laporan kajian ahmadiyah
TRANSCRIPT
-
8/19/2019 laporan kajian ahmadiyah
1/23
Ringkasan Eksekutif
Komnnas HAM
Laporan Sementara Pemantauan Kasus Ahmadiyah
i
RINGKASAN EKSEKUTIFPEMANTAUAN KASUS AHMADIYAH
1. Peristiwa penyerangan segerombolan orang terhadap jema’at Ahmadi di
Kampus Mubarak di Parung, Bogor, 5 desa di Kabupaten Cianjur, warga jema’at Ahmadi yang bermukim di dusun Ketapang, desa Gegerung, LombokBarat, sejumlah rumah anggota jema’at di Praya, dan berbagai tindakanpengusiran warga jema’at Ahmadi di Bulukumba, Jeneponto, dan Gowa,Sulawesi Selatan telah mengundang keprihatinan khalayak ramai bukan sajadari komunitas keagamaan, akan tapi juga keprihatinan banyak pihak. Selainitu warga jema’at yang menjadi korban juga mengadukan peristiwa-peristiwatersebut kepada Komnas HAM. Komnas HAM membentuk dan mengirim TimPemantauan Kasus Ahmadiyah, dan kemudian Tim itu menurunkananggotanya ke lapangan untuk melakukan pemanauan. Tim ini memilikimandat untuk menyelidiki berbagai peristiwa tersebut dan mengidentifikasitindak kekerasan serta mengidentifikasi ada atau tidaknya pelanggaran HAMdi dalam peristiwa tersebut. Tim menjalankan kewenangan yang dimiliki olehKomnas HAM berdasarkan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaPasal 89 ayat (3), junto Pasal 75,76, dan Pasal 80 ayat (1).
2. Tim ini telah melakukan berbagai kegiatan lapangan di Bogor, Cianjur,Lombok Barat, dan Lombok Tengah antara lain untuk:1) Mendengar kesaksian sebanyak 210 orang terdiri dari: (a) Saksi korban di
Lombok Barat sebanyak 82 orang; (b) saksi aktivis organisasi non-pemerintah sebanyak 15 orang; (c) saksi anggota MUI sebanyak 41 orang
2)
Mendengar keterangan kesaksian dari 54 orang aparat anggota Polisi,Satpam, tentara;
3) Mendengar keterangan aparat birokrasi sebanyak 18 orang;4) Mengidentifikasi, mencatat dan membuat foto tempat kejadian perkara;5) Mengumpulkan data sekunder berupa dokumen, buku, kliping koran yang
berkaitan dengan peristiwa.Pendek kata Tim telah menjalankan kewenangan yang dimiliki denganmelakukan kegiatan pengamatan di lapangan, pemeriksaan saksi, danpengumpulan data sekunder, serta menganalisis data yang diperoleh danmenulis laporan. Berbagai kesimpulan dari pelaksanaan tugas dan mandat itudipaparkan di laporan yang diberikan kepada Sidang Paripurna Komnas HAM.
3.
Bertolak dari nilai-nilai yang dijadikan dasar dan sekaligus juga acuanpelaksanaan kegiatan pemantauan, Tim menggunakan metode pemantauanyang berbasis peristiwa (events-based method ), serta melakukan analisisperistiwa, analisis kebijakan, dan analisis legal, untuk sampai ke kesimpulanyang ditarik berkenaan dengan peristiwa yang dipantau, yaitu peristiwapenyerangan jema’at Ahmadiyah di kampus Mubarak (Parung, KabupatenBogor), 5 desa (Kabupaten Cianjur), dusun Ketapang (Kabupaten Lombok
-
8/19/2019 laporan kajian ahmadiyah
2/23
Ringkasan Eksekutif
Komnnas HAM
Laporan Sementara Pemantauan Kasus Ahmadiyah
ii
Barat), Praya (Kabupaten Lombok Tengah), serta beberapa tempat diSulawesi Selatan (Bulukumba, Jeneponto, Gowa).
4. Tim berhasil memeriksa sejumlah saksi, baik saksi korban, saksi mata,maupun saksi dari pihak aparat Negara, tetapi Tim tidak berhasil memeriksa
sejumlah saksi penting yang dianggap terkait dengan peristiwa yangdipantau, meskipun masa kerja Tim telah diperpanjang sedikitnya dua kali.Ketidak-tuntasan pemeriksaan saksi ini antara lain berkaitan dengan sejumlahmasalah yang dihadapi, baik yang internal maupun eksternal. Faktor internalitu ialah: (i) beban kerja-ganda staf, (ii) ketersendatan dan intensitas kerjayang tidak optimal, (iii) perbedaan bingkai-dasar dan tafsir atas tugas dansikap atas kerja yang diakibatkannya, (iv) perpecahan satuan-kerja yangdilatar-belakangi oleh berbagai faktor antara lain perbedaan bingkai-dasardan kejenuhan, (v) pengunduran-diri staf fungsional dari keanggotaan Timdan segala kegiatan Tim. Adapun faktor eksternal adalah: (i) biasaparat/pejabat penyelidik, dan (ii) penghindaran dan penolakanaparat/pejabat untuk permintaan Tim dalam proses pemeriksaan].
5. Aliran/paham dan organisasi jema’at Amadiyah yang masuk ke danberkembang di Indonesia sejak akhir perempatan pertama abad 20memperoleh tanggapan yang berbeda dari penduduk dan berbagai komunitasaliran kegamaan. Penerimaan oleh sebagian penduduk dan penolakan darialiran arus utama dalam komunitas agama Isalam terhadap aliran/paham danorganisasi Ahmadiyah itu telah menimbulkan dinamika di dalam masyarakat,yang terjadi sejak aliran/paham Amadiyah ini diperkenalkan. Kontroversisikap dan tanggapan itu tidak hanya merambah ranah masyarakat sipil, akan
tetapi kadangkala merembes ke wilayah Negara, sebagaimana antara lainteraga dalam berbagai keputusan (aparat) Negara tentang Ahmadiyah.
6. Penolakan sebagian warga masyarakat sipil, terutama dari paham Islam arusutama, terhadap ajaran dan keberadaan organisasi Ahmadiyah tidak hanyateraga di dalam tataran wacana, melainkan seringkali mencuat dalam bentukpertikaian sosial dan bahkan mengejawantah dalam tindakan/perbuatankekerasan fisikal yang berakibat pada jatuhnya korban (meninggal, luka-luka,kerusakan material). Perdebatan wacana, pertikaian sosial, dan baku-hantamfisikal antara kubu penentang dan kubu penganut Ahmadiyah itu secarahistoris empiris tidak hanya terjadi sekali, akan tetapi berulang dan tertebar
di berbagai wilayah di Indonesia. Sebagian dari peristiwa yang dipantau Timini adalah peristiwa yang tergolong mutakhir, yan terjadi dalam tahun 2005dan 2006.
7.
Perdebatan wacana itu teraga dalam berbagai bentuk kelakuan dantindakan/perbuatan seperti: seminar, lokakarya, pelatihan, sarasehan,ceramah, pengajian, debat umum, selebaran, spanduk, poster, demonstrasi,bahkan yang disertai dengan tindak kekerasan berupa perusakan,pembakaran, penjarahan, dan pengusiran. Salah satu puncak perdebatan
-
8/19/2019 laporan kajian ahmadiyah
3/23
Ringkasan Eksekutif
Komnnas HAM
Laporan Sementara Pemantauan Kasus Ahmadiyah
iii
wacana ditandai oleh apa yang disebut dan dikenal sebagai ‘fatwa MUI’ yangsecara eksplisit antara lain menyatakan bahwa ‘Ahmadiyah adalah aliransesat dan menyesatkan.’ Fatwa MUI itu, di kalangan masyarakat sipil,terutama kubu penentang aliran Ahmadiyah, dianggap dan diperlakukansebagai salah satu dasar atau alat pembenaran (justifikasi) dan pengabsahan
(legitimasi) dari berbagai bentuk kelakuan dan tindakan mereka. PengaruhFatwa MUI itu tidak hanya merambah ke dalam berbagai lini masyarakat sipil,akan tetapi juga dapat merembes ke dalam jajaran aparat (birokrasi danrepresi) Negara.
8.
Tim menemukan setidak-tidaknya 6 (enam) Surat Keputusan KejaksaanNegeri -- yakni berturut-turut Kejaksaan Negeri Subang (Jawa Barat), Selong(Lombok Timur), Sidenreng Rappang (Sulawesi Selatan), Tarakan(Kalimantan Timur), Sungaipenuh (Kabupaten Kerinci, Sumatra Barat) -- dansatu Surat Keputusan Kejaksaan Tinggi – yakni Kejaksaan Tinggi SumatraUtara -- berkenaan dengan pelarangan aliran Ahmadiyah dan kegiatan
jema’at Ahmadiyah. Tindakan itu terjadi di dalam rentang waktu kurang lebihselama 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 1976. Selain itu Tim jugamemperoleh 9 (sembilan) dokumen berkaitan dengan hal yang kurang lebihsama yang dikeluarkan oleh lembaga lain, yaitu Departemen Agama,Pemerintah Daerah, dan dokumen yang diterbitkan oleh organisasi non-pemerintah. Isi dokumen-dokumen yang pada dasarnya tidak searah denganhak kebebasan beragama dan hak untuk menjalankan ibadah menurutagamanya, yang merupakan hak asasi manusia, dan juga hak konstitusional.Isi dokumen-dokumen itu juga bertentangan dengan ketentuan legal-normatif, bahwa setiap pembatasan terhadap hak-hak kebebasan harus
dilakukan dengan undang-undang (Pasal 28 J UUD 1945; Pasal 73 UU No.39/1999; Pasal 12 (3), Pasal 18 (3), Pasal 22 (2) UU No.12/ 2005 danICCPR).
9. Berkenaan dengan hal ini muncul masalah hukum yang memerlukan kajiandan penyelidikan lebih lanjut, yakni:1) apakah masing-masing pejabat yang bersangkutan, dan setiap pejabat
birokrasi, memiliki kewenangan-legal untuk membuat keputusanberkenaan dengan agama (dan khususnya kebebasan beragama dankebebasan menjalankan ajaran agamanya);
2)
apakah keputusan pejabat yang bersangkutan absah (legitimate) dan
dapat diberlakukan, meskipun bertentangan dengan peraturan lebih atasdalam sistem ketata-negaraan yang berlaku;
3)
apakah keputusan seperti itu dapat dikoreksi, oleh siapa, dan bagaimana4)
apakah pejabat yang mengeluarkan keputusan seperti itu dapatdipertanggung-jawabkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku?
10. Tim menemukan fakta terjadinya peristiwa penyerangan terhadap jema’at Ahmadi dalam berbagai peristiwa yang dipantau sebagai berikut:
-
8/19/2019 laporan kajian ahmadiyah
4/23
Ringkasan Eksekutif
Komnnas HAM
Laporan Sementara Pemantauan Kasus Ahmadiyah
iv
1) Penyerangan yg dilakukan oleh masa LPPI dan GUI pada tanggal 9 & 15Juli 2005 terhadap jema’at Ahmadi di kampus Mubarak. Tindakan iniberupa pelemparan, perusakan serta pembakaran milik warga JAI maupunKampus Mubarak; dan pengusiran anggota jema’at Ahmadiyah darikampus Mubarak;
2)
Penyerangan yg dilakukan masa terhadap warga JAI yang tinggal diKampung Ciparay, Sukadana, Neglasari & Rawa Ekek. Tindakan yangdilakukan berupa pelemparan, pembakaran & penjarahan milik warga JAI;
3)
Penyerangan yang dilakukan oleh masa yang anti Ahmadiyah terhadapwarga Ahmadiyah di dusun Ketapang (tindakan pelemparan, pembakaranrumah milik warga JAI); dan pengusiran anggota jema’at Ahmadi daritempat tinggal mereka di dusun Ketapang;
4) Penyerangan yang dilakukan masa terhadap anggota jema’at Ahmadi diPraya, Lombok Tengah;
5) Evakuasi paksa terhadap 750 orang JAI dan ‘diamankan’ di PemerintahDaerah Kabupaten Bogor;
6)
Anggota jema’at Ahmadiyah dusun Ketapang dievakuasi-paksa di asramaTransito;
7) Anggota jema’at Ahmadi dievakuasi ke Mapolres Praya.
11. Peristiwa penyerangan sebagaimana yang disebut itu telah secara nyatamengakibatkan korban. Korban tindakan/penyerangan terdiri dari empatkategori, yaitu:1) Aliran/paham Ahmadiyah dan Organisasi JAI;2) Kelompok (komunitas, jema’at) JAI;3) Individu yang terdiri dari: i. sejumlah anggota JAI; ii. Pedagang kelapa; iii.
Polisi; iv.orang lain. Adapun wujud korban adalah:a) bersifat fisikal (Parung 14 orang luka ringan; Ketapang: satu orang
luka di dahi akibat benda tumpul, 31 KK atau 127 jiwa warga JAIdiungsi kan ke Asrama Transito Majeluk Mataram; Praya: 15 orangwarga JAI Lombok Tengah dievakuasi ke Polres Lombok Tengah);
b) bersifat non-fisikal: takut, menderita di pengungsian dsb.4) Harta benda material, yang dapat dibedakan ke dalam dua kelompok:
a)
Bangunan/benda tak bergerak, seperti: gapura “Selamat Datang”rusak (Parung); 26 rumah rusak berat dan satu kios dibakar, sebuahmesjid rusak (Panyairan); 1 mesjid, 1 madrasah diniyah, dan 13rumah rusak (2 rumah rusak berat milik Adang & Awang) (Ciparay), 22
rumah (Cilimus dan Ciledug), musholla & 4 warung rusak (Sukadana);1 mesjid rusak (acanya pecah), 24 rumah & madrasah rusak (RawaEkek), 3 rumah yang rusak (beberapa puluh genteng dan kaca jendelayang hancur), 1 rumah milik Ke-tua JAI Lombok Tengah rusak(Ketapang).
b)
Harta/benda bergerak, antara lain: 5 kendaraan bermotor, roda 2rusak ringan motor yang dibakar, buku-buku yang dibakar, 30 gr masputih & jam Junghans (harta pribadi; (Parung); pengeras suara masjidlepas & rusak (Panyairan); buku-buku (Al Qur’an), lemari & barang-
-
8/19/2019 laporan kajian ahmadiyah
5/23
Ringkasan Eksekutif
Komnnas HAM
Laporan Sementara Pemantauan Kasus Ahmadiyah
v
barang milik guru yg tinggal di dekat mesji, meja televisi, televisi),kursi& meja madrasahirusak (Ciparay); 1 mobil Suzuki Carry tahun 2005dibakar, 6 TV rusak, barang-barang toko dijarah oleh massa (rawaEkek); 400 juta rupiah; hilangnya harta benda (Ketapang).
12.
Rangkaian tindakan/perbuatan yang dapat direkam dari peristiwapenyerangan jema’at Ahmadi di kampus Mubarak, Parung, kabupaten Bogor,kurang lebih adalah sebagai berikut:1)
Tindakan/perbuatan mencap bahwa aliran/paham Ahmadiyah adalahaliran yang ‘sesat dan menyesatkan,’ yang berakar pada keyakinan/ajaran/doktrin iman, dan yang dengan berbagai cara disebar-luaskan kemasyarakat;
2) Keyakinan itu dituangkan sebagai seruan/anjuran dan diwujudkan secarateraga dan kasat mata di dalam spanduk pelarangan dan hujatanterhadap Ahmadiyah, dan sikap itu diaktualisasikan ke dalam kelakuandan tindakan/perbuatan demonstrasi;
3)
Seruan/anjuran itu ditindak lanjuti dengan ancaman secara langsung olehpemimpin kelompok anti Ahmadiyah di dalam pertemuan di kantor desaPondok Udik kepada wakil jema’at Ahmadi;
4) Ancaman dilanjutkan dengan tindakan/perbuatan eksekusi (pelaksanaan)berupa tindak kekerasan penyerangan (hujatan, pemaksaan masukpekarangan dan gedung; perusakan, pembakaran) -- diidentifikasi adatindakan pembiaran oleh aparat--; eksekusi ini diteruskan dengantindakan/perbuatan penjarahan;
5) Eksekusi itu diteruskan dengan tindakan pengusiran-paksa.
13.
Penyerangan di 5 desa Cianjur mengandung tindakan/perbuatan sebagaiberikut:1) Menebarkan cap ‘sesat dan menyersatkan’ kepada aliran Ahmadiyah itu ke
wilayah ini Cianjur, yang dilakukan oleh orang dari luar desa.2) Diselenggarakan pengajian dengan mendatangkan penceramah dari luar,
sebelum peristiwa penyerangan terjadi. Dalam pengajian/ceramah ini adaseruan, hujatan dan hasutan serta ancaman di dalam ceramah itu.
3)
Ancaman itu dilaksanakan dan diwujudkan dalam bentuk seranganterhadap rumah dan pemukinan anggota jema’at Ahmadi di 5 desa. Didalam tindakan penyerangan itu juga masih terdengar hujatan, disampinada pelemparan rumah, perusakan, dan bahkan juga penjarahan harta
benda, dan pembakaran benda milik anggota jema’at.
14.
Penyerangan di dusun Ketapang nampak terdiri dari rangkaian tindakan/perbuatan sebagai berikut:1)
Keyakinan bahwa aliran Ahmadiyah itu ‘sesat dan menyesatkan’ ternyata juga sampai ke wilayah NTB jauh sebelum peristiwa terjadi. Pada tahun2002 diselenggarakan pertemuan di Ampenan yang dihadiri oleh tokohdan wakil pesantren di NTB, sebagai kelanjutan dari seminar di masjidIstiqlal Jakarta.
-
8/19/2019 laporan kajian ahmadiyah
6/23
Ringkasan Eksekutif
Komnnas HAM
Laporan Sementara Pemantauan Kasus Ahmadiyah
vi
2) Pada pengajian di masjid Qurratun Ain tanggal 19 Oktober 2005, seorangTuan Guru dilaporkan melakukan tindakan/perbuatan seruan/anjuranuntuk mengusir jema’at Ahmadi dari dusun Ketapang.
3) Seruan/anjuran itu bahkan diikuti ancaman pengusiran denganmendatangkan ‘pasukan dari Praya’.
4)
Ancaman itu disusul dengan tindakan/perbuatan penyerangan terhadapanggota jema’at Ahmadi di dusun Ketapang pada bulan ramadlan (puasa)di parohan terakhir tahun 2005. Di dalam peristiwa penyerangan initerjadi lagi hujatan, dan juga pelemparan, perusakan rumah dan hartamilik anggota jema’at Ahmadi;
5)
Peristiwa penyerangan itu berulang dan terjadi lagi pada tanggal 4Februari 2006 disertai tindakan perusakan, pembakaran, penjarahan hartabenda. Dilaporkan oleh para saksi adanya tindakan pembiaran oleh aparatpolisi, pada peristiwa itu.
6) Tindakan penyerangan itu dilanjutkan dengan pengusiran ataupemindahan paksa (polisi menggunakan istilah ‘ebakuasi’), dan anggota
jema’at yang diungsikan itu ditampung di asrama transito Mataram.
15. Secara umum terlihat pola penyerangan terhadap jema’at Ahmadi sebagaiberikut:1) Keyakinan anti Ahmadiyah yang nampak di dalam wacana ‘Ahmadiyah
sesat dan menyesatkan’ dari kubu anti Ahmadiyah ditebarkan secarasistematis ke berbagai pelosok dan wilayah. Penebaran itu bahkan
‘berhasil’ merembes ke ranah birokrasi negara. Dengan demikian tersediadasar doktriner (dari keyakinan agama) dan dasar legal-positif untukbukan saja menebarkan keyakinan anti Ahmadiyah melainkan juga
melakukan tindakan untuk melarang aliran keagamaan itu. Meskipundemikian, hubungan hipotetis ini masih tetap memerlukan pengkajian danpenyelidikan lebih lanjut.
2) Dasar doktriner dan legal-positif itu pada kenyataan di lapangan dapatdimanipulasi menjadi motif yang dianggap absah bagi penebarankeyakinan/ajaran/ pendapat anti Ahmadiyah.
3) Ketersediaan pembenaran dan pengabsahan ajaran bahwa ‘Ahamdiyahsesat dan menyesatkan’ diperlakukan sebagai dasar tindakan/perbuatanseruan/anjuran untuk bertindak, dan bahkan tindakan nyata berkatseruan/anjuran itu dapat melebihi yang diperbolehkan oleh hukum positifdan kaidah interaksi sosial pada umumnya.
4)
Seruan/anjuran ternyata, di berbagai lapisan sosial dan di beberapawilayah, cukup kuat sehingga menghasilkan tindakan/perbuatan ancaman,baik yang dilakukan secara lisan maupun fisik, tidak langsung danlangsung.
5)
Ancaman itu diikuti dengan tindakan berikutnya, yakni mobilisasi(pengerahan) masa di satu tempat tertentu sebelum tindakanpenyerangan dilakukan.
-
8/19/2019 laporan kajian ahmadiyah
7/23
Ringkasan Eksekutif
Komnnas HAM
Laporan Sementara Pemantauan Kasus Ahmadiyah
vii
6) Setelah masa terkumpul dilakukan upaya mendorong radikalisasi danmilitansi masa dengan pidato (orasi) yang dilakukan di tempatberkumpulnya masa.
7) Efektivitas ancaman itu diwujudkan di dalam tindakan/perbuatankekerasan berupa penyerangan secara fisikal berupa pemaksaan masuk
pekarangan dan rumah/gedung tertutup, perusakan, pembakaran, danpenjarahan harta milik yang sah dari anggota jema’at Ahmadi.
8)
Puncak aksi kubu anti Ahmadiyah itu adalah tindakan/perbuatanpengusiran warga jema’at Ahmadi dari tempat tinggal mereka yang sah.
16.
Unsur pelaku tindakan/perbatan melawan hukum dalam ketiga peristiwapenyerangan adalah:1) Individu, yaitu: Habib Abdurrahman Assegaf, dan Amin Djamaludin
[Peristiwa Parung]; Tuan Guru Muhamad Izzi (Peristiwa Ketapang];2) Kelompok/masa, yang diidentifikasi sebagai: (a). Masa pimpinan Habib
Assegaf; (b). Masa pimpinan Amin Djamaludin; (c). Masa beratribut FPI;(d). Masa berbaju/berjubah putih; (f). 20 orang berbaju merah bergamisputih; (g). Masa seragam putih pita hijau [Peristiwa Parung]; masa tidakteridentifikasi [peristiwa 5 desa Cianjur; dan dusun Ketapang]
3) Aparat Negara yang disebutkan secara eksplisit: (a). Polisi; (b).Wakapolres Bogor; (c). Satpol PP; (d). Pejabat Pemda, Bupati, Kajari,DPRD [peristiwa Parung], polisi [peristiwa Ketapang]
4) Tidak jelas, atau tak teridentifikasi oleh sejumlah saksi.
17. Masa yang terlibat di dalam dan menjadi pelaku dari penyerangan terhadap jema’at Ahmadi pada ketiga peristiwa itu dapat diidentifikasikan sebagai
bukan masa cair seperti kerumunan orang, melainkan memperlihatkan tanda-tanda awal dari sifatnya yang cenderung terorganisasikan. Tanda-tanda awalyang ditemukan itu adalah sebagai berikut:1) setidaknya didaku sebagai masa dari organisasi tertentu (Gerakan Umat
Islam, masa LPPI, masa beratribut FPI),2) masa itu dipimpin oleh satu atau beberapa pemimpin kelompok yang
teridentifikasi;3)
masa itu terdiri dari individu-individu yang sebelumnya mempunyaisejarah interaksi di dalam masing-masing organisasi kelompoknya (GUI,LPPI, FPI);
4)
masa itu terdiri dari individu-individu yang memiliki perhatian dan
kepentingan yang sama, juga acuan atau ajaran yang sama, sedikitnyatentang masalah tertentu;
5)
masa itu terdiri dari individu-individu yang menggunakan atribut yangsama atau mirip (beseragam, membawa simbol/lambang tertentu);
6)
masa itu terdiri dari individu-individu yang sebelum melakukan tindakan/perbuatan menyerang secara bersama-sama telah berkumpul di suatutempat tertentu dan memperoleh penjelasan lewat pidato, ceramah,tentang pokok masalah yang diangkat menjadi masalah bersama;
-
8/19/2019 laporan kajian ahmadiyah
8/23
Ringkasan Eksekutif
Komnnas HAM
Laporan Sementara Pemantauan Kasus Ahmadiyah
viii
7) masa itu memperlihatkan tanda-tanda yang jelas diorganisasikan untukmelakukan tindakan/perbuatan penyerangan sebagimana terlihat daridipersiapkannya alat-alat yang digunakan untuk menyerang (kayu,pentungan, senjata tajam, minyak, jerigen);
8) masa itu bertindak berdasarkan perintah (komando, instruksi, aba-aba)
dari sejumlah orang yang berujung pada pimpinan kelompok masing-masing bagian dari masa itu.
18.
Berbagai tindakan/perbuatan melawan hukum yang terrangkai dalam ketigaperistiwa penyerangan jema’at Ahmadi, adalah:1)
Seruan/anjuran (untuk melakukan suatu ‘tindakan/perbuatan’);2)
pembiaran (act of omission ) [terjadi dalam peristiwa Parung, Ketapang];3) ancaman;4) kekerasan (termasuk pemaksaan, perusakan, pembakaran);5) penjarahan; dan6) pengusiran [hanya terjadi dalam peristiwa Parung, dan Ketapang].Tindakan/perbuatan yang tidak dilaporkan terjadi di dalam peristiwapenyerangan di kampus Mubarak, akan tetapi dilaporkan terjadi di dalamperistiwa penyerangan di dusun Ketapang adalah tindakan/perbuatan pelakumenyerang personel aparat polisi yang sedang bertugas, dantindakan/perbuatan aparat polisi membebaskan para pelaku penyeranganyang tertangkap basah.
19. Korban dari tindakan/perbuatan melawan hukum dalam peristiwapenyerangan jema’at Ahmadi di kampus Mubarak, Parung, ialah:1) Aliran/paham Ahmadiyah dan Organisasi JAI;
2)
Kelompok (komunitas, jema’at) JAI;3) Individu yang terdiri dari: i. anggota JAI; ii. Pedagang kelapa; iii. Polisi;
iv.orang lain;4) Harta benda material, yang dapat dibedakan ke dalam dua kelompk:
a) Bangunan/benda tak bergerak, seperti: gedung, gapura, pintugerbang kampus, perpustakaan, rumah untuk pameran, gedungwanita, rumah JAI, warung minuman, papan plang nama, danspanduk; kaca gedung pecah; dan
b)
Harta/benda bergerak, antara lain: kaca 4 mobil JAI pecah, bisevakuasi, sepeda motor JAI, buku-buku JAI, dan surat-suratpenting dan harta hilang.
20.
Sejumlah hak yang diperkirakan terlanggar oleh tindakan/perbuatanpenyerangan di kampus Mubarak, Parung, adalah:1)
Hak atas milik pribadi;2)
Hak atas kebebasan: (a). berserikat/ berorganisasi; (b). berkumpul; (c).mengejawantahkan keyakinan keagamaan; (d). bertempat tinggal danbergerak;
3) Hak untuk tidak dianiaya;4) Hak atas rasa aman, dan hak atas perlindungan;
-
8/19/2019 laporan kajian ahmadiyah
9/23
-
8/19/2019 laporan kajian ahmadiyah
10/23
Ringkasan Eksekutif
Komnnas HAM
Laporan Sementara Pemantauan Kasus Ahmadiyah
x
22. Tindakan/perbuatan yang terdapat di dalam ketiga peristiwa penyeranganterhadap jema’at Ahmadi di berbagai lokasi dan waktu yang berlainan ituberkiatan dan sekaligus bertentang dengan kaidah hak asasi manusia.
Adapun tindakan individu di dalam penyerangan itu berkaitan dan
bertentangan dengan kaidah hak asasi manusia sebagai berikut:
a.
DUHAM: 1)
Pasal 6 tentang setiap orang berhak atas pengakuan sebagai pribadi didepan hukum;
2)
Pasal 7 tentang semua orang sama di depan hukum dan berhak atasperlindungan hukum;
3) Pasal 8 tentang setiap orang berhak atas penyelesaian peradilan;4) Pasal 10 tentang setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan
terbuka oleh peradilan;5) Pasal 12 tentang tidak seorangpun boleh diganggu secara sewenang-
wenang kehormatannya;6) Pasal 17 (1) setiap orang berhak untuk memiliki harta benda secara
pribadi dan bersama-sama;7) Pasal 17 (2) tidak seorangpun dapat dirampas harta bendanya secara
sewenang-wenang;8) Pasal 18 tentang hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan
dan bergama; termasuk kebebasan menjalankan agama dankepercayaannya; dan
9) Pasal 20 (1) tentang hak atas kebebasan berkumpul secara damai setiaporang.
b. UU No. 39/1999: 1) Pasal 22 (1) tentang setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat
menurut agama dan kepercayaannya;2) Pasal 22 (2) tentang Negara menjamin kemerdekaan setiap orang
memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanyadan kepercayaannya.
3)
Pasal 24 (1) tentang hak setiap orang untuk berkumpul, berrapat, danberserikat untuk maksud damai;
c.
ICCPR & UU No. 12/2005:
1)
Pasal 18 (1) tentang setiap orang berhak atas kebebasan berpikir,berkeyakinan dan beragama, dan untuk menjalankan agama ataukepercayaannya;
2)
Pasal 18 (2) tentang tidak seorangpun boleh dipaksa sehinggamengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agamaatau kepercayaannya;
3) Pasal 18 (3) tentang kebebasan untuk menjalankan agama ataukepercayaan hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hokum;
4) Pasal 18 (4) tentang Negara harus menghormati kebebasan itu;
-
8/19/2019 laporan kajian ahmadiyah
11/23
Ringkasan Eksekutif
Komnnas HAM
Laporan Sementara Pemantauan Kasus Ahmadiyah
xi
5) Pasal 21 tentang hak untuk berkumpul dan berserikat;6) Pasal 22 (1) tentang setiap orang berhak atas kebebasan untuk
berserikat.
Sedangkan tindakan/perbuatan melawan hukum dari masa dalam ketiga
peristiwa penyerangan itu berkaitan dan sekaligus bertentang dengan kaidahhak asasi manusia sebegai berikut:
a.
DUHAM:1)
Pasal 6 tentang setiap orang berhak atas pengakuan sebagai pribadi didepan hukum;
2)
Pasal 7 tentang semua orang sama di depan hukum dan berhak atasperlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi;
3) Pasal 8 tentang setiap orang berhak atas penyelesaian oleh peradilanyang kompeten;
4) Pasal 10 tentang setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil danterbuka oleh peradilan;
5) Pasal 12 tentang tidak seorangpun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi, dan mendapat perlindungan hukumterhadap gangguan atau penyerangan;
6) Pasal 13 (1) tentang setiap orang berhak untuk bebas bergerak danbertempat tinggal;
7) Pasal 17 (1) tentang setiap orang berhak untuk memiliki harta secarapribadi dan bersama-sama;
8) Pasal 17 (2) tentang tidak seorangpun dapat dirampas harta bendanyasecara sewenang-wenang;
9)
Pasal 20 (1) tentang setiap orang berhak atas kebebasan berkumpulsecara damai dan berserikat.
b. UU NO. 39/1999:1) Pasal 3 (2) tentang setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan
perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastianhukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
1)
Pasal 3 (3) tentang setiap orang berhak atas perlindungan hak asasimanusia dan kebebasan dasar tanpa diskriminasi;
2)
Pasal 27 (1) tentang setiap warga Negara berhak untuk secara bebasbergerak, berpindah, dan bertempat tinggal;
3)
Pasal 30 tentang setiap orang berhak atas rasa aman serat perlindunganterhadap ancaman ketakutan;
4)
Pasal 31 (1) tentang tempat kediaman sipapapun tidak boleh diganggu;5)
Pasal 31 (2) tentang menginjak atau memasuki pekarangan tempatkediaman atau memasuki rumah hanya diperbolehkan dalam hal yangtelah ditetapkan oleh undang-undang;
6) Pasal 36 (1) tentang setiap orang berhak mempunyai milik sendirimaupun bersama-sama dengan orang lain;
-
8/19/2019 laporan kajian ahmadiyah
12/23
-
8/19/2019 laporan kajian ahmadiyah
13/23
Ringkasan Eksekutif
Komnnas HAM
Laporan Sementara Pemantauan Kasus Ahmadiyah
xiii
2) Pasal 22 (1) setiap orang berhak memeluk agamanya masing-masing danuntuk beribadat menurut agamanya dan kepercayannya itu.
3) Pasal 22 (2) tentang Negara menjamin kemerdekaan setiap orangmemeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurutagamanya dan kepercayaannya itu;
4)
Pasal 24 (1) tentang tentang setiap orang berhak untuk berkumpul,berapat, dan berserikat untuk maksud damai.
5)
Pasal 27(1) tentang setiap warga Negara berhak untuk secara bebasbergerak, berpindah, dan bertempat tinggal;
6)
Pasal 30 tentang setiap orang berhak atas rasa aman serat perlindunganterhadap ancaman ketakutan;
7)
Pasal 36 (1) tentang tentang setiap orang berhak mempunyai milik sendirimaupun bersama-sama dengan orang lain;
8) Pasal 36 (2) tentang tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengansewenang-wenang dan secara melawan hukum.
c.
ICCPR & UU No. 12/2005:1) Pasal 12 (1) tentang setiap orang berhak atas kebebasan untuk bergerak
dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal;2) Pasal 12 (3) tentang hak tersebut di atas tidak boleh dikenai pembatasan
apapun, kecuali ditentukan oleh hukum;3) Pasal 17 (1) tentang tidak seorangpun yang dapat secara sewenang-
wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi;4) Pasal 17 (2) tentang setiap orang berhak atas perlindungan hukum;5) Pasal 18 (1) tentang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan
beragama, dan untuk menjalankan agama dan kepercayaannya;
6)
Pasal 18 (2) tentang tidak seorangpun boleh dipaksa;7) Pasal 18 (3) tentang kebebasan untuk menjalankan agama atau
kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum;8) Pasal 18 (4) tentang Negara menghormati kebebasan.9) Pasal 21 tentang hak berkumpul secara damai, dan tidak dapat dikenakan
pembatasan kecuali dilakukan berdasarkan hukum;10) Pasal 22 (1) tentang setiap orang berhak atas kebebasan untuk
berserikat.11)
Pasal 26 tentang semua orang berkedudukan sama di depan hukum,tanpa diskriminasi apapun, atas perlindungan hukum yang sama;
12)
Pasal 27 tentang golongan minoritas tidak boleh diingkari haknya…untuk
menjalankan agama mereka sendiri.
23.
Dilihat dari ketentuan legal-normatif tentang genosida, Tim menemukanbahwa:
1)
terdapat (ada) unsur mens rea (mental state ) atau dolus specialis dalamketiga peristiwa penyerangan jema’at Ahmadi;
2) terdapat tanda adanya unsur actus reus yaitu ‘pengusiran paksa’ yangmerupakan tindakan melawan hukum yang pelakunya dapat dikenai
-
8/19/2019 laporan kajian ahmadiyah
14/23
Ringkasan Eksekutif
Komnnas HAM
Laporan Sementara Pemantauan Kasus Ahmadiyah
xiv
hukuman pidana, meskipun unsure tindakan pidana yang lain tidak adaatau tidak secara jelas telah memenuhi kriteria unsur genosida;
3) terdapat tanda yang amat jelas bahwa sasaran/korban tindakanpenyerangan itu adalah termasuk dalam kategori kelompok yangdilindungi. Untuk memperoleh kejelasan tentang hal ini diperlukan kajian
dan penyelidikan lebih lanjut.
24.
Tiga unsur digunakan untuk melihat kemungkinan adanya kejahatanterhadap kemanusiaan dalam peristiwa penyerangan terhadap jema’at
Ahmadi. Tim menemukan bahwa:
1)
Serangan di dalam peristiwa penyerangan terhadap jema’at Ahmadi diketiga lokasi itu secara jelas ditujukan kepada kategori penduduk sipil,yakni anggota jema’at Ahmadi.
2) Segi unsur ‘sebagai kelanjutan dari kebijakan organisasi’, nampak tandaawal ada organisasi resmi yang dapat dianggap memiliki kemampuanuntuk membuat kebijakan yang dijadikan dasar dari tindakan/perbuatanpenyerangan terhadap anggota jema’at Ahmadi di ketiga lokasi yangdipantau -- meskipun diperlukan penyelidikan lebih lanjut --.
3) Unsur ‘meluas’ dari ‘serangan yang ditujukan kepada penduduk sipil’nampak dari 5 (lima) ‘indikator’ yang ditelusur, yakni: (i) wujud
‘serangan’; (ii) sifat ‘serangan’; (iii) cara/metode ‘serangan; (iv) pelaku ‘serangan’; dan (v) sasaran/korban ‘serangan’. Tanda awal dari unsuryang disebutkan itu mengarah pada kategori ‘meluas’ dalam unsur dasarkejahatan terhadap kemanusiaan, yakni ‘serangan yang meluas’sebagaimana yang dimaksud Pasal 9 UU No. 26/2000.
4)
Unsur ‘sistematis’ dari ‘serangan yang ditujukan kepada penduduk sipil’nampak dari 5 (lima) ‘indikator’ – meskipun data tertulis tentang cara/metode’ tidak diperoleh --, yakni: (i) serangan itu ‘diorganisasikan’; (ii)ada ‘rencana’ serangan itu; (iii) ada kebijakan bersama yang mendukungatau melahirkan ‘serangan’; (iv) ‘serangan’ itu melibatkan sumber-dayapublic & privat; dan (v) ada pola teratur dan berulang.’ Tanda awal yangdisebutkan itu mengarah pada kategeori ‘sistematis’ dalam unsur dasarkejahatan terhadap kemanausiaan, yakni ‘serangan yang sistematis’sebagaimana dimaksud Pasal 6 UU No. 26/2000.
5)
Terdapat tanda awal yang amat jelas terpenuhinya unsur bentuktindakan/perbuatan ‘pengusiran atau pemindahan secara paksa’ dalam
peristiwa penyerangan jema’at Ahmadi di kampus Mubarak, Parung, dandi dusun Ketapang, Lombok Barat.
-
8/19/2019 laporan kajian ahmadiyah
15/23
Ringkasan Eksekutif
Komnnas HAM
Laporan Sementara Pemantauan Kasus Ahmadiyah
xv
REKOMENDASI
Bertolak kesimpulan sementara itu Tim mengusulkan kepada Sidang ParipurnaKomnas HAM untuk:
1.
Membentuk Tim Penyelidikan Kasus Ahmadiyah untuk menuntaskanpekerjaan yang belum dilaksanakan secara tuntas oleh Tim PemantauanKasus Ahmadiyah ini.
2.
Mendesak kepada pemerintah c/q Departemen Hukum dan HAM untuksetidaknya meninjau kembali semua Surat Keputusan yang dikeluarkan olehbeberapa instansi pemerintah yang bertentangan dengan kaidah legal-normatif hak asasi manusia, untuk diselaraskan dengan kaidah hak asasimanusia yang universal.
3.
Mendesak kepada instansi yang menerbitkan surat keputusan pelarangan Ahmadiyah untuk mencabut surat keputusan yang bertentangan dengankaidah hak asasi manusia yang universal itu.
4. Mendesak kepada Pemerintah Daerah yang terkait untuk segera memulihkandan memenuhi hak-hak dasar dari korban yang terusir dari tempat tinggalmereka yang sah.
5. Mendesak kepada Pemerintah & Pemerintah Daerah untuk segeramengembalikan dan melindungi kepemilikan harta benda dari anggota
jema’at Ahmadiyah yang terusir dari tempat tinggal mereka yang sah, danmemberikan bantuan kepada korban tindakan/perbuatan penyerangan untukmemperbaiki kepemilikan mereka yang rusak.
6. Mendesak kepada penyelidik dan penyidik tindak pidana untuk memeriksadan menyidik para setiap orang yang layak diduga terlibat langsung dan tidaklangsung dalam peristiwa penyerangan terhadap jema’at Ahmadi yang terjadi(di kampus Mubarak, Parung; 5 desa, Cianjur; dusun Ketapang, LombokBarat; Praya, Lombok Tengah; Bulukumba, Gowa, Jeneponto, SulawesiSelatan).
7.
Mendesak kepada Polri untuk memberikan perlindungan kepada para korbantindakan penyerangan dan pengusiran, dan menjamin keamanan mereka.
-
8/19/2019 laporan kajian ahmadiyah
16/23
Ringkasan Eksekutif
Komnnas HAM
Laporan Sementara Pemantauan Kasus Ahmadiyah
xvi
Daftar Isi
Kata Pengantar…………………………………………………………………………................i
Bab I Pendahuluan…………………………………………………………….............1
Bab II Ahmadiyah di Indonesia………………………………………………......26
Bab III Peraturan dan Kebijakan tentang Ahmadiyah……………....…36
Bab IV Kronologi dan Anatomi Peristiwa………..……...…………………...37
Pengaduan ke Komnas HAM......................................................37
Kesaksian Saksi:.......................................................................55Parung....................................................................................55Cianjur....................................................................................84Ketapang, Lombok Barat..........................................................85Praya, Lombok Tengah...........................................................123
Fakta yang Ditemukan............................................................124
Kronologi Peristiwa.................................................................128Penyerangan Jema’at Ahmadi di Kampus Mubarak, Parung........128Penyerangan Jema’at Ahmadi di 6 Desa, Kab. Cianjur...............135
Penyerangan Jema’at Ahmadi di Dusun Ketapang.....................137Penyerangan Jema’at Ahmadi di Sulawesi Selatan.....................145
Akibat Peristiwa Penyerangan..................................................147
Anatomi Peristiwa...................................................................151Penyerangan Kampus Mubarak, Parung, Bogor.........................152Penyerangan Enam Desa di Cianjur..........................................168Penyerangan di Dusun Ketapang..............................................177Tindakan Penyerangan Umum terhadap Jema’at Ahmadiyah......188
Bab V Peristiwa dari Perspektif Hukum.......................................194Peristiwa di Kampus Mubarak, Parung......................................196Peristiwa di 6 Desa, Cianjur.....................................................216Peristiwa di Dusun Ketapang...................................................221
Bab VI Peristiwa dari Perspektif HAM............................................232Peristiwa di Kampus Mubarak, Parung...............,......................234Peristiwa di 6 Desa, Cianjur.....................................................275
-
8/19/2019 laporan kajian ahmadiyah
17/23
Ringkasan Eksekutif
Komnnas HAM
Laporan Sementara Pemantauan Kasus Ahmadiyah
xvii
Peristiwa di Dusun Ketapang...................................................286
Peristiwa Penyerangan dari Perspektif UU No. 26 Tahun 2000...312
Penyerangan Jema’at Ahmadiyah=Genosidakah?......................314
Penyerangan Jema’atAhmadiyah=KejahatanterhadapKemanusiaan?........................................................................328
Bab VII Kesimpulan dan Rekomendasi...........................................358
Kesimpulan............................................................................358
Rekomendasi.........................................................................372
Bahan Bacaan.........................................................................................378
-
8/19/2019 laporan kajian ahmadiyah
18/23
Ringkasan Eksekutif
Komnnas HAM
Laporan Sementara Pemantauan Kasus Ahmadiyah
xviii
Daftar Matriks
1. Matriks 1Kilasan Peristiwa.................................................................................34
2. Matriks 2Pelarangan Ahmadiyah oleh Kejaksaan Negeri & Tinggi.........................37
3. Matriks 3Kebijakan Berkenaan dengan Keberadaan dan Kegiatan Ahmadiyah.......43
4. Matriks 4Pengaduan Kasus Jema’at Ahmadiyah Indonesia kepada Komnas HAM...50
5. Matriks 5Temuan Fakta..................................................................................126
6. Matriks 6 Akibat dan Kerusakan dari Penyerangan.............................................148
7. Matriks 7 Analisis Peristiwa Penyerangan Jema’at Ahmadi di Kampus Mubarak....153
8. Matriks 8Kategorisasi Peristiwa Penyerangan Kampus Mubarak, Parung.............161
9. Matriks 9 Analisis Peristiwa Penyerangan Jema’at Ahmadi di 6 Desa, Cianjur.......169
10. Matriks 10Kategorisasi Peristiwa Penyerangan di 6 Desa, Cianjur.........................175
11. Matriks 11 Analisis Peristiwa Penyerangan Jema’at Ahmadi di Dusun Ketapang,Lombok Barat...................................................................................179
12. Matriks 12Kategorisasi Peristiwa Penyerangan Jema’at Ahmadi di Dusun Ketapang,Lombok Barat...................................................................................185
13. Matriks 13Kategorisasi Peristiwa Penyerangan Jema’at Ahmadi di Tiga Lokasi......190
14. Matriks 14 Analisis Hukum Pidana Peristiwa Penyerangan Jema’at Ahmadiyahdi Kampus Mubarak, Parung, Bogor...................................................197
15. Matriks 15Kategori Anasir Peristiwa Kejatahan/Pelanggaran KUHPidana, Lokasi:Parung, Bogor; Rentang Waktu: 7 Juli 2005 s/d 22 Juli 2005...............210
16. Matriks 16 Analisis Hukum Pidana Peristiwa Penyerangan Jema’at Ahmadiyahdi 6 Desa Cianjur..............................................................................218
17. Matriks 17 Analisis Hukum Pidana Peristiwa Penyerangan Jema’at Ahmadiyahdi Dusun Ketapang, Lombok Barat.....................................................222
18. Matriks 18Kategori Anasir Peristiwa Kejahatan/Pelanggaran KUHPidana PeristwaPenyerangan Jema’at Ahmadiyah di Dusun Ketapang, Lombok Barat....229
-
8/19/2019 laporan kajian ahmadiyah
19/23
Ringkasan Eksekutif
Komnnas HAM
Laporan Sementara Pemantauan Kasus Ahmadiyah
xix
19. Matriks 19 Analisis dari Perspektif HAM Peristiwa Penyerangan Jema’at Ahmadidi Kampus Mubarak, Parung, Bogor...................................................235
20. Matriks 20
Analisis Peristiwa Penyerangan Jema’at Ahmadi di Kampus Mubarak....24421. Matriks 21
Analisis dari Perspektif HAM Peristiwa Penyerangan Jema’at Ahmadidi 5 Desa, Cianjur.............................................................................277
22. Matriks 22 Analisis Peristiwa Penyerangan Jema’at Ahmadi di 5 Desa, Cianjur.......285
23. Matriks 23 Analisis dari Perspektif HAM Peristiwa Penyerangan Jema’at Ahmadidi Dusun Ketapang, Lombok Barat.....................................................287
24. Matriks 24 Analisis Peristiwa Penyerangan Jema’at Ahmadi di Dusun Ketapang,Lombok Barat...................................................................................299
25. Matriks 25Pelaku Individu dan Kategori Tindakan dalam Peristiwa PenyeranganJema’at Ahmadi................................................................................304
26. Matriks 26Pelaku Masa dan Kategori Tindakan dalam Peristiwa PenyeranganJema’at Ahmadi................................................................................307
27. Matriks 27Kategori Aparat Represi Negara dan Kategori Tindakan dalam PeristiwaPenyerangan Jema’at Ahmadi di Tiga Lokasi.......................................313
28. Matriks 28Penerapan Anasir Normatif ‘Niat/Maksud’ atas Peristiwa PenyeranganJema’at Ahmadiyah...........................................................................322
29. Matriks 29Penerapan Anasir-Normatif ‘Actus Reus’ (tindak kejahatan) dalamPeristiwa Penyerangan Jema’at Ahmadiyah.........................................325
30. Matriks 30Unsur ‘Serangan’ dari Perspektif legal-normatif vs fakta empirisPeristiwa Penyerangan Jema’at Ahmadi di Tiga Lokasi.........................340
31. Matriks 31Unsur ‘Meluas’ dari perpektif legal-normatif vs fakta empiris Peristiwa
Penyerangan Jema’at Ahmadi di Tiga Lokasi.......................................34532. Matriks 32
Unsur ‘Sistematis’ dari perpektif legal-normatif vs fakta empiris PeristiwaPenyerangan Jema’at Ahmadi di Tiga Lokasi.......................................348
33. Matriks 33 Anasir Tindakan dari Perspektif legal-normatif vs fakta empiris PeristiwaPenyerangan Jema’at Ahmadi di Tiga Lokasi.......................................354
-
8/19/2019 laporan kajian ahmadiyah
20/23
Ringkasan Eksekutif
Komnnas HAM
Laporan Sementara Pemantauan Kasus Ahmadiyah
xx
34. Matriks 34 Anasir ‘Kejahatan terhadap Kemanusiaan’ dari perpektif legal-normatifvs fakta empiris Peristiwa Penyerangan Jema’at Ahmadidi Tiga Lokasi...................................................................................356
Daftar Skema/Sketsa
1. Sketsa 1Fakta, Pola dan Struktur (Durkheim, 1950:209)....................................19
2. Sketsa 2Kronologi Penyerangan Jema’at Ahmadiyah di Parung.........................134
3. Sketsa 3Kronologi Penyerangan Jema’at Ahmadiyah di Cianjur.........................136
4. Sketsa 4Kronologi Penyerangan Jema’at Ahmadiyah di Ketapang......................141
5. Sketsa 5Pola Penyerangan Jema’at Ahmadiyah................................................143
6. Skema 6Pola Penyerangan Jema’at Ahmadiyah................................................193
7. Sketsa 7Pola Tindakan/Perbuatan...................................................................303
-
8/19/2019 laporan kajian ahmadiyah
21/23
Ringkasan Eksekutif
Komnnas HAM
Laporan Sementara Pemantauan Kasus Ahmadiyah
xxi
KATA PENGANTAR
Laporan pemantauan ini disusun untuk memenuhi salah satu mandat yang
diberikan kepada Tim Pemantauan Kasus Ahmadiyah berdasarkan keputusanSidang Paripurna pada tanggal 18 Agustus 2006. Bahan-bahan yangdipergunakan untuk menyusun laporan ini adalah data sekunder yangdikumpulkan oleh tim dan data primer yang diperoleh dari kegiatan kunjunganlapangan dan kegiatan wawancara dengan 82 orang saksi (korban) dan saksimata. Selain itu keterangan juga diperoleh dari sejumlah informan dan informankunci, serta sejumlah pembicaraan dengan berbagai pejabat kepolisian dan sipildiberbagai wilayah terjadinya peristiwa penyerangan terhadap jema’at Ahmadi.Jumlah seluruh orang yang memberikan keterangan sebanyak 210 orang.Kunjungan lapangan dilaksanakan oleh anggota komisioner dan staf fungsionalKomnas HAM anggota Tim.
Laporan ini terdiri dari tujuh bab yang terdiri dari Bab I Pendahuluanmenguraikan tentang pokok-pokok mengapa pemantauan dilakukan, dasarhukum kegiatan pemantauan, apa yang dipantau, cara bagaimana (metode)pemantauan dilakukan, proses pemantauan, dan siapa yang terlibat di dalam timdan proses pemantauan, serta kegiatan pelaksanaan pemantauan. Bab II
Ahmadiyah di Indonesia, mengetengahkan paparan diskriptif ringkas tentang‘apa’ Ahmadiyah itu dan ‘bagaimana ’ ‘aliran keagamaan’ ini muncul danmenyebar di Indonesia, serta interaksi-sosial para penganutnya (jema’at Ahmadi)dengan lingkungan sekitarannya.
Bab III Peraturan dan Kebijakan tentang Amadiyah memaparkan berbagaiperaturan dan kebijakan yang ada, baik yang dikeluarkan oleh negara(pemerintah) yang berkaitan dengan hak kebebasan beragama dan menjalankanibadah menurut keyakinan agama, maupun kebijakan organsasi non-pemerintahberkaitan dengan sikap dan tanggapan mereka terhadap keberadaan jema’at
Ahmadi dan aliran Ahmadiyah. Bab IV Kronologi dan Anatomi PeristiwaPenyerangan terhadap Jema’at Ahmadi menjadi inti dari laporan-awal ini. Padabagian pertama bab ini dipaparkan ‘statement of event’ dari para saksi tentangperistiwa yang menimpa jema’at Ahmadi di berbagai kasus (Parung, Cianjur,Lingsar/Mataram, Praya, Bulukumba dan Sulawesi Selatan).
Dalam bab berikutnya Bab V. Peristiwa Penyerangan dari PerspektifHukum dipaparkan proses dan hasil analisis setiap peristiwa yang terjadi, antaralain pertama-tama dengan mengidentifikasi pelaku, tindakan (dan kategoritindakan, termasuk tindakan pidana), korban, tempat, dan waktu terjaditindakan, serta hak-hak yang terlanggar oleh tindakan itu. Bab itu dilanjutkandengan Bab VI. Peristiwa Penyerangan dari Perspektif Hak Asasi Manusiamenguraikan berbagai kaidah HAM internasional dan nasional yang berkaitandegan berbagai jenis tindakan yang secara nyata terjadi dan dilakukan, termasuk
-
8/19/2019 laporan kajian ahmadiyah
22/23
Ringkasan Eksekutif
Komnnas HAM
Laporan Sementara Pemantauan Kasus Ahmadiyah
xxii
tidak adanya tindakan dari aktor/pelaku yang tahu dan sepatutnya melakukansesuatu tindakan.
Laporan sementara ini ditutup oleh Bab VII Kesimpulan dan Rekomendasi .Dalam ‘kesimpulan’ diuraikan bukan hanya temuan yang diperoleh, akan tetapi
juga kegiatan apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan danselanjutnya perlu dilakukan. Rekomendasi ditujukan kepada Komnas HAM untukmenindak-lanjuti hasil pemantauan ini dan meneruskan proses yang belumtuntas, dan juga ditujukan kepada pihak yang berwenang untuk mengambilkeputusan dan tindakan yang dianggap perlu yang menjadi kewajibannya gunamelindungi dan memenuhi hak asasi anggota jema’at Ahmadi.
Ada banyak pihak yang amat berjasa di dalam penyusunan laporan ini.Pertama dan terutama adalah para saksi, baik saksi korban maupun saksi mata,yang dengan keberanian penuh dan kepercayaan kepada tim telah memberikanketerangan tangan pertama. Tanpa keberanian dan kesediaan merekamemberikan keterangan, mustahil Tim bisa melaksanakan mandatnya. Untukitulah Tim mengucapkan terima kasih yang tulus.
Kedua, kepada pejabat kepolisian Polda NTB di Mataram, Polres Bogor,Polres Cianjur, Polres Mataram, Polres Praya, Bupati Lombok Barat beserta
jajarannya Tim mengucapkan terima kasih atas kesediaannya memberikaninformasi kepada Tim dan keleluasaan untuk melakukan pemantauan dilapangan. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Ketua MUI Propinsi NTB diMataram dan Kabupaten Bogor berserta stafnya yang telah bersedia memberikanketerangan tentang peristiwa yang dipantau di masing-masing wilayah.
Ketiga, ucapan terima kasih juga ditujukan kepada ornop dan relawanyang dengan caranya masing-masing telah memberikan dukungan, baik berupadata, informasi maupun dukungan moral dan semangat yang tinggi.
Kelima, Tim juga merasa telah menerima hasil kerja keras di lapangan(Bogor, Cianjur, Mataram, Praya) dari semua staf fungsional Sub Komisi Hak Sipil& Politik dan Sub Komisi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang terlibat di dalamTim, khususnya yang melakukan pengamatan dan mewawancarai para saksikorban, saksi mata, dan saksi lainnya. Tanpa kerja keras mereka pada saat dilapangan, mustahil pekerjaan memantau ini bisa mencapai posisi laporan saat
ini. Untuk itu kepada mereka layak diucapkan selamat dan ditujukan rasa hormatdan terima kasih yang tulus.
Terakhir, Tim mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaanyang diberikan Komnas HAM sehingga tinjauan lapangan dapat terlaksanadengan baik.
Segala kerja keras dan jerih payah telah dituangkan ke dalam laporan ini.Meski laporan ini disusun dengan bekerja sangat keras, akan tetapi ternyatatetap saja laporan ini masih mengandung kekurangan dan kelemahan. Tim
-
8/19/2019 laporan kajian ahmadiyah
23/23
Ringkasan Eksekutif Laporan Sementara Pemantauan Kasus Ahmadiyah
sendiri sadar sepenuhnya bahwa belum semua keinginan dan harapan merekaterpenuhi dengan baik oleh laporan ini, baik isi maupun bentuknya. Lepas darisegala kekurangan dan kelemahan itu, tim tetap mempunyai sekelumitharapan, semoga laporan ini memberikan sumbangan bagi upaya mencarikebenaran dan usaha untuk menjunjung tinggi martabat manusia serta hasrat
untuk menegakkan hak asasi manusia di Indonesia pada umumnya.
Jakarta, Akhir September 2006Tim Pemantauan Kasus Ahmadiyah,
M.M. BillahKetua Sub Tim
Pemantau Kasus Ahmadiyah