kata pengantar -...

PENGADILAN NEGERI LUWUK KELAS II

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2017 ii

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa Pengadilan

Negeri Luwuk telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun

2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Luwuk merupakan tindak lanjut dari Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi

Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia (Menpan dan RB) Nomor : 53 Tahun 2014 tentang

Penyusunan Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini merupakan gambaran tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan oleh Pengadilan Negeri Luwuk dan sebagai pertanggungjawaban Pengadilan

Negeri Luwuk untuk dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Mahkamah Agung RI yang berisi informasi mengenai capaian kinerja yang diukur dengan

cara membandingkan antara realisasi pelaksanaan program/kegiatan dengan target yang

telah direncanakan pada tahun 2017.

LKjIP ini dibuat dan disusun selain untuk menindak lanjuti Perpres dan Permenpan

dan RB diatas disamping itu pula adalah untuk menindak lanjuti Surat Sekretaris Mahkamah

Agung RI Nomor : 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 Tanggal 27 November 2017, Hal :

Penyampaian LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LkjIP ) dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun

2017 ini juga diharapkan dapat menjadi bahan/informasi bagi Pimpinan Mahkamah Agung

Republik Indonesia untuk evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan dalam

pelaksanaan tugas – tugas kedepan. Kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP Pengadilan

Negeri Luwuk ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif

sangat kami harapkan, demi penyempurnaan penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Luwuk

dimasa yang akan datang.

Luwuk, Februari 2018

Ketua Pengadilan Negeri Luwuk,

AHMAD YANI, SH., MHNIP. 196510191996031002


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2017 iii

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Luwuk Tahun Anggaran 2017

sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor : 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) , maka sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja

Lembaga Mahkamah Agung RI khususnya Pengadilan Negeri Luwuk telah menyusun dalam

bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja yang lebih dititik beratkan pada suatu bentuk

pertanggungjawaban, transparansi serta menyangkut Laporan Akuntabilitas.

Selanjutnya bahwa LKjIP Pengadilan Negeri Luwuk tahun 2017 ini disusun

berdasarkan Laporan terhadap “Pencapaian Kinerja“, (Performance Result) selama kurun

waktu dari bulan Januari s/d Desember 2017, yang selanjutnya dianalisa dan di

perbandingkan dengan “Rencana Kinerja” (Performance Plant) tahun 2017, yang

sepenuhnya mengacu kepada “Rencana Strategis” (RENSTRA) / STRATEGIC PLANTPengadilan Negeri Luwuk tahun 2015 – 2019.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Luwuk adalah

sebesar 73,03 %. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis

tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

NO KINERJAUTAMA

1 TerwujudnyaProsesPeradilanyang Pasti,TransparandanAkuntabel

a. Persentase SisaPerkara YangDiselesaikan :- Perdata- Pidana

Perdata : 100% 100% 100 %

Pidana : 100% 100% 100%

b. PersentasePerkara:- Perdata- PidanaYang iselesaikantepat waktu

Perdata : 100% 53,06% 53,06%

Pidana : 100% 76,54% 76,54%

c. PersentasePenurunan SisaPerkara :- Perdata- Pidana

Perdata : 100% 15,63% 15,63%

Pidana : 100% 20,88% 20,88%

d. Persentase PerkaraYang TidakMengajukan UpayaHukum:- Banding- Kasasi- PK

PerkaraYang TidakMengajukanUpayaHukum:100 %

Perkara YangTidakMengajukanUpayaHukum:87,12%

87,12%


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2017 iv


NO KINERJAUTAMA

e. Persentase PerkaraPidana Anak yangDiselesaikanDengan Diversi:

100 % 11,11% 11,11%

f. Index RespondenPencari KeadilanYang PuasTerhadap LayananPeradilan

IKM : 80%,Kategori :Baik

IKM : 75.5 %,Kategori : Baik

96,87%

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I 62,08%2 Peningkatan

EfektivitasPengelolaPenyelesaianPerkara

a. Persentase IsiPutusan YangDiterima Oleh ParaPihak Tepat Waktu

100% 100% 100%

b. Persentase PerkaraYang DiselesaikanMelalui Mediasi

- - -

c. Persentase BerkasPerkara YangDiajukan Banding,Kasasi dan PKSecara Lengkap danTepat Waktu

100 % 23,52% 23,52%

d. Persentase PutusanPerkara YangMenarik PerhatianMasyarakat YangDapat DiaksesSecara OnlineDalam Waktu 1 HariSetelah

- - -

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II 61,76 %3. Meningkatnya

KepatuhanTerhadapPutusanPengadilan

Persentase PutusanPerkara yangditindaklanjuti(dieksekusi)

100 % 4,35 % 4,35 %

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III 4,35 %4. Meningkatnya

AksesPeradilan BagiMasyarakatMiskin danTerpinggirkan

a. Persentase PerkaraProdeo YangDiselesaikan

100 % 100 % 100 %

b. Persentase PerkaraYang Diselesaikandi Luar GedungPengadilan

100 % 50 % 50 %


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2017 v


NO KINERJAUTAMA

c. Persentase PencariKeadilan GolonganTertentu YangMendapat LayananBantuan Hukum(Posbakum)

100 % 100 % 100 %

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV 83,33 %5. Peningkatan

KualitasPengawasan

a. PersentasePengaduanmasyarakat yangditindaklanjuti

90 % - -

b. Persentase temuanhasil pemeriksaaneksternal yangditindaklanjuti

100 % 100 % 100 %

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis V 100 %6. Peningkatan

Kualitas SDMPersentase Pegawaiyang lulus diklat teknisyudisial dan nonyudisial

100 % 100 % 100 %

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VI 100 %7. Peningkatan

PenyediaanSarana danPrasarana

Persentasepengadaan sarana danprasarana

100 % 99,67 % 99,67 %

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VII 99,67 %Rata-Rata Capaian Kinerja secara Keseluruhan 73,03 %

Pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Luwuk telah menetapkan 3 (tiga) program

kegiatan untuk Tahun Anggaran 2017 yang seluruhnya berjumlah Rp. 4.004.813.000

(Empat Milyar Empat Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) yang terdiri dari dua DIPA

yaitu Rp. 3.927.018.000 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Belas

Ribu Rupiah) dari Dipa Nomor 005-01.2.099396/2017 serta Rp. 77.795.000 (Tujuh Puluh

Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dari Dipa Nomor 005-

03.2.099397/2017, adapun program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung RI.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat

Banding dan Tingkat Pertama.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Pencapaian kinerja dari sisi penyerapan anggaran Pengadilan Negeri Luwuk

Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2017 vi

Realisasi belanja Negara pada TA 2017 untuk DIPA 01 adalah sebesar Rp

3.907.373.265 atau mencapai 99,49 % dari total alokasi anggaran sebesar Rp

3.927.018.000.

Realisasi belanja Negara pada TA 2017 untuk DIPA 03 adalah sebesar

Rp.66.278.426, atau mencapai 87,77 % dari total alokasi anggaran sebesar Rp.

77.795.000

Melalui LKJIP Pengadilan Negeri Luwuk Kelas II Tahun 2017 ini, diharapkan dapat

menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai

dengan tujuan Renstra Pengadilan Negeri Luwuk Tahun 2015 - 2019.


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2017 vii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................ ................................ ......................... i

KATA PENGANTAR ................................ ................................ ...................... ii

EXECUTIVE SUMMARY ................................ ................................ ................... iii

DAFTAR ISI .................................................................. ................... ............ vii

BAB I PENDAHULUAN................................ ................................ .............. 1

A. Latar Belakang ................................ ................................ ......................... 1

B. Tugas Pokok dan Fungsi ................................ ................................ ............. 2

C. Struktur Organisasi ................................ ................................ ................... 7

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ................................ ...... 18

A. Rencana Strategis...................................................................................................... 18

B. Tujuan Strategis ......................................................................................................... 20

C. Sasaran Strategis....................................................................................................... 21

D. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Luwuk..................................................... 24

E. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Luwuk ............................................................... 27

F. Penetapan Kinerja Tahun 2017.................................................................................. 31

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................ ............................... 33

A. Pengukuran Kinerja ................................ ................................ .................. 33

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja ................................ ................................ ...... 36

C. Realisasi Anggaran ................................................................................................... 56

BAB IV PENUTUP ................................ ................................ ...................... 63

A. Kesimpulan ................................ ................................ ............................. 63

B. Saran ................................ ................................ ................................ .... 64

Lampiran-lampiranSK Tim Review IKU

SK Penetapan IKU

Review IKU

SK Tim Penyusunan Renstra

Renstra Pengadilan Negeri 2015 - 2019

Penetapan Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Rencana Kinerja Tahunan 2017


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2017 1

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang

Dasar 1945, bertujuan mewujudkan kehidupan berbangsa yang sejahtera, aman,

tenteram, dan tertib.Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan tersebut dan

menjamin persamaan kedudukan warga negara dihadapan hukum maka

diperlukan upaya menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian

hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, dalam

kerangka tersebut dibutuhkan suatu lembaga peradilan yang independen,

berwibawa dan dipercaya masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan pada peradilan umum adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan

Tinggi. Peradilan Umum merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan

Kehakiman sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan yudikatif yang diberikan

UUD 1945. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan

oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan

Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding.Kekuasaan Kehakiman di lingkungan

Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara

Tertinggi.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Luwuk

Kelas II dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan penyelenggaraan

peradilan di tingkat pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan

organisasi mengacu pada peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015

tentang Oraganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara sesuai dengan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas,

fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, sumber dana serta

kewenangan yang ada yang dipercayakan oleh publik.

Dengan dasar demikian Pengadilan Negeri Luwuk Kelas II menyusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2017 sebagai



salah satu bentuk pertanggung jawaban kepada publik atas kinerja yang dicapai

selama tahun 2017.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Negeri Luwuk Kelas II merupakan pengadilan tingkat pertama

yang berada di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan

kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan

Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Luwuk Kelas II sebagai kawal depan

(voorj post) Mahkamah Agung yang bertugas dan berwenang menerima,

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dengan 3

(tiga) wilayah hukum meliputi Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan,

Kabupaten Banggai Laut.

Sejalan dengan makin tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat

lembaga peradilan dituntut memberikan pelayanan yang baik, dengan berlakunya

Undang-Undang keterbukaan publik, hal ini menuntut agar lembaga peradilan

merubah paradigma yang ada menjadi pelayan masyarakat, tentunya tidak

terlepas dari upaya reformasi birokrasi. Adapun tugas pokok dan fungsi aparat

Pengadilan Negeri Luwuk Kelas II adalah sebagai berikut:

1. Ketua dan Wakil Ketua

Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara

dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara

yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku

Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta

perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya.

Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan

seksama.

2. Majelis Hakim

Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya

(menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara

yang diajukan kepadanya).

3. Panitera

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas

dalam pemberian dukungan di bidang teknis;



Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;

Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;

Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;

Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara,

dan transparansi perkara;

Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam

program teknis dan keuangan perkara yangditetapkan berdasarkan

peraturan dan perundangundangan,minutasi, evaluasi dan administrasi

Kepaniteraan;

Pelaksanaan mediasi;

Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

4. Panitera Muda Perdata

Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas

perkara perdata;

Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;

Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk

diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan

Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;

Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus

dan diminutasi;

Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para

pihak yang tidak hadir;

Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding,

kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;

Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang

dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;

Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya

hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi

putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;

Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;

Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai

kekuatan hukum tetap;

Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum

tetap kepada Panitera Muda Hukum;



Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

5. Panitera Muda Pidana

Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas

perkara pidana;

Pelaksanaan registrasi perkara pidana;

Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan

kepada termohon;

Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untukditeruskan

kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan

Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;

Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan

penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;

Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin

penyitaan dari penyidik;

Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus

dan diminutasi;

Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para

pihak yang tidak hadir;

Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding,

kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;

Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang

dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;

Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya

hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi

putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;

Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa

Penuntut Umum dan Terdakwa;

Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai

kekuatan hukum tetap;

Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan

hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan




6. Panitera Muda Hukum

Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

Pelaksanaan penyajian statistik perkara;

Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas

perkara,

Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang

berkaitan dengan transparansi perkara.

Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan

masyarakat dan;


7. Panitera Pengganti

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

Membuat berita acara persidangan

Membantu Hakim dalam :

Membuat penetapan hari sidang

Membuat penetapan penahanan

Mengetik putusuan

Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan

penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus dan amar

putusannya.

Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila

telah selesai diminutasi.

8. Jurusita/Jurusita Pengganti

Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan,

Majelis Hakim dan Panitera

Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas

perintah Hakim.

Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan

pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan

ketentuanUndang-undang.



Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti

melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah

apabila menyita tanah.

Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan

kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN

setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

9.Sekretaris :

Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan

anggaran;

Pelaksanaan urusan kepegawaian;

Pelaksanaan urusan keuangan;

Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;

Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,

keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan

Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi

serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

10.Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program,

dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

11.Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,

keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta

pengelolaan keuangan.

12.Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Oraganisasi dan Tatalaksana

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan

organisasi dan tata laksana.



C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Luwuk dibuat dengan berdasarkan

pada PERMA No.07 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Peradilan.Struktur organisasi Pengadilan Negeri Luwuk Kelas II dapat digambarkan sebagai

berikut :



RIDWAN LATEMPOH,S.SOS

1.MOH. KADAVIT MAKARAO,S.KOIM**

MUZDHALIFA SERU,S.E

SUMARDI M, SH2. SUMARDI M, SH3. HENDRA IRAWAN

1. ABD. MUIN, S.KOM

2. SUMARDI M, SH

3. EVI SASTRYA RADJAB,

Amd.Kom

4. EDI SULARSO**

5. EKO CAHYONO**



D. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (pegawai) yang ada pada Pengadilan Negeri Luwuk

Kelas IIsebanyak 36 (tiga puluh enam) orang

a. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan

Ketua : 1 orang

Wakil Ketua : 1 orang

Hakim : 4 orang

Panitera : 1 orang

Sekretaris : 1 orang

Panitera Muda : 3 orang

Panitera Pengganti : 4 orang

Kepala Sub Bagian : 2 orang

Jurusita : - orang

Jurusita Pengganti : 1 orang

Staf (pelaksana) : 7 orang

Tenaga Honorer : 10 orang

b. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kepangkatan/GolonganRuang

Pembina Utama Muda (IV/b) : 1 orang

Pembina (IV/a) : 1 orang

Penata Tk. I (III/d) : 7 orang

Penata (III/c) : 5 orang

Penata Muda Tk. I(III/b) : 5 orang



Penata Muda (III/a) : 3 Orang

Pengatur Tk. I (II/d) : 1 Orang

Pengatur (II/c) : - Orang

Pengatur Muda Tk. I, (II/b) : 2 Orang

Pengatur Muda II a : 1 Orang

Grafik 1. Komposisi SDM Pengadilan Negeri Kelas LuwukBerdasarkan Kepangkatan dan Golongan Ruang

IV/b4% IV/a4%

III/d28%

III/c16%

III/b20%

III/a12%

II/d4%

II/b8%

II/a4%

GRAFIKIV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/b II/a



c. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Magister (S2) : 3 orang

Sarjana (S1) : 17 orang

Sarjana Muda (D3) : 1 orang

SLTA : 5 orang

Grafik 2. Komposisi SDM Pengadilan Negeri LuwukBerdasarkan Tingkat Pendidikan

8%

63%

4%

25%

GRAFIKS2 S1 D3 SLTA



E. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Bidang pembangunan hukum merupakan bidang yang mendapat prioritas

penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-

2025. Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan

menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN III, maka beberapa poin penting

pembangunan hukum 2015-2019 : (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas

dan berkeadilan, (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing

ekonomi bangsa dan (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

Dari ketiga poin penting di atas, ditetapkan tiga sasaran pembangunan hukum

dalam lima tahun ke depan, yakni :

1. Penegakan hukum yang berkualitas

2. Efektifitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

3. Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM

Ketiga sasaran ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan sasaran utama

yakni, meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya mengadili (judicial

power), Fungsi pembinaan, Fungsi pengawasan, Fungsi nasehat, Fungsi administratif,

Pengadilan Negeri Luwuk sebagai lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum di

bawah Mahkamah Agung RI memiliki peran strategis untuk berkontribusi dalam mencapai

tujuan pembangunan nasional di bidang hukum.

Mengacu pada Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung RI dan Rencana

Strategis 2015-2019 Pengadilan Negeri Luwuk sedang dan akan terus melakukan

berbagai langkah kebijakan strategis guna mewujudkan visi dan misi serta tujuan

organisasi. Pelaksanaan kebijakan tersebut telah memberikan banyak capaian dan

kemajuan, Namun, di samping berbagai kemajuan yang telah dicapai Pengadilan Negeri

Luwuk masih dihadapkan pada beberapa kondisi obyektif yang harus diselesaikan untuk

meningkatkan kinerja peradilan.

Untuk mempermudah identifikasi masalah, dilakukan pemetaan analisa kondisi

strategis Pengadilan Negeri Luwuk. Analisa kondisi strategis sangat signifikan dalam

menentukan perencanaan maupun pencapaian sasaran strategis. Analisis kondisi

lingkungan internal memiliki dua sisi, sisi pertama yaitu kondisi internal Pengadilan Negeri



Luwuk yang memiliki kekuatan atau keunggulan. Sisi kedua merupakan kondisi

sebaliknya, yaitu kondisi internal yang memiliki permasalahan (kekurangan/kelemahan).

Kedua sisi tersebut merupakan kajian dalam menetapkan faktor kunci keberhasilan.

1. Kekuatan (Strength)Kekuatan Pengadilan Negeri Luwuk mencakup hal-hal yang memang sudah diatur

dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan

kemudian, mencakup:

a. Merupakan provost (kawal depan) di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang

mencakup 3 Kabupaten yaitu, Kabupaten Banggai, Banngai Kepulauan dan Banggai

Laut.

b. Pengadilan Negeri Luwuk merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik

dengan pemerintah Daerah.

c. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi)

pegawai Pengadilan Negeri Luwuk.

d. Adanya undang undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri

selaku pemberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada lembaga

kenegaraan di Wilayah Hukumnya, apabila diminta.

e. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain.

f. Pengadilan Negeri Luwuk di Tahun 2017 menjadi salah satu Pengadilan Negeri Kelas II

yang mendapat predikat Akreditasi A Excelent dari Badilum sehingga kedepannya

diharapkan dapat menunjang pencapaian Visi dan Misi Pengadilan Negeri Luwuk.

2. Kelemahan (Weakness)Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Luwuk dirinci dalam

beberpa aspek:

a. Aspek Proses Peradilan

Penanganan Perkara yang masih mengalami keterlambatan disebabkan antara lain

karena Jumlah Majelis Hakim yang kurang sementara jumlah perkara masuk cukup

tinggi.

Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat

pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk.

Masih adanya sorotan masyarakat terhadap kinerja Badan Peradilan pada

umumnya dan Pengadilan Negeri Luwuk pada khususnya dalam penegakan hukum

dan keadilan.



b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Pengadilan Negeri Luwuk belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai

sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.

Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan

kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Luwuk.

Jumlah Pengawai yang ada di Pengadilan Negeri Luwuk masih kurang sehingga

menyebabkan para pegawai harus melakukan rangkap tugas

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.

Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Belum maksimalnya Implementasi manajemen perkara berbasis teknologi informasi

dalam hal ini implementasi Aplikasi Sistem Peneleusuran Perkara (SIPP) oleh para

pegawai yang terkait.

e. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Luwuk dari pusat belum sesuai dengan

kebutuhan dan rencana yang diajukan.

3. Peluang (Opportunities)Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Luwuk untuk

melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :


Adanya website resmi Pengadilan Negeri Luwuk dan beberapa Aplikasi pendukung

yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang informasi penanganan

perkara dan alur proses berperkara.

Adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Luwuk yang

memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi dan layanan peradilan

secara cepat dan mudah.


Meningkatnya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan

kinerja.

Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan

Negeri Luwuk maupun Mahkamah Agung dalam rangka peningkatan kualitas

sumber daya manusia.




Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik lingkup

internal maupun eksternal.


Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan Negeri diwilayah hukum

Pengadilan Negeri Luwuk.


Tersedianya sarana publik guna memberikan kenyamanan kepada masyarakat

pengguna layanan pengadilan diantaranya, tersedianya ruangan laktasi, ruang tamu

dan tunggu terbuka, serta area merokok bagi pengunjung.

Tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Luwuk berupa akses

internet dan website resmi Pengadilan Negeri Luwuk, sehingga memudahkan Para

pencari keadilan dan pengguna layanan peradilan untuk memperoleh informasi yang

dibutuhkan.

4. Tantangan yang dihadapi (Threats)Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Luwuk yang akan

dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan

sebagaimana yang diharapkan.


Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.

Terbatasnya kemampuan para pencari keadilan untuk mengakses segala informasi

peradilan memalalui fasilitas teknologi informasi.

Luas wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang cukup luas meliputi 3 kabupaten

yakni Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan , Kabupaten Banggai

Laut. Serta dibatasi oleh batas-batas alam seperti lautan akan berdampak pada

penentuan Biaya proses perkara bagi masyarakat.


Personil di Pengadilan Negeri Luwuk belum seluruhnya mengetahui dan memahami

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Luwuk.

Tuntutan pekerjaan yang semakin meningkat tidak diimbangi dengan ketersediaan

aparatur Peradilan yang memiliki komptensi khususnya dibidang teknologi informasi.


Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat

peradilan.




Letak Pengadilan Negeri Luwuk yang cukup jauh di daerah, sehingga pengiriman

administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Negeri Luwuk membutuhkan

waktu lebih lama.

Jumlah perkara yang masuk terus meningkat dari tahun ke tahun yang tidak

diimbangi dengan penambahan jumlah Tenaga Fungsional Panitera Pengganti di

antaranya menyebabkan keterlambatan dalam minutasi perkara.


Anggaran yang diberikan oleh tingkat pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana

masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan dan usulan yang diajukan sehingga

beberapa sarana prasarana penunjang operasional belum terpenuhi.

Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik, terdapat isu yang masih

memerlukan perhatian terkait dengan kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang belum

sepenuhnya mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas

korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, kepercayaan publik kepada pemerintah juga

merupakan aspek lain yang harus ditingkatkan. Salah satu peran yang dapat dilaksanakan

oleh Pengadilan Negeri Luwuk dengan hal ini adalah melalui peningkatan kualitas

pelayanan publik, perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai dari

perencanaan kinerja hingga kepada evaluasi kinerja, serta pengembangan nilai-nilai

akuntabilitas dalam upaya mewujudkan tata kelola pengadilan yang transaran dan

akuntabel.

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJIP TAHUN 2017

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan Pencapaian Kinerja Pengadilan

Negeri Luwuk Kelas II selama tahun 2017 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa

yang akan datang. LKJIP ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan penyusunannya berpedoman kepada Surat Keputusan Kepala

Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika Penyajian Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Luwuk Kelas II Tahun 2017

adalah sebagai berikut :



Bab I PendahuluanPada Bab ini membahas beberapa hal yang berkaitan dengan penjelasan umum tentang

Pengadilan Negeri Luwuk dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan

utama (strategic issues) yang sedangdihadapi oleh Pengadilan Negeri Luwuk.

Bab II Perencanaan KinerjaPada Bab ini menguraikan ikhtisar perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Luwuk Tahun 2017.

Dalam perencanaan kinerja dirumuskan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai,

begitu juga indikator keberhasilan pencapaiannya dengan memperhatikan berbagai arahan

kebijakan dan strategi nasional serta arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Luwuk.

Bab III Akuntabilitas KinerjaMenjelaskan Capaian Pengukuran kinerja Organisasi (Perbandingan antara target dan

realisasi kinerja), serta Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja

organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV PenutupMenjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri

Luwuk Kelas II Tahun 2017, serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan

organisasi untuk meningkatkan kinerja.



BAB IIPERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan

tolak ukur kinerja dilingkungan Pengadilan Negeri Luwuk, maka ditetapkanlah

Rencanan Strategis Pengadilan Negeri Luwuk tahun 2015 – 2019. Rencana

Strategis Pengadilan Negeri Luwuk Kelas II Tahun 2015-2019 merupakan komitmen

bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan

terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian,

pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk

mencapai efektivitas dan efisiensi.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Luwuk Kelas II

yang merupakan dokumen rencana taktis stratejik dimaksudkan sebagai pedoman

dalam melaksanakan program / kegiatan Pengadilan Negeri Kelas II Luwuk

dalam kurun waktu tahun 2015-2019, dan tujuannya adalah memberikan arah

dan sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan

Negeri Kelas II Pengadilan Negeri Luwuk dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

kedepan selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam

kaitannya dengan kebijakan anggaran. Kemudian setelah DIPA disahkan maka

disusunlah skala prioritas dari Rencana Kinerja Tahunan menjadi Penetapan Kinerja

(PK). Renstra digunakan untuk menilai kinerja Pengadilan Negeri Luwuk Kelas II

dalam upaya memenuhi target tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi yang telah

ditetapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Luwuk Kelas II Tahun 2017 disusun

berdasarkan kondisi lingkungan strategis Pengadilan Negeri Luwuk yang telah

diuraikan dalam Visi Mahkamah Agung. Selain itu Rencana Strategis Pengadilan

Negeri Luwuk Kelas IIdidasarkan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor :1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di

Pengadilan.



Visi dimaksud dijabarkan ke dalam Misi yang kemudian melahirkan strategi

kegiatan. Dalam rangka perumusan kebijakan kegiatan, strategi tersebut dikaitkan

dengan issu-issu strategis. Hasil analisis dari issu-issu strategis adalah rumusan

kebijakan yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program.

1. VISI dan MISI Visi

Adapun Visi Pengadilan Negeri Luwuk adalah :

MisiUntuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Negeri Luwuk menetapkan Misi

yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

Atas dasar visi dan misi tersebut di atas maka Mahkamah Agung telah

mencanangkan Reformasi Birokrasi dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun

2010 – 2035.

Ada 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan

secara proporsional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan

terukur.

“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Luwuk Yang Agung”

Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Luwuk;

Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan

Kepada Pencari Keadilan;

Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan

Negeri Luwuk;

Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi

Pengadilan Negeri Luwuk



4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya

ringan, proporsional, dan adil.

5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang

aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria

obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.7. Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif.

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan

transparansi.

10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern.

Dalam pelaksanan Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Luwuk, ke

sepuluh karakter pembaharuan peradilan tersebut coba untuk diaplikasikan sebagaimana

tertuang dalam rencana kinerja dan penetapan kinerja pada Pengadilan Negeri Luwuk.

Upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan

mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi

dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan

yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang

bermartabat, berwibawa dan dihormati, tegaknya supremasi hukum.

B. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima)

tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri akan dapat

secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam

memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan

memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai

mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Luwuk Kelas II adalah :

1. Meningkatnya kepastian hukum

kata pengantar -...

Documents