laporan pelaksanaan rb tahun 2016 upt...

LAPORAN PELAKSANAAN RB TAHUN 2016

UPT LOKA KONSERVASI BIOTA LAUT TUAL

UPT LOKA KONSERVASI BIOTA LAUT TUAL

PUSAT PENELITIAN OSEANOGRAFI

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

2016

LAPORAN REFORMASI BIROKRASI UPT LKBL TUAL 2016 Page i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan atas kehadirat Tuhan YME yang telah memberi rahmat dan

karunianya hingga terselesaikannya laporan ini. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

mengamanatkan kepada seluruh instansi pemerintahan untuk melakukan percepatan

pelaksanaan Reformasi birokrasi. Tahun 2015 merupakan awal dari Roadmap Reformasi

Birokrasi 2015-2019. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di UPT LKBL Tual mengusung 7

arah perubahan dari 9 arah perubahan yang telah dicanangkan LIPI. Area Perubahan tersebut

adalah Manajemen Perubahan, Penatalaksanaan, Penataan, Sistem Manajemen SDMASN, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan KualitasPelayanan Publik, dan quick wins. Perubahan pada berbagai aspek diharapkan mampu

meningkatkan kinerja dari instansi. Terlebih lagi pelaksanaan Reformasi birokrasi ini dapat

menjadikan birokrasi di indonesia semakin bersih dan akuntabel, Efektif dan efisien serta

memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Langgur, 13 Januari 2016

UPT Loka Konservasi Biota Laut Tual

Kepala,

Agus Kusnadi, S.Si, M.Sc.

NIP. 198008202005021001

LAPORAN REFORMASI BIROKRASI UPT LKBL TUAL 2016 Page i

Ikhtisar Eksekutif

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di UPT LKBL Tual mengusung 6 arah perubahan

dari 6 arah perubahan yang telah dicanangkan LIPI. Area Perubahan tersebut adalah

Manajemen Perubahan, Penatalaksanaan, Penataan Sistem Manajemen SDM ASN,Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan KualitasPelayanan Publik, Quick Wins. Pelaksanaan RB untuk sekarang ini difokuskan pada Revolusi

mental untuk mengubah Pola pikir aparatur. Selanjutnya dilakukan perubahan sistem tata

laksana untuk mempercepat proses sebuah birokrasi. Setelah semua proses berjalan akan

terjadi perbaikan kualitas pelayanan.

Manajemen perubahan dilaksanakan dengan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi

untuk menyusun rencana aksi RB. Penyusunan Rencana implementatif untuk meningkatkan

integritas pegawai. Penguatan pengawasan dengan melakukan pembentukan Tim APIP dan

Tim PME. Dokumen SPIP untuk manajemen resiko telah dibuat namun baru pada kegiatan

penelitian yang merupakan kegiatan utama . Penguatan akuntabilitas kinerja dilakukan dengan

pemanfaatan aplikasi berbasis Teknologi Informasi.Penyusunan rencana kinerja, penetapan

kinerja merupakan salah satu cara untuk mengukur kinerja. Penata laksanaan dilaksanakan

dengan penggunaan aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan, pembuatan SOP

untuk efisiensi waktu. Penunjukan Petugas PPID untuk keterbukaan informasi publik.

Penguatan Manajemen SDM ASN dilakukan dengan perencanaan kebutuhan pegawai

berdasarkan analisis beban kerja. Selanjutnya pengadaan CPNS dilakukan secara trasnparan

melalui website. Pelatihan untuk peningkatan kompetensi inti dilakukan untuk meningkatkan

kinerja aparatur. Selain itu pegawai didorong untuk memiliki fungsional tertentu sehingga

kinerjanya dapat terukur dan jelas. Perbandingan antara fungsional tertentu dan fungsional

umum telah seimbang. Pencapaian yang sampai saat ini belum tercapai adalah penilaian

kepuasan pelanggan atas layanan dari UPT LKBL Tual dan sosialisasi mengenai Zona

Integritas.

Arah perubahan RB yang dilakukan oleh UPT LKBL Tual telah disenergikan dengan

sasaran strategis dan indikator kinerja sehingga kegiatan yang dilaksanakan juga bertujuan

untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, memiliki pelayanan

yang berkualitas. Revolusi mental merupakan salah satu program dari manajemen perubahan.

Revolusi mental merupakan kunci dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Perubahan mental

aparatur ini akan membawa perubahan terhadap jalannya pemerintahan. Setelah mental

LAPORAN REFORMASI BIROKRASI UPT LKBL TUAL 2016 Page ii

aparatur berubah langkah selanjutnya adalah pembentukan sistem yang memiliki pengawasan

kuat dan tata laksana yang cepat dan tidak berbelit-belit. Ketika sistem dan aparatur telah

berjalan baik maka pelayanan publik yang dapat memuaskan pemangku kepentingan. Berbagai

upaya peningkatan integritas pegawai telah dilaksanakan seperti kontrak kerja dalam bentuk

SKP, tata laksana baik administrasi, keuangan dan penelitian dibuat cepat dan tidak berbelit

belit dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung e-goverment.

LAPORAN REFORMASI BIROKRASI UPT LKBL TUAL 2016 Page iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................................................i

RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................................ii

DAFTAR ISI .............................................................................................................................. iii

DAFTAR TABEL ......................................................................................................................iv

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................................11.1 Latar belakang ..............................................................................................................1

1.2 Kondisi saat ini ..............................................................................................................2

BAB II ROADMAP DAN PENCAPAIAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI .....................72.1 Managemen Perubahan ................................................................................................7

2.2 Penguatan Pengawasan ...............................................................................................9

2.3 penguatan akuntabilitas Kinerja ..................................................................................11

2.4 Penguatan Tata Laksana ............................................................................................13

2.5 Penguatan Sistem ManajemenSDM ASN ..................................................................15

2.6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ......................................................................16

2.7 Quick Wins ..................................................................................................................17

BAB III ANALISIS DAN EVALUASI ........................................................................................183.1 Birokrasi yang bersih dan Akuntabel ...........................................................................18

3.2 Birokrasi yang Efektif dan Efisien ................................................................................20

3.3 Birokrasi yang memilii Pelayanan Berkualitas .............................................................21

BAB IV PENUTUP ...................................................................................................................23

LAPORAN REFORMASI BIROKRASI UPT LKBL TUAL 2016 Page iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.Tabel Rencana Aksi Manajemen Perubahan .................................................... 8

Tabel 2. Rencana Aksi Penguatan Pengawasan ........................................................... 9

Tabel 3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja ..................................................................... 12

Tabel 4. Rencana Aksi Penguatan Tatalaksana .......................................................... 13

Tabel 5. Penguatan Sistem Manajemen SDM ............................................................. 14

Tabel 6. Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik .................................. 17

Tabel 7. Sasaran RB Birokrasi yang bersih dan Akuntabel .......................................... 19

Tabel 8. Sasaran RB Birokrasi Yang Bersih Dan Efisien ............................................. 20

Tabel 9. Sasaran RB Birokrasi Yang Memiliki Pelayan Yang Berkualitas .................... 21

LAPORAN REFORMASI BIROKRASI UPT LKBL TUAL 2016 Page v

LAPORAN REFORMASI BIROKRASI UPT LKBL TUAL 2016 Page 1

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangPERPRES Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

2010 – 2025 mengamanatkan kepada seluruh instansi pemerintahan untuk melakukan

percepatan pelaksanaan Reformasi birokrasi. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah

rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional

untuk kurun waktu 2010-2025. Dalam pelaksanaan grand design dalam kurun waktu 5

tahunan dibuat acuan untuk operasional dalam bentuk Road Map. Road Map

Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi

yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci

reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan

sasaran per tahun yang jelas.

Road Map reformasi birokrasi berdasarkan Permenpan RB No 20 tahun 2010

telah berakhir. Kurun waktu 2010-2014 merupakan kurun waktu untuk membentuk

fondasi bagi terciptanya pemerintahan yang baik. Ada beberapa sasaran dalam

pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk tahun tersebut yang ingin di capai antara lain

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan

nepotisme, kualitas pelayanan publik;,kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan

profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi

aparatur yang berbasis kompetensi, transparan, dan mampu mendorong mobilitas

aparatur antar daerah, antar pusat, dan antara pusat dengan daerah, serta

memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Penguatan pada

keempat area tersebut diharapkan menjadi ujung tombak untuk pelaksanaan reformasi

birokrasi ke depannya.

Permenpan RB No 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-

2019 sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi birokrasi tahun 2015-2019

mengamanatkan 3 sasaran reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang

baik. Tiga sasaran tersebut adalah Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang

efektif dan efisien, dan Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Ketiga sasaran tersebut harus dilaksanakan secara selaras dan bersamaan karena

ketiga sasaran tersebut saling berkaitan.


Pemerintah sendiri pada program nawacita sangat mendukung reformasi

birokrasi. Hal tersebut tercantum dalam nawacita no 2 yang berbunyi “Membuat

Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,

efektif, demokratis, dan terpercaya.” Inti dari reformasi birokrasi itu sendiri adalah

revolusi mental yang dicanangkan oleh presiden Joko Widodo. Namun bukan hanya

aparaturnya saja yang harus dibenahi melainkan sistem yang ada saat ini perlu

dibenahi untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien serta

memiliki pelayanan yang berkualitas.

Sasaran strategis dan indikator kinerja UPT LKBL Tual telah sinkron dengan

area perubahan yang reformasi birokrasi. Pelaksanaan indikator kinerja tersebut

sedapat mungkin mendukung terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif

dan efisien serta memiliki pelayanan yang berkualitas.

1.2 Kondisi Saat inia. Sejarah singkat

Unit Pelaksanan Teknis (UPT) Loka Konservasi Biota Laut Tual berada di Jalan

merdeka Watdek Tual Malauku Tenggara. UPT LKBL Tual sebelumnya bernama

stasiun Penelitian Laut Tual yang berada dibawah BPPSDL LIPI Ambon. UPT ini

merupakan salah satu satuan kerja yang berada di bawah kedeputian bidang Ilmu

Pengetahuan Kebumian LIPI, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia

No 103 tanggal 13 September 2001 dan Surat Keputusan Kepala LIPI

No.1151/M/2001 tanggal 5 Juni 2001 yang dipimpin seorang pejabat struktural

Eselon IV. Unit ini berada dan bertanggung jawab langsung kepada Unit Eselon II

yaitu Pusat penelitian Oseanografi. Pada tahun 2003, UPT Loka Konservasi Biota

laut berubah menjadi sebuah unit yang otonom dengan diberikannya status sebagai

sebuah satuan kerja.

b. Tugas Pokok:UPT Loka Konservasi Biota Laut Tual, Pusat Penelitian Oseanografi LIPI

mempunyai tugas pokok “Melakukan Konservasi Wilayah Perairan Kepulauan Kai

dan Sekitarnya, Pelayanan Jasa Informasi Coral Reef, dan Biota Demersal Laut

Dangkal serta Budidaya Perairan”.


c. Fungsi:Dalam melaksanakan tugas pokok diatas,UPT Loka Konservasi Biota Laut

Tual, Pusat Penelitian Oseanografi LIPI mempunyai fungsi :

1) Pelaksanaan Konservasi Wilayah Perairan Kepulauan Kai dan Sekitarnya

2) Pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan dan perawatan koleksi biota laut.

3) Pelaksanaan pengumpulan, penyusunan katalog, penyajian data dalam bentuk

data base.

4) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan biota laut langka (endangered

species).

5) Pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian konservasi biota

laut.

6) Pelaksanaan pelayanan jasa informasi kelautan, khususnya tentang coral reef

dan biota damersal laut dangkal.

7) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Unit Pelaksana Teknis Loka Konservasi Biota Laut Tual (UPT LKBL Tual)

merupakan satuan kerja yang mempunyai peran untuk melakukan melakukan

penelitian dan pengembangan terhadap ilmu yang berhubungan dengan sumberdaya

kelautan dan perikanan terutama di wialayah Maluku Tenggara. UPT LKBL Tual

memiliki kegiatan utama berupa penginventarisasian biota laut yang berada di wilayah

Maluku Tenggara, selain itu juga budidaya untuk pemulihan sediaan alam biota

ekonomis penting seperti Trochus niloticus (lola) dan Tridacna sp (kima). Kegiatan

lainnya berupa pendampingan budidaya rumput laut yang merupakan komoditas

primadona di Maluku Tenggara. Masih ada beberapa fungsi yang belum dapat

dilakukan oleh UPT Loka Konservasi Biota Laut Tual dikarenakan kurangnya

sumberdaya manusia denga kepakaran tertentu. Selain itu sarana prasarana dasar

juga masih sangat minim. Walaupun setiap tahunnya dilakukan upaya untuk

meningkatkannya.

d. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Saat iniUPT Loka Konservasi Biota Laut Tual telah melakukan berbagai langkah untuk

mewujudkan reformasi birokrasi yang tujuan utamanya adalah terwujudnya tata

pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas


tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Dalam mewujudkan hal

tersebut ada 8 area perubahan yang harus dilaksanakan namun dari 8 area perubahan

tersebut baru 6 yang dilaksanakan oleh UPT Loka Konservasi Biota Laut Tual.

Kedelapan area perubahan tersebut adalah sebagai berikut: Manajemen,Penatalaksanaan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan SistemManajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan AkuntabilitasKinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Dari 6 area perubahan tersebut

lebih banyak difokuskan pada revolusi mental aparatut. Perubahan pada area tersebut

akan membawa dampak untuk perubahan area yang lain. Fokus Area perubahan untuk

tahun 2015-2019 adalah pembenahan birokrasi kearah yang lebih bersih dan

akuntabel, efektif dan efisien dan pelayanan publik.

Pada rencana aksi reformasi birokrasi 2015-2019 UPT Loka Konservasi Biota

Laut Tual telah merencanakan untuk merubah pola pikir dari pegawai yang diharapkan

dari perubahan pola pikir tersebut akan menjadikan perubahan pada semua aspek.

Masih adanya paradigma bahwa PNS kerja tidak kerja tetap mendapatkan gaji

menjadikan pegawai jarang ada dikantor dan meninggalkan kantor saat jam kerja.

Seiring berjalannya waktu pelaksanaan reformasi diUPT LKBL Tual mulai terasa

hasilnya. Dengan adanya payung hukum yang jelas seperti PP 53 tahun 2010 tetang

Disiplin PNS dan Perka LIPI NOMOR 03/E/2012 tentang Penegakan Disiplin Dalam

Rangka Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga

Ilmu Pengetahuan Indonesia menjadikan pegawai jera untuk melakukan pelanggaran

disiplin. Namun kedisiplinan pada jam kerja tersebut belum diikuti oleh budaya kerja,

masih banyak pegawai yang belum melaksanakan pekerjaannya secara baik sehingga

masih ada tumpang tindih pekerjaan walaupun sudah ada SOP. Perubahan SOP dan

pembagian pekerjaan yang jelas akan dilakukan sehingga kedepannya setiap orang

memiliki tugas yang jelas.

Kedisiplinan dan budaya kerja yang rendah boleh jadi dikarenakan rendahnya

pengawasan internal sehingga tidak ada hukuman bila melakukan kesalahan. Kondisi

tersebut yang menjadikan pegawai menjadi nyaman dengan keadaan sehingga perlu

dilakukan penguatan pengawasan internal guna meningkatkan kedisiplinan dan budaya

kerja. Adanya penguatan tersebut diharapkan juga meningkatkan akuntabilitas kinerja

UPT Loka Konservasi Biota Laut Tual.


UPT Loka Konservasi Biota Laut Tual terus mengadakan perubahan dalam

berbagai aspek untuk mewujudkan tercapainya tata pemerintahan yang baik dengan

birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan

masyarakat dan abdi negara sebagai amanat dari reformasi birokrasi. Dalam rangka

mewujudkan mimpi besar tersebut berbagai sosialisasi dan persamaan persepsi telah

dilakukan. Koordinasi telah dilakukan oleh tim menajemen perubahan yang memiliki

tanggung jawab terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan UPT Loka

Konservasi Biota Laut Tual telah melaksanakan berbagai kegiatan dan menyiapkan

berbagai sarana serta kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pengadaan mesin presensi memberi manfaat nyata terhadap presensi dan ketaatan

pegawai dalam mentaati jam kerja. Jumlah pegawai yang terlambat masuk kerja sudah

bisa ditekan seminimal mungkin, seandainya ada yang terlambat hal tersebut

dikarenakan adanya alasan tertentu yang menyebabkan pegawai terlambat.

Dari sumberdaya manusia telah dilakukan pembentukan tim untuk pembuatan

SPIP Pembentukan Tim Perumus SPIP dimaksudkan untuk melakukan penilaian resiko

terhadap kegiatan yang ada di UPT LKBL Tual. Rasa memiliki (ownership) terhadap

program RB belum merata seperti yang diharapkan. Selain itu, masih terdapat

kecenderungan motivasi pelaksanaan RB adalah mengejar tambahan tunjangan

bukan peningkatan kinerja dan pada muaranya adalah pelayanan publik seperti yang

diamanatkan dalam grand desain Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi

belum terinstitutionalisasi ke dalam aspek kelembagaan dan terinternalisasi dengan

baik pada setiap pegawai untuk itu UPT LKBL Tual senantiasa melakukan berbagai

upaya untuk tercapainya rasa memiliki terhadap RB disemua pegawai. Salah satu

kegiatan dalam rangka internalisasi program Reformasi birokrasi adalah Pelaksanaan

E-SKP di UPT LKBL Tual mulai dilaksanakan pada tahun 2012 akhir dan pada 2014 ini

pelaksanaannya terus di monitor dan di evaluasi untuk menciptakan budaya kerja yang

produktif efektif dan efisien. Jadi tidak ada lagi kata seseorang tidak mempunyai tugas

karena pemberian tunjangan akan didasarkan pada kinerja. Apabila kinerja tidak

tercapai maka tunjangan yang akan diterima juga akan berkurang. Dengan adanya

Perka LIPI NOMOR 03/E/2012 menjadikan Tim RB lebih mudah dalam menerapkan

reward dan punishment sehingga pembangunan pola pikir dan budaya kerja pegawai

negeri sipil yang “baru” sesuai dengan amanat Perpres 81 tahun 2010 untuk

mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang


profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara

akan segera terwujud. Penerapan SKP pegawai menjadikan pegawai memiliki rasa

tanggung jawab terhadap tugas dan perannya. selain penerapan e-SKP juga

diterapkan pula penerapan 60:40 pada pemberian tunjangan kinerja. Penerapan

tersebut menjadikan faktor pendorong bagi pegawai untuk meningkatkan kinerja.


BAB IIRENCANA AKSI DAN PENCAPAIAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Sebagai arahan kebijakan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi UPT Loka

Konservasi Biota Laut Telah menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi 2015-2019. Rencana Aksi dalam road map yang disusun tetap didasarkan

pada lingkup program-program reformasi birokrasi yaitu:

a. Manajemen Perubahan

b. Penguatan Sistem Pengawasan

c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

d. Penguatan Kelembagaan

e. Penguatan Tatalaksana

f. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN

g. Penguatan Peraturan Perundang-undangan

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

i. Quick Wins

Pada tahun 2016 ini rencana aksi yang dilakukan hanya mengakomodir 7 program

reformasi birokrasi yaitu Manajemen Perubahan, Penguatan Sistem Pengawasan,

Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Sistem

Manajemen SDM ASN, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Quick Wins .

Berbagai macam kegiatan dilaksanakan untuk mewujudkan keberhasilan program-

program reformasi birokrasi. Berikut akan ditampilkan berbagai rencana aksi reformasi

birokrasi UPT LKBL Tual tahun 2016 pada berbagai program reformasi birokrasi.

2.1 Manajemen PerubahanKegiatan dalam manajemen perubahan sedapat mengandung 2 tujuan yaitu

pengembangan nilai-nilai dalam rangka menegakkan integritas dan Pembentukan agen

perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir pegawai. Beberapa

agenda dicanangkan untuk mewujudkan terjadinya perubahan. Agenda yang pertama

adalah pembentukan tim manajemen perubahan yaitu dengan penambahan Tim

Reformasi Birokrasi dalam struktur organisasi intern UPT LKBL Tual. SK mengenai tim

manajemen perubahan memang telah ada dari kepala LIPI namun untuk lebih

meningkatkan peran tim manajemen perubahan di bentuk lah tim reformasi birokrasi.


Tim RB yang dibentuk berdasarkan SK kepala UPT LKBL Tual telah menyusun dan

menyelesaikan Rencana Aksi RB untuk UPT LKBL Tual 2015-2019. Rencana Aksi ini

telah disosialisasikan. Sosialisasi akan senantiasa diakukan untuk mengupdate

perkembangan mengenai kegiatan RB. Kegiatan monitoring adn evaluasi terhadap

kinerja Reformasi birokrasi telah dilaksanakan pada bulan juli 2016.

Agenda yang lainnya adalah Revisi rencana implementatif selama 5 tahun untuk

UPT LKBL Tual 2015-2019. Rencana implementatif ini merupakan sebuah target-target

yang harus dicapai bersama. Dengan adanya janji tersebut setiap pegawai memiliki

tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakannya. Adanya pembagian yang jelas

dalam rangka mewujudkan rencana implementatif tersebut membuat pegawai memiliki

komitmen untuk melaksanakannya. Dalam pelaksanaanya rencana implementatif

tersebut setiap pegawai diharuskan untuk membuat Perjanjian Kinerja pakta integritas

demi terwujudnya birokrasi yang bersih efektif dan efisien. Revisi sampai dengan saat

ini belum sempurna dan akan dilanjutkan pada tahun 2017. Hal tersebut terjadi karena

perubahan pada rencana implementatif dari Puslit Oseanografi sebagai satker

pembina. Pada tahun 2016 telah terlaksana untuk perjanjian kinerja melalui SKP

individu. Dan apada akhir tahun telah dilakukan penilaian hasil kinerja untuk

menentukan penilaian kinerja masing-masing pegawai. Untuk pakta integritas pada

tahun 2016 baru terlaksana untuk kepala UPT dan atasan langsungnya sedangkan

untuk pegawai belum terlaksana. Di tahun mendatang akan diadakan penandatangan

pakta integritas agar tumbuh integritas dari para pegawai.

Tabel 1. Tabel Rencana Aksi Manajemen Perubahan

No Program Rencan Aksi Agenda 2016 KreteriaKeberhasilan Pencapaian %

Pencapaian Keterangan

a.Pembentukan TIMPerubahan

a. SK KepalaUPT TIMmanajemenperubahan diUPT LKBLTual

b. Draft RencanaAksiReformasiBirokrasi

a. PembentukanTim ManajemenPerubahan UPTLKBL Tual

b. MenyusunDokumenRencana AksiReformasi 2015-2019

c. SosialisasiDokumenRencana Aksi2015-2019

d. Monev RB 2016

a. PembentukanTim ManajemenPerubahan

b. DokumenRencana AksiReformasiBirokrasi

c. SosialisasiRencana AksiRB 2015-2019

d. MonevPelaksanaanRB

a. SKtim RB(manajemenPerubahandalamstruktur internUPT)b. Rencana Aksi RBc. terlaksanakegiatansosialisas

d. MonevPelaksanaan RBpengirimanbahan

100 %


monev keBOSDM

b.FinalisasidanPelaksanaanRencanaImplementatif UPTLKBL Tual2015-2019

Pelaksanaankegiatan di UPTLKBL Tual yangsesuai denganRencanaimplementatif2015-2019

a. PelaksanaanPakta Integritaspimpinan danpegawai

b. Revisi RencanaImplementatifUPT 2015-2019sesuai dengankebijakan yangberlaku

a. PelaksanaanPerjanjianKinerja danPakta integritasbagi tiappegawai dalammelaksanakanRencanaImplementatif

b. Draft RevisirencanaImplementatifUPT LKBLTual 2015-2019

a. PaktaintegritasbaruditandatanganiolehKepalaUPT danpenendatangananSKPpegawai

b. DraftRevisiRencanaImplementatif masihbelumFinal

80%

2.2 Penguatan PengawasanProgram penguatan pengawasan kegiatannya memiliki tujuan untuk

mewujudkan birokrasi yang bersih dan pelaksanaan pelayanan prima. Pelaksanaan

Zona Integritas, Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi, Pelaksanaan whistleblowing

system , Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan, Pembangunan SPIP di

lingkungan, Penanganan pengaduan masyarakat.

Tabel 2. Rencana Aksi Penguatan Pengawasan

No Program Rencan Aksi Agenda 2016 KreteriaKeberhasilan Pencapaian

%Pencapaia

nKeterangan

2 PenguatanPengawasan

a. Pelaksanan SPIP diUPT LKBLTual

a. a.Tersusunnya dokumenSPIP UPTLKBL TualdibidangPenelitian

b. b.Pembentukan TimPME UPT

a. DokumenSPIPKegiataanPenelitiandi UPTLKBL Tual

c. b.Pembentukan TimPME UPT

a.Dokumen SPIPKegiataanPenelitiandi UPTLKBLTual yangtelahditandatangankepalaUPT

b. TerbentuknyaTIMPMEUPT

100 %


b. Sosialisasitentang ZonaIntegritas,Wistle Blowingsystem,pengendaliangratifikasi, danpenangananpengadauanMasyarakat

b. sosialisasimengenai caramewujudkanbirokrasi yangbersih danakuntabel(ZonaIntegritas,Wistle Blowingsystem,pengendaliangratifikasi danpengaduanMasyarakat)

b.Terlaksananya sosialisasimengenaiZonaIntegritas,Wistle Blowingsystem,pengendaliangratifikasi, danpenangananpengaduanMasyarakat

Belumterlaksananasosialisasimengenaicaramewujudkanbirokrasiyangbersih danakuntabel

0% Tidak adanyanarasumberyangkompetenuntukmenyampaikan topiktersebut

Agenda UPT LKBL Tual yang dilaksanakan antara lain adalah Pelaksanaan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan yang ditempuh dengan cara Pembentukan

Tim pembuatan SPIP untuk merumuskan dokumen SPIP dibidang penelitian dan Tim

PME (Perencanaan Monitoring Evaluasi) yang masuk kedalam Struktur Organisasi

intern.

Kegiatan pembuatan dokumen SPIP berlangsung pada bulan mei yaitu pada

saat adanya sosialisasi kegiatan SPIP oleh Inspektorat LIPI. Sosialisasi berkaitan

dengan SPIP dilaksanakan dalam rangka memboboti draf SPIP kegiatan penelitian

UPT LKBL Tual. Masukan yang ada kemudian diolah sehingga menghasilkan dokumen

SPIP yang lebih baik. Dokumen yang telah jadi kemudidan disosialisasikan kepada

pegawai. Pada masa mendatang akan dilakukan pembuatan Dokumen SPIP pada

berbagai kegiatan termasuk kegiatan pengelolaan keuangan negara.

Selain penerapan SPIP yang tidak kalah pentingnya adalah pembentukan tim

PME. Tim ini bertujuan untuk memonitoring progres kegiatan penelitian. Semua

renacna kegiatan yang akan dilaksanakan haruslah masuk ke Tim PME untuk

dilakukan penyaringan. Dalam hal pelaksanaannya pun dilakukan monitoring dan

evaluasi terhadap sebuah kegiatan. Setiap triwulan dilaksanakan kegiatan pemantauan

kemajuan kegiatan dan capaiannya.

Agenda yang belum terlaksana adalah agenda sosialisasi mengenai Zona

Integritas. UPT LKBL Tual merupakan unit eselon IV yang secara peraturan tidak

diharuskan mencanangkan zona integritas namun jiwa untuk membangunan unit kerja

untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM harus tetap dilaksanakan karena hal

tersebut dapat mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi terutama untuk

mewujudkan sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel. Tidak terlaksananya


Sosialisasi ini karena tidak adanya narasumber yang kompeten untuk bidang tersebut

kegiatan ini akan menjadi prioritas pada tahun berikutnya.

2.3 Penguatan akuntabilitas kinerjaProgram Penguatan akuntabilitas kinerja diwujudkan dengan pelaksanaan

kegiatan yang bermuara pada Pembangunan/pengembangan teknologi informasi

dalam manajemen kinerja. Manajemen kinerja (MK) adalah aktivitas untuk memastikan

bahwa sasaran organisasi telah dicapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif

dan efisien. Manajemen kinerja bisa berfokus pada kinerja dari suatu organisasi,

departemen, karyawan, atau bahkan proses untuk menghasilkan produk atau layanan.

UPT LKBL Tual memilki fungsi “Melakukan Konservasi Wilayah Perairan Kepulauan

Kai dan Sekitarnya, Pelayanan Jasa Informasi Coral Reef, dan Biota Demersal Laut

Dangkal serta Budidaya Perairan”.

Agenda yang dilakukan pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan

pelaporan kinerja menggunakan aplikasi berbasis Teknologi informasi baik itu berasal

dari LIPI maupun berasal dari Luar LIPI. Sebagai contoh adalah penggunaan aplikasi

perbendaharaan (RKAKL, SAIBA, SILABI) dan Aset (SIMAK BMN, Persediaan) adalah

berbagai macam aplikasi yang disediakan oleh kementrian keuangan untuk

mempermudah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. Laporan realisasi

keuangan dan output berbasis internet melalui intralipi. Berbagai aplikasi yang

digunakan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas. Penggunaan

aplikasi dan sistem on line memudahkan pemantauan kegiatan sehingga pengawasan

dapat dilakukan dimanapun. Selain mempermudah dalam pengawasan aplikasi juga

sangat memudahkan bagi pegawai serta memberikan kemudahan dalam pelaksanaan

pelaporan. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas tersebut UPT juga senantiasa

mengikutkan pegawainya dalam kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis pemakaian

sebuah aplikasi. Pengikutsertaan pegawai dalam diklat atau workshop senantiasa

dilakukan pada tahun ini ada beberapa kegiatan yang diikuti antaralain pelatihan

pembuatan RKAKL, Kerja bersama Simak BMN dan Persediaan, Penyusunan Rencana

Kebutuhan Barang Milik Negara 2018 (RKBMN 2018) semua hal tersebut dilaksanakan

dengan tujuan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja UPT LKBL Tual.


Tabel. 3 Penguatan Akuntabilitas Kinerja

No Program Rencan Aksi Agenda KreteriaKeberhasilan Pencapaian

%Pencapaia

nKeterangan

3 Penguatanakuntabilitaskinerja

a. pengelolaandata kinerja,pengukurankinerja, danpelaporankinerjamenggunakanaplikasiberbasisTeknologiinformasi

a. PenggunaanAplikasiPerbendaharaan, asetdan AplikasiLainnyayang dapatmeningkatkanakuntabilitaskinerja.

b. PeningkatanKapasitasSDM dalamhalperbendaharan.

a.Terselesaikannya LaporanKeuangan,LAKIP, BMNsecara tepatwaktu dantepat azas

a. Updatingaplikasi

b.Pengikutsertaanpegawaidalamdiklatterkaitaplikasi

100 %

a. Penyusunan DraftRencanaKinerjaTahunan,penetapan/Perjanjiankinerja

a. PelaksanaankoordinasiBerkala(triwulan) untukmembahascapaian kinerja

b.,Tercapainya Penetapankinerja sesuaidenganperencanaanKinerja

“aTercapainyapenetapankinerjasebesar100%

‘bMonitoringdanevaluasiterhadapkinerjaUPT

100 %

Agenda lain yang dilaksanakan adalah Penyusunan Draft Rencana

KinerjaTahunan, penetapan/Perjanjian kinerja yang merupakan turunan dari rencana

implementatif. Penetapan kinerja ini menjadi sebuah perencanaan bagi unit kerja untuk

mewujudkan Indikator kinerja. Penetapan/Perjanjian kinerja ini telah memiliki kriteria

Specific, Measurable, Acheivable, Relevant and Time bound (SMART) sehingga dapat

dijadikan sebagai agenda untuk penguatan akuntabilitas sebuah satuan kerja/ unit

kerja. UPT LKBL Tual senantiasa menyampaikan Laporan Tahunan, Laporan BMN,

Laporan Kinerja tepat waktu dan sesuai arahan dari kedeputian dan dari tahun ke tahun

senantiasa melakukan perbaikan kualitas Laporan Kinerja yang merupakan contoh dari

Perjanjian kinerja UPT dengan Unit Pembinanya. Pencapaian kinerja UPT LKBL Tual

tahun 2016 ini lebih dari 100 %. Capaian tersebut memang bisa dibilang belum

sempuna karena masih ada kegiatan yang belum terlaksana 100% ada kegiatan yang


realisasinya melebihi 100%. Monev pencapaian kinerja dan realisasi selalu

dilaksanakan tiap triwulannya.

2.4 Penguatan Tata LaksanaProgram penguatan tata laksana menitikberatkan pada kegiatan untuk

mendukung Perluasan penerapan e-government yang Terintegrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan , Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan,

Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Penerapan sistem

kearsipan yang handal.

Agenda yang telah dilakukan oleh UPT LKBL Tual yaitu pengunaan e-goverment

dalam penyelenggaraan pemerintahan beberapa aplikasi berbasis on line telah

dilaksanakan di UPT LKBL Tual. Dalam mendukung e-goverment UPT LKBL Tual telah

menggunakan Aplikasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup), Monev On Line LKPP atau

yang kita kenal dengan SISMONTEP, e-procurement juga digunakan untuk kegiatan

yang berbasis lelang. Ketiga aplikasi tersebut merupakan satu kesatuan aplikasi yang

dipakai dalam proses e-procurement. Pemakaian e-goverment selain dari luar instansi

dari LIPI sendiri terdapat beberapa konten seperti Intralipi yang didalamnya terdapat

Tata Naskah Dinas Elektronik yang merupakan tools untuk mempermudah pengarsipan

tata naskah dinas karena berbasis internet kapan dan dimanasaja kita dapat

melakukan pengecekan terhadap kearsipan naskah dinas. Pada tahun ini aplikasi yang

baru adalah SIMAN untuk perencanaan pengadaan kendaraan dinas dan bangunan

negara. Agenda lain yang dilaksanakan adalah Pembuatan dan sosialisasi SOP untuk

berbagai kegiatan yang ada di UPT. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengefisienkan

kinerja pegawai. Dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik UPT LKBL

Tual telah memiliki petugas PPID.

Tabel 4. Rencana Aksi Penguatan Tatalaksana

No Program Rencan Aksi Agenda Kreteria

Keberhasilan Pencapaian%

Pencapaian

Keterangan

4.PenguatanTatalaksana

a. Pemanfaatan e-goverment dalamrangkamewujudkanbirokrasi yangefektif dan efisien

a. Pelaksanaan e-procurement, Sirup,Sismontep,e-SKP,TNDE,

a. Penggunaane-govermentdalampelaksanaanpemerintahan

Pelaksanaane-procurement,Sirup,Sismontep, e-SKP, TNDE,

100 %

b. Pembuata a. Revisi dan b.Tersusun dan Revisi dan 100 %


n SOP Kegiatandan instruksi kerjasarana prasaranaperkantoran

PembuatanSOP kegiatanbaru.

dilaksanakannyaSOP daninstruksi kerjasaranaperkantoran

PembuatanSOP kegiatanbaru.

SosialisasiSOP

c. PelaksanaanKeterbukaanInformasi Publik

a. Pelayananterhadapinformasi /datasebagai bentukketerbukaaninformasipublik.

c.PenunjukanPetugas PPID

PelayananPermintaandata olehpublik

100%

2.5 Penguatan Sistem Manajemen SDM ASNProgram untuk penguatan Sistem Manajemen SDM memiliki banyak kegiatan

karena memang sumber daya manusia yang handal yang akan membawa perubahan

pada organisasi. Kegiatan pada progran penguatan sistem manajemen SDM ASN

kegiatannya bertujuan untuk Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan

pegawai ASN, Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi

secara transparan dan berbasis kompetensi, Perumusan dan penetapan kebijakan

sistem promosi secara terbuka Perumusan dan penetapan , kebijakan pemanfaatan

assessment center, Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai,

Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment,Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN, Perumusan dan penetapan

kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN, Perumusan dan penetapan kebijakan

pemanfaatan/ pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi

ASN, Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat. Penerapan

sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh

makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Menyusun

dan menetapkan pola karier pegawai ASN, Pengukuran gap competency antara

pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan, Penguatan sistem dan kualitas

pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja.

Tabel 5. Penguatan Sistem Manajemen SDM


%Pencapaian

Keterangan

5.Penguatan SistemManajeme

a. Pembuatan analisabeban kerjauntuk

Penyusunandokumen ABK2015-2019

Dokumen ABK2015-2019 yangtelah disyahkankepala UPT

Dokumen ABK2015-2019yang telahdisyahkan

100 %


n SDMASN

mendapatkan pegawaiyang sesuiadengankebutuhan

Pemenuhankebutuhanpegawaimelaluirekrutmen yangtransparan.

Diperolehnyapegawai sesuaidengankebutuhan UPTyang memilikikompetensi yangdipersyaratkanberdasar ABK

kepala UPT

TersedianyaPegawaisesuai denganABK (3orang) melaluisistemrekrutmenyangtransparan

0%

b. Pengembangan Pola Karir

Memfasilitasipegawai untukmasuk dalamfungsional tertentu

Memfasilitasipegawai untukmengikuti diklatuntukpengembangankompetensi intipegawai

Perbandinganpegawai yangmemiliki fungsionaltertentu lebih tinggidari fungsional umumJFT: JFU (50%:50%)

Keikutsertaanpegawai dalampengembangankompetensi intimelalui kegiatandiklat/pelatihan dantraining (3 orang)

Perbandinganjumlah JFT: JFU(42%:58%)

pegawaimnegikuti DiklatpengembanganKompetensi(5 orang)

95 %

166,7%

Agenda UPT LKBL Tual dalam bidang sistem manajemen SDM ASN antara lain

pembuatan analisis beban kerja yang merupakan bentuk perencanaan pegawai yang

disesuaikan dengan kebutuhan satuan kerja./saat ini telah ada Analisis beban Kerja

untuk 2015-2019. Untuk penambahan jumlah pegawai pada tahun 2016 direncanakan 3

orang namun tidak tercapai karena pada tahun ini terdapat moratorium pengadaan

pegawai. Agenda yang lain adalah penerapan SKP atau penilaian kinerja pegawai

secara individu. Pada tahun 2016 ini telah dilakukan penandatanganan SKP yang

merupakan janji dari pegawai dengan atasan langsungnya Pada akhir tahun juga telah

dilakukan penilaian terhadap SKP pegawai. Penyusunan pola karir pegawai memang

belum disusun secara bagus namun UPT LKBL Tual mencoba untuk mendorong agar

semua pegawai memiliki fungsional tertentu. Diharapkan pada tahun 2019 diharapkan

95% pegawai telah memiliki fungsional tertentu. Saat ini perbandingan antara pegawai

yang memiliki fungsional umum sudah imbang dengan Jabatan Fungsional tertentu. Hal

tersebut terjadi karena pada tahun ini terdapat tambahan pegawai masuk dalam jabatan

fungsional. Pengembangan karir lainnya yang dilakukan adalah pemberian izin dan

fasilitasi untuk kegiatan magang atau diklat yang dapat meunjang kompetensi inti dari

pegawai. Peningkatan kapasitas SDM selalu dilakukan dengan cara mengikutsertakan

pegawai dalam diklat atau kegiatan ilmiah untuk meningkatkan kompetensinya.


Beberapa kegiatan yang diikuti oleh pegawai UPT LKBL Tual antara lain: diklat

fungsional peneliti, Training Pembuatan Peta Tematik Terumbu Karang COREMAP-CTI

diselenggarakan oleh COREMAP di Makasar pada tanggal 8 - 18 Novemmber 2016,

Pelatihan taksonomi diselenggarakan pada tanggal 17-29 okt 2016, oleh the

UNESCO/IOC Regional Training and Research Center on Marine Biodiversity and

Ecosystem Health (MarBest Center), Internatinal conference on biodiversity

diselenggarakan di Universitas Padjadjaran pada tanggal 28 Mei 2016 bertempat di

UNPAD TRAINING CENTRE jln Ir H. Djuanda (Dago) No 4, Bandung Indonesia dan

2nd International of Basic Science "Natural science for exploration the sea-island

resources" di Ambon. Konferensi dan seminar nasional teknologi tepat guna (KSNTTG)

III tahun 2016 dilakukan di Solo tanggal 11-12 Agustus 2016 yang diselengggarakan

oleh Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna LIPI bekerjasama dengan Pemprov.

Jawa Tengah, RistekDikti. Bidang Administrasi juga dilakukan berbagai diklat antara lain

Kerja bersama BMN dan Persediaan, Sosialisasi RKBM dan Sosialisasi penyusunan

RKAKL.

2.6 Peningkatan Kualitas Pelayanan PublikPeningkatan kualitas pelayanan publik memiliki berbagai kegiatan yang

kesemuanya bertujuan untuk memberikan pelayanan prima. Kegiatan penguatan

kualitas pelayanan publik dalam program reformasi birokrasi antara lain Penerapan

pelayanan satu atap, Percepatan pelayanan menjadi maksimal 15 hari, Deregulasi

dalam rangka mempercepat proses pelayanan, Pembangunan/pengembangan

penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan. Agenda yang dilaksanakan di UPT

LKBL Tual dalam rangka memberikan pelayanan publik diantaranya pembuatan

website UPT LKBL Tual. Website ini mempermudah masyarakat untuk mengaskses

hasil penelitian dari UPT LKBL Tual. Selain itu juga memanfaatkan media masa seperti

radio untuk menyebarluaskan informasi dari hasil penelitian. Pegawai UPT LKBL Tual

secara rutin menjadi narasumber dalam acara laut biru acara dari RRI yang mengupas

mengenai masalah kelautan dan Perikanan. Indeks kepuasan terhadap layanan

sebenarnya akan dilaksanakan namun pada tahun ini belum bisa dilaksanakan.


Tabel 6. Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


%Pencapaian

Keterangan

6 PeningkatanKualitasPelayananPublik

Pembuatan WebUPT untukmendukungpelayanan publik

Pemeliharaan webdan Up dating webUPTJumlah Kunjungan

Jumlah kunjunganke web satker

Perbaruantampilan dankonten

100 %

PenilaianKepuasan terhadapLayanan

Indeks KepuasanMasyarakat yangtinggi

Tidak terlaksana 0%

2.7 Qiuck WinsQuick wins yang dicanangkan pada tahun 2016 ini adalah Pelaksanaan Pusat

Diseminasi IPTEK yang melaksanakan kegiatan pelatihan pembuatan olahan ikan dan

rumput laut. Pada tahun 2016 ini telah terbina sebanyak 6 kelompok dari berbagai

lokasi di Maluku tenggara. Produk yang telah dilatihkan antaralaian dendeng, abon,

sosis sedang bahan rumput laut antara lain manisan, sirup dodol. Selain kegiatan

pelatihan juga dilaksnakan kegiatan EXPO LIPI 2016 yang menampilkan hasil

penelitian dan pengembangan


BAB IIIANALISIS DAN EVALUASI

Sasaran strategis serta Indikator kinerja yang dilaksanakan oleh UPT Loka

Konservasi Biota Laut Tual sangatlah berhubungan erat dengan sasaran reformasi

birokrasi 2015-2019. Indikator kinerja yang dilaksanakan sangatlah mendukung

tercapainya sasaran reformasi birokrasi. Roadmap Reformasi birokrasi 2015-2019

memiliki sasaran untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan

efisien, pelayanan publik yang berkualitas.

3.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabelDalam mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel yang harus dibenahi

terlebih dahulu adalah mental aparatur. Area perubahan manajemen perubahan

merupakan salah satu program unggulan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Revolusi mental merupakan salah satu bentuk manajemen perubahan. Yang harus

dibenahi terlebih dahulu adalah pola pikir dari aparatur. Perubahan mental aparatur ini

akan membawa perubahan terhadap jalannya pemerintahan. LIPI mencanangkan

sasaran strategis terwujudnya LIPI sebagai institusi penelitian berkelas dunia yang

mampu meningkatkan daya saing. Pola pikir untuk menjadi institusi berkelas dunia

harus senantiasa diberikan agar terjadi perubahan dari pola pemikiran lama kepola

pemikiran baru. Dalam mewujudkan perubahan mental aparatur tesebut UPT LKBL tual

melalui tim manajemen perubahan senantiasa mengawal proses reformasi birokrasi

yang ada di UPT. Pelaporan RB secara berkala dilakukan untuk mengetahui sampai

sejauh mana kinerja reformasi birokrasi. Selain itu juga ditanamkan agar setiap peneliti

memiliki tanggung jawab dan intergritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Setiap peneliti diberikan amanah untuk mencapai kinerja yang telah dijanjikan pada

awal tahun. Penanaman nilai integritas ini sangatlah penting mengingat selama ini ada

stigma buruk dimasyarakat bahwa PNS memiliki kinerja yang rendah. Perubahan pola

pikir produktif harus ditanamkan saat ini agar terjadi perubahan stigma bahwa PNS itu

produktif dan bersih.

Setelah terjadi perubahan pola pikir aparatur langkah selanjutnya adalah

perubahan sistem yang melingkupi PNS. Pengawasaan yang lemah lambat laun bisa

menyebabkan terjadinya perilaku yang koruptif. Untuk mengubah hal tersebut perlu


dilakukan penguatan pengawasan. Pengawasan berkala melalui kegiatan monitoring

dan evaluasi perlu dilakukan terus menerus untuk mengetahui kemajuan kinerja kita

selain itu juga untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan yang telah dilakukan.

Pengawasan memiliki fungsi untuk mengontrol kinerja lembaga. Setiap bulannya UPT

LKBL Tual mencoba untuk memberikan pelaporan kemajuan kinerja melalui intra LIPI.

Pelaporan tiap bulan ini memberikan kemudahan kita dalam mengevaluasi keiatan

mana yang belum berjalan, output mana yang belum tercapai. UPT LKBL Tual setiap

triwulannya juga mencoba untuk memberikan pelaporan kepihak kedeputian IPK LIPI

terhadap kinerja keuangan maupun kinerja pencapaian output. Pengawasan internal

bukan hanya saat pelaksanaan pekerjaan. Proses perencanaan pun tidak luput dari

pengawasan. UPT LKBL Tual mencoba menerapkan sistem pengendalian intern

pemerintahan yang merupakan sebuah langkah untuk melakukan penilaian/audit

terhadap dirinya sendiri. Penerapan SPIP untuk menganalisa resiko terhadap kegiatan

telah dilakukan dalam rangka melakukan manajemen resiko.

Langkah lanjutan yang harus dilakukan adalah pertanggungjawaban kinerja.

Setelah terbentuk aparatur yang bersih dan produktif langkah selanjutnya adalah

peningkatan kinerja. Sumber-sumber pendanaan yang diberikan kepada satuan kerja

harus bisa dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dilakukan meliputi

penyampaian laporan baik itu keuangan, BMN yang tepat waktu dan tepat azas. Jika

dilihat dari lebih mendalam lagi sebagai sebuah lembaga riset setiap aparatur dalam

hal ini adalah peneliti berkewajiban menghasilkan karya ilmiah yang merupakan bukti

kinerja aparatur. Tahun 2016 ini UPT LKBL Tual menghasilkan 10 tulisan yang terdiri

dari 4 buah jurnal ilmiah dan 6 buah prosiding.

Tabel 7. Sasaran RB Birokrasi yang bersih dan AkuntabelNo Sasaran RB 2015-

2019Arah Perubahan Sasaran Strategis UPT LKBL

TualIndikator Kinerja Utama

1 Birokrasi yangbersih danAkuntabel

Revolusi Mental(manajemenPerubahan)

Terwujudnya LIPI sebagaiinstitusi penelitian berkelasdunia yang mampumeningkatkan daya saing

Meningkatnya nilai RB

Laporan RBJumlah publikasi terbit di JurnalNasional

b. Penguatan SistemPengawasan

Meningkatnya nilai RB Kegiatan monev

c. PenguatanAkuntabilitas Kinerja

Meningkatnya nilai RB Jumlah dokumen perencanaanJumlah dokumen penganggaranJumlah Laporan tepat waktuJumlah Pelaporan keuangandan BMN


3.2 Birokrasi yang efektif dan efisienBirokrasi yang effektif dan efisien merupakan salah satu sasaran road map RB

2015-2019. Proses bisnis/tata kerja /tata laksana dalam isntansi pemerintahan sering

kali berjalan tanpa sistem yang jelas, memakan waktu yang lama. Penggunaan alat

bantu berupa aplikasi dalam kegiatan birokrasi secara tidak langsung turut membentuk

sistem tata laksana. Sebagai salah satu contohnya adalah TNDE (Tata Naskah Dinas

Elektronik) memudahkan bagi kita untuk mengirim ataupun menerima surat yang

dibutuhkan secara cepat. Misalnya saja ketika ada surat permohonan untuk pembuatan

laporan dari kantor pusat, ketika hari itu surat telah ditanda tangani maka surat

tersebut bisa diterima oleh petugas TNDE sehingga tidak ada lagi kata terlambat

laporan karena surat pembuatan laporan belum sampai karena menggunakan jasa

pengiriman surat. Penggunaan Sistem ini secara tidak langsung mengurangi kebutuhan

kertas dan mengurangi kebutuhan untuk pembayaran jasa antar surat.

Sasaran strategi Terwujudnya LIPI sebagai institusi penelitian berkelas dunia

yang mampu meningkatkan daya saing dengan indikator kinerja jumlah publikasi yang

terupload juga merupakan salah satu cara untuk membenahi tata laksana di bidang

penelitian. Sebagai contoh Peneliti yang telah menghasilkan makalah ilmiah

selanjutnya berkewajiban mengisi Kegiatan ku pada intra lipi. Data yang telah ada

dilengkapi dengan makalah ilmiah yang telah dihasilkan dan di unggah ke dalam

sistem. Ketika peneliti mau melaksanakan kenaikan pangkat maka kita tinggal

membuka menu fungsional ku untuk kemudian mengisikan jumlah angka kredit yang

akan di ajukan. Pada awal berjalannya kegiatan ini sangatlh memberatkan namun

seiriang berjalannya waktu aparatur mulai merasakan manfaat yang diperoleh dari

perubahan tata kerja tersebut. Daftar uraian angka kredit yang dahulu dibuat manual

kini sudah bisa diproses dengan teknologi informasi. Perubahan tesebut menjadikan

sistem birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien.

Tabel 8. Sasaran RB Birokrasi Yang Bersih Dan EfisienNo Sasaran RB 2015-



1 Birokrasi yangefektif dan efisien

d. PenguatanTatalaksana

Terwujudnya LIPI sebagaiinstitusi penelitian berkelasdunia yang mampumeningkatkan daya saing

Jumlah publikasi yang di upload


3.3 Birokrasi yang Memberi Pelayanan Publik yang Berkualitas.Dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas perlu dilakukan

pembinaan terhadap aparatur. Pengadaan seorang aparatur haruslah memenuhi

kriteria yang dipersyaratkan. Ada paradigma lama yang mengatakan bahwa dapat

pegawai dulu baru nanti diarahkan pekerjaannya. Pelaksanaan reformasi birokrasi

mencoba untuk mengubah semua. Dalam sasaran strategis meningkatnya

pengembangan kompetensi SDM Penelitian Indonesia indikatornya adalah penataan

manajemen aparatur, Penerimaan CPNS, jumlah pegawai yang mengikuti training

kedinasan, seminar nasional/internasional. Pada arah perubahan sistem dan

manajemen SDM ASN yang pertama kali dilakukan adalah penghitungan Analisis

Beban Kerja. ABK yang telah ada kemudian dijadikan perangkat untuk memenuhi

kebutuhan pegawai. Proses pengadaan CPNS pun juga dilakukan secara transparan

dan menggunakan sistem CAT. Setelah mendapatkan Aparatur yang sesuai dengan

kompetensi yang dilakukan selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan kompetensi

inti. Berbagai jenis pelatihan dan diklat telah dilakukan seperti Diklat Fungsional

peneliti, Bimbingan teknis Siman, Simak BMN, Persediaan, Pelatihan GIS dan

Pelatihan taksonomi untuk meningkatkan kapasitas pegawai. Beberapa pegai juga

mengikuti kegiatan seminar baik nasional maupun internasional.

Tabel 9. Sasaran RB Birokrasi Yang Memiliki Pelayan Yang BerkualitasNo Sasaran RB 2015-



1 Birokrasi yangmemiliki pelayananyang berkualitas

e. Penguatan SistemManajemen SDM ASN

Meningkatnya pengembangankompetensi SDM penelitianIndonesia

Peneliti yang mengikuti magangPegawai yang mengikutipedidikan training kedinasanlainnyaPenataan manajemen aparaturPenerimaan CPNSPegawai yang mengikuitseminar nasionalPegawai yang mengikutiseminar internasional

f. PeningkatanKualitasPelayananPublik

Meningkatnya kontribusi LIPIterhadap dayasaing bangsaberbasis hasil penelitian danlayanan

Pemasyarakatan IPTEKJumlah pengguna jasaJumlah bimbingan Magang

Sasaran Reformasi Birokrasi Peningkatan Pelayanan Publik bertujuan untuk

melakukan pelayanan prima. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat terus

ditingkatkan untuk mendapatkan nilai kepuasan pelayanan oleh masyarakat. Sudah

seharusnya aparatur memiliki jiwa melayani masyarakat bukan dilayani. UPT LKBL Tual


berupaya memenuhi indikator kinerja untuk memberikan pelayanan berupa

Pemasyarakatan IPTEK, Pengguna jasa layanan dan bimbingan Magang.

Pemasyarakatan IPTEK pada tahun 2016 telah melakukan diseminasi kepada

pembudidaya rumput laut di Desa Taar dengan jumlah peserta 30 orang. Kegiatan

tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2016, selain itu juga melakukan sosialisasi

dan pengenalan biota di Perairan Pulau Kei di SMA Negeri Elar.. Jumlah pengguna jasa

adalah 6 UKM yang terdiri dari pengolahan ikan, enmbal dan rumput laut. Selain

layanan tersebut terdapat pula pelayanan bimbingan magang atau praktek lapangan

sebanyak 26 orang dari Politeknik Perikanan negeri Tual, SMK N Kolser dan SMA

Arafura Dobo. Dalam upaya mendekatkan layanan kemasyarakat UPT LKBL Tual juga

telah membuat website dengan alamat [email protected] . Dalam website tersebut

terdapat berbagai makalah ilmiah yang dihasilkan oleh UPT LKBL Tual. Selain itu

terdapat berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT LKBL Tual. Penyiaran materi

mengenai hasil penelitian perikanan dan kelautan melalui media RRI juga dilakukan

untuk meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan.


BAB IVPENUTUP

Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Efektif efisiesn serta memiliki pelayanan

yang berkualitas merupakan Sasaran roadmap RB 2015-2019. Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi di UPT LKBL Tual mengusung 6 arah perubahan dari 8 arah perubahan. Area

Perubahan tersebut adalah Manajemen Perubahan, Penatalaksanaan, PenataanSistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, PenguatanAkuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Arah perubahan

yang dilakukan oleh UPT LKBL Tual Telah sinergis dengan Sasaran strategis dan

Indikator Kinerja yang ditetapkan LIPI.

Revolusi mental merupakan salah satu program dari manajemen perubahan.

Revolusi mental merupakan kunci dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Perubahan

mental aparatur ini akan membawa perubahan terhadap jalannya pemerintahan.

Setelah mental aparatur berubah langkah selanjutnya adalah pembentukan sistem

yang memiliki pengawasan kuat dan tata laksana yang cepat dan tidak berbelit-belit.

Ketika sistem dan aparatur telah berjalan baik maka pelayanan publik yang dapat

memuaskan pemangku kepentingan. Berbagai upaya peningkatan integritas pegawai

telah dilaksanakan seperti kontrak kerja dalam bentuk SKP, tata laksana baik

administrasi, keuangan dan penelitian dibuat cepat dan tidak berbelit belit dengan

memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung e-goverment.

Rekomendasi perlu adanya sosialisasi lebih mendalam dari LIPI mengenai

reformasi birokrasi di UPT LKBL Tual dalam rangka internalisasi program reformasi

birokrasi. Sosialisasi untuk Zona Integritas sangat diperlukan untuk mendukung

kegiatan RB. Rencana Aksi Kedepan adalah lebih banyak lagi dilakukan internalisasi

reformasi birokrasi untuk mewujudkan ownership terhadap program Reformasi

Birokrasi.

laporan pelaksanaan rb tahun 2016 upt...

Documents