laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip ...pn-magelang.go.id/images/file/09....

LAKIP Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2012

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019

PENGADILAN NEGERI MAGELANG KELAS IB

2019

PENGADILAN NEGERI MAGELANG KELAS IB Jl. Veteran No. 1 Magelang

Telp. (0293) 362242 fax (0293) 362242 MAGELANG 56117

Email : [email protected] Website : www.pn_magelang.go.id

mailto:[email protected]

2

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2019

merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing

program yang dilaksanakan oleh satuan Kerja Pengadilan Negeri Magelang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Magelang Tahun

2019 wajib dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9

Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan dan juga dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi area 6

(enam) Penguatan Akuntabilitas yang bertujuan mewujudkan Manajemen Berbasis Kinerja

dan Meningkatkan Akuntabilitas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

Dibawahnya sesuai dengan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyajian data dan informasi seluruh aktifitas, sasaran kerja dan capaian kegiatan

yang tersaji dalam LKjIP ini adalah merupakan gambaran akuntabilitas kinerja Pengadilan

Negeri Magelang pada tahun anggaran 2019.

Dalam penyusunan LKjIP ini kami telah berusaha semaksimal mungkin, namun kami

menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan ini tentu masih banyak terdapat

kekurangan yang perlu disempurnakan. OIeh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran

guna mendukung kesempurnaan pelaksanaan tugas yang akan datang.

3

Kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 ini dapat

menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa mendatang

bagi seluruh anggota organisasi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Magelang. Akhirnya hanya

kepada Allah SWT kita berserah diri, dan tidak lupa kepada semua pihak yang telah

membantu penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Magelang, 3 Januari 2020 Ketua Pengadilan Negeri Magelang

MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN, SH. NIP. 19681016 199212 1 002

4

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah

akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang

melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah pada Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2019 ini disusun. Laporan ini

menyajikan capaian kinerja dari Pengadilan Negeri Magelang selama tahun 2019 yang

merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres 7 tahun

1999 memang mensyaratkan setiap instansi pemerintah menyusun suatu laporan

akuntabilitas, namun laporan ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis

dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Mewujudkan aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan bersih merupakan

tujuan utama Pengadilan Negeri Magelang. Beberapa keberhasilan yang didapat antara lain

adalah :

1. Bahwa Tahun 2016 Pengadilan Negeri Magelang telah memperoleh Akreditasi

Penjaminan Mutu dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung

RI dengan Nilai A ( Excellent ) sekaligus mendapat ISO 9001 : 2015.

2. Peningkatan kinerja pelayanan beberapa unit pelayanan publik terutama di bidang

Hukum antara lain: Legalisasi Badan Hukum Surat Keterangan tidak pernah dipidana

dan tidak dicabut hak pilihnya.

Muara dari berbagai perbaikan pada Pengadilan Negeri Magelang adalah adanya

peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Sangat disadari, peningkatan

kinerja pelayanan ini masih sangat terbatas, namun setidaknya hal ini telah

menggambarkan adanya upaya nyata dalam rangka menjalankan salah satu fungsi

pemerintah dalam memberikan pelayanan.

3. Peningkatan profesionalitas dan kinerja SDM di Pengadilan Negeri Magelang melalui

sistem pembinaan karir PNS yang transparan dan akuntabel, penyempurnaan

remunerasi pegawai, dan kebijakan netralitas PNS.

5

4. Penerapan sistem pengawasan intern yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas

pengawasan dan efektivitas pengawasan ini pada akhirnya diharapkan dapat memicu

peningkatan kinerja setiap organisasi pemerintah.

5. Penerapan Keterbukaan Informasi di Pengadilan Negeri Magelang sebagai

implementasi dari SK KMA Nomor. 144/KMA/SK/VIII/ 2007 tentang Keterbukaan

Informasi di pengadilan, telah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat

dengan adanya Web Site Pengadilan Negeri Magelang : www.pn_magelang.go.id,

harapan dengan adanya situs sini adalah sebagai media informasi yang dapat

dimanfaatkan tidak hanya di lingkungan peradilan tetapi masyarakat secara umum

khususnya para pencari keadilan.

6. Memperlakukan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri

Magelang sebagai perwujudan komitmen Pengadilan Negeri Magelang dengan

semua jajarannya, dari mulai pintu masuk sampai dengan pintu keluar terkait dengan

core business maupun process business yang mesti dilakukan bukan saja secara

cepat, sederhana dan biaya ringan, transparan dan akuntabel tetapi juga

pelayanannya mengacu kepada prinsip yang Cepat, Inovatif, Transapaan, Efisien,

Ramah dan Akuntabel (CITERA) sesuai dengan motto Pengadilan Negeri Magelang,

yang pada gilirannya dapat memberikan kepuasan dan kepercayaan masyarakat

kepada Pengadilan Negeri Magelang.

7. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bersih dari Korupsi

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ( WBBM) di Pengadilan Negeri

Magelang.

Salah satu persyaratan mutlak atau conditio sine qua non

dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum adalah pengadilan yang mandiri,

netral (tidak berpihak), kompeten dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa

hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan. Hanya Pengadilan yang

memiliki semua kriteria tersebut yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia.

Sebagai aktor utama lembaga peradilan, posisi, dan peran hakim menjadi sangat penting,

terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya.

http://www.pn_magelang.go.id/

6

Mengingat Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu

institusi yang menjadi percontohan dalam Program Reformasi Birokrasi dan secara formal

Ketua Mahkamah Agung telah menyampaikan 5 (lima) program, yaitu : Transparansi

putusan, Manajemen informasi teknologi, Pelatihan kode etik hakim, Pendapatan Negara

tidak kena pajak dan Manajemen SDM. Maka Pengadilan Negeri Magelang sebagai satuan

kerja dilingkup Mahkamah Agung tentu akan berorientasi untuk menjalankan program-

program yang telah ditetapkan sehingga harapan akan adanya reformasi birokrasi di tubuh

Mahkamah Agung dapat tercapai.

Pada dasarnya upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Magelang dalam

menunjang program tersebut dengan menitik beratkan pada reformasi manajemen

organisasi dan sumber daya manusia sehingga dapat menciptakan birokrasi yang bersih,

efisien, transparan, melayani dan terdesentralisasi.

7

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................................... 2 EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) ............................................................ 4 DAFTAR ISI ................................................................................................................... 7 BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 8 A. Latar Belakang ........................................................................................ 8 B. Tugas dan Fungsi .................................................................................... 11 C. Sistematika Penyajian ............................................................................

14

BAB II PERENCANAAN KINERJA……………………… ..................................................... 16 A. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Magelang .......................... 20 B. Penetapan Kinerja Tahun 2019 ..............................................................

22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................. 24 A. Capaian Kinerja Organisasi...................................................................... 24 B. Realisasi Anggaran ………………................................................................. 39 BAB IV PENUTUP ..................................................................................................... 46 A. Kesimpulan ............................................................................................. 46 B. Saran – saran .......................................................................................... 46 LAMPIRAN Struktur Organisasi ...................................................................................................... 49 Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)............................................................................ 52 RKT 2019 & 2020 ......................................................................................................... 59 Reviu Matriks Renstra 2015-2019 ............................................................................... 64 PKT 2020 ...................................................................................................................... 69 SK Tim Penyusun LAKIP ............................................................................................... 74

8

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Riwayat singkat Pengadilan Negeri Magelang.

Pengadilan Negeri Magelang pada awal berdirinya berlokasi di Jalan Alun-Alun Selatan

yang sekarang ditempati sebagai Kantor Kepolisian Resort Kota Magelang. Selanjutnya

sejak tanggal 12 Agustus 1963 Pengadilan Negeri Magelang pindah lokasi di Jalan

Veteran No.1 Magelang sejak gedung tersebut diserahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum

Wilayah Kedu Sie Jalan/Gedung kepada Pengadilan Negeri Magelang, sampai sekarang.

Kemudian pada tanggal 15 Desember 1984 Pengadilan Negeri Magelang dipecah

menjadi 2 Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri kota Magelang dan Pengadilan Negeri

Kabupaten Magelang di Kota Mungkid dan Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang

mulai efektif beoperasi pada tanggal 1 Desember 1985.

Magelang dahulu merupakan Ibu Kota Karesidenan Kedu yang meliputi wilayah

Kotamadya Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten

Wonosobo, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen dan juga pernah menjadi

Ibukota kabupaten Magelang. Setelah masa kemerdekaan kota ini menjadi kotapraja

dan kemudian Kotamadya dan diera reformasi sejalan dengan pemberian otonomi

seluas-luasnya kepada daerah, sebutan Kotamadya ditiadakan dan diganti menjadi kota.

Bahwa Pengadilan Negeri Magelang sejak berdirinya sampai dengan tahun 2016 telah

dipimpin oleh :

1. Bapak RM. Soegiman 2. Bapak Mr. Sumarno P Wiryanto 3. Bapak Mr. Sumitro 4. Bapak R. Sunarto, SH 5. Bapak Sudibyo, SH 6. Bapak R. Prayitno, BA 7. Bapak Suhadi, SHH 8. Bapak Suwiyoto, SH 9. Bapak Hensyah Syahlani, SH 10. Ibu Ieje Saparinah, SH 11. Ibu Sirtu Fillaheli Djalal, SH 12. Bapak Hasan Basri Pase, SH 13. Bapak Mardjijo, SH 14. Bapak R. Lego Sumakno, SH

9

15. Ibu Suwarni, SH 16. Bapak Parmo, SH 17. Bapak J. Sidabutar, SH 18. Bapak Ida Bagus Djagra, SH 19. Bapak H. Hamdi, SH.MHum 20. Bapak Dwi Prasetyanto, SH 21. Bapak I Gusti Lanang P. Wiryawan, SH 22. Bapak Ahmad Gaffar, SH.MH 23. Bapak Hari Murti, SH.MH 24. Bapak H. Irwan Effendi, SH.MH 25. Bapak Winarno, SH.MH 26. Bapak M. Djohan Arifin, SH

Kota Magelang yang menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, luasnya

18.120 km2, terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan, dan 17 (tujuh belas) Kelurahan , yaitu :

1. Kecamatan Magelang Utara

2. Kecamatan Magelang Tengah

3. Kecamatan Magelang Selatan

Masing – masing kecamatan membawahi kelurahan sebagai berikut :

1. Kecamatan Magelang Utara membawahi : 5 Kelurahan

2. Kecamatan Magelang Tengah membawahi : 6 Kelurahan

3. Kecamatan Magelang Selatan membawahi : 6 Kelurahan

(Gedung Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB : Jl. Veteran No. 1 Magelang)

10

Pengadilan Negeri Magelang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di bawah

kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk

melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan

tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan

laporan kinerja secara tertulis, periodic, dan akuntabilitas. Pelaporan kinerja dimaksudkan

untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Magelang dalam satu tahun

anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan

keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam

pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Magelang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Tahun 2019.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Magelang merupakan

kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris

Mahkamah Agung RI Nomor: 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 Nopember 2019 perihal

Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2019 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian

Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 disesuaikan

dengan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

No. 29 Tahun 2010 dan diktum ketiga Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang

Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama ke atas

secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing dan

disesuaikan lagi dengan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

.

11

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Bahwa dalam upaya mewujudkan supermasi hukum pengadilan yang bersih dan

berwibawa diperlukan ketegasan yang menyangkut Yudisial dan penata-usahaan

administrasi keuangan dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Pengadilan Negeri Magelang adalah pelaksana kekuasaan Mahkamah Agung yang

bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Kota

Magelang berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili

serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan

kepadanya berdasarkan peraturan perundang‐undangan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Magelang yakni:

1. Ketua melakukan pengawasan internal mengenai :

1. Ketepatan waktu memulai persidangan .

2. Minutasi harus selesai tepat waktunya terutama terhadap perkara yang diajukan

banding dan dalam perkara pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan.

3. Pelaksanaan Eksekusi yang memenuhi persyaratan yang sesuai Undang-Undang

segera dilaksanakan

4. Tempat pelelangan dilaksanakan harus sama dengan tempat yang diumumkan

dalam pengumuman lelang.

5. Mengevaluasi laporan periodik yang menyangkut kegiatan setiap Hakim dan

Panitera Pengganti .

6. Mengevaluasi kinerja Wakil Ketua, Hakim, seluruh pejabat Kepaniteraan, pejabat

Kesekretariatan dan karyawan dibuat secara berjenjang.

2. Wakil Ketua Melakukan pengawasan intern mengenai :

1. Perbuatan dan tingkah laku pejabat peradilan termasuk kemampuan teknis

administrasi dan moralitasnya..

2. Pentaatan jam kerja yang berlaku bagi pegawai dan tertib perkantoran..

3. Majelis Hakim Pengawas bidang masing-masing bertugas melakukan pengawasan :

1. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi perkara

perdata/pidana, administrasi umum yang ditugaskan Pimpinan Pengadilan Negeri.

2. Pengisian register perkara secara tertib dan terus-menerus.

12

3. Penyampaian isi register oleh Panitera Muda Perdata/Pidana kepada Panitera

Muda Hukum sebagai bahan pembuatan laporan.

4. Pembuatan laporan periodik oleh Panitera Muda Hukum.

5. Pelaksanaan tugas Jurusita sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Pembukuan keuangan perkara dibuat secara tertib dan terus-menerus sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

7. Khusus dalam pelaksanaan putusan pidana Hakim yang ditugaskan sebagai

KIMWASMAT secara periodik mengunjungi Rumah Tahanan Negara/Lembaga

Pemasyarakatan.

3. Panitera adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang

Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,

buku daftar, biaya perkara, dan surat‐surat lainnya disimpan di Kepaniteraan,

menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera

Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di

Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, melaksanakan eksekusi putusan perkara

perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang

ditentukan.

4. Sekretaris adalah adalah melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat -

surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Bagian Kepegawaian, Organisasi

dan Tata Laksana, Bagian Umum dan Keuangan, dan Bagian Perencanaan, TI dan

Pelaporan di Pengadilan Negeri Magelang.

5. Wakil Panitera adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya

sidang Pengadilan, membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan

mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam

mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain‐lain, melaksanakan

tugas Panitera apabila Panitera berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan

kepadanya.

6. Panitera Muda Perdata adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat

jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan

persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain

yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada

13

setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima

kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas

perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirim kembali kepada Pengadilan

Tinggi dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

7. Panitera Muda Pidana adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat

jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan

persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain

yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada

setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan

mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat

tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan

menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum.

8. Panitera Muda Hukum adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat

jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan

statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan

tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang‐undangan.

9. Sub Bagian Kepegawaian, Oraganisasi dan Tata Laksana adalah melaksanakan

sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di

Pengadilan Negeri Magelang, perumusan kebijakan fasilitasi kepegawaian berdasarkan

peraturan perundang‐undangan yang berlaku.

10. Sub Bagian Umum dan Keuangan adalah mempunyai tugas Membina dan

melaksanakan Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan surat masuk dan keluar,

menginventaris semua sarana dan prasarana kantor dan menjaga kebersihan dan

keamanan di lingkungan Pengadilan berdasarkan Peraturan Perundang‐Undangan yang

berlaku, melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengelolaan dan Pembinaan

Keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Magelang serta perumusan kebijakan

fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan

perundang‐undangan yang berlaku.

11. Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan adalah mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan tehnologi

14

informasi dan statistis, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta

pelaporan ;

12. Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan

mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat

penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari

tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik berita acara dan putusan. Perkara

yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada

Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.

13. Jurusita/ Jurusita Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti

dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal:

membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan,

dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik berita acara dan

putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas

perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 pada

Pengadilan Negeri Magelang adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan ; menjelaskan tentang latar belakang / Penjelasan Umum Organisasi,

Tugas dan Fungsi Organisasi yang menekankan aspek Strategis Organisasi dan

permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi serta

Sistematika Penyajian.

BAB II Perencanaan Kinerja ; dijelaskan mengenai rencana strategis dan rencana kinerja.

Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta

indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi

Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2019.

BAB III Akuntabilitas Kinerja ; dijelaskan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran

Tahun 2019 berupa uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis

15

akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis

keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi

serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV Penutup, mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan,

permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri

Magelang serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun

mendatang.

16

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2015 – 2019 merupakan

komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan

terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian,

pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk

mencapai efektivitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman

dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Magelang diselaraskan dengan arah kebijakan dan

program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang

telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 –

2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman

dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam

mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang

diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri

Magelang

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Magelang, adalah :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Magelang Yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Magelang menetapkan misi yang

menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

17

Agar misi tersebut sebagaimana telah disebutkan diatas dapat mencapai sasaran

yang diinginkan, dengan memperhatikan paradigma SWOT maka ditetapkan tujuan sebagai

berikut, yaitu :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Magelang dapat memenuhi butir 1 dan 2 di

atas.

Untuk mewujudkan tujuan diatas maka diperlukan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dalam menjalankan arah kebijakan sesuai visi dan misi Pengadilan Negeri Magelang

untuk mewujudkan rencana strategis tersebut telah dilakukan seleksi sasaran dan skala

prioritas yang harus dilakukan setiap tahunnya yang dijabarkan melalui beberapa kegiatan

pokok yang diprioritaskan pada kegiatan yang banyak memberikan konstribusi pada visi dan

misi dimaksud. Beberapa program yang meliputi :

1. Program penataan manajemen peradilan, program ini berupa meningkatkan kinerja

Hakim Pengawas Bidang, membuat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri

Magelang tentang Jadwal dan Susunan Majelis Hakim serta Panitera Pengganti,

pembuatan SOP ( Standar Operasional Prosedur ), membuat job description masing-

masing pegawai serta rincian kerja harian bagi setiap pegawai Pengadilan Negeri

Magelang.

2. Program administrasi perkara, dengan kegiatan : peningkatan pelayanan dalam

penerimaan dan penyelesaian perkara melalui aplikasi Sistem Penelusuran Perkara

(SIPP) / Case trading System (CTS), penerimaan perkara permohonan Banding, Kasasi

dan Peninjauan Kembali .

3. Program administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan, dengan kegiatan :

pembentukan jadwal dan susunan majelis hakim dan panitera pengganti baru , revisi

18

file , Instrumen yang berhubungan dengan admin persidangan, blangko berita acara

persidangan dan putusan, ketepatan penyelesaian dan batas waktu minutasi perkara,

serta kearsipan perkara.

4. Program administrasi umum dengan kegiatan :

- Bidang Kepegawaian, pengadaan perlengkapan sarana Tata Usaha

Kepegawaian yang meliputi : Buku induk pegawai, buku kendali, bagan struktur

pegawai, membuat DP3, DUK, pengusulan PNS, penanganan kenaikan pangkat,

kenaikan gaji berkala, pendidikan dan penjenjangan kesejahteraan pegawai dan

pengisian jabatan sesuai dengan program aplikasi SIKEP secara Manual dan IT.

- Bidang Umum dan Keuangan yaitu bidang umum meliputi penanganan

pengelolaan surat menyurat, pembuatan DIR, pemeliharaan dan perawatan

inventaris kantor serta aset Negara sesuai aplikasi Simak BMN, perawatan

kendaraan dinas yang meliputi: 4 unit mobil dan 5 sepeda motor , pengadaan

komputer, laptop, AC, Sound System, printer dan ATK, serta melaksanakan

pemeliharaan dan perawatan Kantor Pengadilan Negeri Magelang sesuai

ketentuan yang ditetapkan. Dan bidang Keuangan yaitu pengelolaan keuangan

Negara (DIPA) tahun 2018 secara cermat dan benar sesuai peruntukannya.

- Bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan yaitu penyusunan anggaran yang

tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga ( RKAKL ) setiap

tahunnya, Evaluasi penyerapan anggaran, pembuatan laporan-laporan seperti

Laporan bulanan, Laporan Tahunan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJiP )

dan Dokumen Perjanjian Kinerja.

- Bidang perpustakaan yaitu peningkatan kinerja petugas perpustakaan dan

pengadaan buku-buku perlengkapan perpustakaan yang baru.

5. Program dengan kegiatan kinerja pelayanan publik dengan kegiatan :

- Bidang pengawasan, dengan kegiatan membuat kelompok keputusan Ketua

Pengadilan Negeri Magelang beserta rincian dengan kegiatan mengadakan rapat

dinas secara rutin setiap bulan, memberikan bimbingan kepada bawahan .

- Bidang pengembangan sumber daya manusia, dengan kegiatan peningkatan

pengetahuan hakim, pejabat Kepaniteraan/Kesekretariatan dan semua pegawai

dengan membentuk kelompok kajian perbidang dan mengefektifkan kajian

19

hukum dan kultum serta mengirim untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan

internal dan external.

- Bidang pengadaan dan pemeliharaan inventaris yang menunjang pelayanan

publik dan kinerja Pengadilan sesuai dengan SOP.

- Bidang ketertiban, kebersihan dan kedisiplinan, serta keamanan sbb;

1. Ketertiban kantor dengan kegiatan menata dan mengatur ruang kerja sesuai

standar pelayanan dan perlengkapan kerja/kantor, menampilkan wajah

kantor yang menarik dan bersih.

2. Kebersihan kantor dengan kegiatan menciptakan lingkungan yang bersih dan

asri dengan mengaktifkan kerja bakti pegawai untuk menciptakan budaya

bersih.

3. Kedisiplinan dengan kegiatan membuat daftar hadir dan pengisian tepat

waktu, mengadakan rapat untuk pemecahan masalah baik yang bersifat

rutin / insidentil, mengadakan pemeriksaan dan eksaminasi berkas.

4. Keamanan, menjaga keamanan lingkungan dan persidangan dan petugas

jaga malam.

- Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara.

- Mengefektifkan dan memfungsikan TV Media Pengadilan Negeri Magelang

dalam menyajikan informasi kegiatan proses penerimaan, dan penyelesaian

perkara.

6. Program dengan kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang baik dan benar

dengan kegiatan :

- Pengaduan Siwas, pengaduan secara online, telepon, maupun secara langsung

apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam rangka pelayanan terhadap pihak

berperkara.

- Pelayanan terhadap pengaduan masyarakat dengan kegiatan, membuat kotak

saran dan di pasang di tempat yang strategis serta melayani pengaduan pencari

keadilan.

20

- Mengefektifkan bidang Humas yang telah ditetapkan dalam menghadapi

pengaduan dan konsultasi pihak luar, baik dari individu maupun dari instansi

pemerintah dan media masa/LSM.

7. Program dengan kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) dan Meja

informasi yang baik dan benar dengan kegiatan :

- Pengadilan Negeri Magelang melalui evaluasi dan monitoring yang dilakukan

setiap bulan dalam rapat bulanan maka tercetus pemikiran melakukan terobosan

dengan menerapkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (one gate integrated

service) untuk Pelayanan di Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Hukum yang

transparan dan akuntabel dan didukung dengan aplikasi E-Persuratan sebagai

salah satu solusi, yang meliputi semua jenis layanan administrasi baik teknis

maupun nonteknis.

- Pelayanan secara baik dan benar serta proporsional dari petugas meja informasi

terhadap pihak berperkara maupun pihak lain yang membutuhkan informasi

mengenai Pengadilan Negeri Magelang.

- Mengefektifkan dan memfungsikan semua pelayanan dan pengaduan melalui

meja informasi dengan petugas yang piawai dan terlatih.

8. Program yang berkaitan dengan akuntabilitas publik dalam pengelolaan administrasi

yustisial maupun administrasi non yustisial dengan mengefektifkan saran informasi

dan publikasi Website. Publikasi putusan Pengadilan Negeri Magelang yang telah

berkekuatan hukum tetap terus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya,

begitu pula dalam penyerapan anggaran dan laporan monitoring anggaran senantiasa

disajikan dalam Website resmi Pengadilan Negeri Magelang.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Magelang

Pengadilan Negeri Magelang telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor :

W.12.U6/O1/OT.01.2/12/2019 tanggal 27 Desember 2019 dapat dilihat sebagai berikut :

21

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang

Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Persentase Sisa Perkara Perdata yang

Diselesaikan

2. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan

Tepat Waktu

3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan

Upaya Hukum Kasasi

4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan

Upaya Hukum Banding

5. Index Kepuasan Pencari Keadilan

6. Persentase Sisa Perkara Pidana yang

Diselesaikan

7. Persentase perkara pidana yang diselesaikan

tepat waktu

8. Peningkatan Efektivitas

Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh

Para Pihak Tepat Waktu



Persentase perkara yang Tidak Mengajukan

Upaya Hukum Peninjauan Kembali



Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan

Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara

Lengkap dan Tepat Waktu



Persentase Perkara Pidana Anak yang

Diselesaikan dengan Diversi



Persentase Putusan Perkara yang Menarik

Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses

Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah

Putus

13. Meningkatnya Akses Peradilan bagi

Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan

Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

14. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar

Gedung Pengadilan

15. Persentase Pencari Keadilan Golongan

Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan

22

Hukum (Posbakum)

16. Meningkatnya Kepatuhan terhadap

Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang

Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Penetapan Kinerja Tahun 2019

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam

rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang

dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan

akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar

penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri

Magelang, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Negeri Magelang , sebagai berikut :

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1. Terwujudnya Proses

Peradilan yang Pasti,

Transparan, dan Akuntabel

Persentase Sisa Perkara Perdata yang

Diselesaikan

100 %

2. Persentase Perkara Perdata yang

Diselesaikan Tepat Waktu

90 %

3. Persentase Perkara Yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

90 %

4. Persentase Perkara yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum Banding

90 %

5. Index Kepuasan Pencari Keadilan 90 %

6. Persentase Sisa Perkara Pidana yang

Diselesaikan

100 %

7. Persentase perkara pidana yang

diselesaikan tepat waktu

100 %


Pengelolaan Penyelesaian

Perkara

Persentase Salinan Putusan yang

Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu

80 %

23




Persentase perkara yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan

Kembali

100 %



Perkara

Persentase Berkas Perkara yang

Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK

yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat

Waktu

95 %




Persentase Perkara Pidana Anak yang

Diselesaikan dengan Diversi

10 %



Perkara

Persentase Putusan Perkara yang

Menarik Perhatian Masyarakat yang

Dapat Diakses Secara Online dalam

Waktu 1 Hari Setelah Putus

0 %

13. Meningkatnya Akses

Peradilan bagi Masyarakat

Miskin dan Terpinggirkan

Persentase Perkara Prodeo yang

Diselesaikan

0 %

14. Persentase Perkara yang Diselesaikan di

Luar Gedung Pengadilan

1 %

15. Persentase Pencari Keadilan Golongan

Tertentu yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)

80 %

16. Meningkatnya Kepatuhan

terhadap Putusan

Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata

yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

100 %

24

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,

misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu

organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan

untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam

mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode

untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme

untuk memberikan reward/ punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat

manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Magelang tahun 2019,

dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja

yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang

telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan

pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang

belum tercapai dalam tahun 2019 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing

indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

No. Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1. Terwujudnya

Proses

Peradilan yang

Pasti,

Transparan, dan

Akuntabel

Persentase Sisa

Perkara Perdata yang

Diselesaikan

100 % 100 % 100 %

25

2. Persentase Perkara

Perdata yang

Diselesaikan Tepat

Waktu

90 % 86,11 % 95,67 %


Yang Tidak

Mengajukan Upaya

Hukum Kasasi

90 % 99,95 % 111,5 %


yang Tidak

Mengajukan Upaya

Hukum Banding

90 % 99,96 % 111,6 %

5. Index Kepuasan

Pencari Keadilan

90 % 81,13 % 90,14 %

6. Persentase Sisa

Perkara Pidana yang

Diselesaikan

100 % 100 % 100 %

7. Persentase perkara

pidana yang

diselesaikan tepat

waktu

100 % 99,93 % 99,93 %

8. Peningkatan

Efektivitas

Pengelolaan

Penyelesaian

Perkara

Persentase Salinan

Putusan yang Diterima

oleh Para Pihak Tepat

Waktu

80 % 100 % 125 %

9. Terwujudnya

Proses

Peradilan yang

Pasti,

Transparan, dan

Akuntabel

Persentase perkara

yang Tidak

Mengajukan Upaya

Hukum Peninjauan

Kembali

100 % 99,98 % 99,98 %

10. Peningkatan

Efektivitas

Pengelolaan

Penyelesaian

Perkara

Persentase Berkas

Perkara yang

Dimohonkan Banding,

Kasasi, dan PK yang

Diajukan Secara

Lengkap dan Tepat

Waktu

95 % 100 % 105,26 %

26

11. Terwujudnya

Proses

Peradilan yang

Pasti,

Transparan, dan

Akuntabel

Persentase Perkara

Pidana Anak yang

Diselesaikan dengan

Diversi

10 % 14,28 % 142.8 %

12. Peningkatan

Efektivitas

Pengelolaan

Penyelesaian

Perkara

Persentase Putusan

Perkara yang Menarik

Perhatian Masyarakat

yang Dapat Diakses

Secara Online dalam

Waktu 1 Hari Setelah

Putus

0 % 0 % 0 %

13. Meningkatnya

Akses Peradilan

bagi

Masyarakat

Miskin dan

Terpinggirkan

Persentase Perkara

Prodeo yang

Diselesaikan

0 % 0 % 0 %


yang Diselesaikan di

Luar Gedung

Pengadilan

1 % 0 % 0 %

15. Persentase Pencari

Keadilan Golongan

Tertentu yang

Mendapat Layanan

Bantuan Hukum

(Posbakum)

80 % 100 % 125 %

16. Meningkatnya

Kepatuhan

terhadap

Putusan

Pengadilan

Persentase Putusan

Perkara Perdata yang

Ditindak lanjuti

(Dieksekusi)

100 % 100 % 100 %

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2019 mengacu pada

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai

27

sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2019, Pengadilan Negeri Magelang

telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil

capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN

AKUNTABEL

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Persentase Sisa Perkara

Perdata yang Diselesaikan

100 % 100 % 100 %

Persentase Perkara Perdata

yang Diselesaikan Tepat

Waktu

90 % 86,11 % 95,67 %

Persentase Perkara Yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum

Kasasi

90 % 99,95 % 111,5 %

Persentase Perkara yang Tidak


Banding

90 % 99,96 % 111,6 %

Index Kepuasan Pencari

Keadilan

90 % 81,13 % 90,14 %


Pidana yang Diselesaikan

100 % 100 % 100 %

Persentase perkara pidana

yang diselesaikan tepat waktu

100 % 99,93 % 99,93 %

Persentase perkara yang Tidak


Peninjauan Kembali

100 % 99,98 % 99,98 %

Persentase Perkara Pidana

Anak yang Diselesaikan

dengan Diversi

10 % 14,28 % 142.8 %

28

Persentasi sisa perkara perdata yang diselesaikan :

( Perkara Perdata yang meliputi Perdata Permohonan, Perdata Gugatan dan

Gugatan Sederhana )

Perkara Perdata yang masuk tahun 2018 dan tidak dapat diselesaikan pada

tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun

berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk

pada bulan Desember 2018 dan baru disidangkan pada tahun 2019.

Sisa perkara Perdata Tahun 2018 sebanyak 14 perkara dan pada Tahun 2019

diselesaikan seluruhnya sebanyak 14 sehingga capaiannya 100%.

Penyelesaian perkara Tahun 2018 yang diselesaikan pada tahun 2019 telah

mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukan bahwa sistem kerja

yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Magelang telah berjalan dengan

baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak

selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara perdata yang

diselesaikan, sebagai berikut :

Perkara Tahun

2017 Capaian %

2018 Capaian %

2019 Capaian %

Perkara Perdata

100 %

100%

100%

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang

diselesaikan dari capaian tahun 2017 dengan capaian tahun 2018 tetap dan

capaian tahun 2019 dengan capaian tahun 2018 sama.

Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara Perdata : sisa tahun 2018 sebanyak 14 perkara dan masuk pada tahun

2019 sebanyak 166 perkara, diselesaikan sebanyak 155 perkara dan sisa 25

perkara capaiannya 86,11 %.

29

Keadaan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2019

NO PERKARA SISA TAHUN

LALU

MASUK TAHUN

INI

PUTUS TAHUN

INI

SISA TAHUN

INI

MINUTASI

1 PERDATA GUGATAN

12 42 38 16 36

2 PERDATA PERMOHONAN

2 122 115 9 115

3 GUGATAN SEDERHANA

0 2 2 0 2

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara

yang masuk akhir Tahun 2018 dan baru disidangkan pada Tahun 2019,

sedangkan yang masuk dibawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan

ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi.

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara gugatan perdata yang


Berdasarkan data tersebut di atas terjadi penurunan akuntabilitas kinerja pada

persentase perkara perdata yang meliputi perkara gugatan, permohonan

Gugatan Sederhana yang diselesaikan dari capaian tahun 2018 dengan capaian

tahun 2019 sebanyak 3,51 %. Pada capaian tahun 2017 dengan capaian tahun

2018 terjadi penurunan sebanyak 1,89 %.

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Pada tahun 2019 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Magelang dan

diputus sebanyak 26.601 perkara, terdiri dari:

Perkara 2017 2018 2019

Masuk Selesai Capaian %



Perdata 165 151 91,51 135 121 89,62 180 155 86,11

30

- Perkara Perdata yang diputus sebanyak 155 perkara. dan yang mengajukan

upaya hukum Kasasi sebanyak 9 perkara dan yang tidak mengajukan upaya

hukum sebanyak 146 perkara. Capainnya sebesar 94,19 %

- Perkara pidana yang diputus sebanyak 26.446 perkara dan yang mengajukan

upaya hukum Kasasi sebanyak 3 perkara dan yang tidak mengajukan upaya

hukum sebanyak 26.443 perkara. Capainnya sebesar 99,98 %

- Jumlah dari Perkara perdata dan pidana yang diputus sebanyak 26.601

perkara. dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 12 perkara dan

yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 26.589 perkara. Capainnya

sebesar 99,95 %

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Pada tahun 2019 jumlah perkara baik perkara perdata maupun pidana yang

masuk ke Pengadilan Negeri Magelang dan diputus sebanyak 26.601 perkara,

terdiri dari :


upaya hukum banding sebanyak 4 perkara dan yang tidak mengajukan upaya

hukum sebanyak 151 perkara. Capainnya sebesar 97,41 % ;


upaya hukum banding sebanyak 6 perkara dan yang tidak mengajukan upaya

hukum sebanyak 26.434 perkara. Capainnya sebesar 99,97 % ;

- Jumlah dari Perkara perdata dan pidana yang diputus sebanyak 26.595

perkara. dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 10 perkara

dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 26.585 perkara.

Capainnya sebesar 99,96 % ;

Presentase Index Kepuasan Pencari Keadilan

Sesuai dengan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tangal 24 Februari

2004 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014, Indek reponden

pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Negeri Magelang :

31

1. Indeks Kepuasaan Masyarakat pada akhir tahun 2019 mencapai : 81,13 %

2. Indeks Persepsi Korupsi pada akhir tahun 2019 mencapai : 3,92 %

Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan

Perkara Pidana yang meliputi Pidana Biasa, Singkat, Cepat, Lalu-lintas dan

Pidana Anak

Perkara Pidana Biasa yang meliputi Pidana Biasa, Singkat, Cepat, lalu Lintas

dan Pidana Anak masuk tahun 2019 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun

tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun

berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk

pada bulan Desember 2018 dan baru disidangkan pada Tahun 2019,

sedangkan yang masuk dibawah bulan desember masih dalam taraf

pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi.

Sisa perkara Pidana Tahun 2018 sebanyak 26 perkara dan pada Tahun 2019

diselesaikan seluruhnya sebanyak 263 sehingga capaiannya 100 %.

Penyelesaian perkara pidana Tahun 2018 yang diselesaikan pada tahun 2019

mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukan bahwa sistem kerja

yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Magelang telah berjalan dengan

baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak

selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana Biasa yang


Perkara Tahun

2017 Capaian %

2018 Capaian %

2019 Capaian %

Perkara Pidana

100 %

100 %

100 %

32

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang

diselesaikan dari capaian tahun 2017 dengan capaian tahun 2018 sebanyak

100 % dan capaian tahun 2019 dengan capaian tahun 2018 sebanyak 100 %.

Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Perkara Pidana yang meliputi Pidana Biasa, Singkat, Cepat, Lalu Lintas dan Pidana

Anak.

Perkara pidana, sisa tahun 2018 sebanyak 26 perkara, perkara yang masuk pada

tahun 2019 sebanyak 26.431 perkara, diselesaikan sebanyak 26.440 perkara

dan sisa 17 perkara capaiannya 99,93 %.

Keadaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2019


LALU

MASUK TAHUN

INI

PUTUS TAHUN

INI

SISA TAHUN

INI

MINUTASI

1 PIDANA BIASA 26 98 108 16 109

2 PIDANA SINGKAT

0 0 0 0 0

3 PIDANA CEPAT 0 13 13 0 13

4 LALU LINTAS 0 26.313 26.313 0 26.131

5 PIDANA ANAK 0 7 6 1 6

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini, antara lain karena

banyak perkara yang masuk pada akhir Tahun 2018 dan baru disidangkan

pada Tahun 2019, sedangkan yang masuk dibawah bulan desember masih

dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik,

pembuktian/saksi.

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan,

sebagai berikut :

33

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja

pada persentase perkara pidana yang diselesaikan dari capaian tahun 2018

dengan capaian tahun 2019 sebanyak 0,3 % , dan capaian tahun 2017 dengan

capaian tahun 2018 terjadi penurunan sebanyak 0,3 %.

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali


diputus sebanyak 26.601 perkara, terdiri dari :


upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 2 perkara dan yang tidak

mengajukan upaya hukum sebanyak 153 perkara. Capainnya sebesar 98,70 %


upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 1 perkara dan yang tidak

mengajukan upaya hukum sebanyak 26.439 perkara. Capainnya sebesar

99,99 %

- Jumah dari Perkara perdata dan pidana yang diputus sebanyak 26.595

perkara, dan yang mengajukan upaya hukum PK sebanyak 3 perkara dan yang

tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 26.592 perkara. Capainnya sebesar

99,98 %

Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Perkara Pidana anak sisa tahun 2018 sebanyak 0 perkara dan yang masuk tahun

2019 sebanyak 7 perkara dan yang putus diselesaikan dengan diversi 1 perkara

sehingga capainnya 14.28 %.

Perkara 2017 2018 2019




PIDANA 25.361 25.348 99,93 27.515 27.489 99.90 26.457 26.441 99.93

34

Keadaan Perkara Pidana Anak Tahun 2019


LALU

MASUK TAHUN

INI

PUTUS TAHUN

INI

SISA TAHUN

INI

PERKARA YANG DI DEVERSI

1 PIDANA

ANAK

0 7 6 1 1

SASARAN 2. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA


INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI CAPAIAN

Persentase Salinan Putusan yang Diterima

oleh Para Pihak Tepat Waktu

80 % 100 % 125 %

Persentase Berkas Perkara yang

Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang

Diajukan Secara Lengkap dan Tepat

Waktu

95 % 100 % 105,26 %

Persentase Putusan Perkara yang Menarik

Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses

Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah

Putus

0 % 0 % 0 %

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Pada tahun 2019 jumlah isi putusan baik perkara perdata yang meliputi perkara

gugatan dan permohonan dan perkara pidana yang meliputi pidana biasa, singkat

cepat sebanyak 324 berkas dan yang diterima oleh para pihak tepat waktu 324 isi

putusan, sehingga capaiannya sebanyak 100 %.

Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang

disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

35

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding secara lengkap dan tepat

waktu

Pada tahun 2019 dari jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri

Magelang dan mengajukan banding sebanyak 14 perkara, terdiri dari :

- Perkara Perdata yang mengajukan banding sebanyak 7 perkara, dan yang

berkas perkaranya disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sebanyak 7

perkara.

- Perkara Pidana yang mengajukan banding sebanyak 7 perkara. dan yang

berkas perkaranya disampaikan secara lengkap dan tapat waktu sebanyak 7

perkara.

- Jumlah perkara perdata dan pidana yang mengajukan banding sebanyak 14

perkara dan kesemuanya secara lengkap dan tepat waktu sehingga capainnya

100 %

Sebagai bahan perbandingan berkas perkara yang diajukan banding yang

disampaikan secara lengkap sebagai berikut:

Perkara Tahun

2017 Capaian %

2018 Capaian %

2019 Capaian %

Perdata 100%

100% 100%

Pidana 100%

100% 100%

Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara

lengkap dan tepat waktu


mengajukan Kasasi sebanyak 27 perkara, terdiri dari:

- Perkara Perdata yang mengajukan kasasi sebanyak 22 perkara. dan yang

berkas perkaranya disampaikan secara lengkap sebanyak 22 perkara.

- Perkara Pidana yang mengajukan kasasi sebanyak 5 perkara. dan yang berkas

perkaranya disampaikan secara lengkap sebanyak 5 perkara.

36

- Jumlah perkara perdata dan pidana yang mengajukan Kasasi sebanyak 27

perkara dan kesemuanya secara lengkap dan tepat waktu sehingga capainnya

100 %

Sebagai bahan perbandingan berkas perkara yang diajukan kasasi yang

disampaikan secara lengkap sebagai berikut:

Perkara Tahun

2017 Capaian %

2018 Capaian %

2019 Capaian %

Perdata 100%

100% 100%

Pidana 100%

100% 100%

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada berkas perkara yang

diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap dari tahun 2017 sampai 2019

selalu mencapai 100%.

Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap

dan tepat waktu


mengajukan PK sebanyak 3 perkara, terdiri dari:

- Perkara Perdata yang mengajukan PK sebanyak 3 perkara. dan yang berkas


- Perkara Pidana yang mengajukan PK sebanyak 0 perkara. dan yang berkas


- Jumlah perkara perdata dan pidana yang mengajukan PK sebanyak 3 perkara

dan kesemuanya secara lengkap dan tepat waktu sehingga capainnya 100 %

Sebagai bahan perbandingan berkas PK yang diajukan kasasi yang disampaikan

secara lengkap sebagai berikut :

37

Perkara Tahun

2017 Capaian %

2018 Capaian %

2019 Capaian %

Perdata Gugatan 100% 100%

100%

Pidana Biasa 100% 100%

100%

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada berkas perkara yang

diajukan PK yang disampaikan secara lengkap dari tahun 2017 sampai 2019

selalu mencapai 100%.

Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat

Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

Untuk putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses

secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus pada tahun 2019 tidak ada dan

capainya 0 % .

SASARAN 3. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN

TERPINGGIRKAN


INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI CAPAIAN

Persentase Perkara Prodeo yang

Diselesaikan

0 % 0 % 0 %

Persentase Perkara yang

Diselesaikan di Luar Gedung

Pengadilan

1 % 0 % 0 %

Persentase Pencari Keadilan

Golongan Tertentu yang

Mendapat Layanan Bantuan

Hukum (Posbakum)

80 % 100 % 100 %

38

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Pada tahun 2019 tidak ada perkara prodeo yang masuk ke Pengadilan Negeri

Magelang sehingga capaiannya sebesar 0 % dari total perkara yang masuk.

Persentase perkara yang dapat diselesaikan di luar gedung Pengadilan

Pada tahun 2019 tidak ada perkara Pengadilan Negeri Magelang yang diselesaikan di

luar gedung Pengadilan sehingga capaiannya sebesar 0 % dari total perkara yang

masuk.

Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan

hukum (Posbakum)

Pada tahun 2019 Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan

bantuan hukum (Posbakum) sebanyak 120 pencari keadilan dan capaiannya sebesar

100 % dari total pencari keadilan yang mendapat layanan.

SASARAN 4. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN.


INDIKATOR KINERJA TARGET

REALISASI CAPAIAN

Persentase Putusan Perkara Perdata yang

Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

100 % 100 % 100 %

Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Pada tahun 2019, terdapat 1 permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata

yang berkekuatan hukum tetap dan yang ditindaklanjuti sebanyak 1 perkara,

sehingga capaiannya 100 %.

39

B. REALISASI ANGGARAN.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna merealisasikan tujuan dan sasaran

organisasi yang telah ditetapkan, sumber dana keuangan merupakan faktor yang

menentukan. Pada tahun 2019 dalam sistem penerapannya adalah sistem anggaran

berbasis kinerja (performance base budgeting), dan kebijakan baru RAPBN yaitu

penyatuan anggaran (unified budget) dimana anggaran rutin dan pembangunan disatukan

menjadi satu dokumen instansi, yang dikenal dengan nama Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA).

Pengadilan Negeri Magelang adalah Satuan Kerja yang memiliki 2 DIPA, yaitu DIPA

01 (Badan Urusan Administrasi) dan DIPA 03 (Badan Peradilan Umum).

Jumlah pagu DIPA 01 Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 6.018.054.000,-

dengan realisasi sebesar Rp. 5.989.579.169,- atau sebesar 99,53 % dari total anggaran.

Sedangkan jumlah pagu DIPA 03 Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 79.937.000,-

dengan realisasi sebesar Rp. 79.803.150,- atau sebesar 99.83 % dari total anggaran.

Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran baik DIPA 01 dan DIPA 03 Tahun

anggaran 2019, Satuan Kerja Pengadilan Negeri Magelang mendapat pengharaan dari

Kantor Perbendaharaan Magelang sebagai :

1. Peringkat II Best Performance Semester I Tahun 2019 Kategori B untuk DIPA 01

(097890) ;

2. Peringkat I Best Performance Semester II Tahun 2019 Kategori B untuk DIPA 01

(097890) ;

3. Peringkat I Best Performance Semester II Tahun 2019 Kategori C untuk DIPA 03

(099110) ;

Adapun pengelolaan keuangan dan rincian anggaran serta realisasi anggaran berdasarkan

program adalah sebagai berikut :

a. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

i. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan

Dalam periode 2019 ini sesuai surat Badan Urusan Administrasi

Mahkamah Agung RI No 08/BUA/KEU/01/2012 tanggal 10 Januari 2012

perihal pemberitahuan tentang petunjuk kode unit organisasi untuk laporan

40

dan pencatatan PNBP ke Mahkamah Agung RI bahwa PNBP yang bersifat

fungsional pencatatannya melalui DIPA 03 sedangkan PNBP yang bersifat

umum pencatatannya melalui DIPA 01.

Pendapatan yang masuk DIPA 01 Pengadilan Negeri Magelang tahun

2019 berasal dari Pendapatan Rumah Dinas, sebesar Rp. 5.091.240,00.

Pengembalian Pendapatan

Tidak terdapat pengembalian pendapatan pada Realisasi

Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah pada Satuan Kerja Pengadilan

Negeri Magelang untuk periode tahun 2019.

ii. BELANJA

Realisasi Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip

penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-

kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga ( RKAKL).

Belanja Pengadilan Negeri Magelang meliputi belanja pegawai, belanja

barang, dan belanja modal. Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat

dilihat dari tabel-tabel berikut ini.

Tabel. 1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Sumber Dana

Uraian Anggaran DIPA Realisasi Belanja Capaian %

1 2 3 4

Rupiah Murni Rp. 6.018.054.000,- Rp. 5.989.579.168,- 99,53 %

Jumlah Rp. 6.018.054.000,- Rp. 5.989.579.168,- 99,53 %

41

Tabel. 2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Program

Kode Jenis Belan

ja

Program

Uraian Jenis

Belanja

Anggaran Dipa

Realisasi Belanja Capaian

%

51

Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung

Belanja Pegawai

Rp.4.942.684.000,- Rp.4.916.150.949,- 99,46 %

52

Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung

Belanja Barang

Rp.1.004.030.000,- Rp.1.002.208.220,- 99,82 %

53

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Belanja Modal

Rp. 62.500.000,- Rp. 62.500.550,- 100 %

Jumlah

Rp 6.018.054.000,- Rp.5.989.579.168,- 99,53 %

Tabel. 3 Rincian Realisasi Belanja Modal

Kode jenis

belanja

Uraian Belanja Modal (BM)

Anggaran DIPA Realisasi Belanja Capaian %

1 2 3 4 5

Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

Rp. 62.500.000,00

Rp. 62.500.000,00

100 %

Jumlah Rp. 62.500.000,00 Rp. 62.500.000,00 100 %

42

Tabel. 4 Rincian Realisasi Pengembalian Belanja

Kode Jenis Belanja

Uraian Jenis Belanja Realisasi Pengembalian Belanja

1 2 3

511119 Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS

Rp. 2.894,00

511124 Pengemblian Belanja Tunjangan Fungsional PNS

--

Jumlah Rp. 2.894,00

Tabel. 5 Rincian Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak

Kode Jenis Belanja

Uraian Jenis Belanja Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak

1 2 3

425131 Pendapatan Sewa tanah, gedung dan bangunan Rp. 5.091.240,00

423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya YAYL --

423922 Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi Atas Kerugian Yang

Diderita Oleh Negara --

423991 Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji --

425122 Pendapatan dari Penjualan

peralatan dan mesin Rp. 22.221.909,00

Jumlah Rp. 27.313.239,00

b. DIPA 03 (Badan Peradilan Umum)

i. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan

Sesuai surat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI No

08/BUA/KEU/01/2012 tanggal 10 Januari 2012 perihal pemberitahuan tentang

petunjuk kode unit organisasi untuk laporan dan pencatatan PNBP ke

Mahkamah Agung RI bahwa PNBP yang bersifat fungsional pencatatannya

43

melalui DIPA 03 sedangkan PNBP yang bersifat umum pencatatannya melalui

DIPA 01.

Dalam periode 2019 ini terdapat penerimaan pada Satuan Kerja

Pengadilan Negeri Magelang yang berasal dari Pendapatan jasa giro,

Pendapatan legalisasi tandatangan, Pendapatan ongkos perkara, Pendapatan

Kejaksaan dan Peradilan lainnya.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Satuan Kerja

Pengadilan Negeri Magelang pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp.

14.707.300,00,-.

Pengembalian Pendapatan

Tidak terdapat pengembalian pendapatan pada Realisasi Pengembalian

Pendapatan Negara dan Hibah pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Magelang

untuk periode tahun 2019.

ii. BELANJA

Realisasi Belanja

Belanja Pengadilan Negeri Magelang meliputi Belanja Posbakum, Perkara

Pidana Yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Tengah.

Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel-tabel berikut

ini.

Tabel. 1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana

Uraian Anggaran DIPA Realisasi Belanja Capaian

%

1 2 3 4

Rupiah Murni Rp. 79.937.000,- Rp. 79.803.150,-

99,83 %

Jumlah Rp. 79.937.000,- Rp. 79.803.150,-

99,83 %

44

Tabel. 2

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Berdasarkan Program

Kode Jenis

Belanja

Program

Uraian Jenis Belanja

Anggaran Dipa

Realisasi Belanja Capaian

%

1049

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

- Posbakum - Perkara

Pidana Yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Tengah

Rp. 79.937.000,- Rp. 79.803.150,- 99,83 %

Jumlah

Rp.79.937.000, Rp. 79.803.150,- 99,83 %

Tabel. 3 Rincian Realisasi Belanja Modal

Kode jenis

belanja Uraian Belanja

Modal (BM) Anggaran DIPA Realisasi

Belanja Capaian %

1 2 3 4 5

53 Tidak terdapat belanja modal

Rp. 0,- Rp. 0,- 0 %

Jumlah Rp. 0,- Rp.0,- 0 %

Tabel. 4 Rincian Realisasi Pengembalian Belanja

Kode Jenis Belanja

Uraian Jenis Belanja Realisasi Pengembalian Belanja

1 2 3

- - -

Jumlah -

45

Tabel. 5 Rincian Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak

Kode Jenis Belanja

Uraian Jenis Belanja Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak

1 2 3

425232 Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan

Pengadilan (Peradilan)

Rp. 1.102.000,00

425233 Pendapatan Ongkos Perkara Rp. 5.970.000,00

425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya

Rp. 7.360.300,00

425231 Pendapatan Pengesahan Surat Di Bawah Tangan

Rp. 275.000,00

Jumlah Rp. 14.707.300,00

46

BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap program pada Pengadilan Negeri Magelang

telah menggambarkan pencapaian yang baik pada sebagian besar program yang telah

dibuat di Tahun 2019. Namun masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang

terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, misalnya susahnya penerapan IT di Pengadilan

Negeri Magelang yang disebabkan karena sedikitnya SDM yang memahami IT. Namun

hal ini menjadikan tantangan tersendiri bagi Pengadilan Negeri Magelang dalam

mewujudkan pencapaian kinerja yang maksimal sesuai dengan visi dan misi yang telah

tersebut diatas yaitu dengan strategi diberlakukannya rangkap jabatan terhadap

beberapa pegawai dan diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu

dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran,

karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat

ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu

sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program

B. SARAN

Dengan telah diselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun

2019 ini, saran yang dapat diusulkan :

Diharapkan adanya penambahan pegawai dengan Sumber Daya Manusia (SDM)

berkualitas dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan agar memperlancar dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dalam rangka pencapaian visi dan misi

yang telah ditetapkan .

Menekankan kepada para Pegawai Pengadilan Negeri Magelang di dalam

melaksanakan tugas sehari-hari selalu berdasarkan SOP yang telah dibuat.

Adanya pembinaan/pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas SDM bagi

para Pegawai Pengadilan Negeri Magelang.

47

Diharapkan dengan LKjIP ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintahan khususnya di Pengadilan Negeri Magelang.

Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri supaya dapat mengirimkan

berkas perkara sesuai dengan waktu yang telah ditentukan untuk menghindari

penumpukan perkara yang diserahkan ke Pengadilan Negeri Magelang pada

akhir tahun.

48

LAMPIRAN 1 : STRUKTUR ORGANISASI

51

LAMPIRAN 2 : INDIKATOR KINERJA UTAMA

52

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI MAGELANG

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG

JAWAB SUMBER DATA

1. Terwujudnya

Proses Peradilan

yang Pasti,

Transparan, dan

Akuntabel


Perdata yang Diselesaikan

Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan 100%

Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan

Catatan :

Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada

tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun

sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah

jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE

KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan

Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan

Peradilan.

Panitera Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan

2. Persentase Perkara Perdata

yang Diselesaikan Tepat

Waktu

Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 100%

Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan

Catatan :

Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan

berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat

waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2

tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama

dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.


dan

Laporan Tahunan

3. Persentase Perkara Yang Panitera Laporan Bulanan

53

Tidak Mengajukan Upaya

Hukum Kasasi

Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi 100%

Jumlah Perkara yang Diputus

Catatan :

dan

Laporan Tahunan

4. Persentase Perkara yang


Hukum Banding

Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 100% Jumlah Perkara Diputus

Catatan :

Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak

mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang

putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara

yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu

triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.


dan

Laporan Tahunan

5. Index Kepuasan Pencari

Keadilan

Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan 100% Jumlah Responden Pencari Keadilan

Catatan :

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan

Publik


dan

Laporan Tahunan

6. Persentase Sisa Perkara

Pidana yang Diselesaikan

Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan 100%

Jumlah Sisa Perkara Pidana Tahun Lalu


dan

54

Catatan :

Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada

tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun

sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output

adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan.

SE KMA Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan

Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan

Peradilan.

Laporan Tahunan

7. Persentase perkara pidana

yang diselesaikan tepat

waktu

Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 100%

Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan

Catatan :

Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan

berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat

waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2

tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama

dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.


dan

Laporan Tahunan

8. Peningkatan

Efektivitas

Pengelolaan

Penyelesaian

Perkara

Persentase Salinan Putusan

yang Diterima oleh Para

Pihak Tepat Waktu

Jumlah Salinan Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu 100% Jumlah Perkara yang Diputus

Catatan :

Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran

Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02

tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan


dan

Laporan Tahunan

55

9. Terwujudnya

Proses Peradilan

yang Pasti,

Transparan, dan

Akuntabel

Persentase perkara yang


Hukum Peninjauan Kembali

Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali 100% Jumlah Perkara yang Telah Diputus

Catatan :

Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak

mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah

perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara

yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun

berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.


dan

Laporan Tahunan

10. Peningkatan

Efektivitas

Pengelolaan

Penyelesaian

Perkara

Persentase Berkas Perkara

yang Dimohonkan Banding,

Kasasi, dan PK yang

Diajukan Secara Lengkap

dan Tepat Waktu

Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

100% Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK

Catatan :


dan

Laporan Tahunan

11. Terwujudnya

Proses Peradilan

yang Pasti,

Transparan, dan

Akuntabel

Persentase Perkara Pidana

Anak yang Diselesaikan

dengan Diversi

Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi 100%

Jumlah Perkara Pidana Anak

Catatan :


dan

Laporan Tahunan

12. Peningkatan

Efektivitas

Pengelolaan

Persentase Putusan Perkara

yang Menarik Perhatian

Masyarakat yang Dapat

Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

100%


dan

Laporan Tahunan

56

Penyelesaian

Perkara

Diakses Secara Online dalam

Waktu 1 Hari Setelah Putus

Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat

Catatan :

13. Meningkatnya

Akses Peradilan

bagi Masyarakat

Miskin dan

Terpinggirkan

Persentase Perkara Prodeo

yang Diselesaikan

Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan 100%

Jumlah Perkara Prodeo

Catatan :


dan

Laporan Tahunan

14. Persentase Perkara yang

Diselesaikan di Luar Gedung

Pengadilan

Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan 100% Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung

Pengadilan

Catatan :


dan

Laporan Tahunan

15. Persentase Pencari Keadilan

Golongan Tertentu yang

Mendapat Layanan Bantuan

Hukum (Posbakum)

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100% Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu

Catatan :


dan

Laporan Tahunan

16. Meningkatnya

Kepatuhan

terhadap Putusan

Persentase Putusan Perkara

Perdata yang Ditindak

lanjuti (Dieksekusi)

Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) 100%

Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT


dan

Laporan Tahunan

57

Pengadilan

Catatan :

adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input

adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi

pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah

dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan

eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan

58

LAMPIRAN 3 : RENCANA KERJA TAHUNAN

59

RENCANA KINERJA


TAHUN 2019


1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan

100 %

2. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

90 %

3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

90 %

4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

90 %


90 %

6. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan

100 %

7. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

100 %

8. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu

80 %



100 %


Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

95 %

Magelang, Februari 2013

Ketua Pengadilan Negeri Magelang

Haruno Patriadi, SH. MH NIP. 19650920 198703 1 003

60



10 %


Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

0 %

13. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan


0 %

14. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

1 %

15. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

80 %

16. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

100 %

Magelang, 3 Januari 2020


MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN, SH NIP. 19681016 199212 1 001

61

RENCANA KINERJA


TAHUN 2020




100 %


90 %


90 %


90 %


90 %


100 %


100 %



80 %



100 %



95 %







62



10 %



0 %



0 %


1 %


80 %



100 %



MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN, SH NIP. 19681016 199212 1 001

63

LAMPIRAN 4 : MATRIKS RENSTRA 2015-2019




64

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

Instansi : Pengadilan Negeri Magelang Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Magelang yang Agung Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No Tujuan Target

jangka

Menengah

(5 Tahun)

Sasaran Strategis Target

Uraian Indikator Kinerja % Uraian Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019



100 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


90 Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

90 % 90 % 90 % 90% 90 %

65


90 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

90 % 90 % 90 % 90 % 90 %


90 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

90 % 90 % 90 % 90 % 90 %


90 Index Kepuasan Pencari Keadilan

90 % 90 % 90 % 90 % 90 %


100 Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %



80 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara


80 % 80 % 80 % 80 % 80 %





100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

66





95 % 95 % 95 % 95 % 95 %





10 % 10 % 10 % 10 % 10 %





0 % 0 % 0 % 0 % 0 %



0 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan


0% 0 % 0 % 0 % 0 %


1 Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

67


80 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

80 % 80 % 80 % 80 % 80 %



100 Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

68

LAMPIRAN 5 : PKT 2020

69

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA


PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel

yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SRI WAHYU WARDANI, SH

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Magelang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : M. DJOHAN ARIFIN, SH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Magelang

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai

lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja

tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.


MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN, SH

NIP. 19681016 199212 1 001


Sekretaris Pengadilan Negeri Magelang

SRI WAHYU WARDANI, SH. NIP. 19620609 198203 2 001

70

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA


PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel

yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SRI YUDITIANI, SH.

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Magelang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : M DJOHAN ARIFIN, SH

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Magelang

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai

lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja

tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.



NIP. 19681016 199212 1 001


Panitera Pengadilan Negeri Magelang

SRI YUDITIANI, SH.

NIP. 19640603 198903 2 002

71

RENCANA KINERJA


TAHUN 2020




100 %


90 %


90 %


90 %


90 %


100 %


100 %



80 %



100 %



95 %



10 %

72



0 %



0 %


1 %


80 %



100 %

Jumlah Anggaran kegiatan :

1. DIPA 01 ( 097890 ) : Rp. 6.000.159.000,- ( enam milyar seratus lima puluh sembilan ribu

rupiah).

2. DIPA 03 ( 099110 ) : Rp. 83.780.000,- ( delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh

ribu rupiah )


Sekretaris

Pengadilan Negeri Magelang

SRI WAHYU WARDANI, SH.

NIP. 19620609 198203 2 001

73

LAMPIRAN 6 : SK TIM PENYUSUN LAKIP

74

PENGADILAN NEGERI MAGELANG KELAS IB Jl. Veteran No. 1 Magelang

Telp. (0293) 362242 fax (0293) 362242 MAGELANG 56117

Email : [email protected] Website : www.pnmagelang.go.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAGELANG

Nomor : W12.U6/ 02 /OT.02.1/12/2019

TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019 PADA PENGADILAN NEGERI MAGELANG

KETUA PENGADILAN NEGERI MAGELANG

Menimbang

Mengingat

:

:

a. Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) tahun anggaran 2019 pada satuan kerja

Pengadilan Negeri Magelang, dipandang perlu menunjuk Tim

Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun

anggaran 2019 pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Magelang.

b. Bahwa Pejabat / Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut

dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu

untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) tahun anggaran 2019 pada Satuan Kerja

Pengadilan Negeri Magelang.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara

3. Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

4. Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Mahkamah

Agung RI Nomor : 42/PA/SK/XII/2017 tentang Penunjukan

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di

75

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

:

:

:

Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan

dibawahnya ;

5. Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :

1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 Nopember 2019 perihal

Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2019 ;

Memutuskan :

Nama-nama sebagaimana tersebut dalam kolom 2 lampiran Surat

Keputusan ini diangkat dan ditetapkan sebagai Tim Penyusun Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2019 pada Satuan

Kerja Pengadilan Negeri Magelang dengan kedudukan sebagaimana

tersebut dalam lajur 5 lampiran Surat Keputusan ini.

Memerintahkan kepada Tim untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Negeri Magelang

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan

ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya ;

Magelang, 28 Desember 2019 Magelang, 2 Januari 2019 Ketua Pengadilan Negeri Magelang

MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN, SH.

NIP. 19681016 199212 1 001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth : - Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ;

76

Lamp Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor : W12.U6/02/OT.01.2/12/2019 Tanggal : 28 Desember 2019

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019 PADA PENGADILAN NEGERI MAGELANG

KETUA



NIP. 19681016 199212 1 001

No Nama/NIP Gol. Jabatan Dalam Dinas Jabatan dalam Tim

1. M. Djohan Arifin, SH. NIP. 19681016 199212 1 001

IV/c Ketua Pengadilan Negeri Magelang

Pelindung/ Penasehat

2. Sru Yuditiani, SH. NIP. 19640603 198903 2 002

IV/a

Panitera Ketua

3. Sri Wahyu Wardani, SH. NIP. 19620609 198203 2 001

IV/a Sekretaris Koordinator

Administrasi Umum

4. Roch Soeprijati, SH NIP. 19690528 199203 2 002

III/d Panitera Muda Pidana Koordinator

Administrasi Teknis

5. Dian Andayani, SH NIP. 19710118 199903 2 003

III/d

Plt. Panitera Muda Hukum

Anggota

6. Sumaryono, SH. NIP. 19670327 199303 1 003

III/d

Panitera Muda Perdata

Anggota

7. Dewi Santi, SE.MH NIP. 19830721 200912 2 005

III/c

Kasubag Umum dan Keuangan

Anggota

8. Sukaedi, SE NIP. 19740524 200503 1 001

III/d

Kasubag Kepegawaian dan Tata Laksana

Anggota

9. Muchamad Buchori, SH NIP. 19711119 199103 1 001

III/d

Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan

Anggota/Operator

laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip ...pn-magelang.go.id/images/file/09....

Documents