HHI - HI

LETAK HHI ?

HUKUM INTERNASIONALSUBYEK HI HUBUNGAN INTERNASIONAL - DAMAI - KONFLIK PENYELESAIAN SENGKETA INTL

PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONALSECARA DAMAI MELALUI KEKERASAN

PSI SECARA DAMAIPsl 1 Konvensi ttg PS scr damai ( K. Den Haag 1907) Ps 2 (3) jo 2 (4), operasional ps 33 Piagam PBB

Definisi PerangFrancois perang adalah keadaan hukum antara negara-negara yang saling bertikai dengan menggunakan kekuatan militer. Supaya ada perang dalam arti teknis, harus ada animus belligerendi Oppenheim perang adalah persengketaan antara dua negara dengan maksud menguasai lawan dan membangun kondisi perdamaian seperti yang diinginkan oleh negara yang menang

Mochtar Kusumaatmadja perang adalah suatu keadaan dimana suatu negara atau lebih terlibat dalam suatu persengketaan bersenjata, disertai dengan pernyataan niat salah satu pihak untuk mengakhiri hubungan damai dengan pihak lain (animus belligerendi). Mc. Nair war is a state or condition of affairs, not a mere series of act

of force

Field manual war may be defined as a legal condition of armed

hostility between states

Hukum PerangNagendra singh the fundamental basis of the laws of war and their main purpose is to limit the use of force / violence to that which, an according to all accepted cannons, is the submission of the enemy to term Oppenheim laws of war are the rules of the law of nations respecting warfare

Starke laws of war consists of the limits set by international law within

which the force required to overpower the enemy may be used, and the principles there under governing the treatment of individuals in the course of war and armed conflict International Law USSR law and custom of war = regulating governing the relations on the one hand between belligerent, and the other hand between belligerent and neutrals

Greenspan the law of war = that part of the law of nation which prescribes for the conduct of war, the states, rights and duties of enemy nations as well as of enemy individualsHaryomataram hukum humaniter atau hukum perang adalah seperangkat ketentuan hukum yang bertujuan untuk melindungi dan membantu korban dalam segala keadaan di dalam konflik bersenjata

Hukum Humaniter Internasional merupakan salah satu bag. dr Hukum Internasional, dimana istilah yang dipergunakan sebelumnya adalah Hukum Perang Terdapat dua jenis hukum, yaitu jus ad

bellum dan jus in bello. Jus ad bellum is the law governing the legality of the resort of force; Jus in bello is the law regulating the conduct of hostilities.

IstilahHukum Perang

Law of War

Hukum Sengketa Bersenjata

Law of Armed Conflict

International Humanitarian Law Applicable In Armed Conflict International Humanitarian Law

Hukum Humaniter Internasional

Dari law of war ke law of armed conflict Upaya-upaya untuk menghindarkan perang : - Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa - Pembentukan Kellog-Briand Pact atau Paris Pact 1928

Alasan menentang pengkajian hukum perangHukum perang tidak mungkin disusun, sebab perang tidak dapat diatur; perang hanya dapat ditiadakan; Hukum perang tidak perlu ada karena pasti akan dilanggar; Perang sudah ditiadakan, karena itu perang sudah tidak ada lagi Karena dikatakan bertentangan dengan hukum, maka pembahasan tentang hukum perang tidak logis

Istilah armed conflict banyak digunakan untuk menggantikan war : - Geneva Convention 1949 - Hague Convention 1954 tentang Protection of Cultural Property in the event of Armed Conflict - Additional Protocol 1977 - Resolusi General Assembly No. 2675 tahun 1970

Keuntungan perubahan istilah dari war ke armed conflict : 1. Unsur psikologis 2. Perluasan ruang lingkup

Dari Law of War ke Law of Armed Conflict Edward Kossoy : The term of armed conflict tends to replace at least in all relevant legal

formulation, the older notion of war. On purely legal consideration the replacement for by armed conflict seems more justified and logical.

Dari law of armed conflict ke international humanitarian law Setelah PD II asas perikemanusiaan banyak mempengaruhi pembentukan keputusan PBB, antara lain : - Resolusi MU PBB No. 2444 Tahun 1968 - Tahun 1969, MU PBB mencantumkan salah satu topik dalam agendanya :

- Resolusi MU PBB No. 2675 Tahun 1970

Respect for human rights in armed conflict

Istilah International Humanitarian Law pertama kali digunakan tahun 1971 dalam Conference of Government Experts on the

Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict

1. 2. 3. 4. 5.

Istilah yang digunakan: International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict Hukum Humaniter internasional Hukum Internasional Humaniter Hukum Perikemanusiaan Internasional Hukum Internasional Sengketa Bersenjata Hukum Humaniter

walaupun istilah yang digunakan berbeda-beda, tetapi artinya sama

RUANG LINGKUP HHISamakah dg ruang lingkup Hk Perang ? 3 kelompok :Luas

Jean Pictet.Sempit

Geza Herczegh, Esbjorn Rosenbland, Mochtar K.Tengah-tengah Starke

Jean Pictet membagi IHL dalam 2 gol.besar : a. hukum perang : 1. hukum Den Haag 2. hukum Jenewa b. hak-hak asasi manusia (human rights)

Definisi IHLIHL in the wide sense is constitutional legal provision, whether written and customary, ensuring respect for individual and his well being.

Pantap HHI Dep. Hukum dan HAM HH sbg keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan HAM, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang.

Geza Herzegh Part of the rules of public intl law which serve as the protection of individuals in time of armed conflict. Its place is beside the norm of warfare it is closely related to them but must be clearly distinguish from these its purpose and spirit being different.

Esbjorn Rosenbland The law of armed conflict, berhub. Dg : a. permulaan dan berakhirnya pertikaian; b. pendudukan wilayah lawan c. hub. Pihak bertikai dgn neg. netral. Law of warfare a.l mencakup : a. metode dan sarana berperang; b. status kombatan; c. perlindungan yang sakit, tawanan perang dan orang sipil.

Mochtar Kusumaatmadja HH adalah bag. Dari hk yang mengatur ketentuan2 perlindungan korban perang, berlainan dg perang itu sendiri dan segala sesuatu yg menyangkut cara melakukan perang itu sendiri. Hk perang terbagi : 1. Jus ad bellum (hk ttg perang) 2. Jus in bello (hk yg berlaku dlm perang), terbagi dua : - The Hague Laws - The Geneva Laws

Mochtar Kusumaatmadja Hukum perangJus ad bellum Jus in bello

Hague Laws

Geneva Laws

Haryomataram membagi HHI mjd 2 aturan pokok :

1. Hk yg mengatur cara dan alat yg boleh dipakai untuk berperang (hk Den Haag/ The hague Laws) 2. Hk yg ttg perlindungan thd kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang ( Hk Jenewa/ The Geneva Laws)

Kesimpulan:

HHI mencakup 2 bidang : 1. Perlindungan kpd orang2 yang tidak, tidak lagi turut serta dlm pertempuran (Hk Jenewa) 2. Pembatasan thd sarana peperangan, terutama senjata, metode2 peperangan spt taktik2 militer (Hk Den Haag).

TUJUAN HHITujuan Hk Perang ( US Army Field manual of the Law of Landwarfare) : a. melindungi, baik kombatan maupun non kombatan dr penderitaan yg tdk perlu; b. menjamin hak-hak asasi ttt dr orang yg jatuh ke tangan musuh; c. memungkinkan dikembalikannya

Tujuan HHI(tidak dinyatakan untuk mengakhiri perang) - Mengurangi penderitaan/kerugian akibat perang - Melindungi korban - Membatasi sarana/metode perang

SEJARAH HHIHHI mempunyai sejarah yang panjang HHI sama tuanya dg perang itu sendiri Perang sama tuanya dg kehidupan mns. ZAMAN KUNO ABAD PERTENGAHAN ZAMAN MODERN

ZAMAN KUNOTerdapat aturan2 berperang - memperlakukan musuh dg baik - menyelamatkan penddk sipil musuh - ada pernyataan perang - larangan mengarahkan ujung panah ke hati (mengurangi luka berlebihan) - gencatan senjata sangat dihormati

Jean Pictet Development and Principles of IHLBangsa Sumeria perang sudah merup. lembaga yg terorganisir (ada pernyataan perang, kemungkinan adanya arbitrase, kekebalan utusan musuh dan perjanjian perdamaian) Kebudayaan Mesir Kuno dlm seven works of true mercy tdp a.l perintah memberikan makanan,minuman, pakaian dan perlindungan kpd musuh; perintah merawat yg sakit dan menguburkan yg mati.

Kebudayaan bangsa Hittite perang dilakukan dg cara2 yg manusiawi. Hukum mereka berdasar atas keadilan dan integritas. India a.l. para ksatria dilarang membunuh musuh yg cacat, menyerah, yg luka diobati baru kmdn dipulangkan; senjata menusuk hati, beracun dan panah api dilarang.

ABAD PERTENGAHANHHI banyak dipengaruhi ajaran agama Kristen, Islam dan prinsip ksatriaan. Kristen perang yang adil (just war) Islam perang sbg sarana pembelaan diri dan menghapus kemungkaran Ksatriaan pengumuman perang, larangan penggunaan senjata2 ttt.

ZAMAN MODERNMulai abad 18 Praktek negara2 menjadi hukum dan kebiasaan dlm perang (jus in bello) Didirikan Org. Palang Merah dan ditanda tangani Konvensi Jenewa 1864 Di AS Instructions for Government of Armies of the US (Lieber Code 1863)

ICRC(International Committee of the Red Cross)Perang di Solferino Henry Dunant Un Souvenir de Solferino ada 2 gagasan : 1. membentuk org. sukarelawan yg disiapkan masa damai unt. Menolong prajurit yg cedera di medan perang 2. mengadakan perjanj. Int. guna melindungi prajurit cedera di medan perang serta sukarelawan org. tsb disaat memberi perawatan.

Konferensi int. di Jenewa 1863 Hasil : mengesahkan lambang PM (PM lahir) Konvensi 22 Agustus 1864 Konv. Perbaikan keadaan orang luka dlm angkatan perang di medan tempur darat (tdr 10 pasal) merup. Perjanjian pertama HHI. Konferensi int. menyempurnakan Konvensi 1864 (1906 dan 1929) Setelah PD II Konv. Jenewa 1949

PRINSIP-PRINSIP DASARKemanusiaan / humanity Ketidakberpihakan /impartiality Kenetralan /neutrality Kemandirian / independence Kesukarelaan /voluntary service Kesatuan / unity Kesemestaan / universality

GERAKAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH INTERNASIONALKOMITE INTERNASIONAL PALANG MERAH (ICRC) PERHIMPUNAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH NASIONAL (PERHIMPUNAN NASIONAL) FEDERASI INTERNASIONAL PERHIMPUNAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH (FEDERASI)

ICRCPENJELMAAN KOMITE 5 (1863) INDUK DAN PENGGERAK PM DAN PELETAK DASAR KONVENSI JENEWA

TUGAS ICRCMengusahakan azas PM tidak dilanggar Mengusahakan korban perang dan sipil mendapat perlindungan. Fungsi ICRC : berusaha agar Konv.Jenewa tdk dilanggar & berinisiatif mjd penengah ant.pihak2 yg bersengketa agar tdk terjadi kesewenangan atas korban. Membantu koordinasi perhimpunan PM & kesehatan militer/pejabat lain Menerima mandat dr konf.int unt.melaksn. Tugas ttt.

PERHIMPUNAN PM NASIONALNeg.merdeka & pihak Konv.Jenewa 1949 Satu2nya di neg ybs Ada pengakuan pemerintah sbg org sukarelawan Otonom Lambang yg diakui Konv.Jenewa Org yg siap bertindak terutama saat konflik Bekerja di seluruh pelosok negara Keanggotaannya terbuka unt.seluruh wn Menjunjung tinggi asas PM Dapat bekerjasama dg semua unsur PM Int

LIGA PERHIMPUNAN PALANG MERAHMembantu korban sengketa /bencana Merangsang pembentukan perhimpunan PM Nasional Meningkatkan kerjasama ant perhimpunan PM Nas membantu perhimpunan PM Nas dlm upaya membantu program pem Kerjasama dg ICRC