN Lubuk Linggau Hakim Tinggi PT Palembang Hakim PN Baturaja Hakim PN Lubuk Linggau Panitera Sekretaris PT Palembang Hakim PN Prabumulih Hakim PN Muara Enim Hakim PN Sekayu Hakim PN Lubuk Linggau Hakim PN Lubuk LInggau Panitera Sekretaris PN Baturaja Panitera Muda Perdata PT Palembang KPN Prabumulih Hakim PN Palembang WKPN Lubuk Linggau KPN Sekayu Hakim PN Palembang Hakim PN Palembang KPN Palembang Hakim Tinggi PT Palembang Hakim PN Palembang Hakim PN Lubuk Linggau

Panitera Sekretasri PN Baturaja Hakim PN Pinrang Panitera Sekretaris PN Sei penuh Hakim PN Kendal Hakim PN Lubuk Linggau Hakim PN Bekasi KPN Metro Hakim Tinggi PT Denpasar Panitera Perdata PN Tubei Panitera Muda Hukum PN Bintuhan Hakim Tinggi PT Jakarta Hakim PN Baturaja Hakim PN Bogor Sekretaris Panitera MARI Hakim PN Pare-pare Hakim PN Gianyar Hakim PN Muara Bulian Hakim PN Bengkulu Hakim PN Bengkulu Panitera Sekretaris PN Sungai Liat Wakil Panitera PN Curup Hakim PN Palembang Hakim PN Bandung WKPN Klaten KPN Wates Hakim PT Bengkulu Hakim PT Palembang Hakim Tinggi PT Denpasar Hakin Tinggi PT jakarta Hakim PN Tanggerang Hakim PN Kudus

b. Promosi dan mutasi pegawai non teknis Pengadilan

NO

NAMA

JABATAN LAMA

JABATAN BARU

1.

2.

3.

3.

Yasmin Nazifah, SE Lisda Ayumasdaria, SH Affan Ahmad, S.kom Anderiansyah, S.Kom

Staf keuangan PN Lahat Staf Perdata PN Palembang Staf Umum PN Palembang Staf Umum PN Prabumulih

Staf PT Pontianak Staf PN Ranai Staf Bawas MARI Staf PN Lubuk Linggau

| 105


c. Hukuman Disiplin

NO

NAMA

JENIS HUKUMAN

1.

M. Jauhari, SH

Teguran lisan

4. Pengisian Jabatan Struktural

Hingga akhir tahun 2013, masih ada jabatan struktural pegawai non

teknis yang belum terisi yaitu :

1. Kaur Kepegawaian dan Kaur Umum di PN Muara Enim

2. Wasek, Kaur Keuangan di PN Lahat

3. Wasek dan Kaur Keuangan di PN Pagar Alam.

Data Jabatan Struktural di Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan

Negeri se- Sumatera Selatan :

NO

Satuan Kerja / Jabatan

Komposisi

Terisi

Kosong

1

Pengadilan Tinggi Palembang - Wakil Sekretaris - Kasubag Keuangan - Kasubag Umum - Kasubag Kepegawaian

1 1 1 1

1 1 1 1

- - - -

2

Pengadilan Negeri Palembang - Wakil Sekretaris - Kaur Keuangan - Kaur Umum - Kaur Kepegawaian

1 1 1 1

1 1 1 1

- - - -

3

Pengadilan Negeri Lbk Linggau - Wakil Sekretaris - Kaur Keuangan - Kaur Umum - Kaur Kepegawaian

1 1 1 1

1 1 1 1

- - - -

4

Pengadilan Negeri Kayu Agung - Wakil Sekretaris - Kaur Keuangan - Kaur Umum - Kaur Kepegawaian

1 1 1 1

1 1 1 1

- - - -

5

Pengadilan Negeri Sekayu - Wakil Sekretaris - Kaur Keuangan - Kaur Umum - Kaur Kepegawaian

1 1 1 1

1 1 1 1

- - - -

6

Pengadilan Negeri Muara Enim

| 106


- Wakil Sekretaris - Kaur Keuangan - Kaur Umum - Kaur Kepegawaian

1 1 1 1

1 - - 1

- 1 1 -

7 Pengadilan Negeri Baturaja - Wakil Sekretaris - Kaur Keuangan - Kaur Umum - Kaur Kepegawaian

1 1 1 1

1 1 1 1

- - - -

8

Pengadilan Negeri Lahat - Wakil Sekretaris - Kaur Keuangan - Kaur Umum - Kaur Kepegawaian

1 1 1 1

- - 1 1

1 1 - -

9

Pengadilan Negeri Prabumulih - Wakil Sekretaris - Kaur Keuangan - Kaur Umum - Kaur Kepegawaian

1 1 1 1

1 1 1 1

- - - -

10 Pengadilan Negeri Pagar Alam - Wakil Sekretaris - Kaur Keuangan - Kaur Umum - Kaur Kepegawaian

1 1 1 1

- - 1 1

1 1 - -

5. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Sudah saatnya kualitas Sumber Daya Manusia Peradilan ditingkatkan.

Dengan SDM peradilan yang profesional maka akan tercipta kinerja yang lebih

baik dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dihadapan pemerintah maupun

masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut Pengadilan Tinggi Palembang

telah berupaya mengelola SDM dengan menambah ilmu dan wawasan melalui

kegiatan lokakarya, pelatihan, rapat koordinasi dan sebagainya. Selama tahun

2013, kegiatan yang telah diikuti adalah sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

TEMPAT/TGL

NAMA PESERTA

UNIT KERJA

PENYELEN

GGARA 01.

Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Se Sumatera Selatan Tahun 2013

Hotel The Jayakarta Daira Tanggal 2 s/d 4 April 2013

1. Dr. H, Muh Daming Sunusi,

SH, M. Hum 2. Vivi Yulianita, SE. SH. MH 3. Ishak Rizal, ST 4. Ponijan, SH 5. Aas Sunarsih, SH 6. Juli Astra, SH 7. Rudi Indawan, SH 8. Nain Meitulu, SH 9. Beni Herlambang, SH 10. M. Rasidiansyah, SH 11. Priatmojo Susilo 12. Mulyati, S.Sos

PT Palembang PT Palembang PT Palembang PT Palembang PT Palembang PT Palembang PN Palembang PN Palembang PN Palembang PN Palembang PN Lubuk Linggau PN Lubuk Linggau PN Lubuk Linggau

PT Palembang.

| 107


02.

Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja (Renstra) dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lakip) Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri Se Sumatera Selatan

Hotel The Jayakarta Daira Tanggal 26 s/ d 28 April 2013

13. Leni Sartika, A.Md 14. Rizal Effendi, SH, MM 15. Sarpedi, SH 16. Suraiyah 17. A. Letondot Basarin, SH 18. Sutrisno, SH 19. Ressi Mirliana Sari 20. Sahruri, S.Kom 21. Endang Azhari 22. Erda Octarina 23. M. Ruslan, SH, MM 24. Yurika Ariani, ST 25. A. Mahbud Ulhaq 26. Jimmy Oktavianus, A.Md 27. Zulfahmi Anwar, SH, MH 28. Dwi Joko Handoyo, SH 29. Parmono, SH 30. Fitrika, SH 31. Iskandar Jaya, SH, MM 32. Dedi Sucipto, A.Md 33. Fitriani, SH 34. Darno, SH 35 .Patra Sukma, S.Kom, SH, MH 36. M. Kamil Setiadi, ST 37. Kemas Hendra, S. Kom 38. Astan, SH 39. Alimron Dwi Putera 40. Likwanyu 1. H. Arwan Byrin, SH, MH 2. Vivi Yulianita, SE. SH. MH 3. Heri Mendisben, SH. MH 4. Suramin, SH, MH 5. Khoirul Munawar, ST, SH 6. Fatmayeni, S.Kom 7. H. Ali Makki, SH, MH 8. Juli Astra, SH 9. Rudi Indawan, SH 10. Nurhardin, SH 11. H.R Sabaruddin Ilyas, SH,

M.Hum 12. M. Rasidiansyah, SH 13. Ramli, SH, MH 14. Priatmojo Susilo 15. Khusaini, SH 16. Rizal Effendi, SH, MM 17. Sarpedi, SH 18. Buyung Dwikora, SH, MH 19. Sutrisno, SH 20. M. Roesli, SH 21. Ressi Mirliana sari, SH 22. Kamaluddin, SH, MH 23. M. Ruslan, SH, MM 24. M. Hasymi, SH 25. Yurika Ariani, ST 26. Efiyanto, SH 27. Zulfahmi Anwar, SH, MH 28. Hasahatan Sormin, SH 29. Dwi Joko Handoyo, SH 30. Tjondro Wiwoho, SH, MH 31. Iskandar Jaya, SH, MM 32. Edilhi Matseri, SH 33. Nun Suhaini, SH, M,Hum 34. Darno, SH 35. Repulis Ruswy, SH

PN Lubuk Linggau PN Kayu Agung PN Kayu Agung PN Kayu Agung PN Kayu Agung PN Sekayu PN Sekayu PN Sekayu PN Sekayu PN Sekayu PN Muara Enim PN Muara Enim PN Muara Enim PN Muara Enim PN Baturaja PN Baturaja PN Baturaja PN Baturja PN Lahat PN Lahat PN Lahat PN Prabumulih PN Prabumulih PN Prabumulih PN Prabumulih PN Pagaralam PN Pagaralam PN Pagaralam PT Palembang PT Palembang PT Palembang PT Palembang PT Palembang PT Palembang PN Palembang PN Palembang PN Palembang PN Palembang PN Lubuk Linggau PN Lubuk Linggau PN Lubuk Linggau PN Lubuk Linggau PN Kayu Agung PN Kayu Agung PN Kayu Agung PN Sekayu PN Sekayu PN Sekayu PN Sekayu PN Muara Enim PN Muara Enim PN Sekayu PN Muara Enim PN Muara Enim PN Muara Enim PN Baturaja PN Baturaja PN Baturaja PN Lahat PN Lahat PN Lahat PN Prabumulih PN Prabumulih

PT Palembang

| 108


03. 04.

Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri sesumsel Penyusunan Program Tahun 2014 Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Se Sumatera Selatan tahun 2013

Hotel Jayakarta Daira Palembang 21 s/d 24 Mei 2013 Hotel Jayakarta Daira Palembang tgl 23 - 25 Mei 2013

36. Olivia Terisia, SH 37. Fahren, SH, M.Hum 38. Astan, SH 39. Agusman, SH 1. Ponijan, SH 2. Dori Hoswindasari, ST, SH 3. Evi Yuniasthy, A.Md 4. Rosi Kurniady, A,Md 5. Nain Meitulu, SH 6. Fitria Nurlita, S.Kom 7. Beni Herlambang, SH 8. Priatmojo Susilo 9. Mulyati 10. Roby Pratama, Amd 11. Rusman Edwar 12. Amiri 13. Mashuri 14. Muhammad Adriansyah 15. Dedi Sohaidi, SH 16. Ridha Al Haj, A. Md 17. Hendra Pratama 18. Effendy Sulistiyo 19. Fiqri Adrianyah 20. Bambang S Riyadi, SH 21. Marisa D Indah, SH 22. Hendra Gunawan, S.Kom 23. Octo Tridiansyah 24. Mardiyan Saputra, A.Md 25. M Syamsul Bachri, ST 26. Olivia Terisia, SH 27. Kemas Hendra, S.Kom 28. Rizki Jumadi Akbar, A.Md 29. Helmy F Farhan, SH, MH 30. Likwanyu

1. Dr. Muh Daming Sunusi,

SH. M.Hum 2. Vivi Yulianita, SE, SH, MM 3. Yuni Artika Sari, SE, Ak 4. Aas Sunarsih, SH 5. Juli Astra, SH 6. Rudi Indawan, SH, M.Kn 7. Nain Meitulu, SH 8. Beni Herlambang, SH 9. M. Rasidianyah, SH 10. Ahmad Irfansyah, SH 11. Wahyu Agus Susanto, ST,

SH 12. Leni Sartika, A.Md 13. Rizal Effendi, SH, MM 14. Sarpedi, SH 15. Suraiyah, SH 16. Ahmad letondot B, SH 17. Sutrisno, SH 18. Ressi Mirliana sari, SH 19. Endang Azhari 20. Sahruri, S.Kom 21. M. Ruslan, SH, MM

PN Prabumulih PN Pagaralam PN Pagaralam PN Pagaralam PT Palembang PT Palembang PT Palembang PT Palembang PN Palembang PN Palembang PN Palembang PN Lubuk Linggau PN Lubuk Linggau PN Lubuk Linggau PN Lubuk Linggau PN Kayu Agung PN Kayu Agung PN Kayu Agung PN Sekayu PN Sekayu PN Sekayu PN Muara Enim PN Muara Enim PN Baturaja PN Baturaja PN Baturaja PN Baturaja PT Lahat PN Prabumulih PN Prabumulih PN Prabumulih PN Prabumulih PN Pagaralam PN Pagaralam PT Palembang PT Palembang PT Palembang PT Palembang PN Palembang PN Palembang PN Palembang PN Palembang PN Sekayu PN Sekayu PN Sekayu PN Sekayu PN Lbk Linggau PN Lbk Linggau PN Lbk Linggau PN Lbk Linggau PN Lahat PN Lahat PN Lahat PN Muara Enim PN Muara Enim PN Muara Enim PN Baturaja

PT Palembang PT Palembang

| 109


05. 06.

Pelatihan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP/CTS versi 2) Bimbingan Teknis Penyusunan dan Penilaian

Hotel Grand Zuri Jalan rajawali No. 8 Palembang Tanggal 2 s/ 5 September 2013 Hotel Raden Jalan Sultan Mahmud Badaruddin Km 11

22. Yurika Ariani, ST 23. A. Mahbub Ulhaq, SE 24. Jimmy Oktavianus, A.Md 25. Zulfahmi Anwar, SH, MM 26. Dwi Joko Handoyo, SH 27. Parmono, SH 28. Muhammad Albar, SE 29. Iskandar Jaya, SH, MM 30. Dedy Sucipto, A. Md 31. Endang Effendy, SE 32. Darno, SH 33. M. Kamil Setiadi, ST 34. Kemas Hendra, S.Kom 35. Astan, SH 36. Rionaldo S S S.Kom

1. Drs. Fachruddin Zen, SH,

MH 2. Asbi, SH 3. Dharmawan, SH 4. M. Affiudin, SH 5. Arifin, SH 6. M. Edy, SH 7. Mashur Mahmud, SH 8. Zainal Abidin, S.Sos 9. Helni Aryadi, SH, MH 10. Ahmad Leotolstoy, SH 11. Al kautsari dewi adha,

A.Md 12. Waryono, SH 13. Harmain, SH 14. Abu bakri, SH 15. Rendy Hermana, SH 16. Huzairin 17. Kamaluddin 18. Yusuf, SH 19. Alamsyah, SH 20. M. Gufiyamin, SH 21. Shofwan, SH 22. Darmawati, SH 23. Arman, SH 24. Derry Tauhid, SH 25. Amirullah, SH 26. Saiful Amri, SH 27. Alidin, SH 28. Hendra Gunawan, SH 29. Deni Syafril, SH 30. Alia Desnani, SH 31. Herman 32. Dahlan, SH 33. Budi Suarno, SH 34. Akhmad Hartoni, SH 35. Siti Masyitoh, SH, MH 36. Anderinsyah, S.Kom 37. M. Soleh, SH 38. Warno, SH 39. Sudarwan, SH 40. Helmy F Farhan, SH, MH 1. H. Teuku Ilzanor, SH,

M.Hum 2. Vivi Yulianita, SE, SH, MM 3. Heri Mendisben, SH, MH

PN Baturaja PN Baturaja PN Baturaja PN Kayu Agung PN Kayu Agung PN Kayu Agung PN Prabumulih PN Prabumulih PN Prabumulih PT Palembang PT Palembang PT Palembang PT Palembang PT Palembang PT Palembang PN Palembang PN Palembang PN Palembang PN Lubuk Linggau PN Lubuk Linggau PN Lubuk Linggau PN Lubuk Linggau PN Lubuk Linggau PN Kayu Agung PN Kayu Agung PN Kayu Agung PN Kayu Agung PN Kayu Agung PN Sekayu PN Sekayu PN Sekayu PN SekayuEnim PN Muara Enim PN Lahat PN Lahat PN Lahat PN Lahat PN Prabumulih PN Prabumulih PN Baturaja PN Baturaja PNLahat PN Lahat PN Lahat

PT Palembang PT Palembang PT Palembang PN Palembang

PT Palembang

| 110


07.

Sasaran Kerja Pegawai Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Se Sumatera Selatan Tahun 2013 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan laporan keuangan satuan kerja korwil sumatera selatan tahun 2013

palembang Tanggal 18 s/d 19 September 2013 Hotel Raden Palembang Tanggal 16 s/d 18 September 2013

4. Bastari, SH, MH 5. Drs. Fachruddin Zen, SH,

MH 6. Khairul R, SE 7. Asbi, SH 8. Suramin, SH, MH 9. Ishak Rizal, ST 10. Ponijan, SH 11. Juli Astra, SH 12. Rudi Indawan, SH, M.Kn 13. Nurhardin, SH 14. Agustan, SH 15. M. Rasidiansyah, SH 16. Priatmojo Susilo 17. Ramli, SH, MH 18. Rusmiati 19. Rizal Effendi, SH, MM 20. Abu Nawas, SH 21. Sarpedi, SH 22. Eva Agustina, SIP 23. Sutrisno, SH 24. Wenny Rita, A.Md 25. M. Ruslan, SH 26. M. Hasymi, SH 27. Yurika Ariani, ST 28. Hasahatan Sormin, SH 29. Dwi Joko Handoyo, SH 30. Sadat Prayudi, SH 31. Iskandar Jaya, SH 32. Edilhi Matseri, SH 33. Haryanto, SH 34. Repulis Ruswy, SH 35. Olivia Terisia, SH 36. Elva Handayani, SH 37. Astan, SH 38. Agusman, SH 39. Diah Alam Sari, S.Psi 40.

1. Ponijan, SH 2. Madya Prasetya Mulya, SH 3. Dwi Indah Rosalina, SH 4. Deby Corazona Pratiwi, SE 5. Andrianto Fachrizal 6. Roby Pratama, A.Md 7. Ahmad L Basarin, SH 8. Muhammad Adriansyah 9. Sahruri, S.Kom 10. Endang Azahri 11. Alexander Hutajulu, SH 12. Fiqri Adriansyah 13. Muhammad Albar, SE 14. Octo Tridiansyah 15. Dedi Sucipto, A.Md 16. Mardiyan Saputra, A.Md 17. Anderinsyah, S.Kom 18. Rizki Jumadi Akbar, A.Md 19. Rionaldo SS S.Kom 20. Likwanyu 21. Lia marlisa, S.Kom 22. Ihtiar Hidayati, SH 23. Ahmad Fikri, SHI 24. Eka Yulianawati, S.Kom 25. Miftah Nurul Anwar, SH 26. Nurlindasari 27. M. Kenedy

PN Lbk Linggau PN Kayu Agung PN Kayu Agung PN Lahat PN Lahat PN Sekayu PN Sekayu PN Baturaja PN Muara Enim PN Prabumulih PT Palembang PT Palembang PN Palembang PN Lbk Linggau PN Lbk Linggau PN Lbk Linggau PN Lahat PN Lahat PN Sekayu PN Sekayu PN Sekayu PN Baturaja PN Baturaja PN Muara Enim PN Muara Enim PN Kayu Agung PN Kayu Agung PN Kayu Agung PN Prabumulih PN Prabumulih PN Prabumulih PN Prabumulih PN Prabumulih PN Prabumulih PN Pagaralam PN Pagaralam PN Pagaralam PT Palembang PT Palembang PN Palembang PN Palembang PN Lbk Linggau PN Lbk Linggau PN Kayu Agung PN Kayu Agung PN Sekayu PN Sekayu PN Muara Enim PN Muara Enim PN Baturaja PN Baturaja PN Lahat PN Lahat PT Prabumulih PT Prabumulih PT Pagaralam PT Pagaralam PTA Palembang PTA Palembang PA Palembang PA Palembang PA Lubuk Linggau PA Lubuk Linggau PA Kayu Agung

PT Palembang

| 111


08.

Bimbingan Teknis Komunikasi Data Nasioanal (Komdanas) pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Se Wilayah Sumatera Selatan 2013

Hotel Grand Zuri Jalan Rajawali No. 8 Tanggal 08 November 2013

28. Maharani, S.Kom 29. Apriyanti 30. Yessi Arianty, SE 31. Marisa Farhana, SHI 32. Heri Oktava 33. Endah Rosmala Dewi, A.Md 34. M. Barliansyah 35. Andrian 36. Dania Elfira, SE 37. Muhammad Agus, SE 38. Fajar Mawardi, SH 39. Medi Darmawangsa, SH 40. Muhammad Nasir, SH 1. Vivi Yulianita, SE, SH, MM 2. Ponijan, SH 3. Khoirul Munawar, ST, SH 4. Rahmat Juniasyah 5. Madya Prasetya Mulya, SH 6. Dori Hoswinda Sari, ST, SH 7. Rosi Kurniady, A.Md 8. Rudi Indawan, SH, M.Kn 9. Debby Corazona Pratiwi, SE 10. Meri Febrianti 11. Andrianto Fachrizal, S.Kom 12. Roby Pratama, A.Md 13. Rusman Edwar 14. Sarpedi, SH 15. Eva Agustina, SIP 16. Ahmad Letondot B, SH 17. Muhammad Adriansyah 18. Ressi Mirliana sari, SH 19. Sahruri, S.Kom 20. Wenny Rita, A.Md 21. Endang Azhari 22. Yurika Ariani, ST 23. Alexander Hutajulu, SH 24. Fiqri Adriansyah 25. Jamal Paiko 26. Dwi Joko Handoyo, SH 27. Muhammad Albar, SE 28. Octo Tridiansyah 29. Evi Yulianti 30. Endang Effendi, SE 31. Haryanto, SH 32. Dedi Sucipto, A.Md 33. Mardiyan Saputra, A.Md 34. Elva Handayani, SH 35. Anderiansyah, S.Kom 36. Rizki Jumadi Akbar, A.Md 37. Diah Alam sari 38. Rionaldo SS S.Kom

PA Kayu Agung PA Sekayu PA Sekayu PA Muara Enim PA Muara Enim PA Baturaja PA Baturaja PA Lahat PA Lahat PTUN Palembang PTUN Palembang DILMIL I-04 PLG DILMIL I-04 PLG PT Palembang PT Palembang PT Palembang PT Palembang PT Palembang PT Palembang PT Palembang PN Palembang PN Palembang PN Palembang PN Lubuk Linggau PN Lubuk Linggau PN Lubuk Linggau PN Kayu Agung PN Kayu Agung PN Kayu Agung PN Kayu Agung PN Sekayu PN Sekayu PN Sekayu PN Sekayu PN Muara Enim PN Muara Enim PN Muara Enim PN Muara Enim PN Baturaja PN Baturaja PN Baturaja PN Baturaja PN Lahat PN Lahat PN Lahat PN Lahat PN Prabumulih PN Prabumulih PN Prabumulih PN Pagaralam PN Pagaralam

PT Palembang

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Tersedianya sarana dan prasarana merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan

kegiatan. Karena itu didalam penyusunan anggaran dialokasikan dana untuk

| 112


pengadaan sarana dan prasarana seperti pembangunan gedung kantor, pengadaan

meubelair, pengadaaan kendaraan, dan pengadaan alat pengolah data dan

pengadaan sarana gedung.

1. Sarana dan Prasarana Gedung, Tanah, dan Kendaraan.

a. Pengadaan

Pengadaaan adalah kegiatan menyediakan sarana dan prasarana untuk

menunjang pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi, berikut ini adalah

pengadaan sarana dan prasarana yang dilakukan selama tahun 2013

diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang :

No SATKER RINCIAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TANAH, GEDUNG DAN

KENDARAAN

KET.

1 PT PALEMBANG ‐ 2 PN PALEMBANG Rehab gudung kantor

3 PN KAYUAGUNG - 4 PN BATURAJA - 5 PN LUBUK LINGGAU - 6 PN MUARA ENIM - 7 PN SEKAYU Rehab tampak muka tahap I 8 PN PRABUMULIH Pembangunangedung kantor tahap

IV

9 PN LAHAT Rehab tampak muka tahap I 10 PN PAGAR ALAM 1. Pembangunan gedung kantor

tahap IV 2. Pengadaan kendaraan Roda 4

b. Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan sarana dan prasarana

agar tetap laik fungsi. Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung,tanah

maupun kendaraan mempunyai peran yang sangat penting guna mendukung

pelaksanaan tugas,pokok dan fungsi. Apabila sarana dan prasarana tidak

memadai, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor tidak dapat

berjalan dengan baik. Dalam DIPA Pengadilan Tinggi Palembang dan DIPA

| 113


Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan, telah dialokasikan dana untuk

pemeliharaan gedung dan kendaraan.

Alokasi Anggaran Pemeliharaan Gedung Kantor , Rumah Dinas dan Kendaraan Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri Se Sumatera Selatan TA 2012

NO SATKER

PEM.GEDUNG RUMDIN RODA 4 RODA 2

1 PT.PALEMBANG 138.355.000 6.100.000 128.800.000 9.900.000 2 PN.PALEMBANG 207.550.000 6.000.000 126.000.000 22.400.000 3 PN. LLG 231.730.000 50.000.000 64.000.000 8.100.000 4 PN.SEKAYU 28.387.000 1.500.000 4.000.000 3.000.000 5 PN.KAYUAGUNG 87.260.000 5.500.000 12.000.000 12.500.000 6 PN.MUARA ENIM 51.400.000 1.506.000 16.500.000 8.750.000 7 PN.LAHAT 108.760.000 12.000.000 45.000.000 15.000.000 8 PN.BATURAJA 53.757.000 4.000.000 36.000.000 25.600.000 9 PN.PRABUMULIH 19.890.000 - 36.000.000 6.400.000 10 PN.PAGARALAM 18.000.000 - 15.000.000 4.000.000

c. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara dari

daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang

untuk membebaskan pengguna atau kuasa pengguna barang atau pengelola

barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam

penguasaannya. Pada tahun 2013 Pengadilan Tinggi Palembang serta

Pengadilan Negeri di wilayah hukum pengadilan Tinggi Palembang tidak ada

yang penghapusan BMN berupa gedung, tanah dan kendaraan dinas.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

a. Pengadaan

Secara umum sarana dan prasarana merupakan alat penunjang

keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan didalam melaksanakan

tugas fungsi dan pokok kantor, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia

maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil

| 114


yang diharapkan. Untuk Tahun anggaran 2013, Pengadilan Tinggi

Palembang dan Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan melakukan

pengadaan sarana dan prasarana fasilitas perkantoran berupa :

No SATKER RINCIAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG

KETERANGAN

1 PT PALEMBANG 1. Penambahan daya dan instalasi jaringan listrik

2. Pengadaan CCTV 3. Pengadaan exhaust fan

4 unit 5 unit

2 PN PALEMBANG 1. Pengadaan wire less 2. Pengadaan HT 3. Pengadaan PC, printer 4. Pengadaan Hordeng 5. Pengadaan bangku

stanlis/pengunjung sidang 6. Pengadaan AC

1 unit 3 unit 2 unit 12 unit 6 unit

3 PN KAYUAGUNG 1. Pengadaan meubelair ruang sidang

4 PN BATURAJA 1. Pengadaan sound system 2. Pengadaan kotak arsip 3. Vacum cleaner

1 unit 500 buah 1 unit

5 PN LUBUK LINGGAU

1. Pengadaan Laptop 2. Pengadaan printer mobile 3. Mesin tik 4. Meja kerja 1 biro 5. Kursi kerja

2 unit 2 unit 1 unit 11 unit 11 unit

6 PN MUARA ENIM 1. Pengadaan mesin scanner 2. Pengadaan laptop 3. Pengadaan printer portable 4. Pengadaan printer 5. Pengadaan PC 6. Pengadaan bangku stanlis

2 unit 3 unit 1 unit 4 unit 3 unit 13 unit

7 PN SEKAYU 1. Penambahan daya dan instalasi listrik

8 PN PRABUMULIH 1. Pengadan AC 1PK 2. Pengadaan finger scan

9 PN LAHAT 1. Pengadaan finger scan 10 PN PAGAR ALAM 3. Pengadaan kursi kerja

4. Pengadaan meja 1 biro 5. Pengadaan meja dan kursi sidang 6. Pengadaan brangkas

5 unit 5 unit 1 set 1 unit

b. Pemeliharaan

Pemeliharaan merupakan kegiatan yang terus menerus untuk

mengusahakan agar barang tetap dalam keadaan baik. Berikut adalah

dana yang dialokasikan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas

gedung :

| 115


NO SATKER RODA 4 RODA 2 KOMPTER FAX AC INSTLASI ALAT RT

1 PT.PALEMBANG 128.800.000 9.900.000 15.200.000 400.000 12.300.000 - 17.090.000

2 PN.PALEMBANG 126.000.000 22.400.000 - - - - 52.950.000

3 PN.LUBUKLINGGAU 64.000.000 8.100.000 2.400.000 1.000.000 3.500.000 1.110.000 8.400.00

4 PN.SEKAYU 4.000.000 3.000.000 1.000.000 200.000 2.400.000 600.000 300.000

5 PN.KAYUAGUNG 12.000.000 12.500.000 9.500.000 - 7.000.000 3.000.000 4.000.000

6 PN.MUARA ENIM 16.500.000 8.750.000 7.150.000 1.000.000 7.000.000 - 4.000.000

7 PN.LAHAT 45.000.000 15.000.000 12.156.000 624.000 5.840.000 - 6.481.000

8 PN.BATURAJA 36.000.000 25.600.000 5.740.000 1.000.000 5.250.000 - 7.478.000

9 PN.PRABUMULIH 36.000.000 6.400.000 4.800.000 - 4.000.000 - 1.600.000

10 PN.PAGARALAM 15.000.000 4.000.000 14.400.000 - - - -

c. Penghapusan

Pada tahun 2013 Pengadilan Tinggi Palembang tidak melakukan

penghapusan Barang Milik Negara berupa meubelair dan peralatan kantor,

sedangkan Pengadilan Negeri di wilayah hukum pengadilan Tinggi

Palembang yang melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara berupa

meubelair dan peralatan kantor adalah Pengadialn Negeri Muara Enim.

Berikut adalah data Barang Milik Negara berupa meubelair dan peralatan

kantor yang dilakukan penghapusan :

NO SATKER BMN YANG PENGHAPUSAN

1.

PT Muara Enim

Mesin Ketik, Lemari Besi/Metal, Filling Cabinet Besi, Meja Kerja

Kayu, Kursi Besi/Metal, Kursi Kayu, Kipas Angin, PC Unit dan

Printer dll.

3. Pengelolaan Teknologi Informasi

Berikut adalah data pengelolaan teknologi informasi berupa perangkat keras

dan perangkat lunak di Kantor Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan

Negeri diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang:

a. Perangkat Keras

| 116


No. Satker PC Unit (unit)

Laptop (unit)

Printer (unit)

Server (unit)

Router (unit)

Hub (unit)

1 PT Palembang 32 12 32 1 4 6

2 PN Palembang 28 6 27 1 - -

3 PN Lubuklinggau 14 1 10 1 - 1

4 PN Sekayu 12 5 10 1 - -

5 PN Kayuagung 19 5 6 1 4 -

6 PN Muara Enim 19 12 12 1 - -

7 PN Lahat 23 2 4 1 1 2

8 PN Baturaja 26 7 21 1 1 -

9 PN Prabumulih 13 3 6 1 2 1

10 PN Pagaralam 2 - 3 - - -

b. Perangkat Lunak

No. Satker Perangkat Lunak Keterangan

1 PT Palembang - - 2 PN Palembang Case Tracking System (CTS) -

3 PN Lubuklinggau Case Tracking System (CTS) -

4 PN Sekayu Case Tracking System (CTS) -

5 PN Kayuagung Case Tracking System (CTS) -

6 PN Muara Enim Case Tracking System (CTS) -

7 PN Lahat Case Tracking System (CTS) - 8 PN Baturaja Case Tracking System (CTS) - 9 PN Prabumulih Case Tracking System (CTS) - 10 PN Pagaralam Case Tracking System (CTS) -

C. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pagu definitif Tahun Anggaran 2013, Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan

Negeri se-Sumatera Selatan yang dituangkan kedalam RKA-KL meliputi 10

(sepuluh) satker dengan jumlah sebagai berikut :

- Pagu anggaran total sebesar Rp 77.584.885.000.-(tujuh puluh tujuh milyar

lima ratus delapan puluh juta delapan ratus lima delapan puluh lima ribu

rupiah).

| 117


- Pelaksanaan Anggaran/Realisasi total sebesar Rp 74.739.332.683,- (tujuh

puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga

puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).

- Sisa Anggaran total sebesar Rp 2.845.552.317.- (dua milyar delapan ratus

empat puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas

rupiah).

Program dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung

Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

JUMLAH

NO STKER PAGU REALISASI SISA PAGU REALISASI SISA PAGU REALISASI SISA REALISASI SISA 1 PT.PLG 19.864.368.00

0

18.321.125.8

40

1.543.242.16

0

100.000.000 99.20.0005 795.000 227.400.000 173.908.665 53.491.

335

18.594.239.5

05

1.597.528.49

5

2 PN.PLG 19.638.604.00

0

20.485.566.1

12

846.962.112 1.510.999.00

0

1.489.490.00

0

21.509.00

0

309.000.000 259.544.050 49.455.

950

22.234.600.1

62

- 775.997.162

3 PN.LLG 5.123.815.000 4.612.010.02

9

511.804.971 100.000.000 95.690.000 4.310.000 86.000.000 63.210.000 22.790.

000

4.770.910.02

9

538.904.971

4 PN.SKY

U

4.027.721.000 3.876.416.81

2

151.304.190 1.300.000.00

0

1.250.685.00

0

49.315.00

0

136.000.000 113.625.850 22.374.

150

5.241.027.66

2

222.693.338

5 PN.KA 3.348.961.000 3.604.786.41

9

57.019.156 100.000.000 98.747.000 1.253.000 86.000.000 79.833.000 6.167.0

00

3.783.366.41

9

- 248.405.419

6 PN.ME 3.810.644.000 3.428.619.70

0

382.024.300 100.000.000 99.605.000 395.000 86.000.000 73.488.700 12.511.

300

3.601.713.40

0

394.930.600

7 PN.LHT 3.838.970.000 3.265.268.63

9

573.701.361 1.211.500.00

0

1.168.860.89

0

42.639.11

0

149.000.000 124.289.305 24.7106

95

4.558.418.83

4

641.051.166

8 PN.BTA 3.957.171.000 3.783.707.33

3

173.463.667 60.000.000 59.413.200 586.800 136.000.000 126.060.400 9.939.6

00

3.969.180.93

3

183.990.067

9 PN.PBM 3.639.784.000 3.500.849.64

5

138.934.355 1.600.000.00

0

1.544.078.20

0

55.921.80

0

27.000.000 22.500.000 4.500.0

00

5.67.427.845 199.356.155

10 PN.PGA 3.078.348.000 2.826.502.36

4

251.845.636 1.174.600.00

0

1.128.705.50

0

46.294.50

0

27.000.000 20.642.320 6.357.6

80

3.975.850.18

4

304.097.816

Anggaran tersebut terbagi dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja

Modal, yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

- RKA-KL tahun anggaran 2013 untuk Belanja Pegawai total sebesar Rp

61.250.205.000,-

- Pelaksanaan Belanja Pegawai/realisasi untuk tahun anggaran 2013 Rp

60.149.125.341,-.

- Sisa Anggaran untuk Belanja Pegawai Rp 1.101.079.659,-.

| 118


REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PADA PENGADILAN TK PERTAMA DAN TK BANDING PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2012

NO SATKER PAGU REALISASI SISA KET

1 PT.PLG 17.561.923.000 16.405.516.541 1.156.406.459 93,420%

2 PN.PLG 17.983.694.000 19.141.117.373 (1.157.423.373) 106.44%

3 PN.LLG 4.310.309.000 4.068.222.998 242.086.002 94.38%

4 PN.SKYU 3.487.136.000 3.430.621.238 56.514.762 98.38%

5 PN.KA 2.761.512.000 3.074.356.575 (312.844.575) 111.33%

6 PN.ME 3.199.743.000 2.829.647.742 370.095.258 88.43%

7 PN.LHT 3.080.434.000 2.648.980.391 431.453.609 85,99%

8 PN.BTA 3.361.722.000 3.205.818.922 155.903.078 95.36%

9 PN.PBM 3.013.084.000 2.910.022.169 103.061.831 96.58%

10 PN.PGA 2.490.648.000 2.434.821.392 55.826.608 97.76%

2. Belanja Barang

- RKA-KL tahun anggaran 2013 untuk Belanja Pegawai total sebesar Rp

9.078.181.000.-( sembilan milyar tujuh puluh delapan juta seratus delapan

puluh satu ribu rupiah ).

- Pelaksanaan Belanja Pegawai/realisasi untuk tahun anggaran 2013 Rp

7.555.727.552.- (tujuh milyar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus

dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah ).

- Sisa Anggaran untuk Belanja Pegawai Rp 1.522.453.448.- (Satu milyar lima

ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus

empat puluh delapan rupiah).

REKAPITULASI BELANJA BARANG PADA PENGADILAN TK PERTAMA DAN TK BANDING PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013

| 119



1 PT.PLG 2.302.445.000 1.915.609.299 386.835.701 83,20%

2 PN.PLG 1.654.910.000 1.344.448.739 21.509.000 81.24%

3 PN.LLG 813.506.000 543.787.031 269.718.969 66.84%

4 PN.SKYU 540.585.000 445.795.571 94.789.426 82.47%

5 PN.KA 587.449.000 530.429.844 57.019.156 90.29%

6 PN.ME 610.901.000 598.971.958 11.929.042 98.05

7 PN.LHT 758.536.000 616.288.248 142.247.752 81,25%

8 PN.BTA 595.449.000 577.888.411 17.560.589 97.05%

9 PN.PBM 626.700.000 590.827.476 35.872.524 94.28%

10 PN.PGA 587.700.000 391.680.972 196.019.028 66.65%

3. Belanja Modal

- RKA-KL tahun anggaran 2012 untuk Belanja Modal berjumlah Rp

7.256.499.000,- .

- Pelaksanaan Belanja Modal/realisasi untuk tahun anggaran 2013 Rp

7.034.479.790,- .

- Sisa Anggaran untuk Belanja Modal Rp 222.019.210

REKAPITULASI BELANJA MODAL PADA PENGADILAN TK PERTAMA DAN TK BANDING PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013


1 PT.PLG 100.000.000 99.205.000 795.000 99,21%

2 PN.PLG 1.510.999.000 1.489.490.000 21.509.000 98.58%

3 PN.LLG 100.000.000 95.690.000 4.310.000 95.69%

4 PN.SKYU 1.300.000.000 1.250.685.000 49.315.000 96.21%

5 PN.KA 100.000.000 98.747.000 1.253.000 98.75%

6 PN.ME 100.000.000 99.605.000 395.000 99.61%

7 PN.LHT 1.211.500.000 1.168.860.890 42.639.110 96,48%

8 PN.BTA 60.000.000 59.413.200 586.800 99.02%

| 120


9 PN.PBM 1.600.000.000 1.544.078.200 55.921.800 96.50%

10 PN.PGA 1.174.000.000 1.128.705.500 46.294.500 96.06%

C. PENGELOLAAN ADMINISTRASI

Administrasi adalah suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih

berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang ditentukan.

Dalam duani peradilan dikenal dua bentuk administrasi yaitu administrasi perkara

yang biasa disebut bidang kepaniteraan dan administrasi umum yang biasa

disebut bidang kesekretariatan .

Di Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan negeri se Sumatera

Selatan kegiatan Administrasi perkara dan Administrasi umum dipimpin oleh

Panitera yang sekaligus merangkap jabatan sebagai Sekretaris. Dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seorang Panitera/Sekretaris dibantu

oleh seorang Wakil Panitera untuk urusan Kepaniteraan, serta seorang Wakil

Sekretaris untuk urusan Kesekretariatan.

1. Administrasi Perkara

Pengelolaan Administrasi Perkara, baik Pidana maupun Perdata

dilakukan sejak diterimanya berkas perkara banding. Diawali dengan memberi

nomor perkara dan meregister ke Buku Register Induk, selanjutnya penetapan

Majelis Hakim dan penunjukan Panitera Pengganti. Berkas perkara kemudian

diserahkan kepada Majelis untuk dilakukan pemeriksaan. Apabila telah putus,

perkara tersebut dilaporkan ke Kepaniteraan Pidana atau Perdata, selanjutnya

dilakukan minutasi, hingga akhirnya seluruh berkas termasuk putusan banding

dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Pengaju.

| 121


Untuk minutasi pada tahun 2013, secara umum di Pengadilan Tinggi

Palembang dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan sudah cukup baik,

karena dengan yang diputus dengan yang diminutasi hampir seimbang.

Sehingga pada akhir tahun, tunggakan minutasi relatif kecil, bahkan berkurang

dari tahun sebelumnya. Berikut Data minutasi perkara pidana dan perdata pada

Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan .

REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI

PADA PENGADILAN TK. PERTAMA DAN TK. BANNDING PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013

NO SATKER

PERKARA JML

PANI TERA/PP

KET PIDANA PERDATA

Sisa 2012 Putus Minut

asi Sisa Sisa 2012

Putus

Minutasi

Sisa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 PT Palembang 3 184 180 7 0 85 83 2 23

2 PN Palembang 230 1904 1980 154 45 197 208 34 37

3 PN Lubuk Linggau 0 775 752 23 0 22 22 0 12

4 PN Sekayu 63 853 793 123 0 56 56 0 11

5 PN Kayu Agung 0 609 605 4 6 24 30 0 7

6 PN Baturaja 111 664 706 69 9 27 23 3 12

7 PN Muara Enim 0 449 299 150 0 26 15 11 12

8 PN Lahat 28 373 356 45 4 20 18 6 9

9 PN Prabumulih 15 200 212 3 0 5 5 0 11

10 PN Pagar Alam 5 87 80 12 0 1 1 0 6

11

Pengadilan Hubungan Industrial Palembang

- - - - 2 22 19 6 27

12 Pengadilan Tipikor Tingkat Banding

0 10 10 0 - - - - 15

13 Pengadilan Tipikor Tingkat

2 46 39 9 - - - - 37

| 122


Pertama

Keterangan : - Sisa 2012 = sisa perkara putus tahun 2011 yang belum diminutasi - Putus = jumlah perkara yang diputus pada tahun 2013 - Minutasi = jumlah perkara putus yang telah diminutasi pada tahun 2013 - Sisa = sisa perkara putus yang belum diminutasi pada tahun 2013

2. Administrasi Umum

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se Sumatera Selatan dalam

mengelola administrasi umum yang meliputi Administrasi Kepegawaian,

Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum, berpedoman pada Keputusan

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/ 2007 tanggal 24 Agustus

2007.

a. Administrasi Kepegawaian

Administrasi bagian kepegawaian di Pengadilan Tinggi Palembang

pada prinsipnya adalah mengenai administrasi yang berkaitan dengan

sumber daya manusia (SDM), baik di Pengadilan Tinggi Palembang maupun

Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan.

Dalam pengelolaannya, administrasi bagian kepegawaian ini dicatat

pada Buku Register, yang meliputi :

1) Register Induk Pegawai Pengadilan se-Sumatera Selatan.

2) Register Kenaikan Pangkat.

3) Register Mutasi.

4) Register Cuti.

5) Register Kenaikan Gaji Berkala (KGB).

6) Register Promosi Jabatan.

7) Register Pensiun.

| 123


8) Register Diklat.

9) Register Hukuman Disiplin.

10) Register Asli SK Kenaikan Pangkat, SK Mutasi dan SK PNS.

11) Register Praktek Kerja Lapangan/Praktek Kerja Industri.

b. Administrasi Bagian Keuangan

Pada intinya, pengelolaan administrasi bagian keuangan adalah

melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran DIPA serta yang

berkaitan dengan keuangan di Pengadilan Tinggi Palembang. Sebagai

pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan disajikan dalam bentuk

laporan, meliputi :

1) Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA), dilakukan setiap

bulan.

2) SAKPA Wilayah, dilakukan setiap triwulan (3 bulan).

3) Aplikasi Bappenas PP Nomor 39 Tahun 2006, dilakukan setiap triwulan.

4) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Satuan Kerja Pengadilan Tinggi

Palembang dan Wilayah, dilakukan setiap bulan.

5) Laporan Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Pengadilan Tinggi

Palembang dan Wilayah, dilakuan setiap bulan.

6) Laporan Rekapitulasi Rekening Listrik Wilayah, dilakukan setiap

semester (6 bulan).

7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), dilakukan setiap semester.

8) CALK Wilayah untuk 18 Satuan Kerja di Wilayah Sumatera Selatan,

dilakukan setiap semester.

| 124


c. Administrasi Bagian Umum

Pengelolaan Administrasi Bagian Umum, dengan tata manajemen :

1) Mengelola Tata Persuratan

Administrasi tata persuratan telah dilaksanakan dengan tertib dan baik

serta memakai sistem kartu kendali. Adapun data surat masuk dan surat

keluar selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Jumlah surat masuk : 4102 surat.

- Jumlah surat keluar : 2229 surat.

2) Mengelola Perpustakaan

Jumlah buku yang dimiliki perpustakaan Pengadilan Tinggi

Palembang sampai dengan 31 Desember 2012 sebanyak 7.713 buku,

terdiri dari beberapa judul tentang Kepaniteraan, Kesekretariatan,

Hukum dan lain-lain. Dari jumlah itu, sebanyak 41 buku merupakan

buku tambahan selama tahun 2013 yang diperoleh dari Mahkamah

Agung dan lainnya.

Keseluruhan buku-buku tersebut tersimpan rapi dalam 24 lemari,

yang 10 diantaranya merupakan lemari baru hasil pengadaan pada

tahun 2010.

| 125


BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Pada tahun 2013 Pengadilan Tinggi Palembang telah mengelola manajemen

peradilan dengan lebih efektif dan efisien dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Pengelolaan sarana dan prasarana gedung serta fasilitasnya telah mengikuti

peraturan terbaru, yaitu secara komputerisasi menggunakan aplikasi SIMAK-

BMN (Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara), sehingga

pengelolaannya lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Realisasi program kerja baik di Bidang teknis Yudisial maupun Non Teknis

Yudisial telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan aturan yang berlaku,

serta berpedoman kepada Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi).

| 126


4. Penanganan perkara, baik perdata maupun pidana telah dilaksanakan dengan

semestinya dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Pengawasan internal telah dilaksanakan secara berkesinambungan dan

menghasilkan temuan-temuan yang bermanfaat bagi kemajuan kinerja

peradilan.

6. Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai petunjuk dan aturan yang

berlaku dengan menggunakan teknologi komputerisasi yaitu aplikasi anggaran

yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga hasil kinerjanya transparan

dan dapat dipertanggungjawabkan.

7. Profesionalisme kerja merupakan tuntutan kemajuan yang harus segera

diwujudkan, karenanya kebutuhan akan Sumber Daya Manusia yang berbobot.

B. REKOMENDASI

Melihat keadaan dan perkembangan yang terjadi di Pengadilan Tinggi

Palembang hingga tahun 2013, baik itu dilihat dari segi fisik, materi maupun

kemampuan pengelolaannya, maka kami merekomendasikan beberapa hal sebagai

berikut :

1. Mengingat Gedung Pengadilan Tinggi Palembang berlantai dua yang luas

bangunannya 1.505 m2 per lantai, serta luas tanah 2430 m2 dirasa sudah tidak

representatif lagi untuk keperluan kedinasan maka diperlukan pembangunan

baru gedung kantor Pengadilan Tinggi Palembang atau mencari lokasi yang

lebih representatif agar proses pekerjaan kedinasan dapat berjalan lebih baik

lagi. Hal ini dirasa lebih efektif dan efisien dari pada merenovasi tampak muka

kantor Pengadilan Tinggi Palembang.

| 127


2. Untuk menghindari kesenjangan dalam mendapatkan fasilitas rumah dinas dan

kendaraan dinas maka kedepan untuk para Hakim Tinggi, Pejabat Struktural

dan Pejabat Fungsional diusulkan agar mendapatkan tunjangan fasilitas rumah

dinas dan kendaraan yang dikonversi dalam bentuk uang.

3. Salah satu misi Pengadilan Tinggi Palembang adalah mencapai keberhasilan

manajemen peradilan yang berbasis kinerja, untuk mencapai itu diperlukan

sumber daya manusia yang berkwalitas, mampu bekerja dengan baik dan

konsisten, untuk lebih menghargai kemampuan sumber daya manusia itu

diperlukan atensi dari pimpinan dalam bentuk reward.

Demikian laporan tahunan ini disusun dan disampaikan, semoga dapat

menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam mencapai kemajuan kinerja peradilan.

laporan tahunan 2013 pt palembangpt-palembang.go.id/images/laporan_tahunan_2013_pt...pengadilan...

Documents