lakip 2013 baru lengkap pn batang

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013 PENGADILAN NEGERI BATANG

PENGADILAN NEGERI BATANG Jln.Slamet Riyadi no.5 Batang

Website : www.pn-batang.go.id email : [email protected] BATANG 51215

1

http://www.pn-batang.go.id/

mailto:[email protected]

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas Rahmat dan Petunjuknya Pengadilan Negeri Batang telah

selesai menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2013

sebagaimana surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 503/SEK/KU.01/12/2013 tanggal

16Desember 2013 perihal Penyampaian LAKIP Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja

Tahun 2013.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai bentuk

tanggung jawab dalam akuntabilitas, transparansi dan pencapaian kinerja yang mengacu

kepada Rencana Strategis / Renstra Pengadilan Negeri Batang Tahun 2013.

Dengan diterbitkannya LAKIP Pengadilan Negeri Batang tahun 2013 ini diharapkan

adanya suatu langkah yang nyata dalam meningkatkan Kinerja Lembaga Pengadilan Negeri

Batang sebagai lembaga peradilan Tingkat Pertama di Kabupaten Batang.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2013 ini

tentu masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk

penyempurnaannya.

Demikian LAKIP Tahun 2013 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Negeri

Batang disusun semoga dapat menjadi sarana pendukung dalam peningkatan kinerja dimasa

yang akan datang.

Batang, 17 Januari 2014

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................... i IKHTISAR EKSEKUTIF ........................................................................................................... ii DAFTAR ISI ............................................................................................................................ iii BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................................... 4

A. Latar Belakang .................................................................................................................... 4

B. Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................................................... 5

C. Sistematika Penyajian ....................................................................................................... 5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ......................................................... 6

A. Rencana Strategis 2015-2019 ............................................................................................. 6

1. Visi dan Misi ................................................................................................................... 6

2. Tujuan dan sasaran Strategis ......................................................................................... 7

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok .............................................................................. 8

B. Rencana Kinerja Tahunan 2014 ........................................................................................ 11

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2014 ............................................ 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ....................................................................................... 15

A. Pengukuran Kinerja ............................................................................................................ 15

B. Anal is is Akuntabilitas Kinerja ............................................................................................ 16

BAB IV PENUTUP .................................................................................................................. 20

A. Kesimpulan ......................................................................................................................... 20

B. Saran – saran ...................................................................................................................... 20

BAB V LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi

2. Indikator Kinerja Utama

3. Rencana Kinerja Tahun 2014 dan 2015

4. Penetapan Kinerja Tahun 2014

5. Pengukuran Kinerja Tahun 2013

6. Matriks Rencana Strategis 2015-2019

7. SK Tim Penyusun Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah

3

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan

Negeri Batang Tahun 2013 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dalam

memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan.

LAKIP tahun 2013 ini sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dab

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP intinya adalah melaporkan “ Pencapaian Kinerja “ (Performance Result) selama

tahun 2013 yang sepenuhnya mengacu pada rencana strategis (Strategic Plan) Pengadilan

Negeri Batang. Pengadilan Negeri Batang menetapkan empat sasaran strategis yang

ditunjang dengan anggaran yang meliputi anggaran pembangunan dan anggaran rutin.

Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa pencapaian hasil kinerja Pengadilan

Negeri Batang selama kurun waktu tahun 2013 telah berusaha memenuhi 4 (empat) sasaran

strategis, yang pengukurannya dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang

diinginkan, realisasi, pencapaian target.

Tugas Pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Batang adalah menyelesaikan perkara

ditingkat Pertama bagi masyarakat pencari keadilan. Tugas tersebut belum dapat dilaksanakan

secara optimal, karena ada beberapa kendala, diantaranya masih adanya keterbatasan Sumber

Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas dan kuantitas. Pengadilan Negeri Batang akan

selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja disemua sektor / satuan kerja dibawahnya

sehingga dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan dalam rangka turut serta memberikan

pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

4

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan harapan

semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam

berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Instruksi Presiden

Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi

Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Setiap

Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk

terciptanya pemerintahan yang baik.

Sistem AKIP pada dasarnya adalah sistem manajemen berorientasi pada

hasil, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah

yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta

responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan Sistem

AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis

(Strategic Plan), Rencana Kerja (Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance

Agreement) serta laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Perfomance Accountability

Report).

Kekuasaan Kehakiman seperti disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekusaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia dan

penyelenggaraannya disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

yaitu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada

dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama,

Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh

sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang

Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004

Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Umum dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan

Umum serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang

5

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Peradilan Umum adalah suatu lembaga yang resmi, sejajar dan setara dengan badan

peradilan lainnya yang ada di Negara Republik Indonesia.

Pengadilan Negeri Batang sebagai lembaga peradilan umum tingkat pertama

dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia berkewajiban menyususn Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Hal ini dilakukan untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan Rencana Kinerja Tahunan

dan Penetapan Kinerja Tahun 2014.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pengadilan Negeri Batang merupakan lingkungan peradilan umum dibawah

Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan

Negeri Batang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat pertama dalam wilayah hukum Pengadilan

Negeri Batang.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan

Negeri Batang selama tahun 2013 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa

mendatang. LAKIP disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menggambarkan secara ringkas mengenai latar belakang, ,

tugas dan fungsi, serta Struktur penyajian ;

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja meliputi Rencana Strategis 2015-2019,

Rencana Kinerja Tahunan 2013, Perjanjian Kinerja Tahun 2014;

Bab III Akuntabilitas Kinerja meliputi pengukuran kinerja dan analisis akuntabilitas

kinerja.

Bab IV Penutup, meliputi, kesimpulan dan saran-saran ;

Bab V Lampiran meliputi Struktur Organisasi, Indikator Kinerja Utama, Rencana

Kinerja 2015, Penetapan Kinerja Tahun 2014, Pengukuran Kinerja Tahun

2013,Matriks Rencana Strategis 2015-2019 dan SK Tim Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

6

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Batang Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen

bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram

secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap

sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan

tolok ukur kinerja Pengadilan Pengadilan Negeri Batang diselaraskan denga arah kebijakan dan

program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang

telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan

pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi

dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang

diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Batang

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Batang adalah:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BATANG YANG AGUNG”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Batang menetapkan misi yang

menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan serta keadilan

masyarakat.

2. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan independent dari campur tangan pihak lain.

3. Memperbaiki akses pelayanan dibidang Peradilan kepada masyarakat.

4. Memperbaiki kualitas input internal input pada proses Peradilan.

5. Mewujudkan intitusi Peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.

6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri tidak memihak dan transparan.

7. Melaksanakan tugas peradilan dengan berbasis kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi diatas, dimana dituntut agar Pengadilan Negeri Batang

harus dapat meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

a. Terwujudnya tertib administrasi peradilan dalam melaksanakan tugas Pengadilan Negeri

Batang.

b. Terwujudnya aparatur peradilan yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi.

7

c. Terwujudnya pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dengan efektif, efisien

dan berkualitas.

d. Terwujudnya administrasi kesekretariatan yang dapat mendukung tugas pokok Pengadilan

Negeri Batang

e. Terwujudnya keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Batang

Sasaran,

Terlaksananya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Batang yang ada dibawahnya

adalah dalam kapasitas untuk membantu pencapaian kinerja lembaga. Pelaksanaan tugas

secara intensif dituangkan menjadi sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh Pengadilan

Negeri Batang dalam tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya kemampuan teknis aparatur Pengadilan Negeri Batang dalam penyelesaian

perkara.

2. Tercapainya penyelesaian administrasi perkara secara tertib dan tepat waktu.

3. Tercapainya pelaksanaan administrasi kesekretariatan yang baik dan benar.

4. Tercapainya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional.

5. Tercapainya keterbukaan informasi peradilan yang dapat diakses oleh masyarakat.

Program dan Kegiatan pokok Bentuk dan Pelaksanaan Program Utama didasarkan atas tujuan yang ingin dicapai

dalam sasaran strategis. Bentuk-bentuk program berdasarkan sasaran yang ingin dicapai adalah

sebagai berikut :

1. Peningkatan Penyelesaian perkara (dalam hal menerima, memeriksa, dan memutus

perkara) Salah satu isu yang mengemuka dimasyarakat mengenai peradilan adalah

penyelesaian perkara. Pengadilan Negeri sebagai salah satu pelaksana kekuasaan

Pengadilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung telah melakukan serangkaian

upaya untuk mengatasi percepatan perkara, namun jumlah perkara baru yang masuk

setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Batang

memandang perlu untuk membuat “program peningkatan penyelesaian perkara” dengan

mengacu kepada :

a. Prosentase sisa perkara yang telah diselesaikan;

b. Prosentase perkara yang telah diminutasi;

c. Prosentase perkara yang telah diputus tidak lebih dari 6 (enam) bulan.

2. Peningkatan pemberian putusan yang seadil-adilnya bagi masyarakat pencari keadilan’

Permasalahan selanjutnya yang mengemuka dimasyarakat mengenai peradilan

adalah pemberian putusan. Pengadilan Negeri Batang telah melakukan serangkaian

8

upaya untuk mengatasi pemberian Putusan yang kurang adil bagi masyarakat. Oleh

karena itu Pengadilan Negeri Palangka Raya memandang perlu untuk membuat “program peningkatan pemberian putusan yang seadil-adilnya bagi masyarakat pencari keadilan” dengan mengacu kepada Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum.(banding, kasasi, PK)

3. Peningkatan Tertib administrasi perkara

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi suatu lembaga. Demikian pula dengan Pengadilan Negeri Batang dalam

melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya. Maka Pengadilan

Negeri Batang memandang perlu untuk membuat program Peningkatan Tertib administrasi perkara dengan mengacu kepada :

a. Prosentase perkara yang telah diregister

b. Prosentase perkara yang telah dilimpahkan ke Majelis

c. Prosentase pemberitahuan pemanggilan sidang secara patut

d. Prosentase penyampaian pemberitahuan putusan verstek secara patut;

e. Prosentase penyampaian perkara banding, kasasi, PK kepada para pihak secara patut

f. Prosentase penyitaan secara patut

g. Prosentase eksekusi secara patut

4. Peningkatan upaya penyelesain Mediasi Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum

kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa, dan

memutus perkara tetapi juga harus diikuti dengan upaya mendamaikan para pihak dengan

cara mediasi. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan mediasi dapat

diukur dengan mengacu kepada Prosentase mediasi yang diselesaikan.

5. Peningkatan Kualitas SDM

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Pengadilan Negeri Batang

sangat diperlukan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara

maksimal guna menumbuhkan kepercayaan kepada aparatur Pengadilan Negeri

Palangka Raya dalam menegakan supremasi hukum dan keadilan. Dalam

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) mengacu kepada:

a. Prosentase Pegawai yang lulus Diklat Teknis yudisial

b. Prosentase pegawai yang lulus Diklat Non Yudisial

c. Prosentase pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dengan baik

6. Peningkatan keterbukaan informasi melalui website Pengadilan Negeri Batang

Didalam memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses

9

transparansi kinerja peradilan maka telah diterbitkan Surat Keputusan yakni KMA I-

144/KMA/2010 Jo . SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang keterbukaan Informasi

Pada Badan Peradilan, maka masyarakat dapat dengan mudah dan leluasa untuk

mendapatkan informasi tentang peradilan. Untuk mencapai program tersebut diatas dapat

mengacu kepada:

a. Prosentase mengenai keadaan perkara yang dapat dipublikasikan

b. Prosentase mengenai Barang Milik Negara (BMN) yang telah dimiliki

c. Prosentase mengenai anggaran yang telah diserap

7. Peningkatan Disiplin Pegawai Peningkatan Disiplin pegawai Pengadilan Negeri Batang sangat diperlukan

guna mencapai visi dan misi serta program yang telah ditentukan. Dalam Program

peningkatan Disiplin pegawai dapat mengacu kepada :

d. Prosentase Pegawai datang dan pulang kantor tepat waktu

e. Prosentase pengiriman laporan tepat waktu

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BATANG

Pengadilan Negeri Batang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK.

Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor : W12.U33/32/OT/SK/I/2014 tanggal 20 Januari

2014, dapat dilihat sebagai berikut :

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian perkara a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan • Perdata • Pidana

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan • Perdata • Pidana

d. Persentase perkara yang diselesaikan : • Perdata • Pidana

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding • Kasasi

Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

10

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam

rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,

transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Batang

menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2013 Pengadilan Negeri Batang, sebagai berikut :

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.

100%

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. - Perdata - Pidana

100% 100%

c. Persentase perkara yang diselesaikan. - Perdata - Pidana

100% 100%

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.

100%

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.

100%

2 Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

100% 100% 100%

3 Peningkatan a. Persentase berkas yang

11

efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

100%


100%

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

100%


100%


100%

4 Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)


100%


100%

5 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan


100%

12

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja. Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan

suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi

organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi

organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah

dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja

tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan

sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Batang tahun 2013, dilakukan

dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan

dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau

tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun

demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2013 ini. Rincian

tingkat capaian kinerja masing ‐masing

dibawah ini. NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

1 Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

100%

100%

100%

b. Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan Perdata Pidana

100% 100%

100% 100%

100% 100%

c. Persentase perkara yang diselesaikan tahun ini Perdata Pidana

100% 100%

47% 85 %

47%

85%


100%

100%

100%

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka

100%

13

waktu lebih dari 6 bulan

100% 100%

2 Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

100% 100% 100%

86% 51% 100%

86% 51% 100%

3 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara


100%

100%

100%


100%

100%

100% c. Persentase penyampaian

pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

100%

100%

100%


100%

100%

100%


100%

100%

100%



100%

100%

100%


100%

100%

100%

5 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan


100%

100%

100%

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Batang Tahun 2013 mengacu pada indikator

kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah

ditetapkan. Pada akhir tahun 2013, Pengadilan Negeri Batang telah melaksanakan seluruh

kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran

yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya penyelesaian perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

14

SASARAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN %

a.Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

80%

80% 100%

b.Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

- Perdata - Pidana

90% 90%

90 % 90 %

100 % 100

c.Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana

90% 90%

47 % 85 %

47 % 85 %

Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi(aturan sk

mediasi) perkara gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses

mediasi agar perkara yang didaftarkannya dapat diselesaikan diluar persidangan.

Pada tahun 2013 pengadilan Negeri Batang menerima gugatan perkara perdata sebanyak

(1107) / perkara dari jumlah gugatan perkara perdata tersebut yang menjadi akta

perdamaian hanya (0) / Nihil perkara. Hal ini dikarenakan perkara gugatan perdata yang

masuk hanya sebagian kecil yang dapat diselesaikan secara mediasi dan menjadi akta

perdamaian.

Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai

berikut:

1. Karena para pihak penggugat dan tergugat lebih menginginkan perkara mereka

diajukan ke meja hijau (persidangan) dibandingkan dengan mediasi

2. Adanya pihak ketiga yang ikut campur tangan dalam masalah perkara perdata

khususnya perkara gugatan

3. Karena mereka yang berperkara salah satunya tidak mau saling mengalah dan ingin

menang sendiri

Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian

sebagai berikut:

No Perkara Capaian Tahun

2011 2012 2013

1 Gugatan Perdata 0 0 0

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara

gugatan perkara perdata yang menjadi akta perdamaian dari capaian tahun 2011 dengan

15

capai tahun 2012 sebanyak 0. % dan capai tahun 2012 dengan capaian tahun 2013

sebanyak 0 %.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan: a. Perdata

Perkara gugatan perdata yang masuk tahun 2012 dan tidak dapat diselesaikan

pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada

tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang

masuk pada bulan desember 2012 dan baru disidangkan pada Tahun 2013,

sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf

pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik,pembuktian/saksi.

Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2012 sebanyak 6 (enam) perkara dan

pada Tahun 2013 diselesaikan seluruhnya sebanyak 6 (enam) perkara

sehingga capaiannya 100 %.

Penyelesaian perkara Tahun 2012 yang diselesaikan pada tahun 2013

mencapai target yang ditetapkan yaitu 90 % menunjukan bahwa sistem kerja

yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Batang telah berjalan dengan

baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak

selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan perdata yang

diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara

Tahun

2011 Capaian %

2012 Capaian %

2013 Capaian %

Sisa Gugatan Perdata 8 (100%) 8 (100%) 6 (100%)

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja

pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2011 dengan capai

tahun 2012 sebanyak 100. % dan capai tahun 2012 dengan capaian tahun 2013

sebanyak 100 %.

b. Pidana

16

Perkara pidana yang masuk tahun 2012 dan tidak dapat diselesaikan pada

tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun

berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk

pada bulan desember 2012 dan baru disidangkan pada Tahun 2013, sedangkan

yang masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada

yang masih dalam tahapan, replik, duplik,pembuktian/saksi.

Sisa perkara pidana Tahun 2012 sebanyak 55 (lima puluh lima) perkara dan

pada Tahun 2013 diselesaikan seluruhnya sebanyak 55 (lima puluh lima)

perkara sehingga capaiannya 100%.

Penyelesaian perkara pidana Tahun 2012 yang diselesaikan pada tahun 2013

mencapai target yang ditetapkan yaitu 90 % menunjukan bahwa sistem kerja

yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Batang telah berjalan dengan

baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak

selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana yang


Perkara Tahun

2011 Capaian %

2012 Capaian %

2013 Capaian %

Sisa Perkara Pidana

35 (9,85 %)

55 (90%)

55 (90%)


pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2011 dengan capai

tahun 2012 sebanyak 9,8% dan capai tahun 2012 dengan capaian tahun 2013

sebanyak 90 %.

Grafik Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata Tahun 2013

0

10

20

30

40

50

60

Target Penyelesaian Realisasi Penyelesaian

Perdata

Pidana

Persentase perkara yang diselesaikan :

17

a. Perdata Perkara gugatan perdata yang masuk pada tahun 2013 sebanyak 19 perkara,

diselesaikan sebanyak 9 perkara dan sisa 10 perkara capaiannya 47 %.

Keadaan Perkara gugatan perdata Di Pengadilan Negeri Batang Tahun 2013

NO BULAN MASUK PUTUS SISA 1. Januari 1 - 1

2. Pebruari 1 - 1

3. Maret 1 1 2

4. April - - -

5. Mei 7 2 7

6. Juni - - -

7. Juli 1 3 5

8. Agustus 1 - 6

9. September - 2 4

10. Oktober 3 1 8

11. Nopember 2 1 9

12. Desember 2 1 10

Total 19 9 53

Berdasarkan data tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena ada perkara

perdata yang masuk akhir Tahun 2012 dan baru disidangkan pada Tahun 2013,

sedangkan yang masuk di bawah bulan desember 2013 masih dalam taraf

pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik,pembuktian/saksi

serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit dibandingkan

dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

18

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara gugatan perdata yang



pada persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan dari capaian tahun

2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak 42,8 % dan capai tahun 2012 dengan

capaian tahun 2013 sebanyak 47 %.

8. Perkara pidana

Perkara pidana yang masuk pada tahun 2013 sebanyak 215 perkara,

diselesaikan sebanyak 183 perkara dan sisa 32 perkara capaiannya 85 %

Keadaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Batang Tahun 2013

No Bulan Masuk Putus Sisa

1. Januari 29 5 24

2. Pebruari 16 12 28

3. Maret 13 16 25

4. April 18 10 33

5. Mei 25 19 39

6. Juni 20 18 41

7. Juli 16 17 40

8. Agustus 7 14 33

9. September 22 17 38

10. Oktober 12 23 27

11. Nopember 23 17 33

12. Desember 14 15 32

Total 215 183 32

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini, antara lain karena

banyak perkara yang masuk pada akhir Tahun 2013 dan baru disidangkan pada

Tahun 2014, sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam

taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik,

duplik,pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

PERKARA 2011 2012 2013

MASUK SELESAI CAPAIAN

% MASUK SELESAI CAPAIAN % MASUK SELESAI

CAPAIAN %

Perdata

14

8

(57,1%)

14

6

(42,8%)

19

9

(47 %)

19

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan,

sebagai berikut :

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada

persentase perkara pidana yang diselesaikan dari capaian tahun 2011 dengan

capai tahun 2012 sebanyak 82 % dan capai tahun 2012 dengan capaian tahun

2013 sebanyak 85 %.

Grafik Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata Tahun 2013

0

50

100

150

200

250

Perkara yang DiRegister

TargetPenyelesaian

RealisasiPenyelesaian

PerdataPidana

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Berdasarkan SK KMA nomor KMA/001/SK/1991 tentang ada batas waktu dalam

penyelesai perkara yaitu maksimal 6 bulan setelah perkara diterima apabila lebih dari

6 bulan maka perkara tersebut dianggap perkara sisa.

Perkara

2011 2012 2013 Masuk Selesai Capaian % Masuk Selesai Capaian % Masuk Selesai Capaian%

Pidana

398

353

88 %

317

262

82 %

215

183

85 %

20

a. Perkara Perdata

Keadaan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dalam perkara perdata :


1. Januari 1 - 1

2. Pebruari 1 - 1

3. Maret 1 1 2

4. April - - -

5. Mei 7 2 7

6. Juni - - -

7. Juli 1 3 5

8. Agustus 1 - 6

9. September - 2 4

10. Oktober 3 1 8

11. Nopember 2 1 9

12. Desember 2 1 10

Total 19 9 53

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa sisa perkara tahun 2013 sebanyak 10

perkara tetapi perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

berdasarkan data-data dari Bagian Perdata terinci sebagai berikut : untuk perkara dalam

jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 7 perkara dan yang tidak dapat diselesaikan

jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 3 perkara sehingga pencapaianya perkara

yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan persentasenya adalah 70 %.

Hal ini dikarenakan :

dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik,

duplik,pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit

dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka

waktu maksimal 6 bulan, sebagai berikut :

21

Perkara

Tahun 2011

Capaian % 2012

Capaian % 2013

Capaian % Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan

(69 %)

(75%)

(70%)


perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan yang diselesaikan dari

capaian tahun 2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak 75% dan capai tahun 2012

dengan capaian tahun 2013 sebanyak 70%.

2.Perkara Pidana

Keadaan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dalam perkara Pidana :


1. Januari 29 5 24

2. Pebruari 16 12 28

3. Maret 13 16 25

4. April 18 10 33

5. Mei 25 19 39

6. Juni 20 18 41

7. Juli 16 17 40

8. Agustus 7 14 33

9. September 22 17 38

10. Oktober 12 23 27

11. Nopember 23 17 33

12. Desember 14 15 32

Total 215 183 32

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa sisa perkara pidana tahun 2013

sebanyak 32 perkara tetapi perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu

maksimal 6 bulan berdasarkan data-data dari Bagian Kepaniteraan Pidana terinci

sebagai berikut : untuk sisa perkara dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak

32 perkara dan yang tidak dapat diselesaikan jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak

(0) perkara, karena sebagian perkara pidana yang masuk ke Pengadilan Negeri Batang

dibulan Oktober, Nopember dan Desember tahun 2013, sehingga masih ada waktu

22

untuk menyelesaikan sisa perkara pidana di tahun 2014, sehingga pencapaianya

perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan persentasenya

adalah 70 %


masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik,

duplik,pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit

dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan

Perkara Tahun

2011 Capaian %

2012 Capaian %

2013 Capaian %

Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan

(78 %)

(75%)

70 %

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa

perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak

(75%) dan capai tahun 2012 dengan capaian tahun 2013 sebanyak (70) %.

Grafik Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata

0

10

20

30

40

50

60

Perkara DiRegister

TargetPenyelesaian

RealisasiPenyelesaian

PerdataPidana

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. a. Perkara Perdata

Berdasarkan data-data laporan di bagian Kepaniteraan perdata perkara yang

diselesaikan melebihi jangka waktu 6 bulan sebanyak 3 perkara.Sehingga

pencapaian prosentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih

dari 6 bulan pencapaiannya adalah 15 %.

Hal ini karenakan :

23

dalam taraf pemeriksaan banyak para pihak yang masuk didalam gugatan perkara

perdata bertempat tinggal di luar kota, sehingga relaas panggilan membutuhkan

waktu yang terlalu lama dan dalam tahapan, replik, duplik,pembuktian/saksi

membutuhkan waktu yang sangat lama agar Majelis Hakim dapat mengambil

keputusan dengan baik dan benar,

Sebagai bahan perbandingan Persentase yang diselesaikan dalam jangka waktu

lebih dari 6 bulan, sebagai berikut:

Perkara Tahun

2011 Capaian %

2012 Capaian %

2013 Capaian %

Sisa Perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 6 bulan

(10 %)

(5%)

(15) %


perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan yang diselesaikan

dari capaian tahun 2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak 5% dan capai tahun

2012 dengan capaian tahun 2013 sebanyak 15%.

b.Perkara Pidana

Berdasarkan data-data laporan di bagian Kepaniteraan pidana perkara yang

diselesaikan melebihi jangka waktu lebih 6 bulan sebanyak (0) perkara.Sehingga

pencapaian prosentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu

lebih dari 6 bulan pencapaiannya adalah (0)%.


dalam taraf pemeriksaan perkara pidana sangat cepat dan tidak membutuhkan

waktu yang sangat lama, hal ini dikarenakan didalam perkara pidana semua bukti-

bukti, saksi-saksi sudah ada dan memenihu persyaratan formil untuk pemeriksaan

perkara pidana dan juga didalam perkara pidana ada terdakwa yang ditahan

sehingga Majelis Hakim secepatnya untuk menyidangkan dan memproses perkara

pidana agar putusan dapat diselesaikan dengan tepat waktu, baik dan benar.

Sebagai bahan perbandingan Persentase yang diselesaikan dalam jangka waktu

lebih dari 6 bulan, sebagai berikut:

Perkara

Tahun 2011

Capaian % 2012

Capaian % 2013

Capaian % Sisa Perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 6 bulan

(0 %)

(0%)

(0%)

24


sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2011 dengan capai tahun 2012

sebanyak (0%) dan capai tahun 2012 dengan capaian tahun 2013 sebanyak (0%)

Sasaran 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Perkara Perdata :

NO

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

1 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan

Kembali

5 pkr 3pkr 2 pkr

3 pkr 1 pkr 0 pkr

60 % 33 % 0 %

Perkara Pidana :

NO

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%) Persentase

perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

25 pkr 20 pkr 2 pkr

21 pkr 12 pkr 0 pkr

84 % 60 % 0 %

C. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: PERDATA

Banding.

Pada tahun 2013 jumlah perkara banding yang masuk ke Pengadilan Negeri Batang

sebanyak 3 (tiga) perkara dan diputus sebanyak 3 (tiga) perkara, terdiri dari:

Perkara gugatan perdata tahun 2013 yang diputus termasuk sisa perkara tahun

2012 sebanyak 15 (lima belas) perkara dan yang mengajukan upaya hukum

banding sebanyak 3 (tiga) perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum

25

banding sebanyak 12 (dua belas) perkara sehingga prosentasenya sebanyak 80

%.

Adapun hal - hal yang tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut:

1. Karena para pihak penggugat atau tergugat menerima putusan Pengadilan Negeri

Batang ;

2. Juga disebabkan para pihak seperti penggugat dan tergugat sudah tidak

mempunyai biaya lagi untuk mengajukan upaya hukum banding

3 Data-data dukung dari pihak penggugat atau tergugat tidak komplit atau tidak

memenuhi persyaratan untuk mengajukan banding

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

banding sebagai berikut:

Perkara Tahun 2011

Capaian % 2012

Capaian % 2013

Capaian % Sisa Perkara perdata gugatan

(75 %)

(70%)

(80 %)


putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun

2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak 55% dan capai tahun 2012 dengan capaian

tahun 2013 sebanyak 80 %

Kasasi

Pada tahun 2013 jumlah perkara Perdata Kasasi yang masuk ke Pengadilan

Negeri Batang dan sisa perkara perdata kasasi tahun sebelumnya sebanyak 9

(sembilan) perkara dan diputus sebanyak 3 (tiga) perkara, terdiri dari:

Perkara banding perdata tahun 2013 termasuk sisa perkara banding tahun

2012 sebanyak 4 (empat) perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi

sebanyak 1 (satu) perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

sebanyak 3 (tiga)perkara sehingga prosentasenya sebanyak 75 %.

Adapun hal - hal yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebagai berikut:

1. Karena para pihak penggugat atau tergugat menerima putusan Banding

Pengadilan Tinggi Semarang ;

2. Juga disebabkan para pihak seperti penggugat dan tergugat sudah tidak

mempunyai biaya lagi untuk mengajukan upaya hukum kasasi.

3 Data-data dukung dari pihak penggugat atau tergugat tidak komplit atau tidak

memenuhi persyaratan untuk mengajukan kasasi.

26


Kasasi sebagai berikut:

Perkara

Tahun 2011

Capaian % 2012

Capaian % 2013

Capaian % Sisa Perkara banding yang tidak mengajukan kasasi

(40%)

(60%)

(75 %)


putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari capaian tahun 2011

dengan capai tahun 2012 sebanyak 60 % dan capai tahun 2012 dengan capaian

tahun 2013 sebanyak 75 %

Peninjauan Kembali

Pada tahun 2012 jumlah perkara Perdata Peninjauan Kembali yang masuk ke

Pengadilan Negeri Batang sebanyak 0 perkara dan diputus sebanyak 0. perkara,

terdiri dari:

Perkara Kasasi perdata tahun 2013 termasuk sisa perkara Kasasi tahun 2012

sebanyak 6 (enam) perkara dan yang mengajukan upaya hukum Peninjauan

Kembali sebanyak 0 (nol) perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum

kasasi sebanyak 6 (enam)perkara sehingga prosentasenya sebanyak 0 %.

Adapun hal - hal yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali

sebagai berikut:

1. Karena terdakwa menerima putusan kasasi Mahkamah Agung RI ;

2.Data-data dukung dari terdakwa tidak komplit atau tidak memenuhi persyaratan

untuk mengajukan peninjauan kembali.


banding sebagai berikut:

Perkara Tahun 2011

Capaian % 2012

Capaian % 2013

Capaian % Sisa Perkara kasasi yang tidak mengajukan Penunjauan Kembali

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)


putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dari

27

capaian tahun 2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak 0% dan capai tahun 2012

dengan capaian tahun 2013 sebanyak 0%

PIDANA : Banding.

Pada tahun 2013 jumlah perkara banding yang masuk ke Pengadilan Negeri Batang

sebanyak 19 perkara dan diputus sebanyak 13 perkara, terdiri dari:

Perkara Pidana yang masuk di tahun 2013 dan sisa perkara pidana tahun 2012 diputus

sebanyak 238 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 19 perkara

dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 219 perkara sehingga prosentasenya

sebanyak 92 %


1. Karena para terdakwa menerima putusan Pengadilan Negeri Batang ;

2. Data-data dukung dari terdakwa tidak komplit atau tidak memenuhi persyaratan untuk

mengajukan banding


banding sebagai berikut :

Perkara

Tahun 2011

Capaian % 2012

Capaian % 2013

Capaian % Perkara pidana yang tidak mengajukan banding

(80%)

(85 %)

(92%)

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan

perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun 2011 dengan

capai tahun 2012 sebanyak 85 % dan capai tahun 2012 dengan capaian tahun 2013

sebanyak 92 %

Kasasi

Pada tahun 2013 jumlah perkara Pidana banding yang masuk ke Pengadilan Negeri

Batang sebanyak 19 perkara dan sisa perkara pidana banding tahun 2012 sebanyak 1

perkara sehingga total menjadi 20 perkara dan yang mengajukan upaya hukum Kasasi

sebanyak 12 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 6 perkara

sehingga prosentasenya sebanyak 30 %


1. Karena para terdakwa menerima putusan Pengadilan Tinggi Semarang

28

2. Data-data dukung dari terdakwa tidak komplit atau tidak memenuhi persyaratan

untuk mengajukan kasasi ;


Kasasi sebagai berikut:

Perkara

Tahun 2011

Capaian % 2012

Capaian % 2013

Capaian % Perkara pidana yang tidak mengajukan kasasi

(20%)

(25 %)

(30%)


putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari capaian tahun 2011

dengan capai tahun 2012 sebanyak 25 % dan capai tahun 2012 dengan capaian tahun

2013 sebanyak 30 %

Peninjauan Kembali

Pada tahun 2013 jumlah perkara Pidana kasasi yang masuk ke Pengadilan Negeri

Batang sebanyak 19 perkara dan sisa perkara pidana banding tahun 2012 sebanyak 1

perkara sehingga total menjadi 20 perkara dan yang mengajukan upaya hukum

Peninjauan Kembali 0 perkara sehingga prosentasenya sebanyak 0 %


1. Karena para terdakwa menerima putusan kasasi Mahkamah Agung RI

2. Data-data dukung dari terdakwa tidak komplit atau tidak memenuhi persyaratan untuk

mengajukan peninjauan kembali ;


banding sebagai berikut :

Perkara

Tahun 2011

Capaian % 2012

Capaian % 2013

Capaian %

Perkara pidana yang tidak mengajukan kasasi

(1%)

(1 %) (0%)


putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dari

capaian tahun 2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak 1 % dan capai tahun 2012

dengan capaian tahun 2013 sebanyak 0 %

29

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA TAHUN 2013

SATUAN KERJA : (097872) PENGADILAN NEGERI BATANG K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI NO./TGL DIPA : DIPA-005.01.2.097872/2013

NO Kode Satker. Program. Keg. Output.

Kode Akun Uraian Pagu DIPA Realisasi s.d bulan lalu Realisasi bulan ini Realisasi s.d bulan ini Sisa dana s.d bulan ini

Rp. % Rp. % Rp. % Rp. % 005.01.0300.097872 PENGADILAN NEGERI BATANG 5.047.577.000,00 3.464.918.716,00 68,65 1.566.009.362,00 31,02 5.030.928.078,00 99,67 16.648.922,00 0,33 BELANJA PEGAWAI 3.150.487.000,00 3.008.175.085,00 95,48 256.536.469,00 8,14 3.264.711.554,00 103,63 -114.224.554,00 -3,63

005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 3.632.577.000,00 3.352.069.716,00 92,28 330.771.362,00 9,11 3.682.841.078,00 101,38 -50.264.078,00 -1,38

005.01.01.1066.994 Layanan Perkantoran 3.632.577.000,00 3.352.069.716,00 92,28 330.771.362,00 9,11 3.682.841.078,00 101,38 -50.264.078,00 -1,38 005.01.01.1066.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.150.487.000,00 3.008.175.085,00 95,48 256.536.469,00 8,14 3.264.711.554,00 103,63 -114.224.554,00 -3,63 005.01.01.1066.994.001. A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 005.01.01.1066.994.001. A.511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.044.683.000,00 1.160.079.600,00 111,05 94.525.000,00 9,05 1.254.604.600,00 120,09 -209.921.600,00 -20,09 005.01.01.1066.994.001. A.511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 30.000,00 28.871,00 96,24 1.665,00 5,55 30.536,00 101,79 -536,00 -1,79 005.01.01.1066.994.001. A.511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 77.294.000,00 83.037.590,00 107,43 7.297.410,00 9,44 90.335.000,00 116,87 -13.041.000,00 -16,87 005.01.01.1066.994.001. A.511122 Belanja Tunj. Anak PNS 23.132.000,00 25.237.650,00 109,10 2.164.646,00 9,36 27.402.296,00 118,46 -4.270.296,00 -18,46 005.01.01.1066.994.001. A.511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 22.750.000,00 15.060.000,00 66,20 1.210.000,00 5,32 16.270.000,00 71,52 6.480.000,00 28,48 005.01.01.1066.994.001. A.511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.578.555.000,00 1.296.940.000,00 82,16 90.925.000,00 5,76 1.387.865.000,00 87,92 190.690.000,00 12,08 005.01.01.1066.994.001. A.511125 Belanja Tunj. PPh PNS 52.990.000,00 166.810.834,00 314,80 17.374.828,00 32,79 184.185.662,00 347,59 -131.195.662,00 -247,59 005.01.01.1066.994.001. A.511126 Belanja Tunj. Beras PNS 42.399.000,00 66.753.540,00 157,44 6.417.920,00 15,14 73.171.460,00 172,58 -30.772.460,00 -72,58 005.01.01.1066.994.001. A.511129 Belanja Uang Makan PNS 211.200.000,00 165.865.000,00 78,53 30.556.000,00 14,47 196.421.000,00 93,00 14.779.000,00 7,00 005.01.01.1066.994.001. A.511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 72.311.000,00 8.640.000,00 11,95 720.000,00 1,00 9.360.000,00 12,94 62.951.000,00 87,06 005.01.01.1066.994.001. A.512211 Belanja Uang Lembur 25.143.000,00 19.722.000,00 78,44 5.344.000,00 21,25 25.066.000,00 99,69 77.000,00 0,31 BELANJA BARANG OPERASIONAL 227.870.000,00 150.492.194,00 66,04 25.946.860,00 11,39 176.439.054,00 77,43 51.430.946,00 22,57

30

005.01.01.1066.994.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran 227.870.000,00 150.492.194,00 66,04 25.946.860,00 11,39 176.439.054,00 77,43 51.430.946,00 22,57

005.01.01.1066.994.002. A PERAWATAN GEDUNG DAN HALAMAN KANTOR

005.01.01.1066.994.002. A.523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 49.200.000,00 48.212.500,00 97,99 600.000,00 1,22 48.812.500,00 99,21 387.500,00 0,79

005.01.01.1066.994.002. B PERBAIKAN PERALATAN KANTOR 005.01.01.1066.994.002. B.523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.870.000,00 16.523.300,00 63,87 8.742.000,00 33,79 25.265.300,00 97,66 604.700,00 2,34

005.01.01.1066.994.002. C PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 / 6 / 10

005.01.01.1066.994.002. C.523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 25.531.710,00 85,11 4.450.000,00 14,83 29.981.710,00 99,94 18.290,00 0,06

005.01.01.1066.994.002. D PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2

005.01.01.1066.994.002. D.523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.600.000,00 8.483.410,00 88,37 1.087.000,00 11,32 9.570.410,00 99,69 29.590,00 0,31

005.01.01.1066.994.002. E LANGGANAN DAYA DAN JASA 005.01.01.1066.994.002. E.522111 Belanja Langganan Listrik 72.000.000,00 37.829.182,00 52,54 8.771.791,00 12,18 46.600.973,00 64,72 25.399.027,00 35,28 005.01.01.1066.994.002. E.522112 Belanja Langganan Telepon 24.000.000,00 2.365.053,00 9,85 367.409,00 1,53 2.732.462,00 11,39 21.267.538,00 88,61 005.01.01.1066.994.002. E.522113 Belanja Langganan Air 7.200.000,00 3.028.980,00 42,07 528.300,00 7,34 3.557.280,00 49,41 3.642.720,00 50,59 005.01.01.1066.994.002. F JASA POS / GIRO / SERTIFIKAT 005.01.01.1066.994.002. F.521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 10.000.000,00 8.518.059,00 85,18 1.400.360,00 14,00 9.918.419,00 99,18 81.581,00 0,82 BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 254.220.000,00 193.402.437,00 76,08 48.288.033,00 18,99 241.690.470,00 95,07 12.529.530,00 4,93 005.01.01.1066.994.011 Perjalanan Dinas 43.710.000,00 30.550.000,00 69,89 11.115.000,00 25,43 41.665.000,00 95,32 2.045.000,00 4,68 005.01.01.1066.994.011. A tanpa sub komponen 005.01.01.1066.994.011. A.524119 Belanja Perjalanan Lainnya 43.710.000,00 30.550.000,00 69,89 11.115.000,00 25,43 41.665.000,00 95,32 2.045.000,00 4,68 005.01.01.1066.994.012 Pelantikan / Pengambilan Sumpah Jabatan 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.012. A tanpa sub komponen 005.01.01.1066.994.012. A.521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 100,00

005.01.01.1066.994.013 Pengadaan Makanan / Minuman penambah daya tahan tubuh / Uang makan PNS 4.800.000,00 4.000.000,00 83,33 800.000,00 16,67 4.800.000,00 100,00 0,00 0,00

005.01.01.1066.994.013. A tanpa sub komponen 005.01.01.1066.994.013. A.521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 4.800.000,00 4.000.000,00 83,33 800.000,00 16,67 4.800.000,00 100,00 0,00 0,00 005.01.01.1066.994.014 Poliklinik / Obat - obatan (termasuk honorarium

Dokter dan Perawat) 1.200.000,00 513.000,00 42,75 615.000,00 51,25 1.128.000,00 94,00 72.000,00 6,00

31

005.01.01.1066.994.014. A tanpa sub komponen 005.01.01.1066.994.014. A.521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.200.000,00 513.000,00 42,75 615.000,00 51,25 1.128.000,00 94,00 72.000,00 6,00 005.01.01.1066.994.015 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 10.400.000,00 10.400.000,00 100,00 0,00 0,00 10.400.000,00 100,00 0,00 0,00 005.01.01.1066.994.015. A tanpa sub komponen 005.01.01.1066.994.015. A.521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 10.400.000,00 10.400.000,00 100,00 0,00 0,00 10.400.000,00 100,00 0,00 0,00

005.01.01.1066.994.016 Pengadaan Toga / Pakaian Kerja Sopir / Pesuruh / Perawat / Dokter / Satpam / Tenaga Teknis Lainnya

1.510.000,00 1.510.000,00 100,00 0,00 0,00 1.510.000,00 100,00 0,00 0,00

005.01.01.1066.994.016. A tanpa sub komponen 005.01.01.1066.994.016. A.521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.510.000,00 1.510.000,00 100,00 0,00 0,00 1.510.000,00 100,00 0,00 0,00 005.01.01.1066.994.017 Operasional Perkantoran dan Pimpinan 190.200.000,00 146.429.437,00 76,99 35.758.033,00 18,80 182.187.470,00 95,79 8.012.530,00 4,21 005.01.01.1066.994.017. A tanpa sub komponen 005.01.01.1066.994.017. A.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 144.600.000,00 108.429.437,00 74,99 28.158.033,00 19,47 136.587.470,00 94,46 8.012.530,00 5,54 005.01.01.1066.994.017. A.521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 45.600.000,00 38.000.000,00 83,33 7.600.000,00 16,67 45.600.000,00 100,00 0,00 0,00 BELANJA MODAL 1.415.000.000,00 112.849.000,00 7,98 1.235.238.000,00 87,30 1.348.087.000,00 95,27 66.913.000,00 4,73 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah Agung 1.415.000.000,00 112.849.000,00 7,98 1.235.238.000,00 87,30 1.348.087.000,00 95,27 66.913.000,00 4,73

005.01.02.1072.995 Kendaraan Bermotor 30.000.000,00 29.950.000,00 99,83 0,00 0,00 29.950.000,00 99,83 50.000,00 0,17 005.01.02.1072.995.011 Pengadaan Kendaraan Roda 2 (dua) 30.000.000,00 29.950.000,00 99,83 0,00 0,00 29.950.000,00 99,83 50.000,00 0,17 005.01.02.1072.995.011. A tanpa sub komponen 005.01.02.1072.995.011. A.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 29.950.000,00 99,83 0,00 0,00 29.950.000,00 99,83 50.000,00 0,17 005.01.02.1072.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 64.000.000,00 62.480.000,00 97,63 0,00 0,00 62.480.000,00 97,63 1.520.000,00 2,38 005.01.02.1072.996.011 Pengadaan P.C. Unit 64.000.000,00 62.480.000,00 97,63 0,00 0,00 62.480.000,00 97,63 1.520.000,00 2,38 005.01.02.1072.996.011. A tanpa sub komponen 005.01.02.1072.996.011. A.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64.000.000,00 62.480.000,00 97,63 0,00 0,00 62.480.000,00 97,63 1.520.000,00 2,38 005.01.02.1072.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 21.000.000,00 20.419.000,00 97,23 0,00 0,00 20.419.000,00 97,23 581.000,00 2,77 005.01.02.1072.997.011 Pengadaan Peralatan Kantor / Inventaris 21.000.000,00 20.419.000,00 97,23 0,00 0,00 20.419.000,00 97,23 581.000,00 2,77 005.01.02.1072.997.011. A tanpa sub komponen 005.01.02.1072.997.011. A.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.000.000,00 20.419.000,00 97,23 0,00 0,00 20.419.000,00 97,23 581.000,00 2,77 005.01.02.1072.017 Pengadaan Tanah 1.300.000.000,00 0,00 0,00 1.235.238.000,00 95,02 1.235.238.000,00 95,02 64.762.000,00 4,98 005.01.02.1072.017.011 Pengadaan Tanah 1.300.000.000,00 0,00 1.235.238.000,00 95,02 1.235.238.000,00 95,02 64.762.000,00 4,98 005.01.02.1072.017.011.531111 Belanja Modal Tanah 1.199.520.000,00 0,00 1.173.000.000,00 97,79 1.173.000.000,00 97,79 26.520.000,00 2,21

32

005.01.02.1072.017.011.531113 Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah 50.480.000,00 0,00 13.738.000,00 27,21 13.738.000,00 27,21 36.742.000,00 72,79 005.01.02.1072.017.011.531113 Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah 50.000.000,00 0,00 48.500.000,00 97,00 48.500.000,00 97,00 1.500.000,00 3,00

33

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA TAHUN 2013

SATUAN KERJA : (099107) PENGADILAN NEGERI BATANG K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (03) Badan Peradilan Umum NO./TGL DIPA : DIPA-005.03.2.099107/2013

NO Kode Satker. Program. Keg. Output.

Kode Akun Uraian Pagu DIPA Realisasi s.d bulan lalu Realisasi bulan ini Realisasi s.d bulan ini Sisa dana s.d bulan ini

Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %

005.03.0300.099107 PENGADILAN NEGERI BATANG 55.250.000,00 31.350.715,00 56,74 7.397.833,00 13,39 38.748.548,00 70,13 16.501.452,00 29,87 BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 55.250.000,00 31.350.715,00 56,74 7.397.833,00 13,39 38.748.548,00 70,13 16.501.452,00 29,87 1 005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 55.250.000,00 31.350.715,00 56,74 7.397.833,00 13,39 38.748.548,00 70,13 16.501.452,00 29,87

005.03.07.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 55.250.000,00 31.350.715,00 56,74 7.397.833,00 13,39 38.748.548,00 70,13 16.501.452,00 29,87

005.03.07.1049.001 Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu

55.250.000,00 31.350.715,00 56,74 7.397.833,00 13,39 38.748.548,00 70,13 16.501.452,00 29,87

005.03.07.1049.001.011 Penanganan Perkara 55.250.000,00 31.350.715,00 56,74 7.397.833,00 13,39 38.748.548,00 70,13 16.501.452,00 29,87 005.03.07.1049.001.011. A BAHAN PERKARA PIDANA 005.03.07.1049.001.011. A.521211 Belanja Bahan 23.265.000,00 13.360.715,00 57,43 4.547.833,00 19,55 17.908.548,00 76,98 5.356.452,00 23,02 005.03.07.1049.001.011. B PENGAMANAN PERSIDANGAN 005.03.07.1049.001.011. B.521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 12.375.000,00 1.900.000,00 15,35 0,00 0,00 1.900.000,00 15,35 10.475.000,00 84,65 005.03.07.1049.001.011. C BIAYA TERDAKWA 005.03.07.1049.001.011. C.521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 17.010.000,00 16.090.000,00 94,59 2.850.000,00 16,75 18.940.000,00 111,35 -1.930.000,00 -11,35 005.03.07.1049.001.011. D OPERASIONAL ADMINISTRASI PERKARA 005.03.07.1049.001.011. D.524119 Belanja Perjalanan Lainnya 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 100,00

34

LAMPIRAN-LAMPIRAN DALAM LAKIP

1. Struktur Organisasi

1. KUKUH KURNIAWAN, SH

2. Hj. ARDIANI, SH

3. MOCH. ARIEF ADIKUSUMO, SH. M.Hum

4. RIDHO YUDHANTO, SH, M.Hum

5. DJOKO WIRYONO BUDHI SARWOKO, SH

9. CARTO, SH

35

2. Indikator Kinerja Utama

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

1. Meningkatnya penyelesaian perkara a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian X 100% Jumlah perkara yang di mediasi

Hakim Mediasi Panitera/Sekretar

is

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata

- Pidana

Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan

Majelis Hakim

dan

Panitera/Sekretar

is


c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata

- Pidana

Jml perkara yang diselesaikan X 100% Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)

Majelis Hakim

dan

Panitera/Sekretar

is


d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6bulan

Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 6 bulanX 100% Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)

Majelis Hakim

dan

Panitera/Sekretar

is



Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan X 100% Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan

Majelis Hakim

Panitera/Sekretar

is


36

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim Persentase perkara yang tidakmengajukanupaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum X 100% Jumlah putusan

Majelis Hakim Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang

lengkap X 100%

Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK

Catatan:

Lengkap = terdiri dari bundel A dan B

Panitera/Sekretar

is

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan


Jml berkas perkara yang didistribusikan ke MajelisX

100%

Jml berkas perkara yang diterima

Panitera/Sekretar

is

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan


Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat

waktu. X 100%

Jml putusan

Panitera/Sekretar

is dan Juru Sita

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan


Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat X

100%

Jumlah permohonan penyitaan dengan

Panitera/Sekretar

is dan Juru Sita

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan


Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah

perkara Majelis Hakim

dan

Panitera/Sekretar

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

37

is

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)


Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100% Jumlah perkara prodeo

Majelis Hakim

dan

Panitera/Sekretar

is

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

b. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

Jml responden yang puas terhadap proses peradilan X 100% Jumlah responden yang disurvey

Ketua Pengadilan & Pan/Sek

Laporan hasil survey independen

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.


Jml permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti X 100% Jml permohonan eksekusi perkara perdata



38

3. Matriks Renstra 2015-2019

SASARAN /INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA 2010 2011 2012 2013 2014

Meningkatnya penyelesaian perkara. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

a. Persentase mediasi yang

menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan. - perdata - pidana

c. Persentase perkara yang diselesaikan. - perdata - pidana


Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang

diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.


d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

a. Persentase perkara prodeo

yang diselesaikan.. b. Persentase amar putusan

perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.


100 %

100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 0% 100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100 %

100%

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100 %

100%

100 %

100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100 %

100%

100 %

100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100 %

100%

100%

100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

39

4. RKT 2012, 2013 & 2014

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1. Meningkatnya penyelesaian perkara


100 %

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100 %

c. Persentase perkara yang diselesaikan

100 %


100 %


100 %

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim


100 %



100 %


100 %


100 %


100 %


100 %



b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

100 %



100 %

40

5. PKT 2014

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA

PENGADILAN NEGERI BATANG

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan

akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AMIN SOETOPO, SH

Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Batang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : H. HISBULLAH IDRIS, SH, MHum

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Batang

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai

lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi uang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.


41

PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI BATANG

TAHUN ANGGARAN 2014

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET


a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian 100 %

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100 %

c. Persentase perkara yang diselesaikan 100 %


100 %


100 %



100 %



100 %


100 %


100 %

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat 100 %

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 100 %


a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian

masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

100 %


a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100 %

Jumlah Anggaran Kegiatan Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)


42

6. SK Tim Penyusun LAKIP

PENGADILAN NEGERI BATANG Jl. Brigjend Slamet Riyadi No. 05

Telp. (0285) 391103 – 391106 Fax. (0285) 391106 BATANG – 51215

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : W12.U33/ 34 /Kp.04.06/I/2014

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAKIP

PENGADILAN NEGERI BATANG TAHUN 2013

Membaca : a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999

tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

b. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan

Tanggung jawab Keuangan Negara

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah yang baik dan terancana perlu dibentuk Tim

Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

tahun 2013 pada Pengadilan Negeri Batang ;

b. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini

(terlampir) di pandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-

tugasnya tersebut diatas.

Mengingat : Peraturan-peraturan yang berlaku dengan keputusan tersebut ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERTAMA : Menunjuk yang namanya tertera pada Surat keputusan ini

(terlampir) di pandang cakap dan mampu melaksanakan tugas

sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Tahun 2013 pada Pengadilan Negeri Batang.

KEDUA : Kepada mereka yang ditunjuk sebagai Tim Penyusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 pada

Pengadilan Negeri Batang diberi tugas dan tanggung jawab guna

43

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan perundang-

undangan tersebut diatas.

KETIGA : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : BATANG Pada tanggal : 17 Januari 2014

44

PENGADILAN NEGERI BATANG Jl. Brigjend Slamet Riyadi No. 05

Telp. (0285) 391103 – 391106 Fax. (0285) 391106 Email : [email protected]

BATANG – 51215

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013

NO

NAMA

NIP

PANGKAT / GOL. RUANG

JABATAN

KETERANGAN

1 2 3 4 5 6

1 MUHAMAD ERVAN RULIDARTONO, SH., MH.

19700215 198903 1 002 Penata (III/c) Wakil Sekretaris

-

2 SUNARNO, A.Md. 19800714 200904 1 004 Pengatur Tk.I (II/d) Staf Keuangan / Operator SAKPA

-

3 RULY MOKH. KHOLISON, A.Md. - - Pramubakti / Operator SIMAK - BMN -


45

INDIKATOR KERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BATANG


Website : www.pn-batang.go.id email : [email protected]

46



INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BATANG

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA


f. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian X

100%

Jumlah perkara yang di mediasi

Hakim Mediasi

Panitera/Sekret

aris


g. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata

- Pidana

Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100%

Jml sisa perkara yang harus diselesaikan

Majelis Hakim

dan

Panitera/Sekret

aris


h. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata

- Pidana

Jml perkara yang diselesaikan X 100%

Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan

perkara yang masuk)

Majelis Hakim

dan

Panitera/Sekret

aris


i. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6bulan

Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 6

bulanX 100%

Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 6

bulan (diluar sisa perkara)

Majelis Hakim

dan

Panitera/Sekret

aris


j. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka

Majelis Hakim Laporan Bulanan dan Laporan

47

waktu lebih dari 6 bulan Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan X 100%

Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan

Panitera/Sekret

aris

Tahunan


Persentase perkara yang tidakmengajukanupaya hukum:

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali

Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum X 100%

Jumlah putusan

Majelis Hakim Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


f. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang

lengkap X 100%

Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK

Catatan:

Lengkap = terdiri dari bundel A dan B

Panitera/Sekret

aris

Laporan Bulanan dan Laporan

Tahunan

g. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Jml berkas perkara yang didistribusikan ke MajelisX

100%

Jml berkas perkara yang diterima

Panitera/Sekret

aris


Tahunan

h. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat

waktu. X 100%

Panitera/Sekret

aris dan Juru

Sita


Tahunan

48

Jml putusan

i. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat X

100%

Jumlah permohonan penyitaan dengan

Panitera/Sekret

aris dan Juru

Sita


Tahunan

j. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah

perkara

Majelis Hakim

dan

Panitera/Sekret

aris


Tahunan


c. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100%

Jumlah perkara prodeo

Majelis Hakim

dan

Panitera/Sekret

aris


Tahunan

d. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

Jml responden yang puas terhadap proses peradilan X 100%

Jumlah responden yang disurvey


Laporan hasil survey independen



Jml permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti X 100%

Jml permohonan eksekusi perkara perdata


Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan penetapan target dihitung sejak 2 thn yg lalu

49

PENGADILAN NEGERI BATANG JL. Brigjend Slamet Riyadi No. 05

Telp. (0285) 391103 – 391106 Fax.(0285) 391103 Website : www.pn-batang.go.id email : pn_batang @yahoo.com

BATANG - 51215

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BATANG.

NOMOR :W12-U33/ 32 /OT/SK/I/2013

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA


KETUA PENGADILAN NEGERI BATANG

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

50


9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BATANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BATANG 2014.

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019.

Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Semarang

Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :

a. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang

b. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BATANG Pada Tanggal : 20 Januari 2014.

51

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PENGADILAN NEGERI BATANG



52



PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA


PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan

akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AMIN SOETOPO, SH

Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Batang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : H. HISBULLAH IDRIS, SH, MHum

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Batang

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi uang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.


53

PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI BATANG

TAHUN ANGGARAN 2014

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1. Meningkatnya penyelesaian perkara f. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

100%

g. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100%

h. Persentase perkara yang diselesaikan 100%

i. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

100%

j. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

100%


Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

- Banding

- Kasasi


100%

100%

100%


f. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

100%


100%

h. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

100%

i. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

100%

j. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 100%



b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

100%

100%


b. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

Jumlah Anggaran Kegiatan Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)


54

RENCANA KERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI BATANG



55



RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI BATANG

TAHUN ANGGARAN 2015

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET


f. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

100%

g. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100%

h. Persentase perkara yang diselesaikan 100%

i. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

100%

j. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

100%



- Banding

- Kasasi


100%

100%

100%


f. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

100%


100%

h. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

100%

i. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.

100%

j. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 100%

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

c. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

d. Persentase amar putusan perkara

100%

56

(acces to justice) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

90%



100%


57

KATA PENGANTAR

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019 PENGADILAN NEGERI BATANG



58



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan

rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis

(Renstra) Pengadilan Negeri Batang 2015-2019.

Pengadilan Negeri Batang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang

bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan

sekaligus merupakan kawal depan ( vrovost) Mahkamah Agung yang berada di

propinsi Jawa Tengah

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-

Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan

kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah

membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga

bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan

transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batang.


59

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum 1

1.2. Potensi dan Permasalahan 3

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. Visi 5

2.2. Misi 5

2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis 5

2.4. Program dan Kegiatan 7

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Batang 9

BAB IV PENUTUP 10

LAMPIRAN

Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Batang

60

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran

Pengadilan Negeri Batang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang

Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Batang

merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik

Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan

Negeri Batang sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan

perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai

selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan

bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada

pada lingkungan Pengadilan Negeri Batang Rencana Strategis ini dijabarkan ke

dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana

Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh

sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta

memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Batang baik

lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Negeri Batang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah

untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

61

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength) Kekuatan Pengadilan Negeri Batang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur

dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan

kemudian, mencakup:

1. Merupakan voorvost (kawal depan) di wilayah propinsi Jawa Tengah

2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan

mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Negeri Batang

3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Batang.

selaku Pengadilan Tingkat Pertama

B. Kelemahan (Weaknesa) Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Batang dirinci dalam beberpa

aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

• Putusan Pengadilan Negeri Batang belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh

masyarakat

• Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan

masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batang

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

• Pengadilan Negeri Batang belum mempunyai kewenangan untuk merekrut

pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan

• Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan

kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Batang

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

• Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja

• Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi

informasi

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

• Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi

5. Aspek Sarana dan Prasarana

• Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Batang dari pusat belum sesuai

dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

C. Peluang (Opportunities) Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Pengadilan Negeri Batang

untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

62


• Adanya website Pengadilan Negeri Batang yang memberikan informasi

kepada masyarakat tentang alur proses berperkara


• Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan

kinerja

• Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan

Negeri Batang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas

sumber daya manusia


• Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk

internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan

.....................


• Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum

Pengadilan Negeri Batang


• Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Batang

berupa internet, website Pengadilan Negeri Batang.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats) Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Batang yang akan

dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan

sebagaimana yang diharapkan.


• Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa

pengadilan


• Personil di Pengadilan Negeri Batang belum seluruhnya menguasai visi dan

misi Pengadilan Negeri Batang


• Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat

peradilan


63

• Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman

administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Negeri Batang

membutuhkan waktu lebih lama


• Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak

sesuai dengan kebutuhan

64

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Batang Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen

bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan

terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian,

pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk

mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan

tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Batang. diselaraskan denga arah kebijakan dan

program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional

yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang

(RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 –

2019, sebagai pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan

kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun

2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang

diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri

Batang Visi Pengadilan Negeri Batang.mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI

adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI BATANG YANG AGUNG”

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan

agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Batang, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien

65

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu

sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan

misi Pengadilan Negeri Batang

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Batang adalah sebagai berikut

:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3. Publik percaya bahwa PengadilanNegeri Batang dapat memenuhi butir 1 dan 2 di

atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai

atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan

tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Batang adalah

sebagai berikut :






INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran

strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama

dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran

strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama

dengan digambarkan sebagai berikut :

66

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA


a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

- Perdata - Pidana

d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan



- Banding

- Kasasi



k. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

l. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

m. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

n. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat o. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara


e. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan f. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian

masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.



2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Batang

untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program

dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik

mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi

perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang

dilaksanakan Pengadilan Negeri Batang dalam pelaksanaan Program

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

67

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata,

2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata,

3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu

5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber

daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial

2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk

3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan

prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana

di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

68

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI BATANG

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan,

Pengadilan Negeri Batang menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut

:

1. Peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen

perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan

dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi

rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana,

transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan

integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi

peningkatan kinerja :

• Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi

sesuai dengan kompetensi

• Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin

berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa

keadilan masyarakat.

• Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya

• Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi

informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan

yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

• Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak

dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.

• Memiliki mekanisme penanganan pengaduan

• Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan

publik

69

BAB IV – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Batang tahun 2015-2019 diarahkan untuk

merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan

lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra

ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah,

peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan

selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang

diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Batang harus terus disempurnakan dari waktu

kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan.

Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam

melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri

Batang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan

dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi

Pengadilan Negeri Batang dapat terwujud dengan baik.

70

LAMPIRAN

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019.

Tujuan 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Batang dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA

2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatnya penyelesaian perkara.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan


b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. - perdata - pidana

c. Persentase perkara yang diselesaikan. - perdata - pidana



- Banding

- Kasasi


a. Persentase berkas yang

diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.



e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

a. Persentase perkara prodeo

yang diselesaikan.. b. Persentase amar putusan

perkara yang menarik

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

71

penyelesaian perkara. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.


100%

100%

100%

100%

100%

72

lakip 2013 baru lengkap pn batang

Documents