2PENGANTAR PujisyukurkitapanjatkankehadiratTuhanYangMahaEsaatastersusunnyaBuku KumpulanPeraturanKreditUsahaRakyat(KUR)olehTimPelaksanaKomiteKebijakanKUR. Bukuinidiharapkandapatmemberikangambaransecaraumumdansebagailandasanacuanbagipelaksanaan program KUR secara lebih menyeluruh. Sebagaimanadiketahuibahwapadatanggal5November2007,Presidenmeluncurkan KreditUsahaRakyat(KUR),denganfasilitaspenjaminankreditdariPemerintahmelaluiPT. Askrindo dan Perum Jamkrindo. Adapun Bank Pelaksana yang menyalurkan KUR ini adalah Bank BRI,BankMandiri,BankBNI,BankBTN,BankSyariahMandiridanBankBukopin.KURini merupakanfasilitaspembiayaanyangdapatdiaksesolehUMKMdanKoperasiterutamayang memilikiusahayanglayaknamunbelumbankable.UMKMdanKoperasiyangdiharapkandapat mengaksesKURadalahyangbergerakdisektorusahaproduktifantaralain:pertanian,perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan dan jasa keuangan simpan pinjam.PenyaluranKURdapatdilakukanlangsung,maksudnyaUMKMdanKoperasidapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebihmendekatkanpelayanankepadausahamikro,makapenyaluranKURdapatjugadilakukan secaratidaklangsung,dalamhaliniusahamikrodapatmengaksesKURmelaluiLembaga KeuanganMikrodanKSP/USPKoperasi,ataumelaluikegiatanlinkageprogramlainnyayang bekerjasama dengan Bank Pelaksana. MelaluiProgram100HariPemerintahmencanangkanprogramrevitalisasidanrelaksasi KURmulaitahun2010untukmeningkatkankembaliakselerasipenyaluranKUR.Relaksasi pengaturan penyaluran KUR diberikan dalam bentuk : Penurunan suku bunga KUR Mikro dan ritel, perpanjangan,suplesi,restrukturisasiditiadakanSIDbagiKURMikro,DebiturbaruKURdapat sedangmenerimakreditkonsumtif,sepertiKreditPemilikanRumah,KreditKendaraanBermotor, danKartuKreditsertaPeningkatanplafonkreditbagilembagalinkagedenganpolaexecutingmenjadisebesarRp.1miliar.Disampingitu,jugatelahdisetujuipenambahan13Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai bank pelaksana KUR. RelaksasipengaturanKURini dilakukandengantetapmenjagadanmemperhatikantata kelola/governancesertaprinsipkehati-hatian/prudentialbanking.SeluruhsumberdanaKUR merupakandanabank,yangberasaldaridanamasyarakat,bukandanaPemerintah.Untukitu ketentuan perbankan tetap berlaku dalam penyaluran KUR. Dalamrangkamendukungpelaksanaansosialisasisubstansiperubahanketentuan pelaksanaanKUR,disusunbahansosialisasiyangterdiri:1)bukukumpulanPeraturanKUR;2) bukusaku tanyajawabsoalKUR;3)bukutestimoni debiturKUR;dan4)brosursosialisasiKUR. Bahan sosialisasi dimaksuddisusun oleh Tim Pelaksana Komite Kebijakan bersama dengan seluruh stakeholdersyangdiharapkandapatdipergunakansebagaiacuanbagipercepatanpelaksanaan programKURyangpadagilirannyadiharapkanakanmempercepatupayapeningkatan perekonomian Indonesia. 3Jakarta,Pebruari 2010 Deputi Bidang Koordinator Ekonomi Makro dan KeuanganKementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua KomiteTim Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/PembiayaanKepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Erlangga MantikDAFTAR ISI PENGANTAR............................................................................................................... DAFTAR ISI .................................................................................................................. KUMPULAN PERATURAN KREDIT USAHA RAKYATI. Addendum II Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Teknis dengan Perusahaan Penjamin dan Bank Pelaksana tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tanggal 12 Januari 2010.

II. Peraturan Menteri Keuangan No.22/PMK.05/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No.135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat tanggal 28 Januari 2010 ........................................... (eIun ada soflcopy) III. Keputusan Deputi Bidang Koordinator Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Tim Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro KeciI, Menengah dan Kopeiasi No. KLI- O1 /D.I.M.LKON/O1/2O1O Tenlang Slandai OpeiasionaI dan Iiosedui IeIaksanaan Kiedil Usaha Rakyal langgaI 25 }anuaii 2O1O ............................................................... (soflcopy ada) IV. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Tim Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro KeciI, Menengah dan Kopeiasi No. KLI- O7 /M.LKON/O1/2O1O Tenlang Ienanlahan ank IeIaksana Kiedil Usaha Rakyal langgaI 26 }anuaii 2O1O .......... (eIun ada soflcopy) LAMPIRAN - Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Teknis dengan PerusahaanPenjamin dan Bank Pelaksana tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan KepadaUsaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tanggal 09 Oktober 2007................... (eIun ada soflcopy) - Peraturan Menteri Keuangan No.135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat tanggal 24 September 2008........................................... (eIun ada soflcopy)- Peraturan Menteri Keuangan No.10/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat tanggal....... ........................................... (eIun ada soflcopy) ADDENDUM IINOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN TEKNIS DENGAN PERUSAHAAN PENJAMIN DAN BANK PELAKSANA

TENTANG PERNJAMINAN KREDIT / PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI TANGGAL 12 JANUARI 2010 ADDENDUM II NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA (Nemorandum of Understanding) Antara KENENTER!AN KEUANGAN REPUBL!K !NDONES!A KENENTER!AN PERTAN!AN REPUBL!K !NDONES!A KENENTER!AN KEHUTANAN REPUBL!K !NDONES!A KENENTER!AN KELAUTAN DAN PER!KANAN REPUBL!K !NDONES!A KENENTER!AN PER!NDUSTR!AN REPUBL!K !NDONES!A KENENTER!AN KOPERAS! DAN UKN REPUBL!K !NDONES!A Dengan PERUSAHAAN UNUN (PERUN) JAN!NAN KRED!T !NDONES!A PT (PERSERO) ASURANS! KRED!T !NDONES!A Dan PT BANK RAKYAT !NDONES!A (PERSERO) Tbk PT BANK NAND!R! (PERSERO) Tbk PT BANK NEGARA !NDONES!A (PERSERO) Tbk PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk PT BANK BUKOP!N Tbk PT BANK SYAR!AH NAND!R! TENTANG PENJAN!NAN KRED!T fPENB!AYAAN KEPADAUSAHA N!KRO, KEC!L, NENENGAH, DAN KOPERAS! MOU-102JMKJ201001JKU.00JMJIJ2010 MK.01JMENHUTJIIJ2010 01JMEN-KPJKBJIJ 2010 19JM.INDJIJ2010 01JNKBJM.KUKMJIJ2010 1JJAMKRINDOJIJ2010 01JMOUJIJASKJ2010 B 06JDIRJPRGJ01J2010 BRI DIRJ001.AJ2010 DIR.MOUJ003J2010 01JMoUJDIRJ2010 MOU. 002JDIR-DPKMJIJ2010 Nomor: 012J001-MOUJDIR BSMJ2010

Pada hari ini Selasa, tanggal duabelas bulan Januari tahun Dua Ribu Sepuluh (12 - 01 - 2010) di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini: !. PIHAKPERTAMAsebagaiPelaksanaTeknisProgramyang terdiri dari :

{1).KementerianKeuanganRepublikIndonesia,dalamhalinidiwakili olehSriNulyani!ndrawatiselakuNenteriKeuanganRepublik!ndonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik !ndonesia Nomor 8+fP Tahun 2009, tanggal 21 Oktober 2009 berkedudukan di Jl Dr. Wahidin No.1JakartaPusat,yangbertindakdalamjabatannyatersebut,oleh karenanyaberwenangmelakukanperbuatanhukumuntukdanatasnama Kementerian Keuangan Republik !ndonesia. ------------------------------------------------------ {2).KementerianPertanianRepublikIndonesia,dalamhalinidiwakili olehSuswonoselakuNenteriPertanianRepublik!ndonesiayangdiangkat berdasarkanKeputusanPresidenRepublik!ndonesiaNomor8+fPTahun 2009,tanggal21Oktober2009berkedudukandiJl.HarsonoRNNo3 RagunanJakartaSelatan,yangbertindakdalamjabatannyatersebut,oleh karenanyaberwenangmelakukanperbuatanhukumuntukdanatasnama Kementerian Pertanian Republik !ndonesia. -------------------------------------- {3).KementerianKelautandanPerikananRepublikIndonesia,dalam halinidiwakiliolehFadelNuhammadselakuNenteriKelautandan PerikananRepublik!ndonesiayangdiangkatberdasarkanKeputusan Presiden Republik !ndonesiaNomor 8+fP Tahun 2009, tanggal 21 Oktober 2009berkedudukandiJl.NerdekaTimurNo16JakartaPusat,yang bertindakdalamjabatannyatersebut,olehkarenanyaberwenang melakukanperbuatanhukumuntukdanatasnamaKementerianKelautan dan Perikanan Republik !ndonesia. --- {4).Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili olehNohamadSuleimanHidayatselakuNenteriPerindustrianRepublik !ndonesiayangdiangkatberdasarkanKeputusanPresidenRepublik !ndonesiaNomor8+fPTahun2009,tanggal21Oktober2009 berkedudukandiJl.GatotSubroto52-53JakartaSelatan,yangbertindak dalamjabatannyatersebut,olehkarenanyaberwenangmelakukan perbuatanhukumuntukdanatasnamaKementerianPerindustrian Republik !ndonesia. ---------------- {5).KementerianKehutananRepublikIndonesia,dalamhalinidiwakili olehZulkifliHasanselakuNenteriKehutananRepublik!ndonesiayang diangkatberdasarkanKeputusanPresidenRepublik!ndonesiaNomor8+fP Tahun2009,tanggal21Oktober2009berkedudukandiJl.JenderalGatot SubrotoJakartaSelatan,yangbertindakdalamjabatannyatersebut,oleh karenanyaberwenangmelakukanperbuatanhukumuntukdanatasnama Kementerian Kehutanan Republik !ndonesia. --------------------------------------

{6).KementerianKoperasidanUsahaKecildanUsahaMenengah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili olehSjarifuddin Hasan selaku Nenteri Koperasidan Usaha Kecil dan Nenengah Republik !ndonesia yang diangkatberdasarkanKeputusanPresidenRepublik!ndonesiaNomor8+fP Tahun2009,tanggal21Oktober2009berkedudukandiJl.H.R.Rasuna SaidKav.3-5JakartaSelatan,yangbertindakdalamjabatannyatersebut, olehkarenanyaberwenangmelakukanperbuatanhukumuntukdanatas namaKementerianKoperasidanUsahaKecildanNenengahRepublik !ndonesia.--- !!. PIHAK KEDUA sebagai Perusahaan Penjamin yang terdiri dari : {1).PerusahaanUmumJaminanKreditIndonesia(PerumJamkrindo), dalamhalinidiwakiliolehNahidHudaya,selakuDirekturUtama Perusahaan Umum Jaminan Kredit !ndonesia (Perum Jamkrindo), dalam hal inibertindakdalamjabatannyasesuaiKeputusanNenteriNegaraBadan Usaha Nilik Negara Republik !ndonesia Nomor KEP-190fNBUf2007 tanggal 27 Agustus 2007 dan Keputusan Nenteri Negara Badan Usaha Nilik Negara Republik !ndonesia Nomor KEP-298fNBUf2007 tanggal 28 Desember 2007, dengandemikianberdasarkanPeraturanPemerintahNomor+1Tahun 2008tentangPerusahaanUmum(Perum)JaminanKredit!ndonesiayang telahdiumumkandalamTambahanLembaranNegaraRepublik!ndonesia Tahun 2008 Nomor 81, bertindak untuk dan atasnama serta sah mewakili Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit !ndonesia, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Jamkrindo Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat. ----------------------------------- {2).PT {Persero) Asuransi Kredit Indonesia {PT. Askrindo), dalam hal ini diwakiliolehChairulBahri,selakuDirekturUtamaPT.AsuransiKredit !ndonesiayangberalamatdiJalanAngkasa,BlokB-9Kavlingnomor8, Kemayoran,JakartaPusat,10610,yangdiangkatberdasarkanSurat Keputusan Bersama Nenteri Badan Usaha Nilik Negara dan GubernurBank!ndonesiaNomor : KEP-1+9fNBUf2007tanggal 17 Juli 2007 tentang 9f31fKEP.GB!f2007 Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT (Persero) ASURANS! KRED!T !NDONES!A, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sah mewakili Direksi berdasarkan Anggaran DasarPT ASURANS! KRED!T !NDONES!A, yang beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris !mas Fatimah, SH. Nomor : 18 tanggal 26 Nei 1998 dan perubahannya telah mendapat pengesahan dari Nenteri Kehakiman Republik !ndonesia, sesuai Surat Keputusan Nomor: C2-7.50+.HT.01.0+.TH.98 tanggal 25 Juni 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik !ndonesia tanggal 16 November 1998 Nomor 92 TambahanNomor : 6370, dan perubahan terakhirnya dengan Akta Notaris !mas Fatimah, SH, Nomor : 29 tanggal 30 November 2005 dan telah mendapat pengesahan dari Nenteri Hukum dan Hak Asasi Nanusia Republik !ndonesia, sesuai Surat Keputusan Nomor: C-3+2+0 HT.01.0+.TH.2005 tanggal 22 Desember 2005, berwenang melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama PT Asuransi Kredit !ndonesia. ----------------------------------------------------------------------------- !!!. PIHAK KETIGA sebagai Bank Pemberi Kredit yang terdiri dari : {1).PTBankRakyatIndonesia{Persero)Tbk,dalamhalinidiwakilioleh SofyanBasir,selakuDirekturUtamaPT.BankRakyat!ndonesia(Persero) Tbk,bertempattinggaldiJakarta,dalamhalinibertindakdalam jabatannyatersebutmewakiliDireksi,olehkarenaituberdasarkan AnggaranDasarPerseronyangdiumumkandalamBeritaNegaraRepublik !ndonesiaNomor88tanggal+November2003,TambahanNomor11053, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat !ndonesia(Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. ++-+6 Jakarta Pusat. -------------------------------- {2).PTBankMandiri{Persero)Tbk,dalamhalinidiwakiliolehAgus Nartowardojo,selakuDirekturUtamaPTBankNandiri(Persero)Tbk, bertempattinggaldiJakarta,dalamhalinibertindakdalamjabatannya tersebut mewakili Direksi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat(11)AnggaranDasarPerseroanyangdibuatdihadapanSutjipto, SarjanaHukum,NotarisdiJakartadenganAktaNomor10tanggal2 Oktober1998,yangtelahdiumumkandalamBeritaNegaraRepublik !ndonesiaNomor97tanggal+Desember1998TambahanBeritaNegara Republik!ndonesiaNomor6859yangtelahmengalamibeberapakali perubahan,denganperubahanterakhirAnggaranDasarsebagaimana dimuat dalam Akta Notaris DR. Amrul Partomuan Pohan, SH. L.LN Nomor + tanggal 9 Januari 2009, laporan perubahan Anggaran Dasar telah diterima dandicatatdalamdatabaseSistemAdministrasiBadanHukum (S!SN!NBAKUN)DirektoratJenderalAdministrasiHukumDepartemen KehakimandanHakAsasiNanusiaRepublik!ndonesiaNomorAHU-0006399.AH.01.09Tahun2009tanggal26Februari2009,Keputusan Direksi PT Bank Nandiri (Persero) Tbk Nomor KEP.D!Rf11+Af2006 tanggal 16Agustus2006tentangTataTertibDireksiPTBankNandiri(Persero) Tbk,olehkarenaitusahbertindakuntukdanatasnamaPTBankNandiri (Persero)Tbk,berkedudukandanberkantorpusatdiJalanJenderalGatot Subroto Kavling 36-38 Jakarta. --------------------------------------------------------------------------- {3).PT. Bank Negara Indonesia {Persero) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh GatotNudiantoroSuwondo,selakuDirekturUtamaPTBankNegara !ndonesia(Persero)Tbk,dalamhalinibertindakdalamjabatannya tersebut, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar perseroan beserta perubahan-perubahannyayangterakhirdiumumkandalamBeritaNegara Republik!ndonesiaNomor29015,berwenangbertindakuntukdanatas namaPT.BankNegara!ndonesia(Persero)Tbk,berkedudukandan berkantor pusat di Jakarta dengan alamat Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut BN!" ----------------------------------------------------- {4).PT.BankTabunganNegara{Persero)Tbk,dalamhalinidiwakili secara sah oleh Iqbal Latanro, selaku Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Keputusan Nenteri Negara Badan UsahaNilikNegaraRepublik!ndonesiaselakuRapatUmumPemegang SahamPerusahaanPerseroan(Persero)PT.BankTabunganNegaraNo: KEP-291fNBUf2007tanggal19Desember2007,dalamhalinibertindak untukdanatasnamaPT.BankTabunganNegara(Persero)Tbk.sesuai denganAnggaranDasarnyayangdimuatterakhirdalamaktaNotaris FathiahHelmi,SH,Nomor07tanggal12Oktober2009,yangtelah mendapatkan persetujuan sesuai Keputusan Nenteri Hukum dan Hak Asasi NanusiaRepublik!ndonesiaNo.AHU-+9309.AH.01.02Tahun2009tanggal 13Oktober2009,jungtoAktaPernyataanDireksiNo.+3tanggal29 Oktober 2009 dan Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa Nomor 71 Tanggal 30 Desember 2009, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jalan Gajah Nada No.1, Jakarta 10130. --------------------------------------------------- {5).PT. Bank Bukopin Tbk, dalam hal ini diwakili oleh Glen Glenardi, SE NN, selaku Direktur Utama PT Bank Bukopin Tbk, yang dalam hal ini bertindak dalamjabatannya,berdasarkananggarandasarPTBankBukopinTbk, yang didirikan dengan Akta tertanggal 25 Pebruari 1993 No. 126 yang telah disahkanolehNenteriKehakimanR!tertanggal29Juni1993No.C2-5332.HT.01.01.TH.93dantelahdiumumkandalamBeritaNegaraR! tertanggal10Agustus1993No.6+,TambahanNo.3633,yangtelah beberapakalimengalamiperubahandanterakhirdiubahsecara keseluruhandenganAktaPernyataanKeputusanRapattertanggal6Juni 2008 No. 8 yang telah mendapat persetujuan dari Nenteri Hukum Dan Hak AsasiNanusiaR!tertanggal29Agustus2008No.AHU-5695+.AH.01.02.Tahun2008,berwenangmelakukanperbuatanhukum, makadaridanolehkarenaitubertindakuntukdanatasnamaPTBank Bukopin Tbk, berkedudukan di Jl. NT Haryono Kav.50-51 Jakarta-12770.----------------------------------------- {6).PTBankSyariahMandiri,dalamhalinidiwakiliolehYUSLANFAUZ!, selakuDirekturUtamaPTBankSyariahNandiri,yangdalamhalini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Nandiri,yangdidirikandenganAktaNo.23tanggal8September1999di hadapanSutjipto,SHNotarisdiJakarta,aktamanatelahmemperoleh persetujuanNenteriKehakimanRepublik!ndonesiaberdasarkanSurat KeputusanNo.C-16+95HT.01.0+.TH.99tanggal16September1999dan telahdiumumkandalamBeritaNegaraRepublik!ndonesiaNo.87tanggal 31 Oktober 2000 Tambahan No.6588 dengan segenap perubahannya yang terakhirdiubahdenganAktaBeritaAcaraRapatUmumPemegangSaham LuarBiasaPTBankSyariahNandiriNo.10tanggal19Juni2008dibuatdi hadapanBadarusyamsi,SHNotarisdiJakarta,aktamanatelah memperolehpersetujuanNenteriHukumdanHakAsasiNanusiaRepublik !ndonesiaberdasarkanSuratKeputusanNo.AHU-52791.AH.01.02.Tahun 2008tanggal19Agustus2008dantelahdiumumkandalamBeritaNegara Republik !ndonesia No.72 tanggal 5 September 2008 Tambahan No.17106, AktaBeritaAcaraRapatUmumPemegangSahamLuarBiasaPTBank Syariah Nandiri No.211 tanggal 31 Desember 2008 dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH sebagai Notaris Pengganti dari Sutjipto, SH Notaris di Jakarta, AktaBeritaAcaraRapatUmumPemegangSahamLuarBiasaPerseroaan TerbatasPTBankSyariahNandiriNo.28tanggal25Juni2009,dibuatdi hadapanHarunKamil,SH,NotarisdiJakarta,berwenangmelakukan perbuatanhukumuntukdanatasnamaPTBankSyariahNandiri, berkedudukan di Jl. N.H. Thamrin No. 5 Jakarta Pusat.-------------------------- P!HAKPERTANA,P!HAKKEDUAdanP!HAKKET!GA,secarabersama-samaselanjutnya disebut PARA P!HAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : -------------- 1. 8arWa Para P|ra| pada largga| 09 0|looer 200Z le|ar rerardalargar| Nola Kesepararar 8ersara (Vemoranoum ol unoersrano|ng) lerlarg Perjar|rar Kred|l/Pero|ayaar8ag| usara V||ro, Kec|| dar Verergar0a|arRarg|aPe|a|saraarlrslru|s|Pres|derNororTarur200ZlerlargKeo|ja|ar PercepalarPergeroargar3e|lorR|||0arPeroerdayaarusaraV||ro,Kec||darVerergar (se|arjulrya d|seoul Nota Kesepahaman ersama). ---------------------------------- 2. 8arWapadalargga|11Ve|2008,ParaP|ra|le|arrerardalargar|Addendum|alasNota KesepahamanersamalerlargPerjar|rarKred|l/Pero|ayaar8ag|usaraV||ro,Kec||dar Verergar seoaga|rara d|ra|sud pada arg|a 1 d|alas. --- 3. 8erdasar|arra|-ra|lerseould|alas,ParaP|ra|selujudarsepa|alurlu|reroualdar rerardalargar|AdderdurllNolaKesepararar8ersaralerlargPerjar|rarKred|l/Pero|ayaar8ag|usaraV||ro,Kec||darVerergar,(se|anjutnyad|sebutAddendum||)dergar|elerluar-|elerluar dar syaral-syaral seoaga|oer||ul: ------------------------------------------------------------------------

!. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:asal 2 Ruang Lingkup Kerjasama (1). RuanglingkupkerjasamaNotaKesepahamanBersamainiadalahpemberian fasilitasKreditfPembiayaanyangdiberikanP!HAKKET!GAkepadaDebiturUsahaNikro,Kecil,NenengahdanKoperasiyangdijaminolehP!HAKKEDUAyang dalam pelaksanaannya diutamakan yang diarahkan oleh Komite Kebijakan yangakandibentuksehubungandenganProgramPenjaminanKreditf PembiayaankepadaUsahaNikro,Kecil,Nenengah,danKoperasi;danfatau didukung oleh P!HAK PERTANA dalam kapasitasnya sebagai Komite Kebijakan. ------------------------------------------------------------------------------------------------- (2). KreditfPembiayaansebagaimanadimaksudpadaayat(1)Pasalinidapat dilakukansecara langsung (direct) maupun tidak langsung (linkage). ----------- (3). UsahaNikro,Kecil,NenengahdanKoperasiyangdapatdijaminolehP!HAK KEDUA adalah usaha produktif yang layak namun belum bankable. --------------- (+). P!HAKPERTANAdalamruanglingkupsebagaimanadimaksudpadaayat(1) Pasal ini mempunyai kewajiban yaitu : ------------------------------------------------ a. mempersiapkanUsahaNikro,Kecil,NenengahdanKoperasiyang melakukanusahaproduktifyangbersifatindividu,kelompok,kemitraan danfatau cluster untuk dapat dibiayai dengan kreditfpembiayaan; ------------ b. menetapkankebijakandanprioritasbidangusahayangakanmenerima kreditfpembiayaan;--------------------------------------------------------------------- c. melakukanpembinaandanpendampinganselamamasa kreditfpembiayaan; d. memfasilitasi hubungan antara Usaha Nikro, Kecil, Nenengah dan Koperasi denganpihaklainnyasepertiperusahaanintifofftakeryangmemberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha. ------------------------------- (5). P!HAKKET!GAmelakukanpenilaiankelayakanusahadanmemutuskan pemberiankreditfpembiayaansesuaiketentuanyangberlakupadaP!HAK KET!GA. ----------------------------------------------------------------------------------- (6). P!HAKKEDUAmemberikanpersetujuanpenjaminanataskreditfpembiayaan yangdiberikanolehP!HAKKET!GAsesuaiperjanjiankerjasamayangdibuat antara P!HAK KEDUA dan P!HAK KET!GA.---------------------------------------------- (7). KreditfPembiayaanyangdapatdisalurkanolehP!HAKKET!GAkepadasetiap UsahaNikro,Kecil,NenengahdanKoperasiyangdijaminolehP!HAKKEDUA adalah KreditfPembiayaan kepadaUsaha Nikro, Kecil, Nenengah dan Koperasi yang tidak sedang menerima KreditfPembiayaan dari Perbankan danfatau yang tidaksedangmenerimaKreditprogramdariPemerintah,padasaat permohonan KreditfPembiayaan diajukan, yang dibuktikan dengan hasil Sistem !nformasi Debitur.--------------------------------------------------------------------------(8). KreditfPembiayaandariPerbankanyangsedangditerimaolehUsahaNikro, Kecil,NenengahdanKoperasipadasaatpermohonanKreditfPembiayaan diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan untuk jenis: Kredit PemilikanRumah,KreditKendaraanBermotor,KartuKredit,dankredit konsumtif lainnya.(9). Dalamhalkreditfpembiayaanyangdiberikansetinggi-tingginyaRp.5.000.000,- (limajutarupiah)kepadasetiapUsahaNikro,Kecil,NenengahdanKoperasi yangselanjutnyadisebutKURmikro,baiksecaralangsung(direct)maupun tidaklangsung(linkage),yangdijaminolehP!HAKKEDUAtidakdiwajibkan untukdilakukanpengecekanpadaSistem!nformasiDebitursebagaimana dimaksud pada ayat (7).------------------------------------------------------------------- (10). Untuk melaksanakan KUR mikro yang disalurkan secara langsung (direct) maka ParaPihaksepakatuntukmenunjukPTBankRakyat!ndonesia(Persero)Tbk sebagai pelaksana.------------------------------------------------------------------------ (11). Dalamhalkerjasamapenjaminankreditfpembiayaansebagaimanadimaksud dalamayat(1)Pasalini,PARAP!HAKsepakatatashal-halyangditerapkan sebagai berikut : a. KreditfPembiayaan yang disalurkan oleh P!HAK KET!GA yang dijamin oleh P!HAKKEDUAkepadasetiapUsahaNikro,Kecil,NenengahdanKoperasi setinggi-tingginyaRp.500.000.000,-(limaratusjutarupiah),dankhusus yang disalurkan melalui linkage program pola executing, plafon yang dapat diberikankepadasetiaplembagalinkagesetinggi-tingginyasebesarRp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ; -------------------------------------------- b. P!HAKKET!GAdapatmemberikanKreditfPembiayaandengansetinggi-tingginyaRp.5.000.000,-(limajutarupiah)kepadasetiapUsahaNikro, Kecil, Nenengah dan Koperasi, baik secara langsung (direct) maupun tidak langsung(linkage),yangdijaminolehP!HAKKEDUAdengansukubunga kreditfmarginpembiayaanmaksimalsebesarfsetara22(duapuluhdua prosen) efektif pertahun;-------------------------------------------------------------- c. P!HAKKET!GAdapatmemberikanKreditfPembiayaandenganplafondi atasRp5.000.000,-sampaidengansetinggi-tingginyasebesarRp. 500.000.000,-(limaratusjutarupiah)kepadasetiapUsahaNikro,Kecil, NenengahdanKoperasi,selanjutnyadisebutKURritel,baiksecara langsung(direct)maupuntidaklangsung(linkage),yangdijaminoleh P!HAKKEDUAdengansukubungakreditfmarginpembiayaansetinggi-tingginya sebesarfsetara 1+ (empatbelas prosen) efektif pertahun; --------------------------------------- d. Penjaminan yang dilaksanakan oleh P!HAK KEDUA atas kreditf pembiayaan yangdiberikanP!HAKKET!GAdilaksanakansecaraotomatisbersyarat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Penjaminan Kreditf Pembiayaan;---- e. ProsentasejumlahpenjaminankreditfpembiayaanolehP!HAKKEDUA sebesar70(tujuhpuluhprosen)darikreditfpembiayaanyangdiberikan P!HAK KET!GA kepada Usaha Nikro, Kecil, Nenengah, dan Koperasi.--------- (12). Jangka waktu kreditfpembiayaan ditetapkan sebagai berikut :--------------------- a. Jangkawaktupinjamantidakmelebihi3tahununtukkreditfpembiayaan modal kerja dan 5 tahun untuk kreditfpembiayaan investasi; ------------------ b. Dalamhaldiperlukanperpanjangan,suplesi,danrestrukturisasimaka jangkawaktumaksimalyangdiberikanadalah6tahununtuk kreditfpembiayaanmodalkerjadan10tahununtukkreditfpembiayaan investasi terhitung sejak tanggal perjanjian kredit awal. ----------------------- (13). Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagai tindakan yang bersifat preventif dan melakukanverifikasisecaraselektifmelaluiBadanPengawasanKeuangandan Pembangunan (BPKP).--------------------------------------------------------------------- (1+). P!HAKKET!GAwajibmelaporkansecaraperiodik,pelaksanaanpenyaluran kreditfpembiayaan,palinglambatpadatanggal15bulanberikutnya,kepada KomiteKebijakancq.DeputiNenkoPerekonomianBidangKoordinasiEkonomi Nakro dan Keuangan selaku Ketua Tim Pelaksana dengan format laporan yang berisikan hal-hal sebagai berikut: ----------------------------------------------- a. Realisasi total penyaluran dan baki debet kreditfpembiayaan; ---------------- b. Realisasi penyaluran kreditfpembiayaan menurut Sektor Ekonomi; ----------- c. Realisasi penyaluran kreditfpembiayaan menurut Provinsi; --------------------- d. Jumlah debitur penerima kreditfpembiayaan; dan ------------------------------- e. Jumlah kredit bermasalah (Non Performing LoanfNPL). ------------------------- (15). P!HAK KEDUA wajib melaporkan secara periodik, pengajuan danrealisasi klaim darisetiapBankPelaksanaselambat-lambatnyapadatanggal15bulan berikutnyakepadaKomiteKebijakancq.DeputiNenkoPerekonomianBidang KoordinasiEkonomiNakrodanKeuanganselakuKetuaTimPelaksana, ditembuskan ke bankpelaksana dengan format laporan yang berisikan hal-hal sebagai berikut : a. Pengajuan penjaminan kreditfpembiayaan; -------------------------------------- b. Pengajuan klaim kreditfpembiayaan;---------------------------------------------- c. Realisasipembayaranklaim,persentaseNonPerformingGuarantee (NPG);- d. Klaim yang masih dalam proses; --------------------------------------------------- e. Klaim yang ditolak.-------------------------------------------------------------------- !!. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4 A sebagai berikut : PASAL 4 A PARA PIHAK (1). ParaPihakdalamNotaKesepahamanBersamainitidakterbataspadapara penandatanganNotaKesepahamanBersamaini,tetapitermasukjugapihak lainyangsecarasukarelamengikatkandiridantundukkepadaNota Kesepahaman Bersama.------------------------------------------------------------------ (2). Pihak lain yang mengikatkan diri dan tunduk sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan oleh Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).----------------------------------------------------------------------------------------- !!!. KreditfpembiayaanyangtelahdisalurkanolehP!HAKKET!GAsebelumberlakunya Addendum!!ini,makapenyalurkankreditfpembiayaantersebuttetapberpedoman padaNotaKesepahamanBersamadanPerjanjianKerjasamayangditandatangani oleh P!HAK KEDUA dan P!HAK KET!GA.!v. Dalamhalterjadiperbedaanpenafsirandanfatauterjadiperbedaandalam pelaksanaansebagaimanadimaksudpadaangka!!!,akandimusyawarahkandan diputuskan dalam rapat Komite Kebijakan. v. Addendum!!inimulaiberlakuterhitungsatubulansejakditandatanganiserta merupakansatukesatuansertabagianyangtidakterpisahkandariNota KesepahamanBersama(NemorandumofUnderstanding)danAddendum!Nota Kesepahaman Bersama sebelumnya yang telah ditandatangani oleh Para Pihak. PIHAK PERTAMA NENTER! KEUANGANREPUBL!K !NDONES!A Sri Nulyani !ndrawatiNENTER! KEHUTANANREPUBL!K !NDONES!A Zulkifli Hasan NENTER! PERTAN!AN REPUBL!K !NDONES!A Suswono NENTER! PER!NDUSTR!ANREPUBL!K !NDONES!A Nohamad Suleiman Hidayat NENTER! KELAUTAN DAN PER!KANAN REPUBL!K !NDONES!A Fadel NuhammadNENTER! KOPERAS! DAN USAHA KEC!L DAN NENENGAH REPUBL!K !NDONES!A Sjarifuddin Hasan PIHAK KEDUA PERUSAHAAN UNUN JAN!NANKRED!T !NDONES!A PT ASURANS! KRED!T !NDONES!A Nahid Hudaya Direktur Utama Chairul Bahri Direktur Utama PIHAK KETIGA PT BANK RAKYAT !NDONES!A (Persero) Tbk Sofyan Basir Direktur Utama PT BANK NAND!R! (Persero) Tbk Agus Nartowardojo Direktur Utama PT BANK NEGARA !NDONES!A(Persero) Tbk Gatot Nudiantoro Suwondo Direktur Utama PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk !qbal Latanro Direktur Utama PT BANK BUKOP!N Tbk Glen Glenardi Direktur Utama PT BANK SYAR!AH NAND!R! Yuslam Fauzi Direktur Utama Mengetahui NENTER! KOORD!NATOR B!DANG PEREKONON!AN REPUBL!K !NDONES!A N. Hatta Rajasa Pjs GUBERNUR BANK !NDONES!A Darmin Nasution NENTER! BADAN USAHA N!L!K NEGARAREPUBL!K !NDONES!A Nustafa Abubakar NENTER! PERDAGANGAN REPUBL!K !NDONES!A Nari Elka Pangestu PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 22/PMK.05/2010TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 135/PMK.05/2008 TENTANG FASILITAS PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT TANGGAL 28 JANUARI 2010 ILRATURAN MLNTLRI KLUANCAN NOMOR : 22/PMK.05/2010 TENTANG ILRUAHAN KLDUA ATAS ILRATURAN MLNTLRI KLUANCAN NOMOR 135/IMK.O5/2OO8 TLNTANC IASILITAS ILN}AMINAN KRLDIT USAHA RAKYAT DLNCAN RAHMAT TUHAN YANC MAHA LSA, MENTERI KEUANGAN, Meninlang: a. lahvadaIaniangkanengenlangkanKiedilUsahaRakyalkepadaUsahaMikio,KeciI,MenengahdanKopeiasisecaia leikeIanjulanleIahdilualdandilandalanganiAddendun II NolaKesepahananeisana(McncranduncfUndcrs|anding) lenlangIenjaninanKiedil/IenliayaankepadaUsaha Mikio, KeciI, Menengah Dan Kopeiasi, l. lahvaunluknendukungpeIaksanaanAddendunIINola KesepahananeisanaselagainanadinaksuddaIanhuiuf a,peiIudiIakukanpenyesuaianalaskelenluanleikail denganpeisyaialanpenjaninan,penlayaianinlaIjasa penjaninan,dan peIapoian, c. ahvaleidasaikanpeilinlanganselagainanadinaksud daIanhuiufadanhuiufl,peiIunenelapkanIeialuianMenleii Keuangan Tenlang Ieiulahan Kedua Alas Ieialuian MenleiiKeuanganNonoi135/IMK.O5/2OO8lenlang IasiIilas Ienjaninan Kiedil Usaha Rakyal. Mengingal:1. Kepulusan Iiesiden Nonoi 84 /I Tahun 2OO9,2. IeialuianMenleiiKeuanganNonoi135/IMK.O5/2OO8lenlang IasiIilasIenjaninanKiedilUsahaRakyalselagainanaleIahdiulahdenganIeialuianMenleiiKeuanganNonoi 1O/IMK.O5/2OO9. MLMUTUSKAN : Menelapkan PERATURANMENTERIKEUANGANTENTANG PERUBAHANKEDUAATASPERATURANMENTERI KEUANGANNOMOR135/PMK.05/2008TENTANG FASILITAS PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT. IasaI I eleiapa kelenluan daIan Ieialuian Menleii Keuangan Nonoi 135/IMK.O5/2OO8lenlangIasiIilasIenjaninanKiedilUsaha RakyalselagainanaleIahdiulahdenganIeialuianMenleii KeuanganNonoi1O/IMK.O5/2OO9,diulahselagai leiikul : 1. KelenluanIasaI4diulah,sehinggaleilunyiselagai leiikul : Pasal 4 (1) Bank Pelaksana menyediakan dan menyalurkan dana untuk KUR. (2) BankPelaksanawajibmenatausahakanKURsecaraterpisah dengan program kredit lainnya. (3)BankPelaksanadapatmengambiltindakan-tindakanyang diperlukanuntukmenyediakandanmenyalurkanKURsecaratepatjumlahdantepatwaktusesuaidenganprogramyang ditetapkanolehPemerintah,sertamematuhisemuaketentuan tatacara penatausahaan yang berlaku. (4)BankPelaksanamemutuskanpemberianKURberdasarkan penilaianterhadapkelayakanusahasesuaidenganasas-asas perkreditanyangsehat,sertadenganmemperhatikanketentuan yang berlaku. (5)Bank Pelaksana dapat menyalurkan KUR secara langsung kepada UMKM-Kdan/atautidaklangsungmelaluiLembagalinkagedenganpola executing dan/atau pola channeling. 2. KelenluanIasaI5diulah,sehinggaleilunyiselagai leiikul : IasaI 5 (1) UMKM-KyangdapalneneiinafasiIilaspenjaninan KURadaIahusahapioduklifyangfcasio|cnanunleIun oan|ao|cselagainanadinaksudpasaI3ayal(1),dengankelenluan-kelenluan selagai leiikul: a. neiupakan caIon delilui yang lidak sedang neneiina kiedilnodaIkeijadan/alauinveslasidaiipeilankandan/alauyanglidaksedangneneiinaKiedil IiogiandaiiIeneiinlahyangdiluklikan denganhasiISislenInfoinasiDeliluipadasaal Ieinohonan KUR diajukan, l. deliluiyangsedangneneiinaKiedilKonsunlif (KiedilKepeniIikanRunah,KiedilKendaiaan einoloi, Kailu Kiedil dan Kiedil Konsunlif Iainnya) nasih dapal neneiina KUR, c. unluk|in|agcprcgrandenganIoIacxccu|ing,Ienlaga|in|agcyangnenyaIuikanKURselagainana dinaksuddaIanIasaI4ayal(5)vajillidaksedang neneiina Kiedil Iiogian, d. unluk |in|agc prcgran dengan poIa cnannc|ing, Ienlaga |in|agcyangnenyaIuikanKURselagainana dinaksuddaIanIasaI4ayal(5)dapalsedang neneiina Kiedil Iiogian, e. unlukKURsanpaidenganRp5.OOO.OOO(Iina julaiupiah)danKURneIaIuiIenlaga|in|agcsanpai denganRp5.OOO.OOO(Iinajulaiupiah)peicnduscr, lidakdivajilkanneIanpiikanhasiISislen Infoinasi Delilui. (2) KURyangdisaIuikankepadaseliapUMKM-K dapaldigunakanlaikunlukkiedilnodaIkeijanaupun kiedil inveslasi, dengan kelenluan selagai leiikul :a. selinggi-lingginyaselesaiRp5.OOO.OOO(Iinajula iupiah)denganlingkallungakiedil/naigin penliayaanpaIinglinggiselesai/selaia22(dua puIuhduapeisen)efeklifpeilahunalaudilelapkan IainoIehMenleiiKeuanganalasiekonendasiKonile Kelijakan, b. dialasRp5.OOO.OOO(Iinajulaiupiah)sanpaidengan Rp5OO.OOO.OOO(Iinaialusjulaiupiah)denganlingkal lungakiedil/naiginpenliayaanyangdikenakan paIinglinggiselesai/selaia14(enpalleIas peisen)efeklifpeilahunalaudilelapkanIainoIeh MenleiiKeuanganalasiekonendasiKonile Kelijakan. (3) KURyangdisaIuikanneIaIui|in|agcprcgranpoIa cxccu|ing,dapaldiIaksanakandengankelenluanselagai leiikul: a. pIafonyangdileiikankepadaseliapIenlaga|in|agc paIinglinggiselesaiRp1.OOO.OOO.OOO(saluniIiai iupiah), l. lingkallungakiedil/naiginpenliayaanyang dikenakanpaIinglinggiselesai/selaia14(enpal leIaspeisen)efeklifpeilahunalaudilelapkanIain oIehMenleiiKeuanganalasiekonendasiKonile Kelijakan. (4) UMKM-KyangleIahneneiinaKURdapalneneiina fasiIilaspenjaninandaIaniangkapeipanjangan, iesliukluiisasi,danlanlahanpinjanan(supIesi)dengan syaialnasihdikalegoiikanleIun,dengan kelenluan selagai leiikul : a. peipanjangan jangka vaklu kiedil, iesliukluiisasi dan supIesidapaldileiikansepanjanglidakneIelihi6 (enan)lahununlukkiedilnodaIkeijadan1O (sepuIuh) lahununluk kiedil inveslasi leihilung sejaklanggaIefeklifnyapeijanjiankiedilavaIanlaia lank peIaksana dan UMKM-K, l. lanlahanpinjanandapaldileiikandengansyaial pIafonpinjanandanlingkallungaselagainana dinaksud pada ayal (2), c. nekanisnepeIaksanaanpeipanjanganjangkavaklu kiedil,iesliukluiisasidanlanlahanpinjanan (supIesi)dialuiIelihIanjuldaIanpeijanjiankiedil anlaia lank peIaksana dan delilui. (5) esainyaInlaI}asaIenjaninanyangdilayaikankepada IeiusahaanIenjaninandilelapkanselesai3,25(liga konaduapuIuhIinapeisen)peilahunalaudilelapkan IainoIehMenleiiKeuanganalasiekonendasiKonile Kelijakan, yang dilayaikan seliap lahun dan dihilung daii KUR yang dijanin, dengan kelenluan: a. Unluk kiedil nodaI keija dihilung daii pIafon kiedil, l. Unluk kiedil inveslasi dihilung daii ieaIisasi kiedil. (6) IeisenlasejunIahpenjaninanKURyangdijaninkan kepadaIeiusahaanIenjaninanselesai7O(lujuhpuIuh peisen)daiiKURyangdileiikanoIehankIeIaksana kepada UMKM-K dan Ienlaga . 3. KelenluanIasaI9diulah,sehinggaleilunyiselagai leiikul : IasaI9 (1) IeneiinlahnenleiikanInlaI}asaIenjaninanKUR seIana jangka vaklu paIing Iana6 (enan) lahun unluk kiedilnodaIkeijadanpaIingIana1O(sepuIuh)lahun unlukkiedilinveslasileinasukunlukpeipanjangan, supIesi, dan iesliukluiisasi, (2) IenlayaianInlaI}asaIenjaninanKURselagainana dinaksud daIan IasaI 5 ayal (5) diIaksanakan 2 (dua) kaIi daIan selahun, dengan kelenluan : a. UnluklagihanpeiiodeluIanNovenleilahun seleIunnyasanpaidenganluIanApiiIlahun leikenaandilayaikanpadaluIanMeilahun leikenaan, b. UnluklagihanpeiiodeluIanMeisanpaidengan luIanOkloleilahunleikenaandilayaikanluIan Novenlei lahun leikenaan. (3) IenlayaianInlaI}asaIenjaninanKURdiIakukan leidasaikandalapenulupanpeilanggunganKURoIeh ank IeIaksana kepada Ieiusahaan Ienjaninan. (4) IeininlaanpenlayaianInlaI}asaIenjaninanKUR diajukanoIehIeiusahaanIenjaninankepadaMenleii Keuanganu.p.Diieklui}endeiaIIeilendahaiaandengan leiIelihdahuIudiselujuioIehankIeIaksanadanpaIing kuiang diIanpiii dengan : a. iincian peihilungan lagihan inlaI jasa penjaninan, b. konpiIasipeneililanSeilifikalIenjaninanalau dokunenIainyangdipeisanakandaiiIeiusahaan Ienjaninan, c. landa leiina penlayaian inlaI jasa penjaninan yang dilandalanganioIehDiieksiIeiusahaanIenjaninan alau pejalal yang dikuasakan. (5) DaIaniangkaneniIaikepaluhanleihadapkelenluan penjaninanKUR,danneneIilikelenaianpeihilungan InlaI }asa Ienjaninan yang leIah dilayaikan selagainana dinaksudpadaayal(3),diIakukanveiifikasisecaia peiiodikalausevaklu-vakluoIehMenleiiKeuanganc.q. Diieklui}endeiaIIeilendahaiaandanKeluaadan Iengavasan Iasai ModaI dan Lenlaga Keuangan. (6) DaIanhaIdipeiIukan,MenleiiKeuangandapalneninla lanluanapaialfungsionaIpeneiiksainleinaIdan/alau eksleinaI unluk neIaksanakan audil. 4. KelenluanIasaI11diulah,sehinggaleilunyiselagai leiikul : IasaI 11 (1)IeiusahaanIenjaninanvajilnenyusundan nenyanpaikanIapoiansecaiapeiiodikluIanan peIaksanaanpenjaninanKUR,kepadaKonileKelijakan cq.DepuliMenkoIeiekononianidangKooidinasi LkononiMakiodanIeiekononianseIakuKeluaTin IeIaksanaKonileKelijakandenganlenlusankepada Diieklui}endeiaIIeilendahaiaandanankIeIaksana, paIingIanlalpadalanggaI15luIanleiikulnya,dengan foinal Iapoian yang nenual: a. pengajuan penjaninan KUR, b. pengajuan kIain KUR, c. ieaIisasi penlayaian kIain, d. kIain yang nasih daIan pioses, e. kIain yang diloIak. (2) ankIeIaksanavajilnenyusundannenyanpaikan secaia luIanan alas ieaIisasi penyaIuian dan pengenlaIian KUR,paIingIanlalpadalanggaI15luIanleiikulnya, kepada Konile Kelijakan cq. Depuli Menko Ieiekononian idangKooidinasiLkononiMakiodanKeuanganseIaku KeluaTinIeIaksanaKonileKelijakandenganlenlusan kepada Diieklui }endeiaI Ieilendahaiaan dan Ieiusahaan Ienjaninan, dengan foinal Iapoian yang nenual : a. ieaIisasi junIah penyaIuian dan laki delel KUR, b. ieaIisasi penyaIuian KUR nenuiul sekloi ekononi,c. ieaIisasi penyaIuian KUR nenuiul piovinsi,d. junIah delilui peneiina KUR. (3) DaIanhaIdipeiIukandan/alaudininlaoIehMenleii Keuangan,IeiusahaanIenjaninandanankIeIaksana vajilnenyanpaikanIapoianleikaildengan penyeIenggaiaan KUR seIain yang dinaksud pada ayal (1) dan ayal (2). IasaI II 1. IenyaIuianKURyangleIahdiIaksanakanseleIun leiIakunyaIeialuianMenleiiKeuanganini,lelap leipedonanpadaIeialuianMenleiiKeuanganNonoi 135/IMK.O5/2OO8lenlangIasiIilasIenjaninanKiedil Usaha Rakyal selagainana leIah diulah dengan Ieialuian Menleii Keuangan Nonoi 1O/IMK.O5/2OO9. 2. Ieialuian Menleii Keuangan ini nuIai leiIaku seleIah salu luIansejakAddendunIINolaKesepahananeisana (McncranduncfUndcrs|anding)lenlangIenjaninan Kiedil/IenliayaanKepadaUsahaMikio,KeciI, Menengah Dan Kopeiasi dilandalangani. Agaiseliapoiangnengelahuinya,neneiinlahkan Diundangkan di }akaila padalanggaI28}anuaii2O1O MLNTLRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, lld IATRIALIS AKAR LRITA NLCARA RLIULIK INDONLSIA TAHUN 2O1O NOMOR 46 pengundanganIeialuianMenleiiKeuanganinidengan penenpalannya daIaneiila Negaia RepulIik Indonesia. Dilelapkan di }akaila IadalanggaI28}anuaii2O1OMLNTLRI KLUANCAN, lld. SRI MULYANI INDRAWATI KEPUTUSANDEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM PELAKSANA KOMITE KEBIJAKAN PENJAMINAN KREDIT/PEMBIAYAAN KEPADA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI NOMOR :KEP- 01 /D.I.M.EKON/01/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT NOMOR :KEP- 01 /D.I.M.EKON/01/2010 TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM PELAKSANAKOMITE KEBIJAKAN PENJAMINAN KREDIT/PEMBIAYAAN KEPADAUSAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI, Menimbang:a.bahwadalamrangkaperluasandanpeningkatanefektifitas pelaksanaanKreditUsahaRakyattelahdilakukanperubahanNota KesepahamanBersamadenganditandatanganinyaAddendumII NotaKesepahamanBersama(MemorandumofUnderstanding) tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi pada tanggal 12 Januari2010;b. bahwaperubahanNotaKesepahamanBersamasebagaimana dimaksudpadahurufa,perludiikutidenganperubahanstandar operasionaldanprosedurpelaksanaanprogrampenjaminankredit/ pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi ; c. berdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalamhurufa, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi EkonomiMakrodanKeuangan,KementerianKoordinatorBidang PerekonomianselakuKetuaTimPelaksanaKomiteKebijakan PenjaminanKredit/PembiayaanKepadaUsahaMikro,Kecil, MenengahdanKoperasitentangStandarOperasionaldanProsedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;Mengingat:1.PeraturanPresidenRepublikIndonesiaNomor10Tahun2005 tentangUnitOrganisasidanTugasEselonIKementerianNegara RepublikIndonesia,sebagaimanaterakhirdiubahdenganPeraturanPresiden Republik Indonesia 50 Tahun 2008; 2. PeraturanPresidenRepublikIndonesiaNomor47Tahun2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/M Tahun 2009; 4. PeraturanMenteriKoordinatorBidangPerekonomian Nomor_:_PER-03/M.EKON/07/2007tentangOrganisasidanTata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 5. KeputusanMenteriKoordinatorBidangPerekonomian Nomor_:_KEP-22/M.EKON/10/2009tentangKomiteKebijakan PenjaminanKredit/PembiayaanKepadaUsahaMikro,Kecil, Menengah, dan Koperasi; MEMUTUSKAN: Menetapkan:KEPUTUSANDEPUTIBIDANGKOORDINASIEKONOMI MAKRODANKEUANGAN,KEMENTERIAN KOORDINATORBIDANGPEREKONOMIANSELAKU KETUATIMPELAKSANAKOMITEKEBIJAKAN PENJAMINANKREDIT/PEMBIAYAANKEPADAUSAHA MIKRO,KECIL,MENENGAHDANKOPERASITENTANG STANDAROPERASIONALDANPROSEDUR PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT. PERTAMA:Menetapkan Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat,sebagaimanaterlampirdanmerupakanbagiantidakterpisahkan dari Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan KementerianKoordinatorBidangPerekonomianselakuKetuaTim PelaksanaKomiteKebijakanPenjaminanKredit/PembiayaanKepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi ini. KEDUA:a.DenganberlakunyaKeputusanDeputiBidangKoordinasiEkonomi MakrodanKeuangan,KementerianKoordinatorBidang PerekonomianselakuKetuaTimPelaksanaKomiteKebijakan PenjaminanKredit/PembiayaanKepadaUsahaMikro,Kecil, MenengahdanKoperasiini,makaKeputusanDeputiBidang KoordinasiEkonomiMakrodanKeuangan,Kementerian KoordinatorBidangPerekonomianselakuKetuaTimPelaksana KomiteKebijakanPenjaminanKredit/PembiayaanKepadaUsaha Mikro,Kecil,MenengahdanKoperasiNomor:KEP-14/D.I.M.EKON/04/2009tentang Standar Operasional dan Prosedur PelaksanaanKreditUsahaRakyat,dinyatakandicabutdantidak berlaku. b.SegalaperjanjiankerjasamayangdilakukanolehBankPelaksana danPerusahaanPenjaminberdasarkanKeputusanDeputiBidang KoordinasiEkonomiMakrodanKeuangan,Kementerian KoordinatorBidangPerekonomianselakuKetuaTimPelaksana KomiteKebijakanPenjaminanKredit/PembiayaanKepadaUsaha Mikro,Kecil,MenengahdanKoperasiNomor:KEP-14/D.I.M.EKON/04/2009tentang Standar Operasional dan Prosedur PelaksanaanKreditUsahaRakyatdinyatakantetapberlakusampai masa berlakunya Perjanjian Kerjasama berakhir KETIGA:KeputusanDeputiBidangKoordinasiEkonomiMakrodanKeuangan, KementerianKoordinatorBidangPerekonomianselakuKetuaTim PelaksanaKomiteKebijakanPenjaminanKredit/PembiayaanKepada UsahaMikro,Kecil,MenengahdanKoperasiinimulaiberlakusejak tanggal 12 Februari 2010. nan sesuai dengan aslinya Ditetapkan di Jakartapada tanggal 25 Januari 2010DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGANKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKUKETUA TIM PELAKSANA KOMITE KEBIJAKAN PENJAMINAN KREDIT/PEMBIAYAAN KEPADA USAHA MIKRO, KECIL,MENENGAH DAN KOPERASI, ERLANGGA MANTIK LAMPIRANKEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGANKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM PELAKSANA KOMITE KEBIJAKAN PENJAMINAN KREDIT/PEMBIAYAAN KEPADA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI NOMOR: KEP-01 /D.I.M.EKON/01/2010 TANGGAL :25 JANUARI 2010 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang SejakdiluncurkanolehPresidenRepublikIndonesiatanggal5November2007,program penjaminankredit/pembiayaankepadaUsahaMikro,Kecil,Menengah,danKoperasi (UMKMK),yangselanjutnyadisebutKreditUsahaRakyat(KUR)mendapatresponpositif dari masyarakat.Penyaluran KUR mengalamikenaikan sekitar 9,5 (sembilan koma lima) kali lipatselamatahun2008dariRp.1.400.000.000.000,-(satutriliunempatratusmilyarrupiah) padaJanuari2008menjadiRp.12.900.000.000.000,-(duabelastriliunsembilanratusmilyar rupiah) pada Januari 2009,yang kemudian melambat dan mencapai Rp. 17.200.000.000.000,- (tujuh belas triliun dua ratus milyar rupiah) pada akhir Desember 2009. Sebaran realisasi KUR menurutsektormenunjukkanperansektorperdaganganmencapai70%(tujuhpuluhpersen), sementarasektorpertanian15%(limabelaspersen),sektorjasalain-lain7%(tujuhpersen), dan sektor lainnya 8% (delapan persen). SebaranrealisasiKURmenurutwilayah,menunjukkanJawaTimur,JawaTengah,danJawa Barat merupakan penerima terbesar KUR secara nasional.Sementara penerima KUR terbesar di luar Jawa adalah Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. DalamrangkameningkatkankembalipenyalurandanefektivitasKUR,Pemerintahmelalui Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu Kedua mencanangkan program revitalisasi KUR mulai tahun 2010. Ada tiga aksi yang akan dikerjakan yaitu:1. PenyaluranKURdirencanakanmencapaiRp.20.000.000.000.000,-(duapuluhtriliun rupiah)pertahunselamaperiode2010-2014.UntukmendukunghaltersebutPemerintah akanmenyiapkandanapenjaminanmelaluiAnggaranPendapatandanBelanjaNegara (APBN).2. Penambahan bank pelaksana KUR dengan keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah dan kelompok bank lain; 3. Relaksasi pengaturan penyaluran KUR. RelaksasipengaturanpenyaluranKURtelahdirumuskandalamAddendumIINota KesepahamanBersamatentangPenjaminanKredit/PembiayaanUsahaMikro,Kecil,dan Menengahyangditandatanganipadatanggal12Januari2010.Selanjutnyadalamrangka implementasikesepakatanbarutersebutmakadiperlukanadanyaperubahanStandar OperasionaldanProsedur (SOP) Pelaksanaan KUR. B. Dasar Hukum Beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan SOP ini, antara lain: 1. Undang-UndangNomor7Tahun1992tentangPerbankan(LembaranNegara1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790); 2. Undang-UndangNomor25Tahun1992tentangPerkoperasian(LembaranNegara1992 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502); 3. Undang-UndangNomor20Tahun2008tentangUsahaMikro,KecildanMenengah (Lembaran Negara 2008 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866); 4. KeputusanMenteriKoordinatorBidangPerekonomianNomor:KEP-22/M.EKON/10/2009 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi; 5. PeraturanMenteriKeuanganNomor:135/PMK.05/2008tentangFasilitasPenjaminan KreditUsahaRakyatsebagaimanatelahdiubahterakhirdenganPeraturanMenteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2010.C. Maksud dan Tujuan 1. MemperluasdanmeningkatkanefektivitaspelaksanaanKURagarsesuaidengan pengaturanyangdiamanatkandalamNotaKesepahamanBersama(Memorandumof Understanding/MOU) beserta addendum-nya. 2. Sebagaipedoman/petunjukpelaksanaanbagimasing-masingpihakyangterkaitdengan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan program KUR. D. Sasaran Sasaran SOP KUR adalah:1. UntukmeningkatkanaksespembiayaanbagiUMKMKyangmelakukankegiatanusaha produktif dan layak namun belum bankable kepada Bank Pelaksana. 2. TercapainyapercepatanpengembangansektorriildanpemberdayaanUMKMKdalam rangka penanggulangan/ pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. E. Pengertian Umum 1. Kredit/Pembiayaan:Kreditadalahpenyediaanuangatautagihanyangdapatdipersamakandenganitu, berdasarkanpersetujuanataukesepakatanpinjammeminjamantara BankPelaksana denganDebiturKURyangmewajibkanDebiturKURuntukmelunasiutangnyasetelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pembiayaanberdasarkanprinsipsyariahadalahpenyediaandanaatautagihanyang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Pelaksana denganDebiturKURyangmewajibkanDebiturKURuntukmengembalikandanaatau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan/bagi hasil/marjin. 2. Kementerian : KementerianyangmenurutNotaKesepahamanBersamatentangPenjaminanKredit/ Pembiayaan Kepada UMKMK merupakan Pelaksana Teknis Program, yaitu Kementerian Keuangan,KementerianPertanian,KementerianKehutanan,KementerianKelautandan Perikanan,KementerianPerindustrian,KementerianKoperasidanUsahaKecildan Menengah. 3. Bank Pelaksana: BankyangikutmenandatanganiNotaKesepahamanBersamaPenjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKMK yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT. BankMandiri(Persero)Tbk,PT.BankNegaraIndonesia(Persero)Tbk,PT.Bank TabunganNegara(Persero),PT.BankBukopinTbk,PT.BankSyariahMandiri,serta banklainnyayangsecarasukarelamengikatkandiridantundukkepadaNota KesepahamanBersamatentangPenjaminanKredit/PembiayaanKepadaUsahaMikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi. 4. Penjaminan:KegiatanpemberianjaminanataspemenuhankewajibanfinansialdebiturKUR.dengan maksimalpenjaminanolehPerusahaanPenjaminadalah70%(tujuhpuluhpersen)dari plafon kredit 5. Perusahaan Penjamin: PT(Persero)AsuransiKreditIndonesia(PT.Askrindo) danPerusahaanUmumJaminan KreditIndonesia(PerumJamkrindo)yangmelakukandanmemberikansebagian penjaminan kredit/pembiayaan secara otomatis (automatic cover) kepada Bank Pelaksana.6. Calon Debitur KUR: UsahaMikro,UsahaKecil,UsahaMenengah,Koperasi,kelompokusaha,danLembaga Linkage. 7. Usaha Mikro: Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria :a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 8. Usaha Kecil:Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataumenjadi bagian baik langsungmaupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria : a) memilikikekayaanbersihlebihdariRp.50.000.000,00(limapuluhjutarupiah) sampaidenganpalingbanyakRp.500.000.000,00(limaratusjutarupiah)tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; ataub) memilikihasilpenjualantahunanlebihdariRp.300.000.000,00(tigaratusjuta rupiah)sampaidenganpalingbanyakRp.2.500.000.000,00(duamilyarlimaratus juta rupiah). 9. Usaha Menengah: Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badanusahayangbukanmerupakananakperusahaanataucabangperusahaanyang dimiliki,dikuasai,ataumenjadibagianbaiklangsungmaupuntidaklangsungdengan UsahaBesardenganjumlahkekayaanbersihatauhasilpenjualantahunanyang memenuhi kriteria : a) memilikikekayaanbersihlebihdariRp.500.000.000,00(limaratusjutarupiah) sampaidenganpalingbanyakRp.10.000.000.000,00(sepuluhmilyarrupiah)tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memilikihasilpenjualantahunanlebih dariRp. 2.500.000.000,00 (duamilyarlima ratusjutarupiah)sampaidenganpaling banyakRp.50.000.000.000,00(limapuluh milyar rupiah). 10. Koperasi: BadanUsahayangberanggotakanorangseorangataubadanhukumKoperasidengan melandaskankegiatannyaberdasarkanprinsipkoperasisekaligussebagaigerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 11. Kelompok Usaha:Kumpulanorangperorangataubadanusaha(UMKM)yangmelakukankegiatanusaha produktifdandibentukatasdasarkesamaankepentinganataukesamaankondisi lingkungan untuk meningkatkan usaha anggotanya. 12. Usaha Produktif:Usahauntukmenghasilkanbarangdan/ataujasauntukmemberikannilaitambahdan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.13. Usaha Layak: Usahacalondebituryangmenguntungkan/memberikanlabasehinggamampumembayar bunga/marjindanmengembalikanseluruhhutang/kewajibanpokokKredit/Pembiayaan dalamjangkawaktuyangdisepakatiantaraBankPelaksanadenganDebiturKURdan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya. 14. Belum BankableUMKMKyangbelumdapatmemenuhipersyaratanperkreditan/pembiayaandariBank Pelaksanaantaralaindalamhalpenyediaanagunandanpemenuhanpersyaratan perkreditan/pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan Bank Pelaksana. 15. KUR Mikro: KURyangdiberikandenganplafon sampaidenganRp.5.000.000,-(limajutarupiah) dengansukubungakredit/margin,maksimalsebesar/setara22%(duapuluhduapersen) efektif pertahun. 16. KUR Ritel: KURyangdiberikandenganplafon diatasRp.5.000.000,-(limajutarupiah)sampai denganRp.500.000.000,-(limaratusjutarupiah)dengansukubunga kredit/margin pembiayaan, maksimal sebesar/setara 14% (empat belas persen) efektif pertahun. 17. Lembaga Linkage: Lembagayangmenerus-pinjamkanKURdariBankPelaksanakepadaUMKMK,yaitu KoperasiSekunder,KoperasiPrimer(KoperasiSimpanPinjam,UnitSimpanPinjam Koperasi),BadanKreditDesa(BKD),BaitulMalWaTanwil(BMT),BankPerkreditan Rakyat/Syariah(BPR/BPRS),LembagaKeuanganNonBank,KelompokUsaha, Lembaga Keuangan Mikro.18. Lembaga Keuangan Mikro:Badanusahakeuanganyangmenyediakanlayananjasakeuanganmikro,sepertiBadan KreditDesa(BKD),BadanUsahaMilikDesa(BUMDES)danLembagaDanaKredit Pedesaan (LDKP) yang bukan bank dan bukan Koperasi,19. Pola Executing: KURyangdiberikanolehBankPelaksanakepadaLembagaLinkageuntukditerus-pinjamkan kepada UMKMK. Kewajiban pengembalian KUR menjadi tanggungjawab dari Lembaga Linkage selaku penerima KUR. 20. Pola Channeling:KURyangdiberikanolehBankPelaksanakepadaUMKMKmelaluiLembagaLinkage. KewajibanpengembalianKURmenjaditanggungjawabdariUMKMKselakupenerima KUR. BAB II PELAKSANAAN KURA. Ketentuan Umum KreditUsahaRakyat(KUR)adalahkredit/pembiayaanmodalkerjadanatauinvestasikepada UMKMKdibidangusahayangproduktifdanlayaknamunbelumbankabledenganplafon kredit sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin.PenyaluranKURdiharapkandapatmembantupengembanganusahaproduktifdi sektor pertanian, sektor perikanan, sektor kehutanan, dan sektor industri. SumberdanapenyaluranKURadalah100%(seratuspersen)bersumberdaridanaBank Pelaksana.KURyangdisalurkanolehBankPelaksanadijaminsecaraotomatis(automatic cover)oleh Perusahaan Penjamindengannilai penjaminansebesar70%(tujuh puluh persen) dari plafon KUR. Persyaratan umum bagi UMKMK untuk dapat menerima KUR, yaitu: 1. tidaksedangmenerimakredit/pembiayaanmodalkerjadan/atauinvestasidariperbankan dan/atauyangtidaksedangmenerimaKreditProgramdariPemerintah,yangdibuktikan denganhasilSistemInformasiDebiturBankIndonesiapadasaatpermohonan kredit/pembiayaan diajukan;2. dapat sedangmenerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan kredit konsumtif lainnya); 3. dalamhalUMKMKmasihmemilikibakidebetyangtercatatpadaSistemInformasi DebiturBankIndonesia,tetapiyangbersangkutansudahmelunasipinjaman,maka diperlukanSuratKeteranganLunas/RoyadenganlampirancetakanrekeningdariBank Pelaksana/ pembiayaan sebelumnya; 4. untuk UMKMK yang akan meminjam KUR Mikro, baik yang disalurkan secara langsung maupuntidaklangsung,tidakdiwajibkanuntukdilakukanpengecekanSistemInformasi Debitur Bank Indonesia. Mekanisme umum penyaluran KUR diatur sebagai berikut1. Langsung dari Bank Pelaksana ke UMKMK a) BankmelakukanpenilaiansecaraindividuterhadapcalonDebiturKUR.Apabila dinilailayakdandisetujuiolehBankPelaksana,makaDebiturKUR menandatangani Perjanjian Kredit .Bank PelaksanaUMKMK aPerusahaanPenjamin bb) BankmengajukanpermohonanpenjaminankepadaPerusahaan Penjaminmaksimal penjaminan70%(tujuhpuluhpersen)dariplafonkredityangdiberikan,dan selanjutnya Perusahaan Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan. 2. Tidak langsung melalui lembaga linkage dengan Pola Executinga) LembagaLinkagemengajukanpermohonanKredit/PembiayaankepadaBank Pelaksana.BankPelaksanamelakukanpengecekanSistemInformasiDebiturdan melakukananalisakelayakan.Dalamhaldinyatakanlayak,makaBankPelaksana memberikanpersetujuankredit/pembiayaandenganmenandatanganiPerjanjian Kredit/Pembiayaan dengan Lembaga Linkage. b) BankPelaksanamengajukanpermintaanpenjaminankredit/pembiayaankepada Perusahaan Penjamin. Perusahaan Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama Lembaga Linkage.c) LembagaLinkagemenyalurkankredit/pembiayaanyangditerimadariBank Pelaksana kepada debitur UMKMK dari Lembaga Linkage. d) DebiturUMKMKmelakukanpembayarankewajibankredit/pembiayaankepada Lembaga Linkage.3. Tidak langsung melalui lembaga linkage dengan Pola Channelinga) Dalamrangkamendapatkankredit/pembiayaandariBankPelaksana,UMKMK memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga Linkage untuk: 1) Mengajukan kreditkepada Bank Pelaksana; Bank Pelaksana Lembaga LinkageUMKMK a ce bPerusahaan Penjamin dPKBank Pelaksana Lembaga LinkageUMKMK e bd aPerusahaan Penjamin cPK2) Menjaminkan agunan kepada Bank Pelaksana. b) Lembaga Linkage mewakili UMKMK mengajukan permohonan kredit kepada Bank Pelaksana. c) BankPelaksanamelakukanpengecekanSistemInformasiDebiturdanmelakukan analisakelayakan.Dalamhaldinyatakanlayak,makaBankPelaksanamemberikan persetujuan kredit/pembiayaan tersebut dengan mekanisme sebagai berikut :1) BerdasarkankuasadariBankPelaksana,makaLembagaLinkagemenandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan UMKMK atau 2) BerdasarkankuasadariUMKMK,makaLembagaLinkagemenandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan Bank Pelaksana.d) Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan penjamin. Perusahaan Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama masing-masing UMKMK.e) LembagaLinkagemeneruspinjamkankredit/pembiayaanyangditerimadariBank PelaksanakepadadebiturUMKMK.DebiturUMKMKmelakukanpembayaran kewajiban kredit/pembiayaan kepada Bank Pelaksana melalui Lembaga Linkage. B. Penyaluran KUR Mikro Secara LangsungUntuk penyaluran KUR Mikro secara langsung telah disepakati Bank Rakyat Indonesia sebagai pelaksana.DalamhalbanklainnyaakanmenyalurkanKURMikrosecaralangsungmaka dipersyaratkan mendapatkan persetujuan dari Komite Kebijakan. C. Pengaturan Penyaluran KUR Melalui Lembaga Linkage 1. KURyangdisalurkankepadaLembagaLinkagedenganpolaExecutingdiatursebagai berikut : a) LembagaLinkagetersebutdiperbolehkansedangmemperolehKredit/Pembiayaan dari perbankan. b) Lembaga Linkage tersebut tidak sedang memperoleh Kredit Program Pemerintah. c) PlafonKURyangdapatdiberikanolehBankPelaksanakepadaLembagaLinkagemaksimalsebesarRp.1.000.000.000,-(satumilyarrupiah)denganjangkawaktu sesuai ketentuan KUR. d) SukubungaKURdariBankPelaksanakepadaLembagaLinkagemaksimalsebesar 14 % (empat belas persen) efektif pertahun. e) Suku bunga dan plafon kredit/pembiayaan dari Lembaga Linkage kepada UMKMK ditetapkanmaksimalsebesar22%efektifpertahundanmaksimalRp100jutaper debitur. f) LembagaLinkagebertanggungjawabataspengembalianKURyangditerimadari Bank Pelaksana. g) KURyangdijaminolehPerusahaanPenjaminadalahKURyangditerimaoleh LembagaLinkageyangmasihtermasukdalamkriteriaterjaminsesuaidenganperjanjian kerjasama Bank Pelaksana dengan Perusahaan Penjamin. 2. KURyangdisalurkankepadaLembagaLinkagedenganpolaChannelingdiatursebagai berikut : a) LembagaLinkagediperbolehkansedangmemperolehKredit/Pembiayaandari perbankan maupun Kredit Program Pemerintah. b) JumlahKURyangdisalurkanolehBankPelaksanaadalahsesuaidengandaftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh Lembaga Linkage. c) Plafon, suku bunga dan jangka waktu KUR melalui Lembaga Linkage kepada debitur mengikuti ketentuan KUR Retail dan KUR Mikro. d) Atas penyaluran KUR tersebut, Lembaga Linkage berhak memperoleh fee dari Bank PelaksanayangbesarnyaditentukanberdasarkankesepakatandenganBank Pelaksana. e) Debitur KUR bertanggung-jawab atas pengembalian KUR. f) JumlahkredityangdijaminolehPerusahaanPenjaminadalahsesuaidenganyang diterima oleh Debitur KUR. D. Putusan Pemberian KUR Putusan pemberian KUR sepenuhnya menjadi wewenang Bank Pelaksana. E. Agunan dan Pengikatan 1. Agunan Pokok Kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai.2. Agunan Tambahan a) Sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana. b) Dalamhaldiperlukanpengikatan,makadilakukansesuaidenganketentuanyang berlaku pada Bank Pelaksana.F. Jangka Waktu Jangka waktu KUR ditetapkan sebagai berikut : 1. JangkawaktuKURtidakmelebihi3(tiga)tahununtukmodalkerjadan5(lima)tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.2. Dalamhaldiperlukanperpanjangan,suplesi,danrestrukturisasi,makajangkawaktu sebagaimana diatur dalam angka 1) dapat diperpanjang menjadi maksimal 6 (enam) tahun untukkredit/pembiayaanmodalkerjadan10(sepuluh)tahununtukkredit/pembiayaan investasi terhitung sejak tanggal perjanjian kredit awal.G. Perpanjangan, Tambahan Pinjaman (Suplesi), danRestrukturisasi1. Kepada Debitur KUR yang usahanya meningkat, dan memerlukan tambahan kredit maka dapatdiberikanperpanjanganberupatambahanplafonkreditmaupunjangkawaktu terhadapDebiturKURtersebuttanpamenunggupinjamanyangbersangkutandilunasi, dengan ketentuan: a) Debitur yang bersangkutan masih belum dapat dikategorikan bankable.b) Total pinjaman setelah penambahan tidak melebihi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untukKURMikroatautidakmelebihisebesarRp500.000.000,-(limaratusjuta rupiah) untuk KUR Ritel atau tidak melebihi Rp.1.000.000.000 (satumilyar rupiah) untuk KUR yang diberikan kepada Lembaga Linkage dengan pola executing. c) Ketentuanlainnya,sesuaidenganketentuanKURMikroatauKURRitelatauKUR melalui Lembaga Linkage. 2. DebiturKURyangbermasalahdimungkinkanuntukdirestrukturisasisesuaiketentuan yang berlaku di Bank Pelaksana, dengan ketentuan: a) Tidak diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR.b) Ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan KUR Mikro atau KUR Ritel. c) TerhadapKURyangdirestrukturisasitidakmenggugurkanhakklaimdariBank Pelaksana kepada Perusahaan Penjamin. H. Imbal Jasa Penjaminan 1. ImbalJasaPenjaminanmenjadibebanAnggaranPendapatanBelanjaNegara(APBN), dihitungdariNilaiPenjaminanyangdiperjanjikan.TarifImbalJasaPenjaminan ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan 2. TatacarapenagihandanpembayaranImbalJasaPenjaminandiaturdalamPeraturan Menteri Keuangan. 3. SOP tentang Verifikasi Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan KUR dan Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan KUR mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan. I. Ketentuan Penjaminan 1. Syarat Klaim Klaim dapat diajukan kepada Perusahaan Penjamin setelah: a) PerjanjiankreditjatuhtempodanDebiturKURtidakmelunasikewajiban pengembalian pinjaman, ataub) KURyangbersangkutandalamkolektibilitaskredit4(diragukan)sesuaiketentuan Bank Indonesia, atau c) Keadaan insolvent: 1) Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berwenang, 2) Debitur dikenakan likuidasi berdasarkan keputusan Pengadilan yang berwenang dan untuk itu telah ditunjuk likuidator, 3) Debitur diletakkan di bawah pengampuan. 2. Besarnya Klaim KlaimpenjaminanyangdapatdiajukanolehBankPelaksanasebesar70%(tujuhpuluh persen)x(sisapokok+bunga+denda)dengansetinggi-tingginyasebesar70%(tujuh puluh persen) x plafon KUR. 3. Resiko KerugianDebitur KUR yang tidak dijamin, yaitu : a) Bencanaalamnasional(atauwabahpenyakitmenularpadamanusia/hewan berkuku/unggas) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. b) Reaksinuklir,sentuhanradioaktif,radiasireaksiintiatomyanglangsung mengakibatkankegagalanusahaDebituruntukmelunasiKURtanpamemandang bagaimana dan dimana terjadinya.c) PeperanganbaikdinyatakanmaupuntidakatausebagianwilayahIndonesia dinyatakan dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan darurat perang. d) Huru-harayangberkaitandengangerakanataukerusuhanpolitikyangsecara langsung mengakibatkan kegagalan debitur untuk melunasi KUR. e) TindakanhukumyangdilakukanolehPemerintahRepublikIndonesiaterhadap debitur dan/atau bank yang mengakibatkan debitur wanprestasi.Kecuali ditetapkan lain oleh Komite Kebijakan. 4. Subrogasia) KlaimyangtelahdibayarolehPerusahaanPenjaminkepadaBankPelaksanatidak membebaskan debitur dari kewajibannya untuk melunasi kredit / pembiayaan. b) Dalam hal Perusahaan Penjamin telah membayar klaim kepada Bank Pelaksana maka haktagihdanhasilpenjualanagunanberalihmenjadihaksubrogasiyangdibagi secara proporsional antara Perusahaan Penjamin dan Bank Pelaksana. c) BerdasarkanpertimbangandanuntukkepentinganDebiturKUR,antaralaindalam halpemenuhanagunantambahan,makaDepartemenKeuanganmelaluiPeraturan MenteriKeuangandapatmengaturkembalimengenaiketentuandanpelaksanaan subrogasi tersebut diatas. 5. Pelaksana pembayaran klaim:a. Dalamhalterjadituntutanklaimdaribankpelaksanadanpersyaratanklaimtelah terpenuhiuntukdibayarsedangkanpihakpenjaminbelummenerimaImbalJasa Penjaminandaripemerintah,makaperusahaanpenjaminharusmelakukan pembayaran atas tuntutan klaim tersebut b. Secarakeseluruhanpembayaranklaimmaksimumyangdapatdilakukanoleh PerusahaanPenjaminadalahsebesarmaksimumdanaPenyertaanModalNegara (PMN)yangditempatkanpadaPerusahaanPenjaminditambahhasilinvestasidari modal PMN dan imbalan jasa penjaminan setelah dikurangi biaya operasional. 6. Tatacarapengajuanpenjaminan,tatacarapengajuanklaim,gugurnyahakklaim, subrogasi dan lain-lain agar mengacu pada Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Bank Pelaksana dengan PerusahaanPenjamin. J. Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan 1. KomiteKebijakanmelakukanmonitoringdanevaluasisetiap3(tiga)bulan.Hasil kegiatan tersebut disampaikan dalam bentuk laporan.2. Pengawasan a) KomiteKebijakanmelakukanpengawasanataspelaksanaanKreditUsahaRakyat sebagaitindakanyangbersifatpreventifdanmelakukanverifikasisecaraselektif melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). b) Dalammelakukanpengawasantersebut,BPKPakanbekerjasamadenganunitaudit internal Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin.c) Pelaksanaan pengawasan oleh BPKP akan diatur tersendiri dalam SOPPengawasan KURdenganberpedomanpadaSOPPelaksanaanKURdanPerjanjianKerjasama antara Bank Pelaksana dengan Perusahaan Penjamin. K. Pelaporan 1. BankPelaksanamelaporkanpelaksanaanKURsetiapbulankepadaKomiteKebijakan melaluiDeputiBidangKoordinasiEkonomiMakrodanKeuanganKementerian KoordinatorBidangPerekonomianselakuKetuaTimPelaksanaKomiteKebijakan dengan tembusan kepada Perusahaan Penjamin dengan format laporan sebagai berikut:a) Realisasi total penyaluran KUR dan baki debet, termasuk jumlah debiturnya; b) RealisasipenyaluranKURmenurutsektorekonomi,termasukjumlahdebiturnya; sektorpertaniandalamartiluasmencakup:pertanian,kehutanan,dan kelautan/perikanan.Pertaniandalamartisempitmeliputi:tanamanpangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. c) Realisasi penyaluran KUR menurut provinsi, termasuk jumlah debiturnya; d) Jumlah Kredit Bermasalah (Non Performing Loan = NPL), termasuk jumlah debitur, sektor ekonomi, dan provinsi. e) RealisasitotalpenyaluranKURdariLembagaLinkagekepadaUMKMKmenurut polaexecutingdanchanneling,termasukjumlahLembagaLinkagedanjumlah debiturnya. 2. PerusahaanPenjaminsetiapbulannyamelaporkanpengajuandanrealisasiklaimdari setiapBankPelaksanakepadaKomiteKebijakanmelaluiDeputiMenkoPerekonomian BidangKoordinasiEkonomiMakrodanKeuanganselakuKetuaTimPelaksana,dengan tembusankepadaKetuaBadanPengawasPasarModaldanLembagaKeuangan, KementerianKeuanganselakuregulatordankepadaBankPelaksanadenganformat laporan sebagai berikut: a) Pengajuan Penjaminan kredit/pembiayaan;b) Pengajuan Klaim kredit/pembiayaan; c) Realisasi pembayaran Klaim, persentase Non Performing Guarantee (NPG); d) Klaim yang masih dalam proses; e) Klaim yang ditolak. 3. Laporan sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2) berisi data posisi akhir bulan dan disampaikan paling lambat tgl 15 bulan berikutnya. L. Kewajiban Kementerian Teknis 1. Kementerian Teknis mempunyai kewajiban, yaitu: a) mempersiapkanUMKMKyangmelakukanusahaproduktifyangbersifatindividu, kelompok, kemitraan dan /atau cluster yang dapat dibiayai dengan KUR; b) menetapkankebijakandanprioritasbidangusahayangakanmenerimapenjaminan KUR; c) melakukanpembinaandanpendampinganUMKMKselamamasakredit/ pembiayaanatauketikausulankredit/pembiayaanUMKMKditolakolehBank Pelaksana; d) memfasilitasihubunganantaraUMKMKdenganpihaklainnyasepertiperusahaan inti/offtaker yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha. 2. Untukmelaksanakankewajibantersebut,KementerianTeknismelakukanlangkah-langkah:a) menyiapkanrencanakerjapendukungpelaksanaanKUR,khususnyayangterkait dengan penyiapan UMKM dan koperasi sebagai calon debitur KUR, dan pembinaan danpendampinganbagiUMKMdankoperasiselamamasakredit/pembiayaanatau ketikausulankredit/pembiayaanditolakolehbank,sertapenyediaanfasilitasibagi UMKMdankoperasidenganpihaklain,khususnyaPemerintahDaerah,yang mendukung kelancaran usaha UMKM dan koperasi; b) memasukkanrencanakerjapendukungpelaksanaanKURsesuaitupoksinyadalam rancanganRencanaKerjaKementerian/Lembaga(RenjaK/L)masing-masing,dan mengusulkan penganggarannya; c) pengaturanlebihlanjutmengenaikegiatanperencanaanterkaitpelaksanaanKUR dapat dirumuskan dalam SOP tersendiri oleh Kementerian. BAB III PENUTUP Dalam hal terdapat perbedaan pendapat atau hal-hal yang belum diatur, maka penyelesaiannya akan diputuskan oleh Komite Kebijakan berdasarkan asas musyawarah dan mufakat.DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKUKETUA TIM PELAKSANA KOMITE KEBIJAKAN PENJAMINAN KREDIT/PEMBIAYAAN KEPADA USAHA MIKRO, KECIL,MENENGAH DAN KOPERASI, ERLANGGA MANTIK LAMPIRAN-LAMPIRAN NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN TEKNISDENGAN PERUSAHAAN PENJAMIN DAN BANK PELAKSANA TENTANG PERNJAMINAN KREDIT / PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI TANGGAL 09 OKTOBER2007 .............................................(akan diisi oleh Kemenko Perekn).................................... PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/PMK.5/2008 TENTANG FASILITAS PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT TANGGAL 4 SEPTEMBER 2008. .............................................(akan diisi oleh Kemenko Perekn)..................................... PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10/PMK.5/2008 TENTANG PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.135/PMK.05/2009 TENTANG PENJAMINAN FASILITAS KREDIT USAHA RAKYATTANGGAL2 FEBRUARI 2009. .............................................(akan diisi oleh Kemenko Perekn)..................................... ADDENDUM I NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA (Memorandum of Understanding)a n t a r a DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM REPUBLIK INDONESIA Dengan PERUSAHAAN UMUM (PERUM) SARANA PENGEMBANGAN USAHA PT (PERSERO) ASURANSI KREDIT INDONESIA Dan PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) PT BANK BUKOPIN Tbk PT BANK SYARIAH MANDIRITENTANG PENJAMINAN KREDIT /PEMBIAYAAN KEPADAUSAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, DAN KOPERASI PadahariiniRabu,tanggalEmpatBelasbulanNeitahunDuaRibuDelapan(1+-05-2008) di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini: PIHAKPERTAMAsebagai Pelaksana Teknis Program yang terdiri dari :

{7).Departemen Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh SriNulyani!ndrawatiselakuNenteriKeuanganRepublik!ndonesiayang diangkatberdasarkanSuratKeputusanPresidenNomor20fPTahun 2005,tanggal 5 Desember 2005 berkedudukandi Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-+ Jakarta Pusat, yang bertindak dalam jabatannya tersebut,olehkarenanyaberwenangmelakukanperbuatanhukumuntuk dan atas nama Departemen Keuangan Republik !ndonesia. ---------------------------------------------------------------- {S).Departemen Pertanian Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh AntonApriyantonoselakuNenteriPertanianRepublik!ndonesiayang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor.187fN Tahun 200+, tanggal20Oktober200+berkedudukandiJl.HarsonoRNNo.3 Ragunan-JakartaSelatan,yangbertindakdalamjabatannyatersebut, olehkarenanyaberwenangmelakukanperbuatanhukumuntukdanatas nama Departemen Pertanian Republik !ndonesia. ---------------------------------------------------------------------------------------- {9).DepartemenKelautanDanPerikananRepublikIndonesia,dalam hal ini diwakili oleh Freddy Numberi selaku Nenteri Kelautan dan Perikanan Republik!ndonesiayangdiangkatberdasarkanSuratKeputusanPresiden Nomor.187fN Tahun200+,tanggal20Oktober200+berkedudukandiJl. NedanNerdekaTimurNo.16JakartaPusat,yangbertindakdalam jabatannyatersebut,olehkarenanyaberwenangmelakukanperbuatan MOU-517.1JMKJ200S 145JKU.430JMJ6J200S PKS.6JMENHUT-VJ200S 05JMEN-KPJKBJVJ200S 530.1JM.INDAG.VJ200S 01JNKBJM.KUKMJVJ200S 31JSARANAJVJ200S ADD.IJ17JMOUJXJASKRINDOJ2007 B.246-DIRJPRGJ5J200S DIR.MOUJ003J200S MAN DIRJ021 30JADDJMOUJDIRJ200S 233JDIR-DMKKJVJ200S Nomor: 10J014-MOUJDIR hukum untuk dan atas nama Departemen Kelautan Dan Perikanan Republik !ndonesia. ----------------------------------------------- {10).Departemen Perindustrian Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili olehFahmi!drisselakuNenteriPerindustrianRepublik!ndonesiayang diangkatberdasarkanKeputusanPresidenNomor.20fP-Tahun2005, tanggal 5 Desember 2005 berkedudukan di Jl. Gatot Subroto 52-53 Jakarta Selatan,yangbertindakdalamjabatannyatersebut,olehkarenanya berwenang melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Departemen Perindustrian Republik !ndonesia. -------- {11).DepartemenKehutananRepublikIndonesia,dalamhalinidiwakili olehH.N.S.KabanselakuNenteriKehutananRepublik!ndonesiayang diangkatberdasarkanSuratKeputusanPresidenNomor.187fNTahun 200+,tanggal20Oktober200+berkedudukandiJl.JenderalGatot Subroto,JakartaSelatan,yangbertindakdalamjabatannyatersebut,oleh karenanyaberwenangmelakukanperbuatanhukumuntukdanatasnama Departemen Kehutanan Republik !ndonesia. ----------------------------------------------------------------------------------------

{12).KementerianNegaraKoperasidanUsahaKecildanUsaha Menengah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Suryadharma AliselakuNenteriNegaraKoperasidanUsahaKecildanNenengah Republik !ndonesia, berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-5 Jakarta Selatan,yangbertindakdalamjabatannyatersebut,olehkarenanya berwenangmelakukanperbuatanhukumuntukdanatasnama KementerianNegaraKoperasidanUsahaKecildanNenengahRepublik !ndonesia.---------------------------------------------------------------------------------------- PIHAK KEDUA sebagai Perusahaan Penjamin yang terdiri dari : {13).PerusahaanUmum{Perum)SaranaPengembanganUsaha,dalam halinidiwakiliolehNahidHudaya,bertindakselakuDirekturUtama PerusahaanUmum(Perum)SaranaPengembanganUsaha,dalamhalini bertindakdalamjabatannyasesuaiKeputusanNenteriBadanUsahaNilik Negara Republik !ndonesia Nomor KEP-190fNBUf2007 tanggal 27 Agustus 2007tentangPemberhentianDanPengangkatanAnggotaDireksi PerusahaanUmum(Perum)SaranaPengembanganUsaha,dengan demikianberdasarkanPeraturanPemerintahNomor95Tahun2000 tentangPerusahaanUmum(Perum)SaranaPengembanganUsahayang telahdiumumkandalamTambahanLembaranNegaraRepublik!ndonesia Tahun2000Nomor190,bertindakuntukdanatasnamasertasah mewakiliPerusahaanUmum(Perum)SaranaPengembanganUsaha,yang berkedudukandiJakartadanberalamatdiGedungSaranaPenjaminan Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat. ----------------------------------------------------------- {14).PT {Persero) Asuransi Kredit Indonesia {PT. Askrindo), dalam hal ini diwakiliolehChairulBahri,selakuDirekturUtamaPT.AsuransiKredit !ndonesia yangberkedudukan dan beralamatdiJl. Angkasa Blok B-9 Kav. No. 8 Jakarta 10610, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nenteri BadanUsahaNilikNegara dan Gubernur Bank !ndonesia NomorKEP - 1+9fNBUf2007 9/31/KEP.GBI/2007 tanggal17Juli 2007tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Kredit Indonesia, oleh karenanya berdasarkan Anggaran Dasar yang beberapa kali diubah terakhir dengan akte Notaris Imas Fatimah, SH. Nomor : 18 tanggal 26 Mei 1998 dan perubahannya telah mendapatpengesahan dari Menteri Kehakiman RI, Nomor: C2-7.504. HT.01.04.TH.98 tanggal 25 Juni 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 November 1998 Nomor : 92 Tambahan Nomor : 6370 dan perubahan terakhirnya dengan Akta Notaris Imas Fatimah, SH, Nomor : 29 tanggal 30 November 2005 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan Nomor: C-34240 HT.01.04.TH.2005 tanggal 22 Desember 2005, berwenang melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama PT Asuransi Kredit Indonesia. ------------------------------------------------------------------------------- PIHAK KETIGA sebagai Bank Pemberi Kredit yang terdiri dari : {15).PTBankRakyatIndonesia{Persero)Tbk,dalamhalinidiwakilioleh Sofyan Basir, selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat !ndonesia (Persero) Tbk,bertempattinggaldiJakarta,dalamhalinibertindakdalam jabatannyatersebutmewakiliDireksi,olehkarenaituberdasarkan AnggaranDasarPerseronyangdiumumkandalamBeritaNegaraRepublik !ndonesiaNomor88tanggal+November2003,TambahanNomor11053, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat !ndonesia(Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. ++-+6 Jakarta Pusat. ----------------------------------------------------------------------------------- {2).PTBankMandiri{Persero)Tbk,dalamhalinidiwakiliolehAgus Martowardojo,selakuDirekturUtamaPTBankNandiri(Persero)Tbk, bertempattinggaldiJakarta,dalamhalinibertindakdalamjabatannya tersebut mewakili Direksi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat(11)AnggaranDasarPerseroanyangdibuatdihadapanSutjipto, SarjanaHukum,NotarisdiJakartadenganAktaNomor10tanggal2 Oktober1998,yangtelahdiumumkandalamBeritaNegaraRepublik !ndonesiaNomor97tanggal+Desember1998TambahanBeritaNegara Republik!ndonesiaNomor6859yangtelahmengalamibeberapakali perubahan,denganperubahanterakhirAnggaranDasarsebagaimana dimuat dalam Akta Notaris DR. Amrul Partomuan Pohan, SH. L.LN Nomor 35 tanggal 28 Nei 2007, laporan perubahan Anggaran Dasar telah diterima dandicatatdalamdatabaseSistemAdministrasiBadanHukum (S!SN!NBAKUN)DirektoratJenderalAdministrasiHukumDepartemen KehakimandanHakAsasiNanusiaRepublik!ndonesiaNomorW7-HT.01.0+.7919tanggal5Juni2007,KeputusanDireksiPTBankNandiri (Persero)TbkNomorKEP.D!Rf11+Af2006tanggal16Agustus2006 tentangTentangTataTertibDireksiPTBankNandiri(Persero)Tbk,oleh karena itu sah bertindak untuk danatas nama PT Bank Nandiri (Persero) Tbk,berkedudukandanberkantorpusatdiJalanJenderalGatotSubroto Kavling 36-38 Jakarta. ------------------------------------------------------------------------------------------ {3)PT Bank Negara Indonesia {Persero) Tbk,dalam hal ini diwakili oleh GatotMudiantoroSuwondo,selakuDirekturUtamaPTBankNegara !ndonesia(Persero)Tbk,yangdalamhalinibertindakdalamjabatannya tersebut, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar perseroan beserta perubahannyayangterakhirdiumumkandalamBeritaNegaraRepublik !ndonesiatanggal18Nei2007Nomor+0,dantambahanBeritaNegara Nomor52+,berwenangbertindakuntukdanatasnamaPTBankNegara !ndonesia(Persero)TbkberkedudukandanberkantorpusatdiJakarta dengan alamat Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1. ---------- {4) PT Bank Tabungan Negara {Persero), dalam hal ini diwakili oleh Iqbal Latanro,DirekturUtamaPTBankNegara!ndonesia,berdasarkanSurat Keputusan Nenteri Negara Badan Usaha Nilik Negara selaku Rapat Umum PemegangSahamPerusahaanPerseroan(Persero)PT.BankTabungan NegaraNomor:KEP-291fNBUf2007,tanggal19Desember2007,dalam kedudukannyatersebutdalamhalinibertindakuntukdanatasnamaPT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) sesuaidengan Anggaran Dasarnya yangdimuatdalamAktaNotarisSutjipto,SH,Nomor25tanggal0+-09-1998 yang termuat dalam Berita Negara Republik !ndonesia tanggal 27-11-2001,Nomor95,TambahanNomor7651berikutperubahan-perubahan terakhirdenganAktaNotarisSitiRayhana,SH,sebagaiPenggantidari NotarisBRAY.Nahyastoeti,N,SH,Nomor63,tanggal31-03-2008,yang telahdisetujuiolehNenteriHukumdanHakAsasimanusiaberdasarkan KeputusanNenteriHukumdanHakAsasiNanusiaNomor:AHU-16595.AH.01.02.Tahun2008,tanggal03April2008,yangsaatini berkedudukandanberkantorpusatdiJakarta,JalanGajahNadaNo.1 Jakarta 10130. ------------- {5) PT Bank Bukopin Tbk, dalam hal ini diwakili oleh Glen Glenardi, selaku Direktur Utama PT Bank Bukopin Tbk, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut oleh karenanya berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Bukopin Tbk, yang didirikan dengan Akta tertanggal 25 Pebruari 1993 No. 126yangtelahdisahkanolehNenteriKehakimanR!tertanggal29Juni 1993No.C2-5332.HT.01.01.TH.93dantelahdiumumkandalamBerita NegaraR!tertanggal10Agustus1993No.6+,TambahanNo.3633yang seluruhAnggaranDasarnyatelahdiubahdenganAktaPernyataan KeputusanRapattertanggal27April2005No.30yangtelahmendapat persetujuandariNenteriHukumDanHakAsasiNanusiaR!tertanggal2 Nei2005No.C-11786.HT.01.0+.TH.2005dantelahdimumkandalam BeritaNegaratertanggal2+Juni2005No.50TambahanNo.6661dan terakhirdiubahdenganAktaPernyataanKeputusanRapattertanggal20 Juli2006No.18yangtelahdilaporkandanditerimasertadicatatpada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Nanusia R! tertanggal + Agustus 2006 No.C-22919HT.01.0+.TH.2006sertaberkaitandenganAktaPernyataan Keputusanrapattertanggal28Juni2006No.86,berwenangmelakukan perbuatanhukumuntukdanatasnamaPTBankBukopinTbk, berkedudukan di Jl. NT Haryono Kav.50-51 Jakarta-12770.------------- {6)PTBankSyariahMandiri,berkedudukandiJakarta,JalanNHThamrin No.5Jakarta103+0,didirikanberdasarkanaktaNo.23,tanggal08 September1999,dibuatdihadapanNotarisSutjipto,SHdantelah memperolehpersetujuanNenteriKehakimanRepublik!ndonesia berdasarkanSuratKeputusanNo.C-16+95.HT.01.0+.TH.99tanggal16 September1999dantelahdiumumkandalamBeritaNegaraRepublik !ndonesia tanggal 31 Oktober 2000 No.87, Tambahan No.6588, akta mana terakhir diubah berturut-turut dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar BiasaParaPemegangSahamPTBankSyariahNandiriNo.83tanggal22 Juni2005dihadapanNy.AgustinaJunaedi,SHNotarisdiJakarta,Akta PernyataanKeputusanPemegangSahamPTBankSyariahNandiriNo.10 tanggal21Desember2005danAktaPernyataanKeputusanPemegang SahamPTBankSyariahNandiriNo.11tanggal21Desember2005yang keduanyadibuatdihadapanBadarusyamsi,SHNotarisdiJakarta,Akta RisalahRapatUmumPemegangSahamLuarBiasaPTBankSyariah Nandiri No.56 tanggal 17 Nei 2006 dihadapan !mas Fatimah, SH Notaris di Jakarta, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Syariah Nandiri No.59 tanggal17Nei2006dibuatdihadapan!masFatimah,SHNotarisdi Jakarta,aktamanatelahdiumumkandalamBeritaNegaraRepublik !ndonesiaNo.7+tanggal15September2006TambahanNo.960f2006, AktaBeritaAcaraRapatUmumParaPemegangSahamLuarBiasa Perseroan Terbatas PT Bank Syariah Nandiri No.119 tanggal 19 Juni 2007 dibuat dihadapan Harun Kamil, SH Notaris di Jakarta, dalam hal ini diwakili olehYUSLAMFAUZIselakuDirekturUtama,yangbertindakdalam jabatannya tersebut mewakili Direksi, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Nandiri. ------------------------------------------------------------------------------------------ P!HAK PERTANA, P!HAK KEDUA dan P!HAK KET!GA, secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA P!HAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : --------------------------------- +. 8arWa Para P|ra| pada largga| 09 0|looer 200Z le|ar rerardalargar| Nola Kesepararar 8ersara (Vemoranoum ol unoersrano|ng) lerlarg Perjar|rar Kred|l/Pero|ayaar8ag| usara V||ro, Kec|| dar Verergar0a|arRarg|aPe|a|saraarlrslru|s|Pres|derNororTarur200ZTerlargKeo|ja|ar PercepalarPergeroargar3e|lorR|||0arPeroerdayaarusaraV||ro,Kec||darVerergar (se|arjulrya d|seoul Nota Kesepahaman ersama) 5. 8arWaoerdasar|arras||eva|uas|alasperya|urarKred|lusaraRa|yal(KRE0lTu3AlARAKYAT), ParaP|ra|sepa|alurlu|re|a|u|arAdderdurlalasNotaKesepahamanersamaseoaga|rara d|ra|sud da|ar oul|r 1 d|alas. Berdasarkanhal-haltersebutdiatas,ParaPihaksetujudansepakatuntukmembuatdan menandatanganiAddendum!NotaKesepahamanBersama(Nemorandumof Understanding)tentangPenjaminanKreditfPembiayaanBagiUsahaNikro,Kecildan Nenengah,(selanjutnyadisebutAddendumI)denganketentuan-ketentuandan syarat-syarat sebagaiberikut : !. Menambah5(lima)ayatpadaPasal2RuangLingkupKerjasamadariNota KesepahamamBersama,yangsemulaterdiridari7ayatmenjadi12ayat, sehingga tambahan ayat-ayat tersebut tertulis sebagai berikut : Pasal 2Ruang Lingkup Kerjasama (8) KreditfPembiayaanyangdapatdisalurkanolehP!HAKKET!GAkepadasetiap UsahaNikro,Kecil,NenengahdanKoperasi(UMKMK)yangdijaminoleh P!HAKKEDUAadalahKreditfPembiayaanBarudanataudiberikankepada DebiturBarudanbukankepadaDebituryangsedangmenerima KreditfPembiayaandariperbankanyangdibuktikandenganhasilBank !ndonesia Checking pada saat permohonan KreditfPembiayaan diajukan. (9) P!HAK KET!GA dapat memberikanKreditfPembiayaan KRED!T USAHA RAKYAT denganjumlahsetinggi-tingginyaRp5.000.000,-kepadasetiapUNKN-Kbaik secaralangsung(direct)maupuntidaklangsung(indirect)yangdijaminoleh P!HAKKEDUAdengansukubungafbagihasilmaksimalsebesarfsetara2+ efektif per-tahun. (10) KomiteKebijakansebagaimanadimaksudayat(1)melakukanpengawasan ataspelaksanaanKreditUsahaRakyatsebagaitindakanyangbersifat preventifdanmelakukanverifikasisecaraselektifmelaluiBadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (11) P!HAKKEDUAhanyamemberikanjaminankepadaKredit UsahaRakyatyang diperjanjikan oleh P!HAK KET!GA dengan Debitur Perbankan. (12) P!HAKKEDUAdanP!HAKKET!GAwajibmelaporkanpelaksanaanpenyaluran KreditUsahaRakyatsetiapbulannyakepadaKomiteKebijakancq.Deputi! NenkoPerekonomianselakuKetuaTimPelaksanadenganformatlaporan sebagai berkut : Realisasi Total Penyaluran KRED!T USAHA RAKYAT, Realisasi PenyaluranKRED!TUSAHARAKYATmenurutSektorEkonomi,Realisasi PenyaluranKRED!TUSAHARAKYATmenurutPropinsi,JumlahDebitur PenerimaKRED!TUSAHARAKYATdandisampaikanpalinglambatpada tanggal10bulanberikutnya.KhususP!HAKKEDUAagarmelaporkanjuga daftar klaim berikut realisasi klaim yang disetujui. Addendum!inimerupakanbagianyangtidakterpisahkandariNotaKesepahaman Bersama(NemorandumofUnderstanding)yangtelahditandatanganipadatanggal9 Oktober 2007 PIHAK PERTAMA NENTER! KEUANGAN REPUBL!K !NDONES!A Sri Nulyani !ndrawati NENTER! KEHUTANANREPUBL!K !NDONES!A N. S Kaban NENTER! PERTAN!ANREPUBL!K !NDONES!A Anton Apriyantono NENTER! PER!NDUSTR!AN REPUBL!K !NDONES!A Fahmi !dris NENTER! KELAUTAN DAN PER!KANAN REPUBL!K !NDONES!A Freddy Numberi NENTER! NEGARA KOPERAS! DAN USAHA KEC!L DAN NENENGAH REPUBL!K !NDONES!A Suryadharma Ali PIHAK KEDUA PERUSAHAAN UNUN (PERUN) SARANA PENGENBANGAN USAHA Nahid Hudaya Direktur Utama PT ASURANS! KRED!T !NDONES!A Chairul Bahri Direktur Utama PIHAK KETIGA PT BANK RAKYAT !NDONES!A (Persero) Tbk Sofyan Basir Direktur Utama PT BANK NAND!R! (Persero) Tbk Agus Nartowardoyo Direktur Utama PT BANK NEGARA !NDONES!A (Persero) Tbk Gatot Nudiantoro Suwondo Direktur Utama PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) !qbal Latanro Direktur Utama PT BANK BUKOP!N Tbk Glen Glenardi Direktur Utama PT BANK SYAR!AH NAND!R! Yuslam Fauzi Direktur Utama Mengetahui, Nenteri Koordinator Bidang Perekonomian Boediono BANK !NDONES!A Deputi Gubernur Senior Niranda S. Goeltom NENTER! NEGARA BADAN USAHA N!L!K NEGARAREPUBL!K !NDONES!A Sofyan A. Djalil KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA SAL!NAN KENENTER!AN KOORD!NATOR B!DANG PEREKONON!ANREPUBL!K !NDONES!A -3 KEPUTUSAN DEPUT! B!DANG KOORD!NAS! EKONON! NAKRO DAN KEUANGANKENENTER!AN KOORD!NATOR B!DANG PEREKONON!AN SELAKU KETUA T!NPELAKSANA KON!TE KEB!JAKAN PENJAN!NAN KRED!TfPENB!AYAANKEPADA USAHA N!KRO, KEC!L, NENENGAH DAN KOPERAS! NONOR : KEP-1+fD.!.N.EKONf0+f2009 TENTANG STANDAR OPERAS!ONAL DAN PROSEDURPELAKSANAAN KRED!T USAHA RAKYAT DEPUT! B!DANG KOORD!NAS! EKONON! NAKRO DAN KEUANGAN KENENTER!ANKOORD!NATOR B!DANG PEREKONON!AN SELAKU KETUA T!N PELAKSANAKON!TE KEB!JAKAN PENJAN!NAN KRED!TfPENB!AYAAN KEPADAUSAHA N!KRO, KEC!L, NENENGAH DAN KOPERAS!, Nenimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat agar sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran sebagaimana yang diamanatkan dalam Nota Kesepahaman Bersama (Nemorandum of Understanding) tentang Penjaminan KreditfPembiayaan Kepada Usaha Nikro, Kecil, Nenengah dan Koperasi yang ditanda tangani tanggal 9 Oktober 2007, perlu adanya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang KoordinasiEkonomi Nakro dan Keuangan, Kementerian Koordinator BidangPerekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite KebijakanPenjaminan KreditfPembiayaan Kepada Usaha Nikro, Kecil,Nenengah dan Koperasi tentang Standar Operasional danProsedur Pelaksanaan Usaha Kredit Rakyat; Nengingat : 1. Peraturan Presiden Republik !ndonesia Nomor 9 Tahun 2005tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian NegaraRepublik !ndonesia, sebagaimana terakhir diubah denganPeraturan Presiden Republik !ndonesia Nomor 20 Tahun 2008;2. Peraturan Presiden Republik !ndonesia Nomor 10 Tahun 2005tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon ! Kementerian NegaraRepublik !ndonesia, sebagaimana terakhir diubah denganPeraturan Presiden Republik !ndonesia 50 Tahun 2008;3. Keputusan Presiden Republik !ndonesia Nomor 163fN Tahun 2005;+. Peraturan Nenteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-03fN.EKONf07f2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 5. Keputusan Nenteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-05fN.EKONf01f2008 tentang Komite Kebijakan Penjaminan KreditfPembiayaan Kepada Usaha Nikro, Kecil, Nenengah dan Koperasi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Nenteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP32fN.EKONf05f2008; KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Nenetapkan :KEPUTUSAN DEPUT! B!DANG KOORD!NAS! EKONON! NAKRO DANKEUANGAN, KENENTER!AN KOORD!NATOR B!DANGPEREKONON!AN SELAKU KETUA T!N PELAKSANA KON!TEKEB!JAKAN PENJAN!NAN KRED!TfPENB!AYAAN KEPADA USAHAN!KRO, KEC!L, NENENGAH DAN KOPERAS! TENTANG STANDAROPERAS!ONAL DAN PROSEDUR PELAKSANAAN USAHA KRED!TRAKYAT.PERTANA : Nenetapka