lap pendahuluan bab iv pendahuluan

8/6/2019 Lap Pendahuluan Bab IV Pendahuluan

1/20

RTRW Kota Makassar 2030 Page IV -1

BAB IV PENDEKATAN PENYUSUNANSTUDI PENDAHULUAN

A. MATERI STUDI PENDAHULUAN RTRW KOTA MAKASSAR

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar yang merupakan penjabaran danpenajaman dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan aplikasi

perencanaan terukur terhadap adaptasi rencana dengan perubahan lingkungan

GLOBAL, secara substansial memuat materi yang berisikan, antara lain:

1. Persiapan Penyusunan Rencana yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

Menyusun kerangka acuan kerja atau Terms of Reference (TOR) termasuk di

dalamnya agenda pelaksanaan dan tenaga ahli yang diperlukan;

Membentuk tim pelaksana yang terdiri dari tim pengarah, tim teknis/survey dan

tim supervisi

Persiapan Program Kerja, Kelengkapan administrasi, Peralatan dan Ruang

Kerja, dilakukan di tahap awal, baik peralatan untuk kepentingan survey

lapangan maupun peralatan untuk pekerjaan studio/kantor. Sedangkan kantor

diperlukan sejak dimulainya pekerjaan baik untuk penyusunan laporan maupun

untuk koordinasi para tenaga ahli yang dibantu oleh staf kantor baik dalam

persiapan survey/teknis maupun dalam penyusunan program kerja

Persiapan Survey/Teknis, berupa Persiapan Daftar Pertanyaan/Checklist dan

perumusan substansi secara garis besar serta penyiapan metode pendekatan.

Data dimaksudkan sebagai langkah awal dalam formulasi daftar ini terhadap

kebutuhan data beserta sumbernya (instansi tersedia data) sehingga akan


2/20


membantu kemudahan dan mempercepat pengumpulan dan dan informasi di

lapangan;

Kajian Literatur, yang meliputi kebijaksanaan (RPJM/PD, RTRWN,

RTRWP,RTRWK PERDA TR Kota);

Persiapan dalam penyusunan Laporan Pendahuluan.

2. Peninjauan Kembali RTRW Kota

Apabila kota sudah mempunyai RTRW Kota dan diperlukan suatu peninjauan

kembali maka dilakukan evaluasi terhadap RTRW tersebut yang mencakup

aspek-aspek berikut :

Kelengkapan data;

Metodologi yang digunakan;

Kelengkapan isi rencana dan peta rencana;

Tinjauan terhadap pemanfaatan rencana;

Tinjauan pengendalian;

Kelembagaan;

Aspek legalitas;

Proses penyusunan rencana.

3. Pengumpulan Data Dan Informasi

Tahap ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi kondisi awal wilayah dan

kecenderungan perkembangannya. Data dan informasi tersebut berdasarkan

runtun waktu (time series). Data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah

secara umum mencakup:

Data dan peta kebijaksanaan pembangunan;

Data dan peta kondisi sosial ekonomi;

Data dan peta sumberdaya manusia;


3/20


Data dan peta sumberdaya buatan;

Data dan peta sumberdaya alam;

Data dan peta penggunaan lahan;

Data dan peta sistem transportasi wilayah dan lokal;

Data dan peta bencana

Data pembiayaan pembangunan; dan

Data kelembagaan.

Persiapan dalam penyusunan Laporan Fakta dan Analisis

4. Analisis Perencanaan

Analisis dilakukan untuk memahami kondisi unsur-unsur pembentuk ruang serta

hubungan sebab akibat terbentuknya kondisi ruang wilayah, dengan memperhatikan

kebijaksanaan pembangunan wilayah yang ada. Analisis yang dilakukan meliputi

analisis terhadap kondisi sekarang dan kecenderungan di masa depan dengan

menggunakan data dan informasi yang dikumpulkan dalam proses pengumpulan data

dan informasi.. Aspek-aspek yang dianalisis meliputi:

Analisis kebijakan dan strategi pengembangan kabupaten;

Analisis regional wilayah;

Analisis ekonomi dan sektor unggulan;

Analisis sumberdaya manusia;

Analisis sumberdaya buatan;

Analisis sumberdaya alam;

Analisis sistem permukiman;

Analisis sistem transportasi wilayah dan lokal;

Analisis penggunaan lahan;


4/20


Analisis pembiayaan pembangunan;

Analisis kelembagaan;

Analisis pengembangan tata ruang yang sesuai dengan kajian penataan ruang

yang sebenarnya antara lain :

1. Keunggulan dan Keunikan lokal;

2. Differensiasi;

3. Prospectus;

4. Positioning;

5. Mitigasi Base;

6. Atmosphere Engineering;

7. Ecology Valuable;

8. Profesionalisme Ruang;

9. Anatomism and Organism;

10. Metamorfosis Ruang;

11. Eco,Business, and Tourism Base

Persiapan dalam penyusunan Laporan Fakta dan Analisis

5. Konsepsi atau Perumusan Konsep Rencana RTRW Kota

Perumusan konsep RTRW Kota diawali dengan identifikasi potensi dan masalah

pembangunan. Identifikasi potensi dan masalah pemanfaatan ruang tidak hanya

mencakup perhatian pada masa sekarang namun juga potensi dan masalah yang

akan mengemuka di masa depan. Identifikasi dari potensi dan masalah tersebut

membutuhkan terjalinnya komunikasi antara perencana dengan representasi

masyarakat yang akan terpengaruh oleh rencana. Langkah berikutnya adalah

perumusan tujuan pemanfaatan ruang wilayah propinsi dan perumusan strategi dan


5/20


kebijakan tata ruang kota. Rumusan konsep RTRW Kota yang dilengkapi peta-peta

dengan tingkat ketelitian minimal skala 1 : 50.000 s/d 100.000 mencakup:

Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota;

Rencana Struktur dan Pola Ruang;

Penetapan Kawasan Strategis Kota;

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota;

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Persiapan dalam penyusunan Laporan Draft Laporan Perencanaan

6. Legalisasi (penyusunan draft Peraturan Daerah)

Penetapan RTRW Kota menjadi Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD Kotamadya.

Langkah awal dari proses penetapan RTRW Kota dimulai dengan mempresentasikan

konsep akhir rencana tata ruang oleh tim penyusun di hadapan DPRD Kota untuk

dibahas sebagai rancangan Perda. Selanjutnya, konsep rencana tata ruang yang

telah disempurnakan ditetapkan sebagai suatu Perda melalui sidang paripurna DPRD

Kota.

Konsep pengembangan tata ruang kota dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan

produk tata ruang diatas yang didasarkan pada potensi dan isu/permasalahan yang yang

ada di daerah yang menjadi pengembangan tata ruang. Oleh karena itu, materi studi

pendahuluan RTRW Kota Makassar juga berdasarkan kondisi, potensi dan

isu/permasalahan yang ada di Kota Makassar utamanya yang menjadi kendala atau

hambatan dalam pengembangan Kota Makassar sebagai Ruang Keluarga (living room)

bagi KTI dan pengembangan ruang sekitarnya. Selain itu, studi pendahuluan ini akan

menghasilkan gagasan awal pengembangan tata ruang wilayah Kota dalam bentuk

gagasan-gagasan perencanaan yang sifatnya lebih spesifik dan detail, yang selanjutnya

akan menjadi landasan pemikiran bagi tahap perencanaan berikutnya. Materi pekerjaan

studi pendahuluan RTRW Kota Makassar tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:


6/20


Peran dan kedudukan Kota Makassar dalam lingkup kebijaksanaan

pembangunan/sektoral, serta arah pembangunan spasial/sektoral untuk Kota

Makassar.

Potensi dan pokok-pokok permasalahan di wilayah perencanaan dan sekitarnya,

serta kebutuhan-kebutuhan pengembangan wilayah berdasarkan aspirasi daerah.

Gagasan awal pengembangan tata ruang wilayah yang sifatnya lebih

konsepsional pada tahapan kegiatan operasionalnya.

B. PENDEKATAN PENYUSUNAN STUDI PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari pekerjaan penyusunan RTRW Kota Makassar, maka pendekatan

yang dilakukan dalam studi pendahuluan ini juga merupakan bagian dari pendekatan

penyusunan RTRW tersebut. Sesuai lingkup materi studi pendahuluan RTRW ini,

pendekatan yang dilakukan mencakup tahap-tahap pekerjaan sebagai berikut:

Tinjauan dan analisis terhadap kebijaksanaan pembangunan daerah yang telah

digariskan dalam dokumen-dokumen resmi maupun yang terdapat dalam studi-

studi pengembangan wilayah yang pernah dilakukan.

Tinjauan dan analisis terhadap kondisi dan potensi wilayah Kota Makassar,

ditinjau dari aspek keunikan dan keunggulan lokal.

Tinjauan dan analisis wilayah, ditinjau dari aspek fisik, sosial, dan ekonomi.

Perumusan pokok - pokok permasalahan dan hambatan - hambatan

pengembangan wilayah yang dialami oleh Kota Makassar.

Perumusan gagasan awal pengembangan tata Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota Makassar.

Penjelasan mengenai tahap-tahap pekerjaan tersebut secara rinci akan diuraikan pada

bagian selanjutnya, sedangkan kerangka penyusunan Studi Pendahuluan RTRW Kota

Makassar dapat dilihat pada Gambar 4-1


7/20


Gambar 4-1 Kerangka Pemikiran Studi Pendahuluan RTRW Kota Makassar

Daya Dukung Fisik

KEBIJAKSANAAN

PEMBANGUNAN

-Visi Misi Presiden RI, 2009-

2014-Kebijaksanaan Provinsi

(sektoral)-RPJP/RPJM Daerah Kota

Makassar-Visi Misi Walikota Makassar

2009-2014-Peraturan perundangan lainnya

yang berkaitan denganPenataan Ruang Wilayah diKota Makassar

Kedudukan & PerananKota Makassar sebagaiIbukota Provinsi dan

Ruang KeluargaIndonesia Timur

Rencana-RencanaSektoral & Kota

- Kawasan Perkotaan- Kawasan Budidaya- Kawasan Strategis- Kawasan Lindung- Kawasan Metropolitan

- Sektor-Sektor Strategis- Wilayah Potensial

Pola dan SistemPersebaranPermukiman

Potensi dan Isu-isuStrategis/PermasalahanPenataan Kembali danPengembangan Wilayah KotaMakassar

- Konsekuensi pola ruang kota yangsudah terbentuk

- Asumsi dan tingkat kebutuhan

lahan dan pola pemanfaatannya- Degradasi muka ruang pantai /

lingkungan- Distribusi dan sebaran penduduk

perkotaan- Penyediaan dan pemanfaatan

sarana dan prasarana perkotaan- Sinergisitas perkembangan

wilayah antar ruang dalam kota- Ketersediaan sumber daya alam

dan buatan

- Nilai dan potensi SDM

GAGASAN AWALPenataan Kembali danPengembangan WilayahKota Makassar

KEPENDUDUKAN

- Perkembangan- Komposisi- Persebaran

FISIK WILAYAH

- Fisik Geografis- Sumber Daya Alam & Buatan- Keunikan dan Keunggulan Lokal

(spatial karakter)

PEREKONOMIAN

- PDRB- Sebaran Ekonomi Perkotaan

PRASARANA WILAYAH

- Permukiman Perkotaan- Transportasi- Komunikasi

- Energi- Pengelolaan Lingkungan

PENDANAAN DAN KEUANGANKOTA

- Sistem Perhubungan- Lingkup Pelayanan

KemampuanPembiayaan Kota


8/20


1. Tinjauan dan Analisis Kebijaksanaan Daerah

Tinjauan ini dilakukan untuk mengenali aspek-aspek kebijaksanaan pembangunan Kota

Makassar seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah/Panjang Daerah Kota Makassar.

Adapun analisis yang dilakukan dimaksudkan untuk menelaah peran dan kedudukan

ruang perencanaan dalam kebijakan spasial dan sektoral Kota Makassar.

2. Tinjauan Terhadap Kondisi dan Potensi Lokasi Perencanaan

Tinjauan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang kondisi potensi dan

permasalahan pada objek perencanaan, melalui studi-studi yang sudah pernah dilakukanmaupun data sekunder yang ada.

Adapun tinjauan terhadap data sekunder yang ada meliputi informasi-informasi yang

dikelompokkan sebagai berikut:

a. Analisis Kebijaksanaan Pembangunan

Analisis kebijaksanaan pembangunan dilakukan untuk memahami arahan

kebijaksanaan pembangunan wilayah kota yang bersangkutan dan kedudukannya

dalam perspektif kebijaksanaan pembangunan nasional yang akan dilaksanakan.

Data yang dibutuhkan dalam analisis kebijaksanaan pembangunan meliputi:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Daerah (RPJM/PD);

Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Provinsi (RPJM/PP);

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);

Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Sulawesi (RTRWPS);

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (RTRWP);

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Perbatasan (RTRWP);

Rencana Tata Ruang Wilayah Metropolitan MAMMINASATA

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Perbatasan (RTRWK);


9/20


Program Pembangunan Daerah dan Program Sektoral.

b. Analisis Regional

Analisis regional dilakukan untuk memahami kedudukan dan keterkaitan kota dalam

sistem regional yang lebih luas dalam aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya.

Sistem regional tersebut dapat berupa pulau atau pun nasional atau pun propinsi, di

mana kota dapat berperan dalam perkembangan regional dan nasional. Kebutuhan

Data/Peta antara lain :

Data satuan wilayah sungai (SWS) dan daerah pengaliran sungai (DPS)

Ekosistem wilayah;

Sistem jaringan transportasi;

Sistem pergerakan barang dan modal;

Pola migrasi penduduk;

Karakteristik budaya (suku, adat, agama, dan ras).

c. Analisis Ekonomi Regional

Analisis ekonomi dilakukan untuk mewujudkan ekonomi wilayah yang sustained

melalui keterkaitan ekonomi lokal dalam sistem ekonomi wilayah yang lebih luas

(regional, nasional, dan internasional). Dalam pengertian tersebut, analisis ekonomi

diarahkan untuk menciptakan keterkaitan intra-regional (antar kawasan/

kabupaten/kota) dan inter-regional (antar wilayah). Kebutuhan Data/Peta antara lain:

Produk Domestik Regional Bruto;

Income per capita;

APBD;

Jumlah dan besar investasi pemerintah dan swasta;

Jumlah tenaga kerja di sektor formal dan informal;

Jumlah pengangguran;


10/20


Jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara.

d. Analisis Sumberdaya Manusia

Analisis sumberdaya manusia dilakukan untuk memahami aspek-aspek

kependudukan terutama yang memiliki pengaruh timbal balik dengan pertumbuhan

perkembangan sosial dan ekonomi. Selain itu, analisis sumberdaya manusia

dilakukan untuk memahami faktor-faktor sosial kemasyarakatan yang mempengaruhi

perkembangan wilayah serta hubungan kausalitas diantara faktor-faktor tersebut

sehingga dapat diperoleh hasil mengenai sebaran/distribusi, struktur, kualitas,

karakteristik masyarakat, tingkat pertumbuhan penduduk, kendala dalam

pengembangan serta potensi sumberdaya manusia yang dapat dikembangkan.

Kebutuhan Data/Peta antara lain:

Jumlah penduduk;

Kepadatan penduduk;

Pertumbuhan penduduk;

Penduduk menurut mata pencaharian;

Penduduk menurut tingkat pendidikan;

Penduduk menurut struktur usia;

Penduduk menurut struktur agama;

Penduduk menurut jenis kelamin;

Penduduk menurut struktur pendapatan;

Jumlah kepala keluarga;

Angka kelahiran dan angka kematian;

Tingkat mobilitas penduduk;

Tingkat harapan hidup;

Tingkat buta huruf.


11/20


e. Analisis Sumberdaya Buatan

Secara umum, analisis sumberdaya buatan meliputi :

1) Sistem Prasarana Transportasi darat membutuhkan data:

Pola jaringan jalan dan rel kereta api;

Kondisi jalan;

Status dan fungsi jalan;

Volume aliran barang dan penumpang;

Pola pergerakan (asal dan tujuan) barang dan penumpang;

Lokasi dan volume bongkar-muat di terminal.

2) Sistem Prasarana Transportasi air membutuhkan data:

Pola jaringan/alur pelayaran;

Jenis-jenis pelayaran;

Asal dan tujuan pelayaran;

Volume aliran barang dan penumpang pelayaran;

Lokasi dan volume bongkar-muat ponton/dermaga/pelabuhan.

3) Sistem Prasarana Transportasi udara membutuhkan data:

Pola jaringan penerbangan;

Jenis-jenis penerbangan;

Asal dan tujuan penerbangan;

Volume aliran barang dan penumpang;

Lokasi dan kapasitas bandar udara.

4) Sistem Prasarana Pengairan, membutuhkan data:

Pola jaringan pengairan/irigasi;


12/20


Kapasitas dan volume pelayanan pengairan;

Luas area yang terlayani dan volume pemakaian;

Lokasi, fungsi, dan kapasitas instalasi/bangunan pengairan;

Lokasi, jenis, dan kapasitas sumber-sumber air.

5) Sistem Prasarana Wilayah Lainnya

Termasuk di dalam sistem prasarana wilayah lainnya adalah prasarana energi/listrik,

telekomunikasi, pengelolaan lingkungan (seperti sampah, air limbah dan air bersih),

prasarana kota, dan sebagainya. Idenfikasi ini dimaksudkan untuk menemui dan

mengenali fungsi, kondisi, dan tingkat pelayanan prasarana wilayah tersebut.

f. Analisis Sumberdaya Alam

Analisis terhadap sumberdaya alam dimaksudkan untuk memahami kondisi, daya

dukung lingkungan, dan untuk memahami tingkat perkembangan pemanfaatan

sumberdaya lahan/tanah, sumberdaya air, sumberdaya udara, sumberdaya hutan,

dan sumberdaya alam lainnya serta potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut

dalam menunjang perkembangan lintas kawasan.

1) Sumberdaya Tanah

Ketersediaan lahan;

Kemiringan lahan;

Jenis tanah;

Geologi tata lingkungan;

Morfologi;

Iklim.

2) Sumberdaya Air

Kebutuhan dan debit air;

Peruntukan air;


13/20


Curah hujan tahunan;

Distribusi hujan;

Hidrologi (pola aliran sungai);

Hidrogeologi (air tanah dan permukaan);

Sebaran sumber air;

Daerah resapan air;

Rawa dan daerah banjir.

3) Sumberdaya Udara

Jalur-jalur penerbangan;

Kegiatan produksi yang menimbulkan pencemaran udara.

4) Sumberdaya Hutan

Sebaran dan luas hutan produksi terbatas;

Sebaran dan luas hutan produksi tetap;

Sebaran dan luas hutan yang dapat dikonversi;

Sebaran dan luas hutan lindung;

Densitas dan produksi hasil hutan.

5) Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, membutuhkan data :

Densitas dan produksi hasil laut

Sebaran dan luas potensi laut

Sebaran dan luas daerah konservasi

Sebaran dan luas daerah tangkapan

Luas daerah pelindungan laut


14/20


g. Analisis Sumberdaya Alam lainnya

Analisis sumberdaya alam lainnya dapat mencakup sumberdaya hayati dan non-

hayati yang dimaksudkan untuk mengetahui bentuk-bentuk penguasaan, penggunaan,

dan kesesuaian pemanfaatan sumberdaya tersebut.

h. Analisis Sistem Permukiman

Analisis sistem permukiman dilakukan untuk memahami kondisi, jumlah, jenis, letak,

ukuran, dan keterkaitan antar kegiatan-kegiatan permukiman di wilayah kota yang

dapat bersifat lintas kawasan dan digambarkan dengan sistem hirarki dan fungsi

kawasan permukiman

Kondisi permukiman;

Jumlah permukiman;

Jenis permukiman;

Letak dan sebaran konsentrasi kegiatan permukiman perkotaan dan

perdesaan;

Luasan permukiman.

i. Analisis Penggunaan Lahan

Analisis penggunaan lahan dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk penguasaan,

penggunaan, dan kesesuaian pemanfaatan lahan untuk kegiatan budidaya dan

lindung. Selain itu, dengan analisis ini dapat diketahui besarnya fluktuasi intensitas

kegiatan di suatu kawasan, perubahan, perluasan fungsi kawasan, okupasi kegiatan

tertentu terhadap kawasan, benturan kepentingan lintas kawasan dalam pemanfaatan

ruang, kecenderungan pola perkembangan kawasan budidaya dan pengaruhnya

terhadap perkembangan kegiatan sosial ekonomi serta kelestarian lingkungan.

Jenis dan intensitas penggunaan lahan;

Luas lahan;

Harga tanah;

Status lahan;


15/20


Perubahan fungsi lahan;

Ketersediaan lahan.

j. Analisis Pembiayaan Pembangunan

Analisis pembiayaan pembangunan dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber dan

jumlah-jumlah pembiayaan pembangunan serta alokasinya terhadap pembangunan.

Besaran PAD;

APBD Kota;

Besaran DAU;

Besaran DAK;

Besaran investasi swasta dan masyarakat;

Besaran bantuan dan pinjaman luar negeri;

Besaran sumber pembiayaan lainnya.

k. Analisis Kelembagaan

Analisis kelembagaan dilakukan untuk memahami kapasitas Pemerintah Kota dalammenyelenggarakan pembangunan yang mencakup struktur organisasi dan tata

laksana pemerintahan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana kerja, produk-

produk pengaturan serta organisasi non-pemerintah dan perguruan tinggi.

Struktur organisasi;

Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia;

Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja;

Produk-produk Peraturan;

Bentuk-bentuk keterlibatan organisasi non-pemerintah dan perguruan tinggi.


16/20


3. Analisis Potensi dan Permasalahan Daerah

Analisis yang dilakukan untuk menelaah aspek-aspek yang berkaitan dengan potensi

dan isu-isu/permasalahan pengembangan masing-masing bagian wilayah Kota

Makassar khususnya dalam permasalahan sinergisitas wilayah tata peruntukan ruang

kabupaten kedepan. Analisis tersebut meliputi:

a. Analisis Fisik Lingkungan

Untuk menelaah daya dukung wilayah yang ditinjau dari kemungkinan

pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya dan bukan budidaya serta kawasan

rawan bencana dan daerah kritis;

b. Analisis Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

Untuk menelaah pola persebaran, pertumbuhan dan struktur penduduk (angkatan

kerja, beban ketergantungan dan mata pencaharian), kualitas penduduk dan

tenaga kerja (dari tingkat pendidikan), serta proyeksi penduduk dalam dimensi

waktu perencanaan;

c. Analisis Perekonomian

Untuk menelaah perkembangan perekonomian wilayah, sektor-sektor strategis,

potensi dan wilayah-wilayah produksi, keterkaitan ekonomi antar sub-wilayah,

kesempatan kerja daerah, serta kecenderungan perkembangan investasi di

daerah;

d. Analisis potensi dan pemanfaatan sumber daya potensi pariwisata yang ada;

e. Analisis kemampuan daerah dalam pembiayaan pembangunan, serta daerah

dan sektor-sektor yang memperoleh prioritas dalam pembangunannya;

f. Analisis Struktur Wilayah

Untuk menelaah keterkaitan antar sub wilayah yang mempunyai perbedaan

karakteristik, pusat-pusat dengan daerah belakangnya, struktur ruang

berdasarkan kawasan budidaya dan bukan budidaya, serta sistem perhubungan


17/20


yang ada, juga menelaah prospek penggunaan lahan berdasarkan

kecenderungan perkembangan yang terjadi;

g. Analisis Kelembagaan

Sistem kelembagaan merupakan suatu tatanan politis yang mencakup aparat

beserta kepranataannya untuk menyokong kehidupan dan penghidupan

penduduk. Pendekatan sistem kelembagaan ini ditujukan untuk merumuskan

sistem pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan.

4. Perumusan Pokok-Pokok Permasalahan

Berdasarkan hasil analisis diatas, kemudian dirumuskan pokok-pokok PermasalahanPengembangan Wilayah yang ditinjau dari aspek-aspek:

Permasalahan Spasial pengembangan ruang kabupaten menuju

pengembangan wilayah yang berbasis pada keunikan dan keunggulan lokal;

Permasalahan Lingkungan dan Ancaman Global;

Permasalahan Transportasi;

Permasalahan Fisik lingkungan;

Permasalahan Kependudukan;

Permasalahan Perekonomian Daerah;

Permasalahan Pemanfaatan Potensi Daerah;

Permasalahan Struktur Wilayah;

Permasalahan Pendanaan Pembangunan Daerah;

Permasalahan Kelembagaan.

5. Perumusan Gagasan Awal Pengembangan Wilayah

Mengacu pada pemahaman terhadap potensi dan permasalahan serta hambatan-

hambatan yang dihadapi oleh daerah, maka akan disusun gagasan awal pengembangan

Struktur Ruang Wilayah yang lebih diarahkan pada aspek spasial berikut ini:


18/20


Strategi dan kebijakan dasar pengembangan kawasan Kota Makassar yang lebih

prospektif dan adaptif terhadap daya tampung dan daya dukung lingkungan;

Konsep pengembangan tata ruang wilayah dalam skala perencanaan yang lebih

berkarakter sesuai dengan irama, aroma dan warna dari atmosfir wilayah

perencanaan.

Adapun Konsepsi Pengembangan Tata Ruang yang akan dirumuskan, dengan

mempertimbangkan Aspek-Aspek Mendasar berikut ini, yaitu:

Keterkaitan Perencanaan terhadap Nilai-Nilai Keunikan dan Keunggulan

Lokal;

Keterkaitan nilai-nilai keunggulan dan keunikan lokal menjadi hal substansial yang

sangat penting dalam mengelaborasi semua kepentingan memajukan potensi

ruang yang bertempu dengan keunggulan dan keunikan lokal.

Keterkaitan Perencanaan terhadap Nilai-Nilai Diferensiasi Ruang dan

Atmosfir Perencanaan;

Dengan keunggulan dan keunikan lokal setidaknya akan mampu menciptakan

diferensiasi yang jelas yang diharapkan mampu membentuk identitas ruang

menjadi lebih kuat dan memiliki kekhasan berbeda dengan konsepsi perencanaan

daerah lainnya;

Keterkaitan Perencanaan terhadap Nilai-Nilai Prospektus Ruang;

Dengan keunggulan dan keunikan lokal setidaknya akan mampu menciptakan

nilai-nilai prospektus ruang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ruang.

Keterkaitan Perencanaan terhadap Nilai-Nilai Positioning Daerah;

Diperlukan penciptaan positioning yang kuat berdasarkan hitung-hitungan yang

terukur dari keunikan dan keunggulan lokal ruang perencanaan, isu-isu strategis

wilayah dan letak posisi dari kajian wilayah yang direncanakan;


19/20


Keterkaitan Perencanaan terhadap Nilai-Nilai Mitigasi Base;

Bahwa didalam perencanaan, selayaknya perencanaan tata ruang itu berbasis

pada nilai-nilai mitigasi yang berdasar pada struktur dan kondisi wilayah (geologi

wilayah) sehingga mampu meminimalisir sampai mengatasi bencana yang akan

terjadi baik masa kini maupun masa yang akan datang.

Keterkaitan Perencanaan terhadap Nilai-Nilai Atmosfir Engineering;

Bahwa didalam pengembangan pola ruang perlunya dilakukan pengembangan

pemikiran yang lebih progresif dengan melihat bahwa, pengembangan pola ruang

selayaknya tidak dibatasi oleh batas-batas administrasi tetapi lebih pada batas

alam yang diENGINEERING guna mendapatkan manfaat kawasan yang lebih

baik berdasarkan nilai-nilai potensi dan prospektus kawasan yang akan

dikembangkan

Keterkaitan Perencanaan terhadap Nilai-Nilai Ekologi;

Bahwadidalamperencanaan, selayaknyaperencanaan dan pengembangan tata

ruang itu berbasis pada nilai-nilai lingkungan sehingga menciptakan lingkungan

yang nyaman.

Keterkaitan Perencanaan terhadap Nilai-Nilai Profesionalisme Ruang;

Penggunaan sistem engineering ruang diharapkan nantinya dapat menciptakan

ruang yang sesuai dengan kebutuhan sehingga terwujud profesionalisme akan

ruang

Keterkaitan Perencanaan terhadap Nilai-Nilai Anatomi dan Organisme;

Esensi pencapaian penataan ruang secara logika, asumsi pendekatannya bisa

melalui satu persepsi yang diambil dari analogi manusia, hal ini mengandung

maksud bahwa persepsi perencanaan yang utuh dan paripurna salah satu sumber

referensinya dilihat dari pola dan bentuk anatomi manusia itu sendiri, dimana

secara konstruksional masing-masing dari anatomi tersebut membagi peran

sesuai dengan tingkat perlakuan dan nilai harapan yang dimaksudkan. Sebagai


20/20

contoh, pengenaan fungsi wajah lebih kepada pengenaan identitas individu

tersebut. Maka demikian halnya terhadap persepsi penyusunan RTRW, nilai-nilai

perlakuan fungsi ruang selayaknya disejajarkan dengan persepsi dan gambaran

ilustrasi dari anatomi manusia yang mana secara simultan saling berkait dan

membagi peran berwujud pada satu konsep manusia seutuhnya.

Keterkaitan perencanaan terhadap nilai-nilai matamorfosis ruang;

Adalah satu persepsi perencanaan yang mengelaborasi kepentingan pencapaian

masa depan dalam rentetan satu proses tumbuh kembangnya ruang perencanaan

dimana proses itu melalui tahapan-tahapan perencanaan yang detail dan akurat

hingga pencapaian satu konsep ruang yang diinginkan sesuai dengan fungsi dan

peranannya.

Keterkaitan Perencanaan terhadap Nilai-Nilai Perencanaan yang berbasis

Ekologi, Bisnis dan Pariwisata.

Substansi perencanaan ruang harus berbasis eko bisnis dan pariwisata sehingga

apapun fungsi/peruntukan ruang dapat menciptakan peluang bisnis dan harus

mampu menjadi obyek wisata dari ekosistem yang berkelanjutan, sehingga tata

ruang kita menjadi hidup dan menghidupkan.

Dalam hal ini, GAGASAN AWAL tersebut diharapkan dapat menjadi landasan pemikiran

untuk tahap pekerjaan selanjutnya, yaitu penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota Makassar.

lap pendahuluan bab iv pendahuluan

Documents