lakip kementrian panrb 2014 (printkan)

Kementerian Pendayagunaan aParatur negara dan reformasi BiroKrasi

Laporan Kinerja

Kementerian PANRBTahun 2014

ii I Laporan Kinerja Kementerian PANRB 2014 Laporan Kinerja Kementerian PANRB 2014 I i

ii I Laporan Kinerja Kementerian PANRB 2014 Laporan Kinerja Kementerian PANRB 2014 I i

Pengantar

L aporan Kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Kementerian PANRB) ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja

pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2014 ini merupakan laporan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20102014.

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PANRB mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PANRB menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain, merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian PANRB.

Kinerja Kementerian PANRB diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan

sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2014.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa beberapa sasaran belum menunjukan capaian sesuai target, karena pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang disampaikan melalui Laporan Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2014 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Kementerian PANRB pada tahun tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Kementerian PANRB dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi,

Yuddy Chrisnandi

ii I Laporan Kinerja Kementerian PANRB 2014 Laporan Kinerja Kementerian PANRB 2014 I iii

Daftar IsiHal

Kata Pengantar ………………………………………………………………… iDaftar Isi ………………………………………………………………………… iiPernyataan Telah Direviu ……………………………………………………… iiiIkhtisar Eksekutif ………………………………………………………………. iv

Bab I Pendahuluan ……………………………………………... 1A. Umum ……………………………………………………………… 1B. Organisasi Kementerian PANRB ……………………………… 2

Bab II Perencanaan Kinerja .................................................... 3A. Rencana Strategis ………………………………………………. 3B. Penetapan Kinerja Tahun 2014 ………………………………… 5

BAB III Akuntabilitas Kinerja……………………....…………….. 6A. Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik …….. 6B. Capaian Kinerja Pengelolaan Reformasi Birokrasi Nasional.. 8C. Capaian Kinerja Kementerian PANRB ………………………… 9D. Realisasi Anggaran ……………………………………………… 63

BAB IV PENUTUP…………………………......................……….. 64

Lampiran: 1. Penetapan Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2014

2. Realiasi Penetapan Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2014

3. Kebijakan yang telah diterbiktan dan dalam proses penyusunan Tahun 2014

4. Daftar LNS yang dihapuskan dan pelimpahan tugas dan fungsi

5. Daftar Jabatan Fungsional Baru Tahun 2014

6. Daftar unit organisasi yang ditata organisasi dan tata kerjanya Tahun 2014

7. Unit inovatif pelayanan publik yang mengikuti UNPSA 2015

8. Realisasi anggaran berdasarkan sasaran Kementerian PANRB Tahun 2014

ii I Laporan Kinerja Kementerian PANRB 2014 Laporan Kinerja Kementerian PANRB 2014 I iii

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Tahun Anggaran 2014 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 27 Februari 2015

Inspektur

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Devi Anantha

iv I Laporan Kinerja Kementerian PANRB 2014 Laporan Kinerja Kementerian PANRB 2014 I 1

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam

berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasi onal, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance).

Secara umum capaian tata kelola pemerintahan yang baik seperti yang ditargetkan dalam RPJMN 20092014, menunjukkan perkembangan yang baik, meskipun bebe rapa indikator masih memerlukan kerja keras dan perhatian tidak hanya dari Kementerian PANRB, namun juga komitmen, keterlibatan seluruh instansi pemerintah. Sedangkan tingkat capaian kinerja sasaran Kementerian PANRB sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2014 sebesar 83,89% yang dihitung berdasarkan prosentase ratarata capaian sasaran. Dari 17 sasaran ditetapkan, sebanyak 15 sasaran dinyatakan “berhasil”, dan 2 sasaran dinyatakan tidak berhasil. Sasaran dinyatakan “berhasil” jika capaiannya ≥ 75% dari target

yang telah ditetapkan.

Ke depan untuk mencapai visi Kementerian PANRB berupa terwujudnya aparatur negara yang bersih, kompeten dan melayani diperlukan koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik pusat maupun daerah. Mengingat berbagai target hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil (berbasis kinerja)dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2014 telah dikeluarkan dana sebesar Rp146.152.116,000 atau 79,36% dari pagu sebesar Rp115.982.544.082. Hal tersebut menunjukkan adanya efisiensi/penghematan penggunaan anggaran apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 83,89%. Efisiensi tersebut berasal dari pengadaan barang/jasa, penghematan dalam pelaksanaan kegiatan, seperti pengurangan biaya perjalanan dinas, mengurangi rapat konsinyering yang dilaksa nakan di hotel dan sinergi dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Ikhtisar Eksekutif

iv I Laporan Kinerja Kementerian PANRB 2014 Laporan Kinerja Kementerian PANRB 2014 I 1

A. Umum

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai kepu

tusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan ke bijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance).

Dengan alasan tersebut, reformasi birokrasi harus dilakukan guna mewujudkan negara dan pemerintahan yang memenuhi karakteristik good governance. Reformasi birokrasi harus disertai rencana tindak (action) yang jelas serta implementasinya secara konkrit dan konsekuen. Dengan demikian, upaya reformasi birokrasi dapat membawa implikasi yang nyata terhadap kinerja pelayanan publik. Dalam kaitan itu maka reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara komprehensif dalam seluruh aspek nya dan bukan pembenahan secara parsial.

Mengingat pentingnya reformasi birokrasi tersebut, maka dalam rangka men dukung arah pembangunan sebagai mana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102014, Kabinet Indonesia Bersatu II telah menetapkan 11 Prioritas Nasional, dan prioritas pertama adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya reformasi birokrasi yang didalamnya meliputi penataan kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, pengawasan dan akuntabilitas aparatur, serta pelayanan publik.

Dalam rangka melaksanakan amanat strategis tersebut, Presiden Republik Indonesia telah memberikan tugas pokok kepada Kementerian PANRB berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 untuk menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Tugas tersebut harus senantiasa dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, efektif, efisien dan akuntabel.

Bab IPendahuluan

2 I Laporan Kinerja Kementerian PANRB 2014 Laporan Kinerja Kementerian PANRB 2014 I 3 2 I Laporan Kinerja Kementerian PANRB 2014 Laporan Kinerja Kementerian PANRB 2014 I 3

Bab IPendahuluan

B. Organisasi Kementerian PANRB

Berdasa rkan penyempurnaan yang telah dilakukan terhadap Renstra Kementerian PANRB Tahun 20102014 maka perlu dilakukan perubahan dalam struktur organisasi di Kementerian PANRB, hal ini sejalan dengan kebutuhan terhadap suatu manajemen kinerja yang baik yaitu structure follows function.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, organisasi Kementerian PANRB mengalami perubahan (right-sizing) dari 6 deputi menjadi 4 deputi. Selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 31 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PAN dan RB dengan bagan sebagai berikut:

1. Staf Ahli Bidang Hukum2. Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik3. Staf Ahli Bidang Komunikasi

Strategis dan Hubungan Kelembagaan

4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah

5. Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur

Dalam Kabinet Kerja Periode Tahun 20142019, Kementerian PANRB tidak ada jabatan wakil Menteri, dan pada saat ini Struktur Organisasi Kementerian PANRB se

dang dalam proses restrukturisasi. Draft Perpres Susunan Organisasi Kementerian PANRB yang baru tersebut menunggu pengesahan dari Presiden.


A. Rencana Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PANRB dijiwai semangat dan komitmen melakukan reformasi birokrasi pada sektor aparatur negara

untuk mewujudkan pembaharuan dan perbaikan bidang aparatur negara. Untuk mewujudkan hal tersebut telah ditetapkan Visi dan Misi Kementerian PANRB yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang

lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi.

Dalam pelaksanaannya, Rencana Strategis Kementerian PANRB 20102014 telah mengalami revisi sejalan dengan tuntutan perubahan internal maupun eksternal. Demikian juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaaan program dan kegiatan.

Bab IIPerencanaan Kinerja

à Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif dan efisien

à Terwujudnya SDM Aparatur yang kom-peten dan kompetitif

à Terwujudnya pemerintah yang terbuka dan melayani

à Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas KKN dan akuntabel

à Mewujudkan aparatur kementerian PAN-RB yang profesional dan berkinerja tinggi

TUJUAN

Visi dan Misi 2010-2014

VISIMewujudkan Aparatur Negara yang Bersih, Kompeten dan Melayani

MISIPenggerak Utama Reformasi Birokrasi

4 I Laporan Kinerja Kementerian PANRB 2014 Laporan Kinerja Kementerian PANRB 2014 I 5


6,4

-0,26

17,41%

129

8,00

0,5

80 %

75

Skor Integritas Pelayanan Publik (Daerah)

Indeks Efektivitas Pemerintahan

% Instansi Pemerintah yang akuntabilitasnya BAIK

Score Ease of Doing Business

2009KONDISI TARGET

2014 2009KONDISI TARGET

2014

28

41%

3 %

6,5

6,6

50

100%

60%

8,00

8,00

Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

% KL dengan Opini WTP atas LKK/L

% Pemda Opini WTP atas LK PD

Skor Integritas Pelayanan Publik (Nasional)

Skor Integritas Pelayanan Publik (Pusat)

Visi dan Misi Kementerian PANRB tersebut telah sejalan dengan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 20052025 dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 20102025.

Berdasarkan RPJMN 20102014 bahwa dari 11 prioritas nasional, salah satunya adalah Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, yang menjadi tugas Kementerian PANRB, dengan indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama Kementerian PANRB terkait Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Indikator prioritas nasional tersebut telah dicantumkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PANRB yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri PANRB nomor 47 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian PANRB.



B. Penetapan Kinerja Tahun 2014

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur

kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Penetapan Kinerja Tahun 2014 merupakan tahun terakhir Renstra Kementerian PANRB, sehingga capaian kinerja tahun 2014 tersebut mencerminkan capaian akhir renstra 20102014. Penetapan Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2014 terlampir pada Lampiran1.

Untuk mewujudkan kinerja Kementerian PANRB Tahun 2014 tersebut didukung dengan anggaran sebesar Rp146.153.116.000 dengan rincian sbb:

No Sasaran Strategis Anggaran (Rp)

1 Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien 18,261,856,0002 Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif 7,207,838,0003 Terwujudnya Pemerintah yang Terbuka dan Melayani 19,669,719,0004 Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas KKN dan akuntabel 8,021,540,0005 Mewujudkan aparatur Kementerian PANRB yang professional

dan berkinerja tinggi92,992,163,000

Jumlah 146,153,116,000


Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan

pemerintahan terutama menyangkut aspekaspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur, dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sesuai dengan RPJPN 20052025 bahwa “pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidangbidang lainnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut dalam RPJMN 2010–2014, bahwa pelaksanaan pendayagunaan aparatur negara dalam kerangka Reformasi Birokrasi di letakkan pada prioritas nasional pertama Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.

Keberhasilan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) akan tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi dan penyalahgunaan wewenang; meningkatnya kualitas pelayanan publik; terbentuknya birokrasi pemerintah pusat dan daerah yang efektif, efisien, dan berkinerja tinggi dengan didukung oleh SDM aparatur yang berintegritas dan kompeten; dan pada akhirnya mendukung terwujudnya Negara Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.

A. Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (RPJMN 2010-2014)

Secara umum capaian indikator kinerja tata kelola pemerintahan yang baik menunjukkan adanya perkembangan, meskipun beberapa indikator memerlukan kerja keras dan perhatian tidak hanya dari Kementerian PANRB semata, namun juga komitmen dan kerja keras seluruh instansi pemerintah dalam rangka mencapai targettarget RPJMN tersebut.

Bab IIIAkuntabilitas Kinerja


Bab IIIAKUNTABILITAS KINERJA


Perkembangan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 2010-2014

TARGET2009(Baseline)

2,8

42,17

2,73

6,64

6,46

-0,29

47,40

122

2010

2,8

56

3

6,2

5,3

-0,20

63,3

121

2011

3,0

63

9

7,1

6,0

-0,25

82,9

129

2012

32

77

16

6,86

6,3

-0,29

95,1

116

2013 2014

Realisasi

32 34

74 76

27 35

7,37 7,22

6,82 n.a.

n.a. n.a.

94,05 98,76

120 114

50

100

60

8,00

8,00

0,5

100

75

2014

Indeks Persepsi Korupsi (IPK)Birokrasi yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Indikator Kinerja TARGET

% KL dengan Opini WTP atas LK KL/Pusat

% Pemda Opini WTP atas LK Daerah

Integritas Pelayanan Publik (Pusat)

Integritas Pelayanan Publik (Daerah)

Indeks Efektivitas Pemerintahan

Pusat

Provinsi

Kab/Kota

Peringkat Kemudahan Berusaha

3,8 31 63,3 75,8 84,85 87,88 80

5,1 8,8 12,8 24,4 30,3 44,90 60

Instansi Pemerintah yang akuntabel %

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian prioritas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik menunjukkan perbaikan, meskipun belum mencapai target yang ditetapkan, dengan uraian sebagai berikut:

• Terwujudnya birokrasi yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme menunjukkan perkembangan yang baik, namun belum mencapai target RPJMN. Skor IPK tahun 2014 sebesar 34 masih jauh dari target skor 50. Instansi pemerintah pusat yang memperoleh opini WTP dari BPK yang ditargetkan 100% hanya mencapai 76%, sedangkan untuk pemerintah daerah hanya 35% dari target 60%;

• Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada

masyarakat juga telah menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Skor integritas pelayanan publik dan Peringkat Kemudahan Berusaha tahun 2014 meningkat dibanding tahun 2010, namun belum secara konsisten dan mencapai target RPJMN.

• Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Untuk K/L/ dan Pemda Provinsi telah mencapai target RPJMN, sedangkan untuk Pemda Kabupaten/Kota belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Uraian lebih lanjut mengenai capaian tata kelola pemerintah yang baik disampaikan bersamaan dengan capaian penetapan kinerja Kementerian PANRB tahun 2014.



B. Capaian Kinerja Pengelolaan Reformasi Birokrasi Nasional

Pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi tingkatan makro, meso dan mikro, sehingga pengelolaannya meliputi issuissu strategis dalam mencapai sasaran jangka menengah, membangun proses belajar berkesinambungan antar pemangku kepentingan, dan mengatasi isu teknis operasional pada tingkat instansi.

Untuk mengefektifkan pelaksanaan reformasi, dalam tahun 2014 dilakukan penyesuaian organisasi pengelolaan reformasi birokrasi yang terdiri dari Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN). KPRBN diketuai oleh Wakil Presiden yang berperan antara lain menetapkan kebijakan dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi. Sedangkan TRBN diketuai oleh Menteri PANRB yang berperan antara lain merumuskan kebijakan dan strategi operasional reformasi birokrasi serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi (Keppres No. 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional).

Dalam melaksanakan tugasnya TRBN dibantu oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) yang melaporkan hasilnya kepada Ketua TRBN. Untuk mengawal pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi dibentuk Tim Independen (TI) dan Tim Quality

Assurance (TQA) yang melaporkan hasilnya kepada Ketua KPRBN.

Untuk melaksanakan reformasi pada tingkat instansi, setiap K/L/Pemda harus memiliki tim reformasi sendiri. Tim ini terdiri dari dua tingkatan yang berfungsi sebagai pengarah yang diketuai oleh Menteri/Kepala Daerah, dan tim pelaksana yang diketuai oleh Sekretaris K/L/Pemda.

Berkaitan dengan UPRBN, sejak bulan Agustus 2010 s.d. Maret 2013, Ketua UPRBN secara ex-officio dijabat oleh Deputi Program dan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB. Selanjutnya, dengan terbitnya Keputusan Menteri PANRB Nomor 83 Tahun 2013 tentang Perubahan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional, Ketua UPRBN dijabat oleh Wakil Menteri PANRB dengan anggota beberapa Wakil Menteri, Kepala Lembaga, Setdijen dan seluruh Deputi pada Kementerian PANRB.

Seiring dengan Struktur Kabinet Kerja Tahun 20142019 bahwa pada Kementerian PANRB tidak lagi ditunjuk seorang Wakil Menteri, maka pengelolaan Reformasi Birokrasi Nasional yang sebelumnya diketuai oleh Wakil Menteri tersebut perlu ditunjuk pejabat sebagai pengelola yang baru. Sampai dengan saat ini bentuk pengelolaan reformasi birokrasi nasional masih dalam proses pembahasan.



Untuk mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi dalam periode 2010-2014 telah diterbitkan beberapa kebijakan strategis diantaranya:

‐ Peraturan Presiden No. 81 tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi 2010-2025;

‐ Peraturan Menteri Negara PAN dan RB tahun 2010 tentang road map reformasi birokrasi 2010-2014 yang menjadi acuan bagi K/L/Pemda dalam mewujudkan reformasi birokrasi di instansinya masing-masing. Dan sebagai kelanjutannya pada saat ini sedang disusun Draft Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 yang finalisasinya akan diselaraskan dengan RPJMN 2015-2019.

‐ Peraturan Menteri PAN RB nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

‐ Peraturan Menteri PANRB nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.

C. Capaian Kinerja Kementerian PANRB

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kementerian PANRB dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kementerian PANRB tahun 2014 dengan realisasinya. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Kementerian PANRB tahun 2014 sebesar 84,03% yang dihitung berdasarkan prosentase ratarata capaian sasaran. Dari 17 sasaran, sebanyak 15 sasaran dinyatakan “berhasil”, dan 2 sasaran dinyatakan tidak berhasil. Sasaran dinyatakan “berhasil” jika capaiannya ≥ 75% dari target yang telah ditetapkan. Rincian realisasi kinerja kementerian terlampir pada Lampiran2.



Evaluasi dan analisa capaian kinerja Kementerian PANRB sebagaimana yang telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan indikator sasaran pada masingmasing tujuan sebagai berikut:

Postur pemerintahan yang efektif dan efisien digambarkan pada organisasi pemerintah yang tepat fungsi dan ukuran dengan memenuhi tingkat kesesuaian struktur organisasi dengan kebutuhan organisasi sehingga dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaan tugas dan peran pembangunan dan pemerintahan yang didelegasikan ke berbagai instansi pemerintah dinyatakan semakin efektif ditandai dengan menurunnya tumpang tindih kewenangan. Sedangkan efisiensi pelaksanaan digambarkan dalam sistem prosedur yang baik dengan rasio sarana dan prasarana kerja yang proporsional.

Untuk mewujudkan tujuan pemerintahan yang efektif dan efisien tersebut dalam tahun 2014 telah ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif dan Efisien1.

Mewujudkan Kebijakan PANRB yang komprehensif dan sesuai kebutuhan;

Mewujudkan organisasi pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat ukuran;

Terwujudnya tatalaksana pemerintahan yang efektif dan efisien.

1.

2.

3.



Sasaran 1.1

Mewujudkan Kebijakan PANRB yang komprehensif dan sesuai kebutuhan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2013 tentang Pembentukan Kementerian dan Lembaga, Kementerian PANRB mempunyai tugas utama yaitu merumuskan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian PANRB melakukan fungsi selain penyusunan kebijakan juga melakukan koordinasi penerapan kebijakan serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut.

Tahun 2014 menjadi tahun yang sangat strategis karena 2 kebijakan yang sangat dibutuhkan dalam proses reformasi birokrasi, yaitu UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah disahkan.

Secara umum, kebijakan strategis yang dibutuhkan dalam pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Dalam proses penyusunan



2 kebijakan strategis yang masih dalam proses penyusunan adalah sebagai berikut:

RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah

Kebijakan ini sangat dibutuhkan mengingat kualitas APIP secara umum sangat lemah dan tidak mampu menjalankan peran sebagai early warning system bagi K/L dan Pemda. Isi dari kebijakan ini meliputi:

‐ Kewajiban kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah untuk merevitalisasi peran APIP;

‐ Kewajiban untuk melakukan sertifikasi Inspektur dan Auditor;

‐ Pengaturan tentang standar profesionalitas APIP;

‐ Meningkatkan peran APIP sebagai early warning system melalui penerapan manajemen risiko;

Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya aparatur yang bersih dan bebas KKN, peningkatan profesionalitas auditor dalam upaya pencegahan dan penanganan penyimpangan serta mampu memicu peningkatan kinerja setiap instansi pemerintah.

RUU Tata Hubungan Kewenangan

RUU tentang Tata Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah Serta Antar Pemerintahan Daerah (RUU TAHUB) me rupakan amanat Pasal 18 A ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 (amandemen ke2) yang me nyatakan bahwa Tata Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat, mengeliminasi (duplikasi) tumpang tindih kewenangan pengelolan urusan pemerintah antar tingkatan pemerintahan. Saat ini, RUU ini masih tahap penyusunan dan diselaraskan dengan kebijakan terkait hubungan pemerintah pusat maupun daerah.

Selain fondasi kebijakan di atas Kementerian PANRB selama tahun 20102014 telah menerbitkan berbagai kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian dalam upaya mendorong pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi. Seluruh dokumen kebijakan tersebut dapat dilihat pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian PANRB melalui alamat http://www.menpan.go.id/jdih 127 %

Jumlah Kebijakan terkait pelaksanaan PANRB yang diterbitkan

44 Kebijakan

56 Kebijakan

Capaian sasaran mewujudkan kebijakan PANRB yang komprehensif dan sesuai kebutuhan adalah sebagai berikut:



Kebijakan yang akan diterbitkan semula sebanyak 65, namun berdasarkan hasil sinkronisasi dan harmonisasi terdapat beberapa kebijakan yang harus digabung, seperti Peraturan Pemerintah Pelaksana UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, sehingga jumlah kebijakan yang harus diterbitkan berkurang menjadi 44 kebijakan. Realisasi kebijakan yang diterbitkan selama tahun 2014 sebanyak 56, yang meliputi UU, RUU, PP, RPP, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri PANRB. Jumlah tersebut melebihi target karena perpres terkait organisasi kementerian yang sebelumnya direncanakan disusun dalam 1 perpres untuk seluruh kementerian, dirubah menjadi masingmasing kementerian dalam satu Perpres. Berikut ini ringkasan kebijakan yang diterbitkan:

Bentuk Kebijakan Target Realisasi Keterangan

‐ Undang Undang 2 1 Terbit UU Adpem, sedangkan UU Sistem pengawasan masih dalam proses penyusunan

‐ Rancangan Undang Undang

2 0 RUU orgnisasi/kelembagaan pemerintah dan RUU egovt masih dalam proses pembahasan

‐ Peraturan Pemerintah 12 6 RPP terkait pelaksanaan UU No. 5 tahun 2014‐ Peraturan Presiden 7 20 Perpres terkait tentang organisasi kementerian/

lembaga‐ Peraturan Menteri

PANRB21 29 PermenPAN terkait penetapan jabatan

fungsionalJumlah 44 56

*) Rincian kebijakan yang terbit dalam tahun 2014 terlampir dalam Lampiran2.

Meskipun secara jumlah penerbitan kebijakan melebihi target, namun terdapat beberapa kebijakan yang masih dalam proses sinkronisasi dan harmonisasi dengan instansi terkait atau masih dalam pembahasan tim penyusun, diantaranya UU Sistem Pengawasan dan Peraturan Pemerintah Pelaksana UU No.5 Tahun 2014 Tentang ASN.

Di samping itu dalam tahun 2014 terdapat kebijakan lain yang diterbitkan diantaranya:

‐ Perpres 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

‐ PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja.



Sasaran 1.2

Mewujudkan Organisasi Pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat ukuranOrganisasi pemerintahan merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan roda pemerintahan karena merupakan alat untuk mencapai tujuan, sehingga perlu dilakukan penataan. Dalam agenda reformasi birokrasi, penataan kelembagaan sangat urgen dan strategis untuk mewujudkan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing), sehingga berujung pada pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN.

Untuk menciptakan kondisi tersebut perlu dilakukan penataan dan penguatan organisasi melalui kegiatan restrukturisasi/penataan tugas. Dalam proses penataan umumnya berupa downsizing atau pengurangan struktur/ukuran, jika hasil pemetaan peta tugas dan fungsi unit menunjukkan terdapat unit (atau beberapa unit) yang tidak tepat fungsi sehingga perlu dilakukan ‘penghapusan/pengecilan’ ukuran organisasi.

Jumlah Lembaga/Unit Organisasi yang efektif setelah penataan

Upaya penataan terhadap lembaga/unit organisasi dalam periode 20102014 telah dilakukan beberapa kali. Pada tahun 2011 dilakukan evaluasi terhadap beberapa Lembaga Non Strktural (LNS). Hasilnya, sebanyak 10 LNS direkomendasikan untuk dibubarkan dan 4 LNS untuk diintegrasikan ke dalam Kementerian terkait karena tugas dan fungsinya tumpang tindih.

Selanjutnya pada tahun 2012, Kementerian PANRB kembali menyampaikan rekomendasi lanjutan

Capaian sasaran mewujudkan kebijakan PANRB yang komprehensif dan sesuai kebutuhan adalah sebagai berikut:

290 %

94 %

Jumlah Lembaga/Unit Organisasi yang efektif setelah penataan

Jumlah Kementerian yang telah dievaluasi/diaudit

30 Unit Organisasi

17 Kementerian

87 Unit Organisasi

16 Kementerian

realisasi

realisasi

target

target



kepada Presiden tentang pengintegrasian 4 LNS ke dalam kementerian terkait dengan tugas fungsi yang tumpang tindih dan 1 LNS direkomendasikan untuk dibubarkan.

Sebagai tindaklanjut atas rekomendasi tersebut, melalui Peraturan Presiden No. 176 tahun 2014 sebanyak 10 LNS telah dibubarkan dan pelaksanaan tugas dan fungsi dari LNS tersebut dikembalikan ke Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan itu.

Untuk tahun 2014 Kementerian PANRB menargetkan sebanyak 30 Unit Organisasi yang dilakukan penataan. Namun realisasinya sebanyak 86 unit organisasi pada 27 Kementerian/Lemaga diusulkan untuk dilakukan penataan dan seluruhnya telah selesai dilakukan. Rincian terlampir pada Lampiran7.


Pelaksanaan evaluasi/audit organisasi merupakan tindak lanjut dari amanat Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang menempatkan restrukturisasi organisasi sebagai area perubahan pertama dari Reformasi Birokrasi. Kementerian PANRB kemudian membentuk Tim Penataan Organisasi K/L berdasarkan Keputusan Menteri PANRB No. 99 Tahun 2012 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PANRB No. 263 Tahun 2012.

Audit organisasi telah dilakukan sejak tahun 2012, yang diawali audit terhadap or ganisasi Kementerian PANRB. Hasilnya Kementerian PANRB dirampingkan dari 6 deputi menjadi 4 deputi sesuai Perpres No. 56 Tahun 2013.

Daftar 10 LNS yang dibubarkan1 Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasi

onal RI6 Badan Pengembangan Kawasan Pengem

bangan Ekonomi Terpadu

2 Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

7 Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional

3 Dewan Buku Nasional 8 Komite Aksi Nasional Penghapusan BentukBentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

4 Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan

9 Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia

5 Komisi Hukum Nasional 10 Dewan Gula Indonesia

*) Uraian lebih lanjut tentang LNS yang dibubarkan terlampir dalam Lampiran5.



Selanjutnya dilakukan audit terhadap 15 kementerian lainnya yang menangani bidang tugas strategis meliputi aspek pemerintahan umum, pelayanan dasar, kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mempunyai leverage yang cukup tinggi untuk mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang kelembagaan.

Perkembangaan hasil penataan 16 Kementerian sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

No. Kementerian Keterangan

1. Kementerian PANRB Perpres No.56 Tahun 2013

2. Kementerian Dalam Negeri menunggu persetujuan Presiden

3. Kementerian Pertanian menunggu persetujuan Presiden

4. Kementerian Keuangan menunggu persetujuan Presiden

5. Kementerian Pekerjaan Umum menunggu persetujuan Presiden

6. Kementerian Kelautan dan Perikanan menunggu persetujuan Presiden

7. Kementerian Kehutanan menunggu persetujuan Presiden

8. Kementerian Hukum dan HAM menunggu persetujuan Presiden

9. Kementerian PPN/Bappenas menunggu persetujuan Presiden

10. Kementerian Sosial menunggu persetujuan Presiden

11. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

menunggu persetujuan Presiden

12. Kementerian Kesehatan menunggu persetujuan Presiden

13. Kementerian Agama menunggu persetujuan Presiden

14. Kementerian BUMN Perpres No.14 Tahun 2014

15. Kementerian Perumahan Rakyat menunggu persetujuan Presiden

16. Kementerian Koperasi dan UKM menunggu persetujuan Presiden

Dalam tahun 2014 juga telah disusun aristektur kabinet hasil Pemilu 2014 sebagai rekomendasi arsitektur kabinet kepada Presiden terpilih dalam menyusun kabinetnya dan penataan organisasi Kementerian Negara pada Kabinet Kerja.

Selain itu berdasarkan Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 20142019, telah dibentuk 34 Kementerian yang terdiri dari 2 Kementerian baru, 11 Kementerian yang mengalami perubahan, dan 21 Kementerian tetap. Terhadap seluruh Kementerian tersebut sedang dilakukan penataan organisasi termasuk organisasi Eselon II ke bawah.



Sasaran 1.3

Terwujudnya tatalaksana pemerintahan yang efektif dan efisienUpaya mencapai pemerintahan yang baik tercermin dalam berbagai bidang yang memiliki peran yang penting dalam gerak roda pemerintahan yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Pemerintahan yang baik berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui tatalaksana pemerintahan yang efektif dan efisien tersebut, Kementerian PAN RB melakukan reviu terhadap bisnis proses urusan pemerintahan yang strategis. Tujuannya adalah mewujudkan rangkaian proses dan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan secara tepat, benar, dan terukur berdasarkan pembagian kewenangan yang telah ditetapkan.

Dalam tahun 2014 urusan pemerintah strategis yang telah reviu bisnis prosesnya adalah:

‐ Urusan bidang ketahanan pangan yang menyangkut tugas dan fungsi Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian

‐ Urusan bidang pendidikan tinggi keagamaan yang menyangkut tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama.

Kesepakatan yang diperoleh adalah adanya pembagian tugas yang jelas antara masing masing kementerian yang menangani urusan pemerintahan strategis tersebut sehingga tidak terjadi overlapping (tumpang tindih) tugas dan fungsi, tetapi justru saling melengkapi.

100 %

Jumlah urusan pemerintah strategis yang telah dilakukan penataan bisnis prosesnya

2 urusan

2 urusan

Capaian sasaran terwujudnya tatalaksana pemerintahan yang efektif dan efisien adalah sebagai berikut:



Mewujudkan sistem rekrutmen yang terbuka dan independen;

Terwujudnya sistem penempatan dan promosi yang kompetitif dan terbuka;

Terwujudnya sistem pengembangan SDM Aparatur berbasis Kompetensi jabatan.

1.

2.

3.

Dalam mewujudkan reformasi birokrasi penataan jumlah aparatur CPNS yang direkrut dan ditempatkan sesuai dengan formasi (termasuk honorer) merupakan sebuah upaya untuk merasionalisasi jumlah pegawai pada seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Untuk mewujudkan aparatur yang kompeten dan kompetitif dalam tahun 2014 telah ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

Terwujudnya SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif2.

Tugas pokok dan fungsi dari SDM aparatur meliputi:

1. menjadi pelayan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang baik;

2. menjadi penyangga persatuan dan kesatuan bangsa;

3. menjadi motivator dalam proses memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan;

4. menjadi innovator dan kreator dalam menghasilkan inovasiinovasi baru di bidang pelayanan masyarakat sehingga dapat diwujudkan pelayanan yang baru, efektif dan efisien; serta

5.

menjadi inisiator yang selalu bersemangat menjalankan tugasnya dilandasi dengan nilai nilai keikhlasan dan ketulusan.

SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif dimaksudkan sebagai suatu kondisi dimana SDM aparatur mampu melaksanakan fungsi pengaturan, pengelolaan, dan pengendalian dalam manajemen pemerintahan yang berorientasi pada fungsi pemberdayaan (empowering), kesempatan (enabling), keterbukaan (democratic), dan kemitraan (partnership) dalam pengambilan keputusan, pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik.



Sasaran 2.1

Mewujudkan Sistem Rekrutmen yang Terbuka dan Independen

Dalam rangka mewujudkan PNS yang profesional, berkualitas dan bertanggungjawab diperlukan PNS yang kompeten melalui sistem pengadaan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan sistem rekrutmen PNS yang dilaksanakan secara terbuka dan independen yaitu mulai dari proses pengumuman penerimaan sampai dengan penentuan kelulusan diinformasikan secara luas kepada masyarakat dan bebas dari intervensi politik atau kepentingan lainnya.

% K/L/Pemda yang telah menerapkan rekrutmen terbuka

Sejak berakhirnya kebijakan moratorium, mulai tahun 2013 kembali dilakukan rekrutmen terhadap CPNS. Pelaksanaan rekruitmen tersebut dilakukan secara terbuka, yaitu sejak pengumuman pendaftaran, sampai dengan pengumuman hasil seleksi dilakukan secara transparan dan objektif.

Tahun 2013 sebanyak 324 instansi pemerintah (K/L/Pemda) telah mendapatkan tambahan formasi PNS. Pemenuhan tambahan formasi tersebut berasal dari pelamar umum dan Tenaga Honorer KategoriII. Untuk pelamar umum didasarkan pada analisis dan evaluasi pemetaan kebutuhan pegawai dari masingmasing instansi pemerintah, sedangkan untuk tenaga honorer KII berdasarkan PP 56 Tahun 2013.

Sedangkan dalam tahun 2014 telah diberikan tambahan formasi kepada 465 instansi

Capaian terwujudnya sistem rekrutmen yang terbuka dan independen adalah sebagai berikut:

100 %% K/L/Pemda yang telah menerapkan rekrutmen terbuka

100 %100 %

realisasitarget

100 %

% K/L/Pemda yang mendapatkan alokasi formasi CPNS dari pelamar umum dan telah menerapkan kebijakan pengadaan dengan Sistem CAT

100 %100 %

realisasitarget



pemerintah (K/L/Pemda). Untuk memenuhi formasi tersebut sebanyak 423 K/L/Pemda telah melaksanakan rekrutmen, 2 provinsi yaitu Papua dan Papua Barat serta 35 Kab/Kota di wilayah Papua dan Papua Barat ditunda pelaksanaan rekrutmen CPNSnya dengan alasan belum menyelesaikan proses pemberkasan penerimaan CPNS tahun sebelumnya serta 5 Kab/Kota tidak jadi melaksanakan test. Dari 423 K/L/Pemda yang melaksanakan test, baru sebanyak 146 yang telah mengumumkan hasil TKD dan TKB, sedangkan sebanyak 277 K/L/Pemda masih dalam proses.

Perkembangan pelaksanakan TKD dan TKB tahun 2014:

Uraian K/L Prov.Kab/Kota

Jml

· Jumlah IP yang mendapat Formasi 69 28 368 465

· Jumlah yang telah melaksanakan test 69 26 328 423

· Jumlah yang belum melaksanakan test - 2 40 42

· Jumlah yang telah mengumumkan Hasil test 15 12 119 146

· Jumlah yang belum mengumumkan Hasil test 54 14 209 277

Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN, mulai tahun 2014 pengajuan formasi dilakukan melalui aplikasi e-for-masi. Dengan e-formasi mempercepat proses administrasi serta menjamin keakuratan data terkait dengan peta jabatan, jumlah pegawai, posisi penempatan pegawai, alokasi kekurangan dan kelebihan pegawai.

Adapun data yang harus dimuat dalam aplikasi e-formasi antara lain:

‐ Peta jabatan pada setiap unit organisasi melalui analisis jabatan (nama jabatan, ikhtisar jabatan, tugas jabatan, kompetensi jabatan, dst);

‐ Jumlah kebutuhan pegawai dalam jangka waktu tertentu minimal 5 tahun yaitu dari tahun 2014 s.d 2018 pada setiap unit organisasi melalui hasil analisis beban kerja;

‐ Jumlah riil pegawai pada setiap unit organisasi;

‐ Jumlah pegawai yang akan mencapai batas usia pensiun setiap tahunnya dari tahun 2014 s.d. 2018;

‐ Perkiraan kekurangan/kelebihan pegawai pada setiap unit organisasi.



% K/L/Pemda yang mendapatkan alokasi formasi CPNS dari pelamar umum dan telah menerapkan kebijakan pengadaan dengan Sistem CAT

Untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses rekruitmen CPNS, pelaksanaan Tes Kemampuan Dasar (TKD) maupun Tes Kemampuan Bidang (TKB) dilakukan dengan Sistem CAT. Sistem ini menggunakan bantuan komputer, dimana soal dan pilihan jawaban ada di layar monitor dan peserta secara langsung menjawab soal dengan cara meng“klik” pada jawaban yang tersedia dan nilai/skor langsung dapat diketahui setelah berakhirnya test tersebut. Penerapan sistem CAT dengan benar akan menjamin pelaksanaan seleksi CPNS yang kompetitif, transparan dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta lebih murah.

Penggunaan sistem CAT telah dimulai sejak tahun 2013, meskipun baru 73 dari 324 instansi atau 22,53% yang menggunakan sistim ini, dengan alasan sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai. Namun mulai tahun 2014 seluruh instansi pemerintah (100%) yang melaksanakan test pada rekruitmen CPNS telah menggunakan sistem CAT.

Di tahun 2014 seluruh instansi pemerintah yang melaksanakan rekrutmen CPNS wajib menggunakan sistem CAT. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B2432/M.PAN.RB/7/ 2013 tanggal 29 Juli 2013 yang mengharapkan seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menyiapkan sarana dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem CAT dimaksud.

Penerapan Sistim CAT Tahun 2013 dan 2014

Instansi PemerintahIP yang melak-

sanakan tesIP yang menerapkan

CAT%

Tahun 2013· Kementerian/Lembaga 70 50 71.43

· Provinsi 23 8 34.78

· Kabupaten/Kota 231 15 6.49

Jumlah 324 73 22.53

Tahun 2014· Kementerian/Lembaga 69 69 100

· Provinsi 28 28 100

· Kabupaten/Kota 368 368 100

Jumlah 465 465 100



Instansi pemerintah yang mendapatkan tambahan alokasi formasi tahun 2014 tetapi belum menyelenggarakan test CPNS adalah Papua dan Papua Barat beserta Kab/Kota di lingkungan Papua dan Provinsi Papua Barat. Pemerintah Daerah tersebut meminta penundaan dan pelaksanaan test akan dillakukan pada tahun 2015.

Sasaran 2.2

Terwujudnya Sistem Penempatan dan Promosi yang Kompetitif dan TerbukaSalah satu langkah penting untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur adalah melalui perubahan sistem atau mekanisme rekruitmen yang berbasis pada kompetisi. Yang menarik dari perubahan mekanisme ini adalah adanya lelang jabatan (job tender) dan fit and poper test.

Sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN bahwa untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya K/L/Pemda dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjamin obyektifitas, keadilan dan transparansi pengisian jabatan struktural pimpinan tinggi, sehingga mendapatkan pejabat yang professional, berkinerja tinggi, memiliki kompetensi yang sesuai dengan uraian dan syarat jabatan serta memiliki integritas yang jelas.

Capaian terwujudnya sistem penempatan dan promosi yang kompetitif dan terbuka adalah sebagai berikut:

100 %% K/L/Pemda yang telah menerapkan PP 46/2011

100 %100 %

realisasitarget

80 %

Jumlah K/L/Pemda yang telah melaksanakanan promosi jabatan secara terbuka untuk pejabat Eselon I dan II

50 K/L/P (20 K/L, 1

0 Prov., 20 Kab/Kota

40 K/L/P (25 K/L, 6

Prov., 9 Kab/Kota)

realisasitarget



% K/L/Pemda yang telah menerapkan PP 46/2011

Kinerja organisiasi yang tinggi seharusnya berbanding lurus dengan prestasi pegawai yang tinggi pula. Untuk itu mulai tahun 2014 telah diterapkan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011. Tujuan penilaian prestasi kerja ini adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggunakan gabungan parameter Sasaran Kerja PNS (SKP) dan perilaku kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan rangkaian proses manajemen kinerja, berawal dari penyusunan perencanaan prestasi kerja yang berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP), penetapan tolok ukur yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya dari setiap kegiatan tugas jabatan. Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target yang telah ditetapkan selama satu tahun.

Sedangkan penilaian perilaku kerja meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Bobot nilai SKP 60% dan perilaku kerja 40%. Bagi PNS yang capaian kinerjanya kurang dari 25% akan diberikan hukuman disiplin berat sesuai dengan PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Penerapan SKP sudah dimulai sejak tahun 2013 meskipun sifatnya masih uji coba, namun sejak tanggal 1 Januari 2014 seluruh PNS telah menyusun SKP dan akhir tahun 2014 telah dilakukan penilaian berdasarkan capaian atas sasaran kerja PNS dan perilaku kerja tersebut.

Jumlah K/L/Pemda yang telah melaksanakanan promosi jabatan secara terbuka untuk pejabat Eselon I dan II

Tujuan promosi terbuka adalah untuk mendapatkan pegawai terbaik dan menghindari terjadinya politisasi birokrasi dan KKN. Untuk bisa menduduki jabatan struktural yang diinginkan, pegawai harus berkompetisi secara sehat, bukan atas dasar suka atau tidak suka (like and dislike). Promosi terbuka juga memberikan kesempatan yang sama kepada pegawai negeri di seluruh tanah air untuk bisa mengembangkan karirnya.

Target K/L/Pemda yang melaksanakanan promosi jabatan secara terbuka untuk pejabat Eselon I dan II sebanyak 50 K/L/P merupakan target kumulatif s.d. tahun 2014. Realisasi sampai dengan tahun 2014 sebanyak 40 K/L/P (25K/L; 6 Prov; 9



Kab/Kota) dengan rincian sebagai berikut:

‐ Tahun 2013, instansi pemerintah yang melakukan promosi, sebanyak 13 K/L dan 4 Pemda yaitu Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BAKORKAMLA, BSN, Kementerian koordinator Bidang Kesejahteraan, LIPI, Kementerian Pertanian, ANRI, Kementerian Hukum dan HAM, BKN, LAN, Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, Kab. Batang, Kota Palembang, Kota Samarinda dan Provinsi DKI Jakarta.

‐ Tahun 2014 jumlah instansi pemerintah yang melakukan promosi terbuka sebanyak 12 K/L dan 11 Pemda yaitu BPOM, BNP2TKI, Kementerian Ristek, Kementerian Kesehatan, BNN, Sekretaris Ombudsman, Perpusnas, BKKBN, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, LKPP, Kota Bandung, Prov. Kaltim, Prov. Jateng, Kab. Garut, Kab. Jembrana, Kab. Cirebon, Prov. Banten, dan Kab. Bone Bolango. Provinsi Kalimantan Tengah, Prov. Sulawesi Tengah, dan Kab. Ciamis.

Sasaran 2.3

Terwujudnya Sistem Pengembangan SDM Aparatur Berbasis Kompetensi Jabatan

Untuk mendukung reformasi birokrasi dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang kompeten dan berkualitas agar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pengembangan SDM bertujuan meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga yang pada akhirnya mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Program Peningkatan SDM berbasis kompetensi bertujuan meningkatkan kualitas dan produktivitas

Untuk mengantisipasi kebutuhan percepatan reformasi birokrasi diperlukan SDM aparatur yang memiliki kompetensi dalam penyeleng

Capaian terwujudnya sistem pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi jabatan adalah sebagai berikut:

83 %Jumlah K/L/P yang memiliki standar kompetensi jabatan struktural

30 K/L/P

25 K/L/P

realisasitarget

180 %Jumlah jabatan fungsional baru yang ditetapkan

10 Jabatan

18 Jabatan

realisasitarget



garaan negara dan pembangunan. Kebutuhan tersebut memerlukan peningkatan mutu profesionalisme dan sikap pengabdian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Jumlah K/L/Pemda yang memiliki standar kompetensi jabatan struktural

Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya. Untuk mendukung terwujudnya profesionalisme tersebut diperlukan standar kompetensi jabatan yang wajib dimiliki oleh setiap PNS, yang terdiri dari Standar Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Manajerial (bagi pejabat struktural).

Selanjutnya dalam UU ASN diatur bahwa pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratann yang dimiliki oleh pegawai.

Untuk tahun 2014 jumlah instansi pemerintah yang memilik standar kompetensi jabatan struktrual sebanyak 25 K/L/P atau 83% dari target 30 K/L/P. Jumlah tersebut terdiri dari 13 K/L dan 9 Provinsi, dan 3 kab/Kota. Sehingga sampai dengan tahun 2014 jumlah instansi pemerintah yang memiliki standar kompetensi sebanyak 43 instansi pemerintah yang terdiri dari 22 K/L, 14 Provinsi dan 7 kab/kota.

Jumlah jabatan fungsional baru yang ditetapkan

“Miskin struktur kaya fungsi”, sebuah motto yang tidak asing dalam or ganisasi. Namun hal ini tidak mudah diterapkan. Banyak instansi yang terjebak dengan keberadaan struktur yang gemuk, tapi tidak mampu berfungsi dengan baik. Untuk penguatan fungsifungsi dalam tubuh birokrasi, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memperkaya jabatan fungsional. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong organisasi untuk berkinerja tinggi.

Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugastugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri



atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

Perkembangan penerapan jabatan fungsional semakin banyak dibanding dengan tahuntahun sebelumnya. Pada Tahun 2013 ditetapkan sebanyak 5 jabatan fungsional baru yang meliputi Pembimbing Kesehatan Kerja, Pengawas Mutu Pakan, Pemeriksa Perlindungan Varietas, Pemeriksa Disain Industri dan Pemeriksa Pembina Jasa Konstruksi. Sedangkan dalam tahun 2014 telah dibentuk 18 jabatan fungsional baru atau 180% dari target 10 jabatan, dengan rincian sebagai berikut:

NoNama Jabatan

FungsionalInstansi Pembina PermenPANRB

1 Polisi Pamong Praja Kementerian Dalam Negeri No. 4 Tahun 2014

2 Penyuluh Hukum Kementerian Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2014

3 Pemeriksa Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2014

4 Analis Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2014

5 Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Kementerian Keuangan No. 42 Tahun 2014

6 Pelelang Kementerian Keuangan No. 43 Tahun 2014

7 Analis Manajemen Mutu Industri Kementerian Perindustrian No. 45 Tahun 2014

8 Pengamat Tera Kementerian Perdagangan No. 33 Tahun 2014

9 Pranata Laboratorium Kemetrologian

Kementerian Perdagangan No. 34 Tahun 2014

10 Pengawas Kemetrologian Kementerian Perdagangan No. 35 Tahun 2014

11 Analis Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian No. 38 Tahun 2014

12 Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir

Kementerian Kelautan dan Perikanan

No. 44 Tahun 2014

13 Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No. 36 Tahun 2014

14 Rescuer Badan SAR Nasional No. 10 Tahun 2014

15 Analis APBN Sekretariat DPR No. 39 Tahun 2014

16 Pelatih Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga

No. 40 Tahun 2014

17 Asisten Pelatih Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga

No. 41 Tahun 2014

18 Penyuluh Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 46 Tahun 2014

Selama tahun 2010 s.d. 2014 telah dibentuk jabatan fungsional baru sebanyak 44 jabatan, sehingga s.d. tahun 2014 menjadi sebanyak 142 jabatan fungsional.



Selain jabatan fungsional baru tersebut juga pada tahun 2014 telah dilakukan revisi terhadap 10 peraturan atas jabatan fungsional yang telah diterbitkan sebelumnya, yaitu:

Terwujudnya Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani3. Pemerintahan yang terbuka diwujudkan dalam bentuk pemberian informasi publik yang transparan mengenai rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, perlu disusun sistem dan mekanisme pemberian informasi publik yang memungkinkan peran aktif masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengambilan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan publik secara transparan dan akuntabel. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan kinerja aparatur negara dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani sejalan dengan program percepatan reformasi birokrasi yaitu Program Peningkatan Pelayanan Publik dengan rencana aksi inovasiinovasi dalam memperbaiki Ease Of Doing Business; penerapan standar pelayanan, pengelolaan pengaduan; penilaian IKM dan peningkatan efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

NoNama Jabatan

FungsionalInstansi Pembina PermenPANRB

1 Penguji Mutu Barang Kementerian Perdagangan No. 37 Tahn 20142 Penera Kementerian Perdagangan No. 32 Tahun 20143 Pengantar Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan

TransmigrasiNo. 5 Tahun 2014

4 Perawat Kementerian Kesehatan No. 25 Tahun 20145 Perawat Gigi Kementerian Kesehatan No. 23 Tahun 20146 Pranata Hubungan Masyarakat Kementerian Kesehatan No. 6 Tahun 20147 Widyaiswara LAN No. 22 Tahun 20148 Pustakawan Perpustakaan Nasional No. 9 tahun 20149 Pranata Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional No. 2 Tahun 2014

10 Penerjemah Sekretariat Negara No. 49 Tahun 2014



Untuk mewujudkan pemerintah yang terbuka dan melayani ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

Terwujudnya efektifitas pelaksanaan reformasi birokrasi;

Mewujudkan pelayanan publik yang terus menerus meningkat kualitasnya;

Mewujudkan sistem penanganan pengaduan masyarakat yang terbuka dan responsif;

Mewujudkan sistem pemerintahan yang informatif.

1.

2.

3.

4.

Sasaran 3.1

Terwujudnya efektifitas pelaksanaan reformasi birokrasi

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan instansi pemerintah. Tingkat efektivitas pelaksanaan RB diukur melalui persentase instansi pemerintah yang telah melaksanakan RB sesuai dengan kebijakan reformasi birokrasi nasional.

Dalam rangka mendorong efektifitas tersebut sejak tahun 2011 s.d 2014 telah dilaksanakan serangkaian sosialisasi dan capacity building/bimbingan teknis berbagai kebijakan pelaksanaan RB, pedoman penyusunan rencana aksi RB/road map RB, strategi pelaksanaan RB dan pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Capaian sasaran terwujudnya efektifitas pelaksanaan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

68 %

Jumlah K/L/Pemda yang RB-nya kategori Baik

75 K/L/P

51 K/L/P

realisasitarget



Untuk mengukur kemajuan pelaksanaan serta memberikan saran perbaikan reformasi birokrasi di instansi pemerintah, Kementerian PANRB telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Pada awalnya evaluasi akan dilakukan terhadap seluruh K/L/Pemda dalam rangka menyusun indeks RB. Namun karena pemda belum siap dilakukan verifikasi (hanya 7 provinsi dan 28 kabupaten/kota yang telah menyampaikan hasil PMPRB), maka evaluasi penerapan RB baru dilakukan pada K/L.

Meskipun belum dilakukan evaluasi kami meyakini bahwa telah terdapat kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Hal ini dapat ditunjukkan antara lain dengan kualitas pelayanan publik yang semakin membaik, pelaksanaan penerimaan CPNS yang semakin transparan, pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka yang dilakukan di berbagai daerah serta trend nilai akuntabilitas kinerja yang meningkat.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan dalam tahun 2014 menunjukkan bahwa sebanyak 51 K/L atau 66,23% dari 77 K/L, dinilai ”baik” dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Realisasi tersebut melebihi dari target 15 K/L atau 340%. Namun apabila dibandingkan dengan keseluruhan target termasuk pemda (prov/kab/kota) maka capaiannya sebesar 68%. Tingginya capaian K/L dikarenakan:

‐ terbentuknya kesadaran sebagian besar K/L dalam melaksanakan reformasi birokrasi sebagai suatu upaya dalam mewujudkan good governance dan bukan sekedar sebagai pemenuhan atau formalitas saja.

‐ Adanya bentuk evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang baru yang lebih jelas sasaran dan kriteria pencapaiannya, sehingga memudahkan K/L dalam menilai kemajuan dan menyusun tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sampai dengan tahun 2014 jumlah K/L yang telah melaksanakan reformasi birokrasi sebanyak 81 K/L dan sebagai penghargaan atas pelaksanan reformasi birokrasi dan efisiensi pelaksanaan anggaran, sebanyak 74 K/L telah diberikan tunjangan kinerja dan 7 K/L lainnya masih dalam proses yaitu sebanyak 5 K/L yang sedang proses usulan tunjangan kinerja dan 2 K/L yang sedang proses grading. Di samping itu dari K/L yang telah mendapat tunjangan kinerja, sebanyak 10 K/L sedang mengajukan proses penyesuaian tunjangan kinerja.

Sedangkan untuk pemda jumlah yang telah menyampaikan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2014 hanya 7 Provinsi, 18 kabupaten dan 10 Kota. Namun perkembangannnya belum diketahui karena belum dievaluasi.



Sasaran 3.2

Mewujudkan pelayanan publik yang terus menerus meningkat kualitasnya

Pelayanan publik yang baik merupakan muara dari sebuah reformasi birokrasi, oleh karenan itu upaya memperbaiki kinerja organisasi layanan publik harus dilakukan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai dengan kebutuhannya. Cara yang harus dilakukan adalah melakukan perbaikan terhadap manajemen kualitas pelayanan (service quality management), dan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja pelayanan secara periodik untuk mengidentifikasi tingkat kesenjangan yang terjadi dan mengidentifikasi apakah tingkat kualitas pelayanan publik sudah lebih baik daripada sebelumnya.

IPK (Indeks Persepsi Korupsi)

Indeks persepsi korupsi merupakan pengukuran terhadap tingkat korupsi di suatu negara yang dilakukan secara berkala oleh Lembaga Transparency International. Sejak diluncurkan pada tahun 1995, Corrup-tion Perceptions Index (CPI) atau yang kita kenal sebagai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) digunakan oleh banyak negara sebagai referensi tentang situasi korupsi. IPK merupakan indeks gabungan yang mengukur persepsi korupsi secara global. Indeks gabungan ini berasal dari 13 (tiga belas) data korupsi yang dihasilkan oleh berbagai lembaga independen yang kredibel. Di Indonesia IPK

Capaian mewujudkan pelauanan publik yang terus menerus meningkat kualitasnya adalah sebagai berikut:

85 %IPK (indeks Persepsi Korupsi)

40 34

realisasitarget

86 %peringkat ease of doing business

100114

realisasitarget

100 %

jumlah instansi pemerintah yang membuat inovasi pelayanan publik

99 IP99 IP

realisasitarget

109 %

Jumlah unit inovatif pelayanan publik yang mengikuti UNPSA

33 unit

36 unit

realisasitarget



digunakan oleh KPK dalam mengukur tingkat persepsi korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan politisi.

Untuk tahun 2014 Transparency Internasional telah mengeluarkan laporan tahunan Indeks Persepsi Korupsi 2014 dan Indonesia memperoleh skor 34 atau urutan ke 109 dari 175 negara. Sedikit membaik dibanding tahun lalu, di mana Indonesia ada di urutan ke 114 dengan skor 32. Namun dibanding dengan target tahun 2014 sebesar 50 maka peningkatan skor masik jauh dari target RPJMN.

Dibanding dengan negaranegara asean perkembangan indeks persepsi korupsi juga masih dibawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Philipina.

Peningkatan Skor IPK Indonesia selama dua tahun terakhir didorong oleh efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Di sisi lain, optimisme publik dan keberhasilan KPK dalam upaya penegakan hukum memberikan warna lain. Upaya penegakan hukum di bidang korupsi politik dan korupsi di sektor strategis justru menguak tabir stagnasi tersebut.

Peringkat ease of doing business (kemudahan berusaha)

Survei tentang kemudahan berusaha telah menjadi magnet untuk menarik investor menanamkan modal ke suatu negara. Sebab, dengan masuknya modal maka ekonomi bergerak, pengangguran berkurang, dan tingkat kemiskinan pun menurun. Berbagai upaya telah dilakukan agar target tahun 2014 skor kemudahan berusaha bisa naik ke peringkat 100.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan menetapkan Paket Kebijakan Kemudahan Berusaha yang meliputi 8 bidang yang menjadi sasaran perbaikan yaitu:

penyelesaian perkara kepailitan (Resolving Insolvency)pencatatan kepemilikan hak atas tanah dan bangunan (Registering Property)perizinan terkait dengan pendirian bangunan (Dealing with Construction Permits)

memulai usaha (Starting a Business)

penyambungan tenaga listrik (Getting Electricity)pembayaran pajak dan premi asuransi (Paying Taxes/Insurance Premium)

penyelesaian perkara perdata perjanjian (Enforcing Contract)

perolehan kredit (Getting Credit)

Selanjutnya ditetapkan 17 langkah (rencana aksi) yang melibatkan seluruh instansi terkait, BUMN/D dan Pemerintah Daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan maupun pemberian izinizin yang berkaitan dengan kegiatan berusaha.



Berdasarkan hasil survey yang dirilis oleh Bank Dunia bahwa pada tahun 2014 Indonesia berada pada peringkat 114 dari 189 negara. Peringkat tersebut mengalami lompatan yang cukup signifikan dari peringkat 121 di tahun 2010. Namun peringkat tersebut masih dibawah target RPJMN pada tahun 2014 yaitu peringkat 100.

Perkembangan peringkat Kemudahan Berusaha sejak tahun 2010 s.d. 2014

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Peringkat 121 129 116 120 114

Dibanding dengan negara tetangga seperti Brunei Darussalam (peringkat 101), Filipina (peringkat 95), Vietnam (peringkat 78), Thailand (peringkat 26), dan Malaysia (peringkat 18), bahkan Singapura yang menduduki peringkat pertama peringkat Indonesia masih sangat jauh.

Jumlah instansi pemerintah yang membuat inovasi pelayanan publik

Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan melalui pendekatan multi dimensi. Selain mendorong perbaikan pada aspek proses dan pencapaian hasil melalui kebijakan formal, percepatan juga dilakukan dengan menyediakan ruang bagi K/L/Pemda untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi. Penerapan One Agency-One Innovation (OAOI) bertujuan agar setiap K/L/Pemda menghasilkan program/kegiatan inovatif setiap tahun.

Upaya yang dilakukan untuk mendorong tumbuhnya One Agency-One Innovation salah satunya dengan mengadakan kompetisi inovasi pelayanan publik atas praktik inovasi dari jenis atau beberapa jenis pelayanan yang dilakukan di setiap K/L/Pemda. Untuk memudahkan dalam mengumpulkan praktik inovasi dari seluruh instansi pemerintah telah dibangun aplikasi Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik berbasis internet dengan nama “Sinovik”.

Tahun 2014 Kementerian PANRB menetapkan sebagai tahun inovasi pelayanan publik, dengan program One Agency-One Innovation. Program ini diharapkan menimbulkan dampak luas bagi percepatan reformasi birokrasi. Hal ini dilakukan untuk memperkuat dan mempercepat peningkatan pelayanan publik.

Kompetisi inovasi Pelayanan Publik yang dilaksanakan pada tahun 2014 merupaka “pintu masuk” dalam rangka pemberdayaan dan pembelajaran untuk menyebarluaskan gagasan dan terobosan pelayanan publik di Indonesia dalam rangka percepatan reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik.



Dalam tahun 2014 tercatat 515 praktik inovasi masuk ke dalam bank data Sinovik. Selanjutnya dilakukan penilaian dan seleksi untuk mendapatkan praktik terbaik dalam kategori Top 99, Top 33 dan Top 9. Proses seleksi melibatkan tim evaluasi dan juri yang terdiri dari pakar kalangan akademis dan praktisi yang kompeten independen.

Top 9 kompetisi inovasi pelayanan publik sebagai berikut:

5. Pembangunan Jalan Besar Tanpa Bayar, Kota Banjarbaru

1. Government Resource Management System (GRMS), Kota Surabaya

6. Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia Online, Kementerian Hukum dan HAM

2. Pelayanan Karantina Ikan PASTI, KIPM Kelas II Semarang, Kementerian Kelautan dan Perikanan

7. KM 0 Pro Poor - Jabar, Provinsi Jawa Barat

3. Wilayah Bebas dari Korupsi pada Jembatan Timbang, Provinsi Jawa Timur

8. Kampung Media, Penyebarluasan Informasi Berbasis Komunitas, Provinsi NTB

4. Format Kendali Hulu Hilir, Pemerintah Aceh

9. Surabaya Single Window, Kota Surabaya


Di samping kompetisi tingkat nasional, praktikpraktik terbaik/inovatif instansi pemerintah difasilitasi untuk mengikuti ajang kompetisi internasional, yaitu United Nation Public Service Award (UNPSA). Kompetisi ini dimulai tahun 2003 dan tahun 2014 diikuti oleh 704 inovasi dari 80 negara.

Pelaksanaan tahun 2014 Kementerian PANRB dibantu beberapa mitra pembangunan mendaftarkan sebanyak 19 inovasi pelayanan publik ke UNPSA. Dan 9 proposal berhasil masuk tahap kedua, dan lima diantaranya berhasil menjadi finalis Wilayah Asia Pasifik.



Finalis UNPSA dari indonesia5.1. Pelayanan kesehatan ibu melahirkan dengan kemitraan bidan dan

dukun kabupaten Aceh Singkil

2. Pelayanan Distribusi Guru professional, Kabupaten Luwu Utara

3. Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan dan Penanaman Modal, Kabupaten Barru

4. Pelayanan Informasi dan Keluhan Kota Yogyakarta

5. Pelayanan Kartu Insentif Anak Kota Surakarta

Pencapaian ini cukup mengesankan karena setelah sekian tahun UNPSA berlangsung, belum satupun wakil Indonesia yang mencapai tahap ini.

Sebagai tindak lanjut kompetisi tingkat nasional tahun 2014, sebanyak 36 inovasi pelayananan publik telah difasilitasi untuk mengikuti kompetisi UNPSA Tahun 2015. Daftar inovasi pelayanan yang mengikuti UNPSA Tahun 2015 terlampir pada Lampiran7.

Sasaran 3.3Mewujudkan sistem penanganan pengaduan masyarakat yang terbuka dan responsif

Salah satu kunci keberhasilan pelayanan publik adalah partisipasi masyarakat pengguna layanan dalam menentukan ragam, kualitas pelayanan dan aspek penting lainnya. Kesenjangan antara kebutuhan pengguna layanan dengan kebutuhan pengembangan kapasitas penyedia layanan harus dijembatani dengan komunikasi yang efektif. Untuk memperoleh aspirasi pengguna layanan umumnya dapat dilakukan melalui pernyataan “kepuasan” atau “ ketidakpuasan” terhadap kinerja pelayanan. Pernyataan ketidakpuasan tersebut umumnya disampaikan dalam bentuk keluhan (pengaduan). Oleh karena itu setiap unit pelayanan harus menyediakan saluran pengaduan untuk memperoleh informasi mengenai harapan pengguna layanan.

Capaian terwujudnya sistem penanganan pengaduan masyarakat yang terbuka dan responsif adalah sebagai berikut:

97 %

% K/L/Pemda yang telah menerapkan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

100 %

97 %

realisasitarget



Untuk mengetahui bagaimana penerapan pengelolaan pengaduan pada instansi pemerintah tersebut dilakukan evaluasi atas pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang meliputi unsur sebagai berikut:

a) Instansi yang sudah menanganani pengelolaan pengaduan;

e) SOP Pengelolaan pengaduan;

b) Media pengaduan; f) Jumlah sumber daya manusia (SDM) pengelolaan pengaduan;

c) Standar pelayanan lama waktu pengaduan direspon;

g) Peningkatan kompetensi SDM pengelola pengaduan;

d) Pengelolaan pengaduan yang sudah terintegrasi ke Layanan Aspirasi dan Pengaduan On-line Rakyat (LAPOR);

h) Jumlah pengaduan dan respon yang ditindaklanjuti; dan

i) Hambatan.

Berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik pada 67 instansi pemerintah yang terdiri dari 34 Kementerian, 7 Lembaga Negara dan 26 LPNK, bahwa 33 Kementerian (97%) telah memiliki pengelolaan pengaduan, 1 Kementerian belum memiliki pengelolaan pengaduan karena merupakan kementerian yang baru yaitu Kemenko Kemaritiman. Sedangkan untuk Lembaga Negara dan LPNK seluruhnya (100%) telah melakukan pengelolaan pengaduan atas pelayanan publik. Untuk Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota sudah banyak yang menerapkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik namun belum dilakukaan pendataan.

Media pengaduan yang digunakan oleh K/L tersebut pada umumnya melalui surat, email, dan pengaduan secara langsung dan sudah didukung dengan SOP pengelolaan pengaduan. Namun demikian penanganan pengaduan masih dilaksanakan oleh unit hubungan masyarakat dan belum ada pelatihan secara khusus tentang pengelolaan pengaduan, koordinasi internal antar unit kerja belum berjalan sesuai harapan serta belum adanya standar baku pengelolaan pelayanan pengaduan.

Untuk tingkat nasional penanganan pengaduan sudah dilakukan sejak dahulu melalui Tromol Pos 5000 yang saat ini dikelola oleh Kementerian PANRB. Selain itu atas inisiasi UKP4 telah dibuat aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan On-line Rakyat (LAPOR!) dan disepakati Sistem Aplikasi LAPOR! ini sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).

Pada saat ini aplikasi LAPOR! telah terhubung dengan 81 K/L, 5 Pemda dan 44 BUMN. Melalui LAPOR!, masyarakat bukan saja menjadi mudah berinteraksi dengan pemerintah, melainkan juga dapat secara aktif berpartisipasi dalam mengawasi pembangunan dan pelayanan publik. Pada saat bersamaan, pemerintah memiliki sarana untuk menjaring partisipasi masyarakat sekaligus mencarikan solusi atas permasalahan yang ada yaitu negara hadir di tengah rakyatnya. Kolaborasi masyarakat dan pemerintah ini diharapkan dapat berkontribusi maksimal dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan tata kelola yang lebih baik.



Sasaran 3.4

Mewujudkan sistem pemerintahan yang informatif

Terwujudnya pelayanan yang dapat memberikan kepuasan masyarakat dalam arti pelayanan yang cepat, tepat, dan akuntabel, merupakan harapan bagi setiap institusi/lembaga/organisasi pelayanan publik. Oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan sistem pelayanan publik yang menyangkut perbaikan metode dan prosdur pelayanan publik. Penerapan dan pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat membantu memfasilitasi terhadap harapan tersebut di atas.

Pemanfaatan TIK merupakan salah satu solusi tepat bagi pemecahan masalah pelayanan publik. Setidaknya pemanfaatan TIK dalam pelayanan publik akan mengatasi masalah sebagai berikut:

Masalah geografis, waktu dan sosial ekonomis Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan, daerah tropis dan pegunungan, hal ini akan mempengaruhi terhadap pengembangan infrastruktur layanan publik sehingga dapat menyebabkan distribusi informasi yang tidak merata;

Mengurangi ketertinggalan dalam pemanfaatan TIK dalam layanan publik dibandingkan dengan negara berkembang dan negara maju lainnya;

Akselerasi pemerataan kesempatan layanan dan peningkatan mutu layanan yang sulit diatasi dengan caracara konvesional;

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pendayagunaan TIK;

TIK akan membantu kinerja layanan publik secara terpadu sehingga akan terwujud manajemen yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel.

Pencapaian 100% ini adalah sesuai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 60 instansi pemerintah atau sebesar 10% dari seluruh Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini telah menggambarkan peningkatan kesadaran oleh Instansi Pemerintah, baik yang di pusat maupun yang di daerah, untuk senantiasa meningkatkan pelayanan

Capaian sasaran mewujudkan sistem pemerintahan yang informatif adalah sebagai berikut:

100 %

Persentase instansi pemerintah yang menggunakan TIK dalam manajemen pelayanannya

10 % 10 %

realisasitarget



kepada masyarakat. Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam arti pelayanan yang cepat, tepat, adil dan akuntabel, merupakan harapan bagi setiap institusi/lembaga/organisasi pelayanan publik. Oleh itu, perlu melakukan penyempurnaan sistem pelayanan publik yang menyangkut perbaikan metoda dan prosedur pelayanan publik. Penerapan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat membantu memfasilitasi terhadap harapan tersebut di atas. Pelayanan publik yang prima ke depan bukan sekedar mengikuti trend global melainkan merupakan suatu langkah strategis di dalam upaya meningkatkan akses dan mutu layanan kepada masyarakat.

Terkait dengan pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan telah dilakukan upaya penguatan pengembangan sistem elektronisasi pemerintahan ( e-Government) yang sinergis dan terintegrasi sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Mewujudkan Aparatur yang Bersih dan Bebas KKN dan Akuntabel4.

Aparatur yang bersih, bebas KKN dan akuntabel ditandai dengan kondisi aparatur negara yang memiliki komitmen untuk menegakkan etika dan disiplin tinggi, bersih dalam melaksanakan tugas, berkurangnya praktekpraktek korupsi dan tindakan lainnya yang merugikan keuangan negara, serta bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas yang diembannya sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan aparatur yang bersih dan bebas KKN dan Akuntabel ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

Terwujudnya SDM Aparatur yang berintegritas dan disiplin

Terwujudnya instansi pemerintah yang bersih dan bebas KKN

Meningkatnya instansi Pemerintah yang akuntabel

1.

2.

3.



Sasaran 4.1

Terwujudnya SDM Aparatur yang berintegritas dan disiplin

Berita yang bersifat negatif terhadap birokrasi, sering muncul akibat adanya beberapa perilaku pelanggaran yang dilakukan oleh oknum aparatur birokrasi dalam melayani masyarakat. Berbagai perilaku pelanggaran tersebut dipandang sebagai ketidakmampuan aparatur birokrasi dalam menghadapi kompleksitas permasalahan bangsa yang bergerak secara eksponensial sekarang ini, antipati, trauma, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan ancaman kegagalan pencapaian pemerintahan yang baik (good governance), bahkan menghambat keberhasilan pembangunan nasional. Padahal pelanggaran hanya dilakukan oleh segelintir oknum aparatur birokrasi yang tidak bertanggung jawab, namun secara tidak langsung dapat mencoreng wajah birokrasi.

Maka dari itu, prinsip integritas dan profesionalisme muncul sebagai suatu kebutuhan terhadap tantangan tugas yang dihadapi aparatur birokrasi, sebab tanpa prinsip tersebut tidaklah mungkin tercapai tingkat efektifitas dan produktivitas yang tinggi dalam melaksanakan proses reformasi birokrasi.

Dalam rangka mewujudkan SDM Aparatur yang berintegritas dan berdisiplin telah dilakukan berbagai upaya diantaranya penyusunan peraturan. Salah satunya adalah penyusunan ulang atas kebijakan tentang Disiplin PNS supaya selaras dengan UU ASN.

Sambil menunggu kebijakan tersebut disusun ulang, telah dilakukan sosialiasi pada bulan november terkait kode etik, disiplin dan konflik kepentingan kepada 4 wilayah provinsi. Dan 10 Provinsi telah menyampaikan penegakan penegakan kode etik, disiplin dan konflik kepentingan

Terkait dengan benturan/konflik kepentingan telah dilakukan evaluasi terhadap terhadap 76 K/L, 33 Provinsi dan 524 Kabupaten/Kota, berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.

33 %

Jumlah K/L Pemda yang telah melaksanakan penetapan kode etik, disiplin dan konflik kepentingan

30 K/L/P

10 K/L/P

realisasitarget

Capaian terwujudnya SDM yang berintegritas dan disiplin adalah sebagai berikut:



37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dijumpai adanya benturan kepentingan sebagai berikut:

‐ Penggunaan mobil operasional kantor untuk keperluan pribadi (untuk jalanjalan bersama keluarga dll);

‐ Penggunaan fasilitas kantor seperti: komputer, printer, mesin foto copy, pemakaian kertas untuk menyelesaikan pekerjaan yang bukan pekerjaan kantor;

‐ Membawa pulang laptop untuk kegiatan pribadi tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kantor;

‐ Penggunaan telepon/fax kantor untuk keperluan pribadi;‐ Melakukan perjalanan pribadi ke daerah dengan menggunakan anggaran

perjalanan dinas;‐ Hubungan afiliasi antar PNS;‐ Moonlighthing atau outside employment (bekerja lain di luar pekerjaannya);‐ Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur, serta

dilakukan atas pengaruh pihak lain;‐ Penyalahgunaan kewenangan oleh PPNS;

Terhadap adanya benturan kepentingan tersebut telah dilakukan penanganan dengan menghimbau kepada instansi pemerintah agar:

‐ tidak menggunakan aset negara untuk keperluan pribadi,‐ tidak melakukan perjalanan pribadi ke daerah dengan menggunakan anggaran per

jalanan dinas,‐ melakukan pengawasan sesuai dengan norma, standar dan prosedur,‐ melakukan pemilihan rekanan kerja sesuai dengan peraturan perundangundangan,‐ tidak menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan, dan‐ pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan penganggaran berbasis kinerja.

Terhadap terjadinya benturan kepentingan tersebut, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

‐ Setiap pelanggaran akan diberi teguran, surat peringatan dan sanksi.‐ Telah dibuat beberapa peraturan internal instansi yang bersangkutan antara lain

mengenai larangan menerima gratifikasi, masalah pelaksanaan pemilihan rekanan.‐ Dibuat peraturan agar setiap akan melaksanakan kegiatan harus mendapat izin

atasan langsungnya, dan lainlain



Sasaran 4.2

Terwujudnya instansi pemerintah yang bersih dan bebas KKN

Salah satu agenda reformasi di Indonesia adalah menciptakan good governance. Tiga aktor utama yang meliputi pemerintahan dimana birokrasi termasuk didalamnya; dunia usaha (swasta, dan usahausaha negara); dan masyarakat memiliki peran dalam sistem administrasi negara untuk mewujudkan hal tersebut.

Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan pro fesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Keberhasilan upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara intensif, serius, dan sungguhsungguh yang diwujudkan melalui program atau tindakan yang nyata. Upaya ini harus dilaksanakan bersama secara terpadu dan komprehensif, yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa, terutama oleh instansi pemerintah dan aparatur negara.

Capaian terwujudnya instansi pemerintah yang bersih dan bebas KKN adalah sebagai berikut:

90,25 %

74 %

55 %

70 %

76 %

Skor Integritas nasional

% opini BPK atas LKK/L dengan opini WTP

% opini BPK atas LKPD dengan opini WTP

Jumlah unit kerja IP yang memperoleh predikat menuju WBK/WBBM

% laporan pengaduan terkait aparatur yang disalurkan dan telah ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah

8

100 %

60 %

30 unit

90 %

7,22

74 %

33 %

21 unit

68 %

realisasi

realisasi

realisasi

realisasi

realisasi

target

target

target

target

target



Skor/Indeks integritas nasional

Skor Integritas Tahun 2013 sebagaimana telah dipublikasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan ratarata nilai dari Indeks Integritas Nasional adalah 6,80. Ratarata nilai integritas instansi pusat tahun 2013 adalah 7,37, instansi vertikal (6,71) dan pemerintah daerah (6,82). Secara nasional terjadi kenaikan ratarata nilai indeks integritas dibandingkan pada 2012 yaitu 6,37.

Peningkatan nilai ratarata indeks integritas menunjukkan keseriusan upaya unit layanan dan instansi di sektor layanan publik dalam memerangi korupsi. Di sisi lain, penilaian ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Survei Integritas Sektor Publik dilakukan dalam rangka memberikan penilaian terhadap integritas layanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah kepada masyarakat. Hasil penilaian merupakan cerminan bagaimana masyarakat sebagai pengguna layanan memberikan penilaian yang didasarkan dari pengalaman pengguna layanan dalam mengurus layanan di lembaga tersebut.

Survei integritas dilakukan oleh KPK terhadap 85 instansi yang terdiri atas 20 instansi pusat, 5 instansi vertikal dan 60 instansi pemerintah daerah. Jumlah respondennya mencapai 15.000 yang terbagi dalam 484 unit layanan dengan rincian sebagai berikut: 40 unit layanan di instansi pusat dengan 1200 responden, 264 unit layanan di instansi vertikal dengan 8160 responden dan 180 unit layanan di pemda dengan 5640 responden. Pengambilan data primer dilakukan melalui proses wawancara face to face dalam kurun waktu Mei – September 2013.

Berikut adalah kriteria penilaian Skor Integritas yang dilakukan KPK pada tahun 2013:

Integritas Variabel Indikator Skor

Integritas Total (1,00)

Pengalaman Integritas (0,667)

‐ Pengalaman Korupsi ‐ Cara Pandang Terhadap Korupsi

(0,250) (0,750)

Potensi Integritas (0,333)

‐ Lingkungan Kerja ‐ Sistem Administrasi ‐ Perilaku Individu ‐ Pencegahan korupsi

(0,127) (0,280) (0,280) (0,313)



% opini BPK atas LKK/L dengan opini WTP

Kemajuan terhadap kualitas pelaporan keuangan instansi pemerintah, dapat dilihat dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah non Kementerian, serta Lapaoran Keuanga Bendahara Umum Negara (LKKL).

Dari tahun 20102014 terjadi peningkatan jumlah K/L yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan semakin menurunnya jumlah K/L yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bahkan Tidak Memberi Pendapat (TMP) dan tidak ada LKKL yang mendapat opini Tidak Wajar (TW). Hal ini menunjukkan semakin baiknya pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Meskipun opini WTP merupakan prestasi tertinggi dalam penilaian kualitas laporan keuangan instansi, namun bukan berarti lembaga atau pemerintah daerah yang sudah memperoleh opini yang baik tersbut bebas dari penyimpangan.

Dalam tahun 2014, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 86 LKKL Tahun 2013. Dibandingkan dengan LKKL Tahun 2012, LKKL yang diperiksa BPK mengalami penurunan sebanyak 6 entitas karena LK Bagian Anggaran 999 (BA Lainlain) tidak diberikan opini tersendiri dan masuk dalam LK BUN.

Terhadap 86 LKKL tersebut, BPK memberikan opini WTP atas 64 LKKL, opini WDP atas 19 LKKL termasuk LK BUN, dan opini TMP pada 3 LKKL. Perkembangan opini LKKL termasuk LK BUN Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

TahunLKKL

Opini Jumlah

WTP % WDP % TW % TMP %

2009 44 57 26 33 0 0 8 10 78

2010 52 63 29 35 0 0 2 2 83

2011 66 76 18 21 0 0 3 3 87

2012 68 74 22 24 0 0 2 2 92

2013 64 74 19 22 0 0 3 4 86

Dari Tabel tersebut terlihat bahwa dari LKKL Tahun 2009 s.d. 2013 yang memperoleh opini WTP semakin meningkat dari 44 entitas di Tahun 2009 menjadi 68 entitas untuk LKKL Tahun 2012. Sedangkan pada LKKL Tahun 2013, jumlah LK yang memperoleh opini WTP turun menjadi 64 entitas karena jumlah entitas yang diperiksa berkurang meskipun secara persentase tetap sebesar 74%.

Untuk LKKL Tahun 2013 yang memperoleh opini WDP umumnya disebabkan disebabkan masih adanya kelemahan dalam pengelolaan dan pencatatan kas dan setara kas, persediaan, PNBP, aset tetap, belanja barang, dan belanja modal. Sedangkan atas



2 LKKL yang memperoleh opini TMP disebabkan sistem pengendalian intern entitas belum dilaksanakan dengan optimal, seperti: pencatatan dan pengelolaan yang belum memadai atas persediaan, aset tetap, pendapatan, belanja barang, belanja modal, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

% opini BPK atas LKPD Provinsi/Kab/Kota dengan opini WTP

Peningkatan jumlah instansi pemerintah yang memperoleh opini WTP juga terjadi pada pemerintah daerah. Dalam tahun 2014 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 456 LKPD Tahun 2013. Terhadap LKPD tersebut BPK memberikan opini WTP atas 153 LKPD, opini WDP atas 276 LKPD, opini TW atas 9 LKPD, dan opini TMP atas 18 LKPD. Perkembangan opini LKPD Provinis Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

TahunLKPD

Opini Jumlah

WTP % WDP % TW % TMP %

2009 15 2.98 330 65.48 48 9.52 111 22.02 504

2010 34 6.51 343 65.71 26 4.98 119 22.80 522

2011 67 12.79 349 66.60 8 1.53 100 19.08 524

2012 120 22.90 319 60.88 6 1.15 79 15.08 524

2013 153 33.55 276 60.53 9 1.97 18 3.95 456

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari LKPD Tahun 2009 s.d. 2013 yang memperoleh opini WTP semakin meningkat dari 15 entitas di Tahun 2009 menjadi 153 entitas di Tahun 2013. Kenaikan opini tersebut disebabkan entitas telah melaksanakan perbaikan atas kelemahan dalam LKPD tahun sebelumnya, seperti: (1) perbaikan sistem pengelolaan barang dan jasa, belanja pegawai, belanja hibah, dan bantuan sosial; (2) penyusunan bukti realisasi belanja modal; (3) memperjelas nilai dan status penyertaan modal pemerintah daerah serta melengkapi bukti pendukung atas penyertaan modal pemerintah daerah; (4) perbaikan sistem pencatatan dan pengelolaan piutang, persediaan, investasi non permanen, aset tetap, dan hutang perhitungan pihak ketiga; dan, (5) inventarisasi aset peralatan dan mesin serta menatausahakannya dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan buku inventaris.

Sedangkan LKPD yang memperoleh opini TMP, pada umumnya disebabkan oleh pembatasan lingkup pemeriksaan, kelemahan pengelolaan yang material pada akun aset tetap, kas, piutang, persediaan, investasi permanen dan nonpermanen, aset lainnya, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.



Jumlah unit kerja IP yang memperoleh predikat WBK/WBBM

Reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengurangi praktik KKN di lingkungan instansi pemerintah. Salah satu langkah awal yang dilakukan pemerintah adalah pencanangan gerakan nasional pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah pada tanggal 17 April 2012 di Jakarta. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan dokumen Pakta Integritas yang dilakukan seluruh pimpinan dan staf instansi pemerintah, berdasarkan Inpres No. 17/2011 tentang rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

Komitmen pemberantasan korupsi diwujudkan melalui pernyataan atau komitmen dalam dokumen Pakta Integritas yang dilanjutkan dengan pembangunan zona integritas (ZI) di lingkup K/L/Pemda. Terwujudnya WBK di K/L/Pemda akan mendorong percepatan pemberantasan korupsi melalui pencegahan. Upaya ini diperlukan sebagai salah satu langkah strategis untuk mempercepat pencapaian IPK Indonesia mencapai nilai 5,0 pada tahun 2014.

Sebagai langkah awal dalam mewujudkan WBK/WBBM terlebih dahulu dilakukan pencanangan zona integritas pada instansi pemerintah yang mempunyai komitmen dalam mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kerjanya. Zona Integritas ini merupakan unit kerja pelayanan yang dijadikan percontohan dalam upaya membangun budaya anti korupsi. Unit yang mencanangkan Zona integritas berarti pimpinan unit dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penerapan Zona Integritas disetiap K/L/pemda berdasarkan PermenPANRB nomor 52 tahun 2014.

Sampai dengan tahun 2014, terdapat 249 instansi pemerintah yang telah mencanangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dengan rincian sebagai berikut:

Instansi Pemerintah 2012 2013 2014 TotalKementerian/Lembaga 30 6 8 44Provinsi 9 6 5 20Kabupaten/Kota 45 107 35 187

Jumlah 84 119 46 249



Dari sejumlah instansi pemerintah yang telah mencanangkan pembangunan ZI, hanya 27 instansi pemerintah yang telah mengirimkan hasil evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas di lingkungan masingmasing dengan 93 calon unit kerja yang akan ditetapkan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM.

Pada tahun 2013 telah dilakukan reviu terhadap 58 unit kerja dan hasilnya terdapat 5 unit kerja yang ditetapkan berpredikat menuju WBBM, yaitu:

‐ Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kediri,

‐ Layanan Pengadaaan Secara Elektronik(LPSE) Jakarta,

‐ Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang,

‐ Kantor Pelayanan Pajak Large Tax Officer 3 (KPP LTO) Jakarta.

‐ Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V,

Selanjutnya tahun 2014 dilakukan reviu terhadap 35 Unit kerja dan 4 unit kerja. Hasilnya 4 unit kerja berpredikat menuju WBBM dan 12 unit kerja berpredikat menuju WBK. Sedangkan unit kerja lainnya proses pembangunan ZI dan proses evaluasinya belum sesuai dengan ketentuan.

Hasil reviu atas unit kerja tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Predikat Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan MelayaniKementerian Keuangan 1. Direktorat Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan (DJPK) Jakarta

2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh

3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang II

4. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto



Predikat Menuju Wilayah Bersih dari KorupsiKementerian Keuangan 1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonegoro

2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bangko

3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya

4. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kudus

5. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Purwakarta

Kementerian Kelautan dan Perikanan

6. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan (KIPM) Kelas II Semarang, Badan KIPM

7. Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar Sukabumi, Ditjen Perikanan Budidaya

Kementerian Sosial 8. Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) “Antasena” Magelang

Kementerian Kesehatan 9. Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Kariadi Semarang

Badan Pusat Statistik 10. BPS Provinsi Sulawesi Barat

Pemerintah Kota Yogya-karta

11. Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta

12. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

Penyerahan sertifikat kepada unit kerja yang mendapat kategori WBK/WBBM dilakukan pada puncak acara Peringatan Hari Anti Korupsi tanggal 11 Desember 2014 di Yogyakarta. Predikat WBK/WBBM hanya diberikan kepada unit kerja yang secara serius dan berkomitmen mampu membangun tata kelola yang baik serta mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Beberapa langkah kedepan untuk meningkatkan unit kerja yang berpredikat menuju WBK/WBBM antara lain:

1) Melakukan sosialisasi kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk segera pencanangkan dan membangun zona Integritas sebagai langkah percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

2) Melakukan bimbingan dan pendampingan kepada instansi pemerintah yang telah mencanangkan zona integritas, untuk segera menetapkan dan membangun unit kerja sebagai zona intergritas.



Langkah selanjutnya untuk mengawal Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) yang menjadi tanggung jawab Kementerian PANRB, maka K/L/Pemda yang telah mencanangkan Zona Integritas (ZI) didorong membangun unit kerja percontohan menuju WBK/WBBM. Selain itu dalam rangka penguatan integritas aparatur juga didorong agar setiap instansi pemerintah membentuk agen perubahan dan unit penanganan gratifikasi.


Pengaduan masyarakat dan aparatur merupakan salah satu bentuk nyata peran serta masyarakat dalam penyelenggaran tata kelola pemerintahan menuju good governance, oleh karena itu Kebijakan pengaduan masyarakat dan aparatur dilakukan dengan mengoptimalkan peran APIP instansi pemerintah.

Perkembangan penanganan pengaduan masyarakat selama tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Dalam tahun 2014 surat pengaduan masyarakat yang masuk Kementerian PAN dan RB sebanyak 736 surat pe ngaduan. Dari jumlah tersebut setelah dilakukan telaahan dan analisis, surat pengaduan yang layak untuk diproses (berkadar pengawasan) dan disalurkan kepada instansi terkait sebanyak 708 surat pengaduan, sedangkan selebihnya bukan berkadar

pengawasan atau sudah disampaikan secara langsung kepada instansi terkait. Selanjutnya dari jumlah tersebut sebanyak 505 telah ditindak lanjut oleh instansi terkait, sedangkan sisanya masih dalam proses.

Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penanganan pengaduan masyarakat antara lain adalah:

1) Pengaduan masyarakat belum mendapatkan respon yang optimal dari Instansi Pemerintah, dan ada kecenderungan melindungi bawahan terlapor;

2) Penanganan pengaduan masyarakat di setiap Instansi Pemerintah belum dilaksanakan dengan baik;

Selama tahun 2014 surat pengaduan masyarakat yang masuk Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui TP 5000 sebanyak 736 surat

pengaduan. Dari jumlah tersebut setelah dilakukan telaahan dan analisis yang berkadar

pengawasan sebanyak 708

pengaduan atau 96,20% dan yang

bukan berkadar pengawasan

sebanyak 28 pengaduan atau 3,80%.

Dari pengaduan yang berkadar

pengawasan ditelaah dan analisis

lebih lanjut, sebanyak 129 pengaduan

tidak layak disalurkan dan ditindak

lanjuti atau 18,22%, dan 579

pengaduan yang layak disalurkan atau

81,77%. Surat pengaduan yang tidak layak disalurkan dikarenakan:

• Surat pengaduan bersifat sumbang saran atau keinginan pelapor yang secara normatif tidak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemerintah

tidak mungkin memenuhinya;

• Surat pengaduan hanya berupa masukan/saran, himbauan pemberitahuan dan tujuan surat

sudah tepat, sumbang saran;

• Surat pengaduan telah ditindaklanjuti oleh instansi lain yang berwenang menangani, dengan

adanya tembusan kepada Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi atas

penanganan pengaduan tersebut;

• Surat pengaduan berupa pencabutan atas pengaduan yang telah disampaikan.

Selanjutnya dari jumlah tersebut sebanyak 579 telah mendapatkan tanggapan tindak

lanjut dari dari Inspektorat

instansi terkait, dan yang telah

dinyatakan selesai sebanyak

505 pengaduan atau 87,22%,

sedangkan yang belum

dianggap selesai sebanyak 74

pengaduan atau 12,78%.

Gambaran uraian di atas dapat

579

129

PENGADUAN BERKADAR PENGAWASAN

Pengaduan yang layak disalurkan

pengaduan yang Mdak layak disalurkan

505

74

PENGADUAN YANG SELESAI DITINDAKLANJUTI

pengaduan yang telah diMndaklanjuM

Pengaduan yang belum selesai diMndaklanjuM



3) Penanganan Pengaduan Masyarakat secara nasional belum satu pintu. Surat dumas yang substansinya sama disampaikan ke beberapa instansi sehingga terjadi duplikasi penanganan dumas oleh beberapa instansi pemerintah, misalnya penanganan pengaduan oleh Kementerian PANRB, Sekretariat Negara, Sekretariat Wakil Presiden, Ombusman RI.

Berikut ini jumlah pengaduan dan perkembangan penyelesaian sejak tahun 20102014:

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah

Jumlah Pengaduan 1,387 905 726 878 736 4,632

Berkadar Pengawasan 1,257 861 724 870 708 4,420

a. selesai ditindak lanjuti 898 685 432 491 505 3,010

b. masih dalam proses 34 11 17 113 74 250

c. tidak diproses 325 165 275 266 129 1,160

Tidak Berkadar Pengawasan 130 44 2 7 28 211

Sasaran 4.3

Meningkatnya instansi Pemerintah yang akuntabel

Tahun 2014 merupakan tahun yang sangat strategis bagi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini ditandai dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan ditandatanganinya MoU (Nota Kesepahaman) antara Menteri PANRB dengan Menteri PPN/BAPPENAS, yang mengatur tentang pengintegrasian/ penyelarasan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pusat. MoU tersebut mengatur arsitektur perencanaan pembangunan nasional, pengintegrasian sistem perencanaan dan penganggaran, serta istilahistilah yang digunakan. MoU tersebut diharapkan akan memudahkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat kedepan.

Dengan diterbitkannya Perpres tersebut, instansi pemerintah didorong untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. Akuntabilitas kinerja adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome.



Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya, setiap tahun Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat beberapa predikat penilaian akuntabilitas kinerja mulai dari yang paling rendah yaitu kategori D sampai dengan yang tertinggi yaitu kategori AA, dengan penjelasan sebagai berikut:

No. Predi-kat

Nilai Abso-lut

Interpretasi Karakteristik Akuntabilitas Instansi

1. AA >85100 Memuaskan Memimpin perubahan, berbudaya kinerja, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel

2. A >7585 Sangat Baik Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

3. B >6575 Baik, dan perlu sedikit perbaikan

Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

4. CC >5065 Cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar

Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu beberapa perbaikan tidak mendasar.

5. C >3050 Agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar

Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.

6. D 030 Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar.

Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Komponen penilaian SAKIP meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Instansi pemerintah yang dinilai akuntabel atau yang akuntabilitas kinerjanya baik adalah instansi yang berdasarkan hasil evaluasi memperoleh predikat minimal “CC” atau “Cukup Baik”.

Dalam tahun 2014 untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Kementerian PANRB telah menerbitkan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja. Kebijakan ini merupakan pelaksanaan dari Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri PANRB ini akan mulai diterapkan untuk penyusunan Laporan Kinerja tahun 2014 dan Perjanjian Kinerja tahun 2015.



Untuk menguatkan sistem akuntabilitas kinerja, ke depan akan disusun Peraturan Menteri PANRB tentang Pedoman Evaluasi Kinerja, menyempurnakan Peraturan Menteri PANRB tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, dan menyusun Peraturan Menteri PANRB tentang Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKJPP) sebagai amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara keseluruhan, instansi yang berkategori baik dalam penerapan SAKIP meningkat, untuk instansi pusat meningkat dari 63,29% ditahun 2010 menjadi 98,76% di tahun 2014. Provinsi meningkat dari 31,03% ditahun 2010 menjadi 87,88% di tahun 2014, sedangkan Kab/Kota juga meningkat dari 9,77% menjadi 44,90% di tahun 2014.

Berikut ini perkembangan penerapan SAKIP sejak tahun 2010 s.d. 2014:

99,37 %

77,67%

(98% K/L; 90% Prov; 45% Kab/Kota)

77,13%

(98,76% K/L; 87,88% Prov; 44,9% Kab/Kota)realisasi

target

Persentase instansi pemerin-tah yang akuntabilitasnya baik

Capaian sasaran meningkatnya instansi pemerintah yang akuntabel adalah sebagai berikut:Laporan Kinerja kementerian PANRB 2014

42

Peraturan Menteri PANRB tentang Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKJPP) sebagai amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian sasaran meningkatnya instansi pemerintah yang akuntabel adalah sebagai berikut:

indikator Target Realisasi % Persentase instansi pemerintah yang akuntabilitasnya baik

77,67% (98% K/L; 90% Prov

45% Kab/Kota)

77,13% (98,76% K/L 87,88% Prov

44,9% Kab/Kota)

99,37%

Secara keseluruhan, instansi yang berkategori baik dalam penerapan SAKIP meningkat, untuk instansi pusat meningkat dari 63,29% ditahun 2010 menjadi 98,76% di tahun 2014. Provinsi meningkat dari 31,03% ditahun 2010 menjadi 87,88% di tahun 2014, sedangkan Kab/Kota juga meningkat dari 9,77% menjadi 44,90% di tahun 2014.

Berikut ini perkembangan penerapan SAKIP sejak tahun 2010 s.d. 2014:

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa meskipun penerapan SAKIP di pemerintah daerah kabupaten/kota mengalami peningkatkan namun sampai dengan tahun 2014 baru mencapai 44,90%, sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan pada periode mendatang antara lain adalah: -‐ Menyelaraskan berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan penguatan

akuntabilitas aparatur, khususnya koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, untuk mengatur pengintegrasian dan penyelarasan atas sistem perencanaan dan pelaporan di pemerintah daerah;

-‐ Lebih meningkatkan kualitas pemberian bimbingan teknis kepada instansi pemerintah yang telah memenuhi ketaatan terhadap pemenuhan azas akuntabilitas aparatur;

63.29%

82.93%

95.06% 95.24% 98.76%

31.03%

63.33%

75.76% 84.85% 87.88%

3.31% 12.22%

24.37%

36.56% 44.90%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

2010 2011 2012 2013 2014

Kementerian/ lembaga

Pemda Provinsi

Pemda kab/kota



Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa meskipun penerapan SAKIP di pemerintah daerah kabupaten/kota mengalami peningkatkan namun sampai dengan tahun 2014 baru mencapai 44,90%, sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan pada periode mendatang antara lain adalah:

‐ Menyelaraskan berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan penguatan akuntabilitas aparatur, khususnya koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, untuk mengatur pengintegrasian dan penyelarasan atas sistem perencanaan dan pelaporan di pemerintah daerah;

‐ Lebih meningkatkan kualitas pemberian bimbingan teknis kepada instansi pemerintah yang telah memenuhi ketaatan terhadap pemenuhan azas akuntabilitas aparatur;

‐ Memperluas cakupan sosialisasi untuk lebih mendorong penguatan akuntabilitas di berbagai instansi pemerintah, khususnya di pemerintah daerah Wilayah Indonesia Bagian Timur;

‐ Meningkatkan pemahaman Inspektorat Provinsi atas evaluasi akuntabilitas, yang nantinya diharapkan secara perlahan, evaluasi Kabupaten/Kota dapat dilakukan oleh Inspektorat Provinsi.



Terwujudnya Aparatur Kementerian PANRB yang Profesional dan berkinerja tinggi5.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian PANRB menjadi ujung tombak penggerak pelaksanaan (prime mover) reformasi birokrasi nasional dan menjadi contoh bagi semua K/L/Pemda dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

Disamping itu Kementerian PAN RB juga melaksanakan berbagai programprogram makro dan meso sebagaimana dituangkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014, melalui penetapan kebijakan nasional yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L/Pemda. Oleh karena itu untuk memastikan bahwa seluruh agenda reformasi birokrasi berjalan efektif maka aparatur Kementerian PANRB dituntut lebih profesional dan berkinerja tinggi.

Untuk mewujudkan Terwujudnya Aparatur Kementerian PANRB yang Profesional dan berkinerja tinggi ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

Terwujudnya Organisasi Kementerian PANRB yang efektif dan efisien;

Terwujudnya SDM Kementerian PANRB yang Profesional dan efektif;

Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian PANRB;

Terwujudnya Kementerian PANRB yang akuntabel dan bebas KKN.

1.

2.

3.

4.



Sasaran 5.1.

Terwujudnya Organisasi Kementerian PANRB yang efektif dan efisien

Organisasi Kementerian PANRB yang efektif dan efisien digambarkan dengan organisasi yang tepat fungsi dan ukuran dengan memenuhi tingkat kesesuaian struktur organisasi dengan kebutuhan sehingga dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaan tugas dan perannya dinyatakan semakin efektif ditandai dengan menurunnya tumpang tindih kewenangan. Sedangkan efisiensi pelaksanaan digambarkan dalam sistem prosedur yang baik dengan rasio sarana dan prasarana kerja yang proporsional.

Untuk mewujudkan Kementerian PANRB yang efektif dan efisien telah dilakukan upaya penataan organisasi dan business process. Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis eksternal dan internal selama periode 20102014 organisasi Kementerian PANRB mengalami beberapa kali penataan organisasi ternasuk business processnya. Penataan terakhir berdasarkan Perpres No 56 tahun 2013 dan ditindaklanjuti dengan PerMen PANRB No. 31 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Adapun pokokpokok penataan selama peridoe 20102014 adalah sebagai berikut:

‐ Perubahan organisasi dengan penambahan nomenklatur baru ”Reformasi Birokrasi”, sehingga menjadi Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi;

‐ Perampingan unit eselon I dari 6 menjadi 4, dan eselon II dari 34 menjadi 27;

‐ Penambahan bidang organisasi yang mengelola penanganan sistem informasi, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, layanan pengadaan barang dan jasa, komunikasi dan informasi publik;

‐ Penguatan peran pengelolaan manajemen kinerja, SDM dan pengaduan masyarakat

Sedangkan perbaikan business process dilakukan melalui penyusunan dan reviu SOP untuk setiap aktivitas yang ada pada unit kerja. Pada saat ini SOP tersebut sedang direviu kembali agar selaras dengan proses bisnis yang berjalan.

90 %Persentase aplikasi TIK yang terintegrasi

100 %90 %

realisasitarget

Capaian terwujudnya organisasi Kementerian PANRB yang efektif dan efisien adalah sebagai berikut:

100 %Tingkat Persepsi masyarakat terhadap Gerakan RB

BaikBaik

realisasitarget



Tingkat Persepsi masyarakat terhadap Gerakan RB

Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan aparatur yang bersih, kompeten dan melayani telah dilakukan survey persepsi masyarakat. Dalam tahun 2014 survey dilakukan 2 kali di 12 kota besar di Indonesia dengan kuesioner yang memuat pernyataan yang berkaitan dengan 9 program percepatan reformasi birokrasi di Indonesia. Selanjutnya dilakukan tabulasi dan skor yang dihasilkan disimpulkan ke dalam predikat “sangat baik”, “baik”, “cukup”, “agak/sedikit/kurang baik” dan “buruk”.

Berdasarkan hasil survey tersebut menunjukkan bahwa Indeks persepsi masyarakat terhadap Reformasi Birokrasi Nasional hasil survey kedua sebesar 6,21 meningkat dari indeks pada survei yang pertama sebesar 5,70.

Nilai indeks tertinggi terdapat pada area perubahan Peningkatan Kesejahteraan SDM Aparatur Negara dengan indeks 7,46, sedangkan nilai indeks yang terendah terdapat pada area perubahan “Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur pada sub area perbuahan pertanggungjawaban” dengan indeks 5,52. Hasil survey selengkapnya adalah sebagai berikut:

Area Perubahan Variabel Survey 1 Survey 2

Penataan Struktur Birokrasi Struktur Organisasi 5.73 6.54

Jumlah dan Distribusi PNS Sebaran PNS 5.28 5.91

Penataan Sistem Seleksi Dan Promosi Secara Terbuka

Seleksi CPNS 4.94 6.27

Profesionalitas 5.29 5.58

Peningkatan Profesionalisme PNS Etika dan Disiplin PNS 5.53 5.41

Kecakapan PNS 5.95 6.11

Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik

Pemerintahan Elektronik 6.52 6.81

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kualitas Pelayanan 6.38 6.66

Kemudahan Berusaha 6.04 6.05

Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur

Transparansi 5.84 6.68

Pertanggungjawaban 5.01 5.2

Peningkatan Kesejahteraan SDM Aparatur Negara

Kesejahteraan 6.74 7.07

Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur Negara

Efisiensi 5.1 6.24

Jumlah 5.7 6.21



Untuk memperbaiki persepsi tersebut perlu dilakukan halhal sebagai berikut:

‐ dilakukan penataan struktur birokrasi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

‐ dilakukan penyederhanaan struktur birokrasi secara bertahap dengan tujuan memudahkan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Struktur birokrasi yang telah sederhana ini kemudian dijadikan standar pelayanan, dan dilakukan kampanye atau publikasi terhadap struktur yang telah sederhana ini.

‐ dilakukan publikasi melalui media sosial, website, maupun dengan membuat spanduk atau gambar yang di pasang di tempat pelayanan agar masyarakat dapat melihat dan merasa mudah untuk menyelesaikan keperluannya.

‐ Agar jumlah dan distribusi PNS lebih merata maka sebaiknya dilakukan analisis beban kerja terlebih dahulu, kemudian baru dilakukan penempatanpenempatan PNS sesuai dengan kebutuhan di tiap wilayah masingmasing.

Persentase aplikasi TIK yang terintegrasi Penerapan elektronisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dilakukan Kementerian PANRB, yang diawali dengan pembangunan web-site (www.menpan.go.id) yang pada awalnya masih sangat sederhana dan konvensional. Selanjutnya dilakukan pengembangan melalui:

a. Pengintegrasian sistem operasional berupa pemusatan server dan data base;

b. Upgrading site Performance yang mengubah tampilan web-site sehingga lebih komunikatif dan menarik;

c. Pengembangan aplikasi dan penerapan sistem teknologi informasi diantaranya:

‐ Si Rara, yaitu aplikasi Sistem Informasi Pemesanan Ruang Rapat,

‐ Si Dara yaitu aplikasi Sistem Informasi Daftar Hadir Rapat,

‐ Si Mama yaitu aplikasi SMS Center,

‐ Si Mail yaitu aplikasi yang digunakan untuk monitoring persuratan,

‐ Si Reta yaitu aplikasi regristrasi tamu,

‐ Si Dara yaitu aplikasi daftar kehadiran pegawai,

‐ Si Duta yaitu aplikasi untuk menerima pengaduan masyarakat terkait pelayanan kementerian PANRB,

‐ Whistle Blowing System, yaitu aplikasi pengaduan untuk kasusu yang berindikasi tindak pidana korupsi,



‐ E-performance, yaitu aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja unit,

‐ Asik yaitu Aplikasi Sistem Informasi kepegawaian,

‐ Si Mona yaitu aplikasi monitoring pencairan anggaran,

Seluruh aplikasi yang dikembangkan di atas belum sepenuhnya dapat diintergrasikan, karena sebagian masih dalam proses pengembangan dan perbaikan.

Sasaran 5.2.

Terwujudnya SDM Kementerian PANRB yang Profesional dan efektif

Sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi mulai dari aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas Kementerian PANRB. Oleh karena itu Kementerian PANRB terus berupaya untuk memperoleh pegawai yang kompeten melalui proses rekruitmen yang baik, promosi terbuka dan meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan sehingga seluruh SDM Kementerian PANRB memiliki kemampuan baik teknis dan manajerial sehiggga mendukung capaian kinerja dan memiliki keunggulan kompetitif.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan baik jumlah maupun kompetensi SDM Kementerian PANRB, telah dilakukan berbagai upaya diantaranya melalui penerimaan pegawai dan pegawai yang dipekerjaan dari instansi lain. Sejak tahun 2007 s.d 2014 telah dilakukan beberapa kali penerimaan pegawai untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan pengisian pegawai yang telah memasuki purna tugas.

Capaian terwujudnya SDM Kementerian PANRB yang professional dan efektif adalah sebagai berikut:

100 %Persentase pengisian jabatan eselon I dan II secara terbuka

100 %100 %

realisasitarget

125 %Persentase Pegawai yang memperoleh nilai prestasi kerja baik

80 %100 %

realisasitarget



Untuk pengembangan SDM, pada tahun 2012 telah dilakukan pemetaan minat dan bakat serta kompetensi guna mengetahui sebaran kuantitas dan kualitas pegawai melalui Talent Mapping. Kegiatan ini dilakukan terhadap pejabat eselon III dan IV dan seluruh staf sehingga didapatkan gambaran utuh mengenai potensi bakat di Kementerian PANRB. Hasil dari Talent Mapping digunakan dalam pengembangan pegawai terkait dengan peningkatan kapasitas, pengembangan karier dan penempatan. Kegiatan serupa juga dilakukan pada tahun 2014 berupa Pool Talent yang diikuti oleh para pejabat eselon II, III, dan IV.

Di samping itu dalam rangka meningkatkan kompetensi Kementerian PANRB telah menyelenggarakan berbagai pelatihan berbasis kompetensi baik diklat teknis, fungsional, maupun struktural, yang diselenggarakan baik dalam negeri maupun luar negeri. Selama 2014 telah dilaksanakan berbagai Diklat Teknis di lingkungan Kementerian PANRB.

Persentase pegawai yang memperoleh nilai prestasi kerja baik

Penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja (perfomance appraisal) seorang pegawai. Sesuai dengan PP 46 bahwa penilaian prestasi kerja PNS terdiri dari unsur Sasaran Kerja PNS (SKP) dan perilaku kerja, dengan bobot 60% dan 40%.

Penerapan SKP di lingkungan Kementerian PANRB telah dilakukan sejak tahun 2013 meskipun belum seluruh unit kerja telah menerapkan sistem ini dan penilaian terakhir masih menggunakan DP3. Namun mulai tahun 2014 penilaian pegawai telah menggunakan Penilaian Prestasi Kerja. Berdasarkan hasil penilaian tersesbut menunjukkan bahwa seluruh pegawai memperoleh nilai prestasi kerja ratarata di atas 75 baik atau dengan kategori “Baik”.

Pengisian Jabatan Secara Terbuka

Untuk memperoleh pegawai Kementerian PANRB yang lebih professional khususnya untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang terdiri dari Jabatan Eselon I dan Eselon II telah dilakukan pengisian secara terbuka. Kebijakan ini telah dilaksanakan oleh Kementerian PANRB sejak tahun 2012 untuk mengisi empat jabatan Eselon I. Selanjutnya tahun 2013 dan 2014 setiap pengisian Jabatan Eselon I dan II telah dilakukan secara terbuka.

Dengan promosi jabatan secara terbuka tersebut diperoleh pejabat dari K/L/Pemda yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh Kementerian PANRB yang diharapkan menunjang pelaksanaan tugas Kementerian agar menjadi lebih baik.



Sasaran 5.3

Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian PANRB

Kementerian PANRB memegang peran strategis dalam pengelolaan reformasi birokrasi. yaitu sebagai prime mover dalam mewujudkan reformasi birokasi nasional, oleh karena itu maka kementerian PANRB harus menjadi contoh bagi K/L/Pemda.

Oleh sebab itu, untuk mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah lainnya, Kementerian PANRB telah melakukan berbagai penataan internal sebagai berikut:

1. Penguatan nilainilai Kementerian PANRB (Integritas, Profesional, Akuntabel/IPA) sebagai bagian dari Revolusi Mental melalui Sharing Knowlegde, Reform Corner maupun leaflet, penempatan banner di berbagai tempat strategis di Kem. PANRB, dan Workshop Revolusi Mental dan NilaiNilai IPA bekerjasama dengan ESQ Leadership Center;

2. Penguatan pengawasan dengan penerbitan Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian PANRB;

3. Penguatan bisnis proses melalui penerapan berbagai aplikasi berbasis elektronik yang meliputi e-performance, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sistem pengaduan, layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), Aplikasi SMS center, Aplikasi monitoring persuratan (Si Mail), Aplikasi Registrasi Tamu (Si Reta), Aplikasi data Kehadiran Pegawai (Si Dara), Aplikasi E-Complaint (Si Duta), Whistle Blowing System, Sistem EFormasi, Aplikasi Reservasi Ruang Rapat (Si Rara);

4. Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap Kementerian PANRB melalui berbagai media terkait, khususnya masalah Seleksi CPNS tindak lanjut penanganan Tenaga Honorer K2, penjelasan SE Menteri PANRB Nomor 10, 11 dan 13 Tahun 2014, Kebijakan Moratorium PNS, pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;

5. Membangun Sistem Manajemen SDM Terpadu Berbasis Kompetensi/Integrated Compe-tency Based Human Resource Management System (ICBHRMS);

Capaian terwujudnya reformasi birokrasi di kementerian PANRB adalah sebagai berikut:

100 %Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB

baik*)baik

realisasitarget

50 %

Tingkat persepsi masyarakat yang menyatakan “baik” terhadap Kementerian PANRB

90 %45 %

realisasitarget

*) indikator 5.3.1.sebelumnya Nilai PMPRB dengan target nilai 86, diganti menjadi indeks Reformasi Birokrasi “Baik”



6. Melakukan efisiensi anggaran dengan membatasi pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas, meniadakan rapat konsinyering di luar kantor dan efisiensi penggunaan energi;

Indeks RB Kementerian PANRB

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 tentang Pedoman Evaluasi reformasi Birokrasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) telah dilakukan evaluasi terhadap kemajuan reformasi birokrasi. Penilaian tersebut dilakukan secara mandiri oleh Inspektorat melalui PMPRBonline. Selanjutnya dari hasil tersebut dilakukan evaluasi dan berdasarkan Laporan hasil Evaluasi Kemajuan Reformasi Birokrasi bahwa Kementerian PANRB memperoleh nilai 73,52 dengan kategori “Baik”, dengan beberapa capaian diantaranya sebagai berikut:

1. penataan struktur organisasi dalam bentuk perampingan jabatan eselon I dan II serta penghapusan jabatan eselon III dan IV secara bertahap;

2. promosi terbuka untuk eselon I dan II sejak tahun 2012;

3. dilakukan rekrutmen pegawai secara objektif dan sejak tahun 2013 telah menggunakan CAT dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Dasar (TKD);

4. pembangunan e government melalui penggunaan aplikasi untuk pelaynaan di bidang kelembagaan, SDM dan penangan pengaduan masyarakat;

5. penerapan budaya unggul dan pembentukan agen perubahan dengan menjadikan eselon I sebagai role model dalam memimpin perubahan;

6. penerapan whistle blowing system;

7. penerapan e-performance dalam pemantauan kinerja dalam upaya peningkatan capaian kinerja.

Upaya mempercepat dan mendorong proses pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian PANRB, telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Internal.

Namun demikian masih terdapat beberapa area yang harus dilakukan perbaikan diantaranya:

1. Melakukan evaluasi atas proses bisnis dan prosedur operasional tetap untuk seluruh kegiatan utama;

2. Meningkatkan implementasi egovernment secara terintegrasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan;

3. Menyempurnakan berbagai indikator kinerja individu agara selaras dengan kinerja organisasi;



Tingkat persepsi masyarakat terhadap Kementerian PANRB

Tingkat persepsi dari pemangku kepentingan stakeholder Kementerian PAN sangat dipengaruhi oleh bagaimana Kementerian PANRB melaksanakan tugas pokok fungsinya dalam penyusunan kebijakan, melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasinya.

Untuk mengetahui tingkat persepsi tersebut dalam tahun 2014 telah dilakukan survey kepada tamu yang berkunjung ke kantor Kementerian PANRB yang berasal dari pegawai berbagai instansi pemerintah (PNS/TNI/Polri), Anggota Dewan, wartawan, LSM, mahasiswa, dan masyarakat lainnya. Survey dilakukan menggunakan Aplikasi “SiSukma” dimana setiap tamu memberikan penilaian dengan pilihan kategori “baik sekali”, “baik”, “cukup”, atau “buruk” terhadap pelayanan Kementerian PANRB secara keseluruhan dengan menekan tombol pada layar monitor yang disediakan.

Dari sebanyak 699 tamu (responden), 319 orang atau 45,64% menyatakan “baik” dan 288 responden atau 41,2% menyatakan “cukup”. Berikut ini rincian hasil survey selama tahun 2014:

RespondenBaik

SekaliBaik Cukup Buruk Jumlah

‐ PNS/TNI/Polri 2 221 196 44 463‐ DPR/MPR/DPD/DPRD 0 39 20 7 66‐ Wartawan 0 13 11 7 31‐ LSM 0 7 15 1 23‐ Mahasiswa 0 11 15 11 37‐ Masyarakat 0 28 31 20 79

Jumlah 2 319 288 90 699Persentase (%) 0.29 45.64 41.2 12.88 100

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sejak tahun 2012 s.d. 2014 Kementerian PANRB mendapat penilaian “Baik” dari stakeholder, meskipun prosentasenya terjadi penurunan. Hal tersebut disebabkan adanya perubahan metode dan unsur penilaian dalam survey. Dalam tahun 2012 survey dilakukan menggunakan lembar questioner yang berisi 14 unsur pelayanan yang dinilai oleh responden, yang selanjutnya dilakukan tabulasi dan dihitung rataratanya. Sedangkan tahun 2013 survey dilakukan secara on-line oleh pihak ketiga (majalah gatra).

Selain hasil di atas telah dilakukan survey terkait dengan penerapan nilianilai IPA oleh seluruh pegawai Kementerian PANRB. Secara umum indeks persepsi core values KemenpanRB (IPA) telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan sebelum dan sesudah



program RB dilaksanakan yaitu dari 3.21 (cukup baik) sebelum 2010 menjadi 3.61 (baik) pada tahun 2014.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap Kementerian PANRB adalah melalui:

o Penetapan NilaiNilai Budaya Unggul Kementerian PANRB sebagai Inti dari Manajemen Perubahan yang meliputi Integritas, Profesional dan Akuntabel (IPA).

o Penguatan dan internalisasi nilai IPA melalui kegiatan dialog pimpinan dalam forum Shar-ing Knowlegde, Reform Corner, penyebaran leaflet, penempatan banner di berbagai tempat strategis di Kementerian PANRB. Penetapan Agen Perubahan dan Role Model di lingkungan Kementerian PANRB.

Sasaran 5.4

Terwujudnya Kementerian PANRB yang akuntabel dan bebas KKNSaat ini pelaksanaan reformasi birokrasi masih dirasa belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal tersebut terkait dengan kompleksitas permasalahan dalam upaya mencari solusi perbaikan. Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara merupakan cerminan dari kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam upaya mendorong peningkatan kinerja birokrasi aparatur negara. Tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan bebas KKN merupakan amanah reformasi dan tuntutan seluruh rakyat Indonesia.

Pada Kementerian PANRB, sasaran ini sudah menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Dan sebagai prime mover dalam reformasi birokrasi, Kementerian PANRB diharapkan menjaga kondisi ini agar menjadi contoh bagi instansi lain.

100 %Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian PANRB

WTPWTP

realisasitarget

100 %

Nilai Hasil Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian PANRB

Kategori A (baik)

KAtegori A (baik)

realisasitarget

Capaian terwujudnya Kementerian PANRB yang akuntabel dan bebas KKN adalah sebagai berikut:



Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian PANRB

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, sejak tahun 2010 s.d. 2014 Laporan Keuangan Kementerian PANRB kecuali tahun 2012 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualitan (WTP). Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan opini WTP dari BPK berupa perbaikan pengelolaan keuangan negara termasuk pengelolaan BMN, perbaikan dalam penyajian laporan keuangan dan meminimalisasi penyim pangan pelaksanaan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Nilai Hasil Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian PANRB

Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di kementerian PANRB menunjukkan perkembangan yang cukup baik, bahkan untuk tahun 2013 dan 2014 Kementerian PANRB mendapat “Kategori A” (memuaskan), meskipun masih ada yang harus diperbaiki dan ditingkatkan, diantaranya menyempurnakan pengukuran kinerja seluruh pegawai yang mencerminkan kapasitas/bobot beban kinerja individu dan mendistribusikan secara proposional target kinerja unit kerja kepada seluruh pegawai.

Berbagai upaya untuk meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja, diantaranya coaching clinic dan pendampingan terhadap seluruh unit kerja dalam menyusun dokumen perencanaan seperti penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), RKAKL, Penetapan Kinerja, pelaksanaan monitoring kinerja dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Berikut ini perkembangan penerapan akuntabilitas kinerja sejak tahun 20102014:

No.Komponen Yang Dinilai

Bobot 2010 2011 2012 2013 2014

a. Perencanaan Kinerja 35 22,53 22,94 25,61 28,90 28,87

b. Pengukuran Kinerja 20 11,42 12,98 13,07 15,24 15,41

c. Pelaporan Kinerja 15 10,50 10,63 10,75 11,94 11,41

d. Evaluasi Kinerja 10 7,08 7,46 8,08 7,79 7,92

e. Capaian Kinerja 20 13,58 12,64 13,59 13,10 13,60

Nilai Hasil Evaluasi 100 65,11 66,65 71,10 76,97 77,21

Kategori CC B B A A



D. Realisasi AnggaranUntuk mencapai sasaran strategis tahun 2014 dari pagu anggaran sebesar Rp146.152.116,000 telah direalisasi sebesar Rp115.982.544.082 atau 79,36%, dengan rincian sebagai berikut:

Sedangkan selama periode tahun 2010 s.d. 2014 jumlah realisasi anggaran adalah sebesar Rp793.761.522.000 atau 69,20% dari total anggaran sebesar Rp549.319.271.162, dengan rincian sebagai berikut:

No. Tahun Anggaran Realisasi %

1. 2010 124.651.091.000 83.366.827.200 66,88 %

2. 2011 152.514.772.000 93.416.074.902 61,25 %

3. 2012 140.648.007.000 109.860.620.617 78,11 %

4. 2013 229.794.536.000 146.693.204.361 63,84 %

5. 2014 146.153.116.000 115.982.544.082 79,36%

Jumlah 793.761.522.000 549.319.271.162 69,20%

Jumlah realisasi anggaran tahun 2014 sebesar 79,36%, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja periode 20102014 sebesar 84,03% menunjukkan adanya efisiensi/penghematan penggunaan anggaran. Efisiensi tersebut pada umumnya dari pengadaan barang/jasa, penghematan dalam pelaksanaan kegiatan, seperti pengurangan biaya perjalanan dinas, membatasi rapat konsinyering yang dilaksanakan di hotel dan sinergi dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

No Tujuan Anggaran Realisasi %

1 Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien

18.261.856.000 9.937.046.172 54,41%

2 Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif

7.207.838.000 5.377.582.431 74,61%

3 Terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan melayani

19.669.719.000 11.444.804.173 58,18%

4 Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas KKN dan akuntabel

8.021.540.000 5.661.223.583 70,58%

5 Mewujudkan aparatur yang professional dan berkinerja tinggi

92.992.163.000 83.561.887.722 89,86%

Jumlah 146.153.116.000 115.982.544.082 79,36%

*) Rincian anggaran dan realisasi per sasaran lihat Lampiran8


L aporan Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2014 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Kementerian PANRB pada

tahun anggaran 2014 dan perkembangan dari tahuntahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan tujuan dan sasaran. Secara umum capaian sasaran strategis 20102014 menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun belum sepenuhnya mencapai target RPJMN.

Kementerian PANRB yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan amanah untuk melakukan perumusan kebijakan, bersyukur karena di penghujung tahun 2014 kebijakan yang sangat dibutuhkan dalam proses reformasi birokrasi, yaitu UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU No. 30 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah disahkan. Kebijakan ini menjadi pelengkap dari UU 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU 39 tahun 2009 tentang Kementerian Negara yang sudah terbit

sebelumnya. Di samping itu kebijakan terkait pengembangan e-government dan penguatan pengawasan memerlukan upaya yang lebih agar segera terwujud menjadi undangundang.

Di sisi lain pada tingkat pelaksanaan kebijakan bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi menunjukan capaian yang cukup baik, meskipun beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah harus dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi.

Bab IVPenutup


LampiranLAMPIRAN I

PENETAPAN KINERJA KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI

TAHUN 2014

No Tujuan dan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program

Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reeformasi Birokrasi

1 Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien1.1 Mewujudkan kebijakan PAN RB

yang komprehensif dan sesuai kebutuhan

jumlah kebijakan terkait pelaksanaan PAN RB yang diterbitkan

44 Kebijakan

1.2 Mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi dan tepat ukuran

jumlah lembaga/unit organisasi yang efek-tif setelah penataan

30 Unit


17 Kementerian

1.3 Terwujudnya tatalaksana pemerin-tahan yang efektif dan efisien


2 urusan

2 Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif2.1 Mewujudkan sistem rekrutmen

yang terbuka dan independen

% K/L/pemda yang menerapkan sistem rekrutmen terbuka

100 %

% K/L/Pemda yang mendapatkan alokasi formasi CPNS dari pelamar umum dan telah menerapkan kebijakan pengadaan dengan sistem CAT

100 %

2.2 Terwujudnya sistem penempatan dan promosi yang kompetitif dan terbuka

% K/L/pemda yang telah menerapkan PP 46/2011

100 %

jumlah K/L/Pemda yang telah melak-sanakan promosi jabatan secara terbuka untuk pejabat eselon I dan II

50 K/L/P(20 K/L; 10 Prov; 20 Kab/Kota)

2.3 Terwujudnya sistem pengembangan SDM Aparatur berbasis kompetensi jabatan

Jumlah K/L/Pemda yang memiliki standar kompetensi jabatan struktural

30 K/L/P

Jumlah jabatan fungsional baru yang ditetapkan

10 jabatan


Lampiran


3 Terwujudnya pemerintah yang Terbuka dan Melayani

Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reeformasi Birokrasi

3.1 Terwujudnya efektivitas pelaksa-naan reformasi birokrasi


75 K/L/P

3.2 Mewujudkan pelayanan publik yang terus menerus meningkat kuali-tasnya

IPK (indeks Persepsi Korupsi) 40peringkat ease of doing business 100jumlah instansi pemerintah yang telah mereplikasi pelayanan publik

99 IP


33 unit

Jumlah laporan evaluasi nasional atas kualitas pelayanan publik pemerintah

1 laporan

3.3 Mewujudkan sistem penanganan pengaduan masyarakat yang terbu-ka dan responsif

% K/L yang menerapkan Sistem Pengelo-laan Pengaduan Pelayanan Publik

100 %

3.4 Mewujudkan sistem pemerintahan yang informatif

% instansi pemerintah yang menggunakan TIK dalam manajemen pelayanannya

10 %

4 Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas KKN dan akuntabel4.1 Terwujudnya SDM aparatur yang

berintegritas dan disiplin Jumlah K/L/Pemda yang telah melak-sanakan penegakan kode etik, disiplin dan konflik kepentingan

30 K/L/P

4.2

Terwujudnya Instansi pemerintah yang bersih dan bebas KKN

skor integritas nasional 8% opini BPK atas LKK/L dengan status WTP

100 %

% opini BPK atas LKPD dengan WTP 60 %Jumlah unit kerja pada Instansi Pemerintah yang memperoleh predikat menuju WBK/WBBM

30 unit


90 %

4.3 Meningkatnya instansi pemerintah yang akuntabel

% K/L yang akuntabilitas kinerjanya baik 77,67%(98 % K/L;90 % Prov;45 % Kab/

Kota)

Lampiran 1


Lampiran

Lampiran 1


5 Mewujudkan aparatur Kementerian PANRB yang professional dan berkinerja tinggi

Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Lain Kementerian PANRB dan Program Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PANRB

5.1

Mewujudkan organisasi kementeri-an PANRB yang efektif dan efisien

Tingkat persepsi masyarakat terhadap gerakan Reformasi Birokrasi

Baik

persentase aplikasi TIK yang terintegrasi 100 %5.2

Terwujudnya SDM Kementerian PANRB yang profesional dan kom-petitif

% pegawai yang memperoleh nilai SKP baik

80 %

% pengisian jabatan eselon I dan II secara terbuka

100 %

5.3

Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian PAN dan RB

Nilai PMPRB Kementerian PANRB Kategori Baik

Tingkat persepsi masyarakat yang menya-takan baik terhadap Kementerian PANRB

90 %

5.4

Mewujudkan Kementerian PANRB yang akuntabel dan bebas KKN

Opini BPK terhadap Laporan keuangan Kementerian PANRB

WTP

Nilai Hasil evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian PANRB

Kategori A (Baik)


Lampiran

LAMPIRAN 2REALISASI PENETAPAN KINERJA

KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2014

NoTujuan dan Sasaran

StrategisIndikator Kinerja Target Realisasi

% Realisasi Per Indikator

% Realisasi Per Sasaran

1 Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien1.1 Mewujudkan kebijakan

PAN RB yang kom-prehensif dan sesuai kebutuhan

jumlah kebijakan terkait pelaksa-naan PAN RB yang diterbitkan

44 Kebija-kan

56 Kebija-kan

127% 127%

1.2 Mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi dan tepat ukuran

jumlah lembaga/unit organisasi yang efektif setelah penataan

30 Unit 87 Unit 290%

145%Jumlah Kementerian yang telah dievaluasi/diaudit

17 Kemen-terian

16 Ke-menterian

94%

1.3 Terwujudnya tatalaksa-na pemerintahan yang efektif dan efisien


2 urusan 2 urusan 100% 100%

2 Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif2.1 Mewujudkan sistem

rekrutmen yang terbu-ka dan independen

% K/L/pemda yang menerapkan sistem rekrutmen terbuka

100 % 100% 100%

100%% K/L/Pemda yang mendapatkan alokasi formasi CPNS dari pela-mar umum dan telah menerap-kan kebijakan pengadaan dengan sistem CAT

100 % 100% 100%

2.2 Terwujudnya sistem penempatan dan pro-mosi yang kompetitif dan terbuka

% K/L/pemda yang telah mener-apkan PP 46/2011

100 % 100% 100%

73%jumlah K/L/Pemda yang telah melaksanakan promosi jabatan secara terbuka untuk pejabat eselon I dan II

50 K/L/P(20 K/L; 10 Prov; 20

Kab/Kota)

23 K/L/P(12 K/L;

5 Prov; 6 Kab/Kota)

46%

2.3 Terwujudnya sistem pengembangan SDM Aparatur berbasis kom-petensi jabatan

Jumlah K/L/Pemda yang memi-liki standar kompetensi jabatan struktural

30 K/L/P 25 K/L/P 83%

131,50%Jumlah jabatan fungsional baru yang ditetapkan

10 jabatan 18 Ja-batan

180%


Lampiran

Lampiran 2





3 Terwujudnya Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani3.1 Terwujudnya efektivitas

pelaksanaan reformasi birokrasi


75 K/L/P 51 K/L/P 68% 68%

3.2

Mewujudkan pelayanan publik yang terus menerus meningkat kualitasnya

IPK (indeks Persepsi Korupsi) 40 34 85%

96%

peringkat ease of doing business 100 114 86%jumlah instansi pemerintah yang membuat inovasi pelayanan publik 1)

99 IP 99 IP 100%


33 Unit 33 Unit 109%

Jumlah laporan evaluasi nasional atas kualitas pelayanan publik pemerintah

1 laporan 1 Laporan 100%

3.3

Mewujudkan sistem penanganan pengad-uan masyarakat yang terbuka dan responsif

% K/L/Pemda yang menerapkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

100% K/L 97 % K/L 97%

97%

3.4 Mewujudkan sistem pemerintahan yang informatif

% instansi pemerintah yang menggunakan TIK dalam manaje-men pelayanannya

10 % 10% 100% 100%

4. Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas KKN dan akuntabel4.1 Terwujudnya SDM

aparatur yang berinteg-ritas dan disiplin

Jumlah K/L/Pemda yang telah melaksanakan penegakan kode etik, disiplin dan konflik kepentingan

30 K/L/Pemda

10 K/L/Pemda

33% 33%

4.2 Terwujudnya Instansi pemerintah yang bersih dan bebas KKN

skor integritas nasional 8 7,22 90,25%

73,05%

% opini BPK atas LKK/L dengan status WTP

100 % 74% 74%

% opini BPK atas LKPD dengan WTP 60 % 33% 55%Jumlah unit kerja Instansi Pemer-intah yang memperoleh predikat menuju WBK/WBBM

30 unit 21 Unit 70%


90 % 68% 76%


Lampiran





4.3 Meningkatnya instan-si pemerintah yang akuntabel

% K/L/P yang akuntabilitas kiner-janya baik

77,67% 77,13% 99,37% 99,37%

5 Mewujudkan aparatur Kementerian PANRB yang professional dan berkinerja tinggi5.1

Mewujudkan organisasi kementerian PANRB yang efektif dan efisien

Tingkat persepsi masyarakat terhadap gerakan Reformasi Birokrasi

Baik Baik 100%

95%persentase aplikasi TIK yang terintegrasi

100 % 90% 90%

5.2

Terwujudnya SDM Kementerian PANRB yang profesional dan kompetitif

% pegawai yang memperoleh nilai SKP baik

80 % 100% 125%

112,50%% pengisian jabatan eselon I dan II secara terbuka

100 % 100% 100%

5.3

Terwujudnya pelaksa-naan reformasi birokra-si di Kementerian PAN dan RB

Nilai PMPRB Kementerian PANRB

Baik Baik 100%

75%Tingkat persepsi masyarakat yang menyatakan baik terhadap Kementerian PANRB

90 % 45% 50%

5.4

Mewujudkan Kemente-rian PANRB yang akunt-abel dan bebas KKN

Opini BPK terhadap Laporan keuangan Kementerian PANRB

WTP WTP 100%

100%Nilai Hasil evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian PANRB

Kategori A (Baik)

Kategori A (Baik)

100%

Capaian Rata-Rata 89.11% 83.89%

Lampiran 2


Lampiran

LAMPIRAN 3KEBIJAKAN YANG TELAH DITERBITKAN DAN DALAM PROSES PENYUSUNAN

KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2014

No Jenis Peraturan Target RealisasiTentang Jml Jml Uraian

1. Undang-Undang UU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah

1 - Masih dalam proses pembahasan

UU tentang Administrasi Pemerintahan 1 1 Telah terbit UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah

Jumlah 2 1

2. Rancangan Un-dang-Undang

RUU tentang organisasi/ kelembagaan pemerintah


RUU tentang e-Govemment 1 - Masih dalam proses pembahasanJumlah 2 0

3. Rancangan Pera-turan Pemerintah

RPP tindak lanjut UU Administrasi Pemerintahan


RPP Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN

6 6 RPP tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);RPP tentang Manajemen PNS;RPP tentang Gaji dan TunjanganRPP tentang Pensiun dan Tunjangan Hari Tua;

RPP tentang Disiplin dan Penilaian Kinerja

RPP tentang Korps Pegawai ASNPP terkait dengan Gaji dan Tunjangan PNS, TNI, Polri, Veteran dan Perintis Kemerdekaan

5 - Masih dalam Proses pembahasan

Jumlah 12 63 Peraturan Presiden Rperpres terkait e-Govemment 1 1 RPerpres tentang penyelenggaraan sistem Pemerintah

Berbasis elektronik pada badan pemerintahRperpres terkait organisasi pemerintah/kementerian

2 15 RPepres tentang Pokok-pokok organisasi Kementerian negara (pengganti Perpres No. 47/2019Dan Rpepres untuk masing-masing Kementerian

Perpres Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN

4 4 Perpres terkait Pedoman Penyusunan Persyaratan Kompetensi dan Kualifikasi PPPK dan 3 Perpres terkait dengan kelembagaan/ organisasi KASN, LAN, dan BKN

Jumlah 7 20


Lampiran

Lampiran 3

No Jenis Peraturan Target RealisasiTentang Jml Jml Uraian

4 PermenPANRB Per.Men.PANRB terkait penataan organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah

2 2 Per.Men.PANRB terkait penataan organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah

Per.MenPANRB terkait penerapan e-government

1 1 Per.MenPANRB terkait penerapan e-govemment

Per.MenPANRB tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019

1 1 Per.MenPANRB tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019

Per.MenPANRB terkait lmplementasi Sistem lndeks PANRB

1 1 Per.MenPANRB terkait lmplementasi Sistem lndeks PANRB

Per.MenPANRB terkait Akuntabilitas Kinerja

1 1 Per.MenPANRB terkait Akuntabilitas Kinerja

Per.MenPANRB terkait Evaluasi APIP 1 1 Per.MenPANRB terkait Evaluasi APIPPer.MenPANRB terkait Pengawasan Masyarakat dan Aparatur

2 2 Per.MenPANRB terkait Pengawasan Masyarakat dan Aparatur

Per.MenPANRB terkait Pelaksanaan Perencanaan PNS

2 2 Per.MenPANRB terkait Pelaksanaan Perencanaan PNS

Per.MenPANRB terkait Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu Baru

10 18 Per.MenPANRB terkait Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu Baru

Jumlah 21 29

Total 44 56


Lampiran

LAMPIRAN 4DAFTAR LNS YANG DIHAPUSKAN

DAN PELIMPAHAN TUGAS DAN FUNGSI

No Nama LNS

Yang Dihapuskan

Dasar Awal

Pembentukan LNS

Pelimpahan

Tugas dan Fungsi1 Dewan Penerbangan dan Antariksa

Nasional RI Keppres No. 99/1993 jo Keppres No. 132/1998

Dilaksanakan oleh LAPAN

2 Lembaga Koordinasi dan Pengen-dalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

Keppres No. 83/1999 Dilaksanakan Kementerian Sosial

3 Dewan Buku Nasional Keppres No. 110/199 Dilaksanakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah

4 Komisi Hukum Nasional Keppres No. 15/2000 Dilaksanakan Kementerian Hu-kum dan HAM

5 Badan Kebijaksanaan dan Pengen-dalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional

Keppres No. 63/2000 Dilaksanakan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat

6 Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan

Keppres No. 80/2000 Dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan-an

7 Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

Keppres No. 150/2000 Dilaksanakan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat

8 Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Keppres No. 12/2001 Dilaksanakan Kementerian Tenaga Kerja

9 Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia

Keppres No. 44/2002 Dilaksanakan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

10 Dewan Gula Indonesia Keppres No. 63/2003 Dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian


LampiranLAMPIRAN 5

DAFTAR JABATAN FUNGSIONAL BARUTAHUN 2014

No Nama Jabatan Fungsional Instansi Pembina Dasar Hukum

(PermenPANRB)I Jabatan Fungsional Baru1 Polisi Pamong Praja Kementerian Dalam Negeri No. 4 Tahun 20142 Penyuluh Hukum Kementerian Hukum dan HAM No. 3 Tahun 20143 Pemeriksa Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM No. 8 Tahun 20144 Analis Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM No. 7 Tahun 20145 Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan

DaerahKementerian Keuangan No. 42 Tahun 2014

6 Pelelang Kementerian Keuangan No. 43 Tahun 20147 Analis Manajemen Mutu Industri Kementerian Perindustrian No. 45 Tahun 20148 Pengamat Tera Kementerian Perdagangan No. 33 Tahun 20149 Pranata Laboratorium Kemetrologian Kementerian Perdagangan No. 34 Tahun 2014

10 Pengawas Kemetrologian Kementerian Perdagangan No. 35 Tahun 201411 Analis Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian No. 38 Tahun 201412 Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Kementerian Kelautan dan Perikanan No. 44 Tahun 201413 Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 36 Tahun 201414 Rescuer Badan SAR Nasional No. 10 Tahun 201415 Analis APBN Sekretariat DPR No. 39 Tahun 201416 Pelatih Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga No. 40 Tahun 201417 Asisten Pelatih Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga No. 41 Tahun 201418 Penyuluh Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 46 Tahun 2014

II Jabatan Fungsional yang direvisi1 Penguji Mutu Barang Kementerian Perdagangan No. 37 Tahn 20142 Penera Kementerian Perdagangan No. 32 Tahun 20143 Pengantar Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 5 Tahun 20144 Perawat Kementerian Kesehatan No. 25 Tahun 20145 Perawat Gigi Kementerian Kesehatan No. 23 Tahun 20146 Pranata Hubungan Masyarakat Kementerian Kesehatan No. 6 Tahun 20147 Widyaiswara Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 22 Tahun 20148 Pustakawan Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS) No. 9 tahun 20149 Pranata Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) No. 2 Tahun 2014

10 Penerjemah Sekretariat Negara No. 49 Tahun 2014


LampiranLAMPIRAN 6

DAFTAR UNIT ORGANISASI YANG DITATA ORGANISASI DAN TATA KERJANYA

TAHUN 2014

No. Kementerian/ Lembaga

Unit Organisasi

1. POLRI 1) Pembentukan Polda Papua Barat, Polres Lanny Jaya dan Polres Mamberamo Raya

2) Pembentukan 215 Polsubsekstor dan Penambahan Kuota 2 Polsek2. Kejaksaan Agung 3) Pembentukan organisasi dan tata kerja Pusat Pemulihan Aset di

lingkungan Kejaksaan RI4) Pembentukan UPT RSU Adhyaksa di lingkungan Kejaksaan RI5) Pembentukan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Negeri Martapura

dan Kejaksaan Negeri Selat Panjang3. KPU 6) Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara

7) Pembentukan Sekretariat KPU Kab. Pesisir Barat, Kab. Mahakam Ulu dan Kab. Konawe Kepulauan di lingkungan KPU

4. Kementerian Luar Negeri

8) Pembentukan Atase Hukum di Arab Saudi dan Malaysia pada Kementerian Luar Negeri.

9) Pembentukan Atase Pendidikan KBRI Dili di lingkungan Kementerian Luar Negeri

5. BMKG 10) Perubahan nomenklatur unit pelaksana teknis di lingkungan BMKG11) Penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika12) Penataan organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Meteorologi,

Klimatologim dan Geofisikan (STMKG)4. BPKS 13) Penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengusahaan Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang)5. Badan Pertanahan

Nasional14) Pembentukan Kantor Pertanahan di lingkungan Badan Pertanahan

Nasional6. Badan Kepegawaian

Negara15) Pembentukan Kantor Regional BKN Aceh dan BKN Papua Barat di

lingkungan Badan Kepegawaian Negara16) Penataan organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Negara


Lampiran


Unit Organisasi

7. Kementerian Perhubungan

17) Penataan organisasi dan tata kerja UPT Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kementerian Perhubungan

18) Penataan organisasi dan tata kerja UPT di lingkungan Sirektorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan

19) Penataan organisasi dan tata kerja UPT Balai Kesehatan Penerbangan, Kementerian Perhubungan

20) Penataan organisasi dan tata kerja BP2IP Malahayati Aceh dan BP2IP Sorong

21) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Akademi Perkeretaapian Madiun22) Penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP)

Semarang dan Makassar23) Penataan organisasi dan tata kerja Akademi Teknik dan Keselamatan

Penerbangan (ATKP) Surabaya8. Kementerian Kelauatan

dan perikanan24) Penataan organisasi dan tata kerja Sekolah Usaha Perikanan

Menengah Kupang, Kementerian Kelautan dan Perikanan25) Penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan9. DPR RI 26) Penataan organisasi unsur pendukung DPR RI

10. BPOM 27) Pembentukan Balai POM baru11. Kementerian Dalam

Negeri 28) Tanggapan penataan UPT Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa di

lingkungan Kementerian Dalam Negeri12. Kementreian Pertahanan 29) Penataan Rumah Sakit dr. Suyoto di lingkungan Kementerian

Pertahanan30) Pembentukan Badan Instalasi Strategis Nasional, Kementerian

Pertahanan13. Kementerian Hukum dan

HAM31) Persetujuan perubahan nomenklatur dan wilayah kerja pada UPT

Pemasyarakatan dan UPT imigrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

32) Penataan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM

33) Pembentukan 9 lapas, 4 rutan dan 1 kanim di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

14. Kementerian Perindustrian

34) Penataan organisasi dan tata kerja UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Kementerian Perindustrian.

Lampiran 6


Lampiran


Unit Organisasi

15. BNP2TKI 35) Penataan organisasi dan tata kerja UPT di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

16. BP BATAM 36) Penataan organisasi dan tata kerja BP Batam17. SAR 37) Kriteria Klasifikasi Kantor SAR dan peningkatan Eselon Kantor SAR18. Kementerian Komunikasi

dan dan Informasi38) Penataan organisasi dan tata kerja Sekolah Tinggi Multi Media

Yogyakarta19. BNN 39) Revisi perubahan kedudukan Balai Besar Rehabilitasi BNN di

lingkungan Badan Narkotika Nasional20. Kementerian Keuangan 40) Penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai41) Penataan organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai21. Kementerian ESDM 42) Evaluasi Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM22. Kementerian Agama 43) Pembentukan KUA Kecamatan

44) Peningkatan Status Asrama Haji menjadi UPT45) Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Ampel46) Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh47) Alih status 3 IAIN menjadi UIN48) Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Ampel 49) Alih status 9 STAIN menjadi IAIN50) Penegerian STAI Meulaboh menjadi STAIN Meulaboh 51) Penegerian STAI Bengkalis menjadi STAIN Bengkalis

23. Kementerian Perdagangan

52) Relokasi Operasional ITPC Chicago ke New York dan Pembukaan ITPC Shanghai.

24. BATAN 53) Penataan organisasi dan tata kerja UPT di lingkungan BATAN.25. TVRI 54) Pembentukan Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik TVRI

Stasiun Bangka Belitung.26. RRI 55) Kriteria Klasifikasi dan Peningkatan Status Stasiun Penyiaran LPP RRI.

Lampiran 6


Lampiran


Unit Organisasi

27 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

56) Pembentukan Fakultas Kedokteran Gigi Univ. Syiah Kuala57) Penataan Organisasi dan Tata Kerja Univ. Jambi58) Penataan Organisasi dan Tata Kerja Univ. Jenderal Soedirman59) Penataan Organisasi dan Tata Kerja Univ. Lambung Mangkurat60) Pendirian Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Tanah Laut61) Pendirian Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Ketapang62) Perubahan STSI Bandung menjadi ISBI Bandung63) Penataan Orgnisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Semarang64) Penataan Organissi dan Tata Kerja Univ.Lampung 65) Penataan Organisasi dan tata kerja Univ Sebelas Maret66) Penataan Organisasi dan tata kerja Univ. Mataram 67) Penataan Organisasi dan tata kerja Univ. Riau68) Pendirian Perguruan Tinggi Negeri UNSIKA69) Pendirian Perguruan Tinggi Negeri UNIMOR70) Pendirian Perguruan Tinggi Negeri ITERA71) Pendirian Perguruan Tinggi Negeri ITK72) Pendirian Perguruan Tinggi Negeri ISBI ACEH73) Pendirian Perguruan Tinggi Negeri ISBI PAPUA74) Pendirian Perguruan Tinggi Negeri UPN JOGJAKARTA75) Pendirian Perguruan Tinggi Negeri UPN JAWA TIMUR76) Pendirian Perguruan Tinggi Negeri UPN JAKARTA77) Pendirian Perguruan Tinggi Negeri POLITEKNIK CILACAP78) Pendirian Perguruan Tinggi Negeri POLITEKNIK INDRAMAYU79) Penataan Organisasi dan Tata Kerja UHO80) Penataan Organisasi dan Tata Kerja Polije81) Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unimed82) Penataan Organisasi dan Tata Kerja Poltani Payakumbuh83) Organisasi dan Tata Kerja USN84) Organisasi dan Tata Kerja Untidar85) Organisasi dan Tata Kerja Unsil86) Organisasi dan Tata Kerja UTU

Lampiran 6


Lampiran

LAMPIRAN 7UNIT INOVATIF PELAYANAN PUBLIK

YANG MENGIKUTI UNPSA 2015

1) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon

2) Media Center/Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya

3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh

4) Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

5) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Banyuwangi

6) Komisi Pemberantasan Korupsi

7) Taman Pintar Kota Yogyakarta

8) Rumah Sehat Lansia/Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

9) Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara

10) E-Musrenbang/ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surabaya

11) Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM

12) Surabaya Single Window/Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya

13) Dinas Kesehatan Kota Cimahi

14) Dinas Kesehatan Kab. Aceh Singkil

15) Dinas Pendidikan Kota Surabaya

16) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

17) RSUD Kab. Pinrang

18) Kementerian Perindustrian

19) Sekretariat Daerah Kab. Nunukan

20) Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) Kab. Sragen

21) Dinas Kesehatan Kab. Pangkep

22) Kantor Pertanahan Kab. Tangerang

23) BKIP Semarang Kementerian Kelautan dan Perikanan

24) Balitbangnovda Provinsi Sumatera Selatan

25) Pustekkom Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

26) Dinas Kesehatan Kab. Gianyar

27) Dinas Perhubungan LLAJ Provinsi Jawa Timur

28) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta

29) Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan Kota Yogyakarta

30) RSUD Kab. Kulonprogo

31) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat

32) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Sidoarjo

33) Kecamatan Kota Sumenep, Kab. Sumenep

34) Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru

35) GRMS/Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya

36) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Barru


Lampiran

LAMPIRAN 8REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN TUJUAN/SASARAN

KEMENTERIAN PANRB TAHUN 2014

No Tujuan/Sasaran Strategis Anggaran Realisasi %

1 Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien 18,261,856,000 9,937,046,172 54.41%

a. Mewujudkan kebijakan PAN RB yang komprehensif dan sesuai kebutuhan

13,201,603,000 8,037,293,390 60.88%

b. Mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi dan tepat ukuran

3,883,078,000 1,349,716,347 34.76%

c. Terwujudnya tatalaksana pemerintahan yang efektif dan efisien

1,177,175,000 550,036,435 46.73%

2 Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif

7,207,838,000 5,377,582,432 74.61%

a. Mewujudkan sistem rekrutmen yang terbuka dan independen

959,445,000 735,608,450 76.67%

b. Terwujudnya sistem penempatan dan promosi yang kompetitif dan terbuka

6,086,843,000 4,516,475,249 74.20%

c. Terwujudnya sistem pengembangan SDM Aparatur berbasis kompetensi jabatan

161,550,000 125,498,733 77.68%

3 Terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan melayani

19,669,719,000 11,444,804,174 58.18%

a. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi 9,739,071,000 4,930,959,422 50.63%

b. Mewujudkan pelayanan publik yang terus menerus meningkat kualitasnya

8,477,917,000 5,755,967,909 67.89%

c. Mewujudkan sistem penanganan pengaduan masyarakat yang terbuka dan responsif

803,431,000 446,596,014 55.59%

d. Mewujudkan sistem pemerintahan yang informatif 649,300,000 311,280,829 47.94%


Lampiran

No Tujuan/Sasaran Strategis Anggaran Realisasi %

4 Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas KKN dan akuntabel

8,021,540,000 5,661,223,583 70.58%

a. Terwujudnya SDM aparatur yang berintegritas dan disiplin 1,323,335,000 837,030,288 63.25%

b. Terwujudnya Instansi pemerintah yang bersih dan bebas KKN

216,600,000 166,227,716 76.74%

c. Meningkatnya instansi pemerintah yang akuntabel 6,481,605,000 4,657,965,579 71.86%

5 Mewujudkan aparatur Kementerian PANRB yang professional dan berkinerja tinggi

92,992,163,000 83,561,887,722 89.86%

a. Mewujudkan organisasi kementerian PANRB yang efektif dan efisien

15,666,623,000 12,919,311,526 82.46%

b. Terwujudnya SDM Kementerian PANRB yang profesional dan kompetitif

74,136,921,000 68,381,771,847 92.24%

c. Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian PAN dan RB

1,003,969,000 642,524,324 64.00%

d. Mewujudkan Kementerian PANRB yang akuntabel dan bebas KKN

2,184,650,000 1,618,280,025 74.08%

Jumlah 146.153.116.000 115.982.544.082 79,36%

Lampiran 8


Lampiran

KEMENTERIAN PENDAYAGuNAAN APARATuR NEGARA DAN REfORMASI BIROKRASIJl. Jend. Sudirman Kav. 69, Jakarta 12190

Telp. (021) 7398381 89, Fax. (021) 7398323www.menpan.go.id

lakip kementrian panrb 2014 (printkan)

Documents